03 Agustus 2015
PN in the long term seek up to four SSVs : two ships will be built in Philippines (photo : pr1v4t33r)
MANILA, Philippines - On a buying binge for big-ticket items to modernize the military, the Department of National Defense (DND) struck a deal for the transfer of technology fitted on two brand-new Strategic Sealift Vessels (SSVs) it has purchased from Indonesia.
Defense Assistant Secretary for personnel Efren Fernandez said the technology transfer by Indonesia’s PT PAL (Persero) Surabaya is highly significant, as this would allow a local shipbuilder based in Cebu to manufacture the same type of vessel.
Fernandez, former head of the Bids and Awards Committee of the defense department, recently visited PT PAL Surabaya shipyard in Indonesia, bringing along with him the shipbuilder from Cebu as an observer.
“During our inspection of the PT PAL Surabaya shipyard, the Indonesian shipbuilder agreed for technology transfer and hopefully we can locally build our own Navy ships in the near future,” Fernandez said.
Persero has bagged the contract for the delivery of two brand-new SSVs worth more than P3 billion for the Philippine Navy under the Armed Forces modernization program.
The Indonesian firm has cut the steel for the second SSV at its plant in Surabaya, thus formally setting off the assembly of the ship, which the contractor has until May next year to deliver to the Philippine Navy.
The first SSV, which is expected to be delivered either late this year or early next year, is 80 percent complete following the steel cutting in January this year.
The Philippines, despite being the fourth biggest shipbuilder around the globe – next only to China, South Korea and Japan – was only able to locally build the BRP Tagbanua, a Navy cargo ship. This was because of the lack of military technology in building modern warships.
Other than the two SSVs, the Philippine Navy is also getting two Landing Craft Heavy (LCH) that the Australian government has decommissioned and donated to the Philippines.
The newly commissioned ships are on their way from Cairns, Australia and are expected to arrive in the country next week to join the Navy’s five utility ships.
(PhilStar)
03 Agustus 2015
Indonesia-Turki Perkuat Kerjasama Industri Militer
03 Agustus 2015
Indonesia dan Turki dalam bidang industri pertahanan sepakat akan membangun tank tipe medium (photo : VoA)
JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia dan Turki akan segera mewujudkan kerjasama industri peralatan militer dan pembuatan kapal-kapal kecil. "Kerjasama baik dalam bidang industri peralatan militer, industri pembuatan kapal-kapal kecil ini akan segera kita konkretkan," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (31/7).
Presiden mengungkapkan dalam pertemuan delegasi Indonesia dan Turki memang menitikberatkan pada bidang ekonomi yang akan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dan mewujudkan area perdagangan bebas. "Tadi kami sampaikan target kita tahun ini bisa diselesaikan, juga birokrasi kita bicarakan," kata Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, juga melakukan kerjasama industri pembangkit listrik tenaga gas dan akan membuka jalur penerbangan langsung Turki-Indonesia untuk meningkatkan kunjungan pariwisata. "Tadi juga kita setuju adanya penerbangan langsung Turki-Kualalumpur (Malaysia)-Jakarta-Denpasar untuk meningkatkan turis dan angkutan penumpang, kargo dari Indonesia-Turki dan Turki-Indonesia," katanya.
Presiden juga mengatakan kedua negara menyepakati adanya "joint commision" untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Selain bidang ekonomi, kata Presiden, Indonesia-Turki juga membahas masalah terorisme dan situasi di Timur Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kerjasama Indonesia-Turki dapat meningkatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan. "Kita akan melakukan forum bisnis dan ini penting karena pertemuan ini bisa menghasilkan proyek baru dan membahas isu global," kata Erdogan.
Presiden Erdogan juga mengatakan bahwa pertemuan kedua delegasi juga membahas krisis di Timur Tengah, di antaranya Syria, Irak, Iran, dan Mesir. "Kita membahas ekonomi, tetapi pada kesempatan ini kita juga membahas isu politik dan ekonomi global," kata Erdogan. (Berita Metro)
Indonesia Kerjasama dengan Turki Produksi Alutsista
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Turki untuk membuat Industri Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Menurut Kalla kerjasama di bidang ini dinilai perlu, di samping tujuan kerjasama perdagangan.
Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan kehormatan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2015. JK mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak Turki.
"Soal alutsista, kemarin sudah dibicarakan dengan pak Jokowi tentang hal itu, tentu bagaimana dan komisi perdagangan kita sudah bicarakan. Nanti kita akan realisasi join industri," ujar Jusuf Kalla di Hotel Ritz Carlton,
JK menjelaskan adapun PT. Pindad adalah BUMN dalam negeri Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan BUMN Turki tersebut untuk memproduksi alutsista. Seperti diketahui PT Pindad adalah perusahan industri yang bergerak dalam pembuatan produk militer di Indonesia.
"Jadi bagaimana kita buka hubungan perdagangan yang lebih tinggi lagi. Juga industri pertahanan," kata dia.
JK mengatakan, bahwa pembicaraan lebih lanjut akan dilanjutkam oleh kedua belah pihak dengan pengawasan negara. Ada pun komitmen investasi, JK mengaku belum membicarakan lebih lanjut. "Ya tentu harus dibicarakan (investasinya). Dua-duanya joint venture," kata JK.
Sementara itu, pemerintah Indonesia, menurut JK juga membicarakan hubungan kerjasama dalam menciptakan perdamaian Islam dan dunia mencegah terorisme dan menciptakan perdamaian dunia.
"Di samping itu kita juga membahas bagaimana hubungan menciptakan dunia islam yang lebih damai secara bersama," kata dia. (Viva)
Indonesia dan Turki dalam bidang industri pertahanan sepakat akan membangun tank tipe medium (photo : VoA)
JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia dan Turki akan segera mewujudkan kerjasama industri peralatan militer dan pembuatan kapal-kapal kecil. "Kerjasama baik dalam bidang industri peralatan militer, industri pembuatan kapal-kapal kecil ini akan segera kita konkretkan," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (31/7).
Presiden mengungkapkan dalam pertemuan delegasi Indonesia dan Turki memang menitikberatkan pada bidang ekonomi yang akan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dan mewujudkan area perdagangan bebas. "Tadi kami sampaikan target kita tahun ini bisa diselesaikan, juga birokrasi kita bicarakan," kata Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, juga melakukan kerjasama industri pembangkit listrik tenaga gas dan akan membuka jalur penerbangan langsung Turki-Indonesia untuk meningkatkan kunjungan pariwisata. "Tadi juga kita setuju adanya penerbangan langsung Turki-Kualalumpur (Malaysia)-Jakarta-Denpasar untuk meningkatkan turis dan angkutan penumpang, kargo dari Indonesia-Turki dan Turki-Indonesia," katanya.
Presiden juga mengatakan kedua negara menyepakati adanya "joint commision" untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Selain bidang ekonomi, kata Presiden, Indonesia-Turki juga membahas masalah terorisme dan situasi di Timur Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kerjasama Indonesia-Turki dapat meningkatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan. "Kita akan melakukan forum bisnis dan ini penting karena pertemuan ini bisa menghasilkan proyek baru dan membahas isu global," kata Erdogan.
Presiden Erdogan juga mengatakan bahwa pertemuan kedua delegasi juga membahas krisis di Timur Tengah, di antaranya Syria, Irak, Iran, dan Mesir. "Kita membahas ekonomi, tetapi pada kesempatan ini kita juga membahas isu politik dan ekonomi global," kata Erdogan. (Berita Metro)
Indonesia Kerjasama dengan Turki Produksi Alutsista
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Turki untuk membuat Industri Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Menurut Kalla kerjasama di bidang ini dinilai perlu, di samping tujuan kerjasama perdagangan.
Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan kehormatan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2015. JK mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak Turki.
"Soal alutsista, kemarin sudah dibicarakan dengan pak Jokowi tentang hal itu, tentu bagaimana dan komisi perdagangan kita sudah bicarakan. Nanti kita akan realisasi join industri," ujar Jusuf Kalla di Hotel Ritz Carlton,
JK menjelaskan adapun PT. Pindad adalah BUMN dalam negeri Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan BUMN Turki tersebut untuk memproduksi alutsista. Seperti diketahui PT Pindad adalah perusahan industri yang bergerak dalam pembuatan produk militer di Indonesia.
"Jadi bagaimana kita buka hubungan perdagangan yang lebih tinggi lagi. Juga industri pertahanan," kata dia.
JK mengatakan, bahwa pembicaraan lebih lanjut akan dilanjutkam oleh kedua belah pihak dengan pengawasan negara. Ada pun komitmen investasi, JK mengaku belum membicarakan lebih lanjut. "Ya tentu harus dibicarakan (investasinya). Dua-duanya joint venture," kata JK.
Sementara itu, pemerintah Indonesia, menurut JK juga membicarakan hubungan kerjasama dalam menciptakan perdamaian Islam dan dunia mencegah terorisme dan menciptakan perdamaian dunia.
"Di samping itu kita juga membahas bagaimana hubungan menciptakan dunia islam yang lebih damai secara bersama," kata dia. (Viva)
Indonesia, Britain to Build Microsatellite for Use in Maritime Sector
03 Agustus 2015
UK and Indonesia will build a microsatellite in the maritime field (photo : Lapan)
Jakarta (ANTARA News) - The governments of Indonesia and Britain will build a microsatellite in the maritime field as part of the maritime cooperation agreement between the two countries.
This cooperation was established during British Prime Minister David Cameron's visit.
According to a written statement received here on Tuesday, the plan was announced during a workshop on the application of space technology in the maritime sector.
The workshop was opened by Coordinating Minister for Maritime Affairs Indroyono Susilo.
It was also attended by British Energy and Climate Change Minister Amber Rudd, Head of the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) Thomas Djamaluddin, and Head of Research and Development of the Maritime Affairs and Fisheries Ministry Achmad Poernomo.
"Soon after the agreement is signed, it (the microsatellite) will be established in Indonesia. The results of the workshop will be followed-up at the UK Maritime Forum," the minister remarked.
Susilo pointed out that the agreement between the two countries concerned cooperation on climate change and sustainable development post-2015, which requires the use of space technology.
Moreover, Head of Research and Development of the Maritime Affairs and Fisheries Ministry Achmad Poernomo noted that the technology of remote sensing satellites will be applied in the fisheries sector.
The workshop held on Tuesday was attended by a number of experts and industrialists from the United Kingdom, as well. These included speakers from the UK, the UK Space Agency, Airbus, Inmarsat, SSTL and SatApp Chatapult, among others.
On the first day of Cameron's visit to Indonesia, the governments of both countries had reached four agreements.
The four memoranda of understanding signed were on maritime affairs, prevention of terrorism and transnational crimes, research and innovation, and aviation and national space.
After the meeting, President Joko "Jokowi" Widodo revealed that he had discussed bilateral economic cooperation with Cameron.
In addition, the Cameron described his talks with Jokowi as productive, stating that the cooperation agreements signed between the two countries would benefit both sides.
He also affirmed that his government supported the Southeast Asian economic cooperation under the ASEAN.
(Antara)
UK and Indonesia will build a microsatellite in the maritime field (photo : Lapan)
Jakarta (ANTARA News) - The governments of Indonesia and Britain will build a microsatellite in the maritime field as part of the maritime cooperation agreement between the two countries.
This cooperation was established during British Prime Minister David Cameron's visit.
According to a written statement received here on Tuesday, the plan was announced during a workshop on the application of space technology in the maritime sector.
The workshop was opened by Coordinating Minister for Maritime Affairs Indroyono Susilo.
It was also attended by British Energy and Climate Change Minister Amber Rudd, Head of the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) Thomas Djamaluddin, and Head of Research and Development of the Maritime Affairs and Fisheries Ministry Achmad Poernomo.
"Soon after the agreement is signed, it (the microsatellite) will be established in Indonesia. The results of the workshop will be followed-up at the UK Maritime Forum," the minister remarked.
Susilo pointed out that the agreement between the two countries concerned cooperation on climate change and sustainable development post-2015, which requires the use of space technology.
Moreover, Head of Research and Development of the Maritime Affairs and Fisheries Ministry Achmad Poernomo noted that the technology of remote sensing satellites will be applied in the fisheries sector.
The workshop held on Tuesday was attended by a number of experts and industrialists from the United Kingdom, as well. These included speakers from the UK, the UK Space Agency, Airbus, Inmarsat, SSTL and SatApp Chatapult, among others.
On the first day of Cameron's visit to Indonesia, the governments of both countries had reached four agreements.
The four memoranda of understanding signed were on maritime affairs, prevention of terrorism and transnational crimes, research and innovation, and aviation and national space.
After the meeting, President Joko "Jokowi" Widodo revealed that he had discussed bilateral economic cooperation with Cameron.
In addition, the Cameron described his talks with Jokowi as productive, stating that the cooperation agreements signed between the two countries would benefit both sides.
He also affirmed that his government supported the Southeast Asian economic cooperation under the ASEAN.
(Antara)
01 Agustus 2015
Australian Company to Provide Parts for Initial Production of the Triton Unmanned Aircraft System
01 Agustus 2015
Northrop Grumman MQ-4C Triton UAS )photo : Northrop Grumman)
CANBERRA, Australia – Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) has awarded the first Australian supplier contract for the U.S. Navy's MQ-4C Triton unmanned aircraft system (UAS) initial production lot to Ferra Engineering.
Brisbane-based Ferra Engineering will manufacture mechanical sub-assemblies for the first four Triton air vehicles including structural components.
"At Northrop Grumman it's very important to not only develop our own capabilities, but to develop and foster capabilities in local supply chains," said Ian Irving, chief executive, Northrop Grumman Australia. "This is a great opportunity for quality-focused Australian companies to be involved in the production and sustainment of one of the U.S. Navy's and Royal Australian Air Force's key capabilities for many years to come."
"This contract, and the opportunities we expect will be available in follow-on production lots, highlight Northrop Grumman's commitment to Australian industry," added Irving.
Northrop Grumman's engagement with Ferra Engineering, and its advanced capabilities, was facilitated through the Australian Department of Defence's Global Supply Chain program. Under the Global Supply Chain initiative, international companies such as Northrop Grumman can assess Australian industry and provide them the opportunity to compete for business around the world on a value-for-money basis.
Australian companies have also received requests from Northrop Grumman for quotations to potentially provide components for follow-on production. These industry opportunities include cables, complex machined and composite assemblies, as well as special tooling and test equipment.
In March 2014, Australian Prime Minister Tony Abbott announced the Australian Government's intent to purchase the Triton UAS for high-altitude, long-endurance surveillance missions. Triton can fly missions for 24 hours at altitudes of more than 55,000 feet to cover vast areas of ocean and coastal regions. Its unique sensor suite provides a continuous on-station presence in a 360-degree field of view for some of the most demanding surveillance missions.
About Ferra Engineering
Ferra Engineering is based in Brisbane, Queensland and specialises in the design, manufacture, assembly and test of aerospace structures and sub-systems on a variety of military and civil aerospace and defense programs. Please visit www.ferra.com.au for more information.
(Northrop Grumman)
Northrop Grumman MQ-4C Triton UAS )photo : Northrop Grumman)
CANBERRA, Australia – Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) has awarded the first Australian supplier contract for the U.S. Navy's MQ-4C Triton unmanned aircraft system (UAS) initial production lot to Ferra Engineering.
Brisbane-based Ferra Engineering will manufacture mechanical sub-assemblies for the first four Triton air vehicles including structural components.
"At Northrop Grumman it's very important to not only develop our own capabilities, but to develop and foster capabilities in local supply chains," said Ian Irving, chief executive, Northrop Grumman Australia. "This is a great opportunity for quality-focused Australian companies to be involved in the production and sustainment of one of the U.S. Navy's and Royal Australian Air Force's key capabilities for many years to come."
"This contract, and the opportunities we expect will be available in follow-on production lots, highlight Northrop Grumman's commitment to Australian industry," added Irving.
Northrop Grumman's engagement with Ferra Engineering, and its advanced capabilities, was facilitated through the Australian Department of Defence's Global Supply Chain program. Under the Global Supply Chain initiative, international companies such as Northrop Grumman can assess Australian industry and provide them the opportunity to compete for business around the world on a value-for-money basis.
Australian companies have also received requests from Northrop Grumman for quotations to potentially provide components for follow-on production. These industry opportunities include cables, complex machined and composite assemblies, as well as special tooling and test equipment.
In March 2014, Australian Prime Minister Tony Abbott announced the Australian Government's intent to purchase the Triton UAS for high-altitude, long-endurance surveillance missions. Triton can fly missions for 24 hours at altitudes of more than 55,000 feet to cover vast areas of ocean and coastal regions. Its unique sensor suite provides a continuous on-station presence in a 360-degree field of view for some of the most demanding surveillance missions.
About Ferra Engineering
Ferra Engineering is based in Brisbane, Queensland and specialises in the design, manufacture, assembly and test of aerospace structures and sub-systems on a variety of military and civil aerospace and defense programs. Please visit www.ferra.com.au for more information.
(Northrop Grumman)
MRH90 Proving Indispensable for RAN
01 Agustus 2015
A Royal Australian Navy MRH90 helicopter conducts pre-flight checks before departing HMAS Choules during Exercise Talisman Sabre 2015. (photo : RAN)
Personnel from HMAS Albatross' 808 Squadron have ably supported Navy's role in the recent Exercise TALISMAN SABRE, embarked in HMAS Choules.
Commanding Officer Choules Commander Chris Aulmann said that the reliable and flexible MRH90 helicopters operated by the Squadron provided essential logistical support, in both a ship-to-ship, and ship-to-shore environment.
“Initially assigned a range of people, mail and cargo tasks by the Air Operations Cell on USS Bonhomme Richard, the role of the MRH90 grew to supporting front line operations, including the re-supply of rations and water to soldiers ashore.
"This was a great vote of confidence in the aircraft and team of 18 who make up Flight 1 onboard Choules,” said CMDR Aulmann.
During the Exercise, the MRH90 also completed a record number of cross deck landings on US ships including to US Ships Bonhomme Richard, Green Bay, Ashland and Preble.
Flight Commander, Lieutenant Commander Steve Brown, said that it was vital that the Australian Defence Force could transport personnel to various ships throughout.
“As an extremely complex exercise with many moving parts, it was essential to the success of the Combined Expeditionary Force assault, that US and Australian planners were able co-ordinate and de-conflict both aviation and amphibious craft movements.
"The best way to do this was often by face-to-face meetings, which is why we were called upon to fly to so many different US Navy ships,” he said.
A highly capable and versatile successor for the Black Hawk, the MRH90 has an endurance of greater than three hours, and a cruising speed in excess of 140 knots, the MRH90 is capable of carrying 10 fully equipped soldiers or 19 passengers in air-conditioned comfort, thereby reducing flying fatigue.
“The greatest advantage of the MRH90 is its advanced safety features.
"For example it’s fitted with flotation devices which automatically inflate if forced to land on water, thereby giving a greater chance for the occupants to escape the aircraft safely,” Lieutenant Commander Brown said.
Participating gave many of the flight crew and maintainers the opportunity to put practice into reality.
“As a result of our successful operations over the past few weeks, I am looking forward to the MRH90 making an even bigger contribution to the next TALISMAN SABRE in 2017", Lieutenant Commander Brown said.
(RAN)
A Royal Australian Navy MRH90 helicopter conducts pre-flight checks before departing HMAS Choules during Exercise Talisman Sabre 2015. (photo : RAN)
Personnel from HMAS Albatross' 808 Squadron have ably supported Navy's role in the recent Exercise TALISMAN SABRE, embarked in HMAS Choules.
Commanding Officer Choules Commander Chris Aulmann said that the reliable and flexible MRH90 helicopters operated by the Squadron provided essential logistical support, in both a ship-to-ship, and ship-to-shore environment.
“Initially assigned a range of people, mail and cargo tasks by the Air Operations Cell on USS Bonhomme Richard, the role of the MRH90 grew to supporting front line operations, including the re-supply of rations and water to soldiers ashore.
"This was a great vote of confidence in the aircraft and team of 18 who make up Flight 1 onboard Choules,” said CMDR Aulmann.
During the Exercise, the MRH90 also completed a record number of cross deck landings on US ships including to US Ships Bonhomme Richard, Green Bay, Ashland and Preble.
Flight Commander, Lieutenant Commander Steve Brown, said that it was vital that the Australian Defence Force could transport personnel to various ships throughout.
“As an extremely complex exercise with many moving parts, it was essential to the success of the Combined Expeditionary Force assault, that US and Australian planners were able co-ordinate and de-conflict both aviation and amphibious craft movements.
"The best way to do this was often by face-to-face meetings, which is why we were called upon to fly to so many different US Navy ships,” he said.
A highly capable and versatile successor for the Black Hawk, the MRH90 has an endurance of greater than three hours, and a cruising speed in excess of 140 knots, the MRH90 is capable of carrying 10 fully equipped soldiers or 19 passengers in air-conditioned comfort, thereby reducing flying fatigue.
“The greatest advantage of the MRH90 is its advanced safety features.
"For example it’s fitted with flotation devices which automatically inflate if forced to land on water, thereby giving a greater chance for the occupants to escape the aircraft safely,” Lieutenant Commander Brown said.
