Ilustrasi operasional Henriksen HEMLIS (image: Henriksen)
Sistem ini dirancang untuk operasi berawak dan tak berawak dan dapat diskalakan untuk digunakan di perairan terbatas atau sebagai bagian dari operasi gugus tugas yang lebih besar. Sistem ini menggunakan teknik penyapuan pengaruh untuk membersihkan ranjau laut dengan aman sambil mengurangi risiko bagi awak dan anjungan. HEMLIS juga telah dipasang pada kapal penyapu ranjau kelas Alta Angkatan Laut Kerajaan Norwegia.
Perusahaan Norwegia H. Henriksen telah mengumumkan akan memasok sistem Henriksen Multi Lightweight Influence Sweep (HEMLIS) ke Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), menandai penjualan komersial pertama sistem tersebut di luar Eropa.
Menurut perusahaan, beberapa sistem HEMLIS akan dikirim dan diintegrasikan pada kapal permukaan tak berawak (USV) yang dipasok oleh perusahaan Prancis Exail (sebelumnya dikenal sebagai ECA Group). Pengiriman ke Angkatan Laut Indonesia akan ditangani oleh PT Agrapana Nugraha Katara, yang merupakan mitra lokal yang dikenal dari pembuat kapal Jerman Abeking & Rasmussen.
H. Henriksen menyatakan bahwa HEMLIS akan menambah kemampuan penyapu ranjau tak berawak modern dan modular ke dalam perlengkapan penanggulangan ranjau/mine countermeasures (MCM) yang sudah ada di Angkatan Laut Indonesia.
Henriksen HEMLIS dan USV Exail Inspector 90 (image: Henriksen)
Dalam pernyataannya, Henriksen menggunakan citra yang menyerupai USV Inspector 90 milik Exail. Hal ini sejalan dengan pengumuman Exail sendiri pada Juni 2025 bahwa mereka telah mendapatkan kontrak untuk menyediakan empat USV Inspector 90 kepada Angkatan Laut Indonesia, bersama dengan sistem Identifikasi dan Pembuangan Ranjau Seascan dan K-Ster.
Sistem-sistem ini akan dikerahkan dari kapal penanggulangan ranjau laut/mine countermeasures vessels (MCMV) sepanjang 62 meter, KRI Pulau Fani (731) dan KRI Pulau Fanildo (732), keduanya dibangun oleh Abeking & Rasmussen dan diserahkan kepada Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2023.
Naval News sebelumnya melaporkan bahwa meskipun Abeking & Rasmussen mengusulkan USV tipe Small Waterplane Area Twin Hull (SWATH) untuk melengkapi kedua MCMV tersebut, Inspector 90 milik Exail akhirnya dipilih karena lebih sesuai dengan persyaratan Angkatan Laut Indonesia.
Perlu dicatat, K-Ster sudah digunakan oleh beberapa angkatan laut, termasuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Angkatan Laut Republik Singapura (RSN), dan Angkatan Laut Lituania. Pekan lalu, Exail juga mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan kontrak besar senilai €40 juta dari Badan Dukungan dan Pengadaan NATO untuk memasok beberapa ratus sistem K-Ster.



CUMA PROFESOR MALONDESH "TIPE C" YANG WARAS DAN SEHAT, SEDANGKAN "TIPE M" SEMUA BOTOL DAN TAK WARAS 😆😆😆😆😆😆😆
BalasHapusPROFESOR MALONDESH YG WARAS MINTA NEGARA ASEAN CONTOH INDONESIA !!!!
https://youtu.be/lx1TzDU41EM
2026 PMX dipecat dr ketua Asean om haha!😂😂😂
Hapuskarna gagal damaikan Thailan & Kamboja...
Lgs Diganti Presiden dr Utara...anggota tim Elit Shopping haha!👍🤗👍
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
BalasHapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
• Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
• Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
• Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
• Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
• Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
• Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
• Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
• Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
• Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
• Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
BalasHapus-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... 😎😎🇲🇾🇲🇾
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....😎😎😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Lucu yaa kalau komen Kami Jalan Terus dan Gak peduli Orang lain Komen... yaa logika nya yaa harus jalan terus khan kapal2 dia...Indonesia cuma komen kapal bosok 14 tahun harga mahal technologi Jadul jadi nggak ada yg dibanggakan..🤡🤡🤡🇲🇾
HapusINDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
Gilanya.... RUPIAH SUDAH CECAH Rp16.900 guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Lesu di Pasar Offshore, Sentuh Rp16.930/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96550/rupiah-lesu-di-pasar-offshore-sentuh-rp16-930-us
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
HapusDEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
SEJAK 1998, DEFISIT MALAYDESH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI HASIL DARI:
Hapus1. Penggunaan kebijakan fiskal ekspansif (defisit belanja) sebagai alat utama untuk menstabilkan ekonomi selama krisis (1998, 2009, 2020).
2. Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional yang terus menerus, di mana pinjaman digunakan untuk mendanai belanja pembangunan.
3. Penurunan pendapatan pemerintah selama periode perlambatan ekonomi, seperti penurunan harga komoditas global atau dampak pandemi.
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
Kesiyan lihat beruk jd gila. Yg dibahas apa yg diomong beruk apa. Setress efek lama tak shoping. Ha ha ha ha 😁😁😁😁😁
BalasHapusSekarang mereka jadi keledai Malaya om AS 😅😅😅
HapusAlhamdulillah asset baru lagi 👍👍
BalasHapusKeledai Malaya pasti makin pannnaaaassss 😄😄
BalasHapus70%-3, 8% di pelupuk mata tak tampak, 40%-2, 9% di seberang lautan tampak.. 😜
BalasHapusHal ini sejalan dengan pengumuman Exail sendiri pada Juni 2025 bahwa mereka telah mendapatkan kontrak untuk menyediakan empat USV Inspector 90 kepada Angkatan Laut Indonesia, bersama dengan sistem Identifikasi dan Pembuangan Ranjau Seascan dan K-Ster.
BalasHapus--------
Asoyyy kita join SHOPPING KSTEER haha!🤑😉🤑
Aset Premium Mahal, negri🎰kasino genting takkan perna punyak haha!😋😬😋
apa ituw dolar? kita anggota Genk BRICS malah lepas dolar hore haha!😉👍😉
BalasHapuslha kl, hanyala boneka...ringgit naik pun tak mampu shopping aset premium, apa sebab? UTANG uda kebanyakan
61.000 orang kaya kaburrr buang paspor M, aset pindah negara, paling banyak ke Sing mantan propinsi haha!😝😝😝
Kahsiyan 2026 PMX dikudeta dr ketua asean, karna gagal damaikan Thai & Kamboja haha!😆😜😆
BalasHapusYDPA NGAMUK🔥sebut ekonomi kl LeMaH tak perna Surplus sedjak 1998...tarik Utang teruszz haha!😵💫😤😵💫
Bangga Ringgit Naik !!!
BalasHapusTapi beruk malondesh tak terbeli BERAS.
nangis minta beras ke INDONESIA
🤣🤣🤣🤣🤣
Ringgit naik, harga beras baik...laaa apa gunanya, tetap kita jajah om haha!😂😉😂
Hapuskita mah SHOPPING SOPING NON-$TOP
BalasHapusbulan januari 2026 datang,
✅️Rafale otewe
✅️maung
✅️m3cs
✅️VBAT
Dlm pengiriman
✅️ITBM 600 BORA KHAN OTEWE
tes akhir
✅️Atlas tes seblom kirim
✅️PPA 2 tes laut
sementara negri🎰kasino genting, super kahsiyan awal 2026 sepiiii shopping, malah rame tipu songlap haha!🤥👻🤥
last last 33 hornet kensel haha!🤣😂🤣
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,9%
-
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
Gilanya.... RUPIAH SUDAH CECAH Rp16.900 guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Lesu di Pasar Offshore, Sentuh Rp16.930/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96550/rupiah-lesu-di-pasar-offshore-sentuh-rp16-930-us
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
MALAYDESH has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
Public DEBT
• Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
• Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
• Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
Household DEBT
• Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
• DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYDESH households has been increasing since 2000.
• Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
Other factors
• External DEBT: MALAYDESH 's external DEBT is also a concern.
Export vulnerability: MALAYDESH 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025)
Hapus• 1997: Malaydesh mencatat surplus anggaran sebesar 2,4% dari PDB, tahun terakhir sebelum defisit dimulai.
• 1998: Krisis ekonomi Asia menyebabkan Malaydesh mulai mengalami defisit fiskal.
• 1998–2008: Defisit berkisar antara -3% hingga -5% dari PDB, dengan fluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik.
• 2009: Defisit mencapai titik terendah sebesar -6,7% dari PDB akibat krisis keuangan global.
• 2010–2019: Pemerintah berupaya mengurangi defisit, namun tetap berada di kisaran -3% hingga -5%.
• 2020–2021: Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi fiskal, dengan defisit meningkat karena stimulus ekonomi dan penurunan pendapatan negara.
• 2024: Defisit tercatat sebesar -4,1% dari PDB.
• 2025 (proyeksi):
o Pemerintah menargetkan defisit sebesar -3,8%, namun diperkirakan hanya mampu menurunkannya ke -4,0%.
o Penurunan ini didorong oleh peningkatan efisiensi pajak dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin.
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
HapusDEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
Guys RUPIAH MENUJU ke Rp17. 000 Setiap 1 USD..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
HapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
• Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
• Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
• Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
• Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
• Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
• Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
• Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
• Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
• Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
• Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
PASWORD 2026 = YE YE
HapusYE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.
PASWORD 2026 = YE YE
HapusYE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
HapusHIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
MALAYDESH UP TO =
HapusDEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
------------------
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
BalasHapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
• Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
• Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
• Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
• Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
• Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
• Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
• Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
• Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
• Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
• Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
• Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
Gilanya.... RUPIAH SUDAH CECAH Rp16.900 guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Lesu di Pasar Offshore, Sentuh Rp16.930/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96550/rupiah-lesu-di-pasar-offshore-sentuh-rp16-930-us
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
dikita NO DOLAR NO PROBLEM, Makloum anggota BRICS & G20
BalasHapussedangkan kl, bahhh..NO DOLAR 61.000 orang Eksodus KL-EXIT buang paspor tipe M haha!🍌👻🍌
Lancaaar SHOPPING SOPING NON-$TOP
BalasHapusbulan januari 2026 datang,
✅️Rafale otewe
✅️maung
✅️m3cs
✅️VBAT
Dlm pengiriman
✅️ITBM 600 BORA KHAN OTEWE
tes akhir
✅️Atlas tes seblom kirim
✅️PPA 2 tes laut
sementara negri🎰kasino genting, super kahsiyan awal 2026 sepiiii shopping, malah rame tipu songlap haha!🤥👻🤥
last last 33 hornet kensel haha!🤣😂🤣
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
seblah SEWA HELI aja tak ada yg percaya haha!🤣🤥🤣
BalasHapusmasa mao shopping..tausee yeee
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
BalasHapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
---------------
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
------------------
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
MALAYDESH UP TO =
BalasHapusDEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
------------------
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
Maung mv3.. wokeh 😘
BalasHapushttps://x.com/i/status/2011785049012912299
Paket 200 heli udah mulai tiba.. 🤗
BalasHapushttps://x.com/i/status/2011992148716204273
https://x.com/i/status/2011934918620954954
HapusTIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
BalasHapusTIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
BalasHapusTIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
FAKTOR PENYEBAB UTAMA
BalasHapusDEFISIT ANGGARAN BERKELANJUTAN: penyebab utama kenaikan utang adalah pengeluaran pemerintah yang melebihi penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya, yang telah berlangsung sejak krisis keuangan asia.
pengelolaan keuangan yang kurang bijak: pengelolaan utang yang disoroti oleh pemerintahan baru pada tahun 2018 mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen fiskal di masa lalu.
krisis pensiun dan utang rumah tangga: banyak warga malaydesh yang tidak memiliki simpanan pensiun yang cukup dan terbebani oleh cicilan utang, menciptakan krisis pensiun yang juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
secara keseluruhan, masalah utang malaydesh telah menjadi tantangan ekonomi yang kronis sejak awal tahun 2000-an
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
BUKTI MATAWANG TAK LAKU.... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusRupiah Lesu di Pasar Offshore, Sentuh Rp16.930/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96550/rupiah-lesu-di-pasar-offshore-sentuh-rp16-930-us
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FAKTOR PENYEBAB UTAMA
HapusDEFISIT ANGGARAN BERKELANJUTAN: penyebab utama kenaikan utang adalah pengeluaran pemerintah yang melebihi penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya, yang telah berlangsung sejak krisis keuangan asia.
pengelolaan keuangan yang kurang bijak: pengelolaan utang yang disoroti oleh pemerintahan baru pada tahun 2018 mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen fiskal di masa lalu.
