The Philippine Navy marked the arrival of its Offshore Patrol Vessel 2 (OPV 2), the future BRP Rajah Lakandula (PS21) during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base-Subic, with the Superintendent of the Philippine Military Academy , Vice Admiral Caesar Bernard N Valencia PN, serving as Keynote Speaker.
Also present during the ceremony was the Flag Officer In Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q Ezpeleta PN and the Commander, Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C Orbe PN.
The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrived in the country on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy’s ongoing capability development efforts.
“When this ship sails, the spirit of Rajah Lakandula sails with it — steadfast, wise, and unyielding. We are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines,” Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel’s arrival and its namesake, Rajah Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in Philippine history.
The arrival of the future BRP Rajah Lakandula underscores the Philippine Navy’s commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence.
With the addition of this asset, the Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation’s maritime domain and support national security objectives.



mini aegis nich cakep haha!✌️π✌️
BalasHapusWuiihh untuk Asean Summit Cebu, bawaan kita nich haha!π¦Ύ✌️π¦Ύ
HapusUnsur VVIP
✅️1 Airbus VVIP
✅️1 Palkon 8x
Unsur Logistik VVIP
✅️1 Atlas
✅️1 Super Herkules
✅️1 Maung Garuda VVIP
Unsur Pengamanan
✅️2 PPA
✅️1 PKR REM
✅️1 Vampir MLRS
✅️5 F16
✅️1 Panther ASW
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=OTdPIr4IS5w&pp=ugUEEgJpZA%3D%3D
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=oADfp1prT_g&pp=ygUSS3JpIGJyYXdpamF5YSBjZWJ1
ntar kalo Asean Summit di semenanjung, bawaan logistik kita kira2 apa yak yg bikin heboh π₯seblah haha!π€ππ€
HapusPrediksikuh
Unsur Logistik VVIP
✅️2 Atlas
✅️1 Maung Garuda VVIP
✅️1 AWEWE101 VVIP
Unsur Pengamanan
✅️GARIBALDI
✅️2 AH140
✅️1 ISTIF
✅️1 LPD
✅️6 TB3
✅️4 APACHE
✅️2 Panther ASW
✅️4 BMP 3F
✅️6 Tiger APC
✅️1 NASAMS
✅️1 KHAN
✅️1 SKOR EVO
✅️16 RAFALE
✅️1 KC HERKI
rada over pawer, makloum seblah aset NOL, banyak SONGLAP haha!π€₯ππ€₯
NORWAY NSM= N⛔️T SENDING MISSILE haha!πππ€£
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Pertahanan: "Full Shopping" vs "Zonk"
Indonesia (Strategic Dominance): Daftar belanja satu lembar penuh dengan alutsista high-end (Rafale F-4, KAAN, A400M, Rudal Khan/Bora). Kemitraan dengan Turki senilai USD 12-13 Miliar menunjukkan Indonesia memiliki likuiditas dan kepercayaan internasional yang sangat tinggi.
Malaydesh (Lumpuh): Status "2 Tahun SIPRI Kosong" adalah indikator nyata kegagalan fiskal. Tanpa kontrak baru, militer Malaydesh hanya mengandalkan aset tua dan skema sewa karena tidak sanggup membayar pengadaan.
---------------------------------
Fiskal: Jeratan Utang Luar Biasa
Rasio Utang: Malaydesh terjepit dengan total utang (pemerintah + swasta) mencapai 224% terhadap GDP dan utang pemerintah 70,5%. Angka ini jauh di atas Indonesia yang sangat sehat di level 41,1% (utang pemerintah).
External Debt: Utang luar negeri sebesar USD 306,3 Miliar melebihi utang nasionalnya sendiri (USD 300,7 Miliar), menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan ketergantungan pada pihak asing.
---------------------------------
Krisis Sosial & Mental (The Human Cost)
Data kesehatan masyarakat menunjukkan dampak nyata dari tekanan ekonomi:
Epidemi Gangguan Jiwa: Statistik 1 dari 3 orang (11 juta jiwa) menderita gangguan mental, dan 1 dari 4 remaja mengalami depresi. Hal ini berujung pada angka percobaan bunuh diri yang mengkhawatirkan (1 dari 10 remaja).
Depresi Ekonomi: Ketidakpastian masa depan akibat krisis utang dan biaya hidup memicu degradasi mental masyarakat secara masif.
---------------------------------
Ekonomi: Pengangguran & Krisis Pangan
Badai PHK: Hampir 300.000 orang kehilangan pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, termasuk pemotongan 30.000 staf kontrak pemerintah dan pengurangan tenaga kerja di raksasa energi Petronas demi kelangsungan hidup perusahaan.
Krisis Beras: Kelangkaan stok dan lonjakan harga beras impor telah memicu panic buying dan keresahan sosial, mengancam stabilitas nasional.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Performa Belanja: "Shopping" vs "Empty"
Indonesia (Agresif): Daftar belanja satu lembar penuh dengan alutsista kelas berat dan teknologi tinggi (Rafale F-4, A400M, kapal perang PPA, peluru kendali Bora/Khan, hingga mesin jet LM-2500). Ini menunjukkan daya beli yang kuat dan kepercayaan diri fiskal.
Malaydesh (Stagnan): Laporan SIPRI yang kosong selama 2 tahun mengonfirmasi status "No Shopping". Ketidakhadiran kontrak baru menunjukkan kelumpuhan modernisasi akibat keterbatasan anggaran.
---------------------------------
2. Kesehatan Fiskal & Beban Utang
Data utang terhadap GDP menjadi kunci mengapa kedua negara berada di jalur berbeda:
Indonesia (Zona Aman): Total utang (80-95%) dan utang pemerintah (41,1%) berada di level yang sehat secara regional. Rasio ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjamin pendanaan alutsista jangka panjang.
Malaydesh (Zona Merah): Dengan total utang mencapai 224% dan utang pemerintah 70,5% terhadap GDP, negara ini terjebak dalam beban bunga utang. Tingginya utang membatasi kemampuan negara untuk mengalokasikan dana ke sektor pertahanan yang bersifat non-productive spending.
---------------------------------
3. Penyakit Sistemik Pengadaan
Analisa laporan 2025 menunjukkan bahwa kelemahan Malaydesh bukan hanya soal uang, tapi juga manajemen:
Anggaran Terkunci: 60-70% anggaran habis hanya untuk gaji dan perawatan barang tua, menyisakan sedikit ruang untuk inovasi.
Skandal & Inefisiensi: Kasus korupsi baru di akhir 2025, kegagalan proyek LCS (hanya 73% selesai), dan intervensi "orang tengah" (broker) membuat biaya pengadaan membengkak tanpa menghasilkan aset nyata.
Ketergantungan Asing: Berbeda dengan Indonesia yang mulai mengunci kontrak Transfer of Technology (ToT), Malaydesh masih terjebak pada ketergantungan impor yang rentan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET : LMS NO SONAR NO TORPEDO - LCS BLOKIR NSM
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
"Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
-
PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
-
NO LPD NO LST = SAMPAN .....
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
There is a requirement for Assault Boat to transport a fully equipped Infantry Section with a crew. The boat shall be of ‘Vee’bottom type and suitable for high speed performance, has excellent maneuverability and stability characteristics.
-
TIADA MARINIR
TIADA MARINIR
TIADA MARINIR
NGEMIS LPD BUATAN 1963
NGEMIS AH-1Z
Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
-
171 ASET USANG 33 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π° 1. Budget Composition Skewed Toward Salaries and Maintenance
• In 2024, Malaydesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense.
o RM8.2 billion (~41.5%) went to salaries and allowances.
o RM5.8 billion was earmarked for maintenance and asset upkeep.
• That leaves less than RM6 billion for all other needs—including procurement, R&D, and infrastructure.
Impact: The lion’s share of the budget sustains personnel and legacy systems, leaving little for new combat capabilities.
π¦ 2. Procurement Budget Includes Legacy Payments
• The RM5.71 billion procurement allocation in 2024 isn’t entirely for new systems. It includes:
o Scheduled payments for previously signed contracts (e.g. FA-50 jets from South Korea, A400M upgrades).
o Progressive payments for delayed projects like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ships.
o Small-scale purchases (e.g. small arms, radios, support vehicles).
Impact: The actual discretionary funding for new combat platforms is far lower than it appears on paper.
π 3. Currency Depreciation Erodes Purchasing Power
• Malaydesh sources most of its advanced systems from foreign OEMs (e.g. France, UK, South Korea).
• The depreciation of the ringgit against major currencies means that even modest increases in nominal budget do not translate into real gains.
Impact: Malaydesh pays more for the same equipment, reducing the volume and quality of new acquisitions.
π§± 4. No Multi-Year Strategic Investment Framework
• Unlike Singapore or South Korea, Malaydesh lacks a ring-fenced capital investment stream for defense.
• Each year’s procurement is subject to political negotiation and fiscal trade-offs, with no guaranteed continuity.
• This discourages long-term programs like missile development, drone fleets, or integrated air defense systems.
Impact: Strategic programs are fragmented, delayed, or abandoned mid-cycle.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π° 1. Budget Composition: Operational vs Development
• In 2025, Malaydesh allocated RM21.2 billion to the Ministry of Defence.
o Operational Expenditure (OPEX): RM13.36 billion (~63%) — covers salaries, pensions, allowances, and day-to-day operations.
o Development Expenditure (DE): RM7.49 billion (~37%) — intended for asset acquisition, infrastructure, and modernization.
Impact: The bulk of funding goes to sustaining the status quo, not building future capabilities.
π₯ 2. Personnel Costs Dominate Spending
• Salaries, pensions, and welfare programs for active-duty personnel and veterans consume over half of OPEX.
• Initiatives like RKAT housing repairs, pension adjustments, and cost-of-living allowances are important for morale but crowd out capital investment.
• Malaydesh armed forces have a relatively large administrative footprint compared to its combat strength.
Impact: High fixed costs reduce flexibility for strategic procurement or force restructuring.
π§ 3. Maintenance Over Modernization
• RM5.8 billion in 2025 was earmarked for maintenance, repair, and acquisition of military assets.
• However, most of this goes to keeping aging platforms operational, not acquiring new ones.
• Example: The Royal Malaydesh n Navy spends heavily on maintaining ships that are 30–40 years old, with minimal upgrades.
Impact: Funds are spent on patching legacy systems rather than leapfrogging to modern technologies.
π 4. Low R&D and Capability Investment
• Malaydesh allocates negligible funding to defense R&D, indigenous production, or strategic systems (e.g. missiles, cyber, ISR).
• Unlike peers such as Indonesia or Vietnam, Malaydesh has no major co-development programs or defense industrial offsets.