Participating gave many of the flight crew and maintainers the opportunity to put practice into reality.
“As a result of our successful operations over the past few weeks, I am looking forward to the MRH90 making an even bigger contribution to the next TALISMAN SABRE in 2017", Lieutenant Commander Brown said.
(RAN)
Navy Releases Document on Why it Needs Submarines
01 Agustus 2015
Royal Thai Navy fleet group (phoro : mdc)
THE NAVY has released a nine-page document detailing what it says are the reasons why the country needs to spend Bt36 billion on buying three submarines from China.
The move came after Prime Minister Prayut Chan-o-cha suspended the procurement of the Yuan Class S26T submarines and told the Navy to explain to the public the necessity of protecting the country's marine interests and why it wanted to buy the subs.
In the document, drafted on the order of Navy chief Admiral Kraisorn Chansuwanit, the Navy stated that Thailand's maritime interests amounted to Bt24 trillion per year with an increasing value. They include marine natural resources, marine transport, downstream industries and tourism.
The submarines would be only 0.006 per cent of the total marine interests because they could be used for at least 30 years, the Navy stated.
Almost 95 per cent of the country's imports and exports are transported by sea, it said, adding that about 15,000 cargo vessels passed through the Gulf of Thailand per year. If the gulf, which is 400 kilometres wide, were blocked, as happened during World War II, the country would be badly affected.
The Navy said although there was no war looming, maritime conflicts between countries existed and no one could guarantee that the conflicts would not descend into wars. Having the submarines would be a defensive strategy against wars and a balance of power mechanism.
In terms of its marine capability, the country is lagging 10 years behind neighbouring countries like Singapore, Vietnam and Indonesia.
In response to claims the Yuan Class S26T would not be useful because it can only dive in shallow water and are easy targets for enemies, the Navy argued that the Gulf of Thailand is about 50 metres deep and some operations need to be done near the shore. Planes cannot see submarines which dive down 20 metres, it said.
The Navy said it wanted to buy the submarine because it was efficient and the most value for money. Five other countries would provide only two submarines for Bt36 billion.
The Chinese submarine also had air-independent propulsion that enabled it to stay under water for 21 days compared with subs from other countries that had to emerge to charge batteries every four or five days.
The Chinese subs are also equipped with weapons, including torpedoes and sea mines, the Navy said, adding that their safety is on par with European submarines with a double-hull body.
China also offered eight years of parts service and a two-year guarantee on all equipment in the sub, while other countries offered only a one-year guarantee. China would also transfer knowledge on the sub maintenance, its systems and weapons.
The Navy said the Bt36-billion fund would be paid through instalments over seven to 10 years, or around Bt3 billion to 5 billion per year depending on how much each instalment was set at. The money would not be taken from the central fund or special funds but the Navy's annual budget allocation from the government.
The document was released in response to the government's order for the Navy to explain the plan.
Former Democrat Party MP Watchara Petthong disapproved of the purchase, saying it would be unnecessary spending given the condition of the country's coffers and economy.
"I wonder if the move to push for the sub purchase has something to do with the commission fee,'' he said.
(Nation Multimedia)
Royal Thai Navy fleet group (phoro : mdc)
THE NAVY has released a nine-page document detailing what it says are the reasons why the country needs to spend Bt36 billion on buying three submarines from China.
The move came after Prime Minister Prayut Chan-o-cha suspended the procurement of the Yuan Class S26T submarines and told the Navy to explain to the public the necessity of protecting the country's marine interests and why it wanted to buy the subs.
In the document, drafted on the order of Navy chief Admiral Kraisorn Chansuwanit, the Navy stated that Thailand's maritime interests amounted to Bt24 trillion per year with an increasing value. They include marine natural resources, marine transport, downstream industries and tourism.
The submarines would be only 0.006 per cent of the total marine interests because they could be used for at least 30 years, the Navy stated.
Almost 95 per cent of the country's imports and exports are transported by sea, it said, adding that about 15,000 cargo vessels passed through the Gulf of Thailand per year. If the gulf, which is 400 kilometres wide, were blocked, as happened during World War II, the country would be badly affected.
The Navy said although there was no war looming, maritime conflicts between countries existed and no one could guarantee that the conflicts would not descend into wars. Having the submarines would be a defensive strategy against wars and a balance of power mechanism.
In terms of its marine capability, the country is lagging 10 years behind neighbouring countries like Singapore, Vietnam and Indonesia.
In response to claims the Yuan Class S26T would not be useful because it can only dive in shallow water and are easy targets for enemies, the Navy argued that the Gulf of Thailand is about 50 metres deep and some operations need to be done near the shore. Planes cannot see submarines which dive down 20 metres, it said.
The Navy said it wanted to buy the submarine because it was efficient and the most value for money. Five other countries would provide only two submarines for Bt36 billion.
The Chinese submarine also had air-independent propulsion that enabled it to stay under water for 21 days compared with subs from other countries that had to emerge to charge batteries every four or five days.
The Chinese subs are also equipped with weapons, including torpedoes and sea mines, the Navy said, adding that their safety is on par with European submarines with a double-hull body.
China also offered eight years of parts service and a two-year guarantee on all equipment in the sub, while other countries offered only a one-year guarantee. China would also transfer knowledge on the sub maintenance, its systems and weapons.
The Navy said the Bt36-billion fund would be paid through instalments over seven to 10 years, or around Bt3 billion to 5 billion per year depending on how much each instalment was set at. The money would not be taken from the central fund or special funds but the Navy's annual budget allocation from the government.
The document was released in response to the government's order for the Navy to explain the plan.
Former Democrat Party MP Watchara Petthong disapproved of the purchase, saying it would be unnecessary spending given the condition of the country's coffers and economy.
"I wonder if the move to push for the sub purchase has something to do with the commission fee,'' he said.
(Nation Multimedia)
NIOA Wns 40mm Grenade Launcher Contracts
01 Agustus 2015
Under the Land 40 Phase 2 project, NIOA will deliver the MK47 40mm Automatic Light Weight Grenade Launcher. (photo : GDATP/NIOA)
NIOA has been awarded contracts by the Commonwealth of Australia for the supply and support of the next generation of Light Weight Automatic Grenade Launchers (LWAGL) for the Australian Army.
Under the Land 40 Phase 2 project, NIOA will deliver the MK47 40mm Automatic Light Weight Grenade Launcher, fitted with Lightweight Video Sight (LVS2) sighting system. The advanced LVS2 provides a new level of capability for light weapon sighting systems with integrated colour video and thermal imaging.
Delivery of the LWAGL systems and spares will commence in mid-2016, with systems being systematically introduced into service across the ADF.
NIOA’s managing director, Mr Robert Nioa, said “we are very excited that NIOA has been awarded these contracts to supply and support the MK47 40mm ALGL with LVS2. With the award of these contracts, NIOA will become Australia’s only Australian-owned contractor capable of supporting the bulk of the Commonwealth’s infantry, direct fire and medium calibre weapon systems.
"NIOA’s engineering and support capability developed under these contracts will become a major component of the Priority Industry Capability (PIC) for support of infantry weapons in Australia, and provides the Commonwealth with a viable option for the support of these weapon fleets," Nioa said.
(Australian Defence)
Under the Land 40 Phase 2 project, NIOA will deliver the MK47 40mm Automatic Light Weight Grenade Launcher. (photo : GDATP/NIOA)
NIOA has been awarded contracts by the Commonwealth of Australia for the supply and support of the next generation of Light Weight Automatic Grenade Launchers (LWAGL) for the Australian Army.
Under the Land 40 Phase 2 project, NIOA will deliver the MK47 40mm Automatic Light Weight Grenade Launcher, fitted with Lightweight Video Sight (LVS2) sighting system. The advanced LVS2 provides a new level of capability for light weapon sighting systems with integrated colour video and thermal imaging.
Delivery of the LWAGL systems and spares will commence in mid-2016, with systems being systematically introduced into service across the ADF.
NIOA’s managing director, Mr Robert Nioa, said “we are very excited that NIOA has been awarded these contracts to supply and support the MK47 40mm ALGL with LVS2. With the award of these contracts, NIOA will become Australia’s only Australian-owned contractor capable of supporting the bulk of the Commonwealth’s infantry, direct fire and medium calibre weapon systems.
"NIOA’s engineering and support capability developed under these contracts will become a major component of the Priority Industry Capability (PIC) for support of infantry weapons in Australia, and provides the Commonwealth with a viable option for the support of these weapon fleets," Nioa said.
(Australian Defence)
Langganan:
Postingan (Atom)






