Papua New Guinea is taking steps to restore its military air transport capability after years of relying on external support to move personnel and equipment.
The PNG Defence Force CASA CN-235 aircraft, P2-502, has departed for Indonesia for major servicing and a complete overhaul under the CASA Recovery Programme.
Prime Minister James Marape says restoring the aircraft will strengthen national security, border protection and disaster response.
PNG Defence Force Commander Rear Admiral Philip Polewara says restoring the aircraft will strengthen the military's ability to safeguard the country and assist communities during disasters.
The aircraft is expected to return to PNG in time to support next year's General Elections.
(NBC PNG)

Mantaappp๐
BalasHapusKRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
BalasHapus2026 — PEMOTONGAN ANGGARAN OPERASIONAL PERTAHANAN (Channel NewsAsia, New Straits Times)
2026 — PEMBATALAN EKSPOR RUDAL NSM & BLOKIR AMRAAM (Bloomberg, Defense Express)
2026 — PEMBATALAN AKUISISI F/A-18 HORNET BEKAS KUWAIT (New Straits Times, Air Times)
2026 — PENGERJAAN ULANG (REWORK) 4.113 PIPA & KABEL LCS (Malay Mail, The Edge Malaysia)
2026 — PEMBEKUAN PENGADAAN MILITER (FREEZE PROCUREMENT) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
2026 — SKANDAL KARTEL TENDER & DAKWAAN KORUPSI EKS PANGLIMA MILITER (AP News, OCCRP)
2025 — DENDA KETERLAMBATAN PENGADAAN RANPUR GEMPITA (The Star, The Edge Malaysia)
2025 — PEMBATALAN SEWA HELIKOPTER UH-60A BLACK HAWK (The Defense Post, South China Morning Post)
2024–2025 — KOSONG CATATAN PENGIRIMAN ALUTSISTA DI SIPRI (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
2023 — PEMBATALAN LIMA KONTRAK TENDER PERTAHANAN (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" MALONYET dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan MALONYET (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan MALONYET untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan MALONYET - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
SUMBER DATA RESMI:
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN): Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (tahunan).
-
Kementerian Kewangan MALONYET (MOF): Laporan Tinjauan Fiskal dan Estimasi Pendapatan Federal (diterbitkan setiap pembentangan Belanjawan/Budget)
REWORK & DELAY uda biasa diseblah, nyandera pembayaran seblah om haha!๐๐๐คญ
Hapuscome to mama haha!✌️๐ค๐
BalasHapusproduksi dr divisi pesawat
BalasHapusinpo dr om supri...beklog sang fetedei banyak jugak yak...cuan cuann cuaaann haha!✌️๐๐ค
tetangga kesayangan kl yg klaim gred a, didikan top 5 universiti mana punyak ahli bikin pesawat haha!๐๐๐คฃ
kahsiyan warganyet kl, Ktinggalan Lagiiii๐
⬇️⬇️⬇️
Rekap Kontrak Pesawat Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia:
✅️1. CN235 --1 X CN235-220 versi angkut (c/n N71) untuk Penerbal (TNI AL). Kontrak: November 2022, Rp 748 Miliar.
✅️--2 X CN235-220 versi angkut pasukan (c/n N72 dan N73) untuk Penerbad (TNI AD).
Kontrak: 30 November 2023
✅️--4 X CN235-220 untuk AD Nigeria (via Allied Aeronautics Limited/ AAL). Kontrak: Tahun 2025, Rp 2,1 Triliun. --??
✅️x CN235 untuk TNI AU (jumlah dan varian belum tahu) Kontrak: Tahun 2025, Rp 2,4 Triliun.
✅️2. NC212i --9 x NC212i untuk TNI AU (c/n N117-N126, dan N130).
Kontrak: 29 Desember 2017. 8 unit telah diserahkan, tinggal 1 unit rencana delivery Oktober 2027.
✅️--6 x NC212i untuk Filipina (c/n N127, N128, N129, N131, N132, dan N133). Kontrak: 13 April 2023.
✅️3. N219 --6 x N219 untuk TNI AD (Pelanggan militer pertama) (c/n N01 - N06). Kontrak: November 2023 untuk Penerbad.
✅️---5 x N219 untuk Kongo (diwakili Setdco Group) Kontrak: 3 September 2024, US$ 66,2 juta (sekitar 1,029 Triliun).
✅️--4 x N219 untuk PT Mitra Aviasi Perkasa (Pelanggan swasta pertama) Kontrak: 5 Mei 2026, US$ 36,1 juta (sekitar Rp 625 miliar).
✅️--3 x N219 varian Amfibi untuk PT BIBU Panji Sakti MoU: 9 Desember 2025 (Varian Kargo) Kontrak: 27 Agustus 2026 (Realisasi varian Amfibi dan akan dioperasikan oleh PT BIBU Agro Maritim)
✅️--?? x N219 untuk TNI AL Kontrak: Tahun 2025, Rp 536 Miliar. Dari data diatas terlihat yang membeli produk PTDI cukup banyak, tantangan saat ini adalah bisa mengejar penyelesaian pesawat tepat waktu
๐
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2666174443804471&id=100012358241002#
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Hapusgimana nanti kalo bikin jet tempur yak, bisa non stop parti tiap bulan deliveri pesawatnya๐คซ
Hapusom tsotau jingkrak2 kegirangan haha!๐ฅณ๐๐คช
KRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
BalasHapus-
2026 — proyeksi kapal lcs baru siap operasi penuh pada 2035 (Free Malaysia Today, The Edge Malaysia)
-
2026 — pemotongan anggaran operasional pertahanan (Channel NewsAsia, New Straits Times)
-
2026 — pembatalan ekspor rudal nsm & blokir amraam (Bloomberg, Defense Express)
-
2026 — pembatalan akuisisi f/a-18 hornet bekas kuwait (New Straits Times, Air Times)
-
2026 — pengerjaan ulang (rework) 4.113 pipa & kabel lcs (Malay Mail, The Edge Malaysia)
-
2026 — pembekuan pengadaan militer (freeze procurement) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
-
2026 — skandal kartel tender & dakwaan korupsi eks panglima militer (AP News, OCCRP)
-
2025 — denda keterlambatan pengadaan ranpur gempita (The Star, The Edge Malaysia)
-
2025 — pembatalan sewa helikopter uh-60a black hawk (The Defense Post, South China Morning Post)
-
2024–2025 — minimnya catatan pengiriman alutsista di sipri (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
-
2023 — pembatalan lima kontrak tender pertahanan (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
Status Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
INDONESIA (Agresif & Ekspansif):
Udara: Akuisisi Rafale F-4, pesawat angkut A400M Atlas, sistem Air Refuel, dan drone ANKA-S.
Laut: Mesin kapal LM-2500, kapal perang PPA-L-Plus, dan Ship Engine lainnya.
Darat/Rudal: Rudal balistik BORA dan KHAN, serta mesin TP400-D6.
MALONYET (Stagnan/Kosong):
Tidak ada catatan transfer alutsista utama baru dalam database SIPRI periode tersebut.
-
Skandal & Masalah Struktural MALONYET
Skandal LCS (Littoral Combat Ship): Dana RM9 miliar cair, namun tidak ada kapal yang dikirim hingga 2025.
Kegagalan MD530G: Pembayaran uang muka 35% untuk helikopter "hantu" yang pengirimannya terus tertunda.
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang menjual data klasifikasi ke sindikat penyelundup.
Krisis Anggaran: Pengeluaran pertahanan di bawah 1.5% PDB, jauh di bawah standar regional.
-
Kontroversi Strategi "Leasing" (Sewa) Helikopter
Beban Finansial: Sewa 28 helikopter AW149 (RM16.5 miliar/15 tahun) dianggap lebih mahal dibanding Polandia yang membeli 32 unit seharga USD 1.83 miliar.
Kedaulatan Aset: Aset tidak dimiliki penuh, membatasi kemampuan upgrade, modifikasi, dan konfigurasi ulang untuk misi darurat.
Ketergantungan Swasta: Kesiapan tempur bergantung pada kontraktor (Weststar Aviation), berisiko jika terjadi sengketa hukum atau kegagalan servis.
Nihil Transfer Teknologi: Skema sewa mematikan peluang pertumbuhan industri pertahanan domestik dan penyerapan tenaga ahli lokal.
-
Kondisi Alutsista "Outdated" (Usang)
Laut (RMN): 28 kapal berusia di atas 40 tahun dengan sistem radar analog yang sulit mendeteksi drone atau kapal selam modern.
Udara (RMAF): Ketergantungan pada avionik lama; biaya perawatan melonjak karena suku cadang sudah diskontinu.
Darat (Army): Kendaraan lapis baja dan artileri kekurangan sistem kontrol tembakan berbasis GPS dan komunikasi semi-digital.
-
Kesimpulan Analisis
Indonesia bergerak menuju kekuatan regional dengan diversifikasi pemasok (Prancis, Turki, AS).
MALONYET terjebak dalam "lingkaran setan" pengadaan: skandal masa lalu → anggaran terbatas → memilih opsi sewa yang mahal → ketergantungan teknologi asing yang kronis.
