Momentum strategis kembali ditorehkan dalam upaya penguatan kemandirian industri pertahanan nasional melalui penandatanganan kontrak Rancang Bangun Kendaraan Taktis Fulltrack Tahap II-II TA. 2026 serta Prototipe High Speed Aerial Target TA. 2026.
Kendaraan taktis full track dari PT SAS Aero Sishan (images: Medef)
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen dalam mendukung modernisasi Alutsista serta peningkatan kemampuan operasional pertahanan, khususnya dalam menghadirkan kendaraan taktis berdaya jelajah tinggi di berbagai medan ekstrem, serta target udara berkecepatan tinggi guna mendukung kebutuhan latihan dan pengujian sistem persenjataan.
Pengembangan Kendaraan Taktis Fulltrack difokuskan pada peningkatan mobilitas, daya tahan, serta adaptabilitas terhadap berbagai kondisi medan operasi. Sementara itu, Prototipe High Speed Aerial Target dirancang untuk mendukung efektivitas latihan sistem pertahanan udara melalui simulasi target bergerak cepat yang realistis dan presisi.
Melalui kontrak ini, diharapkan tercipta sinergi optimal antara unsur pemerintah, industri pertahanan, serta pemangku kepentingan terkait dalam mendorong inovasi teknologi, peningkatan TKDN, dan percepatan penguasaan teknologi strategis nasional.
Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam membangun pertahanan negara yang tangguh, modern, dan mandiri demi menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI.
(Batekhan)
NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
BalasHapusNGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
-
Sumber Berita Utama
New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
Bernama: Kantor berita nasional Malaydesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malaydesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malaydesh
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
F16 UPGRADE vs F18 USANG
BalasHapus-
PERBANDINGAN KEMAMPUAN F-16 INDONESIA DAN F-18 MALAYDESH =
________________________________________
Kemampuan Rudal AMRAAM:
F-16 Indonesia: Sudah mampu penuh mengoperasikan AIM-120C-7 (jarak jauh, fire-and-forget).
-
F-18 Malaydesh: Terbatas; senjata utama jarak jauh masih mengandalkan AIM-7 Sparrow (teknologi lebih tua) atau R-77 pada jet tempur lain.
________________________________________
Status Modernisasi:
F-16 Indonesia: Sangat tinggi berkat program Falcon STAR-eMLU yang meremajakan seluruh sistem pesawat.
-
F-18 Malaydesh: Masih menggunakan standar lama tanpa pembaruan besar pada sistem integrasi senjata BVR.
________________________________________
Radar & Avionik:
F-16 Indonesia: Menggunakan AN/APG-68(V) hasil upgrade yang lebih sensitif mendeteksi target jarak jauh.
-
F-18 Malaydesh: Menggunakan AN/APG-73 standar yang kemampuannya mulai tertinggal dari versi eMLU Indonesia.
________________________________________
Pertempuran Jarak Jauh (BVR):
F-16 Indonesia: Tinggi (jangkauan AMRAAM C-7 bisa mencapai lebih dari 100 km).
-
F-18 Malaydesh: Sedang (ketergantungan pada rudal Sparrow membatasi jarak serang efektif).
________________________________________
Teknologi Helm Pilot:
F-16 Indonesia: Dilengkapi JHMCS (pilot bisa mengunci lawan hanya dengan menoleh).
-
F-18 Malaydesh: Masih menggunakan sistem helm Standar (belum terintegrasi penuh untuk pencarian target via helm
________________________________________
Analisis Mendalam: Mengapa F-16 Indonesia Lebih Unggul dalam Hal AMRAAM?
-
Program Falcon STAR-eMLU (TNI AU):
Indonesia melakukan Enhanced Mid-Life Update (eMLU) pada pesawat F-16 A/B Block 15. Upgrade ini membuat F-16 Indonesia setara dengan standar Block 52ID. Hal ini mencakup peningkatan avionik, komputer misi, radar AN/APG-68(V) yang lebih canggih, dan integrasi senjata baru.
-
Akuisisi AIM-120C-7 AMRAAM (Indonesia):
Indonesia telah mendapatkan izin dan mengakuisisi rudal AIM-120C-7 AMRAAM, yang merupakan rudal udara-ke-udara jarak menengah-jauh dengan kemampuan fire-and-forget. Rudal ini memberikan kemampuan BVR (Beyond Visual Range) yang sesungguhnya.
-
Situasi F/A-18D Malaysdesh (TUDM):
F/A-18D Hornet Malaysia adalah pesawat yang tangguh, namun TUDM masih mengandalkan rudal AIM-7 Sparrow yang lebih tua untuk kemampuan BVR, atau rudal Rusia (R-77) pada platform lain, bukan AMRAAM modern seperti Indonesia. TUDM dilaporkan lebih fokus pada upgrade pod penargetan (Sniper ATP) daripada integrasi AMRAAM pada armada F-18 lama mereka.
-
Kombinasi Helm JHMCS dan Sidewinder AIM-9X (Indonesia):
Selain AMRAAM untuk jarak jauh, F-16 TNI AU yang sudah diupgrade juga menggunakan helm JHMCS dan rudal AIM-9X Sidewinder, yang memungkinkan pilot mengunci sasaran hanya dengan menolehkan kepala.
________________________________________
Kesimpulan
F-16 Indonesia melalui Falcon STAR-eMLU telah bertransformasi menjadi jet tempur dengan kemampuan tempur modern (BVR), yang didukung oleh rudal AIM-120 AMRAAM, menjadikannya lebih unggul dalam pertempuran jarak jauh
-
F/A-18D Malaysdesh yang masih menggunakan teknologi radar dan rudal yang lebih lama (sebelum ada kontrak pembaruan penuh)
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
AKIBAT KUAT NGUTANG LENDER.....NEGATIF GUYS........HAHAHAHAH
BalasHapusFitch Ratings Turunkan Outlook Utang RI Jadi Negatif
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260304173028-78-1334347/fitch-ratings-turunkan-outlook-utang-ri-jadi-negatif
2025-2021 ......
HapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
SHOPPING KAYA 12 -13 MILIAR USD
---------------
Total nilai kemitraan pertahanan Indonesia-Turki hingga 2026 diperkirakan mencapai 12 hingga 13 miliar USD (sekitar Rp187 - Rp202 triliun).
1. Jet Tempur Siluman KAAN
Kesepakatan ini merupakan ekspor militer terbesar dalam sejarah Turki yang ditandatangani pada pertengahan 2025.
Nilai Kontrak: 10 Miliar USD (setara ± Rp162 triliun).
Jumlah: 48 Unit.
Estimasi Harga per Unit: Sekitar 208 juta USD per pesawat dalam paket lengkap..
Spesifikasi: Jet generasi kelima dengan kemampuan siluman (stealth), sistem berbasis AI, dan 8 internal weapon bay.
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) 70M
Pengadaan ini bertujuan untuk memperkuat armada pemukul TNI AL dengan kapal yang memiliki mobilitas tinggi dan daya gempur rudal.
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 180 - 200 juta USD (± Rp2,8 - Rp3,1 triliun) untuk 2 unit pertama.
Jumlah: 2 Unit (NB74 dan NB75).
Rincian Pengadaan:
Galangan Kapal: Dibangun oleh Sefine Shipyard di Turki.
Persenjataan Utama: Akan dilengkapi dengan Rudal Jelajah Atmaca buatan Roketsan dan sistem pertahanan titik.
Status Proyek: Tahap peletakan lunas (keel laying) telah dilakukan pada Juli 2025, dengan fokus pada misi tempur penuh (Full Combat Mission).
-
3. Kapal Perang Fregat Kelas-Δ°stif (I-Class)
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 1 miliar USD (± Rp15,6 triliun) untuk 2 unit pertama.
-
4. Drone ANKA
Nilai Kontrak: 300 juta USD (sekitar Rp4,5 triliun).
Rincian: Kontrak ini mencakup 12 unit drone tempur ANKA (6 unit CBU dari Turki dan 6 unit dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 400 - 600 juta USD.
Rincian: Indonesia memesan 60 unit TB3 dan 9 unit AKINCI. Berdasarkan harga ekspor TB3 ke negara lain (sekitar 6–7 juta USD per unit), total kontrak untuk unit-unit ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Kerja sama ini melibatkan skema produksi bersama antara Baykar Technologies dan perusahaan lokal Indonesia, Republikorp.
-
6. Rudal Jelajah Atmaca & Torpedo Akya
Estimasi Nilai Kontrak: Lebih dari 500 juta USD.
Rincian: Indonesia memberikan kontrak awal untuk pengadaan sekitar 45 unit rudal Atmaca. Mengingat rudal ini direncanakan untuk mempersenjatai lebih dari 41 kapal perang TNI AL (termasuk Fregat I-Class dan Kapal Cepat Rudal), nilai total diperkirakan akan terus bertambah seiring penambahan pesanan stok.
-
5. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Nilai Kontrak Tahap Awal: Sekitar 135 juta USD (untuk fase pertama).
Rincian: Kontrak awal untuk 18 unit memiliki nilai sekitar 135 juta USD. Namun, dengan target kebutuhan total TNI AD mencapai lebih dari 100 unit [Data User], nilai proyek jangka panjang ini diperkirakan akan melampaui 800 juta USD yang dikelola melalui kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki.
-
7. Sistem Pertahanan Udara (ADS) KHAN & Trisula
Estimasi Nilai Kontrak: Ratusan juta dolar AS.
Rincian: Meskipun angka pasti untuk sistem Trisula (Hisar) belum dipublikasikan secara mendetail, pengadaan sistem rudal balistik taktis KHAN telah terealisasi dengan pengiriman tahap pertama ke Kalimantan pada Agustus 2025.
-
8. Rudal Jelajah ΓakΔ±r
Sumber Berita: Neraca, Roketsan Media, dan Republikorp.
Narasi: Kontrak strategis untuk alih produksi dan pembentukan joint venture ditandatangani pada ajang IDEF 2025 di Istanbul antara Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI).
-
9. Rudal Pertahanan Udara Sungur
Sumber Berita: Kompas, Indomiliter, dan Kementerian Pertahanan RI.
Narasi: Kontrak pengadaan telah ditandatangani oleh Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan RI dengan Republikorp pada Agustus 2024.
======================
======================
Total nilai pengadaan militer Malondesh dari Turkiye, berdasarkan rincian yang Anda berikan, diperkirakan mencapai lebih dari US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Sektor Laut) — Est. >US$1 Miliar .
-
2. Drone dan Sistem Udara — Est. US$91,6 Juta .
-
3. Persenjataan Darat dan Rudal — Est. US$20 Juta+ ATGM Karaok
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
π 1. Malaydesh Defence White Paper (DWP) 2019
a. Objective
• The DWP 2019 was intended as Malaydesh ’s first long-term defense roadmap.
• Goals:
o Identify threats and security priorities (maritime security, terrorism, cyber, regional tensions).
o Outline modernization plans for Navy, Air Force, and Army through 2030.
o Provide guidance for procurement, O&M, and capability building.
b. Proposed Approach
• 10-year horizon (2021–2030) for modernization.
• Emphasis on:
o Upgrading aging ships, aircraft, and armored vehicles.
o Strengthening maritime and air defense.
o Developing cyber, UAV, and special operations capabilities.
c. Failure Reasons
1. Political Collapse
o Pakatan Harapan government fell in 2020.
o DWP implementation depended on continuity of political support, which disappeared.
2. No Legal/Institutional Backing
o Unlike Singapore or Indonesia, Malaydesh has no law forcing successive governments to follow the plan.
3. Short-Term Budgeting
o Malaydesh still allocates budgets year-by-year, leaving little certainty for multi-year projects.
4. Budget Constraints
o Small overall defense budget (~1% of GDP) → most plans remained aspirational.
5. Result
o Modernization projects delayed or cancelled.
o Navy still waits for LCS ships, Air Force stuck with aging jets, Army using 1980s APCs.
π DWP became a paper plan with little real impact.
________________________________________
π 2. Indonesia Minimum Essential Force (MEF)
a. Objective
• MEF (Minimum Essential Force) is Indonesia’s long-term military modernization plan, started in 2004.
• Goals:
o Achieve a minimum level of capability to defend the country.
o Develop integrated capabilities across Army, Navy, Air Force.
o Plan modernization in phases over decades.
b. Implementation Approach
• Multi-phase program:
o MEF I (2004–2009): Procurement of basic platforms, focus on territorial defense.
o MEF II (2010–2014): Expand fleet, improve air defense.
o MEF III (2015–2024): Focus on advanced assets (fighters, submarines, naval combatants).
• Legally recognized: MEF has multi-year funding plans, independent of short-term political changes.
• Result:
o Indonesian Navy expanded with new frigates, corvettes, submarines.
o Air Force replaced aging fighters and increased UAV capabilities.
o Army received modern APCs, artillery, and transport vehicles.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
π 1. Limited Procurement & Modernization
• Malaydesh ’s annual defense budget (~RM15–18 billion, 1% of GDP) is insufficient for large-scale procurement.
• Effects:
o Fighter jets: MRCA replacement program delayed; RMAF still uses aging F/A-18D Hornets, Hawks, and Su-30MKMs with limited operational readiness.
o Navy: LCS project stalled for over a decade; old corvettes and patrol ships remain in service.
o Army: Many vehicles like Condor APCs and older artillery pieces are still in use because modernization is unaffordable.
• Result: Malaydesh acquires equipment piecemeal instead of building a balanced, modern force.
________________________________________
π 2. Underfunded Operations & Maintenance (O&M)
• Only ~20–25% of the budget is allocated to fuel, spare parts, repairs, training.
• Effects:
o Many aircraft and ships are grounded due to maintenance backlogs.
o Pilots and crews get fewer training hours, reducing readiness.
o Aging vehicles and ships wear out faster, accelerating obsolescence.
• Examples:
o Only ~4 of 18 Su-30MKMs were airworthy at one point.
o Navy relies on ships built in the 1980s due to delays in LCS delivery.
________________________________________
π 3. Personnel vs Capability Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries and pensions.
• Consequences:
o Large manpower (110,000 active personnel) cannot be properly equipped.
o Military is “people-heavy but equipment-light,” limiting operational effectiveness.
• Soldiers are well-paid but often lack modern tools or transport, reducing combat effectiveness.
________________________________________
π 4. Reduced Readiness
• Small budget and underfunding of O&M → low operational readiness:
o Aircraft, ships, and armored vehicles often not deployable.
o Training exercises are limited due to fuel and maintenance costs.
• Malaydesh cannot sustain continuous deterrence or regional presence, unlike Singapore or Indonesia.
________________________________________
π 5. Vulnerability to Regional Gap
• Neighbors (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia) have invested more in modernization and readiness.
• Malaydesh ’s small budget → capability gap grows:
o Navy: fewer modern frigates and submarines.
o Air Force: fewer operational jets and limited air defense.
o Army: older vehicles, limited mobility.
________________________________________
π 6. Delayed or Cancelled Programs
• Many projects are postponed indefinitely due to funding constraints:
o MRCA (fighter replacement)
o Littoral Combat Ship (LCS)
o Armored vehicle upgrades and artillery modernization
• Stop-go procurement leads to wasted funds, inefficiency, and obsolescence.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
π 1. Procurement Weaknesses
a. Stop–Go Procurement
• Major projects (fighters, ships, armored vehicles) are often announced, delayed, or cancelled depending on which government is in power.
• No stable multi-year defense budget → contractors cannot plan effectively → delays & cost escalation.
Example:
• MRCA fighter replacement: in discussion since 2009, but never finalized → MiG-29s retired in 2017 without replacement.
________________________________________
b. Political Interference
• Contracts sometimes awarded to politically connected companies rather than the most capable suppliers.
• Domestic firms given contracts they cannot deliver on, leading to project mismanagement.
Example:
• Littoral Combat Ship (LCS) scandal: RM9 billion allocated in 2011 for 6 ships. As of 2025, none are delivered, funds mismanaged, and Navy stuck with 1980s-era ships.
________________________________________
c. Corruption & Lack of Transparency
• Defense procurement in Malaydesh has often been opaque, with corruption scandals undermining delivery.
• This creates mistrust in both local industry and international partners.
________________________________________
π 2. Supply Chain Weaknesses
a. Heavy Foreign Dependence
• Malaydesh imports almost all high-end systems:
o Fighters → Russia, US, UK
o Ships → France, Germany, locally assembled with foreign parts
o Vehicles → Turkey, South Korea
• Spare parts must come from abroad, which is expensive, slow, and vulnerable to geopolitical disruptions.
________________________________________
b. Poor Local Industrial Capacity
• Local defense industry (Boustead, DefTech, etc.) has limited expertise.
• They rely on foreign designs and technology transfer.
• When local firms are given contracts they cannot handle → projects stall or quality suffers.
________________________________________
c. Spare Parts Shortages
• Weak procurement planning → parts not stockpiled properly.
• Old systems (MiG-29s, Condors, etc.) → parts no longer manufactured.
• This leads to “cannibalization”, where one aircraft or vehicle is stripped to keep others running.
________________________________________
d. Weak Logistics & Sustainment Planning
• Malaydesh tends to focus on buying platforms, not sustainment packages.
• Lifecycle support (20–30 years of maintenance, training, spares) is often underfunded or ignored.
• Platforms quickly become unusable once warranty/support packages expire.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
1. Jet Tempur KAAN
Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
-
2. Fregat I-Class
Pilihan desain Turki untuk armada laut.
2 unit (opsi tambahan).
-
3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
-
4. Drone ANKA
Skema ToT dengan PTDI.
12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Pengadaan UCAV.
60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
-
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Proyek kerja sama industri pertahanan.
18 unit awal, target >100 unit.
-
7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
-
8. Rudal Jelajah ΓakΔ±r
Produksi lokal dengan ToT.
-
9. Rudal Sungur (VSHORAD)
Pembelian + penjajakan alih teknologi.
-
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
-
11. APC Kaplan
Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
-
12. Radio Militer SDR
Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
-
13. IFV Generasi Baru
R&D PT Pindad & FNSS.
-
14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
-
15. Kerja Sama Kapal Selam
Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
=================
=================
π° Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
> US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
-
2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
-
3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-π 1. Definition of Readiness
• Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
• It depends on:
o Personnel training and morale
o Equipment availability and functionality
o Supply chains, spare parts, and logistics
o Command, control, and operational planning
________________________________________
π 2. Factors Reducing Readiness in Malaydesh
a. Aging Equipment
• Many systems are decades old:
o Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
o Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
o Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
• Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
o Aircraft grounded for spare parts or repairs
o Ships docked for extended periods
o Vehicles in depots awaiting maintenance
• Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
c. Limited Procurement & Modernization
• Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
• Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
d. Personnel vs Equipment Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
• Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
e. Short Training Hours
• Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
• Consequences:
o Pilots lose proficiency
o Sailors have fewer operational patrols
o Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
f. Political Interference & Short-Termism
• Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
• Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
________________________________________
π 3. Operational Examples
Branch Issue Readiness Effect
Air Force Su-30MKM grounded due to spares Only ~4 of 18 aircraft airworthy at one point
Navy LCS delayed; old Kedah-class ships overused Limited patrol capability; aging ships prone to breakdown
Army Condor APCs and artillery aging Many vehicles inoperable; reduced mechanized mobility
Training Fuel, spare parts, and O&M cuts Reduced exercise frequency and quality
Overall Combined issues Forces cannot sustain high-intensity or prolonged operations
________________________________________
π 4. Strategic Implications
• Malaydesh can maintain territorial defense against minor threats, but:
o Limited ability to project force regionally
o Low deterrence credibility
o Vulnerability in maritime security (South China Sea, Sulu Sea piracy)
o Reliance on diplomacy and alliances rather than strong self-reliant military
________________________________________
π 5. Cycle of Low Readiness
1. Small budget → underfunded O&M
2. Old equipment overused → more breakdowns
3. Limited procurement → no modern replacements
4. Training reduced → skill atrophy
5. Operational readiness declines → forces cannot execute missions
6. Aging equipment further stressed → cycle repeats
HUTANG MALAYDESH (2018 - 2026):
Hapus2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
1. Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan awal pengungkapan utang yang menembus angka RM1 triliun.
2. CNA (2020): Analisis lonjakan utang akibat belanja stimulus pandemi COVID-19.
3. The Edge Malaysia (2021–2022): Rekaman akumulasi utang federal yang mencapai RM1,38 triliun.
4. MOF Portal & The Star (2023–2024): Konfirmasi PM Anwar Ibrahim mengenai total utang/liabilitas sebesar RM1,5 triliun dan estimasi kenaikan ke RM1,63 triliun.
5. Bernama & Edge Weekly (2025–2026): Proyeksi anggaran dan tantangan utang jangka menengah yang menyentuh RM1,7 triliun..D
________________________________________
MAHATHIR = MALAS MISKIN
menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
________________________________________
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
KLAIM CASH = π¦§GORILA HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. πΉπ· Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. π°π· Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. π¬π§ Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. π¨π³ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. π΅π± Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. π©πͺ Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
________________________________________
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
________________________________________
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
________________________________________
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
________________________________________
HUTANG MALAYDESH (2018 - 2026):
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
1. Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan awal pengungkapan utang yang menembus angka RM1 triliun.
2. CNA (2020): Analisis lonjakan utang akibat belanja stimulus pandemi COVID-19.
3. The Edge Malaysia (2021–2022): Rekaman akumulasi utang federal yang mencapai RM1,38 triliun.
4. MOF Portal & The Star (2023–2024): Konfirmasi PM Anwar Ibrahim mengenai total utang/liabilitas sebesar RM1,5 triliun dan estimasi kenaikan ke RM1,63 triliun.
5. Bernama & Edge Weekly (2025–2026): Proyeksi anggaran dan tantangan utang jangka menengah yang menyentuh RM1,7 triliun..
________________________________________
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH .....
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
MALAYDESH : NOL (KOSONG)
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
==============
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
.
------------------
The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
HapusINDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
MALAYDESH : NOL (KOSONG)
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
==============
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective
-----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
Mantapππ²π¨π²π¨π²π¨πͺπͺπͺ
BalasHapusMalon mana bisa bikin kayak ginian..cuma buat Tampal stiker mcm Hizir Turki..terus ngarang cerita bikinnya sampe perancangnya..wkwkwkπππ tp dunia sdg tahu perangai malaydes iniππππππ
BalasHapusRomawi bikin kapal yang ngajari orang malaydesh lho.. hahaha
Hapusrantis full track modelnya kayak boil si dom di FF yak haha!πππ
BalasHapushttps://www.businessinsider.com/fate-of-the-furious-cars-2017-4
MALAYDESH UP TO =
BalasHapusDEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
________________________________________
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
π Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malaydesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
• Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
• Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
• Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malaydesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
π Implikasi Defisit Berterusan
• Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
• Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
• Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
________________________________________
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
π 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
π 2. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
π Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
________________________________________
HUTANG MALAYDESH (2018 - 2026):
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
1. Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan awal pengungkapan utang yang menembus angka RM1 triliun.
2. CNA (2020): Analisis lonjakan utang akibat belanja stimulus pandemi COVID-19.
3. The Edge Malaysia (2021–2022): Rekaman akumulasi utang federal yang mencapai RM1,38 triliun.
4. MOF Portal & The Star (2023–2024): Konfirmasi PM Anwar Ibrahim mengenai total utang/liabilitas sebesar RM1,5 triliun dan estimasi kenaikan ke RM1,63 triliun.
5. Bernama & Edge Weekly (2025–2026): Proyeksi anggaran dan tantangan utang jangka menengah yang menyentuh RM1,7 triliun.