Menhan Filipina Mengupayakan Peningkatan Anggaran Pertahanan Menjadi 4% dari PDB

13 Juli 2026

Jose Rizal class fregat Angkatan Laut Filipina (photo: PN)

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. pada hari Jumat mengatakan pemerintah harus mengalihkan sebagian pendanaannya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut Filipina Barat.

Teodoro mengatakan hal ini dalam wawancara dadakan di sela-sela forum yang diselenggarakan oleh Stratbase Institute untuk memperingati ulang tahun ke-10 Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 yang bersejarah.

“Kita pasti perlu mengalihkan anggaran. Ini bukan ‘mungkin.’ Kita perlu melakukannya karena anggaran adalah pos yang terbatas, bukan? Jadi, lebih banyak untuk satu pihak berarti lebih sedikit untuk pihak lain,” katanya.

“Yang saya katakan adalah kita perlu meningkatkannya. Dan ada beberapa cara. Kita perlu meningkatkannya setidaknya menjadi 2 hingga 3 hingga 4 persen dari PDB,” tambahnya.

Menurut Menteri Pertahanan, negara-negara tetangga Filipina telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka masing-masing hingga hampir 5%.

“Indonesia, yang bukan negara penuntut dan tanpa ancaman apa pun, baru-baru ini telah memperoleh 47 pesawat tempur Rafale, varian terbaru dari pesawat tempur Rafale,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa upaya pencegahan negara harus mencakup pengeluaran nyata untuk mendukung militer.

“Pencegahan berarti lebih dari sekadar komitmen. Itu berarti pengeluaran nyata, dan itu berarti mengurangi hak publik dan mengalokasikan hak-hak ini untuk membangun kekuatan yang kredibel dan tangguh,” jelas Teodoro.

“Itulah mengapa jika kita gagal untuk menyebarkan nilai dari sikap membela diri dalam hal yang paling rinci dan kesadaran publik tentang elemen-elemen yang diperlukan untuk membangun pencegahan yang kredibel tanpa masalah penumpang gelap seperti yang ingin dinyatakan oleh para ekonom, masalah penumpang gelap di sini yang diambil secara ekstrem mungkin adalah musuh terburuk yang kita miliki dalam perjalanan kita untuk membangun postur pencegahan yang kredibel. Dan mungkin itulah yang harus diartikulasikan oleh strategi,” lanjutnya.

Tanpa komitmen tersebut, kata Teodoro, negara itu “tidak dapat membangun postur pencegahan yang kredibel yang pada akhirnya diperlukan bagi kita untuk menegakkan hak-hak kita.”

Pemerintah Filipina menggugat Tiongkok di hadapan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2013. Pengadilan tersebut memutuskan mendukung Filipina pada Juli 2016 ketika menolak klaim sembilan titik Tiongkok atas Laut Cina Selatan.

Namun, Tiongkok menolak seruan Filipina untuk mematuhi putusan arbitrase tahun 2016, menyebut keputusan tersebut "ilegal dan tidak sah." 

(GMANetwork)