PNG percaya fetedei
BalasHapusapalagi tetangga kesayangan tipe M, dari awal kontrak serpis fetedei yg pegang..maren 3 baruw apgred msa haha!๐ค๐๐
Rupiah hari ini...... Rp18.400......๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapusNilai Tukar Rupiah di Bank Hari Ini, Ada yang Tembus Rp18.400/US$
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127805/nilai-tukar-rupiah-di-bank-hari-ini-ada-yang-tembus-rp18-400-us
๐ฎ๐ฉ Indonesia (ID)
HapusPasar Modal: 33,55 Juta investor (Data Resmi OJK per Oktober 2026)
Rasio Utang / PDB: ~38,5% (Utang Pemerintah Federal)
-
๐ฒ๐พ Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,65 Juta investor (+6,0% YTD / Estimasi 2026)
Rasio Utang / PDB: 72,00% (Total eksternal/makro) | 63,1% (Utang langsung Fiskal)
========================
Perkembangan Investor Pasar Modal (Deret Waktu 10 Tahun)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (SID Pasar Modal - KSEI)
-
Tahun 2017
Jumlah Investor: 1,12 Juta investor
Pertumbuhan PDB Riil: +5,07%
Rasio Utang: 29,40% dari PDB
-
Tahun 2018
Jumlah Investor: 1,62 Juta investor (naik +44,6% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,17%
Rasio Utang: 30,42% dari PDB
-
Tahun 2019 (Crossover Point: Indonesia resmi menyalip volume Malaysewa)
Jumlah Investor: 2,48 Juta investor (naik +53,1% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,02%
Rasio Utang: 30,56% dari PDB
-
Tahun 2020 (Awal Pandemi Covid-19)
Jumlah Investor: 3,88 Juta investor (naik +56,5% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: -2,07% (Pandemi)
Rasio Utang: 39,75% dari PDB
-
Tahun 2021 (Lonjakan tertinggi akibat digitalisasi massal)
Jumlah Investor: 7,49 Juta investor (naik +93,0% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +3,70%
Rasio Utang: 41,14% dari PDB
-
Tahun 2022
Jumlah Investor: 10,31 Juta investor (naik +37,6% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,31%
Rasio Utang: 40,14% dari PDB
-
Tahun 2023
Jumlah Investor: 12,17 Juta investor (naik +18,0% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,05%
Rasio Utang: 39,60% dari PDB
-
Tahun 2024
Jumlah Investor: 14,87 Juta investor (naik +22,2% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,03%
Rasio Utang: 40,17% dari PDB
-
Tahun 2025
Jumlah Investor: 20,34 Juta investor (naik +36,8% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,11%
Rasio Utang: 41,00% dari PDB
-
Tahun 2026
Jumlah Investor: 33,55 Juta investor (naik +64,7% YoY — Data resmi OJK per Oktober 2026)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,61%
-
Rasio Utang: 40,30% dari PDB (Per September 2026)
-
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan Investor (CAGR 2017-2026): +45,90%
========================
๐ฒ๐พ Malaysewa (Akun CDS Aktif - Bursa Malaysewa)
-
Tahun 2017
Jumlah Investor: 1,32 Juta investor
Pertumbuhan PDB Riil: +5,80%
Rasio Utang: 54,40% dari PDB
-
Tahun 2018
Jumlah Investor: 1,35 Juta investor (naik +2,2% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +4,80%
Rasio Utang: 55,60% dari PDB
-
Tahun 2019
Jumlah Investor: 1,40 Juta investor (naik +3,7% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +4,40%
Rasio Utang: 56,20% dari PDB
-
Tahun 2020 (Booming investor ritel domestik saat pandemi)
Jumlah Investor: 1,70 Juta investor (naik +21,4% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: -5,50% (Pandemi)
Rasio Utang: 62,01% dari PDB
-
Tahun 2021
Jumlah Investor: 2,00 Juta investor (naik +17,6% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +3,30%
Rasio Utang: 63,27% dari PDB
-
Tahun 2022
Jumlah Investor: 2,10 Juta investor (naik +5,0% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +9,00%
Rasio Utang: 60,15% dari PDB
-
Tahun 2023 (Fase konsolidasi pasar)
Jumlah Investor: 2,00 Juta investor (turun -4,7% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +3,60%
Rasio Utang: 64,28% dari PDB
-
Tahun 2024 (Terdorong oleh maraknya aktivitas IPO baru)
Jumlah Investor: 2,20 Juta investor (naik +10,0% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,10%
Rasio Utang: 64,57% dari PDB
-
Tahun 2025
Jumlah Investor: 2,50 Juta investor (naik +13,6% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,20%
Rasio Utang: 65,30% dari PDB
-
Tahun 2026 (Pergerakan tahun berjalan / YTD)
Jumlah Investor: 2,65 Juta investor (naik +6,0% YoY)
Pertumbuhan PDB Riil: +5,50%
-
Rasio Utang: 72,00% dari PDB (Estimasi Akhir Tahun)
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan Investor (CAGR 2017-2026): +8,05%
-
Sumber Otoritas: Kementerian Keuangan, BPS, DOSM, OJK, KSEI, Bursa Malaysewa, dan IMF.
KRISIS PERTAHANAN & EKONOMI MALAYSIA (2023–2026)
Hapus________________________________________
1. 2026 — Pemotongan Anggaran Operasional Pertahanan
• Fakta Kasus: Pada April 2026, belanja operasional Kementerian Pertahanan dipangkas RM508 juta demi menutup lonjakan subsidi energi.
• Dampak: Kemenhan menyusun ulang prioritas belanja agar kesiapan tempur tetap terjaga.
• Sumber Berita: Channel NewsAsia (April 2026) dan New Straits Times (April 2026).
________________________________________
2. 2026 — Pembatalan Ekspor Rudal NSM & Blokir AMRAAM
• Fakta Kasus: Norwegia mencabut izin ekspor rudal NSM untuk kapal LCS, sementara AS belum meloloskan integrasi rudal AMRAAM pada jet FA-50M.
• Dampak: Malaysia membekukan pengadaan dari Norwegia dan terpaksa mencari rudal alternatif untuk kapal perang dan jet tempurnya.
• Sumber Berita: Bloomberg (Oktober 2026) dan Defense Express (Februari 2026).
________________________________________
3. 2026 — Pembatalan Akuisisi F/A-18 Hornet Bekas Kuwait
• Fakta Kasus: Pada Februari 2026, Kabinet Malaysia membatalkan pembelian F/A-18C/D Hornet bekas Kuwait.
• Dampak: TUDM kehilangan solusi pengganti cepat akibat risiko logistik dan harus menunda rencana jet tempur multiperan hingga RMK-13.
• Sumber Berita: New Straits Times (Februari 2026) dan Air Times (Februari 2026).
________________________________________
4. 2026 — Pengerjaan Ulang (Rework) 4.000+ Pipa & Kabel LCS
• Fakta Kasus: Laporan Auditor Negara (LKAN 2/2026) mencatat adanya rework pada 4.113 jalur pipa dan kabel proyek kapal LCS.
• Dampak: Penyerahan kapal pertama mundur ke April 2027 dan berisiko tiba tanpa rudal antikapal utama.
• Sumber Berita: Malay Mail (Oktober 2026) dan The Edge Malaysia (Oktober 2026).
________________________________________
5. 2026 — Gelombang PHK Massal
• Fakta Kasus: Data PERKESO mencatat 24.100 PHK pada kuartal pertama 2026 (naik 47%), disusul pemangkasan lebih dari 5.000 pekerja di Petronas.
• Dampak: Perlambatan sektor manufaktur dan migas memicu pengetatan fiskal pemerintah.
• Sumber Berita: Free Malaysia Today dan Data PERKESO (Juni 2026).
________________________________________
6. 2026 — Pembekuan Pengadaan Militer (Freeze Procurement)
• Fakta Kasus: Pada Januari 2026, PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh keputusan belanja militer dan polisi menyusul kasus korupsi petinggi militer.
• Dampak: Pengadaan alutsista terhenti hampir empat bulan untuk audit tender sebelum dicabut pada Mei 2026.
• Sumber Berita: Channel NewsAsia (Januari 2026) dan Malay Mail (Mei 2026).
________________________________________
7. 2025 — Pembatalan Sewa Helikopter UH-60A Black Hawk
• Fakta Kasus: Pada Agustus 2025, kontrak sewa 4 helikopter Black Hawk bekas dibatalkan setelah Raja Malaysia mengecamnya sebagai "peti mati terbang".
• Dampak: Pengadaan helikopter angkut diulang dan memicu gugatan kontraktor senilai RM353 juta.
• Sumber Berita: The Defense Post (Agustus 2025) dan South China Morning Post (Agustus 2025).
________________________________________
8. 2024–2025 — Minimnya Catatan Pengiriman Alutsista di SIPRI
• Fakta Kasus: Data SIPRI periode 2024–2025 mencatat nilai pengiriman alutsista utama Malaysia mendekati nol.
• Dampak: Terjadi kekosongan kedatangan alutsista berat baru karena mayoritas pesanan baru tiba pada akhir 2026 hingga 2028.
• Sumber Berita: SIPRI Arms Transfers Database dan Lowy Institute.
________________________________________
9. 2023 — Pembatalan Lima Kontrak Tender Pertahanan
• Fakta Kasus: Pada Januari 2023, Kemenhan membatalkan lima tender pengadaan dan infrastruktur untuk mencegah kebocoran anggaran.
• Dampak: Proyek pendukung operasional tertunda karena harus diulang lewat mekanisme tender terbuka.
• Sumber Berita: Free Malaysia Today (Januari 2023) dan TURDEF (Januari 2023).
KRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
Hapus-
2026 — proyeksi kapal lcs baru siap operasi penuh pada 2035 (Free Malaysia Today, The Edge Malaysia)
-
2026 — pemotongan anggaran operasional pertahanan (Channel NewsAsia, New Straits Times)
-
2026 — pembatalan ekspor rudal nsm & blokir amraam (Bloomberg, Defense Express)
-
2026 — pembatalan akuisisi f/a-18 hornet bekas kuwait (New Straits Times, Air Times)
-
2026 — pengerjaan ulang (rework) 4.113 pipa & kabel lcs (Malay Mail, The Edge Malaysia)
-
2026 — pembekuan pengadaan militer (freeze procurement) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
-
2026 — skandal kartel tender & dakwaan korupsi eks panglima militer (AP News, OCCRP)
-
2025 — denda keterlambatan pengadaan ranpur gempita (The Star, The Edge Malaysia)
-
2025 — pembatalan sewa helikopter uh-60a black hawk (The Defense Post, South China Morning Post)
-
2024–2025 — minimnya catatan pengiriman alutsista di sipri (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
-
2023 — pembatalan lima kontrak tender pertahanan (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
1. Overweight on Operating Expenditure
• Over 40% of MALONYET defence budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• This leaves limited room for capital expenditure (procurement, upgrades, R&D).
• Example: In 2024, RM8.2 billion was allocated for personnel costs, while only RM5.71 billion went to procurement.
2. Fragmented Procurement Planning
• The Ministry of Defence lacks a clear multi-year procurement roadmap.
• Funding is often allocated year-to-year, making it hard to commit to long-term modernization projects.
• This leads to delays, cost overruns, and underutilized platforms (e.g. the Littoral Combat Ship fiasco).
3. Political Hesitation to Rebalance
• Successive governments have been unwilling to cut personnel costs or restructure the armed forces.
• Reducing manpower or retiring outdated equipment is politically sensitive, especially with veterans and civil service unions.
4. Currency Depreciation & Import Dependence
• MALONYET imports most of its defence equipment.
• The weak ringgit erodes purchasing power, so even increased budgets don’t translate into real capability gains.
5. Multi-Year Commitments Hidden in Annual Budgets
• Annual allocations include progressive payments for past procurements (e.g. FA-50 jets, A400M upgrades).
• These payments crowd out new investments, creating the illusion of fresh funding when it’s actually backlog servicing.
๐ Budget Allocation Snapshot (2024)
Category Allocation (RM) % of Total Budget
Personnel Costs 8.2 billion ~41%
Procurement 5.71 billion ~29%
Operations & Training ~3.5 billion ~18%
Miscellaneous ~2.3 billion ~12%
KRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
Hapus-
2026 — proyeksi kapal lcs baru siap operasi penuh pada 2035 (Free Malaysia Today, The Edge Malaysia)
-
2026 — pemotongan anggaran operasional pertahanan (Channel NewsAsia, New Straits Times)
-
2026 — pembatalan ekspor rudal nsm & blokir amraam (Bloomberg, Defense Express)
-
2026 — pembatalan akuisisi f/a-18 hornet bekas kuwait (New Straits Times, Air Times)
-
2026 — pengerjaan ulang (rework) 4.113 pipa & kabel lcs (Malay Mail, The Edge Malaysia)
-
2026 — pembekuan pengadaan militer (freeze procurement) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
-
2026 — skandal kartel tender & dakwaan korupsi eks panglima militer (AP News, OCCRP)
-
2025 — denda keterlambatan pengadaan ranpur gempita (The Star, The Edge Malaysia)
-
2025 — pembatalan sewa helikopter uh-60a black hawk (The Defense Post, South China Morning Post)
-
2024–2025 — minimnya catatan pengiriman alutsista di sipri (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
-
2023 — pembatalan lima kontrak tender pertahanan (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
๐ 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
MALONYET defense budget suffers from structural imbalances:
• ~70% → Salaries, pensions, allowances.
• ~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
• <10% → Development (procurement, modernization).
This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into MALONYET defense system.
________________________________________
๐ 2. Why So Skewed?
1. Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
2. Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
3. Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
4. Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
________________________________________
๐ 3. Effects on the Armed Forces
✈️ Air Force (RMAF)
• Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
• Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
• Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
________________________________________
๐ข Navy (RMN)
• Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
• Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
• Submarines (Scorpรจne) struggle with high operational costs.
________________________________________
๐ช Army (TDM)
• Personnel-heavy structure consumes most of the salary budget.
• Modernization of armored vehicles, artillery, and air defense delayed.
• Training often limited to small-scale jungle exercises (cheap but outdated for modern warfare).
________________________________________
๐ 4. Macro-Level Consequences
1. Modernization Paralysis
o MALONYET buys one “prestige project” (e.g., Scorpรจne, Su-30, LCS) but can’t follow through with sustainment.
o No continuous upgrade pipeline.
