Latihan Shipboard Operation TNI AL melibatkan tiga helikopter AS565 MBe Panther dan dua Bell 412 di atas KRI Sriwijaya-100 (photos: TNI AL)
Jakarta ---TNI AL kembali melaksanakan Shipboard Operation di atas KRI Sriwijaya-100 guna menguji kemampuan manuver serta koordinasi taktis Prajuritnya di laut pada Senin (2/11).
Latihan ini melibatkan lima unit helikopter, yang terdiri dari tiga helikopter AS565 MBe Panther dari Skuadron Udara 100 serta dua helikopter Bell 412 dari Skuadron Udara 400 Wing Udara 2. Kehadiran berbagai unsur helikopter ini memperlihatkan kesiapan tinggi unsur udara dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Puspenerbal dan KRI Sriwijaya-100 juga menguji skenario penanganan dan kesiapan penanggulangan bencana alam. Sinergitas kuat antar satuan ini menjadi modal vital guna memastikan mobilitas cepat pengiriman bantuan logistik maupun evakuasi korban dari pulau terluar atau wilayah terdampak bencana.
Keberhasilan pelaksanaan Shipboard Operation dengan lima helikopter ini membuktikan pembinaan profesionalisme pengawak Alutsista TNI AL berjalan secara sinergis. Kemampuan melaksanakan rotasi take off dan landing menunjukkan tingkat interoperabilitas yang matang. Komitmen ini akan terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh unsur TNI AL senantiasa siap untuk mengemban tugas.
(TNI AL)
Kapall inndduuukk kita👍
BalasHapussemenanjung kl, mana punyak sampe milenium depan haha!👎🍌🤣
BalasHapusINDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONYET = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--
Turki (Türkiye) – Proyek Kapal Perang (LMS Batch 2)
Turki menawarkan skema yang sangat kompetitif untuk menarik mitra strategis melalui mekanisme Government-to-Government (G2G).
• Jenis Bunga: Mengacu pada OECD CIRR (tetap/fixed).
• Estimasi Bunga: 4% – 6% per tahun.
• Tenor: 10 – 15 tahun.
• Karakteristik: Adanya Premium Fee (biaya jaminan risiko) yang dibayar di muka. Keunggulan utamanya adalah perlindungan dari fluktuasi pasar global karena bunga tetap.
-
2. Korea Selatan – Kolaborasi KEXIM
Menekankan pada fleksibilitas tinggi dengan melibatkan bank ekspor-impor negara (KEXIM).
• Struktur Pinjaman: Terbagi dua, yaitu 50% Pinjaman (bunga subsidi di bawah pasar) dan 50% Barter (minyak sawit).
• Biaya Tambahan: Management Fee sekitar 0,10% - 0,50%.
• Karakteristik: Komponen barter tidak berbunga, namun ada biaya logistik dan manajemen komoditas.
-
3. Inggris (UK) – Standar Ketat UKEF
Menggunakan regulasi yang sangat transparan namun memiliki syarat administrasi yang ketat.
• Jenis Bunga: OECD CIRR atau National Loans Fund rates.
• Syarat Uang Muka: Wajib membayar minimal 15% dari nilai kontrak sebagai DP sebelum kredit cair.
• Biaya: Membebankan Premium Fee berdasarkan credit rating negara pembeli.
-
4. China – Proyek LMS Batch 1
Fokus pada bunga "lunak" untuk memenangkan persaingan pasar di luar standar OECD.
• Nilai Proyek: ± US$ 250 Juta (untuk 4 unit kapal).
• Mekanisme: 100% Kredit Ekspor melalui China Eximbank.
• Estimasi Bunga: Sangat rendah, sekitar 3,5% per tahun (Fixed).
• Tenor: 10 Tahun.
• Angsuran: Menggunakan sistem saldo menurun (Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta
Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta).
-
5. Polandia – Proyek Tank PT-91M Pendekar
Menggunakan kombinasi pembiayaan tunai dan komoditas (barter).
• Nilai Kontrak: RM 1,4 Miliar (DP 15% atau RM 210 Juta).
• Mekanisme: Kredit Ekspor dengan tenor 10 tahun.
• Komposisi Barter: Sekitar 30-40% angsuran tahunan dibayar menggunakan minyak sawit (estimasi RM 40-50 Juta/tahun).
