07 Juni 2026

Ukraina Tingkatkan Produksi Kendaraan Lapis Baja BTR-4 Hingga Enam Kali Lipat

07 Juni 2026

Produksi kendaraan tempur BTR-4 (photo: Defense Express)

Biro Desain KhKBM telah mencapai kapasitas produksi 20 kendaraan lapis baja BTR-4 per bulan, peningkatan 6,6 kali lipat dibandingkan sebelum konflik; namun, perusahaan tersebut menghadapi risiko penghentian operasi karena kurangnya pesanan.

Perusahaan milik negara Kharkiv Morozov Mechanical Design Bureau (KhKBM) mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas perakitan kendaraan pengangkut personel lapis baja BTR-4 menjadi 20 unit per bulan. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelum konflik skala penuh pecah, ketika produksi hanya mencapai 3 unit per bulan.

Rekam kinerja produksi dalam kondisi konflik
Selama empat tahun terakhir, KhKBM tidak hanya mempertahankan produksi meskipun terjadi serangan terhadap pabrik, tetapi juga meningkatkan output lebih dari 6,6 kali lipat. Menurut laporan teknis, KhKBM dan perusahaan afiliasinya saat ini memiliki cukup komponen dan suku cadang untuk merakit tambahan 100 hingga 200 kendaraan lapis baja BTR-4.

BTR-4E Angkatan Darat Ukraina (photo: Ukrinform)

Kendaraan pengangkut personel lapis baja BTR-4 adalah kendaraan lapis baja produksi dalam negeri utama Ukraina, yang telah terbukti memiliki efektivitas tempur yang tinggi di medan perang. Mempertahankan dan memperluas lini produksi ini dianggap sebagai upaya signifikan oleh industri pertahanan negara di tengah rantai pasokan yang sangat terganggu.

Meskipun mencapai kinerja yang mengesankan, KhKBM memperingatkan bahwa produksi mungkin harus dihentikan pada musim gugur ini. Perlu dicatat, alasannya bukan karena dampak militer eksternal, melainkan karena kekurangan pesanan pemerintah untuk kendaraan lapis baja produksi dalam negeri ini.

Kurangnya kontrak baru merupakan ancaman langsung bagi kelangsungan hidup perusahaan. Para ahli militer dari Defense Express menganalisis bahwa jika lini produksi berhenti beroperasi, KhKBM akan menghadapi risiko kehilangan tenaga kerja terampilnya. Proses pembentukan kembali personel dan pelatihan ulang mereka di masa mendatang akan menghabiskan waktu dan sumber daya nasional yang signifikan.

BTR-4M untuk infantri marinir (photo: BTVT)

Usulan solusi untuk mempertahankan kemampuan pertahanan nasional
Saat ini, pemerintah Ukraina tampaknya memprioritaskan alokasi anggaran untuk teknologi baru seperti kendaraan udara tak berawak (UAV) dan robot darat. Namun, para analis menekankan bahwa kendaraan lapis baja tetap tak tergantikan di garis depan. Pilihan antara peralatan yang dipasok Barat dan produk yang diproduksi di dalam negeri perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk melindungi industri pertahanan negara.

Selain itu, proyek pengembangan kendaraan tempur infanteri dan tank yang menjanjikan oleh KhKBM juga berisiko dibatalkan jika perusahaan tersebut menolak. Untuk mengatasi tantangan ekonomi ini, para ahli menyarankan agar pemerintah mengizinkan KhKBM untuk mengekspor BTR-4 ke negara-negara yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pendapatan devisa bagi anggaran negara tetapi juga membantu memperluas pengaruh senjata Ukraina di pasar internasional.

TNI AL Resmikan Mako Satuan Pertahanan Pantai

07 Juni 2026

Satuan Pertahanan Pantai (Sathantai) Kodaeral VIII merupakan Sathantai pertama yang diresmikan (photo: TNI AL)

Manado -- Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., meresmikan Markas Komando Satuan Pertahanan Pantai (Sathantai) Kodaeral VIII bertempat di Markas Komando Sathantai Kodaeral VIII yang terletak di Kota Bitung. Rabu (3/6)

Kegiatan peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng. Kegiatan diawali dengan penampilan Tari Cakalang, demonstrasi kemampuan personel Sathantai Kodaeral VIII, serta doa bersama. Dalam sambutannya, Komandan Sathantai Kodaeral VIII menyampaikan terima kasih kepada Dankodaeral VIII, para Pejabat Utama, Kazona Bakamla Tengah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan sehingga pembangunan dan peresmian markas dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sambutan dari Wakil Walikot Bitung Bapak Randito Maringka menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya Gedung Mako Sathantai Kodaeral VIII. Menurutnya, peresmian tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan profesionalisme TNI Angkatan Laut. Pemerintah Kota Bitung juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara TNI AL dan Pemerintah Kota Bitung dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta mendukung pembangunan daerah. Diharapkan kerja sama tersebut terus terjalin guna mewujudkan Kota Bitung yang aman, maju, dan sejahtera.

Mako Sathantai Kodaeral VIII, Bitung, Sulawesi Utara. Sathantai merupakan transformasi dari Yonmarhanlan (image: GoogleMaps)

Dalam arahannya, Dankodaeral VIII menegaskan bahwa Sathantai memiliki peran vital dalam menyelenggarakan pengawalan, pengamanan, serta pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan satuan, pangkalan, maupun objek vital dan kepentingan negara, baik di laut maupun di darat. Keberadaan satuan ini menjadi garda terdepan dalam menjamin kelancaran kegiatan operasional dan pembinaan di lingkungan Kodaeral VIII. Dankodaeral VIII juga mengajak seluruh jajaran menjadikan peresmian markas ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, kesiapan operasional, dan kualitas pengabdian, sekaligus menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan peresmian Mako Sathantai Kodaeral VIII.

06 Juni 2026

Revision of AUKUS: U.S. Will Sell 3 In-service Virginia Subs to Australia

06 Juni 2026

U.S. will sell 3 in-service Virginia Class Submarine (VCS) to Australia Instead of 1 New, 2 In-service (photo: US Navy)

Joint Statement, AUKUS Defense Ministers' Meeting
Today the Honorable Richard Marles MP, Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense, the Honorable Pete Hegseth, U.S. Secretary of War, and the Right Honorable John Healey MP, UK Secretary of State for Defense, met at the U.S. Embassy in Singapore and re-affirmed their commitment to delivering the AUKUS partnership.

Pillar I – Conventionally-Armed, Nuclear-Powered Submarines
Through discussions today, the Deputy Prime Minister and Secretaries confirmed that AUKUS Pillar I remains on track to support Australia's acquisition of a conventionally-armed, nuclear-powered submarine capability.

The Deputy Prime Minister and Secretaries confirmed key milestones continue to be met for Submarine Rotational Force-West (SRF-West) and announced the finalization of necessary arrangements for the establishment of SRF-West in 2027. SRF-West will directly support submarine deployments by expanding maintenance options and sustainment infrastructure in the region and will accelerate Australia's readiness to own, operate, maintain, and regulate a sovereign conventionally-armed, nuclear-powered submarine capability. Just this month, the United States authorized establishment of the U.S. Navy support elements for SRF-West and will begin rotating the first U.S. Navy personnel to HMAS Stirling later this year. Likewise, the United Kingdom reaffirmed its commitment to have a rotational presence as part of SRF-West and noted the successful Submarine Maintenance Period conducted earlier this year by HMS ANSON.

The Deputy Prime Minister and Secretaries acknowledged Australia's planned investments of up to AUD 8 billion at SRF-West for infrastructure and logistics support at HMAS Stirling, along with Australia's initial down payments of AUD 3.9 billion to deliver the new Submarine Construction Yard in South Australia and AUD 12 billion for the Henderson Defense Precinct—including to support the delivery of contingency docking and depot level maintenance capabilities.

Virginia Class Submarine (infographic: The Jakarta Post)

The Deputy Prime Minister and Secretaries welcomed the proposed approach to streamline Australia's acquisition of Virginia-class submarines (VCS), simplifying supply chain management, operational and maintenance requirements, and maximizing cost efficiencies. This approach would enable Australia to acquire three in-service VCS in lieu of a mixture of new and in-service VCS variants.

The Deputy Prime Minister and Secretaries acknowledged significant progress in the design and delivery of SSN-AUKUS, which will provide the UK and Australia with an advanced warfighting capability. This progress has been underpinned by investments from both the UK and Australia, including GBP 6 billion that the UK committed in 2025.

Pillar II – Advanced Capabilities
The Deputy Prime Minister and Secretaries reaffirmed the critical importance of accelerating the delivery of advanced capabilities under AUKUS Pillar II.  They announced the first AUKUS Pillar II Signature Project: developing cutting-edge payloads and enabling systems for AUKUS partners' Uncrewed Undersea Vehicles (UUVs), with delivery starting in 2027. This project is intended to significantly enhance AUKUS partners' ability to protect critical national seabed infrastructure; deploy cutting edge surveillance, reconnaissance, and strike capabilities; conduct logistics operations; and bolster superiority in anti-submarine and anti-surface warfare, mine countermeasures, electronic warfare, and contested littoral maneuver.
     
Defense Trade and Industrial Base Collaboration
The Deputy Prime Minister and Secretaries confirmed their support for expanding the breadth of the AUKUS license-free environment between AUKUS partners by taking expeditious and practical steps to narrow the list of excluded technologies. The Deputy Prime Minister and Secretaries also reaffirmed the value of the Advanced Capabilities Industry Forum and deepening collaboration across the trilateral defense industrial base. 