krisis pensiun dan utang rumah tangga: banyak warga malaydesh yang tidak memiliki simpanan pensiun yang cukup dan terbebani oleh cicilan utang, menciptakan krisis pensiun yang juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
secara keseluruhan, masalah utang malaydesh telah menjadi tantangan ekonomi yang kronis sejak awal tahun 2000-an
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
HapusPRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
Hapus1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
Hapus1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
HapusFOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
HapusFenomena "utang bayar utang" di Malaydesh, dalam konteks pengelolaan utang pemerintah, lebih tepat dijelaskan sebagai strategi pengelolaan utang yang umum disebut refinansiasi (pembiayaan kembali). Refinansiasi utang adalah tindakan mengambil pinjaman baru (menerbitkan obligasi atau surat utang baru) untuk melunasi utang yang sudah ada yang akan jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mengelola profil jatuh tempo utang dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, bukan sekadar menunda masalah
--------------
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
BalasHapusFenomena "utang bayar utang" di Malaydesh, dalam konteks pengelolaan utang pemerintah, lebih tepat dijelaskan sebagai strategi pengelolaan utang yang umum disebut refinansiasi (pembiayaan kembali). Refinansiasi utang adalah tindakan mengambil pinjaman baru (menerbitkan obligasi atau surat utang baru) untuk melunasi utang yang sudah ada yang akan jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mengelola profil jatuh tempo utang dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, bukan sekadar menunda masalah
--------------
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
BalasHapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
tukang SEWA NGAMUK🔥 haha!😝😤😝
BalasHapusKita donk Rafale semakin hampirrrr haha!👍🤑👍
Tapi ini paling MEMALUKAN INDIANESIA... 🤣🤣🤣
BalasHapusIndonesia will no longer receive the 5th KF-21 prototype due to renegotiated terms with Korea's DAPA.
https://www.facebook.com/KoreaDefenseBlog/posts/indonesia-will-no-longer-receive-the-5th-kf-21-prototype-aircraft-as-a-result-of/1205875561728135/
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
HapusDATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
--------------
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
HapusDATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
--------------
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
HapusIQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
HapusIQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
2025
Hapus2024
2023
IQ BOTOL KLAIM SPH = ZONK
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
Manakala MALAYDESH...... Alhamdulilah SHOPING terusss......
Tentera Darat Malaydesh Akan Mendapatkan SPH 155 mm Tahun Depan
---
GEMPURWIRA14 Maret 2024 pukul 11.36
Sekarang hanya ada 1 pilihan saja SPH yang di sebut bakal dipilih.... CAESAR atau EVA.... Horeyyy
---
SPH = GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
---
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
Hapus5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
A400M
HapusPEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
---
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
-----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber
------------------
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusIntinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
Faktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Malaydesh .
Dampak dan risiko
• Risiko kredibilitas fiskal: Pelanggaran sementara dimungkinkan, tetapi agensi pemeringkat telah mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target konsolidasi dapat menekan peringkat, menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta.
• Biaya bunga lebih tinggi: Lingkungan suku bunga global yang ketat membuat beban bunga meningkat, mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja
-------------------
Bank Negara Malaydesh (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Malaydesh memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
🇲🇾 Hutang Isi Rumah Malaydesh : Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Malaydesh mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Malaydesh berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
📊 Hutang Kerajaan Malaydesh : Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Malaydesh 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Malaydesh berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
🧮 Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
Hapus1. Struktur Hutang & Jadual Pembayaran
• Hutang Berjangka: Sebahagian besar hutang kerajaan Malaydesh adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: MGS, GII) yang memiliki tempoh matang tertentu.
• Pembayaran Faedah Berkala: Faedah (kupon) dibayar secara berkala mengikut jadual, sementara pokok hutang hanya dibayar pada tarikh matang.
• Refinancing: Apabila hutang matang, kerajaan biasanya menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang lama — ini membuatkan pokok hutang jarang dibayar sekaligus, tetapi “digulung” ke hadapan.
2. Defisit Belanjawan yang Kronik
• Belanja Melebihi Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, Malaydesh mengalami defisit fiskal, bermakna pendapatan cukai dan hasil lain tidak cukup untuk menampung semua perbelanjaan.
• Keutamaan Operasi Negara: Dana yang ada digunakan untuk perkhidmatan awam, subsidi, pembangunan, dan pembayaran faedah — sehingga ruang untuk membayar pokok hutang secara besar-besaran menjadi terhad.
3. Mengelakkan Risiko Gagal Bayar (Default)
• Bayar Faedah = Kekalkan Kepercayaan Pasaran: Selagi faedah dibayar tepat waktu, pelabur melihat Malaydesh sebagai peminjam yang boleh dipercayai.
• Kesan Jika Gagal Bayar Faedah: Kegagalan membayar faedah akan segera menjejaskan penarafan kredit negara dan menaikkan kos pinjaman masa depan.
4. Beban Faedah yang Tinggi
• Pada 2023, Malaydesh membelanjakan sekitar RM46.1 bilion hanya untuk pembayaran hutang (termasuk faedah), iaitu kira-kira 16% daripada hasil kerajaan.
• Nisbah hutang kepada KDNK mencecah 65–80% bergantung kaedah pengiraan, menjadikan pembayaran faedah sebagai komponen besar dalam bajet tahunan
-------------------
Alasan Defisit Belanjawan Malaydesh yang Kronik
Malaydesh berdepan defisit belanjawan yang konsisten tinggi (kronik) disebabkan kombinasi faktor struktural dan kitaran ekonomi. Di bawah ini huraian terperinci punca-puncanya, disusuli ringkasan statistik defisit dari tahun ke tahun.
1. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan yang Terhad dan Volatil
• Pendapatan kerajaan banyak bergantung kepada hasil petroleum dan komoditi lain. Harga minyak mentah mudah turun naik, menjejaskan aliran tunai.
• Pelaksanaan Sales and Service Tax (SST) menggantikan Goods and Services Tax (GST) pada 2018 menyaksikan penurunan hasil cukai tidak langsung, meruncingkan jurang antara perbelanjaan dan pendapatan.
2. Beban Perbelanjaan Berulang yang Tinggi
• Subsidi: Kerajaan menanggung subsidi bahan api, elektrik dan air untuk menjaga kos sara hidup rakyat.
• Gaji dan elaun penjawat awam menyumbang sebahagian besar perbelanjaan berulang. Ini sukar dipotong disebabkan implikasi sosial dan politik.
3. Kos Servis Hutang Meningkat
• Hutang terkumpul membawa kepada beban faedah yang terus meningkat seTIAP TAHUN TIPU-TIPU.
• Setiap ringgit yang diperoleh daripada pinjaman baru sebahagiannya dibelanjakan untuk membayar faedah hutang sedia ada.
4. Pelaburan Infrastruktur Berskala Besar
• Projek mega seperti MRT, ECRL dan lebuh raya memerlukan peruntukan besar dalam jangka pendek.
