FPDA's Exercise Bersama Lima 2026 (photos: Sing Mindef)
Exercise Bersama Lima 2026 (XBL 26) is a Five Power Defence Arrangements (FPDA) exercise involving assets and personnel from Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore and the United Kingdom. Hosted by Singapore, the opening ceremony was jointly officiated by Singapore Chief of Defence Force (CDF) Vice Admiral Aaron Beng, and Malaysian Joint Forces Commander Lieutenant General Dato’ Sri Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim. Representatives from the other FPDA nations were also in attendance to witness the ceremony.
Held from 5 to 23 October 2026, this year’s exercise involved approximately 1,900 personnel, including staff from the combined exercise headquarters, as well as 42 aircraft, seven ships and one submarine. Naval assets conducted serials such as manoeuvring exercises, naval gun firing, air defence exercises, boarding and diving serials, while the Air Forces exercised dissimilar air combat training, complex air defence scenarios, maritime air surveillance, air-to-air refuelling, fighter landaway, and casualty evacuation training. The land forces conducted professional exchanges and force integration training that culminated in a field exercise involving both jungle and urban environments.
XBL26 marks the inaugural deployment of land Unmanned Aerial Systems (UAS) by all participating nations and the participation of the RSN’s Invincible-class submarine. Together with the involvement of fifth-generation fighter aircraft such as the six F-35As from Australia, and P-8A maritime patrol aircraft from both Australia and New Zealand, XBL26 provided valuable opportunities for FPDA member-nations’ militaries to undertake more complex training and derive greater professional value. XBL26 also synchronised exercise scenarios between the command post and the various field training exercises to enhance operational realism. To keep pace with contemporary security developments and ensure the FPDA remains relevant, the exercise included Subject Matter Expert Exchanges (SMEEs) on a variety of topics, which ranged from diving safety, Maritime Explosive Ordnance Disposal (MEOD), underwater searches, to medical casualty care.
Exercise Director, RSN’s Fleet Commander Colonel Bertram Ang highlighted the importance of the FPDA exercise as it marks its 55th anniversary, during the closing ceremony. He said, “The exercise has reaffirmed our nations’ shared commitment to strengthening interoperability, deepening professional relationships, and building the mutual trust and confidence needed for our forces to operate effectively together when called upon. These are enduring outcomes that go beyond the challenges of any single exercise, and I am confident that the lessons and relationships forged during Bersama Lima 26 will serve us well in the years ahead.”
The FPDA was formed in 1971 and has evolved over the years to adapt to the changing regional security landscape. The SAF’s participation in FPDA exercises, including Exercise Suman Warrior and Exercise Bersama Shield, is valuable as these exercises promote cooperation and mutual understanding between the SAF and militaries from other member nations.





MALING TERIAK MALING
BalasHapus-
DEMO GREENPEACE MALONSIA DAN KELOMPOK MAHASISWA =
HUKUM PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN SUMATERA DAN KALIMANTAN
-
• Aksi: Demo aliansi masyarakat sipil di Parlemen Malaysia (Oktober 2026).
• Tuntutan: Pengesahan UU Kabut Asap Lintas Batas.
• Tujuan: Mengadili korporasi Malaysia penyebab kebakaran lahan di luar negeri (Indonesia).
• Sumber: South China Morning Post (SCMP).
--------------------------------------------
= DAFTAR KORPORASI PEMBAKAR LAHAN =
INDUK PERUSAHAAN: MALAYSIA
PT Adei Plantation and Industry
Induk Perusahaan (Malaysia): Kuala Lumpur Kepong (KLK) Berhad
Lokasi Konsesi: Riau
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Direksi divonis penjara. Lahan disita dan disegel berulang kali karena titik api konsisten.
Sumber Utama: Gakkum KLHK, Detik, Tempo
-
PT Rafi Kamajaya Abadi
Induk Perusahaan (Malaysia): TDM Berhad
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Digugat perdata oleh KLHK Rp900+ miliar dengan prinsip strict liability atas kebakaran lahan besar.
Sumber Utama: CNN Indonesia, Antara
-
PT Sime Indo Agro
Induk Perusahaan (Malaysia): SD Guthrie (ex Sime Darby)
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Lahan disegel resmi oleh KLHK setelah satelit mendeteksi kebakaran aktif dan asap tebal.
