27 Maret 2026

TNI AL Pertimbangkan Rudal dari Italia, Prancis, Turki untuk KRI Prabu Siliwangi

27 Maret 2026

KRI Prabu Siliwangi 321 akan ditempatkan di Koarmada II Surabaya, menyusul kapal perang terdahulu, KRI Brawijaya-320 (photo: TNI AL)

Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Laut mempertimbangkan rudal buatan Italia, Prancis, hingga Turki untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) di kapal perang terbaru Indonesia, KRI Prabu Siliwangi-321, yang akhirnya tiba di Jakarta pada Kamis ini.

“Rudalnya rencananya masih dalam pertimbangan, ya. Ada beberapa pilihan. Ada rudal dari Italia, ada rudal dari MBDA Prancis, ada rudal-rudal juga dari Turki, mungkin. Itu masih kita pertimbangkan,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali dalam jumpa pers.

Menurut dia, perihal rudal masih dalam pertimbangan, begitu pula dengan jenis sensor kapal yang akan dilengkapi dalam waktu dekat.

“Tapi kalau meriam-meriamnya sudah fiks itu yang digunakan,” imbuh dia.

Rudal original kapal PPA adalah MBDA Aster 15 dan Aster 30 rudal pertahanan udara (photo: MBDA)

KRI Prabu Siliwangi-321 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, usai berlayar dari dermaga Pangkalan Angakatan Laut La Spezia, Italia, pada 11 Februari 2026. Sebelum bersandar di Jakarta, kapal itu sempat bersandar di Lampung pada Senin (23/3).

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana TNI Tunggul menjelaskan kapal perang produksi galangan kapal asal Italia, Fincantieri, ini dirancang untuk menjalankan berbagai macam misi.

Kapal perang itu, imbuh dia, juga didesain untuk mampu mengemban misi patroli, peperangan permukaan, bawah laut, maupun udara; pengawalan aset penting, operasi penegakan hukum laut, hingga misi kemanusiaan.

Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321 yang memiliki ukuran panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter ini telah melaksanakan uji penguatan kemampuan alutsista dan kesiapan tempur sebelum tiba di tanah air.

Rudal original kapal PPA adalah MBDA Italia Teseo/Otomat MK2/E rudal anti permukaan (photo: MBDA)

Uji penguatan dilakukan melalui uji tembak struktural (structural firing) meriam 127 milimeter dalam rangkaian pelayaran terakhir sebelum bertolak menuju Indonesia, Selasa (27/1).

Menurut dia, kegiatan ini sekaligus menjadi uji coba penembakan perdana meriam 127 milimeter yang merupakan bagian dari pengujian sistem senjata dan struktur kapal.

“Pencapaian tersebut menandai pertama kalinya kapal perang TNI Angkatan Laut mengoperasikan meriam dengan kategori Large Caliber Gun, kaliber di atas 120 milimeter, secara operasional,” tutur Tunggul, sebagaimana siaran persnya.

Rudal anti permukaan alternatif adalah Atmaca, rudal anti permukaan (photo: Roketsan)

Ia menambahkan, kapal perang itu juga dilengkapi meriam utama OTO Melara 127 milimeter, meriam 76 milimeter Strales untuk target udara jarak menengah, 16 peluncur rudal vertikal untuk serangan udara, rudal Teseo Mk-2E untuk target permukaan, torpedo antikapal selam, hingga senjata otomatis jarak dekat.

Kehadiran KRI Prabu Siliwangi-321 diharapkan dapat memperkuat postur pertahanan laut nasional serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

88 komentar:

  1. Mahaallll haha!🤑🧞‍♂️🤑

    BalasHapus
    Balasan
    1. Namanya Kapal Racing om pal mahal..bisa buat balap... wkkwkw

      Hapus
    2. nyoiihh..44 knots haha!🦾✌️🦾

      Hapus
  2. Beuh…kukira rudal mevvah itu untuk KD Lekir 🧐

    BalasHapus
  3. KESIAN INDIANESIA... PANIK GUYS.... MASA KALAH TERUS SAMA MALAYSIA..... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Indonesia Belum Boleh Lewat Selat Hormuz, Begini Perintah Prabowo

    https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8416897/indonesia-belum-boleh-lewat-selat-hormuz-begini-perintah-prabowo

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -----------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
      Personnel issues
      Lack of military knowledge
      Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
      Civil-military relations
      The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
      Logistics issues
      Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.

      Hapus
    2. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

      Hapus
    3. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

      Hapus
    4. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ----------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============-
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.

      Hapus
  4. TIMELINE HUTANG BAYAR HUTANG MALAYDESH =
    -
    2018: Fase "Open Donasi" (Tabung Harapan) karena utang tembus RM1 triliun.
    -
    2019: 59% pinjaman baru dipakai bayar utang lama (gali lubang tutup lubang).
    -
    2020: Meningkat ke 60%, anggaran pembangunan mulai terhimpit.
    -
    2021: Sedikit turun ke 50,4% (RM98 miliar untuk cicilan pokok).
    -
    2022: Naik ke 52,4% seiring pemulihan pascapandemi.
    -
    2023: Rekor tertinggi 64,3% (RM145,8 miliar hanya untuk bayar utang).
    -
    2024: Konsolidasi dimulai, posisi di angka 58,9%.
    -
    2025: Proyeksi 58% (RM106,8 miliar disiapkan untuk utang jatuh tempo).
    -
    2026: Tren bayar utang pakai utang diprediksi terus berlanjut berdasarkan Tinjauan Fiskal MOF.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.

    BalasHapus
  5. BUKTI KAPAL PPA OMPONG NGUTANG LENDER versi GUN BOAT FFNBW.... 👎👎🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      -
      EKSODUS 97.000 ORANG + ART UNTUNG USA
      -
      Kondisi ekonomi dan pertahanan Malaydesh saat ini berada dalam titik nadir akibat ketidakstabilan politik yang ekstrem—ditandai dengan pergantian berkali-kali posisi Perdana Menteri dan Menteri—yang memicu kegagalan total (zonk) pada berbagai proyek alutsista strategis seperti MRCA, LCS, SPH, dan MRSS serta pembekuan pengadaan barang hingga 2026. Beban utang yang mencapai 84,3% terhadap PDB dan fenomena eksodus massal 97.000 warga memperparah krisis "gali lubang tutup lubang", yang diperburuk oleh perjanjian ART yang dinilai sangat merugikan karena memaksa Malaydesh membuka pasar bagi AS tanpa timbal balik tarif yang setara, mewajibkan pasokan mineral kritis, serta mengikat kedaulatan politik-ekonomi negara di bawah ancaman sanksi dan terminasi sepihak oleh Amerika Serikat.
      ________________________________________
      Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
      -
      Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
      -
      Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
      ________________________________________
      2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
      -
      Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
      -
      Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
      ________________________________________
      3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
      -
      Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
      -
      Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
      ________________________________________
      4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
      -
      Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
      -
      Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.

      Hapus
    2. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..

      Hapus
    3. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
      Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
      Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
      Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
      Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
      --------------------
      Sumber Berita Utama:
      The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
      Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
      New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
      VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
      Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.

      Hapus
    4. MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      -
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
      -
      🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.


      Hapus
    5. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      • Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      • Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      • Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      • Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

      Hapus
    6. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      • Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      • Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      • Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      • Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

      Hapus

    7. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    8. MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      -
      🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
    9. 2026 = TARIF 25% - SIPRI KOSONG – F18 BATAL
      -
      Senjata Hukum USTR (Tarif Pembalasan)
      Section 301 (Pedang Perdagangan)
      -
      IEEPA (Status Darurat): Presiden AS dapat menyatakan "Darurat Ekonomi"
      -------------------------------
      1. Senjata Hukum USTR (Tarif Pembalasan)
      Section 301 (Pedang Perdagangan): USTR secara sepihak menaikkan tarif 10–25% pada produk unggulan (E&E & Manufaktur) sebagai balasan atas hilangnya akses pasar AS.
      IEEPA (Status Darurat): Presiden AS dapat menyatakan "Darurat Ekonomi", memblokir transaksi, hingga menyita aset tanpa persetujuan Kongres. Ini instrumen agresif untuk menekan negara yang dianggap mengancam stabilitas rantai pasok AS.
      -------------------------------
      2. Tujuan Tekanan Washington
      Efek Jera: Memberikan biaya ekonomi tinggi bagi negara yang membatalkan perjanjian sepihak.
      Negosiasi Ulang: Memaksa mitra kembali ke meja perundingan dengan posisi tawar yang jauh lebih lemah.
      Proteksi Produk AS: Menjamin komoditas AS (Pangan & Teknologi) tetap masuk ke pasar lokal meskipun tanpa payung ART.
      -------------------------------
      3. Kondisi Fiskal & Risiko 2026
      Utang Federal: Diproyeksikan menyentuh RM 1,3 Triliun (Rasio PDB 70,4% pada 2025/2026).
      Utang Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM 1,63 Triliun (84,3% PDB), didominasi KPR (60,5%).
      Isolasi Ekonomi: Kombinasi tarif tinggi dan beban utang memicu Capital Flight (relokasi pabrik) ke negara tetangga yang lebih kooperatif dengan AS, mengancam likuiditas domestik.
      --------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

      Hapus
  6. 143 meter Kapal Kombatan Raksasa TERBESAR SEKAWASAN haha!🦾🚀🦾
    Moderen
    Full WEPON haha!🚀🔥🚀
    VLS SLYVER A50

    sedangkan gowing lcs, kapal pendek, tua, teknologi USANG..MANGKRAK haha!😋😝😋

    BalasHapus
  7. MAHATHIR = MALAS MISKIN
    menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
    -
    Sumber Berita:
    The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
    Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
    Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
    -
    ANWAR IBRAHIM = MISKIN
    “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
    -
    Sumber Berita:
    Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
    Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
    The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
    -
    EKSODUS 97.000 ORANG + ART UNTUNG USA
    -
    Kondisi ekonomi dan pertahanan Malaydesh saat ini berada dalam titik nadir akibat ketidakstabilan politik yang ekstrem—ditandai dengan pergantian berkali-kali posisi Perdana Menteri dan Menteri—yang memicu kegagalan total (zonk) pada berbagai proyek alutsista strategis seperti MRCA, LCS, SPH, dan MRSS serta pembekuan pengadaan barang hingga 2026. Beban utang yang mencapai 84,3% terhadap PDB dan fenomena eksodus massal 97.000 warga memperparah krisis "gali lubang tutup lubang", yang diperburuk oleh perjanjian ART yang dinilai sangat merugikan karena memaksa Malaydesh membuka pasar bagi AS tanpa timbal balik tarif yang setara, mewajibkan pasokan mineral kritis, serta mengikat kedaulatan politik-ekonomi negara di bawah ancaman sanksi dan terminasi sepihak oleh Amerika Serikat.
    ________________________________________
    Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
    -
    Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
    -
    Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
    ________________________________________
    2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
    -
    Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
    -
    Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
    ________________________________________
    3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
    -
    Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
    -
    Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
    ________________________________________
    4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
    -
    Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
    -
    Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.

    BalasHapus

  8. 1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
    Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
    -
    South China Morning Post (SCMP)
    Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
    Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
    -
    The Straits Times (Singapore)
    Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
    Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
    -
    Reuters
    Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
    Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
    ________________________________________
    2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
    Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
    -
    Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
    Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
    Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
    -
    CNA (Channel News Asia)
    Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
    Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
    -
    The Star (Malaydesh)
    Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
    Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
    ________________________________________
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  9. Terkuak LRAD PPA BRAWIJAYA adalah SITEP MASS SX-424 made in Italiano haha!👍😎👍

    menjadikan kita Operator Laser Pertamax Sekawasan ASEAN haha!🧞‍♂️🔥🧞‍♂️
    Premium..Ciu ciuuu..haha!💰🔫💰

    ayo min, aplot donk..mayan bikin tetangga FANNAAAS🔥
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    SITEP MASS SX-424,
    Sistem LRAD Untuk KRI Brawijaya-320Pada sistem MASS SX-424 besutan SITEP Italia ini, terdapat beberapa perangkat yang diintegrasikan kedalam satu sistem pedestal, diantaranya yakni perangkat Acoustic Hailer (pemanggil/pemancar gelombang akustik/suara); Thermal Camera; Laser Range Finder; Laser Dazzler; Search Light atau lampu sorot untuk pencarian objek; serta perangkat Video Tracking Module dan sistem kendali remote yang terhubung ke konsol kontrol/kendali.
    https://www.hobbymiliter.com/13632/sitep-mass-sx-424-sistem-lrad-untuk-kri-brawijaya-320/

    BalasHapus
  10. sedangkan gowing lcs, dari 2011..
    frigat MURAH FULL OMFONG...

    ⛔️NO MERIAM
    ⛔️NO RADAR
    ⛔️NO VLS
    ⛔️NO TORPEDO
    ⛔️NO ENGINE haha!🤥🤪🤥

    eittt kensel 1 bijik, nambah lagi segra
    kahsiyan, tak bisa melawan kenyataan haha!😂🤣😂

    BalasHapus
  11. 1. INDONESIA VS ASEAN (SKALA EKONOMI)
    Perbandingan PDB PPP (Daya Beli Riil):
    vs Vietnam: Indonesia 3,01x lebih besar ($5,69 T vs $1,89 T)
    vs Filipina: Indonesia 3,04x lebih besar ($5,69 T vs $1,87 T)
    vs Thailand: Indonesia 3,07x lebih besar ($5,69 T vs $1,85 T)
    vs Malaydesh: Indonesia 4,24x lebih besar ($5,69 T vs $1,34 T)
    vs Singapura: Indonesia 6,69x lebih besar ($5,69 T vs $0,85 T)
    -
    Perbandingan PDB Nominal (Nilai Pasar):
    vs Thailand: Indonesia 2,91x lebih besar ($1,69 T vs $0,58 T)
    vs Singapura: Indonesia 3,18x lebih besar ($1,69 T vs $0,53 T)
    vs Filipina: Indonesia 3,31x lebih besar ($1,69 T vs $0,51 T)
    vs Vietnam: Indonesia 3,44x lebih besar ($1,69 T vs $0,49 T)
    vs Malaydesh: Indonesia 3,67x lebih besar ($1,69 T vs $0,46 T)
    --------------------------------
    2. POSISI INDONESIA DI ASIA & DUNIA (2025)
    Peringkat 6 Dunia (PPP): Di atas Jerman, Inggris, dan Prancis.
    Peringkat 15 Dunia (Nominal): Di atas Australia dan Turki.
    Peringkat 5 Asia (Nominal): Di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korsel.
    --------------------------------