Impact: Malaydesh remains dependent on foreign suppliers and lacks autonomy in capability planning.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π« 1. Limited Missile Inventory and Range
• The Malaydesh n Army currently fields only short-range air defense systems, notably the Starstreak and aging Rapier missiles.
• These systems are effective only within 5–7 km, offering minimal protection against modern aircraft, drones, or cruise missiles.
• Malaydesh lacks medium- and long-range surface-to-air missiles (SAMs), leaving critical infrastructure and forward bases vulnerable.
Impact: Inability to defend against high-altitude or standoff threats; poor layered defense architecture.
π ️ 2. Delayed Modernization and Funding Gaps
• Although Malaydesh has published requirements for new Ground-Based Air Defence (GBAD) systems, no funding has been allocated.
• Proposed systems like MBDA’s MICA VL NG and EMADS (CAMM) offer 40+ km range and advanced seekers, but remain unprocured.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program includes VL MICA missiles, but the ships themselves are years behind schedule, delaying missile deployment.
Impact: Strategic plans remain theoretical; operational readiness is compromised by procurement delays.
π 3. Fragmented Missile Ecosystem
• Malaydesh missile systems are sourced from multiple foreign suppliers (UK, France, Russia), resulting in:
o Interoperability issues
o Complex logistics and maintenance
o Training burdens across platforms
• No indigenous missile production capability exists, and local defense industry lacks integration with global supply chains.
Impact: High dependency on foreign vendors; low sustainability in prolonged conflict scenarios.
π 4. No Strategic Strike or Deterrent Capability
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• This absence limits its ability to:
o Strike high-value targets beyond its borders
o Deter adversaries with credible retaliation
o Support joint operations with regional partners
Impact: Malaydesh remains a defensive-only actor, unable to shape regional dynamics or respond asymmetrically.
Foto LPD Pinoy Buatan PITY PAL........psssstttt 3 TAHUN baru siap BOW.... π€£π€£π€£
BalasHapusAFP Modernization Program Updates
The ceremonial steel cutting of the ship was made on August 2023. That was two years and five months ago.
https://m.facebook.com/photo?fbid=1206839938245870&set=pcb.1206841564912374
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Performa Belanja: "Shopping" vs "Empty"
Indonesia (Agresif): Daftar belanja satu lembar penuh dengan alutsista kelas berat dan teknologi tinggi (Rafale F-4, A400M, kapal perang PPA, peluru kendali Bora/Khan, hingga mesin jet LM-2500). Ini menunjukkan daya beli yang kuat dan kepercayaan diri fiskal.
Malaydesh (Stagnan): Laporan SIPRI yang kosong selama 2 tahun mengonfirmasi status "No Shopping". Ketidakhadiran kontrak baru menunjukkan kelumpuhan modernisasi akibat keterbatasan anggaran.
---------------------------------
2. Kesehatan Fiskal & Beban Utang
Data utang terhadap GDP menjadi kunci mengapa kedua negara berada di jalur berbeda:
Indonesia (Zona Aman): Total utang (80-95%) dan utang pemerintah (41,1%) berada di level yang sehat secara regional. Rasio ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjamin pendanaan alutsista jangka panjang.
Malaydesh (Zona Merah): Dengan total utang mencapai 224% dan utang pemerintah 70,5% terhadap GDP, negara ini terjebak dalam beban bunga utang. Tingginya utang membatasi kemampuan negara untuk mengalokasikan dana ke sektor pertahanan yang bersifat non-productive spending.
---------------------------------
3. Penyakit Sistemik Pengadaan
Analisa laporan 2025 menunjukkan bahwa kelemahan Malaydesh bukan hanya soal uang, tapi juga manajemen:
Anggaran Terkunci: 60-70% anggaran habis hanya untuk gaji dan perawatan barang tua, menyisakan sedikit ruang untuk inovasi.
Skandal & Inefisiensi: Kasus korupsi baru di akhir 2025, kegagalan proyek LCS (hanya 73% selesai), dan intervensi "orang tengah" (broker) membuat biaya pengadaan membengkak tanpa menghasilkan aset nyata.
Ketergantungan Asing: Berbeda dengan Indonesia yang mulai mengunci kontrak Transfer of Technology (ToT), Malaydesh masih terjebak pada ketergantungan impor yang rentan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Fiskal: "Spiral Utang & Overlimit"
Data menunjukkan Malaydesh telah melewati ambang batas aman finansial:
Beban Utang Ganda: Utang Pemerintah mencapai 70,5% (Melebihi limit aman 65%) dan utang Rumah Tangga menembus 85,8% dari GDP. Total utang nasional (publik + swasta) mencapai 224%, menempatkan Malaydesh sebagai salah satu negara dengan beban utang terberat di Asia Tenggara.
Indonesia (Zona Hijau): Dengan utang pemerintah hanya 41,1%, Indonesia memiliki rasio yang sangat sehat untuk melakukan pengadaan alutsista bernilai tinggi secara tunai maupun kredit ekspor terukur.
---------------------------------
Strategi Pertahanan: "Shopping" vs "Barter & Sewa"
Perbedaan cara perolehan senjata menunjukkan tingkat likuiditas negara:
Indonesia (Direct Purchase & ToT): Membeli aset mutakhir (Rafale, KAAN, PPA, A400M) dengan kepemilikan penuh dan transfer teknologi tinggi (mesin LM-2500, mesin kapal, dll).
Malaydesh (Survival Mode):
Barter Minyak Sawit (Palm Oil): Hampir semua aset utama (Su-30MKM, MiG-29, Scorpene, PT-91, FA-50) dibayar menggunakan komoditas sawit. Ini menunjukkan keterbatasan cadangan devisa (Cash).
Cicilan (Debt Acquisition): Pembelian A400M dilakukan secara berperingkat (hutang), kontras dengan Indonesia yang melakukan percepatan pengadaan.
---------------------------------
Fenomena "Leasing Defence" (Negara Penyewa)
Malaydesh tercatat melakukan penyewaan masif pada hampir seluruh lini operasional, yang merupakan indikasi kebangkrutan aset:
Sewa Jangka Panjang (30 Tahun): Truk dan sistem VSHORAD dari China disewa selama 3 dekade.
Sewa Helikopter & Pesawat: Blackhawk bekas, AW139, EC120B, hingga pesawat latih L-39 disewa dari penyedia swasta karena tidak mampu membeli unit baru.
Sewa Logistik Dasar: Bahkan motor patroli (BMW), mobil 4x4 (Tarantula), kapal hidrografi (MV Aishah), hingga bot interseptor semuanya berstatus SEWA.
Sewa Simulator: Simulator jet tempur (MKM) dikontrakkan ke pihak swasta (HeiTech Padu), bukan aset organik militer.
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALAYDESH ’S MILITARY
1. Delayed Modernization
• Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
• Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
2. Loss of Strategic Credibility
• Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malaydesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
• Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malaydesh ’s commitments.
3. Economic and Industrial Impact
• Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
• Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
4. Operational Inefficiency
• Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
• Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
5. Budget Waste
• Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
• Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
π§ Real-World Example: MRCA Procurement
Malaydesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
• Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
• Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
• Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.
KAYA HEAVY FREGAT KSOT TORPEDO = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
"Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
-
PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
-
171 ASET USANG 33 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π« 1. No Long-Range Strike Systems
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• Its air force lacks platforms capable of launching deep-strike missions. The Su-30MKM fighters have range and payload potential, but Malaydesh has not equipped them with long-range strike munitions like Kh-59 or BrahMos.
• Naval assets are similarly limited—no ship-launched cruise missiles or land-attack capabilities exist.
Impact: Malaydesh cannot credibly threaten retaliation against adversaries beyond its borders, reducing its strategic leverage.
π‘️ 2. Deterrence by Denial, Not Punishment
• Malaydesh defense doctrine emphasizes “concentric deterrence”, focusing on denial rather than punishment.
• This means the strategy is built around preventing aggression, not retaliating against it.
• While this suits peacetime stability, it’s increasingly inadequate in a region where China, Vietnam, and the Philippines are investing in deterrence-by-punishment capabilities.
Impact: Malaydesh lacks escalation control and cannot impose costs on adversaries, weakening its deterrent posture.
πΈ 3. Budget Priorities Undermine Capability Development
• Over 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations.
• This leaves minimal room for R&D, procurement of advanced weapons, or strategic force development.
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal and delays have further eroded trust and diverted resources from strategic programs.
Impact: Malaydesh is stuck in a cycle of maintaining legacy systems rather than investing in future capabilities.
π 4. No Indigenous Missile or Strategic Weapons Program
• Unlike regional peers such as Indonesia (which is co-developing missiles with Turkey) or Vietnam (which fields Russian cruise missiles), Malaydesh has no domestic missile development program.
• It also lacks partnerships for co-production or licensed manufacturing of strategic weapons.
Impact: Total dependence on foreign suppliers; no autonomy in strategic force planning.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π’ 1. Aging Fleet Beyond Serviceable Lifespan
• As of 2025, over half of RMN’s 49 ships are operating beyond their designed lifespan, some exceeding 40–45 years2.
• Example: The KD Pendekar, commissioned in 1979, sank in 2024 after colliding with an underwater object—experts cited wear and tear as a contributing factor.
• Naval experts warn that vessels typically have a 20–25 year lifespan, after which structural integrity and system reliability degrade significantly.
Impact: Increased risk of mechanical failure, reduced combat effectiveness, and safety hazards for personnel.
π§ 2. Delayed Replacement and Procurement Failures
• Malaydesh planned to acquire 18 new vessels, but only 4 have been delivered as of mid-2025.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to modernize the fleet, has been plagued by delays, mismanagement, and corruption.
• The Auditor-General’s report revealed continued reliance on outdated ships due to non-delivery of replacements.
Impact: Strategic gaps in patrol coverage, reduced deterrence, and overreliance on aging platforms.
π§± 3. Obsolete Systems and Spare Part Incompatibility
• RMN has incurred RM384.5 million in losses from 1.62 million unused spare parts that are no longer compatible with its ships.
• Many vessels use legacy systems from diverse foreign suppliers (France, UK, Italy, Germany), making interoperability and maintenance complex.
Impact: High maintenance costs, long repair cycles, and logistical inefficiencies.
π 4. Limited Deterrence and Strategic Reach
• Malaydesh maritime domain spans over 500,000 sq km, yet its aging fleet lacks the endurance and sensor range to patrol effectively.
• Analysts warn that RMN’s current posture offers insufficient deterrence against rising threats, especially from China’s naval and coast guard presence.
Impact: Reduced strategic options for defense planners and vulnerability in contested waters.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π’ 1. Aging Fleet Beyond Serviceable Lifespan
• As of 2025, over half of RMN’s 49 ships are operating beyond their designed lifespan, some exceeding 40–45 years2.
