.webp)
Dispen Kormar, TNI AL (Situbondo). Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 3 Marinir terus mengasah kemampuan tempur melalui Latihan Perorangan Kesenjataan (LPK) Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada uji ketepatan dan presisi senjata bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah latihan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (11/04/2026).
.webp)
Latihan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memastikan kesiapan teknis seluruh alutsista yang digunakan. Melalui kegiatan ini, Yonif 3 Marinir berupaya menstandarisasi kemampuan tempur prajurit sebelum diterjunkan dalam berbagai penugasan ke depan.
.webp)
Dalam pelaksanaannya, materi utama yang diberikan adalah penembakan lintas lengkung menggunakan mortir kaliber 81 mm produksi Pindad dan Serbia, serta mortir 60 mm varian Tampella, Serbia, dan Long Range. Penggunaan teknologi optik sistem bidik mortir juga dioptimalkan guna menjamin akurasi tembakan hingga jarak 2 kilometer. Hal ini bertujuan agar setiap proyektil yang ditembakkan mampu mengenai sasaran secara tepat dan efektif dalam mendukung pasukan di garis depan.
.webp)
Tak hanya mortir, latihan juga mencakup peningkatan intensitas tembakan menggunakan senjata GPMG dan MK 3. Sementara itu, kemampuan penghancuran target diperkuat melalui penggunaan senjata RPG-7, MGL, RXGL, dan GLM. Kombinasi berbagai senjata bantuan tersebut dirancang untuk melumpuhkan konsentrasi musuh, menghancurkan kendaraan lapis baja, hingga meruntuhkan posisi pertahanan yang kuat melalui pola serangan terintegrasi.
.webp)
Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir, Letkol Marinir Iskandar Muda, menegaskan bahwa melalui latihan yang intensif dan terukur, seluruh prajurit ‘Hiu Petarung’ diharapkan memiliki kepercayaan diri tinggi terhadap alutsista yang digunakan. Dengan demikian, kesiapan tempur satuan akan semakin optimal dalam menghadapi berbagai tugas operasi ke depan.
(PasMar 2)
RON 98
BalasHapusKLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
1958 – 2026 = ANTEK PANDA MAT PUTEH
Hapus2018 – 2026 = DITOLAK : EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 Klaim non blok - prinsip politik bebas aktif : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 Kedaulatan Laut : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 Kedaulatan Udara : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 Jaga Buckingham : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM Anwar : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM Anwar : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi
-
2022 PM Ismail Sabri : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM Muhyiddin : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 Uni Eropa : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
===============
===============
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
Marinir sampai tua elek mati sudah uzur
BalasHapusMBG no.1 Yess
Beliin Manpads.
Jangan cuma RPG dikasih mainan Atgm...masa kalah dengan sekelas hizbullah.
Artileri 105 mm LG mk2.. punya 20 unit dari dulu di bagi buat 3 divisi..beli tambahin.
Beliin meriam 155 mm mobile sekelas Caesar...cuma ngandelin roket 122mm lama2 boncos.
Tank BVP 2 di jadikan arhanud aneh di kasih mainan pantsir.... apalagi kalau jadi punya brahmos... ngelindunginya pakai hanud mobile apa... mungkin cuma pakai DOA..yasssalam.
Latihan MURAHAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP K
==============
SEWA VVSHORAD
SEWA TRUK CINA 3 TON
Three weeks ago, the Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
SEWA HELI SEWA SIMULATOR
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
SEWA 28 HELI
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
Challenges
• Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
• Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
• Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
===========
The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
Corruption
• Procurement
The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
• Commanders
Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
Lack of human resources
• STEM specialists
There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
• Local companies
Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
Insufficient research and development
• Local universities and corporate sector
There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
• Government guidance
The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
Other weaknesses
• Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
• Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
• Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
Challenges
Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending
Masa di HINA sebegitu sama Rusia... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusDubes Rusia Ungkap Tak Ada Diskon Minyak untuk RI
https://amp.kontan.co.id/news/dubes-rusia-ungkap-tak-ada-diskon-minyak-untuk-ri
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
Explanation
• RM1.4 billion was not used for the project
• RM1 billion was considered a cost overrun
• RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price
===========
MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
Specific challenges:
• Infrastructure limitations:
MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
• Skill gap:
A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
• Nological limitations:
MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
• Market volatility:
Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
• Cost competitiveness:
Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
• Project management issues:
Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
Recent developments:
• Focus on green nology:
MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
• Collaboration with international partners:
Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
• Government initiatives:
The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges
Sia sia prabowo ngemis minyak ke Rusia... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusINDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
==============
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry.
KACUNG DI HINA.... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
BalasHapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
BalasHapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Hari gini masih NGAMUK karena komen LAWAK gak jelas GEMPUR
BalasHapusMEMALUKAN
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
INDONESIA
Hapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Malaysia mengajukan permintaan import beras 200.000 ton kpd Indonesia
BalasHapusPermintaan yg tidak sedikit, sangat besar...
Jika teralisasi maka memperkuat posisi Indonesia sebagai LUMBUNG PANGAN ASEAN
https://x.com/i/status/2044977378540257609
PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
BalasHapus(PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
-
1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
-
2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
-
3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
-
4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
-
5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
________________________________________
PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
(PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
-
1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
-
2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
-
3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
-
4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
-
5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat
________________________________________
PERBANDINGAN KEKUATAN RIIL (INDONESIA VS MALAYDESH):
-
Skala Ekonomi (PPP)
Indonesia: Peringkat 6 Dunia (US$5,69 T).
Malaydesh: Peringkat 45+ Dunia (US$1,34 T).
-
Kekuatan Relatif
Indonesia: Ekonomi 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh (Terbesar ASEAN)
Malaydesh: Tercecer di peringkat 5-6 ASEAN.
-
Sektor Energi
Indonesia: Eksportir utama & pemegang kendali pasokan.
Malaydesh: Importir batubara (sangat bergantung pada Indonesia).
-
Ketahanan Pangan
Indonesia: Surplus beras (menjadi penyuplai untuk Malaydesh).
Malaydesh: Mengalami krisis beras, daging, dan telur.
-
Kekuatan Militer
Indonesia: Modernisasi masif (belanja Rafale & Scorpène).
Malaydesh: Stagnasi dan mengalami krisis kesiagaan tempur.
-
Status Finansial
Indonesia: Kreditur (posisi menagih utang gas ke Petronas).
Malaydesh: Debitur (beban utang tinggi & gagal bayar denda).
________________________________________
ANALISIS RINGKAS PDB PPP
-
Dominasi Mutlak: Indonesia secara riil (PPP) kini sudah setara dengan gabungan ekonomi Thailand, Vietnam, dan Filipina.
-
Gap dengan Malaydesh: Ekonomi Indonesia kini lebih dari 4 kali lipat ukuran ekonomi Malaydesh, yang menjelaskan mengapa ruang fiskal Indonesia untuk belanja militer jauh lebih besar.
-
Skala Ekonomi: Angka "3 kali lipat" terhadap pesaing terdekat di ASEAN (Thailand & Vietnam) menunjukkan bahwa Indonesia telah keluar dari "liga menengah" ASEAN dan masuk ke jajaran Top 6 Ekonomi Dunia secara riil.
________________________________________
ANALISIS RINGKAS PDB NOMINAL
-
Dominasi Kawasan: Secara nominal (nilai tukar pasar), Indonesia tetap menjadi pemimpin tunggal di ASEAN dengan angka di atas US$1,5 Triliun, sementara negara tetangga lainnya masih berada di kisaran US$0,4 T - US$0,5 T.
-
Kesenjangan dengan Malaydesh: Dalam PDB Nominal, ekonomi Indonesia 3,67 kali lipat Malaydesh. Ini menunjukkan kekuatan finansial Indonesia dalam transaksi internasional (seperti belanja alutsista) jauh lebih superior.
-
Pergeseran Peringkat: Di level nominal, Singapura dan Thailand bersaing ketat untuk posisi kedua, namun keduanya tetap tertinggal jauh di belakang skala ekonomi Indonesia.
________________________________________
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
INDONESIA
BalasHapus2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
-
2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
-
2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
-
2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
===============
===============
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
BalasHapusSumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
----------------------------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
🔍 DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
SEWA = TARANTULA, AND VEXTOR, THE ONE-TONNE GS 4X4 TRUCK AND THE THREE TONNE GS CARGO TRUCK.
MALAYDESH has SEWAd and purchased a variety of 4x4 vehicles for its armed forces, including the Tarantula, and Vextor, the one-tonne GS 4X4 truck and the three tonne GS Cargo truck.
Ejder Yalçın
Locally named Panthera, this armored combat vehicle was ordered by MALAYDESH for its United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) MALAYDESH Battalion (MALBATT). The vehicles were expected to enter service in April 2024.
Tarantula
This mine-resistant infantry mobility vehicle was designed and manufactured by Mildef . The Tarantula has a V-hull design and is protected against mines and improvised explosive devices.
Vextor
This light tactical transporter has a BorgWarner 4WD system, Eaton differential lock, and mud-terrain tires. It also has a 13,000 lbs automatic winch and braking assistance systems.
Other 4x4 vehicles
The MALAYDESH Armed Forces have also SEWAd and purchased other 4x4 vehicles, including the one-tonne GS 4X4 truck and the three tonne GS Cargo truck.
=========
SEWA HONDA CIVIC
SEWA 40 BMW SUPERBIKES
SEWAd BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under SEWA from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
================
================
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
BalasHapus-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED = DIPERAS KERAJAAN
MISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
DATA YANG DIGUNAKAN 2025
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
DATA YANG DIGUNAKAN 2025
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
• The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
Financial constraints
• The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
• The government's budget allocation may need to be spent prudently.
Corruption
• The MAF has been involved in several corruption scandals
======================
MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
• Budgetary limitations
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Corruption
Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
• Outdated equipment
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Political interference
Political interference has undermined combat readiness.
• Logistics weaknesses
There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .