Kemhan akan
mengajukan proses administrasi yang bersamaan waktunya dengan mengajukan proses
politik dengan DPR (photo : Aus DoD)
Jurnas.com |
WAKIL Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsuddin, mengatakan, rencana pembelian
enam Hercules dari Australia harus melewati proses, baik proses administrasi,
proses politik maupun proses pembelian. “Ketiga-tiganya itu belum
implementasi,” kata Sjafrie Sjamsuddin di Kantor Kementerian Pertahanan,
Jakarta, Rabu (5/9).
Untuk
mengimplementasikan rencana pembelian itu, menurut Sjafrie, Kemhan akan
mengajukan proses administrasi yang bersamaan waktunya dengan mengajukan proses
politik dengan DPR. Kemhan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
soal alokasi anggarannya. “Setelah itu baru semuanya bisa jalan ke proses
pembelian,” katanya.
Proses
pembelian yang disepakati, kata Sjafrie, adalah Army Military Self Office
(AMSO), satu bentuk baru Departemen Pertahanan Australia, sama dengan proses
Foreign Miliatry Sales (FMS) di Amerika Serikat. “Jadi itu bentuk linearnya
adalah proses government to Government,” katanya.
Menurutnya,
seandainya proses administrasi, proses politik dan proses anggaran bisa
dilakukan maka pembeliannya melalui AMSO.
Sjafrie juga
menjamin, proses pembelian alutsista berjalan secara transparan dan akuntabel.
Karena proses pengadaan harus terlebih dahulu mendapatkan supervisi dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). “Biasanya pembelian selalu berpikir prevention. Artinya,
prosesnya bisa dilakukan atau tidak. Jika tidak, apa yang mesti diperhatikan,”
katanya.
Sjafrie
mencontohkan, pembelian Main Battle Tank seperti Tank Leopard dari Jerman,
semuanya masuk di boks akuntabilitas terlebih dahulu, baru dilakukan pembelian.
“Jadi kalau ada pengamat yang mengkritik, itu bagian dari upaya bagaimana
meningkatkan ketelitian dalam proses pembelian,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar