Donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (photos: NFEM)
Panacan, Davao City — The Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) formally received a donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFTC) during a Turnover and Blessing Ceremony held at Naval Station Felix Apolinario Beach Park on April 14, 2026. The acquisition strengthens the unit’s capability to carry out its maritime security and law enforcement mandates.
The ceremony commenced with the formal turnover and signing of the Deed of Donation, symbolizing the official transfer of the vessel from PMFTC to NFEM. This was followed by a blessing ceremony, invoking safety, protection, and operational success for the speedboat and its future missions.
The donated asset is a high-speed patrol boat designed for maritime security operations. It is a center-console type vessel with a full hardtop, measuring approximately 42 feet in length and powered by twin high-horsepower outboard engines. Built for speed and maneuverability, it will enhance NFEM’s capability in coastal patrol, law enforcement support, and rapid maritime response operations.
In his remarks, Mr. Jerel Palomata, Manager for Local Regulatory and Enforcement, Corporate Affairs of PMFTC, underscored the company’s recognition of the Philippine Navy’s unwavering commitment to duty. He highlighted the dedication, sacrifices, and steadfast service of naval personnel in safeguarding the nation’s maritime domain. He noted that the donation of the speedboat represents PMFTC’s tangible expression of gratitude and continued support for the Navy’s vital role in ensuring security and stability in the region.
In response, Commodore Ireneo D. Battung PN, Commander of NFEM, expressed his sincere appreciation to PMFTC for its generosity and sustained partnership with the Philippine Navy, particularly with Naval Forces Eastern Mindanao and Joint Task Force Sinaya. He emphasized that the newly acquired speedboat will significantly enhance the unit’s operational capability, especially in deterring illegal maritime activities such as smuggling within the Eastern Mindanao seaboard. He also reaffirmed the Navy’s commitment to maximizing the use of the asset in support of its mission to secure the maritime environment.
The addition of this capability further strengthens Joint Task Force Sinaya’s capacity to conduct maritime security operations, patrols, search and rescue missions, and rapid response efforts across the Eastern Mindanao area. Moreover, it reflects the strong collaboration between the Command and its stakeholders, underscoring a shared commitment to protecting the nation’s maritime domain.
(NFEM)
.jpg)


KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
====================
====================
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
1. Performa Belanja (SIPRI & Kontrak)
Indonesia (Full Shopping): Lembar pengadaan penuh alutsista Tier-1 (Rafale F-4, KAAN, A400M, Rudal Khan). Nilai kontrak dengan Turki saja mencapai USD 12–13 Miliar.
Malaydesh (Zonk): Status 2 Tahun SIPRI Kosong. Tidak ada kontrak strategis baru. Nilai belanja dengan Turki hanya USD 1,17 Miliar (hanya 9% dari nilai Indonesia).
---------------------------------
2. Status Kepemilikan & Pembayaran
Indonesia (Owner): Membeli tunai/kredit sehat dengan Transfer Teknologi (ToT) dan produksi lokal (PT Pindad, PT DI).
Malaydesh (Renter & Barter): Terjebak skema Barter Sawit (MKM, FA-50, Scorpene) dan Sewa (Leasing) masif pada helikopter, pesawat latih, hingga motor patroli karena tidak mampu membayar DP.
---------------------------------
3. Kesehatan Fiskal & Beban Utang
Indonesia (Safe): Utang pemerintah rendah (41,1% GDP), memberikan ruang fiskal luas untuk modernisasi militer.
Malaydesh (Overlimit): Utang pemerintah menembus 70,5% GDP (melewati limit aman 65%). Total utang gabungan (Publik + Rumah Tangga) mencapai 224% GDP.
---------------------------------
4. Beban Rakyat (Per Kapita 2025)
Beban Utang: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang gabungan rata-rata RM 82.000 per orang.
Dampak Sosial: Tekanan ekonomi memicu krisis mental (1 dari 3 orang gangguan jiwa) dan badai PHK massal (300.000+ pengangguran baru).
---------------------------------
5. Kesimpulan Strategis
Indonesia: Membangun Hegemoni Regional dengan kepemilikan aset absolut dan teknologi siluman (KAAN).
Malaydesh: Mengalami Kelumpuhan Pertahanan; militer berubah fungsi dari "pelindung kedaulatan" menjadi "penyewa aset swasta" akibat kebangkrutan fiskal.
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
1. STATUS INVENTARIS SIPRI 2025
Indonesia (Aktif/Masif):
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Mesin TP400-D6, Air Refuel System.
Darat: Rudal Bora, Rudal Khan, Drone Anka-S.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine, LM-2500.
Malaydesh (Kosong/Stagnan):
Status: "Salam Kosong" (2020–2025). Tidak ada kontrak efektif, hanya rencana (planned) atau pesanan yang belum dieksekusi.
--------------------------------
2. PERINGKAT GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN
Indonesia: Peringkat 13 Dunia (Hegemon ASEAN).
Vietnam: Peringkat 23.
Thailand: Peringkat 24.
Singapura: Peringkat 29.
Myanmar: Peringkat 35.
Filipina: Peringkat 41.
Malaydesh: Peringkat 42 (Turun ke posisi 7 di ASEAN).
--------------------------------
3. ANALISA KONTRAS FISKAL & EKONOMI
INDONESIA (SEHAT):
GDP: USD 1,44 Triliun.
Debt-to-GDP: 40% (Di bawah batas aman 60%).
Kemampuan: Belanja tunai dan kredit ekspor resmi untuk modernisasi.
Malaydesh (Kritis):
GDP: USD 416,90 Miliar.
Debt-to-GDP: 69% (Melampaui limit 65%).
Beban: Hutang negara RM 1,65 Triliun; 84% warga tidak memiliki tabungan bulanan.
--------------------------------
4. PERBANDINGAN KEKUATAN UDARA & LAUT
INDONESIA (TRANSFORMASI GEN 4.5/5):
Akuisisi 42 Rafale, 24 F-15IDN, dan pengembangan KF-21 Boramae.
Malaydesh (Kelistrikan & "Prank"):
Aset Grounded: MiG-29N, MB339CM, Heli Nuri.
Skandal: Kehilangan 48 unit Skyhawk dan 2 mesin jet.
Proyek Mangkrak: Kapal LCS (karatan) dan OPV.
--------------------------------
5. FENOMENA "NEGARA TUKANG SEWA" (LEASING)
AKIBAT KETERBATASAN ANGGARAN, MALAYDESH BERALIH DARI KEPEMILIKAN MENJADI PENYEWA ASET:
Udara: Sewa helikopter Black Hawk, AW139, AW149, dan simulator.
Darat: Sewa truk 3 ton, motor polisi (BMW R1250RT), dan kendaraan 4x4.
Laut: Sewa kapal hidro-oseanografi dan berbagai jenis boat (FIB, RHFB).
--------------------------------
6. TIMELINE KEGAGALAN PENGADAAN (2005–2026)
BATAL/MANGKRAK:
Rafale (2014), Artileri Caesar (2016), JF-17 (2017), Tejas (2022).
Blokade/Isu Teknis: Komponen FA-50 (USA), F/A-18 Hornet Kuwait (2026 - Batal biaya logistik).
Kebijakan Terbaru: PM Anwar Ibrahim melakukan Pembekuan Total (Freeze) pengadaan militer 2026 karena investigasi korupsi.
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara Malaydesh terjebak dalam pembatalan dan wacana:
Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
Malaydesh (Pembatalan & Kegagalan):
F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
-
Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
-
Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
Malaydesh (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, Malaydesh berubah menjadi "Negara Penyewa":
Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", Malaydesh KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
-
Beban Rakyat & Masa Depan
Beban Per Kapita: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
Malaydesh (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.
-
Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
-
Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
Malaydesh (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
-
Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.
-
Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
-
Kelemahan Geopolitik & Operasional
Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat Malaydesh sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
Hapus-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
Malaydesh (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
-
Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.
-
Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
-
Kelemahan Geopolitik & Operasional
Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat Malaydesh sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK ARAB
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK UEA
---------------------------------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------------------------------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------------------------------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------------------------------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
busyet ampe pabrik rokok nyumbang alutsista...apa masi kurang dr setoran cukai tahunan yak haha!😬🤔😬
BalasHapusIMF menyebut KING INDO sebagai salah satu titik terang atau bright spot dalam perekonomian dunia 🔥🔥🔥🔥🔥
BalasHapushttps://youtu.be/dxu5a2TgOqs?si=-8K414mZqDY-tKf6
APA KABAR DENGAN MALONDESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!
BalasHapushttps://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw
GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!
BalasHapushttps://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw
NASI LEMAK MULAI MAHAL WARGA BERUK MALONDESH TA MAMPU BELI 😂😂😂😂😂
BalasHapusManakala sebuah negara MISKIN yang MENJUAL KEDAULATANnya pada majikannya....HAHAHAHAHA
BalasHapusPARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
________________________________________
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
⚓ NAVAL WEAKNESS
MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
Current Situation
• Major combatants:
o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
• Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
• Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
Problems
• Aging fleet; many ships near obsolescence.
• Insufficient firepower against regional navies.
• Small submarine force with limited availability.
• LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
Regional Comparison
• Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
• Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
• Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
• China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
Funding
• Insufficient funding
The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
• Delayed projects
The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
Outdated assets
• Lack of modern assets
The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
• Technical issues
The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
Training
• Lack of disaster relief training
While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
• Knowledge and skills
Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
Other challenges
===================
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
• Outdated inventory
The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
• Budgetary constraints
The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
• Lack of research and development
The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
• Imported equipment
The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.
inilah nasib menjadi KACUNG pada ANTEK ASING...semua dijual....HAHAHAHAH
BalasHapusKedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?
Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?
https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
-
ANKA = LEVEL ANGOLA
SIPRI = LEVEL TIMOR LESTE
-------------------------
KLASIFIKASI OPERASIONAL DRONE ANKA
-
Kategori Dual-Role (UCAV & ISR - Serang & Intai):
Indonesia: Kontrak 12 unit ($300 juta), Kazakhstan (produksi lisensi), Aljazair (10 unit Anka-S), Tunisia (pembeli ekspor pertama), Kirgistan, dan Chad.
-
Kategori Spesialis ISR & Patroli Maritim (Hanya Intai):
Malaydesh: Kontrak 3 unit varian maritim (Radar SAR) khusus pemantauan ZEE.
Angola: Pengawasan infrastruktur minyak dan wilayah pesisir.
-------------------------
2025-2024 = SIPRI KOSONG
-
SIPRI 2025 INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
SIPRI 2025 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
TIMOR LESTE | BRUNEI | LAOS | KAMBOJA
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
---------------------------------
SIPRI 2024 INDONESIA 2 LEMBAR = KHAN | KAPLAN / HARIMAU | H225M CARACAL | AL-TARIQ (UEA) – KIT BOM | A400M ATLAS | SCORPENE EVOLVED | PPA (THAON DI REVEL CLASS) | RAFALE | BAYRAKTAR TB2 | C-130J-30 | KF-21 BORAMAE
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan.html
-
SIPRI 2024 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
BalasHapushttps://www.suara.com/news/2026/04/13/152846/langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-bakal-teken-akses-bebas-untuk-militer-as
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
NO IZIN TERBANG BEBAS
HapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
-------------------
2. Analisis Faktor Pemicu Utama
Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
-------------------
3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1
.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
✈️ REDUCED AIR POWER
Malaydesh ’s Air Force (RMAF) is falling behind in Southeast Asia’s fast-changing air combat environment.
Current Situation
• Retired MiG-29s (2017) → left a gap in frontline fighters.
• Su-30MKM (18 units) → capable, but plagued by low serviceability due to reliance on Russian parts and high maintenance costs.
• F/A-18D Hornet (8 units) → effective, but small fleet (from 1997).
• Transport & surveillance aircraft → aging Hercules C-130s and very limited maritime patrol capability.
• Light Combat Aircraft (LCA) → Malaydesh ordered 18 FA-50s from South Korea, but deliveries will only start in 2026.
Problems
• Fighter fleet is too small and partly obsolete.
• No long-range air defense systems → vulnerable to modern missile and drone warfare.
• No modern AWACS (Airborne Warning & Control System).
Regional Comparison
• Singapore: Operates F-15SGs and F-16Vs, ordered F-35Bs (5th-gen stealth).
• Indonesia: Ordered 42 Rafales and 48 KAAN Gen 5; also considering KF-21 future fighter.
• Thailand: Operates Gripen C/D jets with modern datalink capability.
👉 Malaydesh ’s Risk: Falls behind in both numbers and technology. In a regional conflict, its Air Force could struggle to defend airspace, provide close air support, or deter aggressors.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
Matawang negara KACUNGnya ANTEK ASING makin HANCURRRRR.............HAHAHAHAHAH
BalasHapusPagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
Tarif & Kuota: Penghapusan tarif ekspor AS ke Malaydesh; tarif timbal balik AS sebesar 19% (kecuali produk tertentu 0%); pelarangan pembatasan jumlah barang (kuota) dari AS.
-
Hambatan Non-Tarif: Jaminan akses pasar untuk produk daging/keju AS; komitmen transparansi regulasi; standarisasi sertifikasi Halal serta pengakuan standar keamanan kendaraan AS.
-
Perdagangan Digital: Bebas transfer data lintas batas; pelarangan pajak digital diskriminatif terhadap perusahaan AS; pelarangan paksa transfer teknologi atau kode sumber.
-
Aturan Asal Barang: Penentuan kriteria khusus agar barang mendapatkan tarif preferensial.
-
Keamanan Nasional: Malaydesh wajib mengikuti langkah sanksi dan kontrol ekspor AS; pembatasan pengadaan nuklir dari negara tertentu; jaminan pasokan mineral kritis dan logam tanah jarang ke AS.
-
Komitmen Ekonomi: Pembelian 30 pesawat Boeing, 5 juta ton LNG per tahun, dan batu bara oleh Malaydesh; komitmen investasi Malaydesh ke AS sebesar USD 70 miliar selama 10 tahun.
-
Ketentuan Akhir: AS berhak membatalkan perjanjian jika Malaydesh bekerja sama dengan pihak yang merugikan kepentingan AS; sengketa diselesaikan melalui konsultasi bilateral.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK =
GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA =
GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JONGOS BABU BRITISH =
JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
=================
=================
APRIL 13, 2026
RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK ARAB
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK UEA
---------------------------------
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------------------------------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------------------------------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------------------------------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
---------------------------------
DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
---------------------------------
DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
⚓ NAVAL WEAKNESS
MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
Current Situation
• Major combatants:
o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
• Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
• Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
Problems
• Aging fleet; many ships near obsolescence.
• Insufficient firepower against regional navies.
• Small submarine force with limited availability.
• LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
Regional Comparison
• Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
• Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
• Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
• China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.
RUPIAH menuju Rp17.200 setiap 1USD guys....HAAHHAHAH
BalasHapusHEBAT......HAHAHAHHA
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
====================
====================
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
⚓ NAVAL WEAKNESS
MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
Current Situation
• Major combatants:
o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
• Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
• Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
Problems
• Aging fleet; many ships near obsolescence.
• Insufficient firepower against regional navies.
• Small submarine force with limited availability.
• LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
Regional Comparison
• Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
• Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
• Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
• China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.
FAKTA......
BalasHapusRM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLICE
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
====================
====================
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
CUKUP 1 JAKARTA .......
1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
-
PERBANDINGAN SKALA: SATU KOTA MELAMPAUI SATU NEGARA
Analisis PDB PPP (Purchasing Power Parity) 2025/2026 mengungkap fakta mengejutkan:
Jakarta: US$ 1,7 Triliun. Sebagai pusat finansial Indonesia (peringkat 6 ekonomi dunia), Jakarta mengonsentrasikan produktivitas yang sangat masif dalam satu wilayah administratif.
-
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun. Secara keseluruhan nasional, volume ekonomi riil Malaydesh justru berada di bawah pencapaian satu kota Jakarta.
-
Implikasi: Jakarta telah menjelma menjadi "Mega City-State" yang kekuatan belanjanya lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.
PARAH................ HAHAHAHAH
BalasHapusRupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
====================
====================
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
HapusBUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
UDARA LAUT DATA FREPORT = AMAN
Hapus---------------------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
🪖 ARMY GAPS
THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
Current Situation
• Armored vehicles:
o Still uses Condor APCs (1980s).
o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
• Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
• Air defense:
o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
• Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
Problems
• Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
• Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
• Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
Regional Comparison
• Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
• Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
• Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
👉 Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.
NO IZIN TERBANG BEBAS
BalasHapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
NO IZIN TERBANG BEBAS
BalasHapusNO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
BalasHapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
FAKTA......
BalasHapusRM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
Faktanya BELUM ADA Hitam diatas kertas putih,
BalasHapuskasus batal ART TIDAK SAH haha!🤣🍌🤣
opa Donal Bebek pun tertawa terbahak2 haha!🤣😂🤣
kahsiyan para warganyet kl, KETIPU LAGGIIII..gomen kaburrr haha!🤥😝🤥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Pembatalan ART: "Belum ada hitam putih diterima daripada AS"
https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2026/03/1522238/pembatalan-art-belum-ada-hitam-putih-diterima-daripada-johari-ghani
negri🎰kasino genting klaim batal art, tapi tak ada hitam putih...
BalasHapusini sich fiks omon2 doank haha!🤥🤣🤥
Amrik kata..hah apaan luh nyet, No Paper, pmx siyap2 diangkut macam maduro haha!👻🤫👻
PARAH MATAWANG NEGARA KACUNGNYA ANTEK ASING................HANCUR.... HAHAHAHAH
BalasHapusRupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
eittt janji negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo trade $244 biliun dolar bakal di tagih paman sam,
BalasHapuskl ingkar janji siyap2 pmx di colok knalpotnye🔥 haha!🥵😭🥵
tahun 2026 Aset Kapal kita berdatangan
BalasHapus■januari-juli
✅️PPA 2, Itali
✅️BHO 105, Jerman
■agustus-desember
✅️551 GaribaldI
✅️ISTIF
Baca jadwal ini, langsung para warganyet FANASSS ati, KOYAK djiwa haha!🔥😤🔥
1 Duniya tau negri🎰kasino tukang klaim pembual kl haha!🤥😋🤥
BalasHapus❌️GAGAL jalankan ART, kabur penghianat
❌️GAGAL damaikan THAI VS KAMBOJA
❌️GAGAL pertahankan harga minyak, petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58% padahal uda ngemis hormuz iran...aneh?keknya bau2 Songlap Lagiiiii
❌️GAGAL bikin frigat gowing lcs, bikin malyu Makaroni Prancis haha!😂😵💫😂
parah....KEDAULATAN saja dijual ke majikan....HAHAHAHHA
BalasHapusJangan Gadaikan Langit Indonesia ke Tangan Asing
https://www.kompasiana.com/tuhombowo/69ddf50e34777c7b3a444803/jangan-gadaikan-langit-indonesia-ke-tangan-asing
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
Saat KRISIS GLOBAL
BalasHapusCEO kita ke Moskwa dapet minyak murmer, jaminan bbm stabil sepanjang tahun aman..Pesta Pora kita haha!🥳🤫🥳
CEO kita ke Paris, siap2 SHOPPING ASET TEMPUR BARUW haha!🦾🚀🦾
Taktakala suatu negri🎰kasino genting malah datang ke jakarta, pm curhat ngemis beras, tapi harga tetep NAIK haha!😭🍌😭
ngemis blokade hormuz iran,
ehh malah minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%..lobi GAGAL LAGI haha!😄🤪😄
kahsiyan warganyet kl, KETIPU LAGIII..y makloum 1cc haha!🤣😝🤣
SPH, Heli SEWA pun AKAN haha!🤥🍌🤥
Sorrii yeee jangankan overflight,
BalasHapusisi bensin P8 Amrik pun kita TOLAK haha!😆🔥😆
sementara negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo, pasukan mat puteh BERKAMPUNG di ButterWorth LEBIH dari 55 tahun...Bukti kl bangsa LeMeS🥶 haha!😵💫😄😵💫
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Indonesia Tolak Izin Mendarat Pesawat Mata-mata Amerika Serikat P-8 Poseidon
Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim milik AS, P-8 Poseidon, mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-tolak-izin-mendarat-pesawat-mata-mata-amerika-serikat-p-8-poseidon-1uQdEUVJBjN/4
eitttt ruang udara kita AMAN haha!👍😉👍
BalasHapuskahsiyanh warganyet kl, KALAH LAGIIIII..pembual dmiskinos haha!🤪🤥🤪
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
ORBITINDONESIA.COM - Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa otoritas udara Indonesia masih berada di bawah kuasa pemerintah.
"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," kata Rico dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 13 April 2026.https://www.orbitindonesia.com/detail/60764/brigjen-tni-rico-ricardo-sirait-kemenhan-tegaskan-otoritas-udara-ri-masih-di-bawah-kendali-pemerintah
jangankan LANGIT DI GADAI....DATA PERIBADI WARGANYA SAJA DI SERAH KE ANTEK ASING....HAHAHAHHAHA
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
Aging fleet
• Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
• The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
Delays in acquiring new ships
• The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
• The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
Corruption
• Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
• The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
Other challenges
• Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
• Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
• Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
China's assertiveness in the South China Sea
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
NKRI HARGA MATI katanya la...... HAHAHAHAH
BalasHapusPARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
• Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
• Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
• Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
• Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
• Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
FREEPORT hingga ke akhirnya pun tetap milik ANTEK ASING....HAHAHAHAH
BalasHapusIndonesia dan Amerika Serikat sepakat perpanjang kontrak Freeport hingga 2061
https://www.msn.com/id-id/berita/other/indonesia-dan-amerika-serikat-sepakat-perpanjang-kontrak-freeport-hingga-2061/ar-AA1WI7HF?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
KATANYA NKRI HARGA MATI...lah jadi ini apa guys....??
BalasHapusKedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?
Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?
https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
Lack of funding
There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
Limited local capabilities
Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
Lack of strategic partnerships
There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
Limited funding
Small procurement budgets
The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
Postponed purchases
The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
Aging equipment
Outdated inventory
The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
Withdrawal of aircraft
The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
Other challenges
Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
NKRI HARGA apa pula ni guys....??? HAHAHAHAH
BalasHapusPrabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
Causes
• Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
• Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
Effects
• Vulnerability to threats
The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
• Challenges with air force
The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
• Challenges with naval assets
The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------.
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
Causes
• Aging vessels
Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
• Delayed replacements
The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
• Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
Effects
• Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
• Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident
coba warganyet kl bercerita,
BalasHapusbuat apa pasukan OSI BERKAMPUNG DI BUTTERWORTH 55 TAHUN haha!🤔😝🤔
tak hanya ruang udara semenanjing kuala lumpo...
air base pun Kedaualatan Ostrali..cung haha!🤣✌️🤣
Parah...katanya tipe M penguasa semenanjung, ehh tau2 dibawah ketek Ostrali..cung haha!🤪😝🤪
katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA
BalasHapusPrabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga
https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
Personnel issues
Lack of military knowledge
Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
Civil-military relations
The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
Logistics issues
Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
Personnel issues
Lack of military knowledge
Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
Civil-military relations
The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
Logistics issues
Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
mantab Genk G20, BRICS SALING BANTUW..
BalasHapusehh kumendan lagi di RUSI AHHH nich...
ESYU 35 SEMAKIN HAMPIR hore haha!🤑😎🤑
SHOPPING bebas makloum NON BLOK haha!👍🦾👍
ini LAWAK....HAHAHAHA
BalasHapusDULU NON BLOK
SEKARANG GO BLOK
katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA
BalasHapusPrabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga
https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
• The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
Hegseth, Indonesian Counterpart Announce Defense Partnership
BalasHapusApril 13, 2026 | By Matthew Olay, Pentagon News
Secretary of War Pete Hegseth welcomed his Indonesian counterpart — Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin — to the Pentagon today, where the two men announced the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership between the two countries.
features three "foundational pillars" that are based on each country's national sovereignty and mutual respect: military organization and capacity building; training and professional military education; and exercises and operational cooperation.
Under the framework of the agreement, both countries will work on exploring cutting-edge initiatives, "including ✅️codeveloping sophisticated asymmetric capabilities, pioneering next-generation defense technologies in the maritime, subsurface and autonomous systems domains, and cooperating on ✅️maintenance, repair and overhaul support to improve operational readiness," according to a joint statement on the new partnership.
The statement goes on to explain that both the U.S. and Indonesia have agreed to enhance joint special forces training, and that such engagements will make the bond between both countries' militaries stronger.
Additionally, Hegseth noted that Indonesia has been helpful to the U.S. with the recovery of fallen service members.
https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/4457873/hegseth-indonesian-counterpart-announce-defense-partnership/
------
nampak Amrik sayang kita, herki mro dikasi ke kita, hutbai MAIROD haha!😄😁😄
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
HAHAHAHAH...... NKRI HARGA MATI katanya la.....H
BalasHapusPresiden Prabowo Subianto Izinkan Pesawat Militer Amerika Serikat Melintasi Udara Indonesia
https://www.dio-tv.com/news/amp/50416988017/presiden-prabowo-subianto-izinkan-pesawat-militer-amerika-serikat-melintasi-udara-indonesia
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
KACUNGNYA ANTEK ASING mampunya apa....??? TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH
BalasHapusDOKUMEN RAHASIA BOCOR! Prabowo Beri ‘AKSES LANGIT’ Indonesia ke Donald Trump
https://news.fin.co.id/2026/04/13/dokumen-rahasia-bocor-prabowo-beri-akses-langit-indonesia-ke-donald-trump/amp
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
✅️kita ISTAMBUL KLAS FRIGAT
BalasHapus❌️seblah ADA murah, 😵💫
✅️Kita dapet Aset Premium ISTIF KLAS paket FULL WEPON haha!💰😉💰
❌️lha negri🎰kasino genting cuman dapet paket Jimat Kos, ada klas Murah NO ASW...warganyet KTIPU LAGIII haha!😵💫🤥
FANASSSS 🔥ATI..NGAMUK🔥
PEDIHHH MATA haha!😤🥵😤
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
• A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
• The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
• Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
• The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
• The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
• The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
Di suruh pegang MAP oleh TRUMP pun sudah mampu dibuat BANGGA....HAHAHAHHA
BalasHapusBocor! Dokumen Rahasia Sebut Prabowo ‘Permudah’ Pesawat Militer AS Kuasai Langit RI
https://www.owrite.id/internasional/2026/04/13/bocor-dokumen-rahasia-sebut-prabowo-permudah-pesawat-militer-as-kuasai-langit-ri/
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
• Corruption
The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
• Recruitment
The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
• Infrastructure
The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
• Ethnic composition
The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
• Budget
MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
• Defense industry
The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
• Territorial disputes
MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
• Maritime defense
The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.
KACUNG TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH
BalasHapusBeredar Kabar AS Incar Akses Penerbangan Militer Tanpa Batas di Wilayah Udara RI
https://www.idntimes.com/news/world/beredar-kabar-as-incar-akses-penerbangan-militer-tanpa-batas-di-wilayah-udara-ri-00-84mpg-c8ycbp/amp
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
Explanation
• Defense budget
MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
• Military size
MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
• Military spending
MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
• Corruption
The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
• Recruitment
The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
• Infrastructure
The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
• Ethnic composition
The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
• Budget
MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
• Defense industry
The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
• Territorial disputes
MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
• Maritime defense
The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
Corruption
• The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
• The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
• Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
• The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
Lack of authority
• The MAF has limited authority, especially when it comes to non-traditional security challenges.
• The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
Other weaknesses
• Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced budgetary constraints.
GILA! PRABOWO DIKABARKAN BERI AKSES MENYELURUH BAGI PESAWAT MILITER AS MELALUI UDARA INDONESIA
BalasHapushttps://www.harianumum.com/baca/gila-prabowo-dikabarkan-beri-akses-menyeluruh-bagi-pesawat-militer-as-melalui-udara-indonesia
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
• Corruption
The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
• Recruitment
The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
• Infrastructure
The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
• Ethnic composition
The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
• Budget
MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
• Defense industry
The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
• Territorial disputes
MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
• Maritime defense
The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
Aging
• The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
• The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
Technical issues
• The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
• The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
Lack of funding
• The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
• In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
• In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
Design flaws
• The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
• The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
Delays
• The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed
kapal seblah pendek 99 meter doank,
BalasHapusOmfong No Torpedo haha!🤪😄🤪
ISTIF kita donk 113 meter, bahkan lebih panjang dari GOWING lcs darat MANGKRAK haha!😵💫🤥😵💫
sebentar lagi sampaiiii
warganyet kl PANIK🥶 haha!😵😬😵
HEBAT...... ini barulah NKRI harga mati.....HAHAHAHAHAH
BalasHapusPolemik Kabar Prabowo Beri Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS, DPR Tegaskan Kebijakan Harus Transparan
https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-kabar-prabowo-beri-izin-lintas-udara-pesawat-militer-as-dpr-tegaskan-kebijakan-harus-transparan-562111-mvk.html
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
Aging
• The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
• The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
Technical issues
• The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
• The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
Lack of funding
• The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
• In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
• In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
Design flaws
• The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
• The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
Delays
• The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
Delays
• The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
• The project has been plagued by construction delays.
• The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
Cost overruns
• The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
• The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
Financial issues
• The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
• Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
Other issues
• The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
• Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some equipment is outdated and can't function well.
• The MAF lacks modern military assets.
Corruption
• The MAF has been affected by corruption.
• Political leaders have interfered with procurement.
Political interference Political leaders have interfered with procurement.
Other problems
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
Aging
• The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
• The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
Technical issues
• The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
• The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
Lack of funding
• The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
• In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
• In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
Design flaws
• The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
• The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
Delays
• The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
Reasons for the issues
• Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
• Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
• Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
• Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
Program restart
• In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
• The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
• The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
• The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
Other issues with the LCS program
• Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
• Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
• Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
• CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
• AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
• G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
• HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board
✅️ISTIF KLAS KITA 113 meter panjang,
BalasHapusHarga $ 500 juta Mahaaaalll haha!🤑🥳🤑
❌️ADA klas tetangga, uda Pendek 99meter eh murah
Sebijik stif dapet 5 kita haha!🤣😁🤣
Koyyakkj🔥🔥🔥🍌🍌🍌
jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA
BalasHapusRupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
Lack of funds
• MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
• The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
• The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
Aging equipment
• MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
• The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
Political interference and corruption
• Political interference and corruption have undermined combat readiness.
• MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
Other challenges
• The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
• The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's coast guard, the Maritime Enforcement Agency (MMEA), has faced challenges with resources and coordination. These challenges have made it difficult for the MMEA to carry out its mandate of maritime law enforcement.
Resource challenges
• Small defense budget: MALAYDESH 's defense budget is small compared to its GDP.
• Lack of resources for civilian agencies: The MMEA is funded separately from the defense budget and has historically lacked resources.
• Insufficient assets: The MMEA has a small fleet of vessels and aircraft.
Coordination challenges
• Lack of coordination between agencies
There is a lack of coordination between agencies responsible for maritime security.
• Scandals
Scandals surrounding defense procurement have hindered efforts to improve defense capabilities.
Other challenges
• Non-traditional threats
MALAYDESH faces non-traditional threats that require advanced techNOLogy and assets.
• Disputed areas
MALAYDESH needs to improve surveillance and reconnaissance capabilities in disputed areas.
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
Age
• The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
• The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
Hull structure
• The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
• The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
Spare parts management
• An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
Logistics
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
-
ANKA = LEVEL ANGOLA
SIPRI = LEVEL TIMOR LESTE
-------------------------
KLASIFIKASI OPERASIONAL DRONE ANKA
-
Kategori Dual-Role (UCAV & ISR - Serang & Intai):
Indonesia: Kontrak 12 unit ($300 juta), Kazakhstan (produksi lisensi), Aljazair (10 unit Anka-S), Tunisia (pembeli ekspor pertama), Kirgistan, dan Chad.
-
Kategori Spesialis ISR & Patroli Maritim (Hanya Intai):
Malaydesh: Kontrak 3 unit varian maritim (Radar SAR) khusus pemantauan ZEE.
Angola: Pengawasan infrastruktur minyak dan wilayah pesisir.
-------------------------
2025-2024 = SIPRI KOSONG
-
SIPRI 2025 INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
SIPRI 2025 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
TIMOR LESTE | BRUNEI | LAOS | KAMBOJA
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
---------------------------------
SIPRI 2024 INDONESIA 2 LEMBAR = KHAN | KAPLAN / HARIMAU | H225M CARACAL | AL-TARIQ (UEA) – KIT BOM | A400M ATLAS | SCORPENE EVOLVED | PPA (THAON DI REVEL CLASS) | RAFALE | BAYRAKTAR TB2 | C-130J-30 | KF-21 BORAMAE
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan.html
-
SIPRI 2024 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
Lack of funds
• MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
• The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
• The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
Aging equipment
• MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
• The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
Political interference and corruption
• Political interference and corruption have undermined combat readiness.
• MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
Other challenges
• The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
• The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
✅️Kita SHOPPING FMB 70m FULL WEPON ke Turkiyem
BalasHapus❌️Eh tetangga kesayangan ikutan ambil ADA Dongred OPV klaim korped haha!😵💫🤥😵💫
warganyet hepi klaim bla..bla..
last last bantingannya kita SHOPPING Frigat Istambul Klas haha!🤣🦾🤣
Aset Premium MAHAL & MEWAH haha!🤑💰🤑
kahsiyan para warganyet kl, KENA mentaL haha!🤭😤🤭
mreka selaluw dibawa kita,
ya makloum BAJET KITA BESAR
BEDA LEVEL, BEDA KASTA....haha!😂😝😂
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
Lack of funds
• MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
• The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
• The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
Aging equipment
• MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
• The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
Political interference and corruption
• Political interference and corruption have undermined combat readiness.
• MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
Other challenges
• The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
• The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
-
ANKA = LEVEL ANGOLA
SIPRI = LEVEL TIMOR LESTE
-------------------------
KLASIFIKASI OPERASIONAL DRONE ANKA
-
Kategori Dual-Role (UCAV & ISR - Serang & Intai):
Indonesia: Kontrak 12 unit ($300 juta), Kazakhstan (produksi lisensi), Aljazair (10 unit Anka-S), Tunisia (pembeli ekspor pertama), Kirgistan, dan Chad.
-
Kategori Spesialis ISR & Patroli Maritim (Hanya Intai):
Malaydesh: Kontrak 3 unit varian maritim (Radar SAR) khusus pemantauan ZEE.
Angola: Pengawasan infrastruktur minyak dan wilayah pesisir.
-------------------------
2025-2024 = SIPRI KOSONG
-
SIPRI 2025 INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
SIPRI 2025 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
TIMOR LESTE | BRUNEI | LAOS | KAMBOJA
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
---------------------------------
SIPRI 2024 INDONESIA 2 LEMBAR = KHAN | KAPLAN / HARIMAU | H225M CARACAL | AL-TARIQ (UEA) – KIT BOM | A400M ATLAS | SCORPENE EVOLVED | PPA (THAON DI REVEL CLASS) | RAFALE | BAYRAKTAR TB2 | C-130J-30 | KF-21 BORAMAE
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan.html
-
SIPRI 2024 MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH was plagued by construction delays, cost overruns, and fraud.
• Weak financials: Boustead Naval Shipyard (BNS) had weak financials when the program began.
• Construction delays: The lead ship, KD Maharaja Lela, was launched in 2017, but work on the ships halted in 2022.
• Cost overruns: The program experienced significant cost overruns.
• Fraud: There were allegations of fraud, including misappropriation of funds and duplication of contracts.
• Political interference: Some say that politics and personal gain compromised the procurement process.
• Lack of consultation: Some say that the project was approved EXCLUDING proper consultations with experts.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
Outdated equipment
• Aircraft
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
• Ships
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
• Submarines
The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
Corruption
• The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
Budgetary constraints
• The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
• MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA
BalasHapusRupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
Funding
• Limited funding
MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
• Economic downturns
The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
Transparency
• Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
• Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Aging equipment
• Small procurement budgets
Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
• Outdated equipment
The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
Other challenges
• Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
HapusRELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
RELEASE : US GOVERMENT
HapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
Military spending
• MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
• The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
Other factors
• The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
• The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
Funding
• Limited funding
MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
• Economic downturns
The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
Transparency
• Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
• Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Aging equipment
• Small procurement budgets
Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
• Outdated equipment
The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
Other challenges
• Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA
BalasHapusPagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
Funding
• Insufficient funding
The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
• Delayed projects
The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
Outdated assets
• Lack of modern assets
The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
• Technical issues
The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
Training
• Lack of disaster relief training
While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
• Knowledge and skills
Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
Other challenges
===================
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
• Outdated inventory
The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
• Budgetary constraints
The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
• Lack of research and development
The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
• Imported equipment
The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
---------------------------------------------------
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
---------------------------------------------------
RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA
BalasHapusPagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
• Cost: The cost of procurement is a major challenge.
• Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
• Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
• Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
• Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
• External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
• Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
Outdated equipment
• Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
• The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
• The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
Limited procurement budgets
• The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
• The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
• The MAF has struggled to acquire modern military assets.
Political interference
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
=============
MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
• Budget constraints
Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
• Economic limitations
Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
• Regional security challenges
The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
What is the military budget for 2025?
• MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
• The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
✅️BERAS KITA SURPLUS BERLIMPAH
BalasHapus✅️Minyak kita banyak, Harga Murah Aman haha!✌️😉✌️
sedangkan negri🎰kasino genting,
harga minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%...
Beras NAIK MAHAL, A
Rakyat tipe M makin SUSAH, makin Dmiskinos haha!😭😆😭
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
--------------------------------
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
✈️ REDUCED AIR POWER
Malaydesh ’s Air Force (RMAF) is falling behind in Southeast Asia’s fast-changing air combat environment.
Current Situation
• Retired MiG-29s (2017) → left a gap in frontline fighters.
• Su-30MKM (18 units) → capable, but plagued by low serviceability due to reliance on Russian parts and high maintenance costs.
• F/A-18D Hornet (8 units) → effective, but small fleet (from 1997).
• Transport & surveillance aircraft → aging Hercules C-130s and very limited maritime patrol capability.
• Light Combat Aircraft (LCA) → Malaydesh ordered 18 FA-50s from South Korea, but deliveries will only start in 2026.
Problems
• Fighter fleet is too small and partly obsolete.
• No long-range air defense systems → vulnerable to modern missile and drone warfare.
• No modern AWACS (Airborne Warning & Control System).
Regional Comparison
• Singapore: Operates F-15SGs and F-16Vs, ordered F-35Bs (5th-gen stealth).
• Indonesia: Ordered 42 Rafales and 48 KAAN Gen 5; also considering KF-21 future fighter.
• Thailand: Operates Gripen C/D jets with modern datalink capability.
👉 Malaydesh ’s Risk: Falls behind in both numbers and technology. In a regional conflict, its Air Force could struggle to defend airspace, provide close air support, or deter aggressors.
RELEASE : US GOVERMENT
BalasHapusNO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
APRIL 13, 2026
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
===============
===============
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
⚓ NAVAL WEAKNESS
MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
Current Situation
• Major combatants:
o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
• Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
• Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
Problems
• Aging fleet; many ships near obsolescence.
• Insufficient firepower against regional navies.
• Small submarine force with limited availability.
• LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
Regional Comparison
• Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
• Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
• Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
• China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.
FAKTA RINGGIT Vs rupiah....parah.....HAHAHAHA
BalasHapusRM0.92sen setara Rp4000 RUPIAH