31 Desember 2025

Bintang 2025: PT PAL dan Kaharuddin Djenot

31 Desember 2025

Fregat Merah Putih dan KSOT (kapal selam otonom tempur) (photo: FMI)

Berita terbaik sepanjang tahun 2025 adalah ini: PT PAL dengan dirutnya, Kaharuddin Djenot. Itulah ''Bintang 2025''. Anda bisa punya bintang sendiri. Silakan pilih.

Perusahaan pembuat kapal perang itu berubah drastis: bukan hanya kinerja perusahaannya, juga artinya bagi Indonesia.

Lokasi perusahaan itu di dekat pangkalan TNI-AL, Ujung, Perak, Surabaya. Saat Kaharuddin menerima amanah sebagai dirut baru, PT PAL dalam kondisi Kol 5 (kolektibilitas 5). Artinya: macet. Sudah waktunya dinyatakan pailit, dilelang, dan dilikuidasi. PT PAL sudah lama tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank dan pihak ketiga lainnya.

Hanya dalam tiga tahun keuangan PT PAL bisa kembali sehat. Bukan saja sembuh tapi sudah bisa lari cepat.

Dibanding zaman paling sehatnya dulu pun sudah lebih baik 10 kali lipatnya. PT PAL pernah sehat, lalu sakit kronis yang amat akut –saya pun tidak mampu menyehatkannya.

Loading torpedo ke KSOT (photo: Kemhan)

Baru-baru ini saya meninjau PT PAL –sebelum Natalan ke Sidikalang, Sumut. Saya bertemu Dirut Kaharuddin Djenot. Saya ingin tahu apakah yang dikatakan Kaharuddin empat tahun lalu berhasil diwujudkan. Waktu itu saya ajak Kaharuddin podcast. Ia mengungkapkan begitu banyak rencana kerja. Sangat muluk. Ambisius.

Ternyata semua yang ia katakan terlaksana. Bahkan jauh lebih maju. Ia seperti menyulap rongsokan PT PAL menjadi emas. Itu karena ia bukan dirut biasa. Ia dirut perusahaan kapal yang punya keahlian mendesain kapal. Kapal apa saja. Termasuk kapal perang. Bahkan mahkotanya kapal perang: kapal selam.

Ibarat petani ia bisa mencangkul, membajak, menyemai benih, menanam, memanen, menggilingnya jadi beras, memasaknya jadi nasi, sekaligus mampu menjual nasi itu.

Menuju produksi 30 kapal selam tanpa awak
Kalau yang ia buat kapal selam konvensional mungkin tidak tercipta sejarah baru. Yang ia buat di PT PAL adalah kapal selam era baru: kapal selam tanpa awak atau kapal selam autonomous (KSOT). Biaya produksinya pun menjadi sangat murah. Biaya membuat satu kapal selam konvensional bisa untuk memproduksi 30 kapal selam tanpa awak made in Kaharuddin.

KSOT dalam kondisi menyelam (image: Medef)

Tahun depan, dimulai lusa, PT PAL akan memproduksi 30 kapal selam tanpa awak. Produk pertamanya sudah selesai diuji coba Oktober lalu. Sukses. Termasuk ketika meluncurkan senjata torpedo ke sasaran tembak di bawah permukaan air.

Bayangkan: tiba-tiba saja Indonesia punya 30 kapal selam. Siapa yang mengira. Negara konsumen ini bisa menjadi produsen.

Dengan 30 kapal selam praktis semua ''pintu masuk'' perairan Indonesia bisa dijaga oleh kapal selam bertorpedo.

Di produk pertama yang saya lihat itu, satu kapal selam membawa empat torpedo. Dua di kanan, dua di kiri. Di produksi selanjutnya, satu kapal selam bisa membawa delapan torpedo. Torpedonya pun buatan PAL sendiri.

KSOT nomor 003 (photo: IKMI)

Kapal selam tanpa awak itu bisa diparkir di bawah laut berbulan-bulan. Tanpa perlu mengapung. Tidak perlu takut kehabisan oksigen. Atau kehabisan bahan pangan. Tidak ada manusia di dalamnya. Mata dan telinga di kapal itu semuanya artificial intelligence.

Tenaga di kapal itu mengandalkan baterai. Tidak perlu takut low bat. Kalau isi baterainya berkurang bisa di-charging di bawah laut. Charging terjadi otomatis setiap saat diperlukan.

Di bagian bawah kapal selam dilengkapi turbin. Penggerak turbinnya alami: arus bawah laut. Arus air laut itulah yang memutar turbin. Turbin yang memutar membuat generator memutar: menghasilkan listrik –dipakai charging baterai kapal selam tanpa awak.

Tiba-tiba saja Indonesia menjadi negara produsen kapal selam. Secara masif pula. Tiba-tiba saja kapal selam model lama tidak begitu relevan lagi. Negara-negara yang tidak kaya pun akan bisa membeli kapal selam. Indonesia langsung bisa menjadi eksporter kapal selam.

Fregat Merah Putih KRI Balaputradewa 322 (photo: FMI)

Menuju produksi 100 blok kapal perbulan
Kini seluruh galangan kapal yang ada di PT PAL sedang diperbarui. Kapasitasnya dinaikkan. Kalau dulu sebulan hanya bisa membuat 15 blok, kini sudah bisa 40 blok. Tahun 2027 meningkat menjadi 100 blok/bulan.

Kalau itu terwujud, kata Kaharuddin, PT PAL sudah setara dengan galangan kapal terbesar milik Jepang –tempat Kaharuddin memperoleh gelar S-1, S2, dan S-3 di bidang perkapalan.

Anda sudah tahu: pembuatan kapal itu dilakukan per blok. Dikerjakannya di atas tanah. Setelah semua blok selesai dibuat, barulah disambung-sambung menjadi satu kapal. Satu kapal kecil terdiri dari 20 blok. Kapal besar, kelas Panamax (bisa melewati terusan Panama), terdiri dari sekitar 110 blok.

Fregat Merah Putih KRI Balaputradewa 322 (photo: FMI)

Rencana PAL selanjutnya: seluruh galangan kapal milik BUMN digabung ke dalam PT PAL. Bahkan PAL berencana menggandeng seluruh galangan kapal swasta di Indonesia. Mereka akan menjadi satu koordinasi: Indonesia Maritime Incorporated.

Pasar kapal Indonesia sangat besar. Selama ini lebih banyak impor. Kalau semua kapal yang diperlukan Indonesia buatan Indonesia maka industri maritim akan hidup –BUMN maupun swastanya.

Diam-diam saya bersyukur Kaharuddin Djenot batal jadi pimpinan Danantara. Ia sudah pernah di-SK-kan menjadi CEO Danantara. Tapi batal sebelum dilantik.

"Bolehkah saya bersyukur seperti itu –meskipun Anda sendiri mungkin sempat kecewa?"

"Boleh," katanya lantas tersenyum. Saya sulit memaknai senyumannya itu.(Dahlan Iskan)

58 komentar:

  1. WOIII....BESOK 2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
    ----------------
    5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA

    BalasHapus
  2. WOIII....BESOK 2026
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    Status proyek tersebut di tahun 2025:
    New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
    Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
    Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
    The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
    Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
    Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
    -----------
    Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
    Narasinya adalah:
    Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
    Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
    Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
    Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

    BalasHapus
  3. LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
    Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
    Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
    Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
    BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
    Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
    Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
    Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
    Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
    Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
    Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
    5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
    Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
    RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
    Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS


    BalasHapus
  4. Bintang 2025 di DS : gempur dan mmw, setiap komennya sungguh menghibur

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  5. Bintang 2025 di MALONDESH : KONDOM UNISEX GEN 6 STEALTH

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  6. Terima kasih pak kaharuddindjenot , bravo PT PAL

    BalasHapus
  7. Berita tentang sistem pertahanan udara jarak menengah buk dari Belarusia segera di up

    BalasHapus
  8. BINTANG NGEPRANK.... kapal selam cute yang tak jelas hanya Kelajuan 8 knot.... dan kapal yang konon sudah dipasang VLS MIDLAS DUMMY... 🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ngeprank itu ketika maharaja lele nggk cecah air

      Hapus
    2. WOIII....BESOK 2026
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      Status proyek tersebut di tahun 2025:
      New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
      Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
      Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
      The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
      Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
      Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
      -----------
      Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
      Narasinya adalah:
      Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
      Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
      Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
      Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

      Hapus
    3. LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
      LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
      Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
      Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
      Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
      Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
      BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
      Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
      Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
      Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
      Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
      Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
      Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
      5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
      Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
      RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
      Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS

      Hapus
    4. MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
      JOHOR PILIH MERDEKA
      SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
      ------------------
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ------------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      ------------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
      • UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
      PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
      • PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
  9. 322.....Finishing biasanya lama.....
    Tapi berkaca dari pola belanja aluts pemerintah . seperti nya akan di kejar2 inii PAL nya 😂 ...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pemerintah : " buruan PAL...harus cepat dan akurat kerjanya.... jangan sperti Malaydesh ... buat kapal butut aja ampe 15 tahun "
      🤣🤣🤣😭😭

      Hapus
    2. Besok malaydesh pecahkan rekor.... jadi 16 th ...mereka buat kapal kecil seperti buat kapal induk... luaaamaaaa
      🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
    3. Masalah pengerjaan, PT PAL biasanya on time. Kalau tidak sanggup, waktu parah2nya juga masih bisa bilang tidak sanggup. SIGMA 9113 akhirnya semua buatan Belanda walaupun harusnya dua buatan PT PAL.

      Hapus
  10. Kesian.... Hingga kini di tunggu foto jelas VLS MIDLAS nya..... Tapi tiada satu GORILLA pun yang dapat tunjuk bukti yang konon VSL MIDLAS nya itu real... 🤣🤣🤣🤣

    Semua tahu yang VLS MIDLAS nya FAKE... 🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. WOIII....BESOK 2026
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      Status proyek tersebut di tahun 2025:
      New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
      Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
      Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
      The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
      Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
      Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
      -----------
      Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
      Narasinya adalah:
      Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
      Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
      Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
      Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

      Hapus
    2. MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
      JOHOR PILIH MERDEKA
      SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
      ------------------
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ------------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    3. WOIII....2026
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
      Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
      In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
      The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
      Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
      The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
      The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
      The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
      ----------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA

      Hapus
    4. WOIII....2026
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      Status proyek tersebut di tahun 2025:
      New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
      Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
      Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
      The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
      Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
      Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
      -----------
      Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
      Narasinya adalah:
      Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
      Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
      Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
      Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

      Hapus
  11. Ehhh... Ada GORILLA yang tak tahu lagi ke yang LCS sudah siap dipasang senjata..?

    Yang pasti SENJATANYA LCS REAL bukan FAKE seperti VLS MIDLAS.... 🤣🤣🤣🤣


    https://m.youtube.com/shorts/RHCIx2xKxuY

    BalasHapus
    Balasan
    1. WOIII....BESOK 2026
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
      Status proyek tersebut di tahun 2025:
      New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
      Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
      Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
      The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
      Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
      Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
      -----------
      Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
      Narasinya adalah:
      Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
      Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
      Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
      Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

      Hapus
    2. Ta'i kucing! Negara tipu tipu😜😛🤪

      Hapus
    3. Ta'i kucing! Negara tipu tipu😜😛🤪

      Hapus
    4. LEMAH =
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      --------------
      Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer Malaydesh, diperbarui hingga tahun 2025:
      1. Sumber Media Berita Internasional
      Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaydesh (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
      CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja Malaydesh (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
      SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
      --------------
      2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
      Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
      New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik Malaydesh, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
      ISIS Malaydesh: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer Malaydesh hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.
      --------------
      3. Masalah Utama yang Disorot dalam Laporan 2025:
      Skandal Korupsi Baru: Penyelidikan MACC pada akhir 2025 melibatkan perwira tinggi militer yang diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor pertahanan.
      Ketergantungan pada Impor: Laporan pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada penyedia teknologi asing menciptakan kerentanan rantai pasok dan biaya tinggi.
      Kegagalan Pengiriman Aset (LCS): Proyek Littoral Combat Ship (LCS) tetap menjadi simbol kegagalan karena keterlambatan pengerjaan pipa dan kabel, mencapai hanya sekitar 73% penyelesaian pada pertengahan 2025.
      Intervensi Perantara: Penggunaan "orang tengah" atau agen yang menambah komisi tidak perlu, sering kali dibenarkan dengan dalih "keamanan nasional" untuk menghindari transparansi.

      Hapus
    5. KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
  12. KAPAL RONGSOK MALONDESH MAU DIPASANG SENJATA SEGALA BERENANG SAJA TAK BISA....BIKIN KETAWA KAWASAN 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    KOCAK WOY 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  13. WOIII....BESOK 2026
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
    Status proyek tersebut di tahun 2025:
    New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
    Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
    Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
    The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
    Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
    Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
    -----------
    Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
    Narasinya adalah:
    Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
    Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
    Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
    Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026

    BalasHapus
  14. WOIII....BESOK 2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
    ----------------
    5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT I

    BalasHapus
  15. Pak Jenot diangkat menjadi dirut PT Pal oleh pak Prabowo tahun 2021 sewaktu menjadi menhan.
    Tahun 2026: 30 ksot, launching 3 kapal perang besar, punya pinoy, UAE dan fmp 2, cmiiw.
    Ksot: Endurance 200 hari, 20 knot max speed, 350 m depth, 6000+ nm range, 8 torpedo, AI, iff, moas, prems. Mantap 😎🤗

    https://x.com/i/status/2005875058640814106

    BalasHapus
  16. Balasan
    1. Ya iyalah..menangisss Kat jamban purrr..😁😁😁

      Hapus
  17. Malaydesh... pecah rekor dunia.... besok 16 tahun buat 1 kapal pun tak jadi.... kasiaaaann.....🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  18. Mantap Indonesia tak harus nunggu bertahun tahun bina kapal sais besar, tak harus salah potong , engginer Indonesia Haibat luar biasa

    BalasHapus
    Balasan
    1. 🇲🇨🇲🇨🇲🇨👍👍👍💪💪💪

      Hapus
  19. WOIII....BESOK 2026 (16 TAHUN MANGKRAK)
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
    ----------------
    5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT I

    BalasHapus
  20. Terima Kasih yang sebesar-besarnya buat bang Kahar. Jayalah dan mendunialah industri maritim Indonesia

    BalasHapus
  21. PELATIHAN =
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
    Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
    --------------
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
    Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
    İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
    Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
    İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
    Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
    KHAN Füzesinin Özellikleri:
    Menzil: Azami 280 kilometre.
    Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
    Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
    Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
    --------------
    TRISULA ADS
    TRISULA ADS
    TRISULA ADS
    Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
    Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
    1. Varian Sistem Trisula
    Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
    Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
    Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
    2. Kemampuan Operasional
    Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
    Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
    Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
    3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
    Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
    Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
    Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.

    BalasHapus
  22. Dirut lunas lebih hebat. Order 6 dibuatnya 5 😁😁😁😁

    BalasHapus
  23. Dirut lunas lebih hebat. Order 6 dibuatnya 5 😁😁😁😁

    BalasHapus
  24. 👈Bintang 2025 Malondesh👈
    Profesor gila beruk betina malondesh
    🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  25. 20 tahun buat kapal MAHARONGSOKLELA HALIMUNAN, PHOBIA BERENANG 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  26. 2025 pasukan kaisar romawi pun blajar kapal ke seblah, percaya gak yaa haha!😬🤥😬

    BalasHapus
  27. LCS Malaysia:
    Uangnya sudah combat proven, kapalnya masih paper qualified.
    Bertahun-tahun dibahas, tapi yang paling konsisten cuma alasan keterlambatan.🤣

    Fregat Merah Putih:
    Kapalnya sudah berdiri, sistemnya disiapkan bertahap.
    Tidak pamer senjata dulu, tapi platformnya nyata. 🤫

    BalasHapus
  28. VLS dummy di FMP itu keputusan teknis, bukan kegagalan. Platform Frigat Merah Putih dibangun growth-ready: struktur, ruang, dan CMS sudah disiapkan. Sensor, CMS divalidasi dulu, senjata dipasang bertahap sesuai anggaran, jadwal integrasi, dan pilihan misil. Lebih cerdas bangun fondasi matang daripada buru-buru pasang senjata tapi tak optimal.

    Yang patut diapresiasi: anak bangsa sudah mampu membangun frigat modern dengan standar tinggi. Senjata bisa menyusul, kapabilitas industri sudah terbukti. ☺️

    BalasHapus
  29. WOIII....2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
    ----------------
    5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT I

    BalasHapus
  30. Belum apa apa sudah MENIPU VLS MIDLAS..ketahuan DUMMY guys....

    BIar miskin JANGAN menipu ya GORILLA....HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. WOIII....2026
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
      Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
      In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
      The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
      Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
      The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
      The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
      The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
      ----------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT I

      Hapus
    2. PELATIHAN =
      BUK AIR DEFENSE
      BUK AIR DEFENSE
      BUK AIR DEFENSE
      Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
      Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
      --------------
      KHAN BALISTIK
      KHAN BALISTIK
      KHAN BALISTIK
      Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
      Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
      İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
      Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
      İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
      Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
      KHAN Füzesinin Özellikleri:
      Menzil: Azami 280 kilometre.
      Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
      Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
      Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
      --------------
      TRISULA ADS
      TRISULA ADS
      TRISULA ADS
      Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
      Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
      1. Varian Sistem Trisula
      Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
      Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
      Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
      2. Kemampuan Operasional
      Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
      Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
      Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
      3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
      Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
      Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
      Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.

      Hapus
    3. POLANDIA ANGGOTA NATO =
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      --------------
      Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
      --------------
      Defence Express (29 Desember 2025):
      "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
      Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
      --------------
      Militarnyi (30 Desember 2025):
      "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
      Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
      --------------
      Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
      "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
      Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
      --------------
      POLANDIA ANGGOTA NATO =
      FA50PL = NO AMRAAMs
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
      Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
      Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
      Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
      --------------
      Poin Penting dari Laporan Tersebut:
      Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
      Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
      Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

      Hapus
  31. POLANDIA ANGGOTA NATO =
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    --------------
    Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
    --------------
    Defence Express (29 Desember 2025):
    "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
    Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
    --------------
    Militarnyi (30 Desember 2025):
    "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
    Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
    --------------
    Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
    "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
    Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
    --------------
    POLANDIA ANGGOTA NATO =
    FA50PL = NO AMRAAMs
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
    Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
    Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
    Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
    --------------
    Poin Penting dari Laporan Tersebut:
    Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
    Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
    Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

    BalasHapus
  32. LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
    Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
    Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
    Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
    BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
    Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
    Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
    Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
    Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
    Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
    Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
    5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
    Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
    RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
    Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS


    BalasHapus