• Manfaat jangka panjangnya tetap positif, tetapi kos permulaan terus melebihi pendapatan tahunan.
5. Langkah Rangsangan Ekonomi dan Pelepasan Fiskal
• Semasa krisis COVID-19, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan bernilai berpuluh bilion ringgit untuk membantu perniagaan dan rakyat.
• Pelepasan cukai dan bantuan tunai (contoh: Bantuan Prihatin Rakyat) menambah tekanan ke atas belanjawan.
6. Ketiadaan Peraturan Defisit yang Ketat
• Tiada rangka perundangan yang mengikat had defisit maksimum berkadar peratusan KDNK.
• Tekanan politik semasa pilihan raya sering mendorong kerajaan boros untuk meraih sokongan.
MY = HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
HapusSG = HUTANG > ASSET
TH = HUTANG > ASSET
PH = HUTANG > ASSET
VN = HUTANG > ASSET
ID = HUTANG > ASSET
============
HUTANG 1MDB =
TAS MEWAH
PROPERTI ELIT
KARYA SENI
JET PRIBADI
Dana 1MDB sebesar USD 4,5 miliar diselewengkan untuk membeli tas mewah, properti elit, karya seni, jet pribadi, dan bahkan mendanai film Hollywood. Ini menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar di dunia.
Berikut penjelasan detail tentang bagaimana dana dari 1Malaydesh Development Berhad (1MDB) digunakan secara ilegal:
💰 Total Dana yang Digelapkan
• Lebih dari USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73 triliun) dana investasi 1MDB diselewengkan oleh pejabat tinggi dan rekanan mereka.
👜 Barang Mewah yang Dibeli
• Tas mewah: Ribuan tas tangan merek Hermes, Chanel, dan lainnya dibeli oleh Rosmah Mansor (istri mantan PM Najib Razak). Salah satu penggeledahan menemukan lebih dari 500 tas Hermes.
• Perhiasan dan jam tangan: Termasuk berlian langka dan jam tangan merek Richard Mille dan Rolex.
• Pakaian dan aksesori desainer: Dibeli dari butik-butik mewah di Paris, New York, dan Dubai.
🏠 Properti dan Aset Lain
• Properti mewah:
o Apartemen di Manhattan dan penthouse di New York.
o Rumah mewah di Beverly Hills dan London.
• Jet pribadi: Termasuk pesawat Bombardier Global 5000.
• Yacht mewah: Seperti kapal Equanimity senilai USD 250 juta, yang kemudian disita oleh pemerintah Malaydesh.
🎬 Hiburan dan Film
• Pendanaan film Hollywood: Dana 1MDB digunakan untuk membiayai film The Wolf of Wall Street (2013) yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Produksi film ini dibiayai oleh Red Granite Pictures, perusahaan milik Riza Aziz, anak tiri Najib Razak.
🖼️ Karya Seni dan Koleksi
• Lukisan karya Van Gogh dan Monet dibeli sebagai investasi pribadi.
• Koleksi seni kontemporer bernilai jutaan dolar.
🔗 Tokoh yang Terlibat
• Najib Razak: Mantan Perdana Menteri Malaydesh, kini menjalani hukuman penjara.
• Jho Low: Finansial mastermind di balik skema pencucian uang, buron internasional.
• Riza Aziz: Anak tiri Najib, terlibat dalam pendanaan film dan pembelian aset.
🌍 Dampak Internasional
• Skandal ini melibatkan jaringan pencucian uang lintas negara: Swiss, AS, Singapura, dan UEA.
• Departemen Kehakiman AS menyita aset senilai lebih dari USD 1 miliar yang terkait dengan 1MDB
--------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
SG = HERMES > DRONE
HapusMY = HERMES > TAS 1MDB NAJIB
------
HUTANG 1MDB =
TAS MEWAH
PROPERTI ELIT
KARYA SENI
JET PRIBADI
Dana 1MDB sebesar USD 4,5 miliar diselewengkan untuk membeli tas mewah, properti elit, karya seni, jet pribadi, dan bahkan mendanai film Hollywood. Ini menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar di dunia.
Berikut penjelasan detail tentang bagaimana dana dari 1Malaydesh Development Berhad (1MDB) digunakan secara ilegal:
💰 Total Dana yang Digelapkan
• Lebih dari USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73 triliun) dana investasi 1MDB diselewengkan oleh pejabat tinggi dan rekanan mereka.
👜 Barang Mewah yang Dibeli
• Tas mewah: Ribuan tas tangan merek Hermes, Chanel, dan lainnya dibeli oleh Rosmah Mansor (istri mantan PM Najib Razak). Salah satu penggeledahan menemukan lebih dari 500 tas Hermes.
• Perhiasan dan jam tangan: Termasuk berlian langka dan jam tangan merek Richard Mille dan Rolex.
• Pakaian dan aksesori desainer: Dibeli dari butik-butik mewah di Paris, New York, dan Dubai.
🏠 Properti dan Aset Lain
• Properti mewah:
o Apartemen di Manhattan dan penthouse di New York.
o Rumah mewah di Beverly Hills dan London.
• Jet pribadi: Termasuk pesawat Bombardier Global 5000.
• Yacht mewah: Seperti kapal Equanimity senilai USD 250 juta, yang kemudian disita oleh pemerintah Malaydesh.
🎬 Hiburan dan Film
• Pendanaan film Hollywood: Dana 1MDB digunakan untuk membiayai film The Wolf of Wall Street (2013) yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Produksi film ini dibiayai oleh Red Granite Pictures, perusahaan milik Riza Aziz, anak tiri Najib Razak.
🖼️ Karya Seni dan Koleksi
• Lukisan karya Van Gogh dan Monet dibeli sebagai investasi pribadi.
• Koleksi seni kontemporer bernilai jutaan dolar.
🔗 Tokoh yang Terlibat
• Najib Razak: Mantan Perdana Menteri Malaydesh, kini menjalani hukuman penjara.
• Jho Low: Finansial mastermind di balik skema pencucian uang, buron internasional.
• Riza Aziz: Anak tiri Najib, terlibat dalam pendanaan film dan pembelian aset.
🌍 Dampak Internasional
• Skandal ini melibatkan jaringan pencucian uang lintas negara: Swiss, AS, Singapura, dan UEA.
• Departemen Kehakiman AS menyita aset senilai lebih dari USD 1 miliar yang terkait dengan 1MDB
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan
SG = HERMES > DRONE
HapusMY = HERMES > TAS 1MDB NAJIB
------
HUTANG 1MDB =
TAS MEWAH
PROPERTI ELIT
KARYA SENI
JET PRIBADI
Dana 1MDB sebesar USD 4,5 miliar diselewengkan untuk membeli tas mewah, properti elit, karya seni, jet pribadi, dan bahkan mendanai film Hollywood. Ini menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar di dunia.