2. Readiness Erosion
o Without sufficient O&M funding, equipment availability drops.
o Spare parts shortages → many assets grounded or idle.
3. Capability Gaps Widen
o Neighbors move ahead with systematic modernization (Singapore F-35, Indonesia MEF).
o MALONYET falls behind, unable to replace aging fleets.
4. Low Return on Investment
o Billions spent on prestige platforms, but underutilized due to fuel & training cuts.
KRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
Hapus-
2026 — proyeksi kapal lcs baru siap operasi penuh pada 2035 (Free Malaysia Today, The Edge Malaysia)
-
2026 — pemotongan anggaran operasional pertahanan (Channel NewsAsia, New Straits Times)
-
2026 — pembatalan ekspor rudal nsm & blokir amraam (Bloomberg, Defense Express)
-
2026 — pembatalan akuisisi f/a-18 hornet bekas kuwait (New Straits Times, Air Times)
-
2026 — pengerjaan ulang (rework) 4.113 pipa & kabel lcs (Malay Mail, The Edge Malaysia)
-
2026 — pembekuan pengadaan militer (freeze procurement) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
-
2026 — skandal kartel tender & dakwaan korupsi eks panglima militer (AP News, OCCRP)
-
2025 — denda keterlambatan pengadaan ranpur gempita (The Star, The Edge Malaysia)
-
2025 — pembatalan sewa helikopter uh-60a black hawk (The Defense Post, South China Morning Post)
-
2024–2025 — minimnya catatan pengiriman alutsista di sipri (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
-
2023 — pembatalan lima kontrak tender pertahanan (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
๐ฑ Currency Depreciation: Strategic Impact
1. Import-Heavy Defence Procurement
• MALONYET imports most of its advanced military equipment—jets, radars, missiles, naval systems—from countries like the U.S., France, South Korea, and Russia.
• When the MALONYET n ringgit weakens, the cost of these imports rises sharply, even if the nominal budget stays the same.
• Example: Payments for the Airbus A400M, FA-50 jets, and Littoral Combat Ships became more expensive due to ringgit depreciation.
2. Progressive Payment Burden
• Defence contracts often involve multi-year payments in foreign currencies.
• A depreciating ringgit means MALONYET pays more each year for the same asset, squeezing future budgets.
• This affects not just procurement, but also spare parts, training, and software licensing.
3. Reduced Purchasing Power
• Even with increased defence allocations (e.g. RM19 billion in 2024), the real value of that budget is eroded.
• MALONYET ends up buying fewer units, delaying upgrades, or scaling down specifications.
๐ Fiscal Constraints: Structural Challenges
1. Shrinking Revenue Base
• MALONYET ’s traditional revenue sources—oil, gas, and palm oil—have faced volatility.
• Combined with rising subsidies and social spending, this leaves limited fiscal space for defence.
2. High Personnel & Operational Costs
• Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, housing, and maintenance.
• Capital expenditure (for new systems) is often less than 30%, making modernization difficult.
3. Competing National Priorities
• Defence competes with education, healthcare, and infrastructure for funding.
• Political leaders are often reluctant to increase defence spending due to low public pressure and non-confrontational foreign policy.
4. Outsourcing Limitations
• MALONYET has outsourced many military support functions since the 1970s to save costs.
• However, poor governance and weak oversight have undermined efficiency, leading to waste and capability gaps.