Sumber Utama: BBC, CNBC
-
PT Sukses Karya Sawit
Induk Perusahaan (Malaysia): IOI Corporation
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Diawasi ketat oleh pemerintah Indonesia karena areanya berulang kali memicu hotspot tahunan.
Sumber Utama: Kompas, Mongabay
-
PT Globalindo Agung Lestari
Induk Perusahaan (Malaysia): Genting Berhad
Lokasi Konsesi: Kalimantan Tengah
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Terbukti melakukan kanalisasi gambut ilegal yang memicu kebakaran bawah tanah dan emisi karbon masif.
Sumber Utama: Greenpeace, WALHI
-
PT Menteng Jaya Sawit Perdana
Induk Perusahaan (Malaysia): Kuala Lumpur Kepong (KLK) Group
Lokasi Konsesi: Kalimantan
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk dalam daftar investigasi dan pemantauan terkait munculnya titik api di area konsesi mereka.
Sumber Utama: Greenpeace Malaysia
-
PT Sawit Mitra Abadi
Induk Perusahaan (Malaysia): Genting Plantations
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk daftar audit dan pengawasan penegakan hukum oleh pemerintah daerah bersama kementerian terkait kontribusi titik api.
Sumber Utama: The Straits Times, Kompas
-
PT Tabung Haji Indo Plantation
Induk Perusahaan (Malaysia): PT TH Plantations (Tabung Haji)
Lokasi Konsesi: Riau
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Lahan konsesi sempat disegel resmi oleh Gakkum KLHK and masuk dalam pengawasan ketat akibat indikasi karhutla di areanya.
Sumber Utama: KLHK, Straits Times
-
PT Inti Guna Perdana
Induk Perusahaan (Malaysia): Terafiliasi investasi Malaysia
Lokasi Konsesi: Landak, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk ke dalam daftar 20 perusahaan bermodal asing yang lahannya disegel ketat dan diproses hukum pidana akibat kelalaian menjaga area kerja dari karhutla.
Sumber Utama: Kumparan, Tempo
-
PT Asri Hijau Lestari
Induk Perusahaan (Malaysia): Perkebunan Kelapa Sawit terafiliasi Malaysia
Lokasi Konsesi: Ketapang, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Dijatuhi status tersangka oleh penyidik setelah hasil verifikasi lapangan membuktikan adanya area gambut luas yang terbakar di dalam batas konsesi mereka.
Sumber Utama: Gakkum KLHK, Tempo
-
PT Sepanjang Inti Surya Usaha
Induk Perusahaan (Malaysia): Terafiliasi grup investasi kelapa sawit Malaysia
Lokasi Konsesi: Sanggau, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Diproses hukum secara berlapis dan dikenai sanksi administratif berat berupa pembekuan aktivitas operasional setelah lahan konsesinya berulang kali hangus terbakar.
Sumber Utama: CNN Indonesia, BBC
MALING TERIAK MALING
BalasHapus-
DEMO GREENPEACE MALONSIA DAN KELOMPOK MAHASISWA =
HUKUM PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN SUMATERA DAN KALIMANTAN
-
• Aksi: Demo aliansi masyarakat sipil di Parlemen Malaysia (Oktober 2026).
• Tuntutan: Pengesahan UU Kabut Asap Lintas Batas.
• Tujuan: Mengadili korporasi Malaysia penyebab kebakaran lahan di luar negeri (Indonesia).
• Sumber: South China Morning Post (SCMP).
--------------------------------------------
= DAFTAR KORPORASI PEMBAKAR LAHAN =
INDUK PERUSAHAAN: MALAYSIA
PT Adei Plantation and Industry
Induk Perusahaan (Malaysia): Kuala Lumpur Kepong (KLK) Berhad
Lokasi Konsesi: Riau
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Direksi divonis penjara. Lahan disita dan disegel berulang kali karena titik api konsisten.
Sumber Utama: Gakkum KLHK, Detik, Tempo
-
PT Rafi Kamajaya Abadi
Induk Perusahaan (Malaysia): TDM Berhad
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Digugat perdata oleh KLHK Rp900+ miliar dengan prinsip strict liability atas kebakaran lahan besar.
Sumber Utama: CNN Indonesia, Antara
-
PT Sime Indo Agro
Induk Perusahaan (Malaysia): SD Guthrie (ex Sime Darby)
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Lahan disegel resmi oleh KLHK setelah satelit mendeteksi kebakaran aktif dan asap tebal.
Sumber Utama: BBC, CNBC
-
PT Sukses Karya Sawit
Induk Perusahaan (Malaysia): IOI Corporation
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Diawasi ketat oleh pemerintah Indonesia karena areanya berulang kali memicu hotspot tahunan.
Sumber Utama: Kompas, Mongabay
-
PT Globalindo Agung Lestari
Induk Perusahaan (Malaysia): Genting Berhad
Lokasi Konsesi: Kalimantan Tengah
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Terbukti melakukan kanalisasi gambut ilegal yang memicu kebakaran bawah tanah dan emisi karbon masif.
Sumber Utama: Greenpeace, WALHI
-
PT Menteng Jaya Sawit Perdana
Induk Perusahaan (Malaysia): Kuala Lumpur Kepong (KLK) Group
Lokasi Konsesi: Kalimantan
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk dalam daftar investigasi dan pemantauan terkait munculnya titik api di area konsesi mereka.
Sumber Utama: Greenpeace Malaysia
-
PT Sawit Mitra Abadi
Induk Perusahaan (Malaysia): Genting Plantations
Lokasi Konsesi: Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk daftar audit dan pengawasan penegakan hukum oleh pemerintah daerah bersama kementerian terkait kontribusi titik api.
Sumber Utama: The Straits Times, Kompas
-
PT Tabung Haji Indo Plantation
Induk Perusahaan (Malaysia): PT TH Plantations (Tabung Haji)
Lokasi Konsesi: Riau
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Lahan konsesi sempat disegel resmi oleh Gakkum KLHK and masuk dalam pengawasan ketat akibat indikasi karhutla di areanya.
Sumber Utama: KLHK, Straits Times
-
PT Inti Guna Perdana
Induk Perusahaan (Malaysia): Terafiliasi investasi Malaysia
Lokasi Konsesi: Landak, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Masuk ke dalam daftar 20 perusahaan bermodal asing yang lahannya disegel ketat dan diproses hukum pidana akibat kelalaian menjaga area kerja dari karhutla.
Sumber Utama: Kumparan, Tempo
-
PT Asri Hijau Lestari
Induk Perusahaan (Malaysia): Perkebunan Kelapa Sawit terafiliasi Malaysia
Lokasi Konsesi: Ketapang, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Dijatuhi status tersangka oleh penyidik setelah hasil verifikasi lapangan membuktikan adanya area gambut luas yang terbakar di dalam batas konsesi mereka.
Sumber Utama: Gakkum KLHK, Tempo
-
PT Sepanjang Inti Surya Usaha
Induk Perusahaan (Malaysia): Terafiliasi grup investasi kelapa sawit Malaysia
Lokasi Konsesi: Sanggau, Kalimantan Barat
Rekam Jejak Hukum & Status Kasus: Diproses hukum secara berlapis dan dikenai sanksi administratif berat berupa pembekuan aktivitas operasional setelah lahan konsesinya berulang kali hangus terbakar.
Sumber Utama: CNN Indonesia, BBC
DEBT : GOVT 70,5% HOUSE 84,3% TO GDP
BalasHapusBAYAR BUNGA/FAEDAH
BAYAR BUNGA/FAEDAH
BAYAR BUNGA/FAEDAH
-
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa miliaran ringgit yang dibayarkan oleh pemerintah saat ini sebenarnya hanya digunakan untuk membayar khidmat utang (biaya layanan utang) atau membayar bunga/faedah saja, dan bukan untuk melunasi pokok atau jumlah utang tertunggak secara keseluruhan
------------------------------
GOVERNMENT REVENUE =
Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
-
TOTAL EXPENDITURE =
Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
-
BUDGET ALLOCATION =
RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
-
MAIN REASONS FOR BORROWING =
REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
-
CHRONIC BUDGET DEFICIT:
The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
--------------------------------------------
MALAYSEWA DEBT DATA 2026
Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
-
DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
------------------------------
Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. MALAYSEWA kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
-
Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
BEBAN REGIONS = NSM BANNED
BalasHapusREGIONS WEAKEST.
the MALONDESH military is today the region’s weakest. It is riddled with corruption, poor planning, and interference by political leaders in procurement, NO longer a potent force even in managing low-level intensity conflict at a time when tensions in the South China Sea are higher than they have been since the days of the Vietnam War.
A 2019 White Paper on Defense – nearly four years ago – called for more funds and punch as well as an overhaul of the procurement system to allow professionals to decide on what weapon systems they need. Instead, PM Anwar Ibrahim’s proposal to increase the defense budget by 10 percent to fund procurement will be delayed because of budgetary considerations related to the flagging ecoNOmy, expected by the World Bank to grow at a mediocre 3.9 percent in 2023, down from an earlier estimate of 4.3 percent in April.
The immediate impact is on the MALONDESH Armed Forces’ combat readiness, which depends on state-of-the-art techNOLogy, training, and morale. EXCLUDING adequate funding, all three will be affected, in turn undermining the country’s planned strategic deterrence capability
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,63 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA MALONDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
BEBAN AUSSIE = BABU FPDA NSM BANNED
BalasHapusA number of challenges face the FPDA. A key one is the issue of interoperability, with countries such as New Zealand and MALONDESH falling far behind the other partners in terms of military capability, creating what the IISS terms a 2-tier grouping. The FPDA also suffers from a lack of attention, which is typically focused on more high-profile security partnerships. The IISS observes that the inclusion of MALONDESH is crucial – if it loses interest in participating, ‘Australia, the UK and New Zealand would lose significant access for their armed forces in Southeast Asia’.
------
HASIL STUDI = BELANJA PERTAHANAN TERGANTUNG DEBT
The results reveal a robust positive association between Public DEBT and Defence Spending, substantiated by the significant coefficient of 0.7601 (p < 0.01). This suggests that an increase in Public DEBT corresponds to a substantial rise in Defence Spending. Additionally, the study underscores the influence of Gross Domestic Saving and Exchange Rate on Defence Spending, with coefficients of 1.5996 (p < 0.01) and 0.4703 (p < 0.05), respectively. These findings contribute valuable insights into the fiscal dynamics of MALONDESH's defence budget, shedding light on the interplay between Public DEBT and strategic resource allocation. The incorporation of control variables enhances the robustness of the analysis, providing a nuanced understanding of the factors shaping defence spending in the MALONDESH context.
------
REGIONS WEAKEST.....
the MALONDESH military is today the region’s weakest. It is riddled with corruption, poor planning, and interference by political leaders in procurement, NO longer a potent force even in managing low-level intensity conflict at a time when tensions in the South China Sea are higher than they have been since the days of the Vietnam War.
A 2019 White Paper on Defense – nearly four years ago – called for more funds and punch as well as an overhaul of the procurement system to allow professionals to decide on what weapon systems they need. Instead, PM Anwar Ibrahim’s proposal to increase the defense budget by 10 percent to fund procurement will be delayed because of budgetary considerations related to the flagging ecoNOmy, expected by the World Bank to grow at a mediocre 3.9 percent in 2023, down from an earlier estimate of 4.3 percent in April.
The immediate impact is on the MALONDESH Armed Forces’ combat readiness, which depends on state-of-the-art techNOLogy, training, and morale. EXCLUDING adequate funding, all three will be affected, in turn undermining the country’s planned strategic deterrence capability
------
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
MALONDESH Government DEBT accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. MALONDESH government DEBT to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
------
LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
MALONDESH Plan, 2021-2025 (Twelfth Plan), the Government maintained the statutory DEBT limit at 65% of GDP under the Loan (Local) (Statutory Ceiling for Borrowing) and Government Funding (Statutory Ceiling of Moneys Received) Order 2022 [P.U. (A) 399/2022] which came into effect on 1 January 2023. As at end-August 2023, the Federal Government statutory DEBT which comprises MGS, MGII and MITB recorded 59.9% of GDP, below the stipulated DEBT ceiling.
------
KL = LITTLE DHAKA
KUALA LUMPUR: The bustling enclave known as 'Mini Dhaka' here is coming back to life. A survey by Harian Metro revealed that the area in Jalan Silang and Lebuh Pudu here was full of foreigners during the Chinese New Year public holiday. Every corner of the area in the city centre was packed with foreigners, mostly Bangladeshis.
harusnya bersama 4 ini,
BalasHapussatunya yg M Diskualifikasi haha!🤣🍌🤥
PT PAL dapat penghargaan Asean
BalasHapusatas INOVASI
KSOT & PIRANHA TORPEDO hore haha!👍🥳😉
kalo yg iq super miring, dapet apaan gaez? masa lcs..ituw kaan milik prencis haha!🤫🤭👌
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1434563555539676&id=100069581346514
Malaydesh Anggota FPDA paling miskiiin , aset usaaang semua
BalasHapus