Berikut penjelasan detail tentang bagaimana dana dari 1Malaydesh Development Berhad (1MDB) digunakan secara ilegal:
💰 Total Dana yang Digelapkan
• Lebih dari USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73 triliun) dana investasi 1MDB diselewengkan oleh pejabat tinggi dan rekanan mereka.
👜 Barang Mewah yang Dibeli
• Tas mewah: Ribuan tas tangan merek Hermes, Chanel, dan lainnya dibeli oleh Rosmah Mansor (istri mantan PM Najib Razak). Salah satu penggeledahan menemukan lebih dari 500 tas Hermes.
• Perhiasan dan jam tangan: Termasuk berlian langka dan jam tangan merek Richard Mille dan Rolex.
• Pakaian dan aksesori desainer: Dibeli dari butik-butik mewah di Paris, New York, dan Dubai.
🏠 Properti dan Aset Lain
• Properti mewah:
o Apartemen di Manhattan dan penthouse di New York.
o Rumah mewah di Beverly Hills dan London.
• Jet pribadi: Termasuk pesawat Bombardier Global 5000.
• Yacht mewah: Seperti kapal Equanimity senilai USD 250 juta, yang kemudian disita oleh pemerintah Malaydesh.
🎬 Hiburan dan Film
• Pendanaan film Hollywood: Dana 1MDB digunakan untuk membiayai film The Wolf of Wall Street (2013) yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Produksi film ini dibiayai oleh Red Granite Pictures, perusahaan milik Riza Aziz, anak tiri Najib Razak.
🖼️ Karya Seni dan Koleksi
• Lukisan karya Van Gogh dan Monet dibeli sebagai investasi pribadi.
• Koleksi seni kontemporer bernilai jutaan dolar.
🔗 Tokoh yang Terlibat
• Najib Razak: Mantan Perdana Menteri Malaydesh, kini menjalani hukuman penjara.
• Jho Low: Finansial mastermind di balik skema pencucian uang, buron internasional.
• Riza Aziz: Anak tiri Najib, terlibat dalam pendanaan film dan pembelian aset.
🌍 Dampak Internasional
• Skandal ini melibatkan jaringan pencucian uang lintas negara: Swiss, AS, Singapura, dan UEA.
• Departemen Kehakiman AS menyita aset senilai lebih dari USD 1 miliar yang terkait dengan 1MDB
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus🧭 1. Faktor Penyebab Utama Kenaikan Utang
📉 Defisit Fiskal yang Kronis
• Pemerintah Malaydesh secara konsisten mengalami GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN, yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
• Untuk menutupi defisit ini, pemerintah menerbitkan surat utang dan meminjam dari dalam maupun luar negeri.
🦠 Dampak Pandemi COVID-19 (2020–2022)
• Belanja negara melonjak untuk subsidi, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi.
• Pendapatan negara menurun akibat perlambatan ekonomi dan penurunan aktivitas bisnis.
• Akibatnya, utang melonjak tajam selama periode ini.
🏗️ Proyek Infrastruktur Besar
• Investasi dalam proyek seperti MRT, LRT, jalan tol, dan pelabuhan membutuhkan pembiayaan besar.
• Banyak proyek ini dibiayai melalui pinjaman jangka panjang.
📊 Fluktuasi Nilai Tukar
• Utang luar negeri dalam USD menjadi lebih mahal ketika nilai tukar RM melemah.
• Ini menyebabkan peningkatan utang dalam RM meskipun jumlah pinjaman dalam USD tetap.
🧾 Subsidi dan Belanja Sosial
• Malaydesh memiliki berbagai subsidi (BBM, listrik, makanan pokok) yang membebani anggaran.
• Belanja sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan tunai juga terus meningkat.
📊 2. Mengapa Rasio Utang terhadap PDB Tetap Tinggi
• Pertumbuhan PDB yang moderat: Jika ekonomi tumbuh lambat, rasio utang terhadap PDB akan tetap tinggi meskipun utang tidak naik drastis.
• Utang tumbuh lebih cepat daripada PDB: Belanja pemerintah meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi.
• Ketergantungan pada pembiayaan utang: Pemerintah belum berhasil meningkatkan pendapatan negara secara signifikan (misalnya melalui pajak progresif atau reformasi fiskal).
🔐 3. Implikasi dan Tantangan Stabilitas Fiskal Jangka Panjang
⚠️ Risiko:
• Keterbatasan ruang fiskal: Pemerintah memiliki sedikit fleksibilitas untuk menghadapi krisis atau melakukan stimulus.
• Beban bunga utang: Semakin besar utang, semakin besar pembayaran bunga tahunan.
• Penurunan kepercayaan investor: Jika utang dianggap tidak terkendali, investor bisa menarik diri atau meminta imbal hasil lebih tinggi.
--------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Malaydesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malaydesh's defense spending:
The Need for Loans in Defense Procurement:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
• Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
• Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
• Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
BalasHapus5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
BalasHapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT GORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
Ringgit Naik, BERAS naik
BalasHapusKesulitan hidup beruk malondesh pun semakin Naik
🤣🤣🤣🤣🤣
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
BalasHapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------
WAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
DILARANG PAJAK USA
Article 3.1: Digital Services Tax
Malaydesh shall not impose digital services taxes, or similar taxes, that discriminate against U.S. companies in law or in fact.
---------------
WAJIB LAPOR USA
Article 3.3: Digital Trade Agreements
Malaydesh shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreement with another country that jeopardizes essential U.S. interests.
---------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report
---------------
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
FOREST CITY USD 100 MILLIAR = KOTA HANTU
BalasHapus🏗️ Latar Belakang Proyek Forest City
• Nilai investasi: USD 100 miliar (sekitar RM 450 miliar)
• Lokasi: Johor Bahru, Malaydesh, dekat perbatasan Singapura
• Pengembang: Country Garden (China) melalui joint venture dengan perusahaan lokal
• Tujuan awal: Menjadi kota futuristik bebas mobil, ramah lingkungan, dan pusat ekonomi baru di Asia Tenggara
⚠️ Penyebab Mangkraknya
• Krisis keuangan Country Garden: Terlilit utang lebih dari USD 196 miliar
• Pandemi COVID-19: Menghambat pembangunan dan pemasaran properti
• Kontrol ketat mata uang China: Membatasi pembelian properti oleh warga Tiongkok
• Minat rendah dari pasar lokal dan asing: Harga properti terlalu tinggi dan tidak sesuai kebutuhan lokal
💥 Dampak Ekonomi
• Kerugian investasi besar: Banyak investor properti mengalami kerugian karena nilai properti menurun drastis
• Kehilangan potensi pajak dan pendapatan daerah: Proyek yang seharusnya menyumbang pada PDB dan lapangan kerja kini menjadi beban
• Terhambatnya pembangunan infrastruktur pendukung: Jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dibangun menjadi tidak optimal karena minim penghuni
🏚️ Dampak Sosial
• Kota hantu: Gedung pencakar langit kosong, minim aktivitas, dan tidak ada komunitas yang berkembang
• Kekecewaan masyarakat lokal: Harapan akan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pupus
• Ketimpangan sosial: Proyek menyasar pembeli asing, membuat warga lokal terpinggirkan dari pasar properti
🌱 Dampak Lingkungan
• Reklamasi besar-besaran: Mengubah ekosistem pesisir dan laut di Johor
• Risiko ekologis jangka panjang: Potensi banjir, erosi, dan kerusakan habitat laut
• Kota tidak berfungsi sebagai “green city”: Banyak janji keberlanjutan tidak terealisasi
📉 Konsekuensi Jangka Panjang
• Keraguan terhadap proyek Belt and Road Initiative (BRI): Forest City menjadi contoh buruk dari investasi China yang gagal
• Turunnya kepercayaan investor asing: Malaydesh bisa dianggap berisiko tinggi untuk proyek properti skala besar
• Tantangan pemulihan: Pemerintah Malaydesh harus mencari solusi untuk menghidupkan kembali atau mengalihkan fungsi Forest City
---------------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
FOREST CITY USD 100 MILLIAR = KOTA HANTU
BalasHapus🏗️ Latar Belakang Proyek Forest City
• Nilai investasi: USD 100 miliar (sekitar RM 450 miliar)
• Lokasi: Johor Bahru, Malaydesh, dekat perbatasan Singapura
• Pengembang: Country Garden (China) melalui joint venture dengan perusahaan lokal
• Tujuan awal: Menjadi kota futuristik bebas mobil, ramah lingkungan, dan pusat ekonomi baru di Asia Tenggara
⚠️ Penyebab Mangkraknya
• Krisis keuangan Country Garden: Terlilit utang lebih dari USD 196 miliar
• Pandemi COVID-19: Menghambat pembangunan dan pemasaran properti
• Kontrol ketat mata uang China: Membatasi pembelian properti oleh warga Tiongkok
• Minat rendah dari pasar lokal dan asing: Harga properti terlalu tinggi dan tidak sesuai kebutuhan lokal
💥 Dampak Ekonomi
• Kerugian investasi besar: Banyak investor properti mengalami kerugian karena nilai properti menurun drastis
• Kehilangan potensi pajak dan pendapatan daerah: Proyek yang seharusnya menyumbang pada PDB dan lapangan kerja kini menjadi beban
• Terhambatnya pembangunan infrastruktur pendukung: Jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dibangun menjadi tidak optimal karena minim penghuni
🏚️ Dampak Sosial
• Kota hantu: Gedung pencakar langit kosong, minim aktivitas, dan tidak ada komunitas yang berkembang
• Kekecewaan masyarakat lokal: Harapan akan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pupus
• Ketimpangan sosial: Proyek menyasar pembeli asing, membuat warga lokal terpinggirkan dari pasar properti
🌱 Dampak Lingkungan
• Reklamasi besar-besaran: Mengubah ekosistem pesisir dan laut di Johor
• Risiko ekologis jangka panjang: Potensi banjir, erosi, dan kerusakan habitat laut
• Kota tidak berfungsi sebagai “green city”: Banyak janji keberlanjutan tidak terealisasi
📉 Konsekuensi Jangka Panjang
• Keraguan terhadap proyek Belt and Road Initiative (BRI): Forest City menjadi contoh buruk dari investasi China yang gagal
• Turunnya kepercayaan investor asing: Malaydesh bisa dianggap berisiko tinggi untuk proyek properti skala besar
• Tantangan pemulihan: Pemerintah Malaydesh harus mencari solusi untuk menghidupkan kembali atau mengalihkan fungsi Forest City
---------------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MY = HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
BalasHapusSG = HUTANG > ASSET
TH = HUTANG > ASSET
PH = HUTANG > ASSET
VN = HUTANG > ASSET
ID = HUTANG > ASSET
============
SKANDAL 1MDB = USD 4,5 MILIAR
Skandal 1MDB dan kegagalan proyek Forest City menggambarkan dua sisi kelam dari pengelolaan dana besar di Malaydesh. Dana investasi 1MDB sebesar USD 4,5 miliar diselewengkan oleh pejabat tinggi dan rekanan mereka untuk membeli barang mewah, properti elit, karya seni, jet pribadi, dan bahkan mendanai film Hollywood. Tokoh-tokoh seperti Najib Razak, Jho Low, dan Riza Aziz terlibat dalam jaringan pencucian uang lintas negara yang menyebabkan kerugian besar dan memicu penyitaan aset oleh otoritas internasional. Skandal ini menjadi simbol korupsi global yang merusak kepercayaan publik dan reputasi negara.
--------------
FOREST CITY = KOTA HANTU USD 100 MILLIAR
Forest City yang digadang-gadang sebagai kota futuristik senilai USD 100 miliar berubah menjadi kota hantu akibat krisis keuangan pengembang, pandemi, dan minimnya minat pasar. Proyek ini gagal memenuhi janji pembangunan ekonomi dan sosial, menyebabkan kerugian investasi, infrastruktur terbengkalai, serta ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kedua kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang realistis dalam pengelolaan mega proyek dan dana publik agar tidak berujung pada kegagalan dan penderitaan rakyat.
---------------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
BalasHapusINDIANESIA PANIK...... 🔥🔥🤣🤣🤣
Dolar AS Tembus Rp16.880, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah RI
https://www.cnbcindonesia.com/market/20260115145030-17-702709/dolar-as-tembus-rp16880-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah-ri
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Malaydesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malaydesh's defense spending:
The Need for Loans in Defense Procurement:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
• Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
• Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
• Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
---------------------
Key Aspects of Loan Agreements in Malaydeshn Defense:
• Terms and Conditions:
o Interest Rates: Fixed or variable, often a critical factor in the overall cost.
o Repayment Period: Can range from several years to over a decade, depending on the loan amount and type.
o Grace Periods: A period before repayment begins, allowing time for project implementation.
o Collateral/Guarantees: While sovereign loans rarely involve physical collateral, they are backed by the full faith and credit of the Malaydeshn government.
• Offset/Industrial Participation:
o Description: Loan agreements for major defense purchases often include offset clauses. This means the exporting country or company commits to investing in Malaydesh, transferring technology, or procuring goods and services from Malaydeshn companies.
o Purpose: To mitigate the outflow of funds, develop local industries, and create jobs. This can be a significant benefit that sweetens the deal for Malaydesh.
• Transparency and Oversight:
o Parliamentary Approval: Large defense procurements and associated loans usually require parliamentary approval in Malaydesh, especially for inclusion in the national budget.
o Public Scrutiny: Defense spending and borrowing can be subjects of public and media scrutiny, especially concerning value for money, allegations of corruption, or strategic alignment.
o Audits: Loan utilization and project implementation are subject to government audits to ensure accountability.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
---------------------
Key Aspects of Loan Agreements in Malaydeshn Defense:
• Terms and Conditions:
o Interest Rates: Fixed or variable, often a critical factor in the overall cost.
o Repayment Period: Can range from several years to over a decade, depending on the loan amount and type.
o Grace Periods: A period before repayment begins, allowing time for project implementation.
o Collateral/Guarantees: While sovereign loans rarely involve physical collateral, they are backed by the full faith and credit of the Malaydeshn government.
• Offset/Industrial Participation:
o Description: Loan agreements for major defense purchases often include offset clauses. This means the exporting country or company commits to investing in Malaydesh, transferring technology, or procuring goods and services from Malaydeshn companies.
o Purpose: To mitigate the outflow of funds, develop local industries, and create jobs. This can be a significant benefit that sweetens the deal for Malaydesh.
• Transparency and Oversight:
o Parliamentary Approval: Large defense procurements and associated loans usually require parliamentary approval in Malaydesh, especially for inclusion in the national budget.
o Public Scrutiny: Defense spending and borrowing can be subjects of public and media scrutiny, especially concerning value for money, allegations of corruption, or strategic alignment.
o Audits: Loan utilization and project implementation are subject to government audits to ensure accountability.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Recent Examples and Trends:
• Scorpene Submarines (France): The acquisition of two Scorpene-class submarines from France in the early 2000s involved significant financing arrangements, reportedly including a mix of commercial loans and possibly G2G support. This deal, however, became controversial due to corruption allegations, though investigations cleared Malaydeshn officials.
• Littoral Combat Ships (LCS): The ongoing LCS project has faced severe delays and cost overruns. While not purely a loan issue, the financing structure and payment schedules have been central to the project's difficulties, highlighting the complexities of managing large defense contracts.
• Future Acquisitions: Malaydesh is looking to modernize its air force (e.g., FA-50 light combat aircraft from Korea) and naval assets. These future acquisitions will undoubtedly involve various financing strategies, potentially including G2G loans, ECA support, and commercial borrowing, tailored to each specific deal.
Challenges and Considerations:
• Debt Burden: Excessive borrowing for defense can strain national finances, especially if economic growth slows.
• Currency Fluctuations: Loans denominated in foreign currencies expose Malaydesh to exchange rate risks.
• Cost Overruns: Large projects are prone to cost overruns, which can increase the overall debt burden beyond initial projections.
• Maintenance and Lifecycle Costs: Beyond the initial purchase, the long-term maintenance, training, and operational costs of defense assets are substantial and must be factored into financial planning.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
• Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malaydesh dan Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
• Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
• Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
-----------------
2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
• Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar USUSD2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
• Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
• Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
• Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malaydesh dan Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
• Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
• Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
-----------------
2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
• Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar USUSD2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
• Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
• Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Ketidakmampuan Kontraktor Utama (Boustead Naval Shipyard - BNS):
• Kurangnya Kapabilitas Teknis dan Manajerial: Meskipun BNS memiliki pengalaman dalam pembangunan dan perbaikan kapal, proyek LCS dengan skala dan kompleksitas ini mungkin di luar kapasitasnya. Ada dugaan bahwa BNS tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek sebesar ini secara efektif.
• Manajemen Proyek yang Buruk: Penjadwalan, pengadaan material, dan koordinasi antara berbagai pihak (desainer, pemasok, sub-kontraktor) sangat buruk. Ini menyebabkan penundaan yang signifikan dalam setiap tahap pembangunan.
• Masalah Rantai Pasokan: Kegagalan BNS membayar sub-kontraktor dan pemasok menyebabkan terhentinya pasokan komponen penting. Banyak peralatan yang sudah dipesan tidak dapat dikirim karena pembayaran yang tertunda.
-----------------
2. Campur Tangan Politik dan Perubahan Kebijakan:
• Perubahan Pemerintah: Pergantian pemerintahan di Malaydesh (misalnya, setelah pemilu 2018 dan 2020) seringkali membawa tinjauan ulang terhadap proyek-proyek besar. Ini bisa menunda keputusan, mengubah arah, atau mengungkap masalah sebelumnya.
• Kurangnya Visi Jangka Panjang: Kebijakan pertahanan dan pengadaan seringkali terpengaruh oleh siklus politik jangka pendek, yang dapat mengganggu kontinuitas dan perencanaan strategis proyek jangka panjang seperti pembangunan kapal perang.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Struktur Hutang & Jadual Pembayaran
• Hutang Berjangka: Sebahagian besar hutang kerajaan Malaydesh adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: MGS, GII) yang memiliki tempoh matang tertentu.
• Pembayaran Faedah Berkala: Faedah (kupon) dibayar secara berkala mengikut jadual, sementara pokok hutang hanya dibayar pada tarikh matang.
• Refinancing: Apabila hutang matang, kerajaan biasanya menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang lama — ini membuatkan pokok hutang jarang dibayar sekaligus, tetapi “digulung” ke hadapan.
2. Defisit Belanjawan yang Kronik
• Belanja Melebihi Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, Malaydesh mengalami defisit fiskal, bermakna pendapatan cukai dan hasil lain tidak cukup untuk menampung semua perbelanjaan.
• Keutamaan Operasi Negara: Dana yang ada digunakan untuk perkhidmatan awam, subsidi, pembangunan, dan pembayaran faedah — sehingga ruang untuk membayar pokok hutang secara besar-besaran menjadi terhad.
3. Mengelakkan Risiko Gagal Bayar (Default)
• Bayar Faedah = Kekalkan Kepercayaan Pasaran: Selagi faedah dibayar tepat waktu, pelabur melihat Malaydesh sebagai peminjam yang boleh dipercayai.
• Kesan Jika Gagal Bayar Faedah: Kegagalan membayar faedah akan segera menjejaskan penarafan kredit negara dan menaikkan kos pinjaman masa depan.
4. Beban Faedah yang Tinggi
• Pada 2023, Malaydesh membelanjakan sekitar RM46.1 bilion hanya untuk pembayaran hutang (termasuk faedah), iaitu kira-kira 16% daripada hasil kerajaan.
• Nisbah hutang kepada KDNK mencecah 65–80% bergantung kaedah pengiraan, menjadikan pembayaran faedah sebagai komponen besar dalam bajet tahunan
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
---------------------
Alasan Defisit Belanjawan Malaydesh yang Kronik
1. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan yang Terhad dan Volatil
• Pendapatan kerajaan banyak bergantung kepada hasil petroleum dan komoditi lain. Harga minyak mentah mudah turun naik, menjejaskan aliran tunai.
• Pelaksanaan Sales and Service Tax (SST) menggantikan Goods and Services Tax (GST) pada 2018 menyaksikan penurunan hasil cukai tidak langsung, meruncingkan jurang antara perbelanjaan dan pendapatan.
2. Beban Perbelanjaan Berulang yang Tinggi
• Subsidi: Kerajaan menanggung subsidi bahan api, elektrik dan air untuk menjaga kos sara hidup rakyat.
• Gaji dan elaun penjawat awam menyumbang sebahagian besar perbelanjaan berulang. Ini sukar dipotong disebabkan implikasi sosial dan politik.
3. Kos Servis Hutang Meningkat
• Hutang terkumpul membawa kepada beban faedah yang terus meningkat seTIAP TAHUN TIPU-TIPU.
• Setiap ringgit yang diperoleh daripada pinjaman baru sebahagiannya dibelanjakan untuk membayar faedah hutang sedia ada.
4. Pelaburan Infrastruktur Berskala Besar
• Projek mega seperti MRT, ECRL dan lebuh raya memerlukan peruntukan besar dalam jangka pendek.
• Manfaat jangka panjangnya tetap positif, tetapi kos permulaan terus melebihi pendapatan tahunan.
5. Langkah Rangsangan Ekonomi dan Pelepasan Fiskal
• Semasa krisis COVID-19, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan bernilai berpuluh bilion ringgit untuk membantu perniagaan dan rakyat.
• Pelepasan cukai dan bantuan tunai (contoh: Bantuan Prihatin Rakyat) menambah tekanan ke atas belanjawan.
6. Ketiadaan Peraturan Defisit yang Ketat
• Tiada rangka perundangan yang mengikat had defisit maksimum berkadar peratusan KDNK.
• Tekanan politik semasa pilihan raya sering mendorong kerajaan boros untuk meraih sokongan.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
---------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
---------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
HapusHUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
MALAYDESH UP TO =
HapusDEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
----------------
5X PM 6X MOD/MOF = ZONK MRCA SPH MRSS LCS
USD 132,6 BILLION = GIVEAWAY BPA
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
FAKTA..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBank Dunia: 68,3% Penduduk RI Kategori Miskin, Setara 194,7 Juta Jiwa
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250610113930-4-639662/bank-dunia-683-penduduk-ri-kategori-miskin-setara-1947-juta-jiwa
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Malaydesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malaydesh's defense spending:
The Need for Loans in Defense Procurement:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
• Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
• Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
• Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
AKAR MASALAH: ALIRAN KAS (CASH FLOW) YANG BURUK
• Definisi Aliran Kas: Aliran kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Aliran kas positif berarti lebih banyak uang masuk daripada keluar, sedangkan aliran kas negatif berarti sebaliknya.
• Mengapa Buruk?
o Pendapatan Tidak Mencukupi: Proyek mungkin tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, atau penjualan/layanan yang diberikan tidak mampu menutupi biaya operasional.
o Biaya Operasional Tinggi: Biaya harian, gaji, pembelian bahan baku, pemeliharaan, dan sebagainya mungkin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan.
o Piutang Tak Tertagih: Pelanggan atau pihak yang berhutang kepada BNS mungkin menunggak pembayaran, menyebabkan uang yang seharusnya masuk tertahan.
o Investasi yang Tidak Produktif: Dana mungkin diinvestasikan pada aset yang tidak menghasilkan keuntungan cepat, atau bahkan mengalami kerugian.
o Siklus Proyek yang Panjang: Untuk proyek infrastruktur atau pengembangan besar, waktu antara pengeluaran awal dan penerimaan pendapatan bisa sangat panjang, membutuhkan manajemen kas yang ketat.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Pemicu Masalah: Dugaan Penyalahgunaan Dana
Ini adalah faktor yang sangat memperburuk masalah aliran kas dan mendorong ketergantungan pada pinjaman.
• Definisi Penyalahgunaan Dana: Tindakan menggunakan dana untuk tujuan yang tidak semestinya, tidak sah, atau di luar tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa korupsi, penggelapan, pembelian aset pribadi, atau pengeluaran fiktif.
• Dampak Negatif:
o Pengurasan Dana Proyek: Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, investasi produktif, atau pembayaran kewajiban, malah dialihkan. Ini secara instan menciptakan defisit kas.
o Peningkatan Kebutuhan Pinjaman: Dengan dana internal yang terkuras, BNS terpaksa mencari sumber dana eksternal, yaitu pinjaman, hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan atau menutupi lubang yang diciptakan oleh penyalahgunaan.
o Kerugian Kepercayaan Investor/Pemerintah: Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepercayaan dari pihak-pihak yang telah memberikan dana awal (misalnya pemerintah) akan hancur, mempersulit akses pendanaan di masa depan.
o Masalah Hukum: Penyalahgunaan dana hampir selalu berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
-----------------
3. Fenomena "Galakan Pinjaman" (Pinjam untuk Menutupi Pinjaman Lama)
Ketika aliran kas terus bermasalah dan ada penyalahgunaan dana, entitas seringkali masuk ke dalam lingkaran setan:
• Pinjaman baru diambil bukan untuk ekspansi atau investasi produktif, tetapi semata-mata untuk membayar bunga pinjaman lama atau menutupi defisit operasional.
• Ini adalah tanda bahaya serius dalam keuangan, karena beban utang terus menumpuk tanpa adanya peningkatan kapasitas pembayaran dari operasional inti.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
📊 Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
9. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
10. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
11. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
12. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Intinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
Faktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Malaydesh .
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
Hapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
BalasHapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
Bank Negara Malaydesh (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Malaydesh memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
🇲🇾 Hutang Isi Rumah Malaydesh : Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Malaydesh mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Malaydesh berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
📊 Hutang Kerajaan Malaydesh : Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Malaydesh 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Malaydesh berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
🧮 Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
HUTANG > TAS, JET PRIBADI, FILM, PROPERTI, KOTA HANTU
BalasHapus--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
--------------------
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.