    3. PROFIL RISIKO: INDONESIA VS MALAYDESH
    Indonesia: Ekonomi sehat dengan Utang Pemerintah 40% (Limit 60%) dan Utang Rumah Tangga rendah (16%).
    Malaydesh: Tekanan fiskal tinggi dengan Utang Pemerintah 69% (Melewati limit 65%) dan Utang Rumah Tangga ekstrem (84,3%).
    Proyeksi Utang Malaydesh (2026): Diperkirakan terus naik mencapai RM 1,79 Triliun
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

    BalasHapus
  12. katanya ada rudal mana NSM?...
    dari 2011 KONTRAK KOSONK haha!🤣🤥🤣

    malah kita duluan punyak NSM haha!🤑🥳🤑
    kahsiyan warganyet kl, KALAH LAGIIIII

    BalasHapus
  13. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
    -
    3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
    -
    3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
    -
    4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
    -
    6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
    -
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
    -
    3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
    -
    3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
    -
    3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
    -
    3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)
    -
    2025 INDONESIA = 6th LARGEST ECONOMY IN THE WORLD BY GDP (PPP)
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    Indonesia is the 8th largest economy in the world by GDP (PPP). It is also the largest economy in Southeast Asia.
    Explanation
    • Indonesia is a member of the G20 and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
    • Indonesia is an upper-middle income country and a newly industrialized country.
    • Indonesia has seen significant economic growth since the Asian financial crisis in the late 1990s.
    • Indonesia's economy is expected to benefit from a young population, continued urbanization, and the resurgence of Asia.
    • Indonesia is a member of the BRICS
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED

    BalasHapus
  14. PPA sudah komplit yaaa...
    FULL WEPON haha!🦾🚀🦾

    Kahsiyan Warganyet kl, NGAMUK🔥 KALAH LAAGGIIIII...haha!😆😤😆
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Ia menambahkan, kapal perang itu juga dilengkapi meriam utama OTO Melara 127 milimeter, meriam 76 milimeter Strales untuk target udara jarak menengah, 16 peluncur rudal vertikal untuk serangan udara, rudal✅️Teseo Mk-2E untuk target permukaan, torpedo antikapal selam, hingga senjata otomatis jarak dekat.

    BalasHapus
  15. BUKTI KAPAL PPA OMPONG FFBNW... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA 256 UNIT
      48 KAAN / TF-X (Turkiye): USD 208 – 312 Juta Per Unit
      42 Dassault Rafale F4 (Prancis): USD 115 – 192 Juta Per Unit
      48 KF-21 Boramae (Korsel-RI): USD 80 – 100 Juta Per Unit
      33 F-16 (AS): USD 40 – 64 Juta Per Unit
      16 Sukhoi USD 54,8 – 65 juta per unit
      19 T-50i Golden Eagle (Korsel): USD 30 – 35 Juta Per Unit
      24 M-346FA (Italia): USD 25 – 35 Juta Per Unit
      26 BAE Hawk 109/209 (Inggris): USD 20 – 30 Juta
      =====================
      =====================
      MALAYDESH 55 UNIT
      18 : 10 LCA 8 LIFT FA-50M (Korsel): USD 51,1 Juta Per Unit
      18 Sukhoi (Rusia): USD 50 – 70 Juta Per Unit
      7 F/A-18D Hornet (AS): USD 30 – 35 Juta Per Unit
      12BAE Hawk 108/208 (Inggris): USD 18 – 25 Juta Per Unit
      --------------------------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI KOSONG
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------
      SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
      --------------------------------
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      -
      1. INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
      -
      2. Filipina (1,2%)
      STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
      Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
      -
      3. Singapura (1,1%)
      STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
      Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
      -
      4. Thailand (0,5%)
      STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
      Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
      -
      5. Malaydesh (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
      -
      6. Kamboja (0,1%)
      STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
      Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
      --------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
      -
      3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
      -
      4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
      -
      5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
      -
      6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
      -
      7. Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
      -
      8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
      -
      9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)

      Hapus
    2. 2026 =
      SIPRI KOSONG 2 TAHUN
      GFP RANK 43
      F18 BATAL
      CAS KALAH
      SANKSI AFC
      HUTANG BAYAR HUTANG
      SANKSI SECTION 301 USA
      SANKSI IEPA US
      -
      PERTAHANAN & MILITER
      SIPRI: Laporan impor senjata kosong selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      Pengadaan F/A-18: Rencana pembelian Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali upaya (laporan NST & Bernama).
      Peringkat GFP: Berada di peringkat 42 dunia (posisi ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
      Perbandingan: Indonesia jauh memimpin (Peringkat 13) dengan daftar belanja alutsista baru (Rafale, A400M, kapal selam, dll).
      -
      KRISIS EKONOMI & UTANG
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren membayar utang dengan utang baru terus berlanjut (Proyeksi 58% pinjaman baru di 2026 hanya untuk cicilan).
      Sanksi Dagang AS: Terkena Section 301 (kenaikan tarif 10-25% produk ekspor) dan ancaman IEEPA (pemblokiran aset/transaksi) oleh USTR Amerika Serikat.
      -
      SEPAK BOLA (FAM)
      Putusan CAS: Banding ditolak, wajib bayar denda Rp7,5 Miliar, dan 7 pemain naturalisasi dilarang bermain selamanya.
      Sanksi AFC: Kemenangan kualifikasi diubah menjadi kalah WO (0-3) karena pemain ilegal.
      Gagal Total: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi digantikan oleh Vietnam.
      --------------------------------
      1. Fenomena "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data menunjukkan adanya jebakan fiskal di mana porsi pinjaman baru digunakan mayoritas (58% - 64,3%) hanya untuk melunasi cicilan pokok dan bunga utang lama.
      Dampak Militer: Anggaran belanja modal (Capital Expenditure) untuk alutsista baru tergerus oleh biaya operasional dan cicilan utang. Akibatnya, pengadaan besar seperti F/A-18 Hornet bekas dari Kuwait pun mengalami pembatalan berulang kali (4x) karena keterbatasan dana tunai.
      2. Pergeseran Model Pengadaan: Dari Cash ke Barter/Kredit
      Keterbatasan likuiditas memaksa skema pengadaan yang tidak lazim:
      Barter CPO: Digunakan pada kesepakatan dengan Korea Selatan (FA-50) dan Polandia (PT-91M). Ini menunjukkan upaya mempertahankan cadangan devisa dengan menukar komoditas.
      Kredit Ekspor 100%: Seperti pada LMS Batch 1 (China), yang meskipun bunganya murah (3,5%), menambah eksposur utang luar negeri jangka panjang.
      3. Stagnasi Kekuatan Tempur (Analisis SIPRI & GFP)
      SIPRI Kosong: Absennya data transfer senjata dalam 2 tahun terakhir (2024-2025) menandakan tidak adanya pengiriman aset strategis yang signifikan. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki daftar panjang (Rafale, A400M, dll).
      Penurunan Rank GFP: Peringkat 42 (di bawah Filipina) mencerminkan efek domino dari penundaan proyek (seperti LCS yang melibatkan 17 kreditor) dan kegagalan regenerasi pesawat tempur (MRCA/LCA).
      4. Risiko Eksternal: Sanksi Internasional & Reputasi
      Sanksi Olahraga (CAS/AFC): Kekalahan hukum terkait pemain naturalisasi ilegal bukan hanya soal sepak bola, tapi mencerminkan kelemahan administrasi dan diplomasi internasional yang berdampak pada citra negara.
      Tekanan Ekonomi AS (Section 301/IEEPA): Ancaman tarif pembalasasan dari AS pada sektor manufaktur (E&E) dapat memperburuk rasio Debt-to-GDP yang diprediksi menembus 69% pada 2025-2029.

      Hapus
    3. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      MISKIN .....
      2026 USD1.8 BILLION MINDEF =
      PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
      INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
      DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
      Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
      ------------------
      MISKIN .....
      2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
      MAINTENANCE
      REPAIRS
      ASSETS.
      (SEWA, SEWA AND SEWA)
      In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
      This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
      There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies

      Hapus
    4. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      MKM = BARTER PALM OIL
      MIG29N = BARTER PALM OIL
      MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
      ----
      A400M
      PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
      MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
      ----
      FA50M BARTER PALM OIL
      On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
      ----
      SCORPENE BARTER PALM OIL
      Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
      ----
      PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
      Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.

      Hapus
  16. Saya sudah kata dari awal. Kapal PPA versi NGUTANG LENDER ni hanya sebatas GUN BOAT FFNBW je... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA 256 UNIT
      48 KAAN / TF-X (Turkiye): USD 208 – 312 Juta Per Unit
      42 Dassault Rafale F4 (Prancis): USD 115 – 192 Juta Per Unit
      48 KF-21 Boramae (Korsel-RI): USD 80 – 100 Juta Per Unit
      33 F-16 (AS): USD 40 – 64 Juta Per Unit
      16 Sukhoi USD 54,8 – 65 juta per unit
      19 T-50i Golden Eagle (Korsel): USD 30 – 35 Juta Per Unit
      24 M-346FA (Italia): USD 25 – 35 Juta Per Unit
      26 BAE Hawk 109/209 (Inggris): USD 20 – 30 Juta
      =====================
      =====================
      MALAYDESH 55 UNIT
      18 : 10 LCA 8 LIFT FA-50M (Korsel): USD 51,1 Juta Per Unit
      18 Sukhoi (Rusia): USD 50 – 70 Juta Per Unit
      7 F/A-18D Hornet (AS): USD 30 – 35 Juta Per Unit
      12BAE Hawk 108/208 (Inggris): USD 18 – 25 Juta Per Unit
      --------------------------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI KOSONG
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------
      SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
      --------------------------------
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      SIPRI PERIODE 2021–2025:
      -
      1. INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA).
      -
      2. Filipina (1,2%)
      STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
      Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
      -
      3. Singapura (1,1%)
      STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
      Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
      -
      4. Thailand (0,5%)
      STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
      Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
      -
      5. Malaydesh (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
      -
      6. Kamboja (0,1%)
      STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
      Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
      --------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
      -
      3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
      -
      4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
      -
      5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
      -
      6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
      -
      7. Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
      -
      8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
      -
      9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)

      Hapus
    2. Khas malaydesh Kapal sebelum punya ...yg ada sudah tuwir.. tak ada Missile ..sudah ejek2 milik Indonesia...benar2 tak PUNYA MUKA DAN RASA MALU... SUDAH MISKIN BERLAGAK KAYA... YANG ADA KELIHATAN TOLOL DAN BODOH...

      Hapus
    3. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      2025-2016 = 10 TAHUN PRANK SPH
      2016 LOI SPH CAESAR
      2016 LOI SPH CAESAR
      2016 LOI SPH CAESAR
      PRANK NEXTER :Nexter in cooperation with Advanced Defense Systems (ADS) is proposing the CAESAR 155mm 52 .cal self propelled howitzer to the Malaydesh n Army, in order to fill a capability gap. An LoI is signed during day three of DSA 2016.
      20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malaydesh n Army's firepower inventory.
      ==========
      LOI NSM = LCS OMPONG
      LOI NSM = LCS OMPONG
      LOI TARANTULA = GOIB
      Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
      Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.

      Hapus
    4. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      KASIAN .......
      12000 PELURU X 122Gram (Cal. 7,62mm) = 1.464 KG
      PLAYLOAD 919 KG+ 782KG = 1.701 KG
      PALYLOAD 1,464KG+782KG = 2.246 KG
      KASIAN MD539G TIDAK TERBANG 12000 PELURU
      Payload atau muatan maksimum helikopter MD 530G adalah 3.750 lbs atau 1.701 kg.
      Penjelasan
      • Payload atau muatan maksimum helikopter MD 530G adalah 3.750 lbs atau 1.701 kg.
      • Berat NOL helikopter MD 530G dalam konfigurasi standar adalah 1.723 lbs atau 782 kg.
      • Muatan eksternal helikopter MD 530G adalah 2.027 lbs atau 919 kg.
      • Kapasitas tangki bahan bakar utama helikopter MD 530G adalah 229 liter atau 60,5 gal.
      • Kapasitas tangki bantu helikopter MD 530G adalah 95 liter atau 25 gal.
      ===================
      GEMPURWIRA 3 Maret 2022 pukul 12.40
      kalau MD530G bawa 4 Gatling gun yang mana setiap gatling membawa 3 ribu butir peluru...nah 12,000 butir peluru guys
      ===================
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to MALAYDESH ’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
      The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....

      Hapus
  17. Eittt 2 tanker kita duluan LOLOS Hormuz
    uda lama 2 minggu laluw
    Kahsiyan , kl baruw merasa haha!😁🤥😁
    ⬇️⬇️⬇️⬇️
    Dua Kapal Pertamina Berhasil Keluar dari Zona Konflik Timur Tengah
    https://youtube.com/watch?v=Goy9z69IGZg

    BalasHapus
  18. Bukti GOWING HASIL NGUTANG dari 2011..
    frigat MURAH FULL OMFONG...KONTRAK KOSONK haha!🤪🤥🤪

    ⛔️NO NSM
    ⛔️NO MERIAM
    ⛔️NO RADAR
    ⛔️NO VLS
    ⛔️NO TORPEDO
    ⛔️NO ENGINE haha!🤥🤪🤥

    eittt kensel 1 bijik, nambah lagi segra
    kahsiyan, tak bisa melawan kenyataan haha!😂🤣😂

    BalasHapus
  19. uda kubilang ke warganyet kl si anuw,
    KAPAL KOSONK, TAKDE PROPELER apalagi ENGINE...
    dari loncing kapal darat Gowing lcs 2018 ...PASTI DELAY..terbukti khan skarang 2026 tak ada satupun jalan haha!🤣🤥🤣

    BalasHapus
  20. Kahsiyan dari 2011....6 jadi 5..itupun semua MANGKRAK haha!😝😄😝

    kita uda punyak frigat Baruw
    ✅️2 DAMEN REM KLAS
    ✅️2 PPA BRAWIJAYA KLAS
    ✅️2 ISTIF KLAS
    ✅️4 FMP KLAS
    TOTAL 10 ASET BARUW

    dan segra tambah lagiii...
    kleian warganyet kl, takkan mampu kejar kita..jauhhhh kalah lagii haha!🤣🤥🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul... gowang kapal Malaides itu technologi 2014 an setara REM ... Sudah koar2 .. sementara PPA, Istif dan FMP itu technologi 2024 an terbaru... Malaides sudah koar2...

