Kasau : Tahun 2019 MEF TNI AU Akan Capai 67 % dan Akan Capai 100% di Akhir Tahun 2024

15 April 2019

F-16 TNI AU melaksanakan patroli (photo : TNI AU)

JurnalJakarta.com - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menyampaikan kebijakan TNI AU kedepan bahwa, pada tahun 2019 ini berada dipenghujung renstra ketiga tahun 2015 - 2019. TNI AU harus menyelesaikan tugas -tugas perencanaan yang ada di renstra ketiga, yang merupakan akhir dari pada kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) yang saat ini baru mencapai 44 %.

"Angka ini di bawah target yang ditentukan sebelumnya. Tahun depan kita sudah mulai Renstra ke IV tahun 2020 - 2024," jelasnya dalam press conference nya usai melaksanakan upacara peringatan HUT Ke-73 TNI AU, Selasa (9/4).

Kasau berharap di tahun 2019 ini kekuatan pokok minimum kita akan mencapai 67 % dan di akhir 2024 nanti dapat mencapai 100%. Kasau optimis bahwa rencana tersebut dapat terealisasi, hanya mungkin waktu dari tahun ketahunnya bergeser, namun pada tahun 2024 dirinya yakin akan tercapai, tegasnya.

Tahun ini TNI AU bertekat untuk menyelesaikan semua kontrak - kontrak pengadaan Alutsista yang sekarang sedang proses di Kemhan, dan diharapkan bisa selesai tahun 2019 ini.

Kita ketahui bahwa, Alutsista tersebut tidak bisa tentunya sekarang dipesan sekarang datang, tentunya akan bertahap mulai akhir 2020.

Dengan demikian diharapkan akhir tahun 2024 atau di akhir renstra ke IV TNI AU sudah memiliki Angkatan Udara yang Kuat dan setara untuk menjaga keamanan di kawasan.

Selan itu, Kasau juga mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara akan membentuk satuan baru yakni Skadron Udara 33, Skadron Udara 27, Satrudal Pam Ibukota, serta 3 Detasemen Hanud di Lanud Iswahjudi Madiun, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, serta Lanud Raden Sjadad Ranai.

"Beberapa Lanud juga akan ditingkatkan menjadi tipe A, yakni lanud SMO (Adi Soemarmo-Solo), ELI (El Tari-Kupang), SRI (Sam Ratulangi-Manado), berikutnya Lanud tipe C akan dibangun di Batam, Saumlaki, Wamena, serta ditambah Pos Angkatan Udara di Sorong", kata Kasau dalam press conference nya usai melaksanakan upacara peringatan HUT Ke-73 TNI AU, Selasa (9/4).

Dikatakannya, beberapa program prioritas TNI Angkatan Udara yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 adalah melanjutkan program road to zero accident untuk mempertahankan zero accident, mempercepat program pengadaan alutsista, memperkuat organisasi dan system pertahanan udara, serta pembangunan Network Centric Warfare.

"Berlandaskan jiwa professional, militant, inovatif, dan kemanunggalan bersama rakyat, TNI AU siap melaksanakan tugas matra udara dalam mendukung tugas pokok TNI", jelasnya.

Menurutnya, Program prioritas TNI Angkatan Udara lainnya adalah penyiapan latihan Angkasa Yudha 2019, peningkatan kemampuan Night Combat, pelaksanaan operasi kehadiran alutsista TNI Angkatan Udara di seluruh wilayah tanah air, peningkatan kualitas dan transparansi rekrutmen prajurit, evaluasi piranti lunak logistic TNI Angkatan Udara yang tidak sesuai, dan peran aktif dalam penyusunan RUU pengelolaan Ruang Udara Nasional atau PRUN. (Jurnal Jakarta)

Su-30MK2 melaksanakan patroli bersama fregat TNI AL (photo : TNI AU)

TNI AU Harapkan Kemhan Segera Proses Pengadaan

JAKARTA, KOMPAS  – TNI Angkatan Udara hingga kini masih membutuhkan berbagai persenjataan untuk menunjang tugasnya menjaga kedaulatan. Saat ini, target utama TNI AU adalah selesainya berbagai kontrak pengadaan. 

”Tahun 2019 adalah pengujung renstra (rencana strategis) ketiga. Ini sangat menentukan pembangunan kekuatan TNI AU ke depan," kata Kepala Staf TNI AU Maesekal Yuyu Sutisna, Selasa (9/4/2019), di sela-sela upacara peringatan HUT Ke-73 TNI AU.

Menurut Yuyu, tahun 2019 menjadi saat yang menentukan karena TNI AU harus menyelesaikan segala hal yang direncanakan untuk dipenuhi di renstra ketiga (2015-2019). Apalagi, ke depan TNI AU harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa awal pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang kedua yang akan berlangsung tahun 2020-2024.

"Tahun depan kita sudah mulai renstra keempat. Oleh karena itu, kami harapkan bisa menaikkan pemenuhan MEF (minimum essential force) dari 44 persen saat ini menjadi sesuai target 67 persen pada akhir tahun 2019 dan 100 persen di tahun 2024," kata Yuyu. 

Saat ini beberapa kontrak pengadaan persenjataan masih ditangani Kementerian Pertahanan. Pengadaan persenjataan yang dimaksud adalah untuk pengadaan pesawat tempur generasi 4.5 pengganti F5, Hercules tipe J, pesawat amphibious yang juga untuk pemadam kebakaran, pesawat CN 212, 8 helikopter dan 2 VIP, pesawat tanpa awak atau UAV dengan kelas MALE, 6 radar pertahanan udara, 2 radar pasif, dan alat pertahanan udara Oerlikon.

"Diharapkan kontrak-kontrak pengadaan yang saat ini ada di Kemhan itu bisa selesai tahun 2019 ini karena kita ketahui alutsista tidak bisa datang langsung. Dipesan sekarang, mungkin datang tahun 2020," katanya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Komisi I mendukung pembangunan kekuatan TNI AU. Apalagi, rencana pembangunan kekuatan TNI secara umum telah disetujui Komisi I DPR. "Harapan kita tentu anggaran itu dibelanjakan dengan tepat waktu sehingga serapan anggaran menjadi baik," kata Abdul Kharis.

Abdul Kharis mengatakan, pihaknya berharap ada kerja sama yang lebih terkoordinasi antara kementerian. Ia mencontohkan, pengadaan pesawat tempur pengganti F5 tersendat di Kementerian Perdagangan.

Menurut catatan Kompas, Kemhan mengajukan anggaran Rp 234 triliun. Namun yang disetujui pemerintah dan DPR hanya Rp 109 triliun yang 70 persennya adalah anggaran rutin seperti gaji pegawai.

(Kompas)