• Example: The KD Pendekar, commissioned in 1979, sank in 2024 after colliding with an underwater object—experts cited wear and tear as a contributing factor.
• Naval experts warn that vessels typically have a 20–25 year lifespan, after which structural integrity and system reliability degrade significantly.
Impact: Increased risk of mechanical failure, reduced combat effectiveness, and safety hazards for personnel.
π§ 2. Delayed Replacement and Procurement Failures
• Malaydesh planned to acquire 18 new vessels, but only 4 have been delivered as of mid-2025.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to modernize the fleet, has been plagued by delays, mismanagement, and corruption.
• The Auditor-General’s report revealed continued reliance on outdated ships due to non-delivery of replacements.
Impact: Strategic gaps in patrol coverage, reduced deterrence, and overreliance on aging platforms.
π§± 3. Obsolete Systems and Spare Part Incompatibility
• RMN has incurred RM384.5 million in losses from 1.62 million unused spare parts that are no longer compatible with its ships.
• Many vessels use legacy systems from diverse foreign suppliers (France, UK, Italy, Germany), making interoperability and maintenance complex.
Impact: High maintenance costs, long repair cycles, and logistical inefficiencies.
π 4. Limited Deterrence and Strategic Reach
• Malaydesh maritime domain spans over 500,000 sq km, yet its aging fleet lacks the endurance and sensor range to patrol effectively.
• Analysts warn that RMN’s current posture offers insufficient deterrence against rising threats, especially from China’s naval and coast guard presence.
Impact: Reduced strategic options for defense planners and vulnerability in contested waters.
Mau KETAWA..... HAHAHAHAHA
BalasHapusWaduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina
https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
---------------------------------
HUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Kontras Belanja Pertahanan (Shopping vs Stagnan)
Indonesia (Global Player): Memasuki era "Golden Age" militer dengan daftar belanja yang masif dan bervariasi dari berbagai negara produsen utama. Fokus pada deterrence (penangkalan) jarak jauh (Rafale, KAAN, Rudal KHAN).
Malaydesh (Survival Mode): Status "2 Tahun SIPRI Kosong" menandakan kegagalan dalam mengamankan kontrak baru yang signifikan. Aktivitas militer hanya berfokus pada mempertahankan apa yang ada (sustainability) daripada modernisasi.
---------------------------------
2. Analisa Kemitraan Strategis dengan Turki
Perbandingan nilai kontrak dengan Turki menunjukkan jurang kemampuan finansial yang sangat lebar:
Indonesia (USD 12-13 Miliar): Mendominasi dengan akuisisi jet siluman KAAN (48 unit), kapal perang kelas berat, hingga sistem rudal balistik. Ini menunjukkan kepercayaan Turki terhadap kemampuan bayar Indonesia.
Malaydesh (USD 1,17 Miliar): Nilai kontrak hanya sekitar 9% dari nilai belanja Indonesia. Fokus terbatas pada kapal patroli (LMS) dan drone ringan, mencerminkan anggaran yang sangat terbatas.
---------------------------------
3. Kesehatan Fiskal & Beban Utang (GDP Ratio)
Data utang menjelaskan mengapa Malaydesh kesulitan belanja alutsista:
Indonesia (Low Risk): Dengan utang pemerintah hanya 41,1%, Indonesia memiliki "napas" panjang untuk mengambil pinjaman luar negeri guna membiayai MEP (Minimum Essential Force).
Malaydesh (High Risk): Utang pemerintah mencapai 70,5% dengan total utang nasional (swasta+publik) di angka 224%. Hal ini memicu prioritas anggaran dialihkan untuk membayar bunga utang daripada membeli senjata baru.
---------------------------------
4. Krisis Logistik & Operasional (Hutang Utilitas)
Data menunjukkan Malaydesh berjuang bahkan untuk kebutuhan dasar pangkalan:
Hutang Utilitas (RM 115 Juta): Munculnya isu tunggakan listrik, internet, dan sistem pembuangan (sewage) di kamp militer menandakan krisis arus kas (cash flow) yang akut.
Kelemahan BBM: Ketergantungan pada subsidi dan isu kontaminasi/logistik bahan bakar menghambat Operational Readiness (kesiapan tempur) armada laut dan udara.
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. πΉπ· Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. π°π· Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. π¬π§ Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. π¨π³ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. π΅π± Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. π©πͺ Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
------
BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
------
BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
DOWNGRADE
FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
==============
KATA KUNCI =
BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
----
KATA KUNCI =
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
----
KATA KUNCI =
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
------
KATA KUNCI =
HELI MD530G = HELI TRAINING
HELI MD530G = HELI TRAINING
A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaydesh’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
------
KATA KUNCI =
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
==============
2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
“The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
Geng GORILLA klaim mereka hebat bina kapal....HAHAHAHAH
BalasHapusKapal SSV Pesanan Filipina Diperkirakan Terlambat Diserahkan
http://defense-studies.blogspot.com/2025/08/kapal-ssv-pesanan-filipina-diperkirakan.html?m=1
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Kontras Belanja Pertahanan: Agresif vs Lumpuh
Indonesia (Status: Shopping Kaya):
Nilai Fantastis: Investasi pertahanan hanya dengan Turki saja mencapai USD 12–13 miliar (±Rp200 Triliun).
Loncatan Teknologi: Mengakuisisi jet tempur generasi ke-5 KAAN, rudal balistik KHAN, drone tempur canggih (ANKA, AKINCI, TB3), dan kapal perang modern (I-Class, PPA).
Kemandirian: Fokus pada skema Joint Venture dan produksi lokal melalui PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia.
Malaydesh (Status: Miskin No Shopping):
---------------------------------
Tahun SIPRI Kosong: Tidak ada kontrak pengadaan alutsista utama yang tercatat di SIPRI selama 2024–2025.
Anggaran Terjepit: Belanja militer hanya sekitar 0,93% dari PDB Statista, jauh di bawah standar keamanan regional.
Belanja "Mini": Total belanja dengan Turki hanya USD 1,17 miliar (hanya ~9% dari nilai belanja Indonesia).
Analisa Beban Utang & Kelumpuhan Fiskal
Kesehatan Fiskal Indonesia:
Utang pemerintah yang rendah (41,1% terhadap PDB) memberikan ruang bagi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pengadaan melalui kredit ekspor yang terencana.
Krisis Utang Malaydesh:
Beban Utang Menggunung: Proyeksi utang mencapai RM 1,79 triliun pada 2026.
Hutang Bayar Hutang: Fenomena eksodus modal dan beban liabilitas (seperti 1MDB) memaksa negara terjebak dalam siklus pelunasan bunga utang yang tidak berujung.
Utang Rumah Tangga: Tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN menurut Bank Negara Malaydesh, menekan daya beli nasional secara keseluruhan.
---------------------------------
Kegagalan Proyek Strategis (Era "Game Over")
Kelemahan Malaydesh bukan hanya soal dana, tetapi manajemen pengadaan yang kronis:
Mangkrak & PHP: Proyek LCS yang tidak kunjung selesai sejak 2011 dan pembatalan berbagai rencana (MRCA, SPH, MRSS) menciptakan "celah kapabilitas" yang membahayakan kedaulatan.
Ketidakstabilan Politik: Pergantian 5x Perdana Menteri dan 6x Menteri Pertahanan dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian kebijakan pertahanan.
Hutang Utilitas: Fakta adanya tunggakan tagihan dasar (listrik, internet, air) di kamp militer menunjukkan bahwa anggaran operasional harian pun sudah sangat tertekan.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Performa Belanja (SIPRI & Kontrak)
Indonesia (Full Shopping): Lembar pengadaan penuh alutsista Tier-1 (Rafale F-4, KAAN, A400M, Rudal Khan). Nilai kontrak dengan Turki saja mencapai USD 12–13 Miliar.
Malaydesh (Zonk): Status 2 Tahun SIPRI Kosong. Tidak ada kontrak strategis baru. Nilai belanja dengan Turki hanya USD 1,17 Miliar (hanya 9% dari nilai Indonesia).
---------------------------------
2. Status Kepemilikan & Pembayaran
Indonesia (Owner): Membeli tunai/kredit sehat dengan Transfer Teknologi (ToT) dan produksi lokal (PT Pindad, PT DI).
Malaydesh (Renter & Barter): Terjebak skema Barter Sawit (MKM, FA-50, Scorpene) dan Sewa (Leasing) masif pada helikopter, pesawat latih, hingga motor patroli karena tidak mampu membayar DP.
---------------------------------
3. Kesehatan Fiskal & Beban Utang
Indonesia (Safe): Utang pemerintah rendah (41,1% GDP), memberikan ruang fiskal luas untuk modernisasi militer.
Malaydesh (Overlimit): Utang pemerintah menembus 70,5% GDP (melewati limit aman 65%). Total utang gabungan (Publik + Rumah Tangga) mencapai 224% GDP.
---------------------------------
4. Beban Rakyat (Per Kapita 2025)
Beban Utang: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang gabungan rata-rata RM 82.000 per orang.
Dampak Sosial: Tekanan ekonomi memicu krisis mental (1 dari 3 orang gangguan jiwa) dan badai PHK massal (300.000+ pengangguran baru).
---------------------------------
5. Kesimpulan Strategis
Indonesia: Membangun Hegemoni Regional dengan kepemilikan aset absolut dan teknologi siluman (KAAN).
Malaydesh: Mengalami Kelumpuhan Pertahanan; militer berubah fungsi dari "pelindung kedaulatan" menjadi "penyewa aset swasta" akibat kebangkrutan fiskal.
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
----------------
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
==========
==========
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS - BANNED NSM
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM : 185 KM GHOIB - BANNED NORWEGIA
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
NAVAL GRUP = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
--
https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
Dalam penjelasan beliau, Mohamed Khaled mendedahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada dua faktor kritikal iaitu kelewatan penghantaran peralatan daripada Pengeluar Peralatan Asal (OEM) dan keperluan mendesak untuk melakukan kerja-kerja pemasangan semula (re-work) ke atas sistem perpaipan dan kabel kapal susulan teguran audit teknikal.
"Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
---------------------
PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH =
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
-
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π 1. Accelerated Modernization by Neighbors
• Singapore maintains one of the most technologically advanced militaries in Southeast Asia, with investments in F-15SG fighters, submarines, and integrated air defense systems.
• Indonesia has ramped up procurement of Rafale jets, frigates, and drones, aiming for a more balanced tri-service force.
• Vietnam has focused on asymmetric capabilities, acquiring Kilo-class submarines, coastal missile systems, and modernizing its air defense.
• Philippines is deepening defense ties with the US, Japan, and Australia, acquiring BrahMos missiles and upgrading its naval fleet.
Result: Malaydesh risks falling behind in both conventional and hybrid warfare capabilities2.
π 2. Malaydesh Budget Bottleneck
• Malaydesh defense budget has stagnated at RM15–18 billion annually, with 60–70% spent on salaries and maintenance, leaving little for modernization.
• Major projects like the Littoral Combat Ship (LCS) program have been plagued by delays and scandals, further eroding trust and capability.
Result: While neighbors invest in future-ready systems, Malaydesh struggles to maintain legacy platforms.
π 3. Strategic Exposure in the South China Sea
• China’s coast guard and maritime militia have repeatedly entered Malaydesh Exclusive Economic Zone (EEZ), testing its maritime sovereignty.
• Malaydesh aging naval fleet—28 of 34 vessels are over 40 years old—limits its ability to respond effectively.
Result: Malaydesh deterrence posture is weakened, especially in contested maritime zones.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π§ 1. Aging Components Beyond Service Life
• As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service2.
• Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC)—are over 40 years old, with some approaching 50 years.
• These assets were designed for past-era threats and technologies, and their mechanical systems are now prone to fatigue, corrosion, and failure.
Result: Even routine operations carry elevated risk of malfunction, requiring constant patchwork maintenance.
π΄ 2. Tropical Climate Accelerates Wear
• Malaydesh ’s hot, humid, and saline environment is particularly harsh on military hardware:
o Metal fatigue and corrosion are accelerated, especially in naval vessels and aircraft.
o Rubber seals, electronics, and hydraulics degrade faster under tropical heat and moisture.
• The Navy has acknowledged that many vessels no longer meet modern standards due to environmental degradation.
Result: Maintenance cycles shorten, costs rise, and reliability drops.
π§ 3. Obsolete Systems and Spare Parts Shortage
• Many legacy platforms rely on foreign OEMs that have ceased production or support.
• Spare parts must be sourced internationally, often at inflated prices and long lead times.
• In some cases, technicians resort to cannibalizing other units or fabricating parts locally—neither of which guarantees reliability.
Result: Delays in repairs, reduced fleet availability, and compromised safety.
⚠️ 4. Operational Incidents and Safety Risks
• A tragic example: In July 2025, a Malaydesh n commando died during a maritime exercise due to suspected failure of aging diving equipment.
• The Army Chief confirmed that the gear was “rather old,” prompting a full audit of equipment lifecycle and maintenance protocols.
Result: Legacy systems not only reduce readiness—they pose direct risks to personnel.
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
BalasHapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
Sebelumnya..... SEBENTAR LAGI J10 TERBANG DI LANGIT JAKARTA....... HAHAHAHAHHA
BalasHapusKemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Dominasi vs Kelumpuhan Alutsista (SIPRI Status)
Indonesia (Power House): Daftar belanja "Satu Lembar Penuh" menunjukkan kedaulatan finansial. Akuisisi mesin LM-2500, jet Rafale, hingga sistem rudal KHAN membuktikan Indonesia membeli aset sebagai "pemilik" dengan dukungan APBN yang sehat.
Malaydesh (Lumpuh): Status "2 Tahun SIPRI Kosong" adalah bukti nyata negara sedang Miskin No Shopping. Tidak ada kontrak baru alutsista strategis yang mampu ditandatangani karena anggaran habis untuk membayar bunga utang.
---------------------------------
Metode Pembayaran: "Cash/Kredit Sehat" vs "Barter Sawit"
Ketidakmampuan finansial Malaydesh terlihat dari cara mereka memperoleh senjata:
Barter Komoditas: Hampir semua aset utama (Su-30MKM, MiG-29, Scorpene, PT-91, FA-50) dibayar menggunakan minyak sawit dan karet. Ini adalah metode "ekonomi darurat" karena menipisnya cadangan devisa tunai.
Debt Acquisition: Pembelian A400M dilakukan secara berperingkat (cicilan), menunjukkan ketidakmampuan bayar tunai (cash) yang kontras dengan Indonesia.
---------------------------------
Analisa Beban Utang Per Kapita (Mengerikan)
Data 2025 menunjukkan kondisi "Gali Lubang Tutup Lubang" di Malaydesh:
Beban Gabungan: Setiap penduduk Malaydesh menanggung beban utang gabungan (Pemerintah + Rumah Tangga) sebesar RM 82.000 per kapita.
Penyedot Anggaran: Utang Pemerintah (70,5% dari GDP) menyebabkan pendapatan negara tersedot hanya untuk membayar bunga (servis utang), sehingga anggaran pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terpaksa dipotong.
Daya Beli Runtuh: Utang rumah tangga yang mencapai 84,3% dari GDP membuat masyarakat kehilangan daya beli, yang berdampak pada pelambatan ekonomi nasional secara masif.
---------------------------------
Risiko Sistemik & "Game Over"
Kerentanan Makro: Kombinasi utang pemerintah dan rumah tangga yang tinggi menciptakan ekonomi yang sangat rapuh terhadap guncangan global.
Stabilitas Perbankan: Tingginya beban RM 45.859 per orang untuk utang rumah tangga meningkatkan risiko Kredit Macet (NPL) yang dapat meruntuhkan sektor perbankan Malaydesh.
Indonesia (Safe Zone): Dengan utang pemerintah hanya 41,1%, Indonesia memiliki ruang fiskal yang luas untuk terus melakukan modernisasi militer tanpa membebani rakyat dengan pajak berlebih di masa depan.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. STATUS PENGADAAN MILITER
Indonesia (Aktif/Agresif):
Daftar belanja terealisasi: Rafale F-4, Pesawat A400M Atlas, Rudal Bora & Khan, Drone Anka-S, Mesin Kapal PPA-L-Plus, Air Refuel System, dan Mesin LM-2500.
Malaydesh (Stagnan/Kosong):
2020-2021: Berstatus Planned (Direncanakan).
2022: Berstatus Selected Not Yet Ordered (Dipilih tanpa pesanan).
2023-2025: Berstatus Not Yet Ordered hingga lembar laporan kosong.
2026: Pembatalan total rencana akuisisi F/A-18 Hornet bekas Kuwait.
--------------------------------
2. PERINGKAT KEKUATAN MILITER ASEAN (GFP 2026)
Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN)
Vietnam: Peringkat 23
Thailand: Peringkat 24
Singapura: Peringkat 29
Myanmar: Peringkat 35
Filipina: Peringkat 41
Malaydesh: Peringkat 42 (Berada di bawah Filipina)
--------------------------------
3. ANALISIS KRISIS PENGADAAN MALAYDESH
Pembatalan F-18 Hornet: Kabinet resmi membatalkan akuisisi pada 6 Februari 2026 karena risiko logistik dan usia pesawat yang lebih tua dari armada yang ada.
Pembekuan Tender (Freezes Procurement): Per 16 Januari 2026, PM menghentikan pengadaan militer akibat investigasi suap dan korupsi oleh MACC (lembaga anti-korupsi).
Efisiensi Anggaran: Sejak 2023, dilakukan pembatalan 5 proyek besar untuk menghindari kebocoran pengeluaran negara.
--------------------------------
4. PERBANDINGAN BELANJA SIPRI 2025-2026
Negara Belanja Aktif: Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura.
Negara "Lembar Kosong" (Tanpa Aset Baru): Malaydesh, Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
I. STATUS PENGADAAN ALUTSISTA (SIPRI 2020–2026)
INDONESIA (Agresif & Realisasi Tinggi):
Udara: Rafale F-4 (Prancis), A400M Atlas (Transport & Air Refuel System).
Darat: Rudal Balistik BORA & KHAN (Turki).
Laut: Mesin Kapal PPA-L-Plus & LM-2500 (Italia/AS).
Teknologi: Drone ANKA-S (Turki), TP400-D6 Engine.
-
MALAYDESH (Stagnan & Pembatalan):
2020–2021: Hanya sebatas rencana (Planned).
2022: Terpilih tapi tidak ada kontrak (Selected Not Yet Ordered).
2023–2025: Status kosong/tanpa pesanan (Not Yet Ordered).
2026: BATAL TOTAL akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait karena kendala teknis/logistik.
--------------------------------
II. PERINGKAT MILITER & EKONOMI (ASEAN 2026)
Peringkat Global Firepower (GFP):
Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN).
Vietnam: Peringkat 23.
Thailand: Peringkat 24.
Singapura: Peringkat 29.
Malaydesh: Peringkat 42 (Di bawah Filipina yang ada di posisi 41).
Skala Ekonomi (PDB PPP):
Ekonomi Indonesia 4,24x lebih besar dari Malaydesh ($5,69 T vs $1,34 T).
Ekonomi Indonesia 6,69x lebih besar dari Singapura ($5,69 T vs $0,85 T).
--------------------------------
III. ANALISIS KRISIS FISKAL & KORUPSI MALAYDESH
Januari 2026: PM membekukan seluruh pengadaan militer (Freezes Procurement) akibat skandal suap proyek angkatan darat yang diselidiki MACC.
Februari 2026: Pembatalan resmi F-18 Hornet Kuwait melalui sidang Dewan Rakyat.
Warisan Hutang: Sejak 2023, pemerintah membatalkan 5 tender besar guna mencegah kebocoran anggaran.
--------------------------------
IV. DATA HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH (2010–2026)
Fase Awal (2010–2017): Tumbuh dari RM 407 Miliar ke RM 686 Miliar.
Fase Transparansi (2018–2019): Melonjak ke RM 1,25 Triliun (Termasuk hutang 1MDB).
Fase Pandemi (2020–2022): Meningkat ke RM 1,45 Triliun akibat stimulus COVID-19.
Proyeksi Krisis (2023–2026):
2023: RM 1,53 Triliun.
2025: RM 1,71 Triliun.
2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen hutang kritis).
--------------------------------
V. PROFIL RISIKO NEGARA
Indonesia: Rasio hutang pemerintah sehat (40%), hutang rumah tangga rendah (16%).
-
Malaydesh: Rasio hutang pemerintah melewati limit (69% vs limit 65%), hutang rumah tangga sangat tinggi (84,3%).
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. STATUS INVENTARIS SIPRI 2025
Indonesia (Aktif/Masif):
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Mesin TP400-D6, Air Refuel System.
Darat: Rudal Bora, Rudal Khan, Drone Anka-S.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine, LM-2500.
Malaydesh (Kosong/Stagnan):
Status: "Salam Kosong" (2020–2025). Tidak ada kontrak efektif, hanya rencana (planned) atau pesanan yang belum dieksekusi.
--------------------------------
2. PERINGKAT GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN
Indonesia: Peringkat 13 Dunia (Hegemon ASEAN).
Vietnam: Peringkat 23.
Thailand: Peringkat 24.
Singapura: Peringkat 29.
Myanmar: Peringkat 35.
Filipina: Peringkat 41.
Malaydesh: Peringkat 42 (Turun ke posisi 7 di ASEAN).
--------------------------------
3. ANALISA KONTRAS FISKAL & EKONOMI
INDONESIA (SEHAT):
GDP: USD 1,44 Triliun.
Debt-to-GDP: 40% (Di bawah batas aman 60%).
Kemampuan: Belanja tunai dan kredit ekspor resmi untuk modernisasi.
Malaydesh (Kritis):
GDP: USD 416,90 Miliar.
Debt-to-GDP: 69% (Melampaui limit 65%).
Beban: Hutang negara RM 1,65 Triliun; 84% warga tidak memiliki tabungan bulanan.
--------------------------------
4. PERBANDINGAN KEKUATAN UDARA & LAUT
INDONESIA (TRANSFORMASI GEN 4.5/5):
Akuisisi 42 Rafale, 24 F-15IDN, dan pengembangan KF-21 Boramae.
Malaydesh (Kelistrikan & "Prank"):
Aset Grounded: MiG-29N, MB339CM, Heli Nuri.
Skandal: Kehilangan 48 unit Skyhawk dan 2 mesin jet.
Proyek Mangkrak: Kapal LCS (karatan) dan OPV.
--------------------------------
5. FENOMENA "NEGARA TUKANG SEWA" (LEASING)
AKIBAT KETERBATASAN ANGGARAN, MALAYDESH BERALIH DARI KEPEMILIKAN MENJADI PENYEWA ASET:
Udara: Sewa helikopter Black Hawk, AW139, AW149, dan simulator.
Darat: Sewa truk 3 ton, motor polisi (BMW R1250RT), dan kendaraan 4x4.
Laut: Sewa kapal hidro-oseanografi dan berbagai jenis boat (FIB, RHFB).
--------------------------------
6. TIMELINE KEGAGALAN PENGADAAN (2005–2026)
BATAL/MANGKRAK:
Rafale (2014), Artileri Caesar (2016), JF-17 (2017), Tejas (2022).
Blokade/Isu Teknis: Komponen FA-50 (USA), F/A-18 Hornet Kuwait (2026 - Batal biaya logistik).
Kebijakan Terbaru: PM Anwar Ibrahim melakukan Pembekuan Total (Freeze) pengadaan militer 2026 karena investigasi korupsi.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
Data resmi menunjukkan Malaydesh terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
-
Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
Posisi Regional: Malaydesh kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
-
Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.
-
Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
2010: RM 407,1 Miliar.
2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara Malaydesh terjebak dalam pembatalan dan wacana:
Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
Malaydesh (Pembatalan & Kegagalan):
F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
-
Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
-
Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
Malaydesh (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, Malaydesh berubah menjadi "Negara Penyewa":
Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", Malaydesh KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
-
Beban Rakyat & Masa Depan
Beban Per Kapita: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET NSM BANNED
Hapus----------------
• 2022 : Muncul rencana awal (proposal TLDM) untuk melengkapi KD Kedah dan KD Pahang dengan rudal anti-kapal NSM.
• 2024 : Pemerintah menyetujui anggaran awal sebesar MYR 214 juta melalui program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
• 2025 : PM Anwar Ibrahim menargetkan pengiriman peluncur NSM pada Agustus 2025 guna memperkuat pertahanan maritim.
• Januari 2026 : Proyek diperluas untuk mencakup seluruh enam unit kapal kelas Kedah yang akan dilaksanakan secara bertahap.
• Mei 2026 : Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
----------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
2026 =
BUKTI LCS KARATAN
BUKTI LCS KARATAN
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
------------------
2026 =
BUKTI LCS DELAY
BUKTI LCS DELAY
-
Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
------------------
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
-
https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π§ 1. Obsolete Systems and Aging Platforms
• As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service.
• Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC) and older patrol vessels—are over 40 years old, far beyond their optimal lifespan.
• These systems were designed decades ago and now lack compatibility with modern sensors, weapons, and communications.
Impact: Upgrades are either impossible or prohibitively expensive, forcing reliance on outdated capabilities.
π§ 2. Dependence on Foreign Spare Parts
• Malaydesh military inventory is highly diversified, sourced from the US, UK, France, Russia, and others. This creates logistical complexity:
o Spare parts must be imported from multiple countries.
o Some OEMs have ceased production, making parts scarce or unavailable.
o Political or economic shifts can disrupt supply chains.
Example: The Army’s Condor APCs and Scorpion light tanks require parts from legacy suppliers that no longer support them.
Impact: Long lead times, inflated costs, and cannibalization of other units for parts.
π 3. Frequent Breakdowns and Repair Cycles
• Older platforms experience higher failure rates, especially under tropical conditions and extended use.
• Maintenance crews often resort to patchwork fixes, which are temporary and unreliable.
• The Navy reported that 28 of its 34 aging vessels have exceeded 40 years of service, with many no longer meeting operational standards.
Impact: Reduced availability, increased downtime, and lower mission success rates.
π 4. Budget Drain and Opportunity Cost
• Between 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for modernization.
• Funds spent on keeping obsolete systems running could be redirected toward acquiring new platforms or investing in indigenous maintenance capabilities.
Impact: Strategic stagnation—Malaydesh spends heavily but gains little in terms of capability.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π§ 1. Scale of the Aging Inventory
• As of late 2024, 171 military assets across all three branches of the Malaydesh n Armed Forces (ATM) have exceeded 30 years of service:
o Army: 108 units
o Air Force (RMAF): 29 units
o Navy (RMN): 34 vessels
• Many of these platforms—like the Fast Attack Craft (FAC) in the Navy—are over 40 years old, with some approaching half a century in service2.
Implication: These assets suffer from outdated systems, reduced operational capability, and high maintenance costs, making them increasingly unfit for modern warfare.
π 2. No Structured Replacement Plan
• Malaydesh lacks a multi-year force modernization roadmap. Instead, procurement is often ad hoc, reactive, and politically driven.
• The budgeting process does not clearly indicate what assets will be replaced, when, or how funding will be allocated over time.
• For example, the Army is still waiting for approval to replace its aging Condor APC fleet with 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational needs.
Implication: Without a structured plan, aging platforms remain in service far beyond their intended lifespan, and capability gaps widen.
π 3. Maintenance Burden and Capability Decay
• Older assets require frequent repairs, often with obsolete parts or foreign OEM support, which drives up costs and delays readiness.
• Technological obsolescence means these platforms cannot integrate with newer systems or meet interoperability standards with allies.
Example: The RMN’s older vessels no longer meet modern naval standards in terms of sensors, weapons, or endurance2.
π§ 4. Strategic Consequences
• Malaydesh ’s ability to project force, defend its maritime zones, and respond to regional threats is diminished.
• Neighboring countries like Indonesia, Vietnam, and Singapore have clear modernization trajectories, leaving Malaydesh at risk of falling behind in regional deterrence.
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
BalasHapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
-
Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
-
Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara Malaydesh terjebak dalam pembatalan dan wacana:
Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
Malaydesh (Pembatalan & Kegagalan):
F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
-
Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
-
Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
Malaydesh (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, Malaydesh berubah menjadi "Negara Penyewa":
Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", Malaydesh KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
-
Beban Rakyat & Masa Depan
Beban Per Kapita: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara Malaydesh terjebak dalam pembatalan dan wacana:
Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
Malaydesh (Pembatalan & Kegagalan):
F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
-
Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
-
Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
Malaydesh (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, Malaydesh berubah menjadi "Negara Penyewa":
Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", Malaydesh KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
-
Beban Rakyat & Masa Depan
Beban Per Kapita: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).
Gila BESAR TAMPALAN SALAH POTONG BOW KAPAL LPD pinoy buatan INDIANESIA....π€£π€£π€£
BalasHapusAFP Modernization Program Updates
The ceremonial steel cutting of the ship was made on August 2023. That was two years and five months ago.
https://m.facebook.com/photo?fbid=1206839938245870&set=pcb.1206841564912374
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Aktif):
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
Mesin: TP400-D6.
Malaydesh (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
-
Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.
-
Tantangan Operasional & Internal
Alutsista Tua: Ketergantungan pada Su-30MKM dan F/A-18D yang mulai menua; pensiunnya MiG-29 tanpa pengganti instan.
Keamanan Maritim: Kewalahan menghadapi intrusi di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Malaka akibat kurangnya kapal patroli.
SDM: Gaji rendah dan kurangnya minat generasi muda menyebabkan sulitnya retensi tenaga ahli (pilot & insinyur).
Koordinasi Rendah: Kurangnya integrasi operasi gabungan antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
-
Sorotan Skandal & Opini Publik
Kritik Kerajaan: Sultan Ibrahim menyebut helikopter Black Hawk tua sebagai "peti mati terbang".
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang membocorkan data ke penyelundup.
Kasus Kekerasan: Insiden penganiayaan kadet di UPNM yang memicu kemarahan publik di media sosial (#ReformATM).
Konspirasi: Keterlibatan sindikat yang membayar petugas hingga RM50.000 per perjalanan untuk aktivitas ilegal.
-
Kesimpulan Perbandingan
Indonesia: Fokus pada pengadaan besar-besaran (Big Ticket Items) dari berbagai negara (Perancis, Turki, AS).
Malaydesh: Mengalami stagnasi akibat jeratan utang proyek lama, skandal korupsi, dan krisis kepercayaan publik terhadap manajemen pengadaan.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Status Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
INDONESIA (Agresif & Ekspansif):
Udara: Akuisisi Rafale F-4, pesawat angkut A400M Atlas, sistem Air Refuel, dan drone ANKA-S.
Laut: Mesin kapal LM-2500, kapal perang PPA-L-Plus, dan Ship Engine lainnya.
Darat/Rudal: Rudal balistik BORA dan KHAN, serta mesin TP400-D6.
MALAYDESH (Stagnan/Kosong):
Tidak ada catatan transfer alutsista utama baru dalam database SIPRI periode tersebut.
-
Skandal & Masalah Struktural Malaydesh
Skandal LCS (Littoral Combat Ship): Dana RM9 miliar cair, namun tidak ada kapal yang dikirim hingga 2025.
Kegagalan MD530G: Pembayaran uang muka 35% untuk helikopter "hantu" yang pengirimannya terus tertunda.
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang menjual data klasifikasi ke sindikat penyelundup.
Krisis Anggaran: Pengeluaran pertahanan di bawah 1.5% PDB, jauh di bawah standar regional.
