Progres kapal LPD ketiga Filipina (photo: Jane's)
PT PAL Indonesia akan meluncurkan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) jenis landing platform dock (LPD) ketiga Angkatan Laut Filipina pada 30 Juni, dengan program yang kini kembali berjalan setelah penundaan sebelumnya dan revisi tahapan kontrak.
Berbicara kepada Janes selama kunjungan baru-baru ini ke fasilitas perusahaan di Surabaya, CEO Kaharuddin Djenod mengatakan gangguan jadwal sebelumnya telah diselesaikan melalui penyesuaian yang disepakati bersama dengan pemerintah Filipina.
Penyesuaian ini memungkinkan pembangunan untuk dilanjutkan dengan jadwal yang dipercepat, dengan kapal tersebut berkembang dari pemasangan blok lambung hingga peluncuran yang direncanakan dalam waktu enam bulan, kata Djenod.
Kapal tersebut, yang pertama dari dua kapal yang dipesan berdasarkan kontrak lanjutan tahun 2022, diperkirakan akan menjalani peluncuran dan pemasangan perlengkapan sebelum pengiriman pada tahun 2027.
Kontrak tersebut sebelumnya mengalami penundaan yang pertama kali dilaporkan oleh Janes pada Agustus 2025. Pada saat itu, dokumen menunjukkan bahwa PT PAL telah melewatkan empat tonggak penting, termasuk tanggal peluncuran dan pengiriman untuk kedua kapal.
Berdasarkan jadwal awal, kapal ketiga akan diluncurkan pada 22 Agustus 2024 dan dikirim pada 22 Januari 2025, sedangkan kapal keempat dijadwalkan untuk diluncurkan pada 22 Februari 2025 dan dikirim pada 22 Juli 2025.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada September 2025, PT PAL mengakui adanya keterlambatan jadwal. Perusahaan tersebut menghubungkan penundaan tersebut dengan kondisi geopolitik global yang memengaruhi rantai pasokan dan produksi, termasuk gangguan terhadap ketersediaan bahan baku, yang diperparah oleh distorsi terkait tarif dan kemacetan pelabuhan.
Kontrak lanjutan untuk SSV ketiga dan keempat ini mengulangi pesanan sebelumnya senilai USD92 juta yang diberikan pada tahun 2014. Dua SSV dari kontrak tersebut diresmikan sebagai BRP Tarlac pada Juni 2016 dan BRP Davao del Sur pada Mei 2017.
(Jane's)
Mantap
BalasHapusBukan delay 15 thn seperti buatan warganyet
BalasHapusPT PAL sanggup produksi 1 unit Kapal LPD Filipina dalam tempo waktu 6 bulan.
BalasHapusLanjutkan !
Bikin Bangga PT PAL nih !
MAKASSAR CLASS YA , KEREN KEREN !
BalasHapustarget PT PAL clear : setelah sukses bikin FMP ===>> akan dibikin LITE-FMP (agar harganya terjangkau) utk versi ekspor dan jg ntar klo sukses dgn scorpene ===> akan dibikin scorpene versi ekspor made in and made by PT PAL......mantap
BalasHapusMALAYDESH sang IQ tinggi yang konon romawi belajar bina kapal dari mereka, mana bisa seperti ini?? Maharajalele aja gak beres beres
BalasHapusKebayang kalau lpd Philipina di bikin warganyet. Ganti presiden 3 x baru kelar 😁😁😁😁
BalasHapusPAL sibukk jomm
BalasHapusDELAY.... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapus2026 = CUT BUDGET
Hapus2026 = CUT BUDGET
2026 = CUT BUDGET
Malondesh’s treasury has directed all federal ministries and agencies to cut their 2026 operating budgets to offset ballooning subsidy costs caused by the Middle East conflict. Soaring energy prices forced Putrajaya's projected subsidy bill to balloon from RM15 billion to RM58.4 billion
----------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
MALONDESH CUT DEFENSE BUDGET
Hapus-
• Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
• Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
• Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
• Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
• Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
--------------------------------
2026 APRIL = CUT BUDGET
Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
--------------------------------
2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALONDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Household: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malondesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALONDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Household: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
GAME OVER
Hapus-
2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
-
2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
-
2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
-
2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
-
2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
-
2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
-
2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
-
2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
-
2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
5x GANTI PM = AKAN
Hapus6x GANTI MENHAN = AKAN
MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = F18 BATAL-NSM BANNED-AMRAAM BLOKIR-UH60A BATAL = CUT BUDGET
------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
2026 = CUT BUDGET (KARENA SUBSIDI BBM)
HapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
Kontrak tersebut sebelumnya mengalami penundaan yang pertama kali dilaporkan oleh Janes pada Agustus 2025.
BalasHapus------
Eittt dasar pembual rr🤥
Tak ada kata tunda...sedjak 2024 uda disebut selesai 2026 haha!👍🤗👌
⬇️⬇️⬇️
PT PAL targetkan kapal "Landing Dock" pesanan Filipina selesai 2026
Senin, 22 Januari 2024 17:07
https://jatim.antaranews.com/berita/761550/pt-pal-targetkan-kapal-landing-dock-pesanan-filipina-selesai-2026
yg DELAY ituw
BalasHapus❌️DAMEN OPV MIRING
❌️GOWING lcs NO NSM haha!⛔️🍌🤥
Untung Gk diDelay sampai 15Tahun ya...kl Delay cm sekitar 1Tahun krn dinamika dunia tak apalah...Delay karena Bodoh dan Korup itu baru bahan Ketawaan Kawasan dunia🤣🤣🤣
BalasHapushttps://garudamiliter.blogspot.com/2026/06/korea-selatan-ajak-pt-di-jadi-rantai.html?m=1..Harumnya Budget Pagu Pertahanan kita..Orang Kaya, siapapun pengen kerjasama dengan Orang Kaya 🐯⚓🦅🇮🇩
BalasHapus