17 April 2026

KD Ganas Beroperasi Kembali Selesai Jalani Re-hull

17 April 2026

Serah terima KD Ganas setelah re-hull (photos: TLDM)

KOTA KINABALU - KD GANAS telah selesai menjalani projek refit secara re-hull dan diterima oleh pihak TLDM dalam satu majlis yang disempurnakan oleh Panglima Logistik Timur, Laksamana Pertama Ts. Hassan bin Zainudin dan disaksikan oleh Panglima Armada Timur, Laksamana Madya Dato’ Khir Junaidi bin Idris.

Penerimaan tersebut adalah mengikut perancangan, malah lebih awal berbanding projek refit terdahulu yang melibatkan KD BAUNG.

KD Ganas sebelum menjalani re-hull (photo: TLDM)

KD GANAS merupakan kapal keempat yang berjaya menjalani refit secara re-hull, selepas menjalani refit secara repowering pada tahun 2019.  Maklumat berkaitan repowering dan re-hull adalah seperti di pautan berikut:


KD Ganas setelah menjalani re-hull (photo: TLDM)

Pendekatan re-hull merupakan langkah interim pelaksanaan senggaraan berjadual berkonsepkan new ways of doing things, sementara menunggu ketibaan aset baharu. Keberhasilan re-hull KD GANAS lebih membanggakan keranan keupayaan ini bukan sahaja memberi nafas baharu kepada keupayaan kapal, namun bakal memberi return on investment (ROI) yang tinggi kepada TLDM.

Success Story refit KD GANAS membuktikan bahawa limbungan di Sabah juga berupaya menyahut cabaran “We can do it locally”, selaras dengan hasrat self-reliance yang terkandung di dalam Kertas Putih Pertahanan dan Dasar Industri Pertahanan Negara.
  
KD Ganas waktu menjalani re-hull (photo: Keane Rara)

Semoga kejayaan ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada warga Navy People untuk terus kreatif dan berinovasi dalam apa jua bidang untuk kecemerlangan TLDM. 

28 komentar:

  1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  3. KD Comel lagi betul...๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿคช๐Ÿ˜†๐Ÿ˜›

    BalasHapus
  4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    1. DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    ---------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4X4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLICE
    ---------------------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  5. Bwahahaha๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ, BBM aman, harga tetap seumur hidup tak akan naik kaya negeri sebelah๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
    ______

    Indonesia Borong Minyak dari Rusia, Harga BBM Subsidi Dijamin Aman!

    https://youtu.be/uA-Z06WetLY?si=Ul4aJ4KkjPBp9vxO

    BalasHapus
  6. Balasan
    1. KAPAL TUA YA , TETAP SAJA KAPAL TUA , SEGANAS APAPUN.

      Hapus
  7. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃawas klelep lagi!๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿคญ๐Ÿคญ๐Ÿคญ๐Ÿ™ƒ๐Ÿ™ƒ๐Ÿ™ƒ

    BalasHapus
  8. Betul2 negara kisminnn..๐Ÿ™ƒ๐Ÿคญ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿคช๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜…

    BalasHapus
  9. Sudah ganti mesin dan sekarang ganti lambung. Kenapa nggak sekalian bikin baru saja? Pasti lebih gampang, dan harusnya lebih murah.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ilmunya belom nyampe om irs haha!๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ
      selaen ituw duitnye kureng..makloum jimat kos haha!๐Ÿ˜‹๐Ÿคช๐Ÿ˜‹

      Hapus
  10. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
    -
    Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
    -
    KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
    -
    Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
    -
    Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
    -
    BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    --------------------------------
    DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    --------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4X4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS



    BalasHapus
  11. UDARA LAUT DATA FREPORT = KEDAULATAN
    ---------------------------------
    DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
    DOMINASI SAHAM FREEPORT
    EFISIENSI NEGOSIASI
    -
    poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
    -
    Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
    -
    Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
    -
    Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
    -
    Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
    ---------------------------------
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    -
    1. Jenis Data yang Ditransfer
    Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
    Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
    Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
    -
    2. Landasan Hukum dan UU PDP
    Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
    UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
    Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
    Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
    -
    3. Komitmen Kedaulatan Data
    Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
    Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
    Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
    Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
    ====================
    ====================
    KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
    -
    Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
    -
    KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
    -
    Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
    -
    Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
    -
    BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.

    BalasHapus
  12. ANDUK....KAPAL TUWIR BIN OMPONG ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  13. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ====================
    ====================
    DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
    DOMINASI SAHAM FREEPORT
    EFISIENSI NEGOSIASI
    -
    poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
    -
    Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
    -
    Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
    -
    Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
    -
    Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
    ---------------------------------
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    -
    1. Jenis Data yang Ditransfer
    Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
    Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
    Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
    -
    2. Landasan Hukum dan UU PDP
    Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
    UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
    Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
    Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
    -
    3. Komitmen Kedaulatan Data
    Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
    Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
    Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
    Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.

    BalasHapus
  14. Kapal peninggalan zaman Dinasti Ming......ngeri ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  15. Dah tuh GUN BOAT pula tiada peluru berpandu ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  16. Kapal ompong cocok dijadikan kapal tangkap ikan di laut ๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  17. Namanya KD GANAS tapi ianya tak GANAS tapi ompong dan lembik ๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  18. NAMA DOANK GANAS TAPI FAKTANYA MEMBUAL COS OMPONG ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  19. Kapal kecil ompong saja tak mampu ganti. Malah dibela2in refit dan rehull ....

    Kasian gak punya uang

    BalasHapus
  20. Biaya refit + rehull lebih mahal dari kapal baru yang sekelas ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  21. OTAK MALONDESH MEMANG BOTOL HAKIKI ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  22. Mogami, Arleigh Burke, Maya, Renhai, Zumwalt, Aquitaine, Horizon, Type-45, FREMM, FDI-Belharra dijamin langsung kabur begitu berhadapan dengan kapal ini.
    Takut ketuleran TETANUS ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  23. Ganas itu pasti bikin kawasan ketakutan. Persenjataannya icbm

    BalasHapus
  24. kapal ketiga ke skip haha!๐Ÿ˜๐Ÿคญ๐Ÿ˜

    BalasHapus
  25. Ta'i kejayaan! Negara Kismin..!๐Ÿคฃ๐Ÿคช๐Ÿ˜

    BalasHapus