02 April 2026
Royal Thai Navy (RTN) held commissioning ceremony of the new Hydrographic Vessel HTMS Suriya (822) built by Thailand's shipyard Asian Marine Service PCL (ASIMAR) at Royal Thai Naval Academy (RTNA) in Samut Prakan Province, Thailand on 30 March 2026 (photos: Royal Thai Navy)
The Royal Thai Navy (RTN) held a ceremony to receive the new hydrographic operations ship HTMS Suriya (the 3rd) on 30 March 2026 (2026) at Fort Suea Son Lep, Royal Thai Naval Academy (RTNA), Pak Nam Subdistrict, Muang District, Samut Prakan Province. Admiral Pairoj Fuengchan, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, presided over the ceremony.
The Royal Thai Navy signed a contract for the construction of a new hydrographic operations vessel to replace HTMS Suriya (the second vessel) for a sum of 885,000,000 baht ($24,552,298.35) with Asian Marine Service PCL (ASIMAR) of Thailand on September 22, 2023.
The new hydrographic research vessel had its keel laid on February 27, 2024 at ASIMAR Thailand shipyard in Laem Fa Pha Subdistrict, Phra Samut Chedi District, Samut Prakan Province, followed by its launching ceremony at ASIMAR Thailand shipyard on May 19, 2025.
This coincides with "Abhakorn Day," the anniversary of the death of Admiral Prince Abhakorn Kiativongse, Krom Luang Chumphon Khet Udomsak, "the Father of the Royal Thai Navy," and the 8th waning moon of the 6th lunar month, "Attami Bucha Day," the day commemorating the cremation of the Buddha's body (eight days after "Visakha Bucha Day") in the year 2025.
The Royal Thai Navy requested three names from His Majesty the King for the ship: "HTMS Suriya (the 3rd)", "HTMS Apakorn" (both meaning sun, like the word "Suriya"), and "HTMS Kaewkosin", after the planet Kaewkosin, which was recognized by the International Astronomical Union (IAU) in 2023. The chosen name was "HTMS Suriya," continuing the lineage of the previous hull.
HTMS Suriya (3rd) will replace HTMS Suriya (2nd) which was built by Bangkok Dock Company, Thailand, ordered in 1976 for 52,517,000 baht at that time. The keel was laid on 10 August 1976 and it was commissioned on 15 January 1979, with a service life of about 46 years, which shows the continued promotion of the shipbuilding industry in Thailand by the Royal Thai Navy .
(AAG)
Boramae yuhuu haha!👍🥳👍
BalasHapusThe Royal Thai Navy Held a Ceremony to Receive its New Hydrographic Operations Vessel, HTMS Suriya - 822
BalasHapus--------
Swadikap
TIM ELIT Thailen dapet Aset Baruw Lagi
kapal Hidroseanograpfis...persiyapan jalur kasel serang ke seblah haha!🦾🚀🦾
kahsiyan negri🎰kasino genting gak punyak kapal hidros, dmiskinos parah haha!🤪🤥🤪
P8 kita nich, segra datang gaesz haha!🦾😎🦾
BalasHapusseblah klaim iq super, tank stride cuman setengah, padah mokap doank haha!🤣🤥😂
⬇️⬇️⬇️⬇️
Tank Tempur Ringan Untuk Pertahanan Modern
Badan Riset dan Inovasi Nasional terus memperkuat riset di bidang industri pertahanan modern melalui riset tank tempur ringan. Penelitian ini dilakukan bersama mitra industri PT Sentra Surya Ekajaya dengan fokus pada optimasi kinerja kendaraan, mulai dari desain bodi, pemilihan material, hingga sistem penggerak.
Kolaborasi riset antara BRIN, industri, dan pengguna diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi pertahanan nasional serta mendorong inovasi kendaraan militer buatan dalam negeri.
https://youtube.com/watch?v=Co2eKr2yTx8&pp=ygUlcGVyYW1hbCB3YW5pdGEgZHJhbWEgY2hpbmEgZnVsbCBtb3ZpZQ%3D%3D
Baca P8, saya kira Poseidon.😅
Hapusnama sama, beda rasa..ehh wujud om irs haha!🤭✌️🤭
Hapussemoga tetangga seblah kena prenk jgk🔥
nama sama, beda rasa..ehh wujud om irs haha!🤭✌️🤭
Hapussemoga tetangga seblah kena prenk jgk🔥
PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL):
BalasHapusIndonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
--------------------------------
PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR):
Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
Hapus1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
-
Perbandingan Skala: "1 Kota vs 13 Negara Bagian" PDB PPP (Purchasing Power Parity) :
Jakarta (1 Kota): Memiliki volume ekonomi sebesar US$ 1,7 Triliun. Jakarta adalah pusat sirkulasi uang Indonesia yang mencakup 70% dari total perputaran nasional.
-
Malaydesh (1 Negara): Memiliki volume ekonomi riil sebesar US$ 1,34 Triliun (gabungan dari seluruh negara bagian).
-
Analisis: Jakarta secara mandiri memiliki daya beli dan output ekonomi yang lebih besar daripada gabungan seluruh wilayah federal Malaydesh. Ini menempatkan Jakarta setara dengan kekuatan ekonomi negara-negara G20.
---------------------------------
Melemahnya daya gentar (deterrence) militer Malaydesh, berdasarkan data stagnasi pengadaan alutsista yang Anda berikan, dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:
1. Bagaimana Stagnasi Pengadaan Melemahkan Kemampuan (Capability)
Data yang menunjukkan kegagalan pengadaan MRCA, LCS, SPH, dan MRSS selama lebih dari satu dekade berdampak langsung pada kemampuan militer Malaydesh:
• Usia dan Keterbatasan Alutsista Eksisting: Tanpa penggantian, alutsista yang digunakan saat ini kemungkinan besar sudah tua. Pesawat tempur atau kapal patroli yang ketinggalan zaman memiliki keterbatasan dalam jangkauan sensor, persenjataan, dan kemampuan jaringan (networking) dibandingkan dengan sistem modern yang dimiliki negara tetangga. Hal ini mengurangi kemampuan Malaydesh untuk mendeteksi, melacak, dan merespons ancaman secara efektif.
• Kesenjangan Teknologi: Negara-negara lain di kawasan, seperti Indonesia dengan program modernisasi melalui akuisisi Rafale, fregat, dan kapal selam, atau Singapura dengan F-35, bergerak maju dalam hal teknologi militer. Kesenjangan teknologi ini membuat aset Malaydesh menjadi lebih rentan dan kurang efektif di medan perang modern.
• Ketidakseimbangan Kekuatan Regional: Dalam sengketa maritim di Laut China Selatan atau perbatasan lainnya, kemampuan militer yang kredibel adalah alat tawar-menawar yang krusial. Ketika kemampuan Malaydesh stagnan sementara kemampuan pihak lain meningkat, keseimbangan kekuatan bergeser, mengurangi posisi tawar Malaydesh di meja perundingan.
---------------------------------
2. Bagaimana Stagnasi Melemahkan Kredibilitas (Credibility)
Kegagalan proyek besar yang berulang (dicap "ZONK") dan masalah keuangan ("kekangan kewangan", "nambah debt") merusak kredibilitas:
• Sinyal Ketidakmampuan Finansial: Masalah keuangan yang disebutkan menyiratkan bahwa Malaydesh mungkin tidak mampu membiayai operasi militer skala penuh atau konflik yang berlarut-larut. Pihak lawan dapat melihat ini sebagai kelemahan dan meragukan kemampuan Malaydesh untuk mempertahankan operasi pertahanan yang berkelanjutan.
• Sinyal Ketidakmauan Politik: Pergantian kepemimpinan PM dan MOD yang sering, ditambah dengan proyek yang mangkrak (seperti LCS), dapat diinterpretasikan oleh negara lain sebagai kurangnya komitmen politik yang serius terhadap pertahanan nasional. Keraguan terhadap kemauan untuk berinvestasi dalam militer otomatis meragukan kemauan untuk berperang.
---------------------------------
3. Dampak Spesifik dalam Sengketa Regional
Dalam konteks isu keamanan maritim di kawasan, daya gentar yang lemah memiliki konsekuensi nyata:
• Peningkatan Pelanggaran Kedaulatan: Tanpa aset maritim (LCS/MRSS) dan udara (MRCA) yang kredibel untuk melakukan patroli dan intersepsi rutin, pihak asing (misalnya, kapal penjaga pantai atau kapal penangkap ikan ilegal dari negara lain) menjadi lebih berani melakukan pelanggaran di perairan Malaydesh karena risiko konfrontasi yang efektif rendah.
• Ketidakmampuan Memproyeksikan Kekuatan: Malaydesh kesulitan untuk secara tegas menegakkan klaim kedaulatan di wilayah yang disengketakan (seperti di Laut China Selatan) jika tidak dapat menunjukkan kehadiran militer yang kuat dan berkelanjutan di area tersebut.
1 KOTA MENANG VS 1NEGARA KALAH
Hapus1 KOTA MENANG VS 1NEGARA KALAH.
1 KOTA MENANG VS 1NEGARA KALAH
-
PERBANDINGAN SKALA: "1 KOTA VS 1 NEGARA" Data PDB PPP 2025/2026 mengonfirmasi :
Jakarta (Hub Global): Dengan nilai US$ 1,7 Triliun, Jakarta bukan hanya ibu kota, melainkan pusat gravitasi ekonomi yang menguasai 70% sirkulasi uang Indonesia.
-
Malaydesh (Nasional): Nilai ekonomi riil seluruh negara bagian hanya mencapai US$ 1,34 Triliun.
-
Analisis: Jakarta secara mandiri memiliki daya beli dan output ekonomi yang lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.
---------------------------------
Data yang menyebutkan "84,3% terhadap PDB" (Produk Domestik Bruto) dan "menambah utang" merujuk pada situasi keuangan di Malaydesh, di mana tekanan fiskal dan tingkat utang yang tinggi secara signifikan memengaruhi prioritas pengeluaran pemerintah, termasuk belanja pertahanan.
Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tantangan anggaran dan utang negara di Malaydesh:
1. Situasi Utang dan Kewajiban Fiskal Malaydesh
• Rasio Utang yang Signifikan: Pada akhir Juni 2025, total utang dan kewajiban pemerintah Malaydesh mencapai RM1,69 triliun, setara dengan 84,1% dari PDB. Angka ini mencakup utang pemerintah federal, jaminan pemerintah yang berkomitmen, dan kewajiban dari kemitraan publik-swasta. Selain itu, utang rumah tangga juga mencapai 84,2% dari PDB pada akhir 2024, menunjukkan tingkat ketergantungan utang yang tinggi secara keseluruhan dalam perekonomian.
• Melampaui Batas yang Ditargetkan: Meskipun rasio utang pemerintah federal (sekitar 64% dari PDB pada 2024-2025) berada di bawah total kewajiban, angka ini masih jauh di atas target jangka menengah pemerintah sebesar 60% dari PDB yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Publik dan Tanggung Jawab Fiskal (PFRA) yang baru disahkan.
• Tekanan Keuangan Serius: Tingkat utang yang tinggi ini, ditambah dengan defisit anggaran yang terus menerus (diperkirakan 3,8% dari PDB pada tahun 2025), menciptakan tekanan keuangan yang serius. Biaya pembayaran utang (pokok dan bunga) menyerap porsi yang signifikan dari pendapatan pemerintah, sehingga membatasi fleksibilitas fiskal untuk belanja lain, termasuk belanja pertahanan.
---------------------------------
2. Dampak Terhadap Belanja Pertahanan
Keterbatasan fiskal dan manajemen utang yang hati-hati secara langsung berdampak pada kemampuan Malaydesh untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya:
• Kenaikan Anggaran Nominal, Bukan Riil: Meskipun anggaran pertahanan Malaydesh untuk tahun 2024 dan 2025 meningkat secara nominal (misalnya, menjadi sekitar RM19,73 miliar pada tahun 2024), kenaikan ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modernisasi yang mendesak.
• Porsi Pengadaan yang Terbatas: Sebagian besar anggaran pertahanan dialokasikan untuk pengeluaran operasional, seperti gaji dan tunjangan personel. Pada tahun 2024, lebih dari 40% anggaran pertahanan digunakan untuk gaji, sementara alokasi untuk pengadaan aset baru hanya sekitar RM5,71 miliar.
• Penundaan dan Pembatalan Proyek Pengadaan: Persaingan untuk mendapatkan dana pemerintah dari berbagai prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan, menyebabkan proyek pengadaan pertahanan sering ditunda atau dibatalkan. Banyak aset militer Malaydesh saat ini sudah usang, dan kemampuan Angkatan Bersenjata Malaydesh (MAF) untuk mempertahankan kedaulatan dipertanyakan karena kurangnya peralatan modern.
• Efek Depresiasi Mata Uang: Karena Malaydesh banyak mengimpor peralatan militer dari luar negeri, depresiasi Ringgit Malaydesh (mata uang lokal) terhadap mata uang asing (seperti Dolar AS) semakin mengikis daya beli anggaran pertahanan yang sudah terbatas.
CUKUP 1 JAKARTA .......
Hapus1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
-
PERBANDINGAN SKALA: SATU KOTA MELAMPAUI SATU NEGARA
Analisis PDB PPP (Purchasing Power Parity) 2025/2026 mengungkap fakta mengejutkan:
Jakarta: US$ 1,7 Triliun. Sebagai pusat finansial Indonesia (peringkat 6 ekonomi dunia), Jakarta mengonsentrasikan produktivitas yang sangat masif dalam satu wilayah administratif.
-
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun. Secara keseluruhan nasional, volume ekonomi riil Malaydesh justru berada di bawah pencapaian satu kota Jakarta.
-
Implikasi: Jakarta telah menjelma menjadi "Mega City-State" yang kekuatan belanjanya lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.
---------------------------------
1. Ketiadaan Akuisisi Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) Baru
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM) telah lama mengoperasikan armada jet tempur yang menua, termasuk MiG-29 (yang telah dipensiunkan atau disimpan) dan F/A-18 Hornet. Program MRCA yang direncanakan untuk menggantikan atau melengkapi armada ini telah berulang kali tertunda.
Dampak:
Keterbatasan Superioritas Udara: Tanpa jet tempur multiperan yang modern (seperti Rafale atau Eurofighter Typhoon yang pernah dipertimbangkan), kemampuan Malaydesh untuk mengontrol wilayah udara dan melawan ancaman udara canggih menjadi terbatas.
Serangan Presisi: Kemampuan untuk melakukan serangan presisi jarak jauh juga terhambat, mengurangi efektivitas TUDM dalam operasi ofensif modern.
Pemilihan Alternatif: Malaydesh akhirnya memilih mengakuisisi pesawat tempur ringan (LCA) FA-50 Block 20 untuk mengisi sebagian dari kekosongan tersebut, yang merupakan solusi yang lebih hemat biaya, namun tidak sepenuhnya setara dengan kemampuan MRCA penuh.
---------------------------------
2. Proyek Littoral Combat Ship (LCS) yang Mangkrak
Proyek pengadaan enam Kapal Tempur Pesisir (LCS) kelas Maharaja Lela untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) menjadi contoh nyata kegagalan manajemen proyek pertahanan. Meskipun kapal pertama telah diluncurkan pada tahun 2017, laporan audit menunjukkan bahwa kapal tersebut belum siap tempur dan proyek secara keseluruhan mengalami penundaan parah dan pembengkakan biaya.
Dampak:
Kekurangan Aset Maritim Kritis: TLDM sangat kekurangan aset penting untuk patroli maritim, penegakan kedaulatan di perairan (terutama di Laut Cina Selatan yang disengketakan), dan pertahanan pesisir.
Ketidakpercayaan Publik & Kerugian Finansial: Skandal korupsi dan salah urus dalam proyek ini telah menyebabkan kerugian finansial yang besar dan mengikis kepercayaan publik terhadap manajemen pertahanan negara.
Status Terkini: Malaydesh telah mengalokasikan dana ekstra dan merevisi perjanjian untuk melanjutkan proyek tersebut, dengan harapan kapal pertama dapat selesai pada tahun 2024 atau 2025, tetapi jumlah kapal dikurangi menjadi lima.
---------------------------------
3. Ketiadaan Self-Propelled Howitzer (SPH) dan Multi-Role Support Ship/Landing Platform Dock (MRSS/LPD)
Angkatan Darat Malaydesh juga menghadapi kesenjangan kemampuan di bidang artileri darat dan proyeksi kekuatan amfibi.
Dampak Ketiadaan SPH:
Dukungan Tembakan Artileri Terbatas: Tanpa SPH (artileri swagerak) modern, kemampuan Angkatan Darat untuk memberikan dukungan tembakan artileri yang cepat, bergerak, dan efektif untuk unit lapis baja dan infanteri di lapangan menjadi terbatas. Mereka masih sangat bergantung pada artileri derek yang kurang responsif.
Dampak Ketiadaan MRSS/LPD:
Keterbatasan Proyeksi Kekuatan Amfibi: MRSS atau LPD adalah kapal yang berfungsi sebagai markas apung dan mampu mendaratkan pasukan, kendaraan, dan helikopter di berbagai lokasi. Ketiadaan aset ini membatasi kemampuan Malaydesh dalam operasi amfibi, bantuan bencana, dan pengerahan pasukan secara cepat ke pulau-pulau terpencil atau wilayah pesisir yang membutuhkan bantuan logistik atau militer.
Malon held a ceremony to received its bigmouthgraphic outer space vessel 🤣🤣🤣
BalasHapusrada beda sama kapal hidros matra laut kita,
BalasHapuskapal hidros al thailen malah mirip disain kapal navigasi milik kemenhub yak, ada dek tengahnye haha!😬🤔😬
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Perkuat Lalu Lintas Pelayaran, Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Navigasi Baru
https://citrashipyard.com/2019/04/26/perkuat-lalu-lintas-pelayaran-kemenhub-kerahkan-dua-kapal-navigasi-baru/
Crane modern rasa Eropa di belakang oom..macam Canopus...maklum barang mahal..😁🤟
HapusMALONDESH KASTA DALIT SSUBSIDI CUMA BISA MEMBUAL...KAWASAN SEMUA DATANG ASET BARU BUKAN SEWA APALAGI RONGSOKAN MACAM HOBBY MALONDESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA BRAHMANA = SHOPING DIMANA-MANA
BalasHapusMALAYDESH DALIT = SHOPPING SULIT
-
PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
Indonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
--------------------------------
PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh