20 Mei 2026

Marinir Sukses Laksanakan Uji Fungsi Amunisi kaliber 100 mm BTE1 BMP-3F Asal China

20 Mei 2026

Uji Fungsi Amunisi kaliber 100 mm BTE1 asal China dibandingkan amunisi 3UOF17 dari Rusia pada Ranpur Tank BMP-3F (photos: Menkav 2)

Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Situbondo) -- Untuk mengetahui kondisi dan kemampuan Amunisi kaliber 100 mm BTE1 China, Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir terpilih sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Uji Fungsi Amunisi kaliber 100 mm BTE1 asal China yang di aplikasikan langsung pada Ranpur Tank BMP-3F di Daerah Latihan (Rahlat) Puslatpurmar 5 Baluran, Kab. Situbondo. Selasa (12/05/2026).


Turut hadir meninjau langsung kesiapan material dan pelaksanaan Uji Fungsi Amunisi tersebut, Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Mayjen TNI (Mar) Suherlan, S.E., M.M., M.Sc., CHRMP., didampingi oleh Asintel Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, S.E., M.M., Waaslog Pangkormar Kolonel Marinir Imron Safei, S.E., M.M., M.Tr.Hanla., serta Kadismat Kormar Kolonel Marinir Tommy Dwijanto, CRMP. Disamping itu dalam Uji Fungsi Amunisi ini juga melibatkan Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AL sebagai lembaga utama TNI AL yang bertanggung jawab atas penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi material serta teknologi peralatan Angklatan Laut.


Uji Fungsi Amunisi diawali dengan pengecekan data dimensi amunisi kaliber 100 mm BTE1 China sebagai amunisi uji serta amunisi kaliber 100 mm 3UOF17 Rusia sebagai amunisi pembanding. Kegiatan dilanjutkan pengecekan Sistem Kendali Senjata yang terintegrasi pada Ranpur Tank BMP-3F, kemudian pelaksanaan penembakan amunisi uji yang seluruhnya berfungsi dengan baik dan tepat sasaran dijarak 1000 m, 1200 m, hingga 4000 dalam rangka zeroing, uji Fuze (pemicu ledak) dan uji Safety Distance sebagai parameter jarak aman ledakan.


Komandan Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Hayat Tegar, M.Tr.Opsla., selaku Palak Uji menyampaikan bahwa, kegiatan Uji Fungsi Amunisi yang dilakukan saat ini merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan personel dan material yang dimiliki Korps Marinir dimasa yang akan datang. “Kesiapan kru pengawak Ranpur dan material tempur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Uji Fungsi Amunisi, di sisi lain dengan berhasilnya Uji Fungsi Amunisi ini diharapkan kedepanya dapat menunjang efektivitas operasional.

10 komentar:

  1. NSM diganti pokok pisang saja 🤣🤣🤣

    BalasHapus
  2. Rafale + Meteor benar2 ganas 🤣🤣🤣

    BalasHapus
  3. enaknya non blok, anggota brics dan g20 gini nich bebas nyomot Wepon dari mana ajah haha!👍🚀👍

    tak sperti negri🎰kasbon genting, NSM KENA BLOKIR NORWEGIA..ehh skarang ngajak ribut minta bayar denda $ 251 juta haha!😋🍌😋
    bakal di Banned total Yurop seblahh⛔️

    BalasHapus
  4. ISHAM JALIL: FAKTA KLAIM RINGGIT KUAT
    JUAL ASET
    BIAYA HIDUP TINGGI
    HARGA BARANG TINGGI
    -
    "Isham Jalil: DEDAHKAN Faktor Realiti Ringgit Mengukuh" merujuk kepada siri ulasan kritis bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tersebut mengenai kestabilan mata wang Malaysia. Dari perspektif ekonomi dan analisis beliau, pengukuhan nilai ringgit yang diuar-uarkan oleh kerajaan bukanlah didorong oleh faktor fundamental ekonomi yang organik, melainkan akibat intervensi pasaran yang bersifat sementara.
    Berikut adalah poin-poin utama yang mendedahkan "faktor realiti" di sebalik pengukuhan ringgit mengikut analisis beliau:
    -
    Intervensi Dana Domestik (KWSP & GLC)
    1. Bawa Pulang Dana: Kerajaan mengarahkan GLC, GLIC, dan KWSP menjual aset luar negara untuk menukar dolar ke Ringgit.
    2. Analogi "Nasi Lemak": Tindakan ini ibarat peniaga membeli produk sendiri menggunakan wang simpanan agar kelihatan laku, menjadikannya tidak mampan.
    -
    Impak Kerugian Pelaburan Rakyat
    1. Hilang Untung Forex: KWSP kehilangan potensi pulangan dividen tinggi kerana terpaksa menjual aset asing berprestasi tinggi.
    2. Risiko Susut Semula: Nilai ringgit berisiko merosot kembali jika intervensi dihentikan tanpa perbaikan struktur ekonomi.
    -
    Kelemahan Fundamental Pasaran
    1. Kurang FDI Organik: Pengukuhan ringgit bukan didorong keyakinan pelabur asing di Bursa Malaysia, melainkan paksaan dana domestik.
    2. Harga Barang Kekal Tinggi: Kos sara hidup tidak turun memicu persoalan tentang kesihatan sebenar pengukuhan ringgit.
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