      Hapus
  21. MALAYDESH TAHUN 2026 :
    -
    PERTAHANAN & MILITER
    SIPRI: Laporan impor senjata kosong selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
    Pengadaan F/A-18: Rencana pembelian Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali upaya (laporan NST & Bernama).
    Peringkat GFP: Berada di peringkat 42 dunia (posisi ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
    Perbandingan: Indonesia jauh memimpin (Peringkat 13) dengan daftar belanja alutsista baru (Rafale, A400M, kapal selam, dll).
    -
    KRISIS EKONOMI & UTANG
    Gali Lubang Tutup Lubang: Tren membayar utang dengan utang baru terus berlanjut (Proyeksi 58% pinjaman baru di 2026 hanya untuk cicilan).
    Sanksi Dagang AS: Terkena Section 301 (kenaikan tarif 10-25% produk ekspor) dan ancaman IEEPA (pemblokiran aset/transaksi) oleh USTR Amerika Serikat.
    -
    SEPAK BOLA (FAM)
    Putusan CAS: Banding ditolak, wajib bayar denda Rp7,5 Miliar, dan 7 pemain naturalisasi dilarang bermain selamanya.
    Sanksi AFC: Kemenangan kualifikasi diubah menjadi kalah WO (0-3) karena pemain ilegal.
    Gagal Total: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi digantikan oleh Vietnam.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.

    BalasHapus
  22. Pak Menhan Indonesia cukup dibungkus yang orisinil ya Pak untuk AntiShip Missile yang diinstall di Brawijaya Class TNI AL 32 unit per KRI :

    Rudal original kapal PPA adalah MBDA Italia Teseo/Otomat MK2/E rudal anti permukaan (photo: MBDA)

    Untuk Air Defense Missile dibungkus yang:
    Rudal original kapal PPA adalah MBDA Aster 15 dan Aster 30 rudal pertahanan udara (photo: MBDA) 32 unit per KRI

    BalasHapus
  23. JELAS LAH... PRANCIS SAMA ITALIA.


    RESEP MK.2/E (300-350 KM).

    ASTER 15/30.

    _____


    KALAU SAMPAI PAKAI TURKI..

    AKU CUMA NGOMONG


    " KONTOL PANTEK ANJENG KAMPANG "

    BalasHapus
  24. ✨️PPA dah sampe Priok gaesz hore haha!🤗✌️🤗
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://www.facebook.com/reel/1481052846845617/?referral_source=external_deeplink&original_uri=https://www.facebook.com/reel/1481052846845617/?app=fbl

    BalasHapus
    Balasan
    1. warganyet dibawah NGAMUK🔥 pertanda SHOPPING LAGI KITA haha!🤑✌️🤑

      Hapus
  25. Malah INDIANESIA HINGGA terpaksa NGEMIS MINYAK MALAYSIA guys... Itu FAKTA... 🔥🔥🤣🤣



    Iran Belum Buka Selat Hormuz Untuk Indonesia, Prabowo Mahu Bahlil Cari Minyak Dari Negara Lain

    https://siakapkeli.my/articles/iran-belum-buka-selat-hormuz-untuk-indonesia-prabowo-mahu-bahlil-cari-minyak-dari-negara-lain

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      -
      SUMBER DATA RESMI:
      Laporan Ketua Audit Negara (LKAN): Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (tahunan).
      -
      Kementerian Kewangan MalayDESH (MOF): Laporan Tinjauan Fiskal dan Estimasi Pendapatan Federal (diterbitkan setiap pembentangan Belanjawan/Budget).

      Hapus
    2. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      ----
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ===================
      MISKIN = LOI SURAT HASRAT-----
      LIMA 2025
      -LOI kepada Mildef International Technologies Sdn Bhd bagi permohonan perolehan 136 unit Kenderaan Perisai Jenis A (KJA) & Infrastruktur yang bernilai RM1.88 bilion.
      -Penambahan 2 Long Range Radar (LRR) di Bukit Peteri, Terengganu dan Bukit Lunchu, Johor bernilai RM277 juta.
      -Perolehan 178 buah Light Anti-Tank Weapon Reloadable (LATW) – Short Range bernilai RM49 juta
      -Membekal dan menghantar 780 laras Light Anti-Tank Weapon (LAW) C90 bernilai RM35 juta
      -Membekal dan menghantar 18 laras Mortar 81mm bernilai RM30 juta
      -Pembekalan 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
      -Membekal dan menghantar 1,300 butir Rounds 84mm Recoilless High Explosive (HE) bernilai RM42 juta.
      -Membekal dan menghantar 5,000 butir Mortar Bomb 60mm Illuminating IR kepada Tentera Darat bernilai RM34 juta
      -Membekal dan menghantar 1,900 butir Mortar Bomb 120mm High Explosive (HE) kepada Tentera Darat bernilai RM34 juta;l
      -Membekal dan menghantar peluru 5.56mm Ball bernilai RM32 juta
      -Membekal dan menghantar 1,000 butir Rounds 125mm HEAT-SD-T” bernilai RM31 juta.

      Hapus
    3. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      BUKTI TEMPEL STICKER PARS 8x8 =
      1. TIDAK ADA PERJANJIAN KERJASAMA JV
      2. TIDAK ADA PROTOTIPE
      3. TIDAK ADA UJI KUALIFIKASI
      4. LANGSUNG PRODUKSI MASSAL
      Pada bulan Juni 2011, Perusahaan Turki FNSS membatalkan menandatangani 'surat penawaran dan penerimaan' oleh DRB(DefTech) untuk bantuan desain dan pengembangan kendaraan. Kendaraan AV8 yang dipilih oleh militer MALAYDESH didasarkan pada kendaraan lapis baja beroda 8×8 yang dirancang oleh FNSS Pars 8×8.
      ----
      TEMPEL STICKER HIZIR TURKI
      KASIAN TIADA KEMAMPUAN UJI BALISTIK
      1. UJI BALISTIK DI THAILAND
      2. UJI BALISTIK DI AFRIKA SELATAN
      Selain itu, 2 ujian balistik telah dilakukan iaitu Ujian balistik Tembakan yang dilaksanakan di The Defence TechNOLogy Institute, Bangkok, Thailand dan Ujian Balistik Letupan (Mine/Underbelly Test) di Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria, Afrika Selatan.

      Hapus
    4. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      SEWA = TARANTULA, AND VEXTOR, THE ONE-TONNE GS 4X4 TRUCK AND THE THREE TONNE GS CARGO TRUCK.
      MALAYDESH has SEWAd and purchased a variety of 4x4 vehicles for its armed forces, including the Tarantula, and Vextor, the one-tonne GS 4X4 truck and the three tonne GS Cargo truck.
      Ejder Yalçın
      Locally named Panthera, this armored combat vehicle was ordered by MALAYDESH for its United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) MALAYDESH Battalion (MALBATT). The vehicles were expected to enter service in April 2024.
      Tarantula
      This mine-resistant infantry mobility vehicle was designed and manufactured by Mildef . The Tarantula has a V-hull design and is protected against mines and improvised explosive devices.
      Vextor
      This light tactical transporter has a BorgWarner 4WD system, Eaton differential lock, and mud-terrain tires. It also has a 13,000 lbs automatic winch and braking assistance systems.
      Other 4x4 vehicles
      The MALAYDESH Armed Forces have also SEWAd and purchased other 4x4 vehicles, including the one-tonne GS 4X4 truck and the three tonne GS Cargo truck.
      =========
      SEWA HONDA CIVIC
      SEWA 40 BMW SUPERBIKES
      SEWAd BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under SEWA from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.

      Hapus
  26. ‎Keamanan Energi Indonesia Terjaga, Peluang Resesi Tidak Terlihat.

    ‎Indonesia dinilai sebagai salah satu negara berkembang yang paling aman dari dampak krisis energi global akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan paparan risiko rendah namun memiliki bantalan ketahanan yang kuat (low exposure, strong buffer).

    ‎"Beberapa negara, termasuk Indonesia, tampak relatif terisolasi (dari dampak buruk) berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan yang kuat," tulis laporan terbaru The Economist bertajuk "Which country is the biggest loser from the energy shock".

    ‎Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis yang jauh lebih stabil dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam. Meski sama-sama berada di zona low exposure, Indonesia tercatat memiliki skor ketahanan (resilience score) yang lebih tinggi, mengungguli Vietnam yang lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok manufaktur global.

    ‎Ketangguhan energi nasional ini didorong oleh status Indonesia yang sedang berada dalam jalur tepat (on track) menuju swasembada BBM jenis solar. Optimalisasi pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku bahan bakar nabati menjadi faktor kunci berkurangnya ketergantungan pada pasar luar negeri.

    ‎Selain itu, posisi Indonesia diperkuat oleh ketersediaan cadangan minyak terbukti (proven reserves) yang mencapai angka 2,4 hingga 4,4 miliar barel. Dengan kapasitas tersebut, ketahanan produksi minyak nasional diprediksi masih mampu menopang kebutuhan dalam negeri hingga 10 hingga 12 tahun ke depan.

    ‎Sektor ketenagalistrikan juga menjadi pilar pertahanan utama karena mayoritas pembangkit listrik di Indonesia tidak bergantung pada impor gas yang sensitif terhadap konflik Timur Tengah. Sebaliknya, pasokan listrik nasional didominasi oleh sumber daya dalam negeri, yakni batu bara serta pengembangan pembangkit energi terbarukan.

    ‎Langkah diversifikasi impor BBM bensin yang dilakukan pemerintah juga dinilai efektif dalam memitigasi risiko. Dengan memperluas sumber pasokan, Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu kawasan tertentu, sehingga guncangan di Selat Hormuz tidak langsung melumpuhkan distribusi energi nasional.

    ‎(1) New Message! https://share.google/0RVjequAzMkn9KXhy

    BalasHapus
  27. Ini jugak FAKTA RM Merosottt sottt...Ekonomi kl menguncup...TAMAT haha!⛔️🤥⛔️
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Ringgit merosot berbanding dolar AS dan mata wang utama lain
    https://www.sinarharian.com.my/article/773030/bisnes/ringgit-merosot-berbanding-dolar-as-dan-mata-wang-utama-lain

    BalasHapus
  28. tetangga kesayangan, negri🎰kasino genting PlinPlan..memang tak bisa dipercaya gaesz, pembual haha!🤥🤥🤥

    ⛔️2025 mengemis turun tariff ke Amrik, sign ART Ok
    ⛔️2026 eh ART kensel

    ⛔️2025 mengemis hornet rongsok kuwait & minta amrik setuju
    ⛔️2026 eh hornet kuwait kensel

    negri LeMaH eh pura2 berani lawan super pawer..bentar lagi MeWeK dikerjain amrik haha!🥶😁🥶
    tungguin aja opa donal bebek NGAMUK🔥 bisa2 radar murah phantomstrike kena blok haha!🤣😂🤣

    BalasHapus
  29. Iran Belum Buka Selat Hormuz Untuk Indonesia, Prabowo Mahu Bahlil Cari Minyak Dari Negara Lain

    https://siakapkeli.my/articles/iran-belum-buka-selat-hormuz-untuk-indonesia-prabowo-mahu-bahlil-cari-minyak-dari-negara-lain

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MALAYDESH
      Militer Laut Diraja Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
      1. Aset dan Modernisasi
      • Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
      • Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
      • Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
      2. Kekuatan Tempur dan Sensor
      • Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
      • Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
      • Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
      3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
      • Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
      • Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
      • Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
      4. Interoperabilitas dan Jaringan
      • Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
      • Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
      • pertahanan udara yang terbatas
      • kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
      • armada laut yang minim
      • anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
      • keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
      1. Pertahanan Udara
      • Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
      • Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
      • Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
      2. Kekuatan Darat
      • Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
      • Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
      • Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
      3. Kekuatan Laut
      • Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
      • Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
      4. Anggaran & Pemeliharaan
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
      • Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
      1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
      • TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
      • Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
      2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
      • Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
      • Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
      3. Dukungan Logistik dan Sustainment
      • Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
      • Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
      4. Sistem Persenjataan dan Sensor
      • Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
      • Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
      5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
      • Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
      • Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
      6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
      • Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
      1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
      • Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
      • Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
      2. Dampak Depresiasi Ringgit
      • Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
      • Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
      3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
      • Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
      • Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
      4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
      • Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
      • Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
      5. Pendapatan Fiskal Tertekan
      • Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
      • Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
      6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
      • Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
      • Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Rincian kelemahan per domain
      Udara
      • AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
      • Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
      • AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
      • GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
      • Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
      Maritim
      • Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
      • ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
      • LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
      • Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
      • Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
      • Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
      Darat
      • Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
      • Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
      • Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
      • Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ---------------------
      Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malaydesh ’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
      ⚓ Market & Demand Structure
      • Small global share: Malaydesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
      • Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
      • Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
      💰 Cost & Capital Challenges
      • High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
      • Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
      🛠 Technology & Productivity Gaps
      • Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
      • Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
      • Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
      📦 Supply Chain & Local Content Issues
      • Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
      • Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
      📋 Governance & Project Management
      • Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
      • Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
      🌱 Sustainability & Compliance Pressures
      • Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
      • Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.

      Hapus
    7. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malaydesh ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
      ⚙️ Project & Design Issues
      • Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
      • Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
      • Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malaydesh n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
      🛠 Procurement & Management Failures
      • Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
      • Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
      • Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
      • Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
      🔄 Execution & Technical Delays
      • Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
      • Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
      • Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
      👥 Operational & Strategic Impact
      • Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
      • Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
      • Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.

      Hapus
    8. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
      5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
      6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
      ----------------
      🔍 DETAIL PROYEK
      • MRCA (2017–2025):
      o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
      o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
      -
      • LCS (2011–2025):
      o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
      o 2022: Skandal audit terungkap.
      o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
      -
      • SPH (2016–2025):
      o 2016: Proposal SPH diajukan.
      o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
      -
      • MRSS (2016–2025):
      o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
      o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ----------------
      DEBT 84,3% TO GDP
      KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOF
      -
      TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      KEKANGAN KEWANGAN
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      2023 GIFTED PAID BY USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      ---
      5 RADAR RUSAK
      Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
      ---
      2023 DONATED BY US
      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      ---
      2023 DONATED BY JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.


