KD Maharaja Lela 2501 conducted sea trial (photos: LUNAS)
The trial marks an important step in evaluating her systems and operational capabilities under real sea conditions.
LCS 1 conducted her first sea trial yesterday as part of her performance validation and readiness assessment programme prior to sea acceptance trials with the Royal Malaysian Navy (RMN).
(LUNAS)
BUDGET KEMENTERIAN = DIPANGKAS
BalasHapusBUDGET MILITER = DIPANGKAS
BUDGET MILITER = DIPANGKAS
BUDGET MILITER = DIPANGKAS
-
Kementerian Keuangan Malaysia memerintahkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas anggaran operasional tahun 2026, buntut konflik Timur Tengah.
Diberitakan Reuters, pemberitahuan itu tertuang dalam dokumen tertanggal Rabu (29/4), yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Malaysia Johan Mahmood Merican.
--------------------------------
29 April 2026.
BUDGET MILITER = DIPANGKAS
BUDGET MILITER = DIPANGKAS
BUDGET MILITER = DIPANGKAS
Kantor Berita: Reuters = Isi Berita: Perintah pemangkasan anggaran operasional tahun 2026 untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena lonjakan subsidi (diperkirakan mencapai RM 58,4 miliar) akibat kenaikan harga energi dampak konflik di Timur Tengah (perang di Iran).
Media yang Melaporkan Kembali:
The Straits Times (29 April 2026).
The Edge Malaysia (29 April 2026).
Free Malaysia Today (29 April 2026).
New Straits Times (29 April 2026).
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
2026 BUDEGT MILITER MALAYDESH = DIPANGKAS
Hapus---------------------------------
1. REUTERS (KANTOR BERITA UTAMA)
Sebagai sumber pertama yang meninjau dokumen internal pemerintah, Reuters melaporkan bahwa Perbendaharaan Malaydesh telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas anggaran operasional tahun 2026. Laporan ini menyoroti bahwa lonjakan harga energi akibat perang di Iran telah membuat tagihan subsidi publik membengkak hingga RM 58,4 miliar, jauh melampaui alokasi awal sebesar RM 15 miliar.
---------------------------------
2. THE STRAITS TIMES
Media ini menekankan upaya pemerintah Malaydesh untuk melindungi warga dari lonjakan harga akibat konflik "US-Israeli war on Iran". The Straits Times merinci instruksi dari Sekretaris Jenderal Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmood Merican, yang meminta peninjauan kembali pengeluaran operasional dan pengajuan proposal pemotongan biaya paling lambat 15 Mei 2026.
---------------------------------
3. THE EDGE MALAYDESH
The Edge memfokuskan laporannya pada konfirmasi dari juru bicara pemerintah, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, yang menyatakan bahwa penyesuaian anggaran ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali program dan aktivitas negara di tengah krisis pasokan global. Berita ini juga mencatat bahwa dokumen internal tersebut mengusulkan pembatasan gaji/tunjangan untuk lowongan kerja yang belum terisi serta pengurangan belanja aset.
---------------------------------
4. FREE MALAYDESH TODAY (FMT)
FMT menyoroti dampak spesifik pada sektor publik, melaporkan usulan pemotongan anggaran sebesar RM 5,4 miliar untuk Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, FMT mencatat instruksi pemerintah untuk menunda konferensi, seminar, bengkel kerja (workshop), serta pembekuan asupan baru pegawai negeri sebagai langkah penghematan tambahan.
---------------------------------
5. NEW STRAITS TIMES (NST)
NST memberikan penekanan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran yang signifikan, Kementerian Kewangan menjamin bahwa layanan publik yang kritis atau esensial tidak akan terganggu. Laporan mereka mendetailkan bahwa langkah ini adalah strategi fiskal yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional menghadapi tekanan biaya hidup yang meningkat drastis
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 MILIAR
2011: RM 456,1 MILIAR
2012: RM 501,6 MILIAR
2013: RM 547,7 MILIAR
2014: RM 582,8 MILIAR
2015: RM 630,5 MILIAR
2016: RM 648,5 MILIAR
2017: RM 686,8 MILIAR
2018: RM 1,19 TRILIUN
2019: RM 1,25 TRILIUN
2020: RM 1,32 TRILIUN
2021: RM 1,38 TRILIUN
2022: RM 1,45 TRILIUN
2023: RM 1,53 TRILIUN
2024: RM 1,63 TRILIUN
2025: RM 1,71 TRILIUN
2026: RM 1,79 TRILIUN
-
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
Bloomberg & Reuters (2018–2019) | CNA & The Star (2020) | The Edge Malaydesh (2021–2022) | MOF Portal & Bernama (2023–2024)
MALAYDESH CUT DEFENSE BUDGET
Hapus-
• Kementerian Dalam Negeri (KDN): Dipotong RM674 juta.
• Perbendaharaan (Kementerian Kewangan): Dipotong RM664 juta.
• Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW): Dipotong RM571 juta.
• Kementerian Pertahanan (MINDEF): Dipotong RM508 juta.
• Kementerian Pendidikan (KPM): Dipotong RM466 juta.
--------------------------------
2026 APRIL = CUT BUDGET
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
--------------------------------
2026 JANUARY = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
PANGKAS = MALAYDESH NO SHOPPING
Hapus---------------------------------
laporan The Edge Malaydesh mengenai instruksi Perbendaharaan untuk melakukan "pengurangan belanja aset" demi menutupi defisit subsidi energi sebesar RM 58,4 miliar, berikut adalah rincian detail mengenai dampaknya terhadap sektor pengadaan militer (Kementerian Pertahanan):
---------------------------------
Rincian Pemangkasan Belanja Aset Militer 2026
1. Penundaan Pengadaan Kendaraan Logistik & Pendukung
Target: Kendaraan angkut personel (truk), kendaraan taktis ringan non-tempur, dan kendaraan operasional administratif.
Tujuan: Menghentikan pembelian unit baru dan beralih pada optimalisasi armada yang sudah ada melalui perbaikan rutin.
Dampak: Memperlambat modernisasi mobilitas darat di luar unit tempur utama.
---------------------------------
2. Rasionalisasi Infrastruktur Pangkalan
Target: Proyek konstruksi baru seperti pembangunan barak tambahan, renovasi gedung perkantoran kementerian, dan pembangunan fasilitas pelatihan non-esensial.
Tujuan: Mengalihkan dana konstruksi skala besar untuk menyuntik dana subsidi energi yang membengkak akibat krisis Iran.
Pengecualian: Pemeliharaan fasilitas kritis yang berkaitan langsung dengan operasional harian personel tetap berjalan.
---------------------------------
3. Pemangkasan Perangkat IT Non-Tempur
Target: Modernisasi sistem administrasi digital, pengadaan komputer kantor, dan perangkat lunak manajemen inventaris yang bersifat rutin.
Tujuan: Mengurangi belanja modal di sektor teknologi yang tidak berkaitan langsung dengan sistem pertahanan siber atau komando tempur.
---------------------------------
4. Pembekuan Pengadaan Aset "Double-Use"
Target: Alat berat teknik (seperti ekskavator militer) dan peralatan komunikasi standar yang bukan merupakan perangkat enkripsi tingkat tinggi.
Konteks: Setiap pengadaan yang tidak bersifat "mendesak bagi kedaulatan" dalam jangka pendek ditangguhkan hingga tahun anggaran berikutnya.
---------------------------------
5. Pengalihan dari Akuisisi ke Perawatan (MRO)
Strategi: Anggaran yang semula dialokasikan untuk uang muka (down payment) pembelian aset baru dialihkan untuk kontrak Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
Logika Fiskal: Memperbaiki aset lama jauh lebih murah secara tunai dalam satu tahun anggaran dibandingkan memulai komitmen kontrak pembelian aset baru yang bernilai miliaran Ringgit.
---------------------------------
6. Peninjauan Kontrak Vendor Pihak Ketiga
Tindakan: Re-negosiasi atau penundaan kontrak dengan vendor penyedia layanan aset non-militer (seperti penyedia jasa logistik pihak ketiga untuk urusan domestik).
Tujuan: Menekan kebocoran dana operasional kementerian sekecil mungkin.
APRIL 2026 MALAYDESH......
HapusSEMUA = DIPANGKAS
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
-
Kantor Berita: Reuters = Isi Berita: Perintah pemangkasan anggaran operasional tahun 2026 untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena lonjakan subsidi (diperkirakan mencapai RM 58,4 miliar) akibat kenaikan harga energi dampak konflik di Timur Tengah (perang di Iran).
Media yang Melaporkan Kembali:
The Straits Times (29 April 2026).
The Edge Malaysia (29 April 2026).
Free Malaysia Today (29 April 2026).
New Straits Times (29 April 2026).
--------------------------------
Reuters: Perbendaharaan instruksikan pangkas anggaran operasional 2026 karena subsidi energi membengkak hingga RM 58,4 miliar akibat perang.
--------------------------------
The Straits Times: Pemerintah mewajibkan peninjauan pengeluaran dan pengajuan proposal penghematan paling lambat 15 Mei 2026.
--------------------------------
The Edge: Menteri Fahmi Fadzil konfirmasi penyelarasan program, termasuk pembatasan tunjangan lowongan baru dan pengurangan belanja aset.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
15 YEARS = BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
HapusLAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
===================
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
===================
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
The littoral combat ship (LCS), which was launched in Lumut, Perak in 2017, was not a mock-up or dummy, but the actual vessel that had yet to be completed, MALAYDESH ’s former Navy chief said today.
===========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN
BEBAN ASEAN
BEBAN ASEAN
BEBAN ASEAN
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
OLDEST SHIP 2025 – 1953 = 72 YEARS
Hapus72 YEARS = OLDEST SHIP
72 YEARS = OLDEST SHIP
72 YEARS = OLDEST SHIP
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
-----
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-----
KAPAL MCMV 1984 = Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-----
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-----
KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
-----
KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
-----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
-----
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
Wkwkwk 4000 pcs kesalahan pemasangan pipa dan wireless..blum salah potong..🙃😅🤭🤣😝😁🤪
BalasHapusApa Gowing lcs...??? Gak kenal..
BalasHapuskontrak 2011 Lama
kapal Lama=Usang haha!😆😋😆
gowing lcs MAKIN LAMA, MAKIN TERTAWA LEBAR KITA SEMUA GAESZ haha!🤣🍌🤣
frigat mini tak ada gunanya haha!👎😝👎
Skarang jaman FRIGAT BESAR 143meter 6000 ton sperti PPA & AH140 punyak kita
Aset Premium haha!🤑🤗🤑
🍌LAMBAN JAYAAAAA...
BalasHapusmenhan tetangga kesayangan sebut, Naval Grup Tegor BNS, eh pembual NGAMUK🔥haha!🤥🍌🤥
❌️MENHAN BARUW SEBUT HASIL AUDIT NAVAL GRUP= TEGUR BNS karna SALAH PASANG PIPA & KABEL Wire gowing haha!✌️🤥✌️
ALAMAKKK DODOL haha!😵💫🤪😵💫
❌️HARIS REWORK 4000 pcs.....
PARAAAHHH IQ-JONGKOK🥶haha!😵💫😤😵💫
❌️Ogos delay
❌️hujung tahun last last pasti kensel lagiii
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/reel/1933755820572298/
sea trial ituw sperti ini..gaspoool🔥 30 knot haha!🚀😎🚀
BalasHapuskapal opv kita bisa ngepot ngepottt..ehh ngedrift haha!😁✌️😁
seblah kapal kosonk, 2 tagbot tariiiiiikkk takde minyakah haha!🤥🤣🤥
https://www.facebook.com/reel/1564363734571375/?referral_source=external_deeplink&original_uri=https://www.facebook.com/share/r/1EJfJPubKs/
kontrak 2011, faktanya
BalasHapusN⛔️ Meriam
N⛔️ NSM
N⛔️ VLS
N⛔️ Torpedo
N⛔️ Sonar
N⛔️ Helidek
Tak siyap..pantes delay, sampe 2030 yaak haha!😆🍌😆
Dari 2011 Omfooonnggg haha!👎🍌👎
pembual dipersilakan NGAMUK🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4IqHpPj7NdsqQAJgRz5761B7FndyMLq8hFhrsrStFyi5hcG0Iy4VNaFl67FE5XmjcXwGAZjGUgHEwnHhSxssb-mHM7lmYINhnJjFW4bOU1tGTDseod4JxKJN9T4O0OTBoCqUs6zfx8vybmOrZ790-u_m88-o8-Venu6NuY_yjKuonNrENQ5O6pcoDbIMS/s2048/616602398_122257611656152127_3607545269913185334_n.jpg
15 YEARS = BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BalasHapusLAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
===================
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 PER UNIT
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
===================
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
2017 LAUNCHING – 2025 NOT YET DELIVERED
The littoral combat ship (LCS), which was launched in Lumut, Perak in 2017, was not a mock-up or dummy, but the actual vessel that had yet to be completed, MALAYDESH ’s former Navy chief said today.
===========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN
BEBAN ASEAN
BEBAN ASEAN
BEBAN ASEAN
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
bydget pangkas = yakin tambah delayyyy .... om @palu gada
BalasHapusHah Bajet Kat???
BalasHapussemakin yaqeen Kensel Lagiiii..last last tinggal 1 om haha!😄🤪😄
Ciri khas bualan tetangga kesayangkuh, kl haha!🤭😬🤭
BalasHapus❌️April Klewat, bilang nanti Ogos shopping
❌️Ogos Klewat, bilang nanti Hujung tahun shopping
❌️Hujung tahun, last last kensel haha!🤥🤣🤥
yakin cut budget = DSA : dongeng sebelum ahem ahem ....... on @pa;lu gada
Hapusnyoihhh geng pembual ketar ketir, bajet kat sia sia kajian para warganyet kl haha!😤🤥😤
Hapuswaktunya seraaaaannngg
bner kata airtime,
BalasHapusnampaknya kapal darat gowing..tak siyap haha!😂😋😂
heli dek nampak kosong...no wepon
hanya ulur2 waktuw..padahal takde minyak apalagi wang haha!🤥😆🤥
katanya uda siyap...
BalasHapusnanti jugak Naik lagi
biasalah frigat TURUN, NAIK, TURUN..biasa di darat lama..haha!😁✌️😁
2026 MALAYDESH......
BalasHapusSEMUA = DIPANGKAS
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
-
Kantor Berita: Reuters = Isi Berita: Perintah pemangkasan anggaran operasional tahun 2026 untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena lonjakan subsidi (diperkirakan mencapai RM 58,4 miliar) akibat kenaikan harga energi dampak konflik di Timur Tengah (perang di Iran).
Media yang Melaporkan Kembali:
The Straits Times (29 April 2026).
The Edge Malaydesh (29 April 2026).
Free Malaydesh Today (29 April 2026).
New Straits Times (29 April 2026).
--------------------------------
Reuters: Perbendaharaan instruksikan pangkas anggaran operasional 2026 karena subsidi energi membengkak hingga RM 58,4 miliar akibat perang.
--------------------------------
The Straits Times: Pemerintah mewajibkan peninjauan pengeluaran dan pengajuan proposal penghematan paling lambat 15 Mei 2026.
--------------------------------
The Edge: Menteri Fahmi Fadzil konfirmasi penyelarasan program, termasuk pembatasan tunjangan lowongan baru dan pengurangan belanja aset.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
HIP... HIP.... HOREYYYY......🔥🔥😎😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
BalasHapus1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Identification of Needs:
The Malaydeshn Armed Forces (MAF) first identifies its operational requirements and strategic defense needs. This involves assessments of current threats, technological advancements, and the lifespan of existing equipment. For example, the Royal Malaydeshn Navy might identify a need for new littoral mission ships (LMS) or the Royal Malaydeshn Air Force for multi-role combat aircraft.
-----------------
2. Budget Allocation and Approval:
Defense spending is a significant part of the national budget. The Ministry of Defence (MINDEF) prepares budget proposals, which are then subject to approval by the Malaydeshn Parliament. For major acquisitions, special allocations or supplementary budgets may be required.
-----------------
3. Procurement Methods:
Malaydesh employs various procurement methods, including:
* Direct Negotiation: For specialized equipment or where only a few suppliers exist, direct negotiation with manufacturers or foreign governments is common.
* International Tendering: For more competitive markets, international tenders are issued, allowing various global defense contractors to bid.
* Government-to-Government (G2G) Agreements: Sometimes, procurement is done directly between the Malaydeshn government and a foreign government, which can facilitate financing options.
-----------------
4. Financing Options – How Loans Come In:
When the outright purchase of military equipment is too costly for the immediate national budget, loans become a crucial financing mechanism. Here are the common sources and types of loans:
• Commercial Bank Loans:
a. Syndicated Loans: A group of banks might come together to provide a large loan to the Malaydeshn government or a specific government entity responsible for procurement. These are often arranged through international financial institutions.
b. Export Credit Agencies (ECAs): Many countries that export defense equipment have ECAs (e.g., UKEF in the UK, EXIM Bank in the US, Euler Hermes in Germany). These agencies provide loan guarantees, direct loans, or insurance to facilitate exports from their respective countries. If Malaydesh buys equipment from a French company, for instance, a French ECA might offer favorable financing terms to secure the deal for the French exporter. This is a very common source of financing for defense deals.
• Foreign Government Loans/Credits:
a. Soft Loans/Concessional Loans: Sometimes, a foreign government might offer loans with very favorable terms (low interest rates, long repayment periods) as part of a broader diplomatic or strategic partnership, or to stimulate their own defense industry's exports.
b. Defense Cooperation Agreements: These agreements can sometimes include provisions for financial assistance or credit lines for military purchases.
• Bonds/Sukuk:
a. The Malaydeshn government could issue sovereign bonds or Islamic bonds (Sukuk) in domestic or international markets to raise funds for general expenditure, which could include military procurement. While not direct "loans" for a specific piece of equipment, they are a way to raise capital.
vl mica, torpedo, nsm gak ada..Kosonk Lagiii
BalasHapusklaim dah kontrak dari 2011..eitt pembual Kalah Lagiiii haha!🍌🤥🍌
meriam pun Hanya 1...sisanya Songlap haha!🧞♂️😝😂
Pembual Ketar Ketirrr
dari Januari ke April pun...
BalasHapusgowing lcs tak perna siyap haha!✌️😆✌️
kata media mreka ... takoottt🥶
Meskipun kapal itu semakin hampir untuk menjalani pelayaran, beberapa bahagian kapal KD Maharaja Lela dilihat masih dalam fasa penyiapan.
❌️Antaranya keadaan geladak pendaratan helikopter yang kelihatan seperti belum siap sepenuhnya, begitu juga dengan bentuk struktur pada bahagian dalam kapal.
❌️Hanya meriam utama kapal yang telah dipasang manakala sistem persenjataan utama seperti peluru berpandu antikapal, peluru berpandu pertahanan udara, dan torpedo masih tidak kelihatan.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Maharaja Lela bakal jalani ujian laut, tapi kapal kelihatan belum siap
https://www.airtimes.my/2026/01/26/maharaja-lela-bakal-jalani-ujian-laut-tapi-kapal-kelihatan-belum-siap/?fbclid=IwY2xjawRfYThleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR5AHcgBWmN9HBMmfRimrBKlTJ3udH5DyBQkIYt-6lBEotGyZkmmqr0XB_SxTw_aem_RTDFyjYzX6ysOr1_BY7snA
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
Pertama kali dikawasan OPV TWIN SEA TRIAL bergandengan hore haha!🥳✌️🥳
BalasHapushayoo seblah mana bisa...
tp klo barisan mangkrak negri🎰kasbon genting jagonya haha!😎😂😎
https://www.facebook.com/watch/?v=884896680712795&vanity=61560907836327
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
Manakala kapal PPA BEKAS OMPONG FFBNW juga sama hanya sebatas GUN BOAT OMPONG FFBNW.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNO TORPEDO ✅
NO MISSILE ANTI KAPAL✅
NO SAM ✅
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
Hapus-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
--------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
Hapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
• Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malaydesh dan Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
• Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
• Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
-----------------
2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
• Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar USUSD2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
• Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
• Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS dan betapa rumitnya struktur utang proyek ini. Ini juga mengindikasikan bahwa dana awal dari pemerintah tidak cukup atau tidak dikelola dengan baik.
-----------------
3. Ketidakmampuan Kontraktor Utama (Boustead Naval Shipyard - BNS):
• Kurangnya Kapabilitas Teknis dan Manajerial: Meskipun BNS memiliki pengalaman dalam pembangunan dan perbaikan kapal, proyek LCS dengan skala dan kompleksitas ini mungkin di luar kapasitasnya. Ada dugaan bahwa BNS tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek sebesar ini secara efektif.
• Manajemen Proyek yang Buruk: Penjadwalan, pengadaan material, dan koordinasi antara berbagai pihak (desainer, pemasok, sub-kontraktor) sangat buruk. Ini menyebabkan penundaan yang signifikan dalam setiap tahap pembangunan.
• Masalah Rantai Pasokan: Kegagalan BNS membayar sub-kontraktor dan pemasok menyebabkan terhentinya pasokan komponen penting. Banyak peralatan yang sudah dipesan tidak dapat dikirim karena pembayaran yang tertunda.
-----------------
4. Campur Tangan Politik dan Perubahan Kebijakan:
• Perubahan Pemerintah: Pergantian pemerintahan di Malaydesh (misalnya, setelah pemilu 2018 dan 2020) seringkali membawa tinjauan ulang terhadap proyek-proyek besar. Ini bisa menunda keputusan, mengubah arah, atau mengungkap masalah sebelumnya.
• Kurangnya Visi Jangka Panjang: Kebijakan pertahanan dan pengadaan seringkali terpengaruh oleh siklus politik jangka pendek, yang dapat mengganggu kontinuitas dan perencanaan strategis proyek jangka panjang seperti pembangunan kapal perang.
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
BalasHapus-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
BalasHapus-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
--------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
2026 MALAYDESH......
BalasHapusSEMUA = DIPANGKAS
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
-
Kantor Berita: Reuters = Isi Berita: Perintah pemangkasan anggaran operasional tahun 2026 untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena lonjakan subsidi (diperkirakan mencapai RM 58,4 miliar) akibat kenaikan harga energi dampak konflik di Timur Tengah (perang di Iran).
Media yang Melaporkan Kembali:
The Straits Times (29 April 2026).
The Edge Malaydesh (29 April 2026).
Free Malaydesh Today (29 April 2026).
New Straits Times (29 April 2026).
--------------------------------
Reuters: Perbendaharaan instruksikan pangkas anggaran operasional 2026 karena subsidi energi membengkak hingga RM 58,4 miliar akibat perang.
--------------------------------
The Straits Times: Pemerintah mewajibkan peninjauan pengeluaran dan pengajuan proposal penghematan paling lambat 15 Mei 2026.
--------------------------------
The Edge: Menteri Fahmi Fadzil konfirmasi penyelarasan program, termasuk pembatasan tunjangan lowongan baru dan pengurangan belanja aset.
--------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
BalasHapusNEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
BalasHapusNEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
--------------------------------
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
--------------------------------
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things......
--------------------------------
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
-----
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
--------------------------------
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
--------------------------------
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
BalasHapusLAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
BalasHapusLAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
FACT LCS 2025 - 2011 = 15 YEARS
BalasHapusLAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LAUGHING STOCK TO THE WORLD
Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
--------------------------------
FACT NOT YET DELIVERED :
LCS RM12.4 BILLION /5 UNIT = RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
RM2,48 BILLION PER UNIT = SETARA HARGA DESTROYER
The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
17 KREDITUR LCS
BalasHapusBesides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
LCS BAYAR NGPVs
BalasHapus-
LCS (Littoral Combat Ship)
Anggaran Awal: RM9,12 Miliar
Estimasi Biaya Akhir: RM11,22 Miliar
Besaran Hutang: RM1,75 Miliar (Terdiri dari hutang bank RM956 juta dan hutang kepada vendor/OEM RM801 juta).
Status Pengiriman: Belum ada (Target kapal pertama tahun 2026).
-
NGPV (New Generation Patrol Vessel)
Anggaran Awal: RM5,35 Miliar
Estimasi Biaya Akhir: RM6,75 Miliar
Besaran Hutang: RM400 Juta (Liabilitas sisa yang sempat dibayar menggunakan dana pengalihan dari proyek LCS).
Status Pengiriman: Selesai (6 Unit Kapal).
-
OPV (Offshore Patrol Vessel)
Anggaran Awal: RM740 Juta
Estimasi Biaya Akhir: RM940 Juta
Besaran Hutang: RM152,6 Juta (Berupa pinjaman dana penyelamatan/pinjaman mudah dari pemerintah kepada kontraktor untuk menyelesaikan proyek).
Status Pengiriman: 1 Selesai, 2 Unit dalam proses.
-
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-
KAPAL MCMV 1984
Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991
Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-
HIBAH KAPAL1990–1991
KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-
HIBAH KAPAL 1989
KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-
😝RONGSOK1967, 1968😝
GARIBALDI BUATAN 1981
BalasHapusKapal induk Giuseppe Garibaldi (551) milik Angkatan Laut Italia dibangun mulai 26 Maret 1981. Kapal ini diluncurkan pada 11 Juni 1983 dan resmi masuk ke dinas aktif (mulai beroperasi) pada 30 September 1985:
-
. Media Nasional Indonesia (Versi Bahasa Inggris)
Antara News: Menyebutkan konfirmasi dari Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait bahwa kapal tersebut adalah hibah murni sehingga tidak ada biaya pembelian unit.
RI to receive its first aircraft carrier from Italy grant: Official
Indonesia's first aircraft carrier expected to arrive in 2026
-
Tempo.co English: Melaporkan bahwa negosiasi hampir selesai dan fokus saat ini beralih ke biaya modernisasi (retrofit).
Indonesia to Acquire Garibaldi Aircraft Carrier from Italy Grant, Says Ministry Official
-
The Jakarta Post: Menyoroti persiapan kru kapal yang sedang berlangsung untuk menyambut kedatangan kapal tersebut.
Indonesia expects first ever aircraft carrier in October
=
Jakarta Globe: Membahas langkah-langkah strategis TNI AL dalam menyiapkan personel berpengalaman untuk mengoperasikan kapal induk pertama ini.
Indonesia Moves Closer to Operating Its First Aircraft Carrier
-
2. Media Pertahanan & Internasional
Defence Security Asia: Menilai akuisisi ini sebagai penanda dimulainya era kapal induk dek penuh (full-deck carrier) pertama di Asia Tenggara.
Italy's Retired Aircraft Carrier Giuseppe Garibaldi Set to Join Indonesian Navy by October 2026
-
Indonesian National Police (INP) News Portal: Menyediakan rincian alokasi anggaran sekitar US$450 juta untuk integrasi sistem senjata baru.
Indonesia to Receive Italy's Giuseppe Garibaldi Aircraft Carrier
================
================
NGEMIS POHANG
NGEMIS POHANG
NGEMIS POHANG
-
Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
-
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
😝RONGSOK1967, 1968😝
GARIBALDI BUATAN 1981
BalasHapusKapal induk Giuseppe Garibaldi (551) milik Angkatan Laut Italia dibangun mulai 26 Maret 1981. Kapal ini diluncurkan pada 11 Juni 1983 dan resmi masuk ke dinas aktif (mulai beroperasi) pada 30 September 1985:
-
1. Media Nasional Indonesia (Versi Bahasa Inggris)
Antara News: Menyebutkan konfirmasi dari Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait bahwa kapal tersebut adalah hibah murni sehingga tidak ada biaya pembelian unit.
RI to receive its first aircraft carrier from Italy grant: Official
Indonesia's first aircraft carrier expected to arrive in 2026
-
Tempo.co English: Melaporkan bahwa negosiasi hampir selesai dan fokus saat ini beralih ke biaya modernisasi (retrofit).
