Usulan RTAF dengan Gripen E/F Sebagai Pengganti F-16A/B Masih Menunggu Pemerintah Baru

05 Oktober 2024

Royal Thai Air Force (RTAF) Saab Gripen C/D of 701st Squadron, Wing 7 Surat Thani (photo: Royal Thai Air Force)

Angkatan Udara Kerajaan Thailand akan mengeluarkan pernyataan tentang pemilihan Saab Gripen E/F daripada Lockheed Martin F-16V Block 70/72 Viper untuk menggantikan Lockheed Martin F-16A/B ADF Fighting Falcon yang sudah tua dari Skuadron Interceptor Tempur ke-102, Wing 1 Korat RTAF yang berbasis di provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand pada bulan Oktober 2024.

RTAF berupaya memperoleh empat Gripen E/F awal seharga 19 miliar Baht ($539 juta) pada Tahun Anggaran 2025. RTAF akan membuat ringkasan proposal penggantian, baik untuk manfaat langsung Angkatan Udara maupun manfaat lain bagi Thailand sebelum menandatangani kontrak pada tahun 2025 dan mengirimkannya pada tahun 2029.

Karena kabinet baru Thailand baru saja dibentuk dengan Menteri Pertahanan Thailand yang baru Phumtham Vejjayachai mulai menjabat pada awal September 2024, proses persetujuan pengadaan dapat berubah berdasarkan keputusan kabinet dan parlemen Thailand, Lockheed Martin masih melihat peluang untuk F-16V Viper-nya. Meskipun Angkatan Udara Kerajaan Thailand telah mengumumkan pemilihan pesawat tempur Saab Gripen E/F sebagai pengganti pesawat tempur Lockheed Martin F-16A/B ADF, Skuadron 102, Wing 1, Korat, untuk tahun fiskal 2025-2034, dengan total 12-14 pesawat, pada Tahap 1, dengan total 4 pesawat, dengan anggaran sekitar 19.000.000.000 baht ($539 juta) pada 27 Agustus 2024.

Namun keterlambatan pembentukan pemerintahan baru dengan Perdana Menteri Thailand yang baru, Paethongtarn Shinawatra, dan pengangkatan Menteri Pertahanan Thailand yang baru, Phumtham Vejjayachai, pada awal September 2024, menurut pernyataan kebijakan Kabinet Thailand yang baru kepada parlemen pada pertengahan September 2024, juga telah melihat fokus pada kebijakan untuk menyelesaikan kemerosotan ekonomi dan situasi banjir di wilayah Utara, Timur Laut, dan Tengah, yang merupakan masalah mendesak.

RTAF berencana untuk mengadakan konferensi pers tentang pemilihan pesawat tempur Gripen E/F pada bulan Oktober 2024 dan bersiap untuk menyelesaikan perjanjian kebijakan offset yang akan secara langsung menguntungkan RTAF dan manfaat lainnya bagi Thailand sebelum penandatanganan kontrak yang diharapkan pada tahun 2025, dengan pengiriman Gripen E/F pertama diharapkan pada tahun 2029.

Meskipun Angkatan Udara Kerajaan Thailand telah memberikan saran kepada Kementerian Pertahanan Kerajaan Thailand dan pemerintah Thailand dan kemudian mengumumkan pemilihan pesawat tempur Gripen E/F setelah mempertimbangkan tawaran akhir yang diajukan oleh Saab dari Swedia dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus 2024, Lockheed Martin masih melihat peluang dengan Angkatan Udara Kerajaan Thailand untuk pesawat tempur F-16V Block 70/72 Viper miliknya.

Karena proses menuju persetujuan anggaran dan penandatanganan resmi kontrak pengadaan memerlukan pertimbangan dari Kabinet Thailand dan Parlemen Thailand, karena faktor internal di Thailand, baik situasi ekonomi maupun bencana alam, pemerintah dan perwakilan publik, baik anggota DPR maupun anggota Senat, lebih mementingkan penggunaan anggaran nasional daripada anggaran pertahanan untuk Angkatan Udara.

The Royal Thai Air Force F-16A/B OCU/ADF Fighting Falcon of 103rd Squadron, Wing 1 Korat (photo: Royal Thai Air Force)

Pengaruh politik internasional tetap menjadi faktor lain yang dapat mengubah program pengadaan jet tempur baru Angkatan Udara Kerajaan Thailand menjadi menguntungkan Lockheed Martin. Melihat beberapa proyek di luar negeri di mana Angkatan Udara Kerajaan Thailand awalnya memilih Gripen, pemerintah akhirnya memilih F-16 sebagai gantinya, termasuk serangan terhadap Angkatan Udara Kerajaan Thailand yang korup dari tingkat pemilihan siswa penerbangan di sekolah penerbangan.

Angkatan Udara masih memiliki proyek pengadaan pesawat tempur baru menurut Royal Thai Air Force White Paper 2024, meliputi proyek pengadaan pesawat tempur pengganti, F-16AM/BM EMLU, Skadron 403, Wing 4, Takhli, tahun anggaran 2037-2046, satu skuadron, 12-14 pesawat, dan proyek pengadaan pesawat serang untuk menggantikan pesawat tempur Northrop F-5E/F TH Super Tigris, Skadron 211, Wing 21, Ubon Ratchathani, atau pesawat serang jenis Dornier Alpha Jet A TH, Skadron 231, Wing 23, Udon Thani, tahun anggaran 2031-2035, satu skuadron, 12-14 pesawat, yang akan mulai membentuk panitia untuk mengkaji dan memilih jenisnya pada tahun 2026.

Selain kemungkinan indikasi bahwa skuadron tempur Angkatan Udara Kerajaan Thailand dapat dikurangi jumlah dan pesawatnya, jumlah pesawat di Skuadron tempur berkinerja tinggi yang baru diakuisisi telah dikurangi dari 1 menjadi 12 dan skuadron serang telah dikurangi dari 24 menjadi 14-16, faktor utama yang diakibatkan oleh meningkatnya harga satuan pesawat yang tidak dapat diperoleh dalam jumlah besar setiap tahun fiskal.

Sejalan dengan jumlah pesawat yang dibeli yang semakin berkurang dan tidak mampu lagi mengganti satu per satu pesawat lama, armada tempur Angkatan Udara Kerajaan Thailand kemungkinan juga harus direstrukturisasi, terutama di wilayah timur laut ketika pesawat serang Alpha Jet TH dari Skuadron 231, Wing 23 dan pesawat tempur F-5E/F TH dari Skuadron 211, Wing 21 akan sepenuhnya dinonaktifkan sekitar tahun 2035.

Hanya satu skuadron yang akan diganti, yang menyebabkan Wing 21 dan Wing 23 akan memiliki satu atau kedua skuadron yang tidak akan memiliki pesawat yang beroperasi. Penggantian Skuadron 403, Wing 4, termasuk F-16A/B Block 15 OCU, Skuadron 103, Wing 1 pada tahun 2037 mungkin juga akan memiliki struktur skuadron baru, mirip dengan rencana untuk mengembangkan Skuadron 237, Bandara Nam Phong sebagai pangkalan untuk pelatihan gabungan internasional ASEAN.

Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah Thailand yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah ekonomi daripada hal lainnya. Setelah pemilu baru pada tahun 2027, ketika partai politik terkemuka yang membentuk pemerintahan baru mungkin memiliki kebijakan yang jelas-jelas tidak bersahabat dengan militer, Angkatan Udara dapat menghadapi pemotongan anggaran pertahanan atau diperintahkan untuk dibatalkan karena tuduhan korupsi, yang akan mengakibatkan kegagalan menyelesaikan proyek pengadaan jet tempur baru dan membuang-buang waktu beberapa tahun.

(AAG)