      Hapus
  30. BUKTI KAPAL PPA OMPONG hanya sebatas GUN BOAT FFNBW... 🔥🔥🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

      --------------------
      ISR, C4ISR, dan domain bersama
      • Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
      • MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
      • Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
      SDM, latihan, dan kesiapan
      • Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
      • Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
      • Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
      Logistik, sustainment, dan industri
      • Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
      • Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
      • Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
      Siber dan ruang
      • Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
      • Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
      Risiko misi paling kritikal
      1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
      2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
      3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
      4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malaydesh n Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
      ⚙️ Capability & Equipment Issues
      • Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malaydesh n Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
      • Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
      💰 Budgetary & Procurement Constraints
      • High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
      • Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
      • Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
      🧭 Strategic & Policy Challenges
      • Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
      • Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
      • Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
      👥 Personnel & Welfare Issues
      • Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
      • Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a structured look at the main challenges facing the Malaydesh n Army today, drawing from recent defence reports and incidents:
      🛠 Ageing Equipment & Safety Risks
      • Over 30 years in service – At least 171 military assets across the Malaydesh n Armed Forces have exceeded their intended lifespan.
      • Recent fatal incident – In July 2025, a commando from the 22nd Regiment died during a maritime exercise; early findings suggest old diving gear may have contributed to the tragedy.
      • Legacy systems dependency – Many vehicles, weapons, and support systems are decades old, increasing maintenance costs and operational risk.
      💰 Budget & Procurement Constraints
      • High personnel cost – Over 40% of the 2024 defence budget went to salaries and allowances, leaving less for modernization.
      • Procurement bottlenecks – Much of the RM5.71 billion procurement allocation is tied to progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 jets, Littoral Combat Ships) rather than new acquisitions.
      • Currency pressure – Ringgit depreciation erodes purchasing power for imported equipment, which Malaydesh relies on heavily.
      ⚖️ Structural & Policy Issues
      • No long-term procurement roadmap – Annual budgets don’t guarantee multi year funding, slowing replacement of ageing platforms.
      • Reluctance to restructure – Successive governments have avoided reducing manpower or reallocating funds from other sectors to defence.
      • Public awareness gap – Studies show Malaydesh ns’ sensitivity to the Army’s role is lower than for other agencies like the police.
      🌏 Strategic & Operational Pressures
      • South China Sea tensions – Persistent presence of foreign vessels in Malaydesh n waters demands stronger maritime and amphibious readiness.
      • Regional capability gap – Neighbours like Singapore and Indonesia invest more heavily in modern land systems, widening the tech gap.
      • Multi role demands – Beyond defence, the Army is tasked with disaster relief, peacekeeping, and national unity efforts, stretching resources

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
      ✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
      • 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
      • Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
      • Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
      💰 Budget Constraints
      • Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
      • The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
      • Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
      🛫 Procurement Delays & Modernisation Gaps
      • The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
      • Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
      🌊 Maritime Surveillance Shortfalls
      • Malaydesh ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
      • Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
      ⚙️ Technical & Safety Incidents
      • Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
      • While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
      🌏 Regional Capability Gap
      • Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
      • This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a structured look at the key challenges facing Malaydesh ’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
      🏛 Policy & Strategic Direction Issues
      • Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
      • Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
      • Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malaydesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
      💰 Budgetary & Economic Constraints
      • High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
      • Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
      • Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
      ⚙️ Procurement & Project Management Problems
      • Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
      • Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
      • Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
      🏭 Industrial Capability Gaps
      • Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
      • Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
      • Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malaydesh often buys rather than builds cutting edge tech.
      📋 Governance & Leadership Challenges
      • Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
      • Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
      • Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      THE MALAYDESH MILITARY FACES SIGNIFICANT LOGISTICAL CHALLENGES DUE TO A RELIANCE ON A DIVERSE RANGE OF PLATFORMS FROM DIFFERENT INTERNATIONAL SUPPLIERS, AGING EQUIPMENT, AND A LACK OF A COHESIVE, MODERN LOGISTICS SYSTEM. THIS CREATES PROBLEMS IN MAINTENANCE, READINESS, AND COST-EFFECTIVENESS.
      1. Fragmentation of Supply Chains
      Malaydesh has historically procured military equipment from various countries, including the United States, Russia, Poland, the United Kingdom, and China. This practice has created a complex and inefficient supply chain.
      • Diverse Parts and Maintenance Needs: Each type of equipment, from the Polish-made PT-91M tanks to the Russian Sukhoi Su-30MKM fighter jets, requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
      • Reliance on Foreign Suppliers: The military is highly dependent on foreign manufacturers for critical components. For example, sanctions on Russia have made it difficult to secure spare parts for the Su-30MKM fleet, leading to a low operational readiness rate.
      • Obsolete Parts: A diverse and aging inventory means that many spare parts become obsolete. The Royal Malaydesh Navy (RMN) reportedly has millions of ringgit in unused, obsolete spare parts because of a mismatched fleet and inconsistent procurement.
      2. Aging Fleet and High Maintenance Costs
      A significant portion of Malaydesh military assets is over 30 years old, which directly impacts operational readiness.
      • Increased Maintenance Burden: Older vehicles, ships, and aircraft require more frequent and expensive maintenance. A 2021 study revealed that 34 of the RMN's 53 vessels had exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old. This leads to higher maintenance costs and a lower operational tempo.
      • Inadequate Readiness: An aging fleet often fails to meet readiness targets. For instance, the Malaydesh Army's Type-B vehicles, which include non-armored transport vehicles, have historically failed to meet their mandated 80% serviceability rate, limiting their ability to support operations.

      Hapus
    7. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      THE MALAYDESH MILITARY FACES SIGNIFICANT LOGISTICAL CHALLENGES DUE TO A RELIANCE ON A DIVERSE RANGE OF PLATFORMS FROM DIFFERENT INTERNATIONAL SUPPLIERS, AGING EQUIPMENT, AND A LACK OF A COHESIVE, MODERN LOGISTICS SYSTEM. THIS CREATES PROBLEMS IN MAINTENANCE, READINESS, AND COST-EFFECTIVENESS.
      1. Fragmentation of Supply Chains
      Malaydesh has historically procured military equipment from various countries, including the United States, Russia, Poland, the United Kingdom, and China. This practice has created a complex and inefficient supply chain.
      • Diverse Parts and Maintenance Needs: Each type of equipment, from the Polish-made PT-91M tanks to the Russian Sukhoi Su-30MKM fighter jets, requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
      • Reliance on Foreign Suppliers: The military is highly dependent on foreign manufacturers for critical components. For example, sanctions on Russia have made it difficult to secure spare parts for the Su-30MKM fleet, leading to a low operational readiness rate.
      • Obsolete Parts: A diverse and aging inventory means that many spare parts become obsolete. The Royal Malaydesh Navy (RMN) reportedly has millions of ringgit in unused, obsolete spare parts because of a mismatched fleet and inconsistent procurement.
      2. Aging Fleet and High Maintenance Costs
      A significant portion of Malaydesh military assets is over 30 years old, which directly impacts operational readiness.
      • Increased Maintenance Burden: Older vehicles, ships, and aircraft require more frequent and expensive maintenance. A 2021 study revealed that 34 of the RMN's 53 vessels had exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old. This leads to higher maintenance costs and a lower operational tempo.
      • Inadequate Readiness: An aging fleet often fails to meet readiness targets. For instance, the Malaydesh Army's Type-B vehicles, which include non-armored transport vehicles, have historically failed to meet their mandated 80% serviceability rate, limiting their ability to support operations.