Delegasi Vietnam Kunjungi Pindad

06 Juni 2026

Kunjungan Vietnam People’s Army Ground Force di PT Pindad (photos: Pindad)

Direktur Komersial PT Pindad, Budhiarto beserta jajaran menerima kunjungan Vietnam People’s Army Ground Force pada Kamis, 4 Juni 2026, di Auditorium PT Pindad, Bandung. Kunjungan ini dipimpin oleh Director of Military Ordnance Department/General Department of Logistics and Technical, Mayor Jenderal Hoang Dao Nhat Yen beserta jajaran dan perwakilan dari TNI AD.

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka dan mengeksplorasi peluang kerja sama yang lebih luas dengan PT Pindad, khususnya dalam kaitannya dengan Kementerian Pertahanan dan Indhan Indonesia. Delegasi Vietnam berharap untuk dapat membangun kemitraan lebih erat di sektor industri pertahanan antara Vietnam dan Indonesia secara berkelanjutan.

Direktur Komersial PT Pindad, Budhiarto menyambut hangat kunjungan Mayor Jenderal Hoang Dao Nhat Yen beserta delegasi. Beliau menyampaikan PT Pindad terbuka untuk segala diskusi, masukan dan meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya.

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Vietnam People’s Army Ground Force pada acara khusus ini. Kami berharap kunjungan hari ini dapat memberikan wawasan yang berarti tentang kemampuan, proses produksi, dan kontribusi kami untuk industri pertahanan nasional dan global. Kami juga berharap dapat memperluas pengetahuan dan belajar dari perspektif Anda," jelas Budhiarto.


Mayor Jenderal Hoang Dao Nhat Yen menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah diberikan oleh PT Pindad. Beliau berharap untuk dapat mengeksplor kesempatan untuk bekerja sama dengan PT Pindad sebagai industri pertahanan dan keamanan Indonesia.

“Dalam kunjungan ini, kami melihat Pindad meruapakan perusahaan strategis yang memproduksi senjata, munisi dan kapabilitas industri pertahanan dengan produk yang beragam. Kami ingin meninjau kemampuan Pindad dan menjalin kerja sama yang berkelanjutan. Selain itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas keramahan Anda serta undangan yang telah diberikan kepada kami,” Jelas Mayor Jenderal Hoang Dao Nhat Yen.

Setelah mendengarkan penjelasan mengenai profil dan produk, Mayor Jenderal Hoang Dao Nhat Yen beserta delegasi meninjau fasilitas kendaraan khusus dan display senjata PT Pindad.

US Government Approved FMS for 5 MH-60R Blackhawk and 20 MK 54 Torpedoes to New Zealand

06 Juni 2026

Sikorsky MH-60R Blackhawk helicopter (photo: Dvids)

MH-60R Multi-Mission Helicopters
The U.S. Department of State has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of New Zealand for MH-60R Multi-Mission Helicopters and related equipment. The estimated total cost is $1.5 billion.

The Government of New Zealand has requested to buy five (5) MH-60R Multi-Mission Helicopters; seven (7) Link 16 Multifunctional Information Distribution Systems Joint Tactical Radio Systems (5 installed, 2 spares); fourteen (14) Embedded Global Positioning System/Precise Positioning Service/Inertial Navigation Systems with Selective Availability Anti-Spoofing Module (10 installed, 4 spares); five (5) Airborne Low Frequency Sonar systems; two hundred twenty-five (225) Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) missiles; two hundred twenty-five (225) WGU-59A/B APKWS II guidance sections (single variant); sixty-five (65) AGM-114R Hellfire missiles; four (4) M36E8 Hellfire Captive Air Training Missiles; five (5) digital magnetic anomaly detection systems; and five (5) M240D 7.62mm machine guns. The following non-major defense equipment items will also be included: T700-GE-401D engines; M514 impulse cartridge/cartridge actuated devices; MJ20 cartridge actuated thruster/cartridge actuated devices; WB53 fire extinguisher cartridge/cartridge actuated devices; CCU-136A/A impulse cartridges; GAU-21 crew-served guns (including pintle and laser pointer); M299 guided missile launchers; LAU-61 digital rocket launchers; AN/ARC-210 RT-2036 radios with communications security; AN/AAR-47 missile warning systems; AN/APX-123 identification friend or foe (IFF) transponders; AN/ALE-47 dispenser, electronic countermeasures; advanced data transfer systems; AN/AAS-44C(V) multi-spectral targeting systems; KIV-78 – Mode 4/5 IFF cryptographic applique; Joint Mission Planning Systems; AN/ARQ-59 Hawklink radio terminals; AN/SSQ-53 directional frequency analysis and recording sonobuoys; AN/SSQ-62 directional command activated sonobuoy system sonobuoys; AN/SSQ-36 bathythermograph sonobuoys; training simulators/operational machine interface assistants; aviation maintenance weapons loading trainer; tactical operational flight trainer; AN/ALQ-210 electronic support measures systems; APS-153(V) multi-mode radars; spare engine containers; spare and repair parts; support and test equipment; communications equipment; ferry support; publications and technical documentation; personnel training and training equipment; U.S. Government and contractor engineering, technical, and logistics support services; obsolescence engineering, integration, and test activities required to ensure readiness for the production of the New Zealand MH-60R helicopters; training equipment; studies and surveys; U.S. Government and contractor engineering, technical, and logistics support services; and other related elements of logistics and program support.

This proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by improving the security of a major ally that is a force for political stability and economic progress in the Asia-Pacific region.

The proposed sale will improve New Zealand’s capability to meet current and future warfare threats by providing greater security for its critical infrastructure. New Zealand will use the enhanced capability to strengthen its homeland defense. New Zealand will have no difficulty absorbing these articles and services into its armed forces. (US State Gov)

MK 54 Lightweight Torpedo (photo: Dvids)

MK 54 Torpedoes
The U.S. Department of State has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of New Zealand for MK 54 Torpedoes and related equipment. The estimated cost is $69 million.

The Government of New Zealand has requested to buy twenty (20) MK 54 MOD 0 Lightweight Torpedoes all up round. The following non-MDE items will also be included: storage and issue facilities; recoverable exercise torpedoes; air launch accessories; classified and unclassified torpedo spare parts; torpedo containers; torpedo support equipment including test equipment and tools; torpedo support services; unclassified books and other publications; other technical assistance including technical support, technical program management, infrastructure support, test equipment sustainment, exercise firing assistance, contract management, and initial follow-on technical support; in-country torpedo training; and other related elements of logistics and program support.

This proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by improving the security of a major ally that is a force for political stability and economic progress in the Asia-Pacific region.

The proposed sale will improve New Zealand’s capability to meet current and future warfare threats and provide greater security for its critical infrastructure. New Zealand will use the enhanced capability to strengthen its homeland defense. New Zealand will have no difficulty absorbing these capabilities into its armed forces. (US State Gov)

Jepang Akan Mulai Bahas Ekspor Kapal Perang ke Indonesia

06 Juni 2026

Asagiri class destroyer (photo: Seaforces)

Tokyo (ANTARA) - Jepang dan Indonesia sepakat untuk memulai pembicaraan tentang potensi ekspor kapal penghancur (destroyer) kelas Asagiri ke Jakarta.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mencapai kesepakatan tersebut selama pembicaraan di Tokyo, Jumat, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang telah berupaya memperdalam kerja sama peralatan pertahanan, termasuk dengan mitra keamanan seperti Filipina dan Selandia Baru, sejak melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan pada April.

Kapal latih JS Yamagiri (TV-3515) ex destroyer Asagiri class (DD-152) ketika berkunjung ke Indonesia Februari 2026 (photo: Warships cam)

Selama pertemuan tersebut, Sjafrie menyampaikan niat Indonesia untuk memajukan kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan, termasuk potensi transfer kapal perusak serbaguna Angkatan Laut Bela Diri Jepang, kata kementerian.

Kedua menteri kemudian sepakat untuk membahas kerja sama ini melalui kerangka kerja tingkat kerja yang dibentuk bulan lalu.

Asagiri adalah kapal destroyer milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang yang kini difungsikan sebagai kapal latih.

Kapal berbobot 3.500 ton yang memiliki panjang 137 meter ini pernah berkunjung ke Indonesia pada awal 2023 dalam misi diplomatik.

(Antara)

05 Juni 2026

First Time AS9 Huntsman Fires during Training Course

05 Juni 2026

AS9 Huntsman systems fires during live-fire serials at Puckapunyal Training Area during Army’s inaugural AS9 operator course (photos: Aus DoD)

Australian Army soldiers from the 4th Regiment, Royal Australian Artillery, conducted the first live-fire of an Australian-built AS9 Huntsman self-propelled howitzer at the School of Artillery, Victoria on 26 May 2026.

As part of Introduction into Service training, crews fired up to 150 rounds from multiple AS9 platforms, demonstrating the system’s ability to deliver accurate long-range fires while operating from protected, mobile platforms. 

Conducted less than two months after the weapons rolled off the production line, the activity marks a significant milestone in the delivery of Army’s Protected Mobile Fires capability. 

It highlights the rapid transition from Australian manufacturing to in-service use while supporting local defence industry outcomes in support of Army modernisation.

(Aus DoD)