-
Kontroversi Strategi "Leasing" (Sewa) Helikopter
Beban Finansial: Sewa 28 helikopter AW149 (RM16.5 miliar/15 tahun) dianggap lebih mahal dibanding Polandia yang membeli 32 unit seharga USD 1.83 miliar.
Kedaulatan Aset: Aset tidak dimiliki penuh, membatasi kemampuan upgrade, modifikasi, dan konfigurasi ulang untuk misi darurat.
Ketergantungan Swasta: Kesiapan tempur bergantung pada kontraktor (Weststar Aviation), berisiko jika terjadi sengketa hukum atau kegagalan servis.
Nihil Transfer Teknologi: Skema sewa mematikan peluang pertumbuhan industri pertahanan domestik dan penyerapan tenaga ahli lokal.
-
Kondisi Alutsista "Outdated" (Usang)
Laut (RMN): 28 kapal berusia di atas 40 tahun dengan sistem radar analog yang sulit mendeteksi drone atau kapal selam modern.
Udara (RMAF): Ketergantungan pada avionik lama; biaya perawatan melonjak karena suku cadang sudah diskontinu.
Darat (Army): Kendaraan lapis baja dan artileri kekurangan sistem kontrol tembakan berbasis GPS dan komunikasi semi-digital.
-
Kesimpulan Analisis
Indonesia bergerak menuju kekuatan regional dengan diversifikasi pemasok (Prancis, Turki, AS).
Malaydesh terjebak dalam "lingkaran setan" pengadaan: skandal masa lalu → anggaran terbatas → memilih opsi sewa yang mahal → ketergantungan teknologi asing yang kronis.
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
-------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Sektor Pertahanan (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Ekspansi Alutsista): Memiliki daftar panjang transfer senjata modern (1 Lembar Penuh) termasuk:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, ANKA-S (Drone), Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Mesin Kapal LM-2500.
Rudal/Mesin: Rudal BORA & KHAN, Mesin TP400-D6.
Malaydesh (Stagnasi): Catatan transfer senjata KOSONG (Zero). Tidak ada pengadaan alutsista utama baru yang terdaftar.
-
Krisis Ketahanan Pangan Malaydesh
Ketergantungan tinggi pada impor akibat rendahnya tingkat kemandirian lokal:
Krisis Beras: Mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) per Mei 2025 untuk stok Sarawak.
Krisis Protein:
Unggas: Menjadi net importer ayam (Juli 2025) dan penghapusan total subsidi telur (Agustus 2025) demi hemat anggaran RM1,2 miliar.
Genetika: Terpaksa impor Ayam GPS (Grand Parent Stock) dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas indukan.
Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% (Sapi/Kambing) dengan tingkat kemandirian di bawah 15%.
-
Krisis Hutang & Beban Rakyat Malaydesh (2025)
Beban finansial yang mencapai titik kritis secara nasional maupun personal:
Hutang Pemerintah: Proyeksi melonjak hingga RM1,71 Triliun (69% dari PDB).
Hutang Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM1,73 Triliun (85,8% dari PDB).
Beban Per Kapita (Rata-rata per orang):
Tanggungan Hutang Pemerintah: RM36.139 / orang.
Tanggungan Hutang Rumah Tangga: RM45.859 / orang.
Total Beban Hutang Gabungan: Mendekati RM82.000 per warga negara.
-
Perbandingan Strategis
Indonesia: Fokus pada penguatan kedaulatan militer dan menjadi eksportir pangan (beras) bagi tetangga.
Malaydesh: Menghadapi "Triple Crisis" (Hutang, Pangan, dan Alutsista). Prioritas anggaran bergeser dari modernisasi militer ke stabilitas perut rakyat dan pembayaran bunga hutang.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
Perbandingan realisasi transfer senjata internasional (2024–2025):
INDONESIA (1 Lembar Penuh): Sukses mengamankan aset strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin LM-2500.
Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
GRUP "SALAM KOSONG": Tidak mencatatkan aktivitas belanja/transfer senjata signifikan di SIPRI:
Malaydesh (Stagnasi total 6 tahun).
Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Dominasi Indonesia di puncak hirarki regional:
Indonesia (Peringkat 13 Dunia) – Hegemon Mutlak
Vietnam (Peringkat 23)
Thailand (Peringkat 24)
Singapura (Peringkat 29)
Myanmar (Peringkat 35)
Filipina (Peringkat 41)
Malaydesh (Peringkat 42) – Terlempar ke papan bawah
-
Analisa Ekonomi: "The Great Decoupling"
Indonesia secara resmi keluar dari level persaingan regional menuju elit global:
Kasta Elit Dunia: Indonesia Peringkat 6 Dunia (PDB PPP), melampaui Brasil, Inggris, dan Prancis.
Jurang Ekonomi: Ekonomi Indonesia secara riil (PPP) adalah 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh.
Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia sehat (~40%), sementara Malaydesh kritis (~69%) dengan proyeksi utang RM 1,79 Triliun pada 2026.
-
Status Pertahanan: Modernisasi vs Demiliterisasi
Indonesia (Modernisasi Masif): Melakukan hilirisasi ekonomi untuk membiayai alutsista premium (Rafale, Scorpene, KF-21).
Malaydesh (Demiliterisasi De Facto):
Siklus Prank: Kegagalan kontrak berulang (Rafale, Tejas, F-18 Kuwait).
Negara Leasing: Bergantung pada sewa (Black Hawk, AW139) karena tidak mampu beli tunai.
Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menghentikan pengadaan akibat skandal korupsi dan krisis utang.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
Perbandingan realisasi transfer senjata internasional (2024–2025):
INDONESIA (1 Lembar Penuh): Sukses mengamankan aset strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin LM-2500.
Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
GRUP "SALAM KOSONG": Tidak mencatatkan aktivitas belanja/transfer senjata signifikan di SIPRI:
Malaydesh (Stagnasi total 6 tahun).
Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Dominasi Indonesia di puncak hirarki regional:
Indonesia (Peringkat 13 Dunia) – Hegemon Mutlak
Vietnam (Peringkat 23)
Thailand (Peringkat 24)
Singapura (Peringkat 29)
Myanmar (Peringkat 35)
Filipina (Peringkat 41)
Malaydesh (Peringkat 42) – Terlempar ke papan bawah
-
Analisa Ekonomi: "The Great Decoupling"
Indonesia secara resmi keluar dari level persaingan regional menuju elit global:
Kasta Elit Dunia: Indonesia Peringkat 6 Dunia (PDB PPP), melampaui Brasil, Inggris, dan Prancis.
Jurang Ekonomi: Ekonomi Indonesia secara riil (PPP) adalah 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh.
Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia sehat (~40%), sementara Malaydesh kritis (~69%) dengan proyeksi utang RM 1,79 Triliun pada 2026.
-
Status Pertahanan: Modernisasi vs Demiliterisasi
Indonesia (Modernisasi Masif): Melakukan hilirisasi ekonomi untuk membiayai alutsista premium (Rafale, Scorpene, KF-21).
Malaydesh (Demiliterisasi De Facto):
Siklus Prank: Kegagalan kontrak berulang (Rafale, Tejas, F-18 Kuwait).
Negara Leasing: Bergantung pada sewa (Black Hawk, AW139) karena tidak mampu beli tunai.
Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menghentikan pengadaan akibat skandal korupsi dan krisis utang.
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBT):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
---+---
Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
-
π Latar Belakang Skandal LCS
Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π° 1. Chronic Budget Constraints
• Malaydesh defense budget has remained stagnant or modest relative to its strategic needs. Successive governments have been unwilling to reallocate funds from other sectors or reduce manpower to prioritize modernization.
• For example, the Army is still awaiting Finance Ministry approval for the procurement of 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational requirements.
Result: Procurement plans are delayed or scaled down, leaving aging platforms in service well past their intended lifespan.
π§± 2. Procurement Mismanagement & Delays
• The Auditor-General’s 2025 report flagged RM7.8 billion in armoured vehicle contracts plagued by:
o Delayed deliveries (e.g., 68 GEMPITA units delivered late)
o Full payments made despite contract breaches
o Weak enforcement of penalties (RM162.75 million fine claimed two years late)3
• Maintenance and spare parts for key assets like ADNAN and PENDEKAR were also delayed, with fines left uncollected.
Result: Even when acquisitions are approved, execution is inefficient and accountability is weak.
π΄️ 3. Middlemen & Non-Transparent Deal Structures
• Defense procurement is often conducted via limited tenders or single-source contracts, with fewer than one-third awarded through open competition.
• Politically connected firms—often led by retired military officers—dominate the landscape, inflating costs and reducing transparency.
• The King of Malaydesh recently rebuked the Defence Ministry for relying on “agents” and “salesmen,” calling out inflated prices and the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which he likened to “flying coffins”.
Result: Corruption risks and inflated pricing erode trust and reduce the effectiveness of spending.
π§ 4. Aging Inventory & No Replacement Strategy
• As of late 2024, 171 military assets across the Army, Air Force, and Navy were over 30 years old.
• Yet, there is no clear roadmap for phased replacement or recapitalization, and ad hoc purchases continue to dominate.
Result: Operational readiness suffers, and Malaydesh risks capability gaps in key domains like air defense, maritime patrol, and armored mobility.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π§Ύ 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
• The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
• Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
• For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
π΅️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
• Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
• In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
• The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
π§± 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
• Malaydesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
• Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
• There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
π 4. Culture of Impunity and Political Protection
• High-profile scandals (e.g. LCS, Scorpene submarines) have rarely led to convictions or full asset recovery.
• Procurement agents and contractors with political ties often avoid prosecution, even when audit reports implicate them.
• Transparency International Malaydesh has called this a “culture of impunity”, where systemic failures are normalized.
Impact: Accountability is undermined, and corruption risks remain entrenched.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
Peringkat 23: Filipina.
Peringkat 26: Singapura.
Peringkat 40: Thailand.
Status Malaydesh: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
-
Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
Vietnam – Peringkat 23
Thailand – Peringkat 24
Singapura – Peringkat 29
Myanmar – Peringkat 35
Filipina – Peringkat 41
Malaydesh – Peringkat 42
-
Kronologi Kegagalan Kontrak Malaydesh (Timeline "Prank")
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
-
Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
PDB PPP (Daya Beli Riil):
Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun
Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar):
Indonesia: US$ 1,69 Triliun
Malaydesh: US$ 0,46 Triliun
Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
Perbandingan realisasi transfer senjata internasional (2024–2025):
INDONESIA (1 Lembar Penuh): Sukses mengamankan aset strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin LM-2500.
Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
GRUP "SALAM KOSONG": Tidak mencatatkan aktivitas belanja/transfer senjata signifikan di SIPRI:
Malaydesh (Stagnasi total 6 tahun).
Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Dominasi Indonesia di puncak hirarki regional:
Indonesia (Peringkat 13 Dunia) – Hegemon Mutlak
Vietnam (Peringkat 23)
Thailand (Peringkat 24)
Singapura (Peringkat 29)
Myanmar (Peringkat 35)
Filipina (Peringkat 41)
Malaydesh (Peringkat 42) – Terlempar ke papan bawah
-
Analisa Ekonomi: "The Great Decoupling"
Indonesia secara resmi keluar dari level persaingan regional menuju elit global:
Kasta Elit Dunia: Indonesia Peringkat 6 Dunia (PDB PPP), melampaui Brasil, Inggris, dan Prancis.
Jurang Ekonomi: Ekonomi Indonesia secara riil (PPP) adalah 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh.
Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia sehat (~40%), sementara Malaydesh kritis (~69%) dengan proyeksi utang RM 1,79 Triliun pada 2026.
-
Status Pertahanan: Modernisasi vs Demiliterisasi
Indonesia (Modernisasi Masif): Melakukan hilirisasi ekonomi untuk membiayai alutsista premium (Rafale, Scorpene, KF-21).
Malaydesh (Demiliterisasi De Facto):
Siklus Prank: Kegagalan kontrak berulang (Rafale, Tejas, F-18 Kuwait).
Negara Leasing: Bergantung pada sewa (Black Hawk, AW139) karena tidak mampu beli tunai.
Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menghentikan pengadaan akibat skandal korupsi dan krisis utang.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
Hegemon ASEAN:
Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi Malaydesh dan 6,69x lipat Singapura.
Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari Malaydesh ($1,69 T vs $0,46 T).
Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Debt Trap" Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan tren akumulasi utang Malaydesh yang mengkhawatirkan:
Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang Malaydesh membengkak hampir 4,4 kali lipat.
Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,4% (2024), melewati batas aman (65%).
-
Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada Malaydesh:
Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara Malaydesh habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga Malaydesh yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
BalasHapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI (SENGAJA DILEMAHKAN) MATA UANG TERHADAP DOLAR:
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
HARGA BARANG MURAH :
Melemahnya kurs membuat harga produk lokal di luar negeri jadi lebih murah. Konsumen global pun lebih memilih produk mereka dibanding kompetitor.
-
KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT :
Saat hasil penjualan dalam Dolar ditukar ke mata uang lokal yang sedang rendah, perusahaan menerima jumlah uang lebih banyak. Ini memperbesar margin keuntungan.
-
MENGHAMBAT IMPOR :
Barang impor menjadi mahal bagi warga lokal. Hal ini memaksa masyarakat beralih ke produk dalam negeri dan melindungi industri domestik.
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Kegagalan Finansial: Skandal "Belum Bayar" Petronas
Kasus sengketa gas Lapangan Kepodang menjadi bukti nyata tekanan likuiditas:
Kekalahan Internasional: Petronas (PCML) kalah gugatan di ICC Arbitrase Hong Kong (Juni 2024).
Gagal Bayar: Kewajiban denda Ship-or-Pay senilai US$ 32,2 Juta (± Rp500 Miliar) kepada PGN (Pertamina) belum tuntas dieksekusi.
Implikasi: Menjatuhkan kredibilitas Petronas sebagai mitra global di tengah beban dividen untuk menutup utang negara Malaydesh yang mencapai RM 1,79 Triliun.
-
Krisis Pangan: Bergantung pada Beras Indonesia
Ketahanan pangan Malaydesh berada di titik kritis (Defisit 50-60%):
Impor Masif: Malaydesh resmi mengimpor 500.000 Ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) pada 2025 untuk menstabilkan stok Sarawak.
Kapasitas Rendah: Produksi domestik hanya 1,44 juta metrik ton, sementara kebutuhan mencapai 3 juta metrik ton.
Solusi Putus Asa: Pejabat tinggi (Speaker Dewan Rakyat) menyarankan rakyat mengonsumsi Singkong (Cassava) sebagai pengganti nasi.
-
Kelumpuhan Protein: Krisis Ayam & Unggas
Kemandirian pangan hewani (SSL) Malaydesh merosot tajam:
Impor Genetik: Terpaksa impor 580.000 ekor ayam Grand Parent Stock (GPS) dari AS karena ketiadaan fasilitas pembibitan mandiri.
Krisis Harga: Penurunan SSL dari 100,2% menjadi 90,2% memicu kelangkaan daging ayam dan telur di pasar domestik pada 2025.
Ketergantungan Pakan: Produksi lokal lumpuh akibat ketergantungan 100% pada pakan ternak impor.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
This is low compared to regional peers:
Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
π Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
π 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
60% → Salaries & pensions
20–25% → Operations & maintenance (O&M)
15–20% → Procurement / modernization
π In practice:
Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
π This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
π 3. Pensions Burden
Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
As veterans population grows, pension spending keeps rising.
Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
This crowds out funds for modernization.
________________________________________
π 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
Impact:
Aircraft often grounded due to lack of parts.
Navy ships idle in dockyards.
Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
π This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
π 5. Procurement = Stop-Go Cycle
With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
Example:
MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
π Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET : LMS NO SONAR NO TORPEDO - LCS BLOKIR NSM
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
HARGA 1 PPA = HARGA 3 LeMeS B2
-
PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
-
LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------------------------------------
WELCOME ASTER 30 NT
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
-------------------------------------
The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.
=========
=========
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOΓHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
π¦§GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET : LMS NO SONAR NO TORPEDO - LCS BLOKIR NSM
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
"Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
-
PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
-
NO LPD NO LST = SAMPAN .....
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
There is a requirement for Assault Boat to transport a fully equipped Infantry Section with a crew. The boat shall be of ‘Vee’bottom type and suitable for high speed performance, has excellent maneuverability and stability characteristics.
-
TIADA MARINIR
TIADA MARINIR
TIADA MARINIR
NGEMIS LPD BUATAN 1963
NGEMIS AH-1Z
Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
-
171 ASET USANG 33 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
INDONESIA .....
BalasHapusKAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
-
1. KRI Klewang (625)
Insiden: Kapal cepat rudal (trimaran) siluman ini terbakar habis pada 28 September 2012 di Banyuwangi saat masih dalam tahap uji coba.
KAPAL PENGGANTI:
KRI Golok (688). Kapal ini adalah generasi kedua dari kelas trimaran yang sama, diluncurkan pada 21 Agustus 2021 dan resmi beroperasi pada 2022.
-
2. KRI Nanggala (402)
Insiden: Kapal selam kelas Cakra (Tipe 209/1300) ini tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam latihan torpedo.
KAPAL PENGGANTI:
Pemerintah melakukan pengadaan kapal selam baru yang lebih modern. Hingga 2026, Indonesia telah menyepakati kontrak pembangunan Kapal Selam Kelas Scorpène (Evolved) dari Prancis. Selain itu, armada kapal selam saat ini diperkuat oleh kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405).
-
3. KRI Teluk Jakarta (541)
Insiden: Kapal angkut logistik jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Frosch ini tenggelam di dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada Juli 2020 akibat kebocoran saat cuaca buruk.
KAPAL PENGGANTI:
Peran kapal angkut tank ini digantikan secara fungsional oleh KRI Teluk Weda (526) dan KRI Teluk Wondama (527), serta kapal-kapal LST kelas Teluk Bintuni yang terus diproduksi secara massal oleh galangan kapal dalam negeri untuk memperkuat armada amfibi.
-
4. KRI Rencong (622)
Insiden: Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau ini terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat, pada 11 September 2018 akibat korsleting listrik.
KAPAL PENGGANTI:
TNI AL mengganti kehilangan unit KCR dengan mempercepat produksi KCR Kelas Sampari (KCR-60m). Unit-unit baru seperti KRI Kapak (625) dan KRI Panah (626) kini telah memperkuat jajaran kapal cepat rudal untuk mengisi kekosongan tersebut.
-
5. KRI Teluk Hading (538)
Insiden: Terjadi kebakaran besar pada 3 Juni 2023 di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Meskipun tidak tenggelam, kapal yang sudah berusia tua ini mengalami kerusakan berat.
KAPAL PENGGANTI:
Sejalan dengan pemensiunan kapal-kapal tua kelas Frosch, penggantinya adalah LST Kelas Teluk Bintuni (seperti KRI Teluk Youtefa-522 atau KRI Teluk Palu-523) yang memiliki kapasitas lebih besar dan teknologi lebih baru
=================
=================
MALAYDESH.....
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
-
1. KD Sri Inderapura (1505)
Insiden: Kapal pendarat tank (Landing Ship Tank/LST) terbesar Malaydesh ini mengalami kebakaran hebat pada 8 Oktober 2009 saat berlabuh di Pangkalan TLDM Lumut.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Hingga Desember 2024 (15 tahun pasca kejadian), TLDM dilaporkan masih menunggu kapal pengganti permanen yang setara. Malaydesh sempat berencana mengakuisisi kapal sejenis dari negara lain, namun hingga kini kemampuan pengangkutan amfibi tersebut belum sepenuhnya digantikan oleh kapal baru dengan kapasitas yang sama.
-
2. KD Pendekar (3513)
Insiden: Kapal serang cepat (Fast Attack Craft) kelas Handalan ini tenggelam di lepas pantai Johor pada 25 Agustus 2024 setelah menabrak objek bawah laut yang tidak teridentifikasi.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Meskipun berhasil diapungkan kembali pada Oktober 2024 untuk investigasi, nasib kapal ini belum ditentukan dan belum ada pemesanan kapal baru sebagai pengganti langsung dari kelas yang sama. Saat ini, Malaydesh lebih berfokus pada program kapal misi pesisir (Littoral Mission Ship) dari Turki dan kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) yang baru akan mulai beroperasi pada 2026.
-
3. KD Pari (3510)
Insiden: Kapal patroli kelas Jerong ini sempat mengalami insiden kebocoran serius dan hampir tenggelam pada tahun 2011 akibat kerusakan pada poros baling-baling saat beroperasi di perairan Sabah.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
kelas Jerong secara bertahap dipensiunkan tanpa adanya penggantian unit "satu-ke-satu" yang sejenis secara desain.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET : LMS NO SONAR NO TORPEDO - LCS BLOKIR NSM
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
LOGIKA π¦§GORILA ......
-
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KD PARI telah dilancarkan pada tahun 1975 di Limbungan Hong Leong-Lurssen, Butterworth, Pulau Pinang dan ditauliahkan pada tahun 23 Mac 1977. Menggunakan panggilan antarabangsa 9MJO dan nombor pennant 3510, kapal ini diletakkan di bawah Skuadron Fast Attack Craft (GUN) bersama enam buah kapal ronda di bawah Kelas Jerong. Pada tahun 2019, Skuadron Fast Attack Craft (GUN) telah ditukarkan kepada Skuadron Kapal Ronda Laju Ke-6 (SKRL-6) dan diletakkan dibawah naungan Markas Wilayah Laut 2 bagi menjalankan tugas rondaan di Pantai Timur Sabah.
----------------
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
----------------
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
----------------
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
MANTAP NIH VEDA FINISH NO.4 MOTO3 FRANCE, BERUK BOTOL MALONDESH JAUH DIBELAKANG SEPERTI NEGARANYA YANG MISKIN π€£π€£π€£π€£π€£π€£
BalasHapusseblah poin kosonk yak haha!π€π€«π€
Hapusuda kubilang Program lcs mending ⛔️Tamat, impor lebih jimat kos haha!πππ
BalasHapuskalo diteruskan nasib burok
Tanda2 Sial
⛔️2018= Menhan Mat Sabu kata, Kapal Gowing lcs Salah Fotong haha!π€£ππ€£
⛔️2026= Menhan baru kata, Hasil Audit Naval Grup, Kapal Gowing lcs SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE, 4000 pcs wajib RE WORK haha!π€₯ππ€₯
⛔️2026= Menhan baru kata, NSM Kensel haha!πππ
⛔️NSM=NASIB SIAL MISQUEEN
⛔️NSM=NASIB SIAL MALINGCIA
⛔️NSM=NOT SENDING MISSILES
⛔️NSM=NIH SIA-SIA MISSILES
⛔️NSM= NULL SENDING MISSILE
⛔️NSM=NORWAY STOP MISSILES
⛔️NORWAY NSM= NOT SELLING MISSILES
⛔️NORWAY NSM= NOT SENDING MISSILES
Norwegia NSM hanya buat klan Nato dan sahabat( ally)..
ternyata negriπ°kasino semenanjung kuala lumpo tipe m, tak dianggap..KENA BLOKIR dah haha!πππ
hasilnya rancangan frigat halimunan nunggu 20 tahun, last last GANBOT haha!π΅π«ππ΅π«
skarang jadi bahan Ketawa satu Planet sepanjang masa haha!πππ
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Norway Halted Malaysia’s NSM Missiles — And Created a Bigger Problem
https://youtube.com/watch?v=R_1dTx3fKxE&pp=ugUHEgVlbi1VUw%3D%3D
uda kubilang Program lcs mending ⛔️Tamat, impor lebih jimat kos haha!πππ
BalasHapuskalo diteruskan nasib burok
Tanda2 Sial
⛔️2018= Menhan Mat Sabu kata, Kapal Gowing lcs Salah Fotong haha!π€£ππ€£
⛔️2026= Menhan baru kata, Hasil Audit Naval Grup, Kapal Gowing lcs SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE, 4000 pcs wajib RE WORK haha!π€₯ππ€₯
⛔️2026= Menhan baru kata, NSM Kensel haha!πππ
⛔️NSM=NASIB SIAL MISQUEEN
⛔️NSM=NASIB SIAL MALINGCIA
⛔️NSM=NOT SENDING MISSILES
⛔️NSM=NIH SIA-SIA MISSILES
⛔️NSM= NULL SENDING MISSILE
⛔️NSM=NORWAY STOP MISSILES
⛔️NORWAY NSM= NOT SELLING MISSILES
⛔️NORWAY NSM= NOT SENDING MISSILES
Norwegia NSM hanya buat klan Nato dan sahabat( ally)..
ternyata negriπ°kasino semenanjung kuala lumpo tipe m, tak dianggap..KENA BLOKIR dah haha!πππ
hasilnya rancangan frigat halimunan nunggu 20 tahun, last last GANBOT haha!π΅π«ππ΅π«
skarang jadi bahan Ketawa satu Planet sepanjang masa haha!πππ
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Norway Halted Malaysia’s NSM Missiles — And Created a Bigger Problem
https://youtube.com/watch?v=R_1dTx3fKxE&pp=ugUHEgVlbi1VUw%3D%3D
nasi uda menjadi bubur...
BalasHapusehh beras aja minta harga murah, lah masa negara kaya minta subsidi haha!πππ
nich fisank ajaaaa yaa biar lancar BaB haha!πππ
Apa kata warganyet kl, LPD ph salah fotong???
BalasHapuseitt pembual belum liat sekelas FINCANTIERI pun nge las/welding bulbous Fremm malah sobek lebih Besar haha!✌️π✌️
kahsiyan pembual KALAH LAGIIII haha!πππ
yaa makloum gowing lcs palsuw pun SALAH FOTONG, SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE 4000 pcs haha!π€ͺπ€₯π€ͺ
last last NSM= NORWAY ST⛔️P MISSILES..super kahsiyan haha!π€£ππ€£
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
FREMM FINCANTIERI
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=955971600524210&id=100083341360564
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
SSV PT PAL
https://www.facebook.com/AFPMPU/photos/d41d8cd9/1206839938245870/?set=pcb.1206841564912374
MAMPUS .....KAUM INDIA DI MALONDESH MENUNTUT PERSAMAAN HAK !!!!!
BalasHapusKaum keturunan India di Malaysia yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa kini menghadapi isu serius, mulai dari diskriminasi hingga tuduhan soal nasionalisme.
https://youtu.be/W0UfT49FsVA?si=vEhwt-aLMQJa4Lsd
TAMATLAH SUDAH ALKISAH KAMI KATA IPIN π€£π€£π€£π€£π€£π€£
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π° 1. Budget Composition: Operational vs Development
• In 2025, Malaydesh allocated RM21.2 billion to the Ministry of Defence.
o Operational Expenditure (OPEX): RM13.36 billion (~63%) — covers salaries, pensions, allowances, and day-to-day operations.
o Development Expenditure (DE): RM7.49 billion (~37%) — intended for asset acquisition, infrastructure, and modernization.
Impact: The bulk of funding goes to sustaining the status quo, not building future capabilities.
π₯ 2. Personnel Costs Dominate Spending
• Salaries, pensions, and welfare programs for active-duty personnel and veterans consume over half of OPEX.
• Initiatives like RKAT housing repairs, pension adjustments, and cost-of-living allowances are important for morale but crowd out capital investment.
• Malaydesh armed forces have a relatively large administrative footprint compared to its combat strength.
Impact: High fixed costs reduce flexibility for strategic procurement or force restructuring.
π§ 3. Maintenance Over Modernization
• RM5.8 billion in 2025 was earmarked for maintenance, repair, and acquisition of military assets.
• However, most of this goes to keeping aging platforms operational, not acquiring new ones.
• Example: The Royal Malaydesh n Navy spends heavily on maintaining ships that are 30–40 years old, with minimal upgrades.
Impact: Funds are spent on patching legacy systems rather than leapfrogging to modern technologies.
π 4. Low R&D and Capability Investment
• Malaydesh allocates negligible funding to defense R&D, indigenous production, or strategic systems (e.g. missiles, cyber, ISR).
• Unlike peers such as Indonesia or Vietnam, Malaydesh has no major co-development programs or defense industrial offsets.
Impact: Malaydesh remains dependent on foreign suppliers and lacks autonomy in capability planning.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π« 1. No Long-Range Strike Systems
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• Its air force lacks platforms capable of launching deep-strike missions. The Su-30MKM fighters have range and payload potential, but Malaydesh has not equipped them with long-range strike munitions like Kh-59 or BrahMos.
• Naval assets are similarly limited—no ship-launched cruise missiles or land-attack capabilities exist.
Impact: Malaydesh cannot credibly threaten retaliation against adversaries beyond its borders, reducing its strategic leverage.
π‘️ 2. Deterrence by Denial, Not Punishment
• Malaydesh defense doctrine emphasizes “concentric deterrence”, focusing on denial rather than punishment.
• This means the strategy is built around preventing aggression, not retaliating against it.
• While this suits peacetime stability, it’s increasingly inadequate in a region where China, Vietnam, and the Philippines are investing in deterrence-by-punishment capabilities.
Impact: Malaydesh lacks escalation control and cannot impose costs on adversaries, weakening its deterrent posture.
πΈ 3. Budget Priorities Undermine Capability Development
• Over 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations.
• This leaves minimal room for R&D, procurement of advanced weapons, or strategic force development.
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal and delays have further eroded trust and diverted resources from strategic programs.
Impact: Malaydesh is stuck in a cycle of maintaining legacy systems rather than investing in future capabilities.
π 4. No Indigenous Missile or Strategic Weapons Program
• Unlike regional peers such as Indonesia (which is co-developing missiles with Turkey) or Vietnam (which fields Russian cruise missiles), Malaydesh has no domestic missile development program.
• It also lacks partnerships for co-production or licensed manufacturing of strategic weapons.
Impact: Total dependence on foreign suppliers; no autonomy in strategic force planning.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
π§© 1. Fragmented Procurement Budget Structure
Malaydesh ’s defense procurement budget is not centralized or strategically sequenced, leading to:
• Progressive Payments Over Multiple Years: Major acquisitions like the FA-50 fighter jets and Littoral Combat Ships (LCS) are funded through staggered payments, which consume annual budgets without delivering immediate capability.
• No Clear Long-Term Procurement Roadmap: Each year’s budget includes a mix of legacy payments, small one-off purchases (e.g. small arms, radios), and ad hoc upgrades. This prevents coherent modernization across platforms.
• Overlap of Operational and Capital Expenditures: Funds for maintenance, upgrades, and new acquisitions often compete within the same budget pool, diluting impact.
π ️ 2. Delays in Modernization Programs
These budget issues directly cause delays in key modernization efforts:
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: Originally planned to deliver six ships starting in 2019, none have been commissioned as of 2025 due to financial mismanagement and contract disputes.
• Army Vehicle Replacement: The Malaydesh n Army is still awaiting approval to replace its aging Condor APCs with High Mobility Armoured Vehicles (HMAVs), despite urgent operational need.
• Air Force Capability Gaps: The RMAF’s transition from MiG-29s to FA-50s has been slow, with only partial funding secured and delivery timelines stretched.
πΈ 3. Currency Depreciation and Import Dependence
• Malaydesh relies heavily on foreign OEMs (original equipment manufacturers) for defense systems.
• The depreciation of the ringgit reduces real purchasing power, meaning even increased nominal budgets don’t translate into more capability.
• Domestic defense manufacturing is limited and still dependent on imported components, compounding delays.
π§ 4. Lack of Strategic Procurement Governance
• There’s no unified procurement authority with long-term oversight. Instead, decisions are made across multiple ministries and agencies.
• Political transitions often lead to shifting priorities, causing cancellations or re-scoping of existing programs.
• This results in capability gaps, where planned upgrades are delayed or abandoned mid-cycle.