      Hapus
    8. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      1. Delays and Mismanagement in Procurement
      Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
      • Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
      • Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
      2. Limited Local and Automated Support
      While Malaydesh is trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
      • Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malaydesh still heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
      • Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management

      Hapus
    9. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      The Malaydesh Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
      ________________________________________
      Malaydesh Army 🇲🇾
      The Malaydesh Army's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
      • Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
      • Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
      • Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
      ________________________________________
      Royal Malaydesh Navy (RMN) ⚓
      The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
      • Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
      • Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
      • Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.

      Hapus
    10. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      1. Limited Number of Tanks
      Malaydesh main battle tank fleet consists of a small number of PT-91M Pendekar tanks. The exact number varies in reports, but it is generally cited as around 48 units. This number is significantly lower than neighboring countries like Indonesia, which has a much larger tank fleet. This limited quantity can be a major disadvantage in a large-scale land conflict, as it restricts the ability to deploy tanks across different operational theaters and provides less strategic depth.
      2. Obsolescence and Maintenance Issues
      The PT-91M, while a capable tank, is a modernized variant of the T-72, a design that dates back to the Soviet era. While the Malaydesh version has been upgraded with a new engine, fire control system, and reactive armor, it still faces challenges related to its older design.
      • Reliance on a Single Supplier: The PT-91M was purchased from Poland. This creates a dependency on a single foreign supplier for spare parts and maintenance, a problem that has been highlighted with the PT-91M. The Polish manufacturer has ceased production of some key components, which has led to a proposed Life Extension Program (LEP) to ensure the tanks remain operational. This program will rely on local expertise, which can be a slow and expensive process.
      • Vulnerability to Modern Threats: The PT-91M, like many older tank designs, can be vulnerable to modern anti-tank weapons and drone attacks. While it is equipped with ERAWA-2 explosive reactive armor to protect against shaped-charge projectiles, it may be less effective against modern kinetic energy penetrators.
      3. Logistical and Operational Constraints
      Malaydesh tank force also faces logistical challenges that can hinder its effectiveness.
      • Mobility: While the PT-91M's weight (48.5 tonnes) makes it suitable for Malaydesh often soft and uneven terrain, it may still face difficulties with older infrastructure, such as bridges with lower weight limits.

      Hapus
    11. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea
      .
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
      Causes of underfunding
      • Government spending
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
      • Size of armed forces
      Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
      • Corruption
      Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
      Effects of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
      • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
      • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats

      Hapus
    12. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
      MALAYDESH : NOL (KOSONG)
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      ============
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.

      Hapus
    13. FAKTA MEMALUKAN = 2 TAHUN SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
      ---------------------------------
      Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
      Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
      Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
      Peringkat 23: Filipina.
      Peringkat 26: Singapura.
      Peringkat 40: Thailand.
      Status Malaydesh: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
      -
      Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
      Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
      Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
      -
      Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
      Vietnam – Peringkat 23
      Thailand – Peringkat 24
      Singapura – Peringkat 29
      Myanmar – Peringkat 35
      Filipina – Peringkat 41
      Malaydesh – Peringkat 42
      -
      Kronologi Kegagalan Kontrak Malaydesh (Timeline "Prank")
      2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
      2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
      2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
      2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
      2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
      2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
      2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
      2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
      -
      Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
      Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
      PDB PPP (Daya Beli Riil):
      Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
      Malaydesh: US$ 1,34 Triliun
      Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
      PDB Nominal (Nilai Pasar):
      Indonesia: US$ 1,69 Triliun
      Malaydesh: US$ 0,46 Triliun
      Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.

      Hapus
    14. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      ---------------------------------
      MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      • Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      • Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      • Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      • Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
      ---------------------------------
      📉 Tren Defisit Fiskal Malaydesh (1998–2025)
      • 1997: Malaydesh mencatat surplus anggaran sebesar 2,4% dari PDB, tahun terakhir sebelum defisit dimulai.
      • 1998: Krisis ekonomi Asia menyebabkan Malaydesh mulai mengalami defisit fiskal.
      • 1998–2008: Defisit berkisar antara -3% hingga -5% dari PDB, dengan fluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik.
      • 2009: Defisit mencapai titik terendah sebesar -6,7% dari PDB akibat krisis keuangan global.
      • 2010–2019: Pemerintah berupaya mengurangi defisit, namun tetap berada di kisaran -3% hingga -5%.
      • 2020–2021: Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi fiskal, dengan defisit meningkat karena stimulus ekonomi dan penurunan pendapatan negara.
      • 2024: Defisit tercatat sebesar -4,1% dari PDB.
      • 2025 (proyeksi):
      o Pemerintah menargetkan defisit sebesar -3,8%, namun diperkirakan hanya mampu menurunkannya ke -4,0%.
      o Penurunan ini didorong oleh peningkatan efisiensi pajak dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin.
      📌 Faktor Penyebab Defisit
      • Krisis ekonomi global dan regional
      • Belanja pembangunan dan subsidi
      • Pandemi COVID-19
      • Pendapatan negara yang fluktuatif, terutama dari sektor minyak dan gas

      Hapus
  31. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
    MALAYDESH : NOL (KOSONG)
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP.
    --------------------
    Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malaydesh n Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
    🚢 Ageing Fleet & Modernisation Delays
    • Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
    • Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
    • Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
    💰 Budgetary & Procurement Constraints
    • Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
    • Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
    • Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
    🌏 Strategic & Security Pressures
    • South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malaydesh n-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
    • Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
    • Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
    ⚓ Capability Gaps
    • Submarine fleet limitations – Only two Scorpène-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
    • Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
    • Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
    📌 Core Problems in Summary
    1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
    2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
    3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
    4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
    5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.

    BalasHapus
  32. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA SHOPPING = USD 10.47B + EUR 1.2B
    MALAYDESH : NOL (KOSONG)
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -------------------
    1. Delays and Mismanagement in Procurement
    Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
    • Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
    • Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
    2. Limited Local and Automated Support
    While Malaydesh is trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
    • Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malaydesh still heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
    • Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management

    BalasHapus
  33. ‎Harga BBM di Negara Asia Tenggara Naik, Indonesia Masih Stabil, Nikmat Mana yang Kau Dustakan

    ‎https://www.kompasiana.com/prassetya6835/69c48ac034777c12443b3c03/harga-bbm-di-negara-asia-tenggara-naik-indonesia-masih-stabil-nikmat-mana-yang-kau-dustakan?utm_source=Twitter&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

    BalasHapus
  34. Maung Putih kita uda sampeeeee haha!🚀🦾🚀
    Aset Premium Brand New haha!🤑😎🤑
    Calon pengisi SIPRI taon depan

    lah seblah, masi KOSONK haha!😄😋😄
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Penyambutan Kapal KRI Prabu Siliwangi 321 Tiba di Perairan Indonesia
    https://youtube.com/watch?v=kVAndPllveM

    BalasHapus
  35. tau2 pake NSM, pengsan lagi warhanyet kl haha!🤣🥶🤣

    BalasHapus
  36. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    ---------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
    Corruption
    • The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
    • The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
    • Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
    Outdated equipment
    • Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
    • The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
    Lack of authority
    • The MAF has limited authority, especially when it comes to non-traditional security challenges.
    • The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
    Other weaknesses
    • Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has faced budgetary constraints.
    ---------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
    Outdated equipment
    • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
    • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
    Corruption
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has been plagued by corruption.
    Budgetary constraints
    • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
    • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
    Non-traditional security threats
    • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
    • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
    Regional strategic environment
    • The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.


    BalasHapus