Indonesia to Acquire Garibaldi Aircraft Carrier from Italy Grant, Says Ministry Official
-
The Jakarta Post: Menyoroti persiapan kru kapal yang sedang berlangsung untuk menyambut kedatangan kapal tersebut.
Indonesia expects first ever aircraft carrier in October
=
Jakarta Globe: Membahas langkah-langkah strategis TNI AL dalam menyiapkan personel berpengalaman untuk mengoperasikan kapal induk pertama ini.
Indonesia Moves Closer to Operating Its First Aircraft Carrier
-
2. Media Pertahanan & Internasional
Defence Security Asia: Menilai akuisisi ini sebagai penanda dimulainya era kapal induk dek penuh (full-deck carrier) pertama di Asia Tenggara.
Italy's Retired Aircraft Carrier Giuseppe Garibaldi Set to Join Indonesian Navy by October 2026
-
Indonesian National Police (INP) News Portal: Menyediakan rincian alokasi anggaran sekitar US$450 juta untuk integrasi sistem senjata baru.
Indonesia to Receive Italy's Giuseppe Garibaldi Aircraft Carrier
================
================
KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
-
KAPAL BEKAS BEKAS MMEA =
RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
-
HIBAH KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-
KAPAL MCMV 1984
Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991
Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-
HIBAH KAPAL1990–1991
KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-
HIBAH KAPAL 1989
KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-
😝RONGSOK1967, 1968😝
HIBAH KAPAL 1967
BalasHapusThe post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-
KAPAL MCMV 1984
Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991
Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-
HIBAH KAPAL1990–1991
KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-
HIBAH KAPAL 1989
KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
--------------------------------
RAMALAN? = BUKTI : MAHAL ELIT versus MURAH SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
-
😝RONGSOK1967, 1968😝
HIBAH KAPAL 1967
BalasHapusThe post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-
HIBAH KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG
Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
-
😝RONGSOK1967, 1968😝
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
------
BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
------
BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
DOWNGRADE
FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
==============
KATA KUNCI =
BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
----
KATA KUNCI =
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
----
KATA KUNCI =
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
------
KATA KUNCI =
HELI MD530G = HELI TRAINING
HELI MD530G = HELI TRAINING
A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaydesh’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
------
KATA KUNCI =
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
==============
2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
“The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
---+---
Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
-
📌 Latar Belakang Skandal LCS
Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
---+---
Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
-
📌 Latar Belakang Skandal LCS
Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
WELCOME ASTER 30 NT
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
-------------------------------------
The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.
=========
=========
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
WELCOME ASTER 30 NT
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
-------------------------------------
The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.
=========
=========
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
HARGA 1 PPA = HARGA 3 LeMeS B2
-
PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
-
LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
------------------------------------
WELCOME ASTER 30 NT
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
-------------------------------------
The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.
=========
=========
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
DOWNGRADE HISAR = NO ASW
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
DOWNGRADE ANKA
DOWNGRADE ANKA
2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
INDONESIA .....
BalasHapusKAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
-
1. KRI Klewang (625)
Insiden: Kapal cepat rudal (trimaran) siluman ini terbakar habis pada 28 September 2012 di Banyuwangi saat masih dalam tahap uji coba.
KAPAL PENGGANTI:
KRI Golok (688). Kapal ini adalah generasi kedua dari kelas trimaran yang sama, diluncurkan pada 21 Agustus 2021 dan resmi beroperasi pada 2022.
-
2. KRI Nanggala (402)
Insiden: Kapal selam kelas Cakra (Tipe 209/1300) ini tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam latihan torpedo.
KAPAL PENGGANTI:
Pemerintah melakukan pengadaan kapal selam baru yang lebih modern. Hingga 2026, Indonesia telah menyepakati kontrak pembangunan Kapal Selam Kelas Scorpène (Evolved) dari Prancis. Selain itu, armada kapal selam saat ini diperkuat oleh kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405).
-
3. KRI Teluk Jakarta (541)
Insiden: Kapal angkut logistik jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Frosch ini tenggelam di dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada Juli 2020 akibat kebocoran saat cuaca buruk.
KAPAL PENGGANTI:
Peran kapal angkut tank ini digantikan secara fungsional oleh KRI Teluk Weda (526) dan KRI Teluk Wondama (527), serta kapal-kapal LST kelas Teluk Bintuni yang terus diproduksi secara massal oleh galangan kapal dalam negeri untuk memperkuat armada amfibi.
-
4. KRI Rencong (622)
Insiden: Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau ini terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat, pada 11 September 2018 akibat korsleting listrik.
KAPAL PENGGANTI:
TNI AL mengganti kehilangan unit KCR dengan mempercepat produksi KCR Kelas Sampari (KCR-60m). Unit-unit baru seperti KRI Kapak (625) dan KRI Panah (626) kini telah memperkuat jajaran kapal cepat rudal untuk mengisi kekosongan tersebut.
-
5. KRI Teluk Hading (538)
Insiden: Terjadi kebakaran besar pada 3 Juni 2023 di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Meskipun tidak tenggelam, kapal yang sudah berusia tua ini mengalami kerusakan berat.
KAPAL PENGGANTI:
Sejalan dengan pemensiunan kapal-kapal tua kelas Frosch, penggantinya adalah LST Kelas Teluk Bintuni (seperti KRI Teluk Youtefa-522 atau KRI Teluk Palu-523) yang memiliki kapasitas lebih besar dan teknologi lebih baru
=================
=================
MALAYDESH.....
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
-
1. KD Sri Inderapura (1505)
Insiden: Kapal pendarat tank (Landing Ship Tank/LST) terbesar Malaydesh ini mengalami kebakaran hebat pada 8 Oktober 2009 saat berlabuh di Pangkalan TLDM Lumut.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Hingga Desember 2024 (15 tahun pasca kejadian), TLDM dilaporkan masih menunggu kapal pengganti permanen yang setara. Malaydesh sempat berencana mengakuisisi kapal sejenis dari negara lain, namun hingga kini kemampuan pengangkutan amfibi tersebut belum sepenuhnya digantikan oleh kapal baru dengan kapasitas yang sama.
-
2. KD Pendekar (3513)
Insiden: Kapal serang cepat (Fast Attack Craft) kelas Handalan ini tenggelam di lepas pantai Johor pada 25 Agustus 2024 setelah menabrak objek bawah laut yang tidak teridentifikasi.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Meskipun berhasil diapungkan kembali pada Oktober 2024 untuk investigasi, nasib kapal ini belum ditentukan dan belum ada pemesanan kapal baru sebagai pengganti langsung dari kelas yang sama. Saat ini, Malaydesh lebih berfokus pada program kapal misi pesisir (Littoral Mission Ship) dari Turki dan kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) yang baru akan mulai beroperasi pada 2026.
-
3. KD Pari (3510)
Insiden: Kapal patroli kelas Jerong ini sempat mengalami insiden kebocoran serius dan hampir tenggelam pada tahun 2011 akibat kerusakan pada poros baling-baling saat beroperasi di perairan Sabah.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
kelas Jerong secara bertahap dipensiunkan tanpa adanya penggantian unit "satu-ke-satu" yang sejenis secara desain
INDONESIA .....
BalasHapusKAPAL TUA DIGANTI KAPAL BARU
-
1. KRI Klewang (625)
Insiden: Kapal cepat rudal (trimaran) siluman ini terbakar habis pada 28 September 2012 di Banyuwangi saat masih dalam tahap uji coba.
KAPAL PENGGANTI:
KRI Golok (688). Kapal ini adalah generasi kedua dari kelas trimaran yang sama, diluncurkan pada 21 Agustus 2021 dan resmi beroperasi pada 2022.
-
2. KRI Nanggala (402)
Insiden: Kapal selam kelas Cakra (Tipe 209/1300) ini tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam latihan torpedo.
KAPAL PENGGANTI:
Pemerintah melakukan pengadaan kapal selam baru yang lebih modern. Hingga 2026, Indonesia telah menyepakati kontrak pembangunan Kapal Selam Kelas Scorpène (Evolved) dari Prancis. Selain itu, armada kapal selam saat ini diperkuat oleh kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405).
-
3. KRI Teluk Jakarta (541)
Insiden: Kapal angkut logistik jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Frosch ini tenggelam di dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada Juli 2020 akibat kebocoran saat cuaca buruk.
KAPAL PENGGANTI:
Peran kapal angkut tank ini digantikan secara fungsional oleh KRI Teluk Weda (526) dan KRI Teluk Wondama (527), serta kapal-kapal LST kelas Teluk Bintuni yang terus diproduksi secara massal oleh galangan kapal dalam negeri untuk memperkuat armada amfibi.
-
4. KRI Rencong (622)
Insiden: Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Mandau ini terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat, pada 11 September 2018 akibat korsleting listrik.
KAPAL PENGGANTI:
TNI AL mengganti kehilangan unit KCR dengan mempercepat produksi KCR Kelas Sampari (KCR-60m). Unit-unit baru seperti KRI Kapak (625) dan KRI Panah (626) kini telah memperkuat jajaran kapal cepat rudal untuk mengisi kekosongan tersebut.
-
5. KRI Teluk Hading (538)
Insiden: Terjadi kebakaran besar pada 3 Juni 2023 di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Meskipun tidak tenggelam, kapal yang sudah berusia tua ini mengalami kerusakan berat.
KAPAL PENGGANTI:
Sejalan dengan pemensiunan kapal-kapal tua kelas Frosch, penggantinya adalah LST Kelas Teluk Bintuni (seperti KRI Teluk Youtefa-522 atau KRI Teluk Palu-523) yang memiliki kapasitas lebih besar dan teknologi lebih baru
=================
=================
MALAYDESH.....
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
TIADA GANTI KAPAL TUA
-
1. KD Sri Inderapura (1505)
Insiden: Kapal pendarat tank (Landing Ship Tank/LST) terbesar Malaydesh ini mengalami kebakaran hebat pada 8 Oktober 2009 saat berlabuh di Pangkalan TLDM Lumut.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Hingga Desember 2024 (15 tahun pasca kejadian), TLDM dilaporkan masih menunggu kapal pengganti permanen yang setara. Malaydesh sempat berencana mengakuisisi kapal sejenis dari negara lain, namun hingga kini kemampuan pengangkutan amfibi tersebut belum sepenuhnya digantikan oleh kapal baru dengan kapasitas yang sama.
-
2. KD Pendekar (3513)
Insiden: Kapal serang cepat (Fast Attack Craft) kelas Handalan ini tenggelam di lepas pantai Johor pada 25 Agustus 2024 setelah menabrak objek bawah laut yang tidak teridentifikasi.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
Meskipun berhasil diapungkan kembali pada Oktober 2024 untuk investigasi, nasib kapal ini belum ditentukan dan belum ada pemesanan kapal baru sebagai pengganti langsung dari kelas yang sama. Saat ini, Malaydesh lebih berfokus pada program kapal misi pesisir (Littoral Mission Ship) dari Turki dan kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) yang baru akan mulai beroperasi pada 2026.
-
3. KD Pari (3510)
Insiden: Kapal patroli kelas Jerong ini sempat mengalami insiden kebocoran serius dan hampir tenggelam pada tahun 2011 akibat kerusakan pada poros baling-baling saat beroperasi di perairan Sabah.
STATUS PENGGANTI: TIADA GANTI KAPAL
kelas Jerong secara bertahap dipensiunkan tanpa adanya penggantian unit "satu-ke-satu" yang sejenis secara desain
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
LOGIKA 🦧GORILA ......
-
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KAPAL 1975 DIPENSIUN
KD PARI telah dilancarkan pada tahun 1975 di Limbungan Hong Leong-Lurssen, Butterworth, Pulau Pinang dan ditauliahkan pada tahun 23 Mac 1977. Menggunakan panggilan antarabangsa 9MJO dan nombor pennant 3510, kapal ini diletakkan di bawah Skuadron Fast Attack Craft (GUN) bersama enam buah kapal ronda di bawah Kelas Jerong. Pada tahun 2019, Skuadron Fast Attack Craft (GUN) telah ditukarkan kepada Skuadron Kapal Ronda Laju Ke-6 (SKRL-6) dan diletakkan dibawah naungan Markas Wilayah Laut 2 bagi menjalankan tugas rondaan di Pantai Timur Sabah.
----------------
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
KAPAL 1967 DITERIMA
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
----------------
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NGEMIS 33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
----------------
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
2022 2024 2025 2026 =
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM : 185 KM GHOIB
==========
==========
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
-
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration.
------
CONTRACT 45 ATMACA
This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
2022 2024 2025 2026 =
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM : 185 KM GHOIB
==========
==========
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
-
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO MurKALKAat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration. “Under the scope of the agreement we signed with Indonesia-based defence industry companies, we will jointly produce the ATMACA anti-ship missile, cruise missiles, and a wide range of smart ammunition systems,” he said. İkinci added that the partnership includes structured technology transfer and training for Indonesian engineers.“Our priority goals include technology transfer, strengthening Indonesia’s defence industry infrastructure, and implementing comprehensive training programmes.”
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
BalasHapusTurkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration. “Under the scope of the agreement we signed with Indonesia-based defence industry companies, we will jointly produce the ATMACA anti-ship missile, cruise missiles, and a wide range of smart ammunition systems,” he said. İkinci added that the partnership includes structured technology transfer and training for Indonesian engineers.“Our priority goals include technology transfer, strengthening Indonesia’s defence industry infrastructure, and implementing comprehensive training programmes.”
------
CONTRACT 45 ATMACA
This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
Norman Joesoef, mewakili Republikorp, menandatangani perjanjian dengan ASELSAN untuk produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR
---------
2025 = JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
2025 = JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
BalasHapusTurkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration. “Under the scope of the agreement we signed with Indonesia-based defence industry companies, we will jointly produce the ATMACA anti-ship missile, cruise missiles, and a wide range of smart ammunition systems,” he said. İkinci added that the partnership includes structured technology transfer and training for Indonesian engineers.“Our priority goals include technology transfer, strengthening Indonesia’s defence industry infrastructure, and implementing comprehensive training programmes.”
------
CONTRACT 45 ATMACA
This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
Norman Joesoef, mewakili Republikorp, menandatangani perjanjian dengan ASELSAN untuk produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR
---------
2025 = JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
2025 = JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
2022 2024 2025 2026 =
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
MEMBUAL NSM
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
-----------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
====================
====================
MAU KETAWA..... TAPI TAKUT BERDOSA.... 🤣🤣🤣🤣
-
TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
===================
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
BalasHapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
KSOT 360 TORPEDO = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
--
The 127mm VULCANO ammunition family, is composed by Ballistic Extended Range (BER) and Guided Long Range (GLR) ammunition with different multifunctional fuses, sensor and final guidance that extend the range of the gun up to 100km
------------------
BUKTI FULL TEMPUR
ASTER 15/30
TESEO
-
Berdasarkan laporan Fincantieri dan Janes Defence, kapal yang dialihkan ke Indonesia memang merupakan unit Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai multiguna yang awalnya diproduksi untuk Angkatan Laut Italia (Marina Militare).
Berikut adalah poin-poin kunci terkait pengalihan kapal tersebut:
Jenis Kapal: Kapal yang dialihkan adalah PPA kelas Thaon di Revel yang memiliki spesifikasi tinggi, sering dikategorikan sebagai fregat ringan karena kapabilitas multimisi dan tempurnya.
Spesifikasi dan Fitur: Kapal ini memiliki panjang 143 meter dan dilengkapi dengan teknologi terkini, termasuk sistem peluncur vertikal (Vertical Launching System/VLS) DCNS Sylver A43 untuk pertahanan udara.
Persenjataan: Kapal ini dipersenjatai dengan sistem sensor dan senjata terintegrasi dari Leonardo, termasuk meriam utama Oto Melara 127 mm/64 Vulcano, meriam 76 mm/62 Strales, dan peluncur rudal anti-kapal Teseo MK2E
------------------
INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
-
EXOCET
(SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
----------
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
==========
==========
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
BalasHapus1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
BalasHapus1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS LOI NSM LOI MICA
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
RATA-RATA KENAIKAN HUTANG MALAYDESH 2026-2021 =
BalasHapusUtang Pemerintah (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 49.196 (2026) - RM 28.580 (2021) = RM 20.616
Rata-rata Kenaikan: RM 4.123 /tahun
-
Utang Rumah Tangga (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 45.348 (2026) - RM 39.087 (2021) = RM 6.261
Rata-rata Kenaikan: RM 1.252 /tahun
-
Total Beban Kumulatif (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 94.544 (2026) - RM 67.667 (2021) = RM 26.877
Rata-rata Kenaikan: RM 5.375 /tahun
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
TREN UTAMA 2010–2026
BalasHapusAwal (2010): RM 407,1 Miliar.
Lonjakan (2018): Tembus RM 1,19 Triliun.
Proyeksi Akhir (2026): RM 1,79 Triliun.
-
TOTAL BEBAN UTANG PER WARGA (KUMULATIF : UTANG PEMERINTAH + UTANG HOUSEHOLD)
2021: RM 67.667 per jiwa
2022: RM 70.901 per jiwa
2023: RM 74.587 per jiwa
2024: RM 79.315 per jiwa
2025: RM 81.998 per jiwa
2026: RM 94.544 per jiwa
-
STATUS KRISIS RASIO PDB 2026
Utang Pemerintah: 70,5% (Melewati batas aman 65%).
Utang Rumah Tangga: 84,3% (Melewati batas aman 65%).
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
NOMOR 1 (SATU) DIPERAS TERBESAR
BalasHapus-
Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
-
🇲🇾 Malaydesh: USD 242 Miliar
Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
-
🇻🇳 Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
-
🇹🇭 Thailand: USD 85 - 110 Miliar
Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
-
🇵🇭 Filipina: USD 35 - 55 Miliar
Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
-
🇮🇩 Indonesia: USD 38,4 Miliar
Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
-
🇰🇭 Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
-
🇸🇬 Singapura: Tidak ada nilai baru
Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
RAMALAN? = BUKTI : MAHAL ELIT versus MURAH SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
Pilihan utama:
Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
📌 4. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
📊 Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
-----------
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
BalasHapus1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
BalasHapus1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
2026 MALAYDESH......
BalasHapusSEMUA = DIPANGKAS
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
MILITER = DIPANGKAS = ZONK
-
Kantor Berita: Reuters = Isi Berita: Perintah pemangkasan anggaran operasional tahun 2026 untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena lonjakan subsidi (diperkirakan mencapai RM 58,4 miliar) akibat kenaikan harga energi dampak konflik di Timur Tengah (perang di Iran).
Media yang Melaporkan Kembali:
The Straits Times (29 April 2026).
The Edge Malaydesh (29 April 2026).
Free Malaydesh Today (29 April 2026).
New Straits Times (29 April 2026).
--------------------------------
Reuters: Perbendaharaan instruksikan pangkas anggaran operasional 2026 karena subsidi energi membengkak hingga RM 58,4 miliar akibat perang.
--------------------------------
The Straits Times: Pemerintah mewajibkan peninjauan pengeluaran dan pengajuan proposal penghematan paling lambat 15 Mei 2026.
--------------------------------
The Edge: Menteri Fahmi Fadzil konfirmasi penyelarasan program, termasuk pembatasan tunjangan lowongan baru dan pengurangan belanja aset.
--------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
BalasHapus1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Rumah Tangga per Kapita (RM 45,859):
1. Daya Beli dan Konsumsi yang Tertekan:
o Penjelasan: Sebagian besar pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang (KPR, KKB, kartu kredit, pinjaman pribadi).
o Dampak Riil:
Penurunan Konsumsi Barang dan Jasa Lain: Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk utang, kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa lain (selain kebutuhan pokok) akan berkurang. Konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
Risiko Resesi: Jika konsumsi rumah tangga menurun drastis, ini bisa memicu perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.
Tekanan pada Sektor Ritel: Bisnis ritel dan sektor jasa yang sangat bergantung pada pengeluaran konsumen akan mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas.
2. Stabilitas Keuangan Rumah Tangga yang Rentan:
o Penjelasan: Tingkat utang yang tinggi membuat rumah tangga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
o Dampak Riil:
Gagal Bayar (Default): Jika terjadi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kenaikan suku bunga, banyak rumah tangga bisa kesulitan membayar utangnya, berujung pada gagal bayar.
Krisis Keuangan Sistemik: Tingkat gagal bayar yang meluas bisa memicu krisis di sektor perbankan (karena bank memiliki piutang dari rumah tangga tersebut), yang pada gilirannya bisa mengguncang seluruh sistem keuangan.
Kesehatan Mental dan Sosial: Tekanan utang yang berat juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi produktivitas ekonomi.
3. Hambatan Investasi dan Tabungan Rumah Tangga:
o Penjelasan: Ketika pendapatan banyak digunakan untuk membayar utang, kapasitas rumah tangga untuk menabung atau berinvestasi menjadi terbatas.
o Dampak Riil:
Modal untuk Pensiun dan Pendidikan Berkurang: Kemampuan untuk mempersiapkan masa pensiun, pendidikan anak, atau investasi masa depan lainnya berkurang. Ini berpotensi menciptakan masalah sosial ekonomi di masa mendatang.
Modal Produktif Berkurang: Secara agregat, tabungan rumah tangga adalah salah satu sumber modal penting bagi investasi produktif di perekonomian. Jika tabungan rendah, maka sumber modal ini juga berkurang.
2026 = CUT BUDGET
BalasHapus2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT BUDGET GOVERMENT
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict, according to a government directive reviewed by Reuters.
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur untuk mengelakkan ketirisan serta memastikan penggunaan sistem tender terbuka. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita (Januari 2023).
--------------------------------
1. Perang Data SIPRI: Dominasi vs Kelumpuhan
Indonesia (Status: Power House): Memiliki daftar pengadaan "Satu Lembar Penuh" (Rafale, A400M, Khan, PPA). Ini menunjukkan kemampuan Cash/Kredit Sehat yang didukung ruang fiskal lebar (Utang Pemerintah hanya 41,1%). Indonesia membeli sebagai "Owner" dengan kepastian Transfer Teknologi.
Malaydesh (Status: Lumpuh/Zonk): Fenomena "2 Tahun SIPRI Kosong" menjadi bukti empiris negara sedang dalam kondisi "Miskin No Shopping". Tidak adanya kontrak baru menunjukkan anggaran pertahanan telah "dimakan" oleh kewajiban pembayaran bunga utang.
---------------------------------
2. Metodologi Akuisisi: Kedaulatan vs Barter Darurat
Indonesia: Menggunakan kekuatan devisa dan anggaran negara untuk membeli teknologi tingkat tinggi (Tier-1).
Malaydesh: Bergantung pada skema Barter Sawit (MKM, Scorpene, FA-50) dan Leasing (Sewa). Ini adalah indikator "Ekonomi Darurat" di mana negara tidak memiliki likuiditas tunai yang cukup untuk membayar Down Payment (DP) alutsista.
---------------------------------
3. Analisis Beban Utang Per Kapita (Mengerikan)
Data 2025 mengungkap beban riil yang harus ditanggung rakyat Malaydesh:
Beban Gabungan: Setiap warga Malaydesh memikul beban utang (Pemerintah + Rumah Tangga) rata-rata RM 82.000.
Efek Domino: Utang Pemerintah yang menembus 70,5% GDP (melewati batas aman 65%) memaksa negara melakukan pemotongan anggaran sektor publik demi membayar cicilan, yang berujung pada lumpuhnya modernisasi militer.
---------------------------------
4. Risiko Sistemik & Kondisi "Game Over"
Kerentanan Perbankan: Dengan utang rumah tangga mencapai 84,3% GDP (RM 45.859 per orang), Malaydesh menghadapi risiko tinggi kredit macet (NPL) yang dapat memicu krisis finansial sistemik.
Indonesia (Safe Zone): Rasio utang pemerintah yang rendah memberikan bantalan makro yang kuat. Indonesia mampu melakukan belanja pertahanan strategis tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
USE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malaydesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malaydesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malaydesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malaydesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malaydesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malaydesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malaydesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malaydesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malaydeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Soft Loans (Government-to-Government or Export Credit Agencies):
These are often provided by the exporting country's government or its export credit agency at favorable interest rates and repayment terms. They are typically used for large, strategic acquisitions.
Example: Submarines (Scorpène Class from France)
a. Asset: Two Perdana Menteri-class (Scorpène) submarines.
b. Procurement: Acquired from France's DCNS (now Naval Group) and Spain's Navantia. The deal, signed in 2002, was reportedly financed through a combination of commercial loans and a government-backed credit facility from France and Spain. The total cost was around €1.08 billion (approximately RM4.7 billion at the time). The financing structure allowed Malaydesh to spread the cost over several years.
c. Details: These loans are often tied to defense contracts, making it easier for developing nations to acquire sophisticated military technology. The repayment schedules are structured to be manageable for the acquiring nation's budget.
-----------------
2. Commercial Loans from Banks:
For smaller acquisitions or when government-to-government loans are not available, Malaydesh might secure commercial loans from local or international banks. These loans are typically at market rates.
Example: Offshore Patrol Vessels (OPVs)
a. Asset: Various batches of Offshore Patrol Vessels (e.g., from local shipyards).
b. Procurement: While some earlier OPVs might have been funded directly, more recent procurements or upgrades involving local shipyards could involve commercial financing. Shipyards often secure bank loans to fund construction, and the Malaydeshn government then pays in installments, which effectively means the procurement is supported by a form of commercial financing, albeit indirectly.
c. Details: The government might issue guarantees for these loans, reducing the risk for commercial banks and potentially securing better terms.
-----------------
3. Direct Government Funding (Budget Allocation):
While not a "loan" in the traditional sense, a significant portion of military procurement comes directly from the annual defense budget. However, even budget allocations can sometimes be backstopped by short-term government borrowing if immediate funds are insufficient.
Example: Various smaller assets, maintenance, and upgrades.
a. Asset: Armored vehicles, small arms, communication equipment, regular maintenance, and upgrades for existing platforms.
b. Procurement: These are typically funded through direct allocations from the Ministry of Defence's annual budget. The funds are earmarked for specific projects or operational needs.
c. Details: This method is preferred for recurring expenses or less capital-intensive acquisitions.
-----------------
4. Barter Trade or Counter-Trade (Less Common for Large Assets):
While not a loan, historically some countries have used barter trade, where goods or services are exchanged for military assets. This is less common for high-value modern military assets but has been explored in the past.
Example (Historical/Hypothetical): While no major recent Malaydeshn military acquisition definitively used direct barter for large assets, discussions have sometimes emerged in the context of palm oil or other commodities for defense purchases with certain countries. This is more relevant in the context of offsetting trade deficits rather than direct financing of the entire asset.
DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM MPA UAV CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Malaydesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
6. Budgetary Constraints: Like many nations, Malaydesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
7. Modernization Needs: The Malaydeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
8. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
9. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malaydeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
10. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
-----------------
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malaydeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malaydesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Financing Mechanisms
Given the substantial costs, Malaydesh rarely relies solely on upfront cash payments for such procurements. A mix of financing options is typically employed:
6. Foreign Military Financing (FMF) / Government-to-Government Loans:
7. Export Credit Agency (ECA) Loans:
8. Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
9. Deferred Payment Schemes / Installment Plans:
10. Barter or Offset Agreements (Less Common for Financing, More for Value-Added):
-----------------
Specific Considerations for Malaydesh
6. Political Economy: Malaydesh's political landscape and shifting priorities can influence procurement decisions and financing structures. Changes in government might lead to re-evaluation of existing contracts or new approaches.
7. Supplier Diversification: Malaydesh often seeks to diversify its defense suppliers (e.g., from Europe, US, China, Turkey, South Korea) to avoid over-reliance on a single source and to leverage competitive pricing and financing offers.
8. Technology Transfer: A key demand in many Malaydeshn defense procurements is technology transfer and local industrial participation. This can influence the choice of supplier and the overall deal structure, including financing.
9. Economic Headwinds: Global and domestic economic conditions (e.g., commodity prices, GDP growth, national debt levels) significantly impact Malaydesh's capacity to undertake large defense procurements and service any associated loans.
10. Transparency and Governance: Concerns about transparency and good governance are increasingly important in defense spending, influencing how deals are structured and publicly communicated.
-----------------
Example Scenario: Acquiring MALE UAVs
Let's imagine Malaydesh decides to acquire a squadron of MALE UAVs. The process might look like this:
1. Requirement Definition: The Ministry of Defense identifies the need for MALE UAVs for maritime surveillance and border security.
2. Tender/Evaluation: Various international manufacturers are invited to submit proposals.
3. Selection: A supplier (e.g., from Turkey, China, or a European consortium) is selected based on technical specifications, cost, and overall package.
4. Financing Negotiation:
a. The supplier might offer a deferred payment plan for 30% of the cost.
b. The exporting country's ECA might offer a guaranteed loan for another 50% through a consortium of international banks at competitive interest rates, spread over 10-15 years.
c. The remaining 20% might be covered by a direct budgetary allocation as a down payment.
d. An offset agreement could be negotiated, where the supplier agrees to invest in a Malaydeshn aerospace company or facilitate local MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities, reducing the long-term financial burden and increasing local expertise.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
3. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
a. Procurement: Malaydesh acquired two Scorpene-class submarines from France.
b. Financing Mechanism: The financing was primarily through loans from French banks.
c. Role of Export Credit Agency: These loans were backed by the French government’s export credit agency (likely Coface). Coface guaranteed a significant portion of the loans, mitigating the risk for the French commercial banks. This made the banks more willing to lend to Malaydesh for such a large defense acquisition.
d. Payment Structure: The contract involved payments stretched over many years, allowing Malaydesh to integrate the cost into its long-term defense budget rather than paying a huge lump sum upfront.
e. Significance: This is a classic example of how ECAs facilitate large, complex defense sales by providing financial assurances.
----------------------
4. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
a. Procurement: Malaydesh acquired a number of PT-91M main battle tanks from Poland.
b. Financing Mechanism: Reports indicate export credit financing from Poland/Europe. This means Polish banks, potentially supported by Polish or European ECAs, provided loans to Malaydesh.
c. Reason for Financing: The "total contract was too large for Malaydesh’s defense budget in one year." This highlights the core purpose of loan financing: enabling significant purchases that would otherwise strain annual budgetary allocations.
d. Significance: Demonstrates how financing helps overcome immediate budget constraints for substantial military hardware.
----------------------
5. Littoral Combat Ship (LCS):
a. Procurement: A program to build six Littoral Combat Ships locally in Malaydesh by Boustead Naval Shipyard (BNS).
b. Financing Mechanism: This was a mix of domestic and foreign financing.
Domestic: Malaydeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans. This is common in local defense industries, where domestic financial institutions provide working capital or project finance to the prime contractor.
Government Payments: The Malaydeshn government made progressive payments to BNS as construction milestones were met. This is a common payment method for large projects, but often doesn't cover the full upfront cost, necessitating additional loans for the shipyard.
c. Challenges: The mention of "Debt restructuring later became necessary due to delays" is crucial. Delays in project execution can lead to cost overruns, increased interest payments on loans, and a mismatch between payment schedules and project progress, often requiring renegotiation of financial terms.
d. Significance: Shows how even domestically-built projects can rely on a complex web of financing, and the risks associated with project delays on financial stability.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
o Procurement: Malaydesh decided to acquire FA-50M light combat aircraft from South Korea.
o Financing Mechanism: It is "likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit)." KEXIM (Export-Import Bank of Korea) is South Korea's official export credit agency. They frequently provide attractive financing terms (loans, guarantees) to facilitate the sale of Korean products, especially high-value items like aircraft, ships, and infrastructure projects, to foreign buyers.
o Details: While specific details aren't fully disclosed (common for ongoing defense deals), this is described as "A typical arrangement for aircraft sales from Korea." This implies that KEXIM's involvement with favorable loan terms is a standard practice for large Korean defense exports.
o Significance: Illustrates the strategic use of government-backed financing to win international defense contracts.
-----------------
2. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
o Procurement: Malaydesh acquired New Generation Patrol Vessels (NGPVs), built locally under a German license.
o Financing Mechanism: "Financing reportedly included German export credit facilities." Even though the vessels were built locally, the German intellectual property, components, and expertise involved likely warranted German financial support.
o Role of German ECA: This would involve a German export credit agency (like Euler Hermes) providing guarantees or direct loans to facilitate the transfer of technology and key components from Germany, and to support the overall project.
o Significance: Shows that export credit financing can also apply to licensed local production, especially when substantial foreign components or technology transfer are involved
-----------------
1. Financier (e.g., Foreign Banks, Export Credit Agencies): Provides loans to the buyer to facilitate the purchase. These financiers are often from the seller's country and are sometimes backed by their own government.
2. Export Credit Agency (ECA): A key player. ECAs (like France's Coface, South Korea's KEXIM, Germany's Euler Hermes) are government-backed institutions that provide guarantees or direct financing to support their country's exports. They reduce the risk for commercial banks lending to foreign buyers, making such loans more attractive.
-----------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Types of Loan Financing
3. Foreign Export Credit:
o Mechanism: When Malaydesh decides to buy defense equipment from a foreign country (e.g., submarines from France, fighter jets from Russia), the exporting country's government or its export credit agency often provides favorable loan terms to Malaydesh. This isn't just a commercial deal; it's a strategic tool for the exporting nation to promote its defense industry and build political influence.
o Advantages for Malaydesh:
Lower Interest Rates: Often come with subsidized interest rates compared to commercial loans.
Longer Repayment Periods: Allows for spreading the cost over many years, easing immediate budget pressure.
o Risks:
Currency Risk: Loans are typically denominated in the currency of the exporting country (e.g., Euros, USD, Rubles). If the Malaydeshn Ringgit depreciates against these currencies, the cost of repayment in Ringgit terms increases significantly.
Political Influence: The exporting country might gain leverage over Malaydesh's foreign policy or defense decisions due to the debt.
-----------------
4. International Bank Loans:
o Mechanism: Malaydesh can secure loans from commercial banks or syndicates of banks, often international institutions, to finance defense purchases. These are more straightforward commercial transactions.
o Advantages for Malaydesh:
Flexibility: Can be used to purchase equipment from various suppliers, not tied to a specific exporting country's credit lines.
Market Rates: While interest rates are market-driven, competitive bidding among banks can secure reasonable terms.
o Risks:
Higher Interest Rates: Generally higher than government-backed export credits.
Shorter Repayment Periods: Compared to export credits, these might demand quicker repayment.
Strict Covenants: Banks often impose covenants (conditions) that the borrower must adhere to, potentially limiting financial flexibility.
-----------------
5. Domestic Financing:
o Mechanism: The Malaydeshn government can also raise funds domestically through issuing government bonds or borrowing from local financial institutions to fund defense projects.
o Advantages for Malaydesh:
No Currency Risk: Loans are denominated in Malaydeshn Ringgit, eliminating foreign exchange fluctuations as a direct risk to the loan principal and interest.
Stimulates Domestic Economy: Money stays within the country's financial system.
o Risks:
Crowding Out: Large government borrowing can "crowd out" private sector investment by driving up domestic interest rates.
Inflationary Pressure: Excessive domestic money creation or borrowing can contribute to inflation.
Limited Capital: The domestic market might not always have the depth to fund extremely large, multi-billion dollar acquisitions.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Key Implications and Risks
4. Long-Term Debt Obligations:
o Accumulation: Each major acquisition adds to the national debt. While spreading costs, it means a significant portion of future budgets is earmarked for debt servicing (principal and interest payments) rather than other development or operational needs.
o Sustainability: The long-term sustainability of this debt depends on Malaydesh's economic growth and its ability to generate sufficient revenue.
-----------------
5. Currency Risks:
o Exchange Rate Fluctuations: This is perhaps the most significant financial risk for foreign-denominated loans. A weakening Ringgit can dramatically increase the real cost of debt repayment. For example, if Malaydesh borrowed €1 billion for submarines and the Ringgit depreciates by 10% against the Euro, the cost in Ringgit terms effectively increases by 10% overnight.
o Mitigation: Governments can use currency hedging strategies (e.g., forward contracts) to mitigate this risk, but these also come with costs.
-----------------
6. Vulnerability to Project Delays:
o Escalating Costs: Large defense projects are notoriously prone to delays due to technical complexities, design changes, political issues, or contractual disputes. Delays mean that interest payments continue accumulating even before the asset is delivered or operational, pushing up the total cost.
o Opportunity Cost: The funds tied up in a delayed project cannot be used for other urgent defense needs or national priorities.
o Operational Readiness Impact: Delays in receiving crucial equipment can impact the readiness and capabilities of the armed forces, potentially leaving capability gaps.
o Maintenance and Spares: The lifecycle cost of defense equipment is often several times its initial purchase price, with ongoing expenses for maintenance, upgrades, and spare parts also requiring substantial funding.
-----------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Examples of Malaydeshn Procurement / Defense Asset Lawsuits or Legal Claims
Case Parties / Claimant Issue / Cause of Suit Outcome / Status
Black Hawk Helicopter Lease Aerotree Defence and Services Sdn Bhd (claimant) vs Government / Ministry of Defence / Secretary-General Aerotree leased four UH-60A Black Hawk helicopters (5-year lease). The government cancelled the lease, and Aerotree filed suit seeking compensation for damages from cancellation. Government says it had “clear grounds” to cancel (supplier failed to deliver even after extension). The lawsuit is in the High Court. Aerotree is seeking RM353 million in damages.
Littoral Combat Ship (LCS) Project – Subcontractors vs BHIC / Directors Contraves Advanced Devices Sdn Bhd (CAD) & Contraves Electrodynamics Sdn Bhd (CED) vs Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC), BHIC Defence Technologies, and certain directors (Salihin Abang, Syed Zahiruddin Putra Syed Osman) After LOAs (Letters of Award) for equipment/weaponry supply in the LCS project were terminated, the subcontractors claimed: that LOAs were still valid, sought payment of claimed outstanding amounts (around RM470.8 million), and alleged breach of fiduciary duties by the directors. In September 2025, the Kuala Lumpur High Court struck out the lawsuit: BHIC and its unit’s applications to strike out the suit were allowed; likewise the directors’ applications. CAD and CED’s claims were dismissed. Costs were ordered against CAD/CED and their CEO.
Scorpene Submarine Deal – French Indictments / Civil Lawsuits Thales / DCN (France) & associated individuals vs Malaydeshn interests (or public / NGOs) Accusations of kickbacks / bribery in the 2002 Scorpene submarine deal: specifically allegations that in the financing or “support service” contract, funds were misused, or that commissions were paid improperly to intermediaries linked to Malaydeshn political persons. NGOs like Suaram filed complaints; French courts have indicted some individuals. Investigations are ongoing or have been reopened. Some indictments in France; however, full outcomes / accountability in Malaydesh have been contentious and politically sensitive.
________________________________________
Insights / Observations from These Cases
• Many of the lawsuits or claims revolve around contract cancellation, non-delivery, termination of sub-contracts, or non-payment for services or parts.
• A recurring theme is cost overruns / delays in delivery (especially in large naval shipbuilding or vessel projects).
• Another common claim is misconduct, misuse of funds, or alleged corruption / bribery associated with procurement deals.
• The government often responds by citing breach of contract by the private company (e.g. supplier failure to deliver or meet obligations).
• Many suits are either struck out, settled, or remain pending, often complicated by political, legal, or evidentiary issues.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
Malaydesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malaydesh's defense spending:
1. The Need for Loans in Defense Procurement:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
• Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
• Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
• Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
-----------------
2. Types of Loans and Financing Mechanisms:
• Government-to-Government (G2G) Loans:
o Description: These are loans provided directly by the government of the exporting country to the Malaydeshn government. They often come with favorable terms (lower interest rates, longer repayment periods) as they are part of broader bilateral defense cooperation agreements.
o Example: A country like France or Germany might offer a G2G loan to Malaydesh to facilitate the purchase of their defense industry's products.
• Export Credit Agencies (ECAs):
o Description: Many exporting nations have ECAs (e.g., France's Bpifrance, Germany's Euler Hermes, UK's UK Export Finance) that provide guarantees or direct loans to support their domestic industries' exports, including defense. These loans are usually attractive because they reduce risk for commercial banks and often have competitive terms.
o Mechanism: The ECA might guarantee a loan from a commercial bank to Malaydesh, making it easier and cheaper for Malaydesh to borrow. Or, the ECA might provide direct financing.
• Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
o Description: Malaydesh can also secure loans from international commercial banks or consortia of banks (syndicated loans). These are typically market-rate loans, but for large defense projects, they can still be a viable option.
o Considerations: Interest rates and terms will depend on Malaydesh's credit rating and prevailing market conditions.
• Vendor Financing:
o Description: Sometimes, the defense contractor itself (the vendor) or its associated financial arm might offer financing solutions to the buyer. This is less common for entire platforms but can occur for components or upgrades.
• Leasing Agreements:
o Description: While not strictly a "loan," leasing allows Malaydesh to use defense assets for a specified period by paying regular installments, without immediately owning them. This can be attractive for certain types of equipment or to manage budget cycles.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM KAYA CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Key Aspects of Loan Agreements in Malaydeshn Defense:
• Terms and Conditions:
o Interest Rates: Fixed or variable, often a critical factor in the overall cost.
o Repayment Period: Can range from several years to over a decade, depending on the loan amount and type.
o Grace Periods: A period before repayment begins, allowing time for project implementation.
o Collateral/Guarantees: While sovereign loans rarely involve physical collateral, they are backed by the full faith and credit of the Malaydeshn government.
• Offset/Industrial Participation:
o Description: Loan agreements for major defense purchases often include offset clauses. This means the exporting country or company commits to investing in Malaydesh, transferring technology, or procuring goods and services from Malaydeshn companies.
o Purpose: To mitigate the outflow of funds, develop local industries, and create jobs. This can be a significant benefit that sweetens the deal for Malaydesh.
• Transparency and Oversight:
o Parliamentary Approval: Large defense procurements and associated loans usually require parliamentary approval in Malaydesh, especially for inclusion in the national budget.
o Public Scrutiny: Defense spending and borrowing can be subjects of public and media scrutiny, especially concerning value for money, allegations of corruption, or strategic alignment.
o Audits: Loan utilization and project implementation are subject to government audits to ensure accountability.
-----------------
2. Recent Examples and Trends:
• Scorpene Submarines (France): The acquisition of two Scorpene-class submarines from France in the early 2000s involved significant financing arrangements, reportedly including a mix of commercial loans and possibly G2G support. This deal, however, became controversial due to corruption allegations, though investigations cleared Malaydeshn officials.
• Littoral Combat Ships (LCS): The ongoing LCS project has faced severe delays and cost overruns. While not purely a loan issue, the financing structure and payment schedules have been central to the project's difficulties, highlighting the complexities of managing large defense contracts.
• Future Acquisitions: Malaydesh is looking to modernize its air force (e.g., FA-50 light combat aircraft from Korea) and naval assets. These future acquisitions will undoubtedly involve various financing strategies, potentially including G2G loans, ECA support, and commercial borrowing, tailored to each specific deal.
Challenges and Considerations:
• Debt Burden: Excessive borrowing for defense can strain national finances, especially if economic growth slows.
• Currency Fluctuations: Loans denominated in foreign currencies expose Malaydesh to exchange rate risks.
• Cost Overruns: Large projects are prone to cost overruns, which can increase the overall debt burden beyond initial projections.
• Maintenance and Lifecycle Costs: Beyond the initial purchase, the long-term maintenance, training, and operational costs of defense assets are substantial and must be factored into financial planning.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = HUTANG BAYAR HUTANG
1. AKAR MASALAH: ALIRAN KAS (CASH FLOW) YANG BURUK
• Definisi Aliran Kas: Aliran kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Aliran kas positif berarti lebih banyak uang masuk daripada keluar, sedangkan aliran kas negatif berarti sebaliknya.
• Mengapa Buruk?
o Pendapatan Tidak Mencukupi: Proyek mungkin tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, atau penjualan/layanan yang diberikan tidak mampu menutupi biaya operasional.
o Biaya Operasional Tinggi: Biaya harian, gaji, pembelian bahan baku, pemeliharaan, dan sebagainya mungkin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan.
o Piutang Tak Tertagih: Pelanggan atau pihak yang berhutang kepada BNS mungkin menunggak pembayaran, menyebabkan uang yang seharusnya masuk tertahan.
o Investasi yang Tidak Produktif: Dana mungkin diinvestasikan pada aset yang tidak menghasilkan keuntungan cepat, atau bahkan mengalami kerugian.
o Siklus Proyek yang Panjang: Untuk proyek infrastruktur atau pengembangan besar, waktu antara pengeluaran awal dan penerimaan pendapatan bisa sangat panjang, membutuhkan manajemen kas yang ketat.
-----------------
2. Pemicu Masalah: Dugaan Penyalahgunaan Dana
Ini adalah faktor yang sangat memperburuk masalah aliran kas dan mendorong ketergantungan pada pinjaman.
• Definisi Penyalahgunaan Dana: Tindakan menggunakan dana untuk tujuan yang tidak semestinya, tidak sah, atau di luar tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa korupsi, penggelapan, pembelian aset pribadi, atau pengeluaran fiktif.
• Dampak Negatif:
o Pengurasan Dana Proyek: Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, investasi produktif, atau pembayaran kewajiban, malah dialihkan. Ini secara instan menciptakan defisit kas.
o Peningkatan Kebutuhan Pinjaman: Dengan dana internal yang terkuras, BNS terpaksa mencari sumber dana eksternal, yaitu pinjaman, hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan atau menutupi lubang yang diciptakan oleh penyalahgunaan.
o Kerugian Kepercayaan Investor/Pemerintah: Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepercayaan dari pihak-pihak yang telah memberikan dana awal (misalnya pemerintah) akan hancur, mempersulit akses pendanaan di masa depan.
o Masalah Hukum: Penyalahgunaan dana hampir selalu berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
-----------------
3. Fenomena "Galakan Pinjaman" (Pinjam untuk Menutupi Pinjaman Lama)
Ketika aliran kas terus bermasalah dan ada penyalahgunaan dana, entitas seringkali masuk ke dalam lingkaran setan:
• Pinjaman baru diambil bukan untuk ekspansi atau investasi produktif, tetapi semata-mata untuk membayar bunga pinjaman lama atau menutupi defisit operasional.
• Ini adalah tanda bahaya serius dalam keuangan, karena beban utang terus menumpuk tanpa adanya peningkatan kapasitas pembayaran dari operasional inti.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
Keterlibatan 17 Kreditor: Sebuah Cerminan Kompleksitas dan Keparahan
Angka 17 kreditor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan indikator multi-dimensi dari masalah yang sangat serius:
• Keparahan Masalah Keuangan: Jika BNS membutuhkan pinjaman dari begitu banyak lembaga, ini menunjukkan bahwa satu atau dua kreditor saja tidak cukup (atau tidak mau) menanggung seluruh risiko. Masing-masing kreditor mungkin hanya bersedia memberikan porsi kecil karena persepsi risiko yang tinggi.
• Kerumitan Struktur Utang:
o Berbagai Jenis Utang: Kemungkinan melibatkan berbagai jenis pinjaman: utang bank komersial, obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, mungkin juga pinjaman sindikasi (beberapa bank patungan memberikan pinjaman besar).
o Jangka Waktu Berbeda: Pinjaman-pinjaman ini bisa memiliki jangka waktu pembayaran yang bervariasi (jangka pendek, menengah, panjang), suku bunga yang berbeda, dan persyaratan (covenant) yang unik. Ini membuat pengelolaan utang menjadi sangat kompleks dan rentan terhadap kesalahan.
o Prioritas Pembayaran: Dalam skenario default, menentukan siapa yang harus dibayar terlebih dahulu dari 17 kreditor ini bisa menjadi sangat rumit dan seringkali berujung pada perselisihan hukum.
• Indikasi Kepercayaan yang Menurun: Semakin banyak kreditor kecil yang terlibat dibandingkan satu atau dua kreditor besar, bisa menunjukkan bahwa kreditor besar memiliki kekhawatiran yang cukup besar sehingga mereka tidak mau mengambil risiko terlalu banyak.
• Tekanan Konstan: Dengan begitu banyak pihak yang harus dilayani (pembayaran bunga, pokok pinjaman), BNS akan berada di bawah tekanan konstan untuk menghasilkan uang, yang seringkali menyebabkan keputusan bisnis yang kurang strategis atau terburu-buru.
Dana Awal dari Pemerintah: Tidak Cukup atau Tidak Dikelola dengan Baik?
Pernyataan ini menyentuh akar masalah yang mungkin terjadi pada tahap awal proyek:
• Tidak Cukup:
o Perencanaan Anggaran Buruk: Perencanaan awal mungkin meremehkan total biaya proyek atau mengabaikan potensi risiko yang membutuhkan dana cadangan.
o Kenaikan Biaya Tak Terduga: Proyek mungkin menghadapi kenaikan harga bahan baku, perubahan regulasi, atau masalah teknis yang tidak diantisipasi, sehingga dana awal menjadi tidak memadai.
• Tidak Dikelola dengan Baik: Ini adalah skenario yang lebih mengkhawatirkan dan seringkali berkaitan erat dengan "dugaan penyalahgunaan dana".
o Boros: Pengeluaran yang tidak perlu, pembelian dengan harga mahal, atau operasional yang tidak efisien menghabiskan dana lebih cepat.
o Tidak Transparan: Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana, membuat sulit untuk melacak ke mana uang itu pergi.
o Pengalihan Dana: Dana pemerintah yang seharusnya untuk tujuan spesifik malah dialihkan untuk kepentingan lain (termasuk penyalahgunaan pribadi atau politik).
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
💰 1. LIMITED DOMESTIC DEFENSE BUDGET
• Malaydesh’s defense budget is modest — around 1% of GDP, which restricts large-scale acquisitions.
• Instead of upfront payments, Malaydesh often negotiates deferred payment schemes, installment plans, or loans backed by export credit agencies (ECAs) from supplier countries.
• These financing models allow Malaydesh to acquire high-value assets without immediate fiscal strain.
-----------------
⚙️ 2. Need for Advanced Technology and Capabilities
Malaydesh lacks the domestic capacity to produce high-end military platforms, so it turns to foreign suppliers:
Country Asset Procured Financing/Support Mechanism
🇰🇷 South Korea FA-50 Light Combat Aircraft Industrial offsets, local assembly, favorable terms
🇮🇹 Italy ATR-72 Maritime Patrol Aircraft G2G deal, possible ECA-backed financing
🇹🇷 Turkey ANKA MALE Drones Strategic partnership, tech transfer
These deals often include training, maintenance, and technology sharing, which Malaydesh cannot yet provide internally.
-----------------
🏭 3. Desire to Build Local Defense Industry
Malaydesh wants to reduce dependency and stimulate its own defense ecosystem:
• Offsets: Foreign suppliers agree to invest in Malaydesh’s defense industry or transfer technology.
• Joint Ventures: Local firms like Boustead Naval Shipyard (BNS) are involved in assembly and integration.
• Local Assembly: 14 of the FA-50 jets will be assembled in Malaydesh, building technical capacity.
💸 Role of Loans in Defense Procurement
While not always disclosed as “loans,” Malaydesh’s defense deals often involve:
• Export Credit Agency (ECA) Financing: Countries like Italy and South Korea use ECAs to offer low-interest loans or guarantees to support defense exports.
• G2G Agreements: These bypass middlemen and commissions, reducing corruption risks and allowing for more favorable financing terms3.
• Strategic Installment Plans
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
1. Budget Allocation for Defence:
• Annual Budget: Each year, the Malaydeshn government allocates a portion of its national budget to the Ministry of Defence (MINDEF). This allocation covers operational expenses (salaries, maintenance, training), procurement of new equipment, and infrastructure development.
• Priorities: The size of the defence budget is determined by various factors, including the perceived security threats, regional geopolitical landscape, economic conditions, and the government's overall strategic priorities.
• Transparency: Details of the defence budget, particularly specific procurement projects and their funding sources, are not always fully transparent, which can make it challenging to track the exact correlation with loans.
2. Military Procurement and Modernization:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, naval vessels, armoured vehicles, advanced weaponry) is extremely expensive.
• Modernization Plans: Malaydesh, like many nations, has ongoing military modernization plans to replace aging assets and enhance its defence capabilities. These plans often span several years and require significant investment.
• "Buy Malaydeshn" vs. Imports: While there's a push to support local defence industries, many high-tech systems still need to be imported from foreign manufacturers.
3. Impact on the National Budget and Economy:
• Debt Servicing: Repaying military loans (principal and interest) becomes a recurring expenditure in the national budget. This can divert funds from other critical sectors like education, healthcare, or infrastructure development.
• Fiscal Space: Excessive reliance on military loans can constrain the government's fiscal space, limiting its ability to respond to economic shocks or invest in other priorities.
• Currency Fluctuations: If loans are denominated in foreign currencies, fluctuations in exchange rates can increase the cost of repayment in Ringgit.
• Opportunity Cost: Every Ringgit spent on military loans is a Ringgit that cannot be spent elsewhere, representing an opportunity cost for the nation's development.
4. Factors Influencing Loan Decisions:
• Urgency of Need: Geopolitical tensions or perceived immediate threats can accelerate procurement decisions, making loans a more attractive option to acquire equipment quickly.
• Cost-Benefit Analysis: Governments are supposed to conduct a cost-benefit analysis before taking out loans, considering the strategic importance of the equipment versus the financial implications.
• Diplomatic Relations: Loan offers, especially from foreign governments, can be tied to broader diplomatic and strategic relationships.
• Transparency and Accountability: The level of transparency in procurement processes and loan agreements is crucial for public accountability and ensuring that funds are used efficiently and without corruption.
Example Scenario:
Imagine Malaydesh decides to acquire a new fleet of multi-role combat aircraft.
• The total cost might be RM10 billion.
• The annual defence budget might only allocate RM1 billion for procurement.
• To bridge the RM9 billion gap, the government might secure a combination of foreign military financing from the aircraft manufacturer's country (e.g., a loan from the US Exim Bank for F/A-18s) and commercial loans.
• The repayment of these loans would then be factored into the national budget for the next 10-20 years, impacting the overall fiscal health.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
How Military Loans Work in Malaydesh
Military loans are essentially a form of government borrowing specifically designated for defense-related expenditures. Here's a general overview of the process:
7. Identification of Strategic Needs: The Ministry of Defence (MINDEF) and the Malaydeshn Armed Forces (MAF) identify critical defense capabilities, equipment, or infrastructure projects required for national security, often outlined in long-term defense plans.
8. Procurement Process: Once a need is identified, MINDEF initiates a procurement process. This often involves international tenders or direct negotiations with defense contractors from various countries (e.g., France, Germany, China, Russia, USA, UK).
9. Financing Proposal: When the cost of the desired equipment or project is substantial and cannot be covered by the annual defense budget, a financing proposal is developed. This is where loans come into play.
10. Loan Negotiation: The Malaydeshn government (usually through the Ministry of Finance) negotiates loan agreements with various entities. These can include:
o Foreign Governments: Government-to-government loans or export credit agencies from the supplier country. These often come with favorable terms and can be tied to specific defense contracts.
o Commercial Banks: Local or international commercial banks.
o Multilateral Institutions: Though less common for direct military hardware, institutions like the Asian Development Bank or World Bank might fund related infrastructure or security sector reform (though typically not direct weaponry).
11. Parliamentary Approval: Significant loans, especially those impacting the national debt, typically require parliamentary approval in Malaydesh. This ensures transparency and accountability.
12. Disbursement and Repayment: Once approved, the funds are disbursed to the defense contractors, and the Malaydeshn government commits to a repayment schedule, including principal and interest, over a specified period.
Benefits of Military Loans
2. Enabling Modernization and Capability Enhancement:
o Acquisition of Advanced Systems: Loans allow Malaydesh to acquire cutting-edge military hardware like fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced surveillance equipment that would be impossible to purchase outright with annual budget allocations.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
KLAIM LCS CASH = LOAN
Fenomena "Galakan Pinjaman" atau meminjam untuk menutupi pinjaman lama
6. Peningkatan Utang Nasional:
Ketika pemerintah secara konsisten meminjam untuk membayar utang lama, ini dapat menyebabkan peningkatan kumulatif dalam utang nasional. Tanpa peningkatan pendapatan yang seimbang atau restrukturisasi utang yang efektif, beban utang dapat terus membengkak.
7. Dampak pada Anggaran:
Pembayaran pokok dan bunga utang menjadi pos pengeluaran yang signifikan dalam anggaran negara. Jika sebagian besar pendapatan negara dialokasikan untuk melayani utang, ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
8. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
Praktik ini membuat pemerintah lebih bergantung pada pasar keuangan untuk pembiayaan. Volatilitas pasar, perubahan suku bunga, dan persepsi investor tentang kesehatan fiskal negara dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman baru dengan kondisi yang menguntungkan.
9. Tingkat Utang Pemerintah Malaydesh:
Pemerintah Malaydesh telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat utang pada batas yang wajar. Batas statuta untuk utang federal seringkali menjadi tolok ukur penting. Meskipun demikian, ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN dan tingkat utang pemerintah. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah terpaksa meminjam lebih banyak untuk membiayai paket stimulus dan dukungan ekonomi.
10. Penyebab:
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan "galakan pinjaman" termasuk:
o 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang Persisten: Pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
o Kewajiban Jangka Panjang: Proyek infrastruktur besar atau komitmen masa lalu yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan.
o Perlambatan Ekonomi: Penurunan pendapatan pajak akibat aktivitas ekonomi yang melambat.
o Guncangan Eksternal: Krisis keuangan global, pandemi, atau harga komoditas yang bergejolak yang memengaruhi pendapatan negara.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
📊 Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
5. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
6. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
7. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
8. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
THE MAIN KNOWLEDGE GAPS IN MALAYDESH MILITARY WITHOUT A DEDICATED MARINE CORPS STEM FROM A LACK OF A UNIFIED DOCTRINE, fragmented command, and limited indigenous expertise in the complex field of amphibious warfare.
Fragmentation of Doctrine and Training
A dedicated Marine Corps provides a single, cohesive doctrine for amphibious operations. In Malaydesh , this expertise is distributed across the Malaydesh Army and the Royal Malaydesh Navy (RMN), leading to several problems:
• No Single Amphibious Doctrine: There is no single, codified doctrine that governs how land and sea forces should work together in an amphibious assault. While some units, like the Army's 10th Parachute Brigade, have amphibious training, they are primarily land-centric. This creates a disconnect between the Army's maneuver doctrine and the Navy's ship-to-shore logistics.
• Reliance on Foreign Partners: Malaydesh heavily relies on joint exercises with countries that have a Marine Corps, such as the U.S. and the Philippines. These exercises, like CARAT and Bersama Warrior, are crucial for developing skills and interoperability. However, this reliance means that Malaydesh forces are not constantly developing their own expertise and can only practice these complex operations during limited, often ad-hoc, training periods.
Gaps in Expertise and Personnel
A dedicated Marine Corps cultivates a deep bench of personnel with specialized knowledge in all aspects of amphibious warfare. The absence of this creates several key gaps in expertise:
• Limited Specialist Roles: Amphibious warfare requires a wide range of specialized skills, from beach reconnaissance and hydrographic surveying to coordinating ship-to-shore fire support and managing logistics in a contested littoral environment. Without a Marine Corps, Malaydesh lacks a consistent, institutionalized way to train and retain personnel in these niche roles.
• Challenges in Joint Operations: The lack of a shared understanding and common language between the Army and Navy can hinder effective joint operations. In a real-world scenario, this can lead to delays in decision-making, poor communication, and a lack of synchronized action—all of which are critical for the success of an amphibious landing.
• Weakened Expeditionary Capability: A Marine Corps is an expeditionary force by nature, designed to deploy quickly and project power from the sea. Malaydesh military, without this dedicated component, lacks the ability to rapidly deploy a self-sustaining force for missions like humanitarian assistance, disaster relief, or securing remote territories. This is a significant vulnerability for an archipelagic state with a vast maritime domain.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Malaydesh tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Malaydesh harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Malaydesh memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALAYDESH ’S MILITARY
1. Delayed Modernization
• Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
• Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
2. Loss of Strategic Credibility
• Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malaydesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
• Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malaydesh ’s commitments.
3. Economic and Industrial Impact
• Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
• Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
4. Operational Inefficiency
• Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
• Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
5. Budget Waste
• Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
• Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
🧭 Real-World Example: MRCA Procurement
Malaydesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
• Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
• Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
• Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
⚙️ Structural Drivers
• Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
o 108 Army vehicles and artillery systems
o 29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
o 34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
• Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
• Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
• Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
• Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
• However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
• Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
o Western suppliers (US, UK, France)
o Eastern bloc (Russia, China)
o Regional partners (South Korea, Turkey)
• This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
o Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
o Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
• Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
• The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
• Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
• Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
• Malaydesh defense industry is overseen by the Malaydesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
• Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
o A clear, enforceable blueprint
o Robust infrastructure
o Skilled manpower
• Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malaydesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
Impact: Malaydesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
• Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
• Studies show that Malaydesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
• AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
Impact: Malaydesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
🔄 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
• Malaydesh imports nearly all major platforms:
o Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
o Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
o Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
• There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
📉 4. Policy Gaps and Execution Failures
• Malaydesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
o Budget constraints
o Lack of political continuity
o Limited private-sector incentives
• Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.
📊 Summary Table: Weaknesses in Indigenous Capability Development
Dimension Description Strategic Impact
Industrial base Fragmented, lacks full-spectrum development No self-reliance in core systems
R&D investment Minimal funding, weak frameworks Falls behind in emerging technologies
Foreign dependency Imports all major platforms and weapons Vulnerable to external shocks
Policy execution Strong on paper, weak in practice Stalled programs and missed timelines
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh cannot scale or sustain its military without foreign support.
• It lacks the ability to customize systems to local needs, export defense products, or build strategic depth.
• In contrast, countries like Indonesia (Pindad, PT PAL), Vietnam (Z111 Factory), and Singapore (ST Engineering) have made significant strides in indigenous capability
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. Budget Composition Skewed Toward Salaries and Maintenance
• In 2024, Malaydesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense.
o RM8.2 billion (~41.5%) went to salaries and allowances.
o RM5.8 billion was earmarked for maintenance and asset upkeep.
• That leaves less than RM6 billion for all other needs—including procurement, R&D, and infrastructure.
Impact: The lion’s share of the budget sustains personnel and legacy systems, leaving little for new combat capabilities.
📦 2. Procurement Budget Includes Legacy Payments
• The RM5.71 billion procurement allocation in 2024 isn’t entirely for new systems. It includes:
o Scheduled payments for previously signed contracts (e.g. FA-50 jets from South Korea, A400M upgrades).
o Progressive payments for delayed projects like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ships.
o Small-scale purchases (e.g. small arms, radios, support vehicles).
Impact: The actual discretionary funding for new combat platforms is far lower than it appears on paper.
📉 3. Currency Depreciation Erodes Purchasing Power
• Malaydesh sources most of its advanced systems from foreign OEMs (e.g. France, UK, South Korea).
• The depreciation of the ringgit against major currencies means that even modest increases in nominal budget do not translate into real gains.
Impact: Malaydesh pays more for the same equipment, reducing the volume and quality of new acquisitions.
🧱 4. No Multi-Year Strategic Investment Framework
• Unlike Singapore or South Korea, Malaydesh lacks a ring-fenced capital investment stream for defense.
• Each year’s procurement is subject to political negotiation and fiscal trade-offs, with no guaranteed continuity.
• This discourages long-term programs like missile development, drone fleets, or integrated air defense systems.
Impact: Strategic programs are fragmented, delayed, or abandoned mid-cycle.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. Budget Composition: Operational vs Development
• In 2025, Malaydesh allocated RM21.2 billion to the Ministry of Defence.
o Operational Expenditure (OPEX): RM13.36 billion (~63%) — covers salaries, pensions, allowances, and day-to-day operations.
o Development Expenditure (DE): RM7.49 billion (~37%) — intended for asset acquisition, infrastructure, and modernization.
Impact: The bulk of funding goes to sustaining the status quo, not building future capabilities.
👥 2. Personnel Costs Dominate Spending
• Salaries, pensions, and welfare programs for active-duty personnel and veterans consume over half of OPEX.
• Initiatives like RKAT housing repairs, pension adjustments, and cost-of-living allowances are important for morale but crowd out capital investment.
• Malaydesh armed forces have a relatively large administrative footprint compared to its combat strength.
Impact: High fixed costs reduce flexibility for strategic procurement or force restructuring.
🔧 3. Maintenance Over Modernization
• RM5.8 billion in 2025 was earmarked for maintenance, repair, and acquisition of military assets.
• However, most of this goes to keeping aging platforms operational, not acquiring new ones.
• Example: The Royal Malaydesh n Navy spends heavily on maintaining ships that are 30–40 years old, with minimal upgrades.
Impact: Funds are spent on patching legacy systems rather than leapfrogging to modern technologies.
📉 4. Low R&D and Capability Investment
• Malaydesh allocates negligible funding to defense R&D, indigenous production, or strategic systems (e.g. missiles, cyber, ISR).
• Unlike peers such as Indonesia or Vietnam, Malaydesh has no major co-development programs or defense industrial offsets.
Impact: Malaydesh remains dependent on foreign suppliers and lacks autonomy in capability planning.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚫 1. No Long-Range Strike Systems
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• Its air force lacks platforms capable of launching deep-strike missions. The Su-30MKM fighters have range and payload potential, but Malaydesh has not equipped them with long-range strike munitions like Kh-59 or BrahMos.
• Naval assets are similarly limited—no ship-launched cruise missiles or land-attack capabilities exist.
Impact: Malaydesh cannot credibly threaten retaliation against adversaries beyond its borders, reducing its strategic leverage.
🛡️ 2. Deterrence by Denial, Not Punishment
• Malaydesh defense doctrine emphasizes “concentric deterrence”, focusing on denial rather than punishment.
• This means the strategy is built around preventing aggression, not retaliating against it.
• While this suits peacetime stability, it’s increasingly inadequate in a region where China, Vietnam, and the Philippines are investing in deterrence-by-punishment capabilities.
Impact: Malaydesh lacks escalation control and cannot impose costs on adversaries, weakening its deterrent posture.
💸 3. Budget Priorities Undermine Capability Development
• Over 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations.
• This leaves minimal room for R&D, procurement of advanced weapons, or strategic force development.
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal and delays have further eroded trust and diverted resources from strategic programs.
Impact: Malaydesh is stuck in a cycle of maintaining legacy systems rather than investing in future capabilities.
🌐 4. No Indigenous Missile or Strategic Weapons Program
• Unlike regional peers such as Indonesia (which is co-developing missiles with Turkey) or Vietnam (which fields Russian cruise missiles), Malaydesh has no domestic missile development program.
• It also lacks partnerships for co-production or licensed manufacturing of strategic weapons.
Impact: Total dependence on foreign suppliers; no autonomy in strategic force planning.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🔧 1. Fragmented and Underdeveloped MRO Infrastructure
• Malaydesh defense MRO sector is technically shallow, with most local firms focused on commercial aviation, not military-grade systems.
• Despite having over 200 aerospace companies, only a handful are equipped to handle complex military platforms like fighter jets, naval combat systems, or armored vehicles.
• The defense MRO ecosystem lacks dedicated facilities for:
o Engine overhauls (especially for Su-30MKM and Hawk aircraft)
o Combat system integration
o Naval propulsion and sensor maintenance
Impact: Military platforms face long downtimes and must rely on foreign OEMs for critical servicing.
🧱 2. Slow Localization and Limited Technical Depth
• Malaydesh has made partial progress in localizing MRO for platforms like the F/A-18D Hornet, but most high-end servicing still requires foreign technical assistance.
• There is no national MRO roadmap aligned with defense modernization goals, unlike countries like Turkey or South Korea that have built robust domestic ecosystems through tech transfer and industrial offsets.
• Local firms lack access to classified schematics, proprietary software, and advanced diagnostic tools needed for full-spectrum support.
Impact: Strategic dependence persists, and Malaydesh cannot sustain its fleet autonomously during crises or embargoes.
🕵️ 3. Weak Vendor Oversight and Governance
• The 2025 Auditor-General’s Report flagged major lapses in vendor management:
o RM162.75 million in late penalties were not collected
o RM1.42 million in fines were never imposed for delayed maintenance
• Contracts are often awarded to politically connected firms without rigorous performance benchmarks or technical vetting.
• Oversight is fragmented across MINDEF, the Ministry of Finance, and service branches, leading to diffused accountability.
Impact: Maintenance quality is inconsistent, costs are inflated, and readiness suffers.
📉 4. Obsolete Platforms and Spare Part Bottlenecks
• Malaydesh inventory includes 171 platforms over 30 years old, many of which require parts that are:
o No longer manufactured
o Sourced from defunct suppliers
o Incompatible with newer systems
• RM384.5 million was lost due to 1.62 million unused spare parts that no longer matched operational needs.
Impact: Maintenance becomes reactive and inefficient, with high sunk costs and low operational returns.
📊 Summary Table: MRO Asset Weaknesses in Malaydesh n Military
Weakness Area Description Strategic Impact
Infrastructure gaps Few facilities for military-grade MRO Long downtimes, foreign dependency
Slow localization Limited tech transfer, no unified roadmap No autonomy in fleet sustainment
Vendor oversight Poor contract enforcement, inflated costs Inconsistent quality, low accountability
Spare part obsolescence Aging platforms, mismatched inventory Budget waste, reduced readiness
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh ability to sustain combat operations over time is compromised.
• Without robust MRO capabilities, even newly acquired platforms (e.g. FA-50 jets, LCS ships) risk becoming high-cost liabilities.
• Regional peers like Indonesia and Singapore are investing in integrated MRO hubs, giving them a long-term readiness advantage.
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚫 1. Limited Missile Inventory and Range
• The Malaydesh n Army currently fields only short-range air defense systems, notably the Starstreak and aging Rapier missiles.
• These systems are effective only within 5–7 km, offering minimal protection against modern aircraft, drones, or cruise missiles.
• Malaydesh lacks medium- and long-range surface-to-air missiles (SAMs), leaving critical infrastructure and forward bases vulnerable.
Impact: Inability to defend against high-altitude or standoff threats; poor layered defense architecture.
🛠️ 2. Delayed Modernization and Funding Gaps
• Although Malaydesh has published requirements for new Ground-Based Air Defence (GBAD) systems, no funding has been allocated.
• Proposed systems like MBDA’s MICA VL NG and EMADS (CAMM) offer 40+ km range and advanced seekers, but remain unprocured.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program includes VL MICA missiles, but the ships themselves are years behind schedule, delaying missile deployment.
Impact: Strategic plans remain theoretical; operational readiness is compromised by procurement delays.
🔄 3. Fragmented Missile Ecosystem
• Malaydesh missile systems are sourced from multiple foreign suppliers (UK, France, Russia), resulting in:
o Interoperability issues
o Complex logistics and maintenance
o Training burdens across platforms
• No indigenous missile production capability exists, and local defense industry lacks integration with global supply chains.
Impact: High dependency on foreign vendors; low sustainability in prolonged conflict scenarios.
📉 4. No Strategic Strike or Deterrent Capability
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• This absence limits its ability to:
o Strike high-value targets beyond its borders
o Deter adversaries with credible retaliation
o Support joint operations with regional partners
Impact: Malaydesh remains a defensive-only actor, unable to shape regional dynamics or respond asymmetrically.
📊 Summary Table: Missile Capability Weaknesses
Weakness Description Strategic Impact
Short-range inventory Only Starstreak and Rapier systems in service Vulnerable to modern air threats
Procurement delays No funding for new GBAD systems; LCS delays Reduced readiness and deterrence
Fragmented ecosystem Multiple suppliers, no local production Poor interoperability and sustainment
No strike capability No cruise or ballistic missiles Limited strategic options and deterrence
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🚢 1. Aging Fleet Beyond Serviceable Lifespan
• As of 2025, over half of RMN’s 49 ships are operating beyond their designed lifespan, some exceeding 40–45 years2.
• Example: The KD Pendekar, commissioned in 1979, sank in 2024 after colliding with an underwater object—experts cited wear and tear as a contributing factor.
• Naval experts warn that vessels typically have a 20–25 year lifespan, after which structural integrity and system reliability degrade significantly.
Impact: Increased risk of mechanical failure, reduced combat effectiveness, and safety hazards for personnel.
🔧 2. Delayed Replacement and Procurement Failures
• Malaydesh planned to acquire 18 new vessels, but only 4 have been delivered as of mid-2025.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to modernize the fleet, has been plagued by delays, mismanagement, and corruption.
• The Auditor-General’s report revealed continued reliance on outdated ships due to non-delivery of replacements.
Impact: Strategic gaps in patrol coverage, reduced deterrence, and overreliance on aging platforms.
🧱 3. Obsolete Systems and Spare Part Incompatibility
• RMN has incurred RM384.5 million in losses from 1.62 million unused spare parts that are no longer compatible with its ships.
• Many vessels use legacy systems from diverse foreign suppliers (France, UK, Italy, Germany), making interoperability and maintenance complex.
Impact: High maintenance costs, long repair cycles, and logistical inefficiencies.
🌊 4. Limited Deterrence and Strategic Reach
• Malaydesh maritime domain spans over 500,000 sq km, yet its aging fleet lacks the endurance and sensor range to patrol effectively.
• Analysts warn that RMN’s current posture offers insufficient deterrence against rising threats, especially from China’s naval and coast guard presence.
Impact: Reduced strategic options for defense planners and vulnerability in contested waters.
📊 Summary Table: Key Weaknesses of Malaydesh n Navy Vessels
Weakness Description Strategic Impact
Aging platforms Over half the fleet >40 years old High failure risk, low combat value
Procurement delays Only 4 of 18 planned ships delivered Capability gaps, reduced patrol reach
Obsolete systems Legacy tech, incompatible spare parts Maintenance burden, poor interoperability
Limited deterrence Inadequate coverage of vast maritime domain Strategic vulnerability in South China Sea
PARAH KAPAL ZOMBIE MANGKRAK ,APA YANG NAK DIHARAPKAN DARI KAPAL TUWIR TERSEBUT 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEA TRIAL SEMAKIN MENUNJUKAN KEBODOHAN DAN KETOLOLOAN MALONDRSH OTAK UDANG 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Stres
BalasHapusBEDA KASTA ....
BalasHapus-
1. Batas Limit Utang terhadap PDB (Legal Ceiling)
Indonesia: Memiliki batas limit sebesar 60%.
Malaydesh: Memiliki batas limit sebesar 65%.
Analisis: Malaydesh sudah melampaui ambang batas keamanan yang ditetapkan sendiri.
-
2. Utang Pemerintah (Government Debt)
Indonesia: Berada di level aman sebesar 40% dari PDB.
Malaydesh: Melonjak hingga 69% dari PDB.
Status: Malaydesh dinyatakan Overlimit karena rasio utang pemerintah telah menembus batas kewajaran.
-
3. Utang Rumah Tangga (Household Debt)
Indonesia: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
Malaydesh: Sangat tinggi di angka 84,3% dari PDB.
Dampak: Beban finansial rakyat Malaydesh jauh lebih berat karena sebagian besar pendapatan habis untuk membayar cicilan pribadi.
-
4. Total Beban Akumulasi (Gov + HH Debt)
Indonesia: Total beban gabungan hanya sebesar 56% dari PDB.
Malaydesh: Total beban gabungan mencapai 153,3% dari PDB.
Risiko: Kondisi Malaydesh menunjukkan adanya Risiko Sistemik, di mana tekanan utang negara dan rakyat secara bersamaan dapat memicu krisis ekonomi yang dalam.
-
5. Analisis Krisis Utang Malaydesh (2010 - 2025)
Data menunjukkan adanya tren "gali lubang tutup lubang" yang persisten:
Pelanggaran Batas Aman: Sejak 2020 (62%), rasio utang Malaydesh terus merangkak naik hingga mencapai 70,4% pada 2024. Meskipun diproyeksikan turun tipis ke 69% pada 2025, angka ini tetap di atas batas aman 65%.
Beban Per Kapita yang Masif:
Setiap penduduk menanggung beban RM 81.998 (akumulasi utang negara dan rumah tangga).
Tingginya utang rumah tangga (84,3% terhadap PDB) menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dibiayai oleh kredit, bukan pendapatan riil. Ini adalah "bom waktu" ekonomi.
Pertumbuhan Utang Nominal: Dari USD 150 miliar (2010) menjadi USD 375 miliar (2025). Kenaikan 150% dalam 15 tahun tanpa diimbangi kekuatan fiskal yang setara.
-
6. Dampak Terhadap Kekuatan Militer (Procurement Zonk)
Kekangan keuangan akibat beban bunga utang berdampak langsung pada modernisasi pertahanan. Fenomena "Bual" (omong kosong) yang Anda sebutkan tercermin dalam:
Krisis LCS (Littoral Combat Ship): Proyek mangkrak sejak 2011. Ketidakmampuan fiskal menyebabkan proyek strategis tidak selesai tepat waktu meski dana terus tersedot.
Zonk Procurement (MRCA, SPH, MRSS):
Ketidakstabilan politik (5x ganti PM & 6x ganti Menhan) merusak kontinuitas perencanaan.
Anggaran pertahanan seringkali menjadi "korban" pertama ketika negara harus membayar cicilan utang yang jatuh tempo.
Freeze 2026: Tanpa ruang fiskal (karena utang 69%), hampir mustahil melakukan pembelian alutsista besar di tahun-tahun mendatang.
-
6. Kesimpulan: Stabilitas vs Instabilitas
Indonesia: Memiliki manajemen utang yang jauh lebih konservatif dan aman. Dengan utang pemerintah di 40% dan utang rumah tangga yang sangat rendah (16%), Indonesia memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk melakukan pengadaan militer (Procurement) dan investasi infrastruktur tanpa risiko bangkrut.
Malaydesh: Terjebak dalam Debt Trap (Perangkap Utang). Rasio utang terhadap PDB yang gabungan (Negara + Rumah Tangga) mencapai lebih dari 150% menandakan ekonomi yang sangat rapuh terhadap guncangan bunga global. Klaim pelunasan 2053 dianggap tidak realistis jika tren "utang bayar utang" terus berlanjut.
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
-
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
REAL versus ZONK
BalasHapus-
Perbandingan antara lonjakan pengadaan alutsista Indonesia (modernisasi masif) dengan rentetan kegagalan atau penundaan (Zonk) di Malaydesh pada periode yang sama (2020–2025):
1. Matra Udara: Jet Tempur & Angkut
Indonesia (Sukses/Aktif):
Dassault Rafale (Prancis): Sukses mengaktifkan kontrak untuk 42 unit; pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai awal 2026.
Airbus A400M Atlas: Pembelian 2 unit pesawat angkut berat berkemampuan tanker yang akan memperkuat logistik udara.
C-130J Super Hercules: Penambahan 5 unit armada baru yang sudah mulai tiba dan beroperasi untuk TNI AU.
Malaydesh (Zonk/Batal):
MRCA (Multi-Role Combat Aircraft): Program penggantian jet tempur (seperti MiG-29 yang sudah pensiun) berstatus Zonk (batal/beku) karena masalah anggaran.
Helikopter Black Hawk: Upaya sewa/beli baru-baru ini dibatalkan setelah mendapat sorotan tajam dari otoritas tertinggi karena inefisiensi pengadaan.
LIFT FA-50 (Korea Selatan): Meskipun ada kesepakatan, jumlahnya sangat terbatas dan belum cukup menutupi celah kekuatan udara yang menua.
2. Matra Laut: Kapal Perang & Selam
Indonesia (Sukses/Aktif):
Kapal Selam Scorpene Evolved: Kontrak dengan Naval Group Prancis untuk 2 unit kapal selam tercanggih dengan teknologi baterai Lithium-ion.
Fregat Merah Putih (Arrowhead 140): Pembangunan 2 unit fregat berat kelas dunia di galangan kapal lokal (PT PAL) bekerja sama dengan Babcock Inggris.
Fregat Paolo Thaon di Revel (PPA): Akuisisi 2 unit kapal patroli tempur canggih dari galangan Fincantieri Italia yang siap kirim.
Malaydesh (Zonk/Mangkrak):
LCS (Littoral Combat Ship) Kelas Maharaja Lela: Proyek mangkrak sejak 2011. Kapal pertama baru memulai sea trial pada Januari 2026 dengan estimasi penyerahan (tauliah) paling cepat Desember 2026—setelah belasan tahun tertunda.
MRSS (Multi-Role Support Ship): Program kapal induk/LPD berstatus Zonk (tidak ada progres pembelian) karena prioritas anggaran dialihkan untuk menambal kerugian proyek LCS.
Kapal Selam Scorpene: Hanya mengandalkan 2 unit lama tanpa ada program penambahan atau modernisasi signifikan di tengah anggaran yang terkunci.
3. Matra Darat: Artileri & Kendaraan Tempur
Indonesia (Sukses/Aktif):
Rudal Khan (Turki): Akuisisi sistem rudal balistik taktis jarak menengah untuk meningkatkan daya gempur strategis.
Tank Harimau: Produksi massal tank medium hasil kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki yang kini sudah memperkuat satuan kavaleri.
Radar Ground Master 400 Alpha: Pembelian 13 unit radar pertahanan udara canggih dari Thales Prancis untuk memantau seluruh wilayah kedaulatan.
Malaydesh (Zonk/Stagnan):
SPH (Self-Propelled Howitzer): Program pengadaan meriam gerak sendiri (seperti M109 atau K9) berulang kali masuk daftar belanja namun selalu dicoret karena "kekangan kewangan".
Modernisasi Tank: Tidak ada penambahan armada tank tempur utama (MBT) baru; masih mengandalkan PT-91M Pendekar dalam jumlah terbatas.
4. Akar Masalah: Anggaran vs Realitas
Indonesia: Memanfaatkan Foreign Military Financing dan ruang fiskal yang sehat (Utang/GDP 40%) untuk melakukan belanja besar di saat harga pasar kompetitif.
Malaydesh: Terjebak pada belanja operasional yang sangat besar (mencapai RM 355 miliar dari total anggaran RM 421 miliar) untuk membayar gaji dan perawatan alutsista tua, sehingga sisa dana untuk pembangunan atau pembelian baru sangat minim.
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
RAMALAN? = BUKTI : MAHAL ELIT versus MURAH SULIT
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
-
FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
Pilihan utama:
Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
📌 4. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
📊 Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
-----------
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
seminggu kemudian
BalasHapusNSM=NORWAY ST⛔️P MISSILES,
rudal impian kena Blokir, MeWeK massal tipe M haha!😭🍌😭
kahsiyan warganyet negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo pada NGAMUK🔥haha!😤😵💫😤