Kemenhan Usulkan Tambahan Anggaran Menjadi Rp334 T untuk 2027

11 Juni 2026

Indonesia diketahui berencana menembah pesanan 2 kapal selam Scorpene (photo: Indian Navy)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2027 menjadi Rp334 triliun untuk mendukung kesiapan operasional, modernisasi alutsista, pembangunan kekuatan pertahanan, serta program-program prioritas lainnya.

"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pagu anggaran Kemenhan untuk 2027 sebesar Rp139 triliun.

Namun, dia mengusulkan tambahan sebesar Rp195 triliun agar totalnya menjadi Rp334 triliun.

Dia menyampaikan bahwa sebenarnya rencana kebutuhan (renbut) anggaran untuk Kemenhan pada 2027 adalah sebesar Rp667 triliun.

Menurut dia, rencana kebutuhan anggaran itu didasari konsep skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara.

Maka dari itu, dia mengatakan usulan penambahan anggaran menjadi Rp334 triliun itu disampaikan agar angkanya tidak beda jauh dengan kebutuhan Kemenhan sebesar Rp667 triliun.

"Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu," katanya.

Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran itu memiliki makna yang besar untuk kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu ibaratkan "sabuk pengaman" bagi pembangunan nasional.

Pada 2027, dia mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki sebanyak 20 daftar kerja yang dibagi ke dalam enam program.

Menurut dia, TNI sebagai alat pertahanan harus siap menghadapi dinamika tugas untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara.

Sejumlah contoh tugas yang harus dihadapi TNI antara lain soal dinamika konflik di Papua, hingga wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, kini TNI juga perlu mendukung pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi, sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemenhan untuk 2027 sebesar Rp139 itu menurun dibandingkan anggaran yang disetujui untuk tahun 2026 sebesar Rp187 triliun.

Setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut dia, Kemenhan merasa perlu adanya tambahan.

"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Utut.

(Antara)