Menteri Australia Desak Kepulauan Solomon Tidak Teken Pakta Keamanan dengan China

16 April 2022

Kepulauan Solomon di Pasifik (image : GoogleMaps)

SYDNEY - Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia , Zed Seselja, bertemu dengan pemimpin Kepulauan Solomon pada Rabu (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, Seselja meminta Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian keamanan yang diusulkan antara negara kepulauan Pasifik itu dengan China. 

"Kami telah meminta Kepulauan Solomon dengan hormat untuk mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian dan berkonsultasi dengan keluarga Pasifik dalam semangat keterbukaan dan transparansi regional, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kami," kata Seselja, seperti dikutip dari Reuters. 

Pernyataan ini dilontarkan Seselja setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare dan menteri lainnya. Seselja mengunjungi Honiara dengan dukungan dari Partai Buruh oposisi utama Australia. 

Pejabat dari China dan Kepulauan Solomon telah menyepakati, tetapi belum menandatangani pakta keamanan yang dikritik Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan beberapa pulau tetangga Pasifik karena dianggap akan merusak stabilitas regional. 

Australia sendiri adalah mitra pembangunan utama Kepulauan Solomon dan akan mengalokasikan USD119 juta untuk mendukung tahun ini, Seselja menambahkan. 

"Kami menyambut baik pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Sogavare bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan Kepulauan Solomon, dan komitmennya bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk pangkalan militer atau institusi militer kekuatan asing lainnya," lanjutnya. 

Pakta Keamanan Kontroversial Pada hari Selasa, sebuah memo bocor dan muncul di media sosial yang menunjukkan bahwa pemerintah China telah memberi tahu Kepulauan Solomon pada bulan Desember bahwa mereka ingin mengirim tim keamanan yang terdiri dari 10 polisi China dengan senjata, termasuk senapan sniper, senapan mesin, dan perangkat pendengar listrik untuk melindungi staf kedutaan di kerusuhan di Honiara pada bulan November. 

Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa tidak ada senjata China yang masuk ke negara itu, selain pengiriman senjata replika yang digunakan oleh petugas pelatihan polisi China. 

“Permintaan Kedutaan China pada Desember "ditahan" karena pemerintah terus memantau situasi keamanan setelah kerusuhan November melihat gedung-gedung dibakar,” kata pernyataan dari kantor Sogavare. 

"Itu adalah babak gelap dalam sejarah Kepulauan Solomon di mana Pasukan Polisi setempat kewalahan selama periode kerusuhan dan sebagai Negara kami tidak dalam posisi untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel diplomatik residen khususnya diplomat Republik Rakyat Tiongkok," lanjut pernyataan itu. 

Polisi Australia dikirim ke Kepulauan Solomon setelah kerusuhan, dan Seselja mengatakan mereka telah berhasil memulihkan ketenangan, bertindak di bawah arahan Kepolisian Kepulauan Kerajaan Solomon. 

Draf terpisah dari pakta keamanan dengan China bulan lalu menunjukkan bahwa itu akan memungkinkan polisi dan perwira militer China untuk melindungi perusahaan dan infrastruktur, dan memungkinkan kapal Angkatan Laut untuk mengisi kembali di Honiara. 

Canberra khawatir perjanjian keamanan, yang tidak dipublikasikan, bisa menjadi langkah menuju kehadiran militer China dalam jarak kurang dari 2.000 km dari Australia.

(SindoNews)