25 April 2011

2 Panser Anoa Dikirim ke Brunei untuk Uji Coba

25 April 2011

Panser Anoa 6x6 buatan PT Pindad (photo : Defense Studies)

Panser Anoa buatan Pindad ditaksir banyak negara

JAKARTA. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengklaim industri pertahanan dalam negeri lebih kompetitif dibandingkan dengan luar negeri. Salah satu contohnya adalah panser Anoa buatan PT Pindad.Purnomo mengatakan, banyak negara yang berminat membeli panser tersebut. Dia menyebutkan seperti Malaysia, Brunei dan Timor Leste.

Menurutnya, jika sebelumya harganya per unitnya berkisar Rp 100 miliar maka sekarang lebih murah yakni berkisar Rp 80 miliar. "Kami dulu membuat dengan mesin Renault, kini sedang bicara dengan beberapa pabrikan seperti Mercy nantinya bisa lebih murah," paparnya akhir pekan lalu.

Purnomo menyebutkan, Pindad telah mengirimkan dua Anoa untuk diuji coba di Brunei. "Mereka sedang coba dulu. Make sure dulu bahwa produk itu sesuai dengan mereka," katanya.

Selain Anoa, juga telah dikirimkan senjata serbu SS2. Purnomo menambahkan selain kedua produk itu tengah menawarkan pesawat CN 235 pabrikan PT Dirgantara Indonesia (PT DI). "Juli mendatang kami akan memanfaatkan ajang Brunei Industrial Defend Expo di Brunei untuk memamerkan produk alutsista," jelasnya.

(Kontan)

Rudal Rusia, Rudal China, dan Pertahanan Perbatasan

25 April 2011

Peluru kendali (rudal) Yakhont meluncur ke udara setelah ditembakkan dari Kapal Republik Indonesia Oswald Siahaan-354 (jenis kapal perusak kawal kelas Fregat Van Speijk) di perairan Samudra Hindia, Rabu (20/4). photo : Kompas-Hendra A Setyawan)

Selangkah demi selangkah upaya membangun pertahanan Republik Indonesia dibangun sejak krisis Timor Timur tahun 2000. Embargo senjata dari Amerika Serikat membuat Indonesia beralih kepada dua negara yang sempat menjadi sahabat erat pada era Soekarno, yakni Rusia dan China.

Salah satu jenis persenjataan dari Rusia dan China yang memperkuat pertahanan Indonesia adalah peluru kendali. Peluru kendali paling canggih yang dimiliki adalah jenis Yakhont buatan Rusia dengan jarak jelajah (cruising range) 300 kilometer. ”Ini merupakan rudal dengan jangkauan terjauh yang saat ini kita miliki,” ujar Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama Soleman Banjar Nahor, dalam latihan penembakan rudal Yakhont di perairan Samudra Hindia, Rabu (20/4) pekan lalu.

Keberadaan Yakhont memang strategis bagi pertahanan Indonesia. Jangkauan 300 kilometer yang dimiliki Yakhont seandainya ditempatkan di pesisir timur dan utara Sumatera dapat menjangkau Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, serta Kepulauan Nicobar dan Andaman. Seandainya digelar di Kepulauan Natuna-Anambas, rudal tersebut dapat mencapai sasaran di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel, yang menurut pengamat Barat dapat menjadi potensi konflik pada masa depan karena pertentangan China-Amerika Serikat (AS) yang tentu saja akan berdampak pada ASEAN.

Peluncuran rudal Yakhont dari fregat KRI Oswald Siahaan (photo : Vivanews)

Seandainya digelar di wilayah timur Indonesia, di kawasan Sulawesi Utara, Maluku Utara, atau Papua, rudal Yakhont dapat menjangkau sasaran di Filipina selatan hingga Guam, yang menjadi salah satu basis militer terdepan AS. Adapun di wilayah selatan, di sekitar Kupang dan perairan Timor, rudal tersebut dapat menjangkau sasaran di Darwin dan sebagian kawasan Northern Territory Australia.

Soleman menambahkan, saat ini platform penembakan rudal Yakhont baru dimiliki kapal Armada RI Kawasan Timur yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kapal milik Armada RI Kawasan Barat. ”Ke depan Armabar juga akan mampu mengoperasikan Yakhont,” tutur dia.

Seorang perwira muda di Komando Lintas Laut Militer mengatakan, Yakhont dapat ditembakkan dari beragam platform, seperti silo-penyimpanan rudal-di darat, kendaraan tempur, hingga pesawat tempur pengebom seperti Sukhoi. Penembakan melalui pesawat tempur pengebom tentu menambah jauh jangkauan serangan rudal Yakhont!

Rudal dengan hulu ledak (warhead) 300 kilogram bahan peledak itu memiliki dimensi panjang 8,9 meter, diameter 72 sentimeter, dan memiliki kecepatan maksimum hingga 2,5 mach (kecepatan suara). Dalam uji tembak di Samudra Hindia di selatan Selat Sunda, rudal Yakhont menjangkau sasaran di lautan sebelah selatan Pulau Enggano yang berjarak 250 kilometer dalam enam menit saja.

Lintasan rudal Yakhont buatan Rusia (photo : ARC)


Kepala Pusat Penerangan Umum Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, keberadaan rudal Yakhont dalam persenjataan TNI lebih ditujukan sebagai detterent (penangkal) terhadap upaya agresi ataupun tindakan tidak bersahabat dari negara tetangga. ”Tentu saja kita mengutamakan perdamaian ASEAN. Apalagi Indonesia adalah negara yang menjadi teladan di ASEAN,” ungkapnya lagi.


Rudal China

Selain persenjataan Rusia, rudal buatan China juga memperkuat persenjataan TNI. Soleman menceritakan adanya rudal buatan China tipe C-802A dan C-705. Rudal itu merupakan jenis ”Exocet” buatan China.

”Sejumlah kapal perang kita diperlengkapi rudal itu. Sejenis dengan rudal-rudal yang memperkuat kapal perang Kerajaan Thailand yang juga dibuat China,” kata Soleman.

Beberapa tahun lalu, Kompas sempat mengunjungi HTMS Taksin yang sempat singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal latih Angkatan Laut Kerajaan Thailand tersebut dibuat galangan kapal di Shanghai dan memiliki rudal buatan China. Pekan lalu HTMS Taksin kembali singgah di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Benoa, Bali.

Rudal China dengan jangkauan sekitar 70 kilometer hingga 90 kilometer itu turut memperkuat persenjataan Republik Indonesia. Tentu saja di samping persoalan embargo, produk persenjataan buatan Rusia dan China lebih murah jika dibandingkan produk sejenis buatan AS.

Sebuah kapal perang baru, yang akan diluncurkan di Batam, Kepulauan Riau, Senin (25/4), juga diperkuat dengan persenjataan China, termasuk rudal C-802A. Seperti pada tahun 1960-an, persenjataan untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang waktu itu disegani di belahan bumi selatan, kembali diperkuat arsenal produksi Blok Timur: Rusia dan China.(Iwan Santosa).

(Kompas)

23 April 2011

Commander Insists on Plan to Buy Old German U-Boats

23 April 2011

Type 206A submarines of German Navy (photo : Militaryphotos)

Navy chief Kamthorn Phumhiran is insisting on pushing ahead with the plan to procure six second-hand submarines from Germany, dismissing the other option of buying brand-new South Korean ones as being too expensive.

Adm Kamthorn yesterday said he would go ahead with the navy's original plan. It would be presented to the Defence Council chaired by Defence Minister Prawit Wongsuwon next week.

Gen Prawit had earlier voiced his support for the idea of acquiring two brand-new submarines from South Korea. He believed they would last longer than the decommissioned German ones.

The six Type U-206A coastal patrol submarines have been in use in Germany for more than 30 years and Adm Kamthorn admitted they had only another six or seven years of useful life left.

Though the South Korean Type U209 submarine is made using German technology, Adm Kamthorn said it is too big, with a displacement of 1,200 tonnes. "They also cost up to 13 billion baht each," he said.

Although the navy included the option of buying South Korean submarines in its feasibility study, it does not have enough money to buy the two new ones.

"It is most practical to buy the second-hand ones at a cost of 7.7 billion baht," said Adm Kamthorn, who also played down concerns over the usefulness of the submarines in Thai waters. "The navy has to take care of Thailand's marine interests valued at 900 billion baht a year. An investment of 7.7 billion baht will be worth it," he said.