๐ Summary Table: Impact of Currency & Fiscal Constraints
Issue Effect on Military Capability
Ringgit depreciation Higher cost of imports, reduced asset quantity
Multi-year foreign contracts Budget erosion over time
Shrinking revenue base Limited capital for modernization
High personnel costs Low investment in new tech and platforms
Outsourcing inefficiencies Poor readiness, fragmented logistics
INDONESIA=
HapusKAPAL INDUK✔️
AMRAAM✔️
METEOR✔️
HAMMER✔️
FREGAT✔️
SIPRI SHOPPING✔️
===============
===============
MALONDESH =
NSM BANNED❌
AMRAAM BLOKIR❌
F18 BATAL❌
UH60A BATAL❌
REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
SIPRI KOSONG❌
--------------------------------
1998-2026 (28 TAHUN) = KLAIM RINGGIT KUAT KAYA
-
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
1998 : RM 165,4 Miliar
1999 : RM 178,3 Miliar
2000 : RM 192,2 Miliar
2001 : RM 207,2 Miliar
2002 : RM 223,3 Miliar
2003 : RM 240,7 Miliar
2004 : RM 259,5 Miliar
2005 : RM 279,7 Miliar
2006 : RM 301,5 Miliar
2007 : RM 325,0 Miliar
2008 : RM 350,4 Miliar
2009 : RM 377,7 Miliar
2010 : RM 407,1 Miliar
2011 : RM 456,1 Miliar
2012 : RM 501,6 Miliar
2013 : RM 547,7 Miliar
2014 : RM 582,8 Miliar
2015 : RM 630,5 Miliar
2016 : RM 648,5 Miliar
2017 : RM 686,8 Miliar
2018 : RM 1,19 Triliun
2019 : RM 1,25 Triliun
2020 : RM 1,32 Triliun
2021 : RM 1,38 Triliun
2022 : RM 1,45 Triliun
2023 : RM 1,53 Triliun
2024 : RM 1,63 Triliun
2025 : RM 1,71 Triliun
2026 : RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
1998 : 35,8%
1999 : 40,4%
2000 : 36,1%
2001 : 42,5%
2002 : 44,9%
2003 : 45,9%
2004 : 45,1%
2005 : 43,8%
2006 : 41,5%
2007 : 41,1%
2008 : 41,3%
2009 : 51,1%
2010 : 52.4%
2011 : 51.8
2012 : 53.3
2013 : 54.7
2014 : 55.0
2015 : 55.1
2016 : 52.7
2017 : 51.9
2018 : 52.5
2019 : 52.4
2020 : 62.0
2021 : 63.3
2022 : 60.2
2023 : 64.3
2024 : 70.4
2025 : 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
--------------------------------
BEBAN UTANG PER KAPITA & POPULASI (2026–1998)
2026: RM 94,544 | POPULASI: 36,385,115 JIWA
2025: RM 81,998 | POPULASI: 35,977,838 JIWA
2024: RM 79,315 | POPULASI: 34,671,895 JIWA
2023: RM 74,587 | POPULASI: 35,126,298 JIWA
2022: RM 70,901 | POPULASI: 34,695,493 JIWA
2021: RM 67,667 | POPULASI: 34,282,399 JIWA
2020: RM 63,464 | POPULASI: 33,870,000 JIWA
2019: RM 60,179 | POPULASI: 33,450,000 JIWA
2018: RM 57,605 | POPULASI: 33,000,000 JIWA
2017: RM 54,910 | POPULASI: 32,540,000 JIWA
2016: RM 52,699 | POPULASI: 32,040,000 JIWA
2015: RM 51,253 | POPULASI: 31,520,000 JIWA
2014: RM 47,927 | POPULASI: 30,980,000 JIWA
2013: RM 44,992 | POPULASI: 30,420,000 JIWA
2012: RM 41,326 | POPULASI: 29,850,000 JIWA
2011: RM 37,904 | POPULASI: 29,260,000 JIWA
2010: RM 34,488 | POPULASI: 28,650,000 JIWA
2009: RM 31,326 | POPULASI: 28,040,000 JIWA
2008: RM 26,155 | POPULASI: 27,450,000 JIWA
2007: RM 25,316 | POPULASI: 26,860,000 JIWA
2006: RM 23,381 | POPULASI: 26,260,000 JIWA
BEDA KASTA = NGASAH IRI DENGKI
BalasHapus------------------------------
Tahun 2026
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 33,55 Juta investor (+64,75% ytd)
PDB: +5,61%
Utang: 40,30% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,65 Juta investor (+6,0% ytd)
PDB: +5,50%
Utang: 72,00% dari PDB
------------------------------
Tahun 2025
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 20,34 Juta investor (+36,8%)
PDB: +5,11%
Utang: 41,00% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,50 Juta investor (+13,6%)
PDB: +5,20%
Utang: 65,30% dari PDB
------------------------------
Tahun 2024
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 14,87 Juta investor (+22,2%)
PDB: +5,03%
Utang: 40,17% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,20 Juta investor (+10,0%)
PDB: +5,10%
Utang: 64,57% dari PDB
------------------------------
Tahun 2023
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 12,17 Juta investor (+18,0%)
PDB: +5,05%
Utang: 39,60% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,00 Juta investor (-4,7%)
PDB: +3,60%
Utang: 64,28% dari PDB
------------------------------
Tahun 2022
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 10,31 Juta investor (+37,6%)
PDB: +5,31%
Utang: 40,14% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,10 Juta investor (+5,0%)
PDB: +9,00%
Utang: 60,15% dari PDB
------------------------------
Tahun 2021
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 7,49 Juta investor (+93,0%)
PDB: +3,70%
Utang: 41,14% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 2,00 Juta investor (+17,6%)
PDB: +3,30%
Utang: 63,27% dari PDB
------------------------------
Tahun 2020 (Krisis Pandemi)
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 3,88 Juta investor (+56,5%)
PDB: -2,07%
Utang: 39,75% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 1,70 Juta investor (+21,4%)
PDB: -5,50%
Utang: 62,01% dari PDB
------------------------------
Tahun 2019
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 2,48 Juta investor (+53,1%)
PDB: +5,02%
Utang: 30,56% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 1,40 Juta investor (+3,7%)
PDB: +4,40%
Utang: 56,20% dari PDB
------------------------------
Tahun 2018
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 1,62 Juta investor (+44,6%)
PDB: +5,17%
Utang: 30,42% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 1,35 Juta investor (+2,2%)
PDB: +4,80%
Utang: 55,60% dari PDB
------------------------------
Tahun 2017
Indonesia (ID)
Pasar Modal: 1,12 Juta investor
PDB: +5,07%
Utang: 29,40% dari PDB
-
Malaysewa (MY)
Pasar Modal: 1,32 Juta investor
PDB: +5,80%
Utang: 54,40% dari PDB
------------------------------
Rata-rata Pertumbuhan Investor (CAGR 2017–2026):
Indonesia: +45,90% / tahun
Malaysewa: +8,05% / tahun
(Otoritas: KSEI, OJK, BPS, Kemenkeu RI / Bursa MY, DOSM, MOF MY, BNM, IMF, WB)
KRISIS PERTAHANAN MALAYSIA (2023–2026)
BalasHapus-
2026 — proyeksi kapal lcs baru siap operasi penuh pada 2035 (Free Malaysia Today, The Edge Malaysia)
-
2026 — pemotongan anggaran operasional pertahanan (Channel NewsAsia, New Straits Times)
-
2026 — pembatalan ekspor rudal nsm & blokir amraam (Bloomberg, Defense Express)
-
2026 — pembatalan akuisisi f/a-18 hornet bekas kuwait (New Straits Times, Air Times)
-
2026 — pengerjaan ulang (rework) 4.113 pipa & kabel lcs (Malay Mail, The Edge Malaysia)
-
2026 — pembekuan pengadaan militer (freeze procurement) (Channel NewsAsia, Malay Mail)
-
2026 — skandal kartel tender & dakwaan korupsi eks panglima militer (AP News, OCCRP)
-
2025 — denda keterlambatan pengadaan ranpur gempita (The Star, The Edge Malaysia)
-
2025 — pembatalan sewa helikopter uh-60a black hawk (The Defense Post, South China Morning Post)
-
2024–2025 — minimnya catatan pengiriman alutsista di sipri (SIPRI Arms Transfers Database, Lowy Institute)
-
2023 — pembatalan lima kontrak tender pertahanan (Free Malaysia Today, TURDEF)
--------------------------------
๐งญ Strategic and Policy Challenges
• Lack of Clear Long-Term Vision: MALONYET ’s defence budgeting process often lacks transparency and predictability, making it difficult for the armed forces to plan long-term procurement and modernization programs.
• Frequent Political Changes: Since 2018, MALONYET has seen multiple changes in government, which has disrupted continuity in defence planning and policy execution.
๐ฐ Budgetary Constraints
• Limited Procurement Funding: Although the defence budget has increased to RM19.73 billion in 2024, over 40% is allocated to salaries and allowances, leaving relatively little for equipment upgrades and procurement.
• Currency Depreciation: MALONYET relies heavily on foreign defence suppliers. The weakening ringgit reduces purchasing power, making imported equipment more expensive.
⚙️ Operational and Equipment Issues
• Aging Equipment: Many platforms, such as the Condor Armoured Personnel Carriers, are outdated. Replacement plans are slow due to budget and bureaucratic hurdles.
• Dependence on Foreign OEMs: Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on foreign original equipment manufacturers, limiting self-reliance.
๐งช Technological and Industrial Limitations
• Underdeveloped Defence Industry: MALONYET ’s local defence industry lacks the capacity to produce advanced systems independently, which hampers modernization efforts.
• Low R&D Investment: There’s insufficient investment in defence science and technology, which affects innovation and indigenous capability development.
๐ค Civil-Military Integration Issues
• Misunderstanding of HANRUH Concept: The “Comprehensive Defence” (HANRUH) strategy is often misinterpreted as a purely military doctrine, rather than a whole-of-nation approach involving civil sectors.
• Weak Civil-Military Collaboration: The fading spirit of civil-military synergy, once strong during the Malayan Emergency, has weakened over time.
beras kita SURPLUS...๐
BalasHapusdolar tinggi tak masalah yg fenting
perut kita kenyang..amannn๐
apalagi ada mie instan dan telur..yahudd haha!๐๐ฅณ๐
lha diseblah...tetap mengemis beras haha!๐ญ๐๐คฅ
apalagi awal 2027, wajib SDA lewat 1 pintuw...
BalasHapusdolar masyuk deras tanpa calo dan parasit sperti kl haha!๐ค๐ค✌️
november musim ujan gaeesz...
BalasHapussiyap2 panen dolar lagiiiiii haha!๐ฅณ๐๐ค