• Total Kewajiban: RM 130 Juta – RM 160 Juta per tahun (termasuk pokok dan bunga).
-
6. Jerman – Proyek Kedah-Class (MEKO 100)
Pembiayaan melalui lembaga kredit resmi negara.
• Lembaga Penjamin: Euler Hermes, sering berkolaborasi dengan bank komersial (seperti Deutsche Bank).
• Mekanisme: Kredit Ekspor (Hutang) dengan standar regulasi Eropa yang ketat.
-
7. Kredit Sindikasi – Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
Ini merupakan proyek dengan beban finansial terbesar (Skala Masif).
• Nilai Proyek: US$ 2,5 Miliar (RM 11,2 Miliar).
• Mekanisme: Kredit Sindikasi internasional/domestik dengan Government Guarantee.
• Bunga: Estimasi 6% (Saldo Menurun).
• Tenor: 15 Tahun.
• Risiko: Pembayaran murni tunai (USD), sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (kurs) dan eskalasi biaya jangka panjang.
Banyak Heli....
BalasHapuslatihan Invasi, warganyet kl PANIK🥶 haha!✌️🚀🦾
MALAYSIA MELARANG EKSPOR BERAS = DEFISIT BERAS
BalasHapusWITS = SALAH INPUT KODE HS (Harmonized System) nomor kode tarif
WITS = TRANSIT KAPAL Beras asal Thailand/Vietnam
-
BPS : BUKTI IMPOR BERAS 2021-2025 =
TIADA MALON
TIADA MALON
TIADA MALON
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2018.html.Badan
-
SELISIH DATA WITS VS BPS =
WITS : mencatat ekspor beras Malaysia ke RI
BPS mencatat angka nol (0) impor.
-
Penyebab Salah Input: Komoditas non-beras keliru terdata menggunakan nomor kode tarif (Harmonized System) beras pada manifes pelabuhan.
-
Penyebab Transit Kapal: Beras asal Thailand/Vietnam hanya melakukan transshipment di Malaysia, sehingga WITS mendeteksinya sebagai negara asal pengiriman sedangkan BPS mendeteksi negara produsen asli.
--------------------------------
LARANGAN RE-EKSPOR BERAS =
Malaysia melarang keras aktivitas ekspor kembali komoditas beras impor guna mengamankan pasokan pangan dalam negeri.
-
Dasar Hukum Larangan: Kebijakan ini diatur secara ketat di bawah undang-undang bea cukai nasional Akta Kastam 1967 (P.U. (A) 122/2023).
-
Krisis Swasembada (SSR/SSL): Rasio swasembada beras Malaysia berada di level kritis akibat dampak cuaca El Niño dan kelangkaan Beras Putih Tempatan (BPT) [Sumber: DOSM, KPKM, BERNAMA].
--------------------------------
STATUS PENGADAAN ALUTSISTA (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Agresif): Memasuki fase pengadaan masif dengan daftar belanja nyata:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Kaan Gen-5 (48 unit), KF-21, M-346, dan upgrade F-16.
Darat & Laut: Rudal Khan & Bora, Drone Anka-S, PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500), dan Air Refuel System.
MALAYSEWA (Stagnasi): Laporan SIPRI menunjukkan status "KOSONG" selama 2 tahun berturut-turut.
Proyek F/A-18 Hornet Kuwait batal 4 kali.
Ketergantungan pada skema Barter (CPO) dan Sewa (Leasing) karena keterbatasan anggaran tunai.
-
ANALISIS EKONOMI & FISKAL
Krisis Utang: Utang MALAYSEWA diproyeksikan mencapai RM 1,79 Triliun pada 2026 dengan rasio utang terhadap GDP menyentuh 84,3%.
Spiral Utang: Fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" di mana 58% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar cicilan utang lama.
Sanksi Dagang: Tekanan dari AS melalui Section 301 (Tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA yang memukul sektor ekspor manufaktur.
-
KESIAPAN & OPERASIONAL MILITER
Kekuatan Udara:
Indonesia: Memiliki total aset tempur menuju 253 unit.
MALAYSEWA: Banyak aset grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri). Hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet menjadi catatan buruk manajemen aset.
Budaya "Sewa" (Leasing): MALAYSEWA beralih ke skema sewa untuk hampir semua lini (32+ item), mulai dari helikopter Blackhawk, AW139, hingga kendaraan taktis dan simulator, karena tidak mampu membeli unit baru.
Proyek Mangkrak: Kapal LCS dan OPV yang tidak kunjung selesai (karatan) memperlemah pertahanan laut.
-
REPUTASI & DIPLOMASI INTERNASIONAL
Peringkat GFP: Indonesia berada di peringkat 13 dunia, sementara MALAYSEWA merosot ke peringkat 42 (ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
Kegagalan Sistemik: Sanksi CAS & AFC terkait pemain naturalisasi ilegal yang menyebabkan kekalahan WO 0-3 dan gagal lolos ke Piala Asia 2027 (digantikan Vietnam) mencerminkan degradasi administrasi negara.
MALAYSIA MELARANG EKSPOR BERAS = DEFISIT BERAS
BalasHapusWITS = SALAH INPUT KODE HS (Harmonized System) nomor kode tarif
WITS = TRANSIT KAPAL Beras asal Thailand/Vietnam
-
BPS : BUKTI IMPOR BERAS 2021-2025 =
TIADA MALON
TIADA MALON
TIADA MALON
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2018.html.Badan
-
SELISIH DATA WITS VS BPS =
WITS : mencatat ekspor beras Malaysia ke RI
BPS mencatat angka nol (0) impor.
-
Penyebab Salah Input: Komoditas non-beras keliru terdata menggunakan nomor kode tarif (Harmonized System) beras pada manifes pelabuhan.
-
Penyebab Transit Kapal: Beras asal Thailand/Vietnam hanya melakukan transshipment di Malaysia, sehingga WITS mendeteksinya sebagai negara asal pengiriman sedangkan BPS mendeteksi negara produsen asli.
--------------------------------
LARANGAN RE-EKSPOR BERAS =
Malaysia melarang keras aktivitas ekspor kembali komoditas beras impor guna mengamankan pasokan pangan dalam negeri.
-
Dasar Hukum Larangan: Kebijakan ini diatur secara ketat di bawah undang-undang bea cukai nasional Akta Kastam 1967 (P.U. (A) 122/2023).
-
Krisis Swasembada (SSR/SSL): Rasio swasembada beras Malaysia berada di level kritis akibat dampak cuaca El Niño dan kelangkaan Beras Putih Tempatan (BPT) [Sumber: DOSM, KPKM, BERNAMA].
--------------------------------
Analisa SIPRI: Vakum Alutsista (2020–2025)
Status pengadaan senjata berat MALAYSEWA menunjukkan grafik yang terus merosot hingga mencapai titik nol:
2020–2021: Berada pada fase Planned (Dijangka) namun tanpa realisasi.
2022–2023: Berlanjut ke fase Selected Not Yet Ordered (Dipilih tanpa pesanan).
2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat).
Perbandingan Regional: Sementara Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, KAAN, A400M, PPA), MALAYSEWA kini sejajar dengan negara-negara ekonomi kecil seperti Timor Leste, Kamboja, dan Laos yang juga memiliki lembar SIPRI kosong.
-
Analisa Ekonomi: Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
MALAYSEWA terjebak dalam siklus Debt-Servicing yang melumpuhkan anggaran pembangunan:
Timeline Bayar Utang Pakai Utang:
Mencapai rekor terburuk pada 2023 (64,3%), di mana RM145,8 miliar pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama.
Proyeksi 2025-2026 tetap kritis di angka 58%.
Eskalasi Utang: Dari RM 407,1 Miliar (2010) melonjak drastis hingga RM 1,79 Triliun (2026).
Rasio Utang vs GDP: Melompat dari kisaran 52% (2019) menjadi 70,4% (2024) dan tetap di angka bahaya 69% (2025).
-
Analisa Fiskal: Defisit Kronis & Kehilangan Devisa
Defisit Menahun: Sejak 2010, MALAYSEWA tidak pernah mengalami surplus. Defisit terdalam terjadi pada 2021 (-6,4%) dan masih berlanjut di kisaran -3,8% pada 2025 (Setara USD 17,8 Miliar).
Nilai Utang dalam USD: Konversi utang pemerintah membengkak dari USD 150 Miliar (2010) menjadi USD 375 Miliar (2025), memperlemah posisi nilai tukar mata uang terhadap dolar.
-
Analisa Militer: Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Krisis finansial berdampak langsung pada peringkat kekuatan militer di ASEAN:
Indonesia (13): Pemimpin mutlak dengan modernisasi masif.
Vietnam (23) - Singapura (29): Konsisten di papan atas.
Filipina (41): Berhasil menyalip MALAYSEWA.
MALAYSEWA (42): Peringkat terendah di antara negara-negara "Big 6" ASEAN, hanya unggul atas Kamboja dan Laos.
Kegagalan Simbolik: Pembatalan F/A-18 Hornet bekas Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti ketidakmampuan kas negara untuk melakukan pembelian alutsista bahkan untuk barang bekas sekalipun.
-
sampai jumpa gowing lcs 2035, OMFONG
BalasHapusituw pun kalo gak delay lagi haha!👎😋🍌
2035 matra laut kita uda punyak
BalasHapus✅️DESTROYER 160M
✅️LHD
✅️KASEL☢️
✅️RUDAL 600-1000KM🚀
mao bilang F35B, ntar warganyet kl pingsan hahah!🥶😋🤫
heli kita Milik Sendiri bukan SEWA kayak negri🎰kasino genting haha!🍌👎😂
BalasHapusuda punyak kapal induk...
BalasHapusSejenis pesawat AWEWE609 & V22 Osprey bisa lanjut nich haha!👍😎🤗
mayan buat COIN & CSAR maupun operasi infiltrasi🚀
Bell 412 kurang cocok buat kapal induk kita. Tidak punya roda.
BalasHapusTNI AU perlu coba pakai AW101 kita di kapal ini. Helinya kelihatan kecil banget.😆
412 mmg tidak beroda om irs,
Hapustapi ada adaptor roda khusus 412 buat mindain, guwe perna liat lgs pas ditarik masyuk hanggar haha!😉✌️🤗
ganteng banget tongkrongan Dek Garib👍
BalasHapus7 Harrier 2 Heli
jadi kapan nich pake STOVL & AWEWE101 haha!🦾✌️😎
pasti warganyet PANIK🥶 KOYAK🔥 haha!😭🍌😶🌫️
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/shorts/YPS0KXswSGs?si=xBA5etvkxWqR1J0h
MALAYSIA MELARANG EKSPOR BERAS = DEFISIT BERAS
BalasHapusWITS = SALAH INPUT KODE HS (Harmonized System) nomor kode tarif
WITS = TRANSIT KAPAL Beras asal Thailand/Vietnam
-
BPS : BUKTI IMPOR BERAS 2021-2025 =
TIADA MALON
TIADA MALON
TIADA MALON
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2018.html.Badan
-
SELISIH DATA WITS VS BPS =
WITS : mencatat ekspor beras Malaysia ke RI
BPS mencatat angka nol (0) impor.
-
Penyebab Salah Input: Komoditas non-beras keliru terdata menggunakan nomor kode tarif (Harmonized System) beras pada manifes pelabuhan.
-
Penyebab Transit Kapal: Beras asal Thailand/Vietnam hanya melakukan transshipment di Malaysia, sehingga WITS mendeteksinya sebagai negara asal pengiriman sedangkan BPS mendeteksi negara produsen asli.
--------------------------------
LARANGAN RE-EKSPOR BERAS =
Malaysia melarang keras aktivitas ekspor kembali komoditas beras impor guna mengamankan pasokan pangan dalam negeri.
-
Dasar Hukum Larangan: Kebijakan ini diatur secara ketat di bawah undang-undang bea cukai nasional Akta Kastam 1967 (P.U. (A) 122/2023).
-
Krisis Swasembada (SSR/SSL): Rasio swasembada beras Malaysia berada di level kritis akibat dampak cuaca El Niño dan kelangkaan Beras Putih Tempatan (BPT) [Sumber: DOSM, KPKM, BERNAMA].
--------------------------------
2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
RICE CRISES =
1972-73
1999
2008
2020-21
2023
2025
2026
Malaysia has experienced recurring rice crises—notably in 1972-73, 1999, 2008, 2020-21, 2023, 2025 and 2026—which are primarily driven by severe supply and demand imbalances and exacerbated by market speculation. These crises stem from climate vulnerabilities like flooding and temperature spikes that drastically cut crop yields, alongside distortionary protectionist policies, poorly targeted subsidies, and sudden international import restrictions. Consequently, the country continues to face severe food insecurity, stagnant agricultural productivity with its self-sufficiency ratio dropping to a critical 52%, and entrenched poverty among local paddy farmers who are trapped by high production costs and inefficient market structures.
-
DAFTAR SUMBER REFERENSI
• Arshad (2025). "Rice sector needs structural improvements". The Edge Malaysia.
• KPKM Malaysia. Data Statistik Padi & SSR Nasional 2024–2026.
• CNBC Indonesia (2023). "Tetangga RI Dihantam Krisis Beras".
• The Star (2026). "Malaysia's rice SSR stagnant at 52%".
• CNN Indonesia (2025). "Ketahanan RI Kala Krisis Beras Malaysia-Jepang".
• Business Today (2026). "Malaysia Can Import Rice. Can It Afford To Depend?".
• The Malaysian Reserve (2026). "State govts urged to gazette padi-growing areas".
MALAYSIA MELARANG EKSPOR BERAS = DEFISIT BERAS
BalasHapusWITS = SALAH INPUT KODE HS (Harmonized System) nomor kode tarif
WITS = TRANSIT KAPAL Beras asal Thailand/Vietnam
-
BPS : BUKTI IMPOR BERAS 2021-2025 =
TIADA MALON
TIADA MALON
TIADA MALON
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2018.html.Badan
-
SELISIH DATA WITS VS BPS =
WITS : mencatat ekspor beras Malaysia ke RI
BPS mencatat angka nol (0) impor.
-
Penyebab Salah Input: Komoditas non-beras keliru terdata menggunakan nomor kode tarif (Harmonized System) beras pada manifes pelabuhan.
-
Penyebab Transit Kapal: Beras asal Thailand/Vietnam hanya melakukan transshipment di Malaysia, sehingga WITS mendeteksinya sebagai negara asal pengiriman sedangkan BPS mendeteksi negara produsen asli.
--------------------------------
LARANGAN RE-EKSPOR BERAS =
Malaysia melarang keras aktivitas ekspor kembali komoditas beras impor guna mengamankan pasokan pangan dalam negeri.
-
Dasar Hukum Larangan: Kebijakan ini diatur secara ketat di bawah undang-undang bea cukai nasional Akta Kastam 1967 (P.U. (A) 122/2023).
-
Krisis Swasembada (SSR/SSL): Rasio swasembada beras Malaysia berada di level kritis akibat dampak cuaca El Niño dan kelangkaan Beras Putih Tempatan (BPT) [Sumber: DOSM, KPKM, BERNAMA].
--------------------------------
1. Batu Bara: 21,84 juta ton (memasok 69% kebutuhan listrik regional TNB dan menguasai 67% total impor batu bara Malaysia).
2. Jagung: 240.000 ton.
3. Beras: 200.000 ton.
4. LNG (Gas Alam Cair): 56.431,6 metrik ton.
5. Kapal Patroli RHIB: 24 unit (diproduksi oleh PT PAL).
6. Pesawat CN235: 8 unit (diproduksi oleh PTDI).
7. Tenda & Parasut Militer: 7.000 unit tenda (pesanan militer).
8. Komponen Avionik Hawk: Komponen kokpit pesawat (buatan Surabaya/PTDI).
9. Fast Patrol Boat (FPB 57): Kapal patroli cepat (diadopsi dari PT PAL).
10. Senjata & Amunisi: Senapan SS2 dan amunisi (diproduksi oleh PT Pindad).
11. Seragam & Atribut Militer: Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan rompi antipeluru (diproduksi oleh Sritex).
12. Mata Uang Ringgit: Cetakan uang kertas (diproduksi oleh PERURI sejak 2010).
13. Paspor: Cetakan dokumen negara (diproduksi oleh PERURI).
--------------------------------
1. Pergeseran Dominasi Ekonomi: Nominal vs. PPP
Secara PDB Nominal, Amerika Serikat masih memimpin jauh di atas Tiongkok ($31,8T vs $20,6T). Hal ini menunjukkan kekuatan nilai tukar Dollar dan dominasi sektor jasa serta teknologi tinggi.
Namun, secara PDB PPP (Purchasing Power Parity), peta kekuatan berubah drastis:
Tiongkok memimpin dunia ($43,4T), jauh melampaui AS. Ini menandakan volume produksi dan konsumsi riil Tiongkok sudah yang terbesar.
Indonesia melonjak ke peringkat 6 dunia ($5,69T). Ini membuktikan bahwa meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Dollar rendah, daya beli masyarakat Indonesia sangat besar dan biaya hidup yang relatif murah membuat ekonomi domestik menjadi penggerak utama.
---------------------------------
2. Dominasi Indonesia di ASEAN
Analisis Anda menunjukkan Indonesian Exceptionalism di Asia Tenggara:
Skala Ekonomi: Indonesia bukan lagi sekadar anggota ASEAN, melainkan "raksasa" yang ukurannya 3 hingga 6 kali lipat negara tetangga.
Efisiensi PPP: Rasio ekonomi Indonesia terhadap Singapura melonjak dari 3,18x (Nominal) menjadi 6,69x (PPP). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berbasis massa dan volume riil, sementara Singapura berbasis nilai tukar dan jasa finansial.
MALAYSIA MELARANG EKSPOR BERAS = DEFISIT BERAS
BalasHapusWITS = SALAH INPUT KODE HS (Harmonized System) nomor kode tarif
WITS = TRANSIT KAPAL Beras asal Thailand/Vietnam
-
BPS : BUKTI IMPOR BERAS 2021-2025 =
TIADA MALON
TIADA MALON
TIADA MALON
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2018.html.Badan
-
SELISIH DATA WITS VS BPS =
WITS : mencatat ekspor beras Malaysia ke RI
BPS mencatat angka nol (0) impor.
-
SALAH INPUT: Komoditas non-beras keliru tercatat menggunakan kode HS beras pada manifes pelabuhan.
-
TRANSIT KAPAL: Beras Thailand/Vietnam hanya transshipment di Malaysia; WITS mencatat Malaysia sebagai pengirim, sedangkan BPS mencatat negara produsen asli.
--------------------------------
LARANGAN RE-EKSPOR:
Malaysia melarang keras ekspor kembali beras impor demi mengamankan pasokan domestik.
Dasar Hukum: Diatur ketat dalam undang-undang bea cukai Malaysia (Akta Kastam 1967/P.U. (A) 122/2023).
Krisis Pasokan: Rasio swasembada beras Malaysia berada di level kritis akibat El Niño dan kelangkaan Beras Putih Tempatan (BPT).
--------------------------------
1. Batu Bara: 21,84 juta ton (memasok 69% kebutuhan listrik regional TNB dan menguasai 67% total impor batu bara Malaysia).
2. Jagung: 240.000 ton.
3. Beras: 200.000 ton.
4. LNG (Gas Alam Cair): 56.431,6 metrik ton.
5. Kapal Patroli RHIB: 24 unit (diproduksi oleh PT PAL).
6. Pesawat CN235: 8 unit (diproduksi oleh PTDI).
7. Tenda & Parasut Militer: 7.000 unit tenda (pesanan militer).
8. Komponen Avionik Hawk: Komponen kokpit pesawat (buatan Surabaya/PTDI).
9. Fast Patrol Boat (FPB 57): Kapal patroli cepat (diadopsi dari PT PAL).
10. Senjata & Amunisi: Senapan SS2 dan amunisi (diproduksi oleh PT Pindad).
11. Seragam & Atribut Militer: Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan rompi antipeluru (diproduksi oleh Sritex).
12. Mata Uang Ringgit: Cetakan uang kertas (diproduksi oleh PERURI sejak 2010).
13. Paspor: Cetakan dokumen negara (diproduksi oleh PERURI).
--------------------------------
LEMAH =
PENGADAAN MILITER MALONYET
PENGADAAN MILITER MALONYET
PENGADAAN MILITER MALONYET
--------------------------------
Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer MALONYET, diperbarui hingga tahun 2025:
1. Sumber Media Berita Internasional
Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi MALONYET (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja MALONYET (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
--------------------------------
2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik MALONYET, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
ISIS MALONYET: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer MALONYET hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.