If Thailand fails to secure the six submarines, the opportunity may go to Chile or Colombia, which are also interested in striking a deal with Germany, said navy Assistant Chief of Staff for Operations Thawiwut Phongphiphat.

A navy source said other countries in Southeast Asia have already strengthened their navies with submarines. Malaysia deploys two French-made ones, Singapore has four and Vietnam has three, with a plan to buy six more from Russia. Even Burma has already had its soldiers trained in submarine operations.

If the Defence Council and later the cabinet approve the navy's purchase plan, the first batch of 30 navy officers will be sent for a year of training in Germany before Thailand receives the submarines, said Vice Adm Thawiwut.

"The navy doesn't want to have these submarines, we need them," Adm Kamthorn said. "They are weapons for protection. They may be small, but a small cobra can bite a bigger person to death."

Two subs would be deployed in the Gulf of Thailand and two in the Andaman Sea, with the others as replacements.

(Bangkok Post)

Orion Upgrade a Massive Leap in Capability

23 April 2011

P3K2 Orion of the RNZAF (photo : RNZAF)

Today’s arrival in New Zealand of the first upgraded Royal New Zealand Air Force P3K2 Orion aircraft represents a quantum leap forward for the Air Force, Defence Minister Wayne Mapp says. The aircraft landed at the Whenuapai air force base in Auckland from the United States late this afternoon.

Dr Mapp said that the Government has made the delivery of the Orion upgrade a top priority since taking office.

“The poor management of the previous Government led to substantial delays. The project has taken far longer than we wanted.

“This project means a great deal to the RNZAF and the Ministry of Defence. Today is a significant milestone for them,” he said.

The $373 million upgrade includes improved surveillance, reconnaissance, navigation and communication systems. The upgrade project will also deliver crew trainers, and software testing and integration tools.

“This puts the Air Force at the forefront of technology. The Orion will now have vastly more capability across its whole range of missions, from military operations through to search and rescue, supporting our Pacific relationships and effective monitoring of our Exclusive Economic Zone," the Minister said.

“This also enables a significant and fundamental expansion in the Orion’s role. Along with its traditional maritime focus, it will now have tremendous capability for overland operations.

"The systems upgrade complements the earlier airframe upgrades. Together, they will see the Orion through to 2025.”

This aircraft was upgraded by L3 Systems and sub-contractors based in Greenville, Texas. The second and subsequent aircraft will be completed by Safe Air in Blenheim, and the first of those will be delivered in about three months.

(Beehive)

22 April 2011

Navy Still Wants 6 German Submarines

22 April 2011

Type 206A submarine from Germany (photo : Militaryphotos)

The navy still wants to buy six used Type U206A submarines from Germany, because they are most suitable for its needs, navy chief Admiral Kamthorn Poomhiran said on Friday.

Adm Kamthorn said the Type U206A submarine is most suitable for the Thai navy because it is small and agile, with a displacement of only 450 tonnes.

Moreover, the six submarines would cost the navy only 7.7 billion baht.

"I can guarantee that they can be in commission for more than 10 years," he said.

Adm Kamthorn said this type of submarine is far better than the Type U209 submarines which the navy earlier hoped to buy from South Korea.

Korea bought the submarines, which are much bigger at more than 1,000 tonnes displacement each, from Germany and had them refurbished.

Two Type U209 submarines would cost the navy 13 billion baht, which is far more expensive than the Type U206A from Germany, he said.

"The 7.7 billion baht to buy six Type U206A submarines from Germany is worthwhile, to protect the country's yearly marine interests of more than 900 billion baht," Adm Kamthorn said.

The navy chief said a proposal to buy six submarines from Germany would be forwarded to the Defence Council meeting chaired by Defence Minister Prawit Wongsuwon next week for approval.

If approved, the proposal would be tabled for cabinet consideration.

He said the navy plans to buy the submarines with its own four-year tied-over budget.

Vice Admiral Taweewut Pongpipat, assistant navy chief-of-staff for tactical operations, said the navy plans to use two submarines in the Gulf of Thailand and two in the Andaman Sea, while two others would be used for rotation.

He said the navy has already selected the first batch of 30 naval personnel for training in Germany for one year before the submarines were handed over.

The submarines the Thai navy plans to buy are still in operation, and not decommissioned yet.

"If we don't buy them, Chile and Colombia would," Vice Adm Taweewut said.

Malaysia now has two submarines in commission and Singapore has four, a navy official said.

Vietnam already has four submarines and is reported to be negotiating to buy six more at a cost of US$4 billion from Russia, while Burma has already trained its sailors for submarine operations, the official said.

Agosta Training Sub to be Brought Home in August

22 April 2011

Agosta submarine ex French submarine Ouessant (S623) decomissioned in 2001 and then used to train for RMN personnel (photo : Michel Floch)

KUALA LUMPUR: The Agosta submarine which was used to train Royal Malaysian Navy (RMN) personnel in submarine operations in France will be brought home in August to be converted into a museum, RMN chief Tan Sri Abdul Aziz Jaafar.

He said the submarine could not be used for operations but would be converted into a museum piece to symbolise the progress made by RMN.

"It is a second-hand submarine we bought for training RMN personnel. Now that its services are no longer needed, it will be brought to the Lumut naval base in August," he told reporters here today.

The Agosta submarine was used as a training submarine for two Scorpene class submarines Malaysia bought from France namely the KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Abdul Razak, which were commissioned in 2009 and 2010 respectively.

On the KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Abdul Razak, Abdul Aziz said both the submarines were doing fine and operating at their optimum capacity.

"Having submarines in the open sea is great surveillance for our country," he said.

(Bernama)

Prototipe Baru Radar Pantai Ditargetkan Selesai 2014

22 Agustus 2011

Radar pantai Indra yang telah dibuat oleh PT Inti (photo : Defense Studies)

JAKARTA: Prototipe baru radar pantai buatan dalam negeri untuk kepentingan pengawasan transportasi laut dan udara serta kepentingan pertahanan nasional ditargetkan selesai pada 2014.

“Sekarang sudah banyak riset-riset itu. Riset teknologi radar yang kuat akan menghasilkan inovasi radar yang bagus, dan pada 2014 harus sudah ada prototipe terbaiknya,” kata Menristek Suharna Surapranata di sela Seminar Radar Nasional (SRN) V 2011 yang bertemakan “Sinergi Kemampuan Bangsa untuk Kemandirian” di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono industri pertahanan nasional harus direvitalisasi, dengan demikian perlu disinergikan dengan riset-riset di dalam negeri sehingga di masa depan Indonesia akan lebih mandiri.

Anggaran Kementerian Ristek, diakuinya sangat kecil, tahun ini anggaran ristek untuk riset pertahanan hanya Rp15-20 miliar, karena itu diperlukan kerja sama dengan lembaga lainnya, seperti dari swasta dan universitas.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi Hari Purwanto di tempat sama mengatakan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki pesisir yang sangat panjang membutuhkan minimal 800 radar pantai.

Kebutuhan sebanyak itu, lanjut dia, harus dipenuhi oleh hasil-hasil riset dari dalam negeri dan diproduksi sendiri oleh industri yang ada di tanah air seperti PT Inti, PT LEN, PT Pindad dan lain-lain.

“Karena itu, prototipe yang dihasilkan oleh para ilmuwan di bidang radar harus bisa dimanfaatkan oleh sektor pertahanan maupun transportasi dan berorientasi pada industri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Lukman Hakim mengatakan, melihat kebutuhan akan radar yang sangat besar, Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi produk-produk dari luar negeri.

“Kita harus berperan di negeri sendiri dengan meningkatkan kemandirian dalam pembuatan produk-produk yang mempunyai nilai tambah besar seperti radar,” katanya.

LIPI, urainya, sudah berinisiatif meneliti soal radar ini sejak 1988 dan telah menghasilkan prototipe radar ISRA (Indonesian Surveillance Radar) yang telah dikomersialisasikan melalui kerja sama dengan PT Inti dan dimanfaatkan di Selat Sunda.

Sedangkan Staf Ahli Menhan bidang Teknologi dan Industri Dr Timbul Siahaan mengatakan, Kementerian Pertahanan harus mulai memanfaatkan kapasitas industri yang ada di dalam negeri untuk memenuhi segala kebutuhan di bidang pertahanan nasional.

Sampai dengan 2025, ujar dia, diharapkan 32 radar di seluruh Indonesia bisa dipenuhi dengan penambahan 15 satuan radar baru.

Dalam SRN V ini dipresentasikan 43 makalah oleh para peneliti di bidang radar.(hh)

(Bisnis Jabar)