18 Desember 2023

Penguasaan Teknologi & Penurunan Utang Belanja Pertahanan RI

18 Desember 2023

Alokasi PLN dan penerbitan PSP (all images : Sobat Militer)

Apa yang terjadi dalam rapat terbatas di Istana Bogor pada 28 November 2023 mengenai anggaran pertahanan sesungguhnya merupakan pukulan bagi Kementerian Pertahanan. Walaupun Menteri Keuangan mengeklaim terdapat kenaikan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk Kementerian Pertahanan lebih dari US$ 4 miliar dari US$ 20,7 miliar menjadi US$ 25,7 miliar untuk periode 2020-2024, hal demikian merupakan pemotongan alokasi utang yang telah disetujui sebelumnya oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Fakta menunjukkan bahwa dalam revisi ketiga Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan yang diterbitkan pada Desember 2022, alokasi PLN sebesar US$ 25,7 miliar. Selanjutnya pada Mei 2023, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kembali menaikkan alokasi PLN Kementerian Pertahanan menjadi US$ 34,4 miliar.

Mengacu pada keputusan rapat di Istana Bogor, alokasi PLN sesungguhnya kembali ke posisi bulan Desember 2022 atau sebelum terjadi revisi keempat DRPLN-JM 2020-2024. Pada sisi lain, dari April 2021 sampai April 2023, Menteri Keuangan telah menyetujui Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) US$ 25.04 miliar untuk Kementerian Pertahanan.

Dengan kata lain, jumlah alokasi PLN untuk periode 2020-2024 sudah sesuai dengan dengan jumlah PSP yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Pertanyaannya, program akuisisi sistem senjata apa saja yang akan dilanjutkan dan tidak akan dilanjutkan?


Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki ambisi pengadaan sistem senjata yang cukup masif selama masa kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan. Beberapa tahun lalu sang menteri pernah mengajukan anggaran pembelian mesin perang sebesar US$ 124 miliar untuk periode 2020-2024, namun tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Sejak 2020, Blue Book untuk Kementerian Pertahanan telah direvisi empat kali oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berdasarkan usulan Kementerian Pertahanan. Nampaknya revisi demikian memiliki hubungan secara tidak langsung dengan kegagalan mendapatkan alokasi belanja sebesar US$ 124 miliar.

Pemotongan alokasi PLN bagi Kementerian Pertahanan mengancam sejumlah program pengadaan kunci yang sebelumnya telah tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024 revisi keempat. Sejumlah program pengadaan kunci yang belum menerima PSP dari Menteri Keuangan di antaranya adalah F-15EX, fregat sejenis FREMM dan rudal udara ke udara untuk Rafale.

Mengingat bahwa alokasi PSP untuk Kementerian Pertahanan sudah mencapai kuota, dapat saja sejumlah program akuisisi kunci diteruskan dengan mengorbankan beberapa program yang telah menerima PSP. Sebagai contoh, PLN untuk program pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar dapat dialihkan untuk mendukung program lain yang lebih mendesak mengingat bahwa program tersebut saat ini stall.


Sementara itu, beberapa program akuisisi kunci seperti pembelian kapal selam nampaknya telah memasuki tahap akhir. Sejauh ini Naval Group yang menawarkan kapal selam Scorpene Evolved memimpin dalam kompetisi program senilai US$ 2,1 miliar.

Sedangkan proses aktivasi kontrak untuk gelombang terakhir 18 jet tempur Rafale masih berjalan dan apabila semua berjalan lancar, diharapkan kontrak tersebut akan dapat diaktivasi pada tahun depan. Tantangan yang muncul terkait dengan program-program yang akan segera ditandatangani kontraknya adalah Kementerian Pertahanan harus segera mengajukan perpanjangan PSP kepada Menteri Keuangan sebelum sejumlah PSP jatuh tempo.

Dengan alokasi PLN hanya sebesar US$ 25,7 miliar, Kementerian Pertahanan harus selektif untuk memilih program-program pengadaan yang mendapatkan prioritas. Program-program pengadaan yang akan menghadapi kesulitan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan, seperti sejumlah pembelian sistem senjata dari Turki, hendaknya tidak dilanjutkan.

Hal ini penting mengingat bahwa meskipun alokasi PLN senilai US$ 34,4 miliar dibatalkan, nampaknya sejumlah program pengadaan yang dicakup oleh alokasi tersebut akan dilanjutkan berdasarkan skala prioritas. Tentu saja terdapat pula sejumlah program yang sudah tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024 revisi keempat yang tidak akan diteruskan mengingat kuota PLN adalah US$ 25,7 miliar.


Mengacu pada keterangan Menteri Keuangan, alokasi PLN selama tiga periode perencanaan strategis pertahanan yaitu 2020-2024, 2025-2029 dan 2030-2034 adalah US$ 55 miliar. Dengan jumlah total PSP yaitu US$ 25,04 miliar akan digunakan pada periode 2020-2024, maka hanya tersisa sekitar US$ 30 miliar untuk dua periode perencanaan strategis berikutnya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa alokasi yang tersisa, yakni US$ 30 miliar dapat saja berubah karena sangat tergantung pada kebijakan presiden terpilih pada pemilu 2024 dan 2029. Sebagaimana diketahui, setiap presiden memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan fiskal dan tidak dapat didikte oleh pendahulunya.

Terlepas dari berapa pun alokasi PLN pada periode 2025-2029 untuk belanja pertahanan, nampaknya alokasi tersebut masih akan menjadi tumpuan pula bagi kegiatan alih teknologi melalui kegiatan akuisisi sistem senjata. Pemerintah jarang mengalokasikan anggaran khusus untuk aktivitas alih teknologi, kecuali untuk program khusus seperti KFX/IFX.

Bahkan untuk program seperti KFX/IFX pemerintah mempunyai masalah yaitu kurangnya komitmen dalam pembayaran cost share sehingga mempengaruhi akses Indonesia terhadap teknologi yang dijanjikan oleh Korea Selatan.


Mengenai penguasaan teknologi maju dalam bidang pertahanan pasca 2024, pemerintahan baru perlu melanjutkan beberapa program berdasarkan skala prioritas. Dari 10 program prioritas industri pertahanan, sebaiknya pemerintahan baru memberikan prioritas pada kapal selam, pesawat tempur dan propelan.

Ketiga program tersebut lebih mudah untuk dicapai selama pemerintahan baru memiliki keberpihakan politik, termasuk pemberian anggaran. Harus diakui bahwa salah satu tantangan dalam 10 prioritas industri pertahanan saat ini adalah komitmen alokasi anggaran.

Dalam program penguasaan teknologi kapal selam, terdapat kecenderungan kuat bahwa pemerintah tertarik dengan penawaran Naval Group sebab akan memberikan keuntungan pada aspek keterampilan dan pengetahuan teknis tentang pembangunan kapal selam. Selain itu, dari alokasi US$2,1 miliar untuk program pengadaan kapal selam, US$ 600 juta dijanjikan oleh Naval Group akan dibelanjakan di Indonesia.

Sedangkan untuk program pesawat tempur, saat ini Indonesia sudah melewati point of no return sehingga harus melanjutkan program KFX/IFX, termasuk melanjutkan pembayaran cost share dan mendesak Korea Selatan melakukan kegiatan alih teknologi sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.

Adapun tentang program propelan, pemerintah harus segera memberikan pendanaan bagi program tersebut sebab sebuah firma Prancis sejak lama telah siap memberikan alih teknologi di bidang tersebut. (Alman Helvas Ali)

90 komentar:

  1. 7 PATEN ROKET = Adapun tujuh Kekayaan Intelektual berupa Paten sebagai berikut, yaitu Metode Pemasangan Propelan Padat dan Inhibitor Pada Motor Roket, Peralatan dan Sistem Rangkaian Penyala Roket Tipe Piroteknik dengan Struktur Menggunakan Bantalan Poros, Metode Pembuatan Insulasi Termal dengan Menggunakan Peel Ply pada Motor Roket Padat, Sistem Propulsi Motor Roket Kaliber 122mm Menggunakan Propelan Padat Komposit Konfigurasi Ganda, Propelan Padat Komposit HTPB/AL/AP Trimodul, Nozel Roket Modular dengan Fitur Pencegah Kebocoran Gas Panas, dan Nose Cone Tumpul yang Dilengkapi Bodem untuk Roket Artileri.
    ---
    2023-2008 : 15 TAHUN MANGKRAK = Tahun 2008, Malaysia melalui Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan atau STRIDE memamerkan hasil penelitian mereka saat pameran Defence Service Asia (DSA) 2008 yang saat itu dilaksanakan di Putra World Trade Centre. Hasil penelitian STRIDE adalah sebuah misil pertahanan yang diberi nama Taming Sari 98. Taming Sari 98 diklaim dapat menembak tank dari jarak sejauh tiga kilometer yang sasarannya bisa ditandai dengan Laser Target Designator (LTD).
    🤣TAMING SARI MANGKRAK 15 TAHUN🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2029-2013 : 16 TAHUN LCS MANGKRAK = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022. Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah membayar RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      2023-2008 : 15 TAHUN TAMING SARI MANGKRAK = Tahun 2008, Malaysia melalui Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan atau STRIDE memamerkan hasil penelitian mereka saat pameran Defence Service Asia (DSA) 2008 yang saat itu dilaksanakan di Putra World Trade Centre. Hasil penelitian STRIDE adalah sebuah misil pertahanan yang diberi nama Taming Sari 98. Taming Sari 98 diklaim dapat menembak tank dari jarak sejauh tiga kilometer yang sasarannya bisa ditandai dengan Laser Target Designator (LTD).
      🤣JUARANYA MANGKRAK🤣

      Hapus
  2. Sudah diduga, tulisan bergaya tugas kelompok = si AH..

    😁😆😅

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  4. Balasan
    1. 😁😁😁😅😅😅😂😂😂🤣🤣🤣

      Hapus
  5. Dari yg disebut, prioritas harusnya FREMM. Yg lain batal tidak jadi masalah. Senjata Rafale bisa ambil yg NATO compatible kita. Sidewinder Hawk harusnya masih bisa.

    F-15 batal, yg rugi hanya Boeing.😋

    BalasHapus
    Balasan
    1. Masalahnya di ijinin/sudah loby pake yang kompatibelan / gak mas bro...😅

      Hapus
    2. Meski kompatibel, kalo nomer pin ga ada, itu rudal cuma bisa nyantol si sayap mas'e....😆😅

      Hapus
    3. Tergantung versi. Sidewinder salah satu yg paling gampang diakalin.😋
      ToT Rafale harusnya membiarkan kita pasang apa saja. Minimal dari yg sudah diberitakan.

      Hapus
    4. Diakalin => kalo ambil resiko itu monggo...😆😅

      Hapus
    5. Kalo setaraf Rafale mentoknya sidewinder, ntar diketawain LCA bro....😂😂😂😂

      Hapus
    6. Tunggu sampai tahun anggaran berikutnya bisa lah. Lagi pula Raytheon pasti mendukung kita pasang AMRAAM di Rafale.

      Sidewinder versi lama masih bisa jalan sesuai desain hanya dengan kabel speaker.😈

      Hapus
    7. program akuisisi jet mrca RI napa gak pernah komplit 100%....ada aja ganjalannya, masa sih jet tempur pake metode FFNBW ???.....andaikata para pilot jet tempur TNI AU ada momen free to talk, paling komennya cuma satu....serempak mereka bilang :"JANCUUUUKKKK!!!"...............

      Hapus
    8. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 yoi kang Angling🤣🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
  6. Si Alman isravell ini wartawan bodrek sekelas media kampung dusun Parung yang ngaku ahlinya si ahli pengamat militer Abal abal

    🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  7. AH ini hanya senang menuliskan OPINI pribadi yang sok tau, KEMHAN punya pertimbangan sendiri dalam ambil keputusannya, ngak perlu terpengaruh tulisan orang ini 🙂

    BalasHapus
  8. OMDO PALING OMDO ,
    HASIL KEMANDIRIAN YANG BENAR² MANDIRI SERTA TELAH DI PROYEKSIKAN NEGARA SEBAGAI PROJECT UTAMA YANG DIPERKUAT UNDANG² HARUSNYA DIJALANKAN MENHAN RI ,DEPHAN RI & DIAWASI KETAT DPR RI ,SEPERTI DI PROJECT
    IF 21 🇮🇩 INDONESIAN FIGHTER JET , DRONE BLACK HAWK PT DIRGANTARA INDONESIA , KAPAL SELAM NAGA PASA PT PAL SURABAYA , GCI RADAR PT INTI YANG 100% TKDN DSB.
    HARUSNYA DI KAWAL KETAT DPR RI & KPK RI TIDAK SEMENA² DIRUSAK JUGA DIALIHKAN UNTUK DI KORUPSI ORANG KEMHAN ATAU GROUP KASTAF JUGA KONGKALIKONG DENGAN SUB AGEN ATAU PERUSAHAAN SWASTA UNTUK BISA DI KORUPSI & DIRUSAK PROJECTNYA SEHINGGA DARI AKAL²AN JAUH DARI KEMANDIRIAN & MENGANDUNG NILAI KORUPSI YANG MAKIN BERATKAN APBN TERLEBIH DEPHAN SENDIRI YANG TERUS COBA MEMATIKAN INHAN STRATEGIS DARI BUMN RI SEPERTI YANG TERBUKTI.

    KPK RI & DPR RI HARUS BERTINDAK DARI KEMUNCULAN KEJANGGALAN DI KEMHAN RI & OLEH MENHAN RI UNTUK JEBAK NEGARA DENGAN MOTIF MENCURIGAKAN YANG JIKA SEMUA BERJALAN SESUAI RENCANA NEGARA TIDAK PERLU LAGI ADA PERTEMUAN DENGAN THEMA SEBODOH INI
    "PENGUASAAN TECHNOLOGY UNTUK TEKAN HUTANG BEKANJA ",
    JELAS DI 8F 21 🇮🇩 INDONESIAN FIGHTER JET QUALITAS PENGUASAAN TECHNOLOGY NKRI OLEH TECHNOOCRATENYA PUN JUGA DI PROJECT KAPAL SELAM NAGAPASA ,DRONE BLACK HAWK,GCI RADAR PT INTI, AESA RADAR ITB DSB²

    BalasHapus
    Balasan
    1. YANG SEMUA KESUKSESAN ITU DATANG DARI DALAM NEGERI LEWAT TECHNOCRATE² RI TAPI MENGAPA KEMHAN RI & MENHAN RI RUSAK SEHINGGA JADI BERATKAN NEGARA.

      Hapus
    2. HARUSNYA EXCECUTIVE , DPR RI , KPK RI & BPK RI LAKUKAN EVALUASI MENYELURUH DARI PERILAKU KEMHAN RI INI TIDAK MALAH ADA PEMBIARAN ATAU MALAH ADA YANG KERJA SAMA UNTUK RUSAK NEGARA.

      Hapus
    3. DARI KASUS AW 101 HARUSNYA MAKIN KETAT AWASI PERILAKU ANEH DARI ANGGARAN KEMHAN RI ATAUPUN MABES ANGKATAN TIDAK MALAH ADA PEMBIARAN SEHINGGA JELAS TERLIHAT ALERGI & OPHOBIANYA OADA PRODUCT ASLI TECHNOCRATE INDONESIA 🇮🇩 & BUMN NYA

      Hapus
    4. Dari sejak lama yang OMDO hanya situ, cuk..

      Hapus
    5. AW101 batal karena ada yg takut dapat saingan perakitan helikopter.😋 Technokrat Indonesia juga tuh yg kena.

      Ngomong2, di artikel bukannya yg paling aman malah program KF-X/IF-X? Kenapa komennya seperti itu?

      Hapus
  9. Yang agak aneh malah si mimin.....opini pribadi dikasih panggung di forum DS......

    si AH gak malu yah seringkali prediksinya MBLESET terus.....klo kata mbah GONO sih, si AH iku "raine rai gedhek kakean mangan jangan Rebung Pring".....



    BalasHapus
    Balasan
    1. Masuk CNBC harusnya bayarannya bagus. Wartawan sekarang bukannya lebih banyak yg penting laku daripada akurasi dan tidak bias?

      Hapus
    2. iya om IRS, gak tau deh skrg tuh pemred media itu masih berfungsi atau gak........metode cross check udah pd lupa kali (akurasi terabaikan)....skrg ini kecepatan upload berita itu yg jd prioritas utama....

      Hapus
    3. Dan kontroversinya lah om2 sekalian, d kasih bumbu2 dramatis jadilah artikel yg bombastis

      Hapus
  10. BTW GEMPURGILA MANA NIH, TUMBEN BLOM NONGOL 🍌🍌🍌

    BalasHapus
  11. AH => sesuai job & ranahnya
    Pembaca => silahkan menilai

    AH => aset CNBC buat naikin 'rating'
    😆😅😄

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kayaknya deskripsi yg akurat.

      Hapus
    2. Kalo yang konsumsi mereka yang NON-Formiler, lalu dijadikan bahan buat "mengkritisi", bayangin sendiri apa jadinya.. 😆😅

      Hapus
    3. secara gak langsung dan secara sadar gak sadar, oknum ini bs jadi "SOFT HOAXER"......

      klo yg baca si oknum ini gak punya data/info pembanding....wah bisa runyam tuh....

      Hapus
  12. Psssttttttt.... Pemerintah INDON klaim konon NGUTANG nya turun supaya rakyatnya lihat wah lihat pemerintah HUTANG makin sikit.... Hakikatnya.... 🤭🤭🤭🤭

    Sama juga PRANK seperti ada 11,000 trliion ada di kantong dan NGUTANG alutsista tak bebankan APBN... 🤣🤣🤣🤣🤣...

    BalasHapus
  13. Kesian..... Berita INDON NGUTANG.... 🤭🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kasihan yg hanya bisa iri ha ha ha ha. Shoping barang mahal dong, jangan cuma barang murahan. Ha ha ha ha...

      Hapus
  14. Pemerintah INDON tahu mereka sudah terlalu banyak NGUTANG.... Nah terpaksa di potong... 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tenang pork,kami.masih bisa bayar hutang dari minyak dan gas bumi Ambalat. Ha ha ha ha. Sementara Malon tak mampu shoping2, mau hutang sudah tidak mampu bayar cicilan. Ha ha ha ha. Negara gembel

      Hapus
  15. HUTANG.. HUTANG.. HUTANG.. HUTANG.. HUTANG...

    BalasHapus
    Balasan
    1. 42 UNIT RAFALE F4.
      24 UNIT S-70 BLACK HAWK.
      6 UNIT T/TA-50i.
      13 UNIT THALES ALPHA RADAR.
      1 UNIT BHO-105M SUBMARINE RESCUE.
      2 UNIT ARROWHEAD CLASS.
      2 UNIT OPV 90 .
      12 UNIT ANKA-S DRONE

      DLL

      MANTAP

      Hapus
    2. Ada beruk miskin yg iri karena sudah tidak bisa shoping. Ha ha ha ha.... Negara gembel

      Hapus
    3. DIJANGKA 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
      ---
      100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
      ---
      52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
      ---
      OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.

      Hapus
  16. Shoping dong....jangan bikin malu kawasan. Ha ha ha ha ha

    https://www.zonajakarta.com/nasional/6739933622/australia-mengeluh-alutsista-malaysia-usang-malah-jadi-beban-fpda-untuk-menghadapi-indonesia

    BalasHapus
  17. Shoping dong pork...... Mosok aset semua busuk dipertahankan.

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67311150127/indonesia-resmi-umumkan-4-airbus-a400m-tambahan-dibeli-di-masa-depan-bakal-jadi-segini-total-pembelian?page=2

    BalasHapus
  18. Pssst...
    Masih MANGKRAK di Boustead?

    😂😂😂😂😂😂

    BalasHapus
  19. Ya ampuun..
    Pantas saja MANGKRAK, Boustead baru AKAN cari pekerjanya?

    😂😂😂😂😂😂

    https://www.malaysiandefence.com/bns-looking-for-workers/amp/

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pemalas, mana bisa kerjaan rampung tuu..

      😂😂😂😂😂

      Hapus
    2. Kalau pekerjanya diambil dari beruk beruk malon dapat dipastikan hasil kerjanya bakal kacau
      🤣🤣🤣🤣

      Hapus
  20. Alhamdulillah,,,bergerak dan dinamis terus untuk kemajuan dan kemandirian Industri pertahanan bangsa.😎

    BalasHapus
  21. GORILLA klaim mereka bayar HUTANG....lah HUTANG KFX saja tak mampu dibayar... 🤭🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  22. HUTANG KFX SAJA TAK MAMPU DIBAYAR LAGI MEMBUAL KONON... 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  23. Berita INDON terpaksa POTONG HUTANG guys.. 🤭🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  24. DIJANGKA 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.

    BalasHapus
  25. Yang KASIHAN tuh rakyat MALON, sudah UTANG MENGGUNUNG, eh ternyata minim SHOPING .....

    BalasHapus
  26. Soon to be owned by Ministry of Finance Incorporated, Boustead Naval Shipyard – the builder of the LCS and RMN main workshop – is looking for workers. It is likely the workers are needed not just for the resumption of work for the LCS but for the ship repair business as well.
    😂GRADE A DALAM HAL PEMALAS = PANTAS MANGKRAK😂

    BalasHapus
  27. NGAKU KALIS UTANG, TERNYATA 1/4 ANGGARAN BELANJANYA DARI UTANG

    HAHAHAHA

    BalasHapus
  28. Terimakasih warga malay disini yg telah menggunakan BAHASA INDONESIA sebagai bahasa komenan

    😁😁😁

    Ditunggu klaim2 selanjutnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Psssttttttt..... Itu Tajuk berita INDON la woiiii.... Saya sertakan link berita di bawah nya sekali..... GORILLA kan TOLOL.... 🤣🤣🤣🤣

      Hapus
  29. DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.

    BalasHapus
  30. Selamat ya teman2
    UNESCO telah menetapkan BAHASA INDONESIA sebagai bahasa resmi dunia ke 10 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

    BalasHapus
  31. Selamat anda telah menggunakan Bahasa resmi ke 10 dunia. Kami bangga sebagai warga negara Indonesia 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

    BalasHapus
  32. Bahasa yg berakhiran "nyer" "der" "ker" "wer" "ser" adalah bahasa aneh hasil dari klaim imitasi yg bikin rakyatnya sendiri ogah pake

    BalasHapus
  33. Kesian HUTANGnya di potong.. 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  34. Memang bener MALON kalis UTANG?

    JELAS MEMBUAL SAJA, ANGGARAN KERA JAAN MALON TAHUN 2023, 1/4 NYA DIBIAYAI UTANG

    BalasHapus
  35. Hi hi hi ha ha ha
    Aku bangga 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

    Yg sebrang sono mmg gak jelas identitasnya

    BalasHapus
  36. Kasihan sudah UTANG, masih gak sanggup SHOPING sesuai kebutuhan

    BalasHapus
  37. DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
    🤣JUARA DUNIA HUTANG BAYAR HUTANG🤣

    BalasHapus
  38. Dari beli aset pertahanan NGUTANG... Hinggalah perawatan juga terpaksa NGUTANG... 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
    Balasan
    1. DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
      ---
      100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
      ---
      52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
      ---
      OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
      🤣2053 - 2018 = 35 HUTANG BAYAR HUTANG🤣

      Hapus
  39. DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
    🤣2053 - 2018 = 35 HUTANG BAYAR HUTANG🤣

    BalasHapus
  40. DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
    🤣2053 - 2018 = 35 TAHUN HUTANG BAYAR HUTANG🤣

    BalasHapus
  41. 🤣2053 - 2018 = 35 TAHUN HUTANG BAYAR HUTANG🤣
    DIJANGKA LUNAS 2053 = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    ---
    100% TIDAK BAYAR HUTANG 2023 = “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
    ---
    52,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2022 = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
    ---
    50,4% HUTANG BAYAR HUTANG 2021 = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
    ---
    60% HUTANG BAYAR HUTANG 2020 = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
    ---
    59% HUTANG BAYAR HUTANG 2019 = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
    ---
    OPEN DONASI 2018 = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.

    BalasHapus
  42. INDON... HUTANG.. HUTANG.. HUTANG.. HUTANG..HUTANG.. HUTANG... 🤭🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  43. INDON GAGAL BAYAR HUTANG KFX... 🤭🤭🤭

    BalasHapus
  44. Mana GORILLA yang klaim konon HUTANG dibayar..... 🤭🤭🤭🤭

    HUTANG KFX SAJA HINGGA DITAGIH SAMA KOREA TERUSSSSS... 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  45. HUTANG konon dibayar klaim geng GORILLA... 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  46. HUTANG GAGAL BAYAR.... 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  47. INDON GAGAL BAYAR HUTANG GUYS... 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  48. INDON GAGAL BAYAR HUTANG GUYS..

    BalasHapus
  49. HUTANG DIBAYAR klaim geng GORILLA... Lah HUTANG KFX saja hingga ditagih sama korea.. 🤭🤭🤭🤭

    BalasHapus
  50. Hahahaha gempur NGAMUK

    LUCU GARA2 DENGKI KELEWATAN
    HAHAHAHA

    BalasHapus
  51. Mengacu pada keterangan Menteri Keuangan, alokasi PLN selama tiga periode perencanaan strategis pertahanan yaitu 2020-2024, 2025-2029 dan 2030-2034 adalah US$ 55 miliar. Dengan jumlah total PSP yaitu US$ 25,04 miliar akan digunakan pada periode 2020-2024, maka hanya tersisa sekitar US$ 30 miliar untuk dua periode perencanaan strategis berikutnya.
    ————

    maren guwe kira $.55 milyar ituw buat 2 renstra, eh taunya 3 renstra dan uda konfem mof haha!🤭🤭🤭
    https://youtube.com/watch?v=8qJv9DND6ss&pp=ygUaTWVua2V1IGFuZ2dhcmFuIHBlcnRhaGFuYW4%3D

    tp ini gimana maksudnya sech?
    dana 2 renstra $.30milyar buat apa?
    apakah dana pln 2 renstra ituw liquid, hingga tahun depan bisa terbitin psp alias SHOPPING SOPING seblom masa renstranya tiba? wahh asoy amat haha!🤗🤗🤗

    BalasHapus
  52. Hentikan beli mirage bekas, hentikan pembelian pengadaan maung, hentikan penambahan kodam, hentikan pemeliharaan alutsista tua di atas usia 40th di AD, dan marinir, modernisasi satuan drone UCAV di AU & AL , pesawat AEW , realisasikan PPA Italia 3 bh full versi, beli rudal utk refale dan beli kalsel prancis ...

    BalasHapus
  53. 2053 GUYS = Kerajaan Persekutuan dijangka dapat menyelesaikan hutangnya pada tahun 2053 dengan mengambil kira tiada sebarang pinjaman baharu dibuat bagi tujuan pembiayaan defisit dan membiayai semula hutang yang matang mulai 2024 dan seterusnya, kata Kementerian Kewangan (MoF).
    Menurut kementerian itu, hutang kerajaan Persekutuan sehingga akhir 2022, adalah berjumlah RM1,079.6 bilion atau 60.4 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
    Daripada jumlah itu, hutang dalam negeri adalah sebanyak RM1,050.1 bilion, manakala pinjaman luar pesisir sebanyak RM29.5 bilion.
    Sekiranya mengambil kira pendedahan kerajaan kepada liabiliti lain, jumlah hutang dan liabiliti kerajaan Persekutuan pada akhir 2022 adalah sebanyak RM1.45 trilion atau 80.9 peratus daripada KDNK.
    Jumlah tersebut meliputi hutang kerajaan Persekutuan (RM1,079.6 bilion), komitmen jaminan (RM205.9 bilion), 1MDB (RM18.2 bilion) dan liabiliti lain (RM142.2 bilion)
    DSC pada 2018 adalah sebanyak RM30.5 bilion, pada 2019 ialah RM32.9 bilion, pada 2020 ialah RM34.5 bilion dan RM38.1 bilion pada 2021.
    Manakala untuk tahun 2022 pula, DSC kerajaan adalah sebanyak RM41.3 bilion, tambahnya.
    ---
    82% DARI GDP TIDAK BAYAR HUTANG = Beliau berkata demikian pada sesi Pertanyaan-Pertanyaan Menteri dalam sidang Dewan Rakyat hari ini yang dibangkitkan ahli Parlimen Taiping Wong Kah Woh.
    Dalam pada itu, Anwar berkata hutang kerajaan ketika ini sebanyak RM1079.6 trilion termasuk komitmen jaminan kerajaan RM205.9 bilion, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) RM18.2 bilion dan liabliti lain RM4142.2 bilion.
    “Kalau dikira daripada peratus, (hutang) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus.
    “Ia (hutang kerajaan) termasuk bayaran khidmat hutang berjumlah RM41 bilion pada 2022 dan RM46 bilion pada 2023 (manakala) peratus hasil 2022 ialah 14 peratus dan 2023 (16 peratus).
    “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi.
    🤣2053 - 2018 = 35 TAHUN HUTANG BAYAR HUTANG🤣

    BalasHapus