    BalasHapus
  5. Malaysewa berminat ingin punya pasukan Marinir, akhirnya pasukan para dipaksa jadi pasukan Marinir 😄😄😄

    BalasHapus
  6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  7. Amerika Tunjuk Kita jadi Pusat MRO C130 Herkules SE ASIA hore haha!✌️👍✌️
    Dolar masyuk ini haha!🤑👌🤑


    Wah MAIROD seblah tak dianggap lagi kahsiyan haha!👎😭👎

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    US Offers Indonesia to Become C-130 Hercules Maintenance Hub
    https://m.youtube.com/watch?v=TGsv8q5dxzo&pp=ugUEEgJpZA%3D%3D

    BalasHapus
  8. pantesan Amrik tak lagi servis herkules di negri gred a, mreka tak puas dengan kualitinye...6 taon KONTRAK KOSONK haha!🍌😆🍌

    BalasHapus
  9. 2026 MALAYDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALAYDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALAYDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALAYDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALAYDESH = PHK MASSAL
    2026 MALAYDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALAYDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    MALAYDESH.......
    STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN SISTEMIK & MISKIN
    2026 MALAYDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemangkasan anggaran operasional seluruh kementerian akibat dampak krisis global (Reuters).
    2026 MALAYDESH = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
    2026 MALAYDESH = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul investigasi korupsi pejabat tinggi.
    2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata berat; sejajar dengan Laos dan Kamboja.
    2023 MALAYDESH = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
    ________________________________________
    DATA UTANG & BEBAN RAKYAT 2026:
    Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — MELEWATI LIMIT 65%).
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — MELEWATI LIMIT 65%).
    Perhitungan Beban Kumulatif Per Warga (Populasi 36,3 Juta):
    Beban Utang Pemerintah: RM 49.196 / jiwa.
    Beban Utang Rumah Tangga: RM 45.348 / jiwa.
    ➡️ TOTAL BEBAN PER WARGA: RM 94.544.
    ________________________________________
    BUKTI "HUTANG BAYAR HUTANG" (DEBT-SERVICING):
    Rekor Terburuk (2023): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM 145,8 Miliar) hanya habis untuk membayar utang lama (Gali lubang tutup lubang).
    Proyeksi 2025-2026: Konsisten di angka 58%. Ruang fiskal untuk belanja alutsista terkunci total oleh cicilan bunga utang.
    Tabung Harapan (2018): Bukti keputusasaan di mana negara harus meminta donasi rakyat untuk membayar utang yang menembus RM 1 Triliun.
    ________________________________________
    DEGRADASI MILITER & TIMELINE "PRANK":
    Penurunan Daya Gentar (GFP 2026): Merosot ke posisi 42 dunia; resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
    Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
    Vakum SIPRI (2020-2025): Dari status Planned (2020) turun ke Not Yet Ordered (2022) hingga akhirnya KOSONG TOTAL (2024-2025).
    Timeline Kegagalan (Prank):
    F/A-18 Hornet: Batal 4 kali upaya akuisisi dari Kuwait hingga resmi mati di 2026.
    Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat ketiadaan dana tunai.
    Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL 2018 yang berakhir zonk.
    ________________________________________
    KRISIS ADMINISTRASI & REPUTASI:
    Sanksi Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain ilegal mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik.
    Tekanan Ekonomi: Ancaman sanksi tarif AS Section 301 (10-25%) dan IEEPA menghantam sektor manufaktur utama (E&E).
    Kontras Regional (Indonesia): Memiliki "Lembar Belanja SIPRI Penuh" (Rafale, KAAN, PPA) dengan rasio utang pemerintah yang sehat (40% PDB).
    KESIMPULAN:
    TOTAL BEBAN WARGA RM 94K + SPIRAL UTANG 70,5% PDB + SIPRI KOSONG = KEBANGKRUTAN NASIONAL TOTAL.

    BalasHapus