17 Oktober 2026

RAN Conducts Dual Replenishment At Sea (RAS) During a Regional Presence Deployment 2026

17 Oktober 2026

RAS from HMAS Stalwart to HMAS Perth and HMAS Choules (photos: Aus DoD)

HMAS Stalwart conducts a dual replenishment at sea with HMAS Perth and HMAS Choules, during a Regional Presence Deployment 2026.


The Royal Australian Navy is undertaking an Indo-Pacific Regional Presence Deployment throughout South and Southeast Asia.


During the deployment, HMAS Stalwart is conducting training, exercises and other engagements with Australia's regional partners.


Regional Presence Deployments demonstrate Australia's commitment to, and engagement with, the region, supporting long-term security and prosperity; preserving a rules-based order; enhancing cooperation; and developing capability and interoperability.

5 komentar:

  1. LCS DELAY 2035-2011 = 24 TAHUN
    TORPEDO A244/S = BEKAS Kasturi, Lekiu, dan helikopter Super Lynx
    SSM = BELUM DIMUKTAMADKAN
    SAM = BELUM DIMUKTAMADKAN
    IDLS = BELUM DIMUKTAMADKAN
    -
    • Senjata Utama Belum Final: Kontrak rudal anti-kapal (SSM), pertahanan udara (SAM), dan sistem pengecoh (IDLS) tertunda akibat masalah administrasi, pembayaran, pasokan global, dan lisensi ekspor (Sumber: Laporan Ketua Audit Negara / Bernama).
    • Pakai Torpedo Lama: Pembelian torpedo baru (MU90) dibatalkan demi hemat anggaran. Kapal LCS dialihkan menggunakan stok 75 unit Torpedo A244/S bekas dari kapal kelas Kasturi, Lekiu, dan helikopter Super Lynx (Sumber: Malaysian Defence / Wikipedia).
    • Rudal NSM Banned Norwegia: Kontrak rudal anti-kapal NSM belum selesai karena pembatalan izin/lisensi ekspor dari negara pemasok (Sumber: Berita Nasional Malaysia).
    • Siap Penuh Desember 2035: Operasional penuh kapal LCS diperkirakan baru tercapai pada Desember 2035 menunggu penyelesaian lima kontrak pelengkap (Sumber: Laporan Ketua Audit Negara [LKAN] 2/2026 / Berita RTM).
    -------------------------------
    Akar Masalah Anggaran & Politik –
    • Kurangnya Kemauan Politik: Pemerintah enggan menaikkan belanja pertahanan dan lebih fokus pada stabilisasi ekonomi sesaat.
    • Stagnasi Anggaran: Budget pertahanan jalan di tempat selama 5 tahun terakhir meski ancaman regional meningkat.
    • Resiko Korupsi: Tata kelola pertahanan masih sangat rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam pengadaan aset dan etika personel.
    • Prioritas Salah Sasaran: Dana dialokasikan untuk menjaga jumlah personel yang besar daripada modernisasi peralatan tempur.
    Krisis Logistik & Suku Cadang –
    • Kontraktor Underperform: Program outsourcing pemeliharaan gagal total karena lemahnya penegakan kontrak dan kinerja vendor yang buruk.
    • Harga Kedaluwarsa: Proses tender yang berbelit-belit membuat penetapan harga suku cadang sering tidak relevan dengan pasar.
    • Tank Tanpa Komponen: Unit PT-91M mengalami krisis servis karena pemasok komponen utama sudah berhenti berproduksi.
    • Masalah Suplai Rusia: Sanksi internasional terhadap Rusia menghambat pasokan suku cadang jet tempur secara kronis.
    Dilema Angkatan Udara (RMAF) –
    • Penurunan Jadwal Operasi: Masalah keandalan armada memaksa pemotongan jadwal latihan dan patroli udara secara signifikan.
    • Logistik Berkualitas Rendah: Kualitas peralatan logistik udara sering dikritik karena tidak memenuhi standar tempur modern.
    • Obsesi Barang Bekas: Pemerintah terjebak dalam diskusi pembelian F/A-18 Kuwait bekas tanpa ada kepastian negosiasi formal.
    • Ketakutan Sanksi: Ketakutan akan sanksi Barat membuat militer ragu untuk terus menggunakan platform senjata buatan Timur.
    Lumpuhnya Kapasitas Pertahanan –
    • Gagal Modernisasi: AL dan AU berjuang keras hanya untuk mempertahankan fungsi dasar, bukan memperkuat daya gempur.
    • Staf Kurang Terlatih: Terjadi fenomena undertraining pada staf militer akibat kurangnya anggaran simulasi dan latihan nyata.
    • Ketidakjelasan Strategis: Tidak ada panduan masa depan yang jelas, membuat industri pertahanan lokal kehilangan arah.
    • Kerentanan Eksternal: Ketidakmampuan merespon ancaman kelompok ekstremis dan separatis di wilayah perbatasan maritim.
    Data Beban Finansial 2026 –
    • Rasio Utang Pemerintah: 70,5% PDB (Melampaui limitasi aman 65%).
    • Rasio Utang Household: 84,3% PDB (Sangat mengkhawatirkan).
    • Beban Kumulatif Warga: RM 94.544 per jiwa (Akibat akumulasi utang publik dan domestik).

    BalasHapus
  2. LCS DELAY 2035-2011 = 24 TAHUN
    TORPEDO A244/S = BEKAS Kasturi, Lekiu, dan helikopter Super Lynx
    SSM = BELUM DIMUKTAMADKAN
    SAM = BELUM DIMUKTAMADKAN
    IDLS = BELUM DIMUKTAMADKAN
    -
    • Senjata Utama Belum Final: Kontrak rudal anti-kapal (SSM), pertahanan udara (SAM), dan sistem pengecoh (IDLS) tertunda akibat masalah administrasi, pembayaran, pasokan global, dan lisensi ekspor (Sumber: Laporan Ketua Audit Negara / Bernama).
    • Pakai Torpedo Lama: Pembelian torpedo baru (MU90) dibatalkan demi hemat anggaran. Kapal LCS dialihkan menggunakan stok 75 unit Torpedo A244/S bekas dari kapal kelas Kasturi, Lekiu, dan helikopter Super Lynx (Sumber: Malaysian Defence / Wikipedia).
    • Rudal NSM Banned Norwegia: Kontrak rudal anti-kapal NSM belum selesai karena pembatalan izin/lisensi ekspor dari negara pemasok (Sumber: Berita Nasional Malaysia).
    • Siap Penuh Desember 2035: Operasional penuh kapal LCS diperkirakan baru tercapai pada Desember 2035 menunggu penyelesaian lima kontrak pelengkap (Sumber: Laporan Ketua Audit Negara [LKAN] 2/2026 / Berita RTM).
    -------------------------------
    Akar Masalah Anggaran & Politik –
    • Kurangnya Kemauan Politik: Pemerintah enggan menaikkan belanja pertahanan dan lebih fokus pada stabilisasi ekonomi sesaat.
    • Stagnasi Anggaran: Budget pertahanan jalan di tempat selama 5 tahun terakhir meski ancaman regional meningkat.
    • Resiko Korupsi: Tata kelola pertahanan masih sangat rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam pengadaan aset dan etika personel.
    • Prioritas Salah Sasaran: Dana dialokasikan untuk menjaga jumlah personel yang besar daripada modernisasi peralatan tempur.
    Krisis Logistik & Suku Cadang –
    • Kontraktor Underperform: Program outsourcing pemeliharaan gagal total karena lemahnya penegakan kontrak dan kinerja vendor yang buruk.
    • Harga Kedaluwarsa: Proses tender yang berbelit-belit membuat penetapan harga suku cadang sering tidak relevan dengan pasar.
    • Tank Tanpa Komponen: Unit PT-91M mengalami krisis servis karena pemasok komponen utama sudah berhenti berproduksi.
    • Masalah Suplai Rusia: Sanksi internasional terhadap Rusia menghambat pasokan suku cadang jet tempur secara kronis.
    Dilema Angkatan Udara (RMAF) –
    • Penurunan Jadwal Operasi: Masalah keandalan armada memaksa pemotongan jadwal latihan dan patroli udara secara signifikan.
    • Logistik Berkualitas Rendah: Kualitas peralatan logistik udara sering dikritik karena tidak memenuhi standar tempur modern.
    • Obsesi Barang Bekas: Pemerintah terjebak dalam diskusi pembelian F/A-18 Kuwait bekas tanpa ada kepastian negosiasi formal.
    • Ketakutan Sanksi: Ketakutan akan sanksi Barat membuat militer ragu untuk terus menggunakan platform senjata buatan Timur.
    Lumpuhnya Kapasitas Pertahanan –
    • Gagal Modernisasi: AL dan AU berjuang keras hanya untuk mempertahankan fungsi dasar, bukan memperkuat daya gempur.
    • Staf Kurang Terlatih: Terjadi fenomena undertraining pada staf militer akibat kurangnya anggaran simulasi dan latihan nyata.
    • Ketidakjelasan Strategis: Tidak ada panduan masa depan yang jelas, membuat industri pertahanan lokal kehilangan arah.
    • Kerentanan Eksternal: Ketidakmampuan merespon ancaman kelompok ekstremis dan separatis di wilayah perbatasan maritim.
    Data Beban Finansial 2026 –
    • Rasio Utang Pemerintah: 70,5% PDB (Melampaui limitasi aman 65%).
    • Rasio Utang Household: 84,3% PDB (Sangat mengkhawatirkan).
    • Beban Kumulatif Warga: RM 94.544 per jiwa (Akibat akumulasi utang publik dan domestik).

    BalasHapus
  3. FRANCE DIHINAKAN LCS = DUTCH DIHINAKAN OPV
    BLUEPRINT LCS = GOWIND 2500-PERANCIS
    BLUEPRINT OPV = DAMEN 1800-BELANDA
    LCS : SALAH POTONG = OPV : MIRING
    --------------------------------------------------
    BLUEPRINT LCS = GOWIND 2500 (Perancis) – Siap Penuh 2035
    -
    Proyek: Kapal Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela milik Angkatan Laut Malaysia.
    Isu: Skandal korupsi besar dan pembengkakan biaya hingga RM11,22 miliar. Jumlah kapal dikurangi dari 6 menjadi 5 unit.
    Status Baru: Kapal pertama baru diserahkan April 2027. Audit terbaru menyatakan kesiapsiagaan operasional penuh (FOC) kelima kapal baru tercapai pada Desember 2035 akibat penundaan integrasi sistem senjata dan kontrak pelengkap.
    --------------------------------------------------
    BLUEPRINT OPV = DAMEN 1800 (Belanda) – Miring
    -
    Proyek: Kapal Offshore Patrol Vessel kelas Tun Fatimah milik Coast Guard Malaysia.
    Isu: Keterlambatan parah dan masalah stabilitas teknis (miring) saat dibangun lokal oleh THHE-Destini.
    --------------------------------------------------
    FACT LCS 2026 - 2011 = 16 YEARS
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    --------------------------------------------------
    SURAT NGEMIS F18
    SURAT NGEMIS F18
    SURAT NGEMIS F18
    the Malonyet Ministry of Defence reportedly sent at least three official letters to the Kuwaiti government to discuss the acquisition of the F/A-18 Hornet fleet. The defense diplomacy process, which spanned from the initial exploratory phase to technical evaluations, ultimately resulted in the cancellation of the acquisition plan due to timeline constraints and high upgrade costs
    --------------------------------------------------ntras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
    Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
    Indonesia (Pruden & Sehat):
    Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
    Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
    MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
    Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
    Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
    -
    Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
    Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
    Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
    Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
    Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
    -
    Implikasi Geopolitik & Pertahanan
    Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
    Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
    MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
    -
    Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.

    BalasHapus
  4. FRANCE DIHINAKAN LCS = DUTCH DIHINAKAN OPV
    BLUEPRINT LCS = GOWIND 2500-PERANCIS
    BLUEPRINT OPV = DAMEN 1800-BELANDA
    LCS : SALAH POTONG = OPV : MIRING
    --------------------------------------------------
    BLUEPRINT LCS = GOWIND 2500 (Perancis) – Siap Penuh 2035
    -
    Proyek: Kapal Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela milik Angkatan Laut Malaysia.
    Isu: Skandal korupsi besar dan pembengkakan biaya hingga RM11,22 miliar. Jumlah kapal dikurangi dari 6 menjadi 5 unit.
    Status Baru: Kapal pertama baru diserahkan April 2027. Audit terbaru menyatakan kesiapsiagaan operasional penuh (FOC) kelima kapal baru tercapai pada Desember 2035 akibat penundaan integrasi sistem senjata dan kontrak pelengkap.
    --------------------------------------------------
    BLUEPRINT OPV = DAMEN 1800 (Belanda) – Miring
    -
    Proyek: Kapal Offshore Patrol Vessel kelas Tun Fatimah milik Coast Guard Malaysia.
    Isu: Keterlambatan parah dan masalah stabilitas teknis (miring) saat dibangun lokal oleh THHE-Destini.
    --------------------------------------------------
    FACT LCS 2026 - 2011 = 16 YEARS
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    --------------------------------------------------
    SURAT NGEMIS F18
    SURAT NGEMIS F18
    SURAT NGEMIS F18
    the Malonyet Ministry of Defence reportedly sent at least three official letters to the Kuwaiti government to discuss the acquisition of the F/A-18 Hornet fleet. The defense diplomacy process, which spanned from the initial exploratory phase to technical evaluations, ultimately resulted in the cancellation of the acquisition plan due to timeline constraints and high upgrade costs
    --------------------------------------------------ntras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
    Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
    Indonesia (Pruden & Sehat):
    Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
    Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
    MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
    Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
    Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
    -
    Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
    Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
    Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
    Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
    Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
    -
    Implikasi Geopolitik & Pertahanan
    Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
    Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
    MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
    -
    Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.

    BalasHapus
  5. 1. BANGKRUT = UTANG HOUSEHOLD DEBT) 84,3% TO GDP
    • Sumber Resmi: Laporan Bank Negara Malaysia (BNM) dan pengumuman Parlemen oleh Menkeu/PM Anwar Ibrahim serta jajaran Kemenkeu Malaysia.
    -
    2. BANGKRUT = UTANG PEMERINTAH (GOVT DEBT) 70,5% TO GDP
    • Sumber Resmi: Laporan makroekonomi Trading Economics dan Kementerian Keuangan Malaysia.
    -
    3. DEFISIT 28 TAHUN DEFISIT SEJAK KRISIS MONETER 1998 HINGGA 2026
    • Sumber Resmi: Pidato fiskal PM Anwar Ibrahim dan analisis media ekonomi (The Edge / NST).
    -
    4. HANYA BAYAR BUNGA BUKAN BAYAR POKOK HUTANG
    • Sumber Resmi: New Straits Times (NST), The Star dan Liputan siaran berita dari Astro Awani dan TV3.
    • Anwar Ibrahim menegaskan bahwa miliaran ringgit yang dibayarkan oleh pemerintah saat ini sebenarnya hanya digunakan untuk membayar khidmat utang (biaya layanan utang) atau membayar bunga/faedah saja, dan bukan untuk melunasi pokok atau jumlah utang tertunggak secara keseluruhan
    --------------------------------
    DATA RECIPIENTS IMPOR SENJATA UTAMA GLOBAL (SIPRI OUT LIST)
    (Catatan: MALONYET Resmi Keluar dari Daftar 40 Importir Terbesar Dunia)
    • Peringkat 1–20: 1. Ukraina | 2. India | 3. Arab Saudi | 4. Qatar | 5. Pakistan | 6. Jepang | 7. Polandia | 8. AS | 9. Kuwait | 10. Australia | 11. UEA | 12. Mesir | 13. Inggris | 14. Israel | 15. Belanda | 16. Korsel | 17. Jerman | 18. INDONESIA | 19. Yunani | 20. Norwegia.
    • Peringkat 21–40: 21. China | 22. Italia | 23. FILIPINA | 24. Türkiye | 25. Brasil | 26. SINGAPURA | 27. Bahrain | 28. Maroko | 29. Denmark | 30. Rumania | 31. Belgia | 32. Belarusia | 33. Aljazair | 34. Taiwan | 35. Hungaria | 36. Kazakhstan | 37. Serbia | 38. Kanada | 39. Spanyol | 40. THAILAND.
    • Analisis Data: Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendominasi, sedangkan MALONYET dinyatakan Out List (Daftar Lengkap SIPRI).
    ________________________________________
    KRONOLOGI ENAM TAHUN REKOR LEMBAR KOSONG SIPRI MALONYET
    • SIPRI 2020: Status Planned (Dijangka) — Proyek alutsista hanya tertahan sebagai rencana awal tanpa ada penandatanganan kesepakatan finansial.
    • SIPRI 2021: Status Planned (Dijangka) — Pembatasan anggaran domestik menghentikan kelanjutan negosiasi pengadaan platform baru.
    • SIPRI 2022: Status Selected Not Yet Ordered — Jenis pesawat dan sistem persenjataan dipilih namun gagal menerbitkan nota kontrak order resmi.
    • SIPRI 2023: Status Not Yet Ordered — Penurunan likuiditas keuangan memaksa militer absen penuh dari aktivitas pemesanan baru global.
    • SIPRI 2024: Status KOSONG — Lembar transaksi impor nihil seiring membubungnya beban utang federal dan liabilitas berjalan.
    • SIPRI 2025: Status KOSONG — Mengalami kemandekan total setelah dilaksanakannya moratorium belanja modal militer oleh kabinet.
    ________________________________________
    INDEKS KEKUATAN TEMPUR REALISTIS REGIONAL (GFP 2026 ASEAN)
    • Peringkat 1: Indonesia (Skor: 0,2582 — Dunia: 13 | Hegemon Kekuatan Kawasan).
    • Peringkat 2: Vietnam (Skor: 0,4066 — Dunia: 23).
    • Peringkat 3: Thailand (Skor: 0,4458 — Dunia: 24).
    • Peringkat 4: Singapura (Skor: 0,5272 — Dunia: 29).
    • Peringkat 5: Myanmar (Skor: 0,6265 — Dunia: 35).
    • Peringkat 6: Filipina (Skor: 0,6993 — Dunia: 41).
    • Peringkat 7: MALONYET (Skor: 0,7379 — Dunia: 42 | Terlempar dari Papan Atas ASEAN).
    • Peringkat 8: Kamboja (Skor: 1,6591 — Dunia: 83).
    • Peringkat 9: Laos (Skor: 2,7411 — Dunia: 125).

    BalasHapus