08 Desember 2024
Kalimantan Selatan Akan Punya Kodam Sendiri, TNI: Tinggal Tunggu Keppres
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto membenarkan bahwa Kalimantan Selatan (Kalsel) akan kembali memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) X pada tahun 2025.
Saat ini, proses tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar pengesahan Kodam X.
"Sudah melalui proses pengkajian, pengajuan ke Kemhan (Kementerian Pertahanan) dan tinggal menunggu Keppres sebagai dasar untuk pelaksanaan pembentukan Kodam tersebut," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
Kapuspen menuturkan bahwa Kodam X merupakan satu dari 22 rencana pembentukan Kodam baru yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
"Sesuai dengan pernyataan Panglima TNI yang disampaikan tanggal 28 Februari 2024 saat Rapim TNI-Polri bahwa TNI akan menambah 22 Kodam baru," ungkap Hariyanto.
Sebelumnya, dikutip dari Antara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Supian H.K. mengatakan bahwa provinsi berjuluk "Bumi Lambung Mangkurat" ini bakal memiliki kembali Komando Daerah Militer Daerah (Kodam) X pada tahun 2025.
"Insya Allah Kalsel punya jenderal bintang dua Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2025," kata Supian H.K. di Banjarmasin, Jumat (29/11/2024).
Supian mengapresiasi dan mendukung penuh rencana Kodam X kembali berada di "Banua" tersebut.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Kalsel akan memiliki satuan khusus setingkat komando resimen militer (korem) di Kabupaten Tanah Bumnu pada tahun 2025.
Diketahui bahwa Kalsel punya Kodam X/Lambung Mangkurat periode 1960–an hingga 1980-an yang dijabat pangdam, antara lain, Brigjen TNI Mistar Tjokroekoesoemo dan Brigjen TNI Syamsudin.
Pada tahun 1960-an hingga 1970-an di Kalimantan terdapat empat kodam, yaitu Kodam IX/Tanjung Pura di Kalimantan Barat (Kalbar), Kodam X/Lambung Mangkurat (Kalsel), Kodam XI/Tambun Bungai (Kalteng), dan Kodam Mulawarman (Kaltim).
Namun terjadi rasionalisasi di penghujung 1980-an sehingga wilayah Kalimantan tersisa satu Kodam Mulawarman, kemudian menjadi dua Kodam mulai 2010.
Adapun wilayah Kalimantan Selatan selama ini berada di bawah Kodam VI Mulawarman. (Kompas)
Defile kendaraan tempur TNI AD (photo: SindoNews)
TNI Akan Bentuk Kodam di Bangka Belitung, 11 Hektar Lahan Disiapkan
BANGKA, KOMPAS.com - Sebuah hibah lahan seluas 11 hektar telah disepakati untuk mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kepulauan Bangka Belitung.
Rencana ini bertujuan agar dalam dua tahun ke depan, provinsi kaya timah ini tidak lagi menginduk di bawah Kodam II Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan.
"Kami di DPRD mendukung penuh hibah lahan ini selama memenuhi aturan yang berlaku. Peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa dampak positif," ungkap Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, saat rapat di kantor dewan, Selasa (3/12/2024).
Saat ini, pasukan TNI di Bangka Belitung tergabung dalam Komando Resor Militer (Korem) 045 Garuda Jaya.
Dengan status Kodam, kepemimpinan akan berpindah dari perwira TNI bintang satu menjadi perwira TNI bintang dua atau Pangdam.
Didit menekankan, peningkatan status menjadi Kodam merupakan langkah yang sesuai dengan kondisi geografis Bangka Belitung yang merupakan kepulauan.
"Berada di wilayah strategis antara Laut Jawa dan Selat Malaka, keberadaan Kodam diharapkan mampu menjawab dinamika sistem pertahanan negara di masa depan," tambah dia.
Hibah lahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan status menjadi lebih mandiri dan memiliki kewenangan yang lebih luas.
Didit juga berharap dengan peningkatan status ini, peluang bagi putra-putri Bangka Belitung untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur TNI semakin terbuka.
"Selama ini, kuota penerimaan yang terbatas dan persaingan dengan daerah lain seringkali menyurutkan niat sebagian warga untuk mengikuti rekrutmen TNI," jelas Didit, yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan.
"Jika statusnya dinaikkan, kami dari DPRD akan siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan pihak TNI. Inilah cara kami memberi peluang bagi putra-putri Babel yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara," tambah dia.
Sebagai informasi, permohonan hibah lahan milik Pemprov Babel kepada Korem 045/Gaya berlokasi di area belakang Kantor Korem 045/Gaya, yang masih satu kawasan dengan kompleks perkantoran gubernur.
Lahan tersebut dulunya merupakan bekas penambangan timah dan sebagian telah direklamasi dengan penanaman berbagai pohon.
Komandan Korem 045/Gaya, Brigjen TNI Safta Feryansyah menyatakan, dengan terealisasinya pembentukan Kodam, TNI akan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya sebagai komando teritorial.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, karena direncanakan dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, Korem akan naik status menjadi Kodam," tutupnya. (Kompas)
171 ASET USANG 30 TAHUN =
BalasHapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malonn Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malonn Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malonn Navy (RMN)," the Malonn Defence Minister.
----
BUDGET 2025
RM 5,8 BILION : USD 1,34 MILYAR
USD 1,34 MILYAR / 3 ANGKATAN = USD 440 JUTA PER ANGKATAN
USD 440 JUTA = LAUT
USD 440 JUTA = UDARA
USD 440 JUTA = DARAT
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan terus memastikan kesiagaan penuh Angkatan Tentera Malon (ATM) dengan RM5.8 bilion dikhususkan untuk kerja-kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu.
------
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia US$ 25 Billion = SHOPPING
22. Vietnam US$ 7,9 Billion = SHOPPING
25. Thailand US$ 7,7 Billion = SHOPPING
30. Singapura US$ 13,493 Billion = SHOPPING
42. Malon US$ 4,370 Billion = LEASE
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. akan 2 Leonardo P-72M DELAYED
3. akan 3 anka ISR OMPONG
4. LOA LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE
6. Dibayar PBB/UN = 4x4 Ejder Yalçin
7. LCS dibayar 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV dibayar 3 jadi 1 DELAYED
==================
Factors that influence Malon's military budget include:
• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malonn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malon has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
Malonn's defense budget is considered not in accordance with its objectives. Some of the things to consider are:
BalasHapus• The allocation of salaries and allowances for 2024 reaches 40% of the total defense budget.
• The allocation for procurement has increased slightly from 2023, but there may be no real benefit due to the depreciation of the ringgit.
• The Ministry of Finance assesses the availability of funds for programs and procurement requirements in private.
• Hundreds of Malonnn military assets have exceeded the 30-year service limit.
==========
Malonn has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malonn experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malonn experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malonn's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malonn's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household debt crisis
As of the end of 2023, Malonn's household debt-to-GDP ratio was 84.2%, with household debt reaching RM1.53 trillion
• Malonn has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
==========
Malonn has several issues related to assault rifles, including:
• Smuggling
Malonn's long and porous borders make it difficult to stop the smuggling of firearms and ammunition into the country. The border between Malonn and Thailand is particularly vulnerable to gun smuggling.
• Outdated inventory
The Malonnn Armed Forces (MAF) has outdated inventory stock, which can be a stumbling block for ongoing operations.
• Wary of Russian-made weapons
Malonn is becoming wary of its Russian-made weapons
==========
Malonn telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malonn mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. Penolakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malonn mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
• Krisis mata uang
Ringgit Malonn mengalami penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Kinerja ekspor yang buruk
2. Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)
3. Kekhawatiran geopolitik
4. Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi China
Ini pertunjukan TANK RONGSOK ke...? 🤣🤣🤣
BalasHapusThe Malonnn army has several weaknesses, including:
Hapus• Limited defense budgeting: The Malonnn government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malonnn Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malonnn military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malonn ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
=========
Malonn has a number of weaknesses, including:
• Economic
Malonn's budget income is highly dependent on the oil and gas sector, and fiscal revenues are low. The country also has high levels of household and corporate debt, and a high dependency on food imports.
• Political
Malonn has a divided political landscape, and the country has experienced political instability since 2018. The 2022 election resulted in a hung parliament, the first time this has happened since Malonn's independence.
• Environmental
Malonn ranks 147 out of 210 economies on the Environmental Sustainability Index, due to challenges with climate change vulnerability, recycling rate, and renewable electricity output.
• Public procurement
Some weaknesses in public procurement in Malonn include non-compliance with contract terms, delayed project completion, poor documentation, and low quality of products and services.
• Property market
In the second half of 2023, sales volumes in the property market declined, and prices rose by only 0.1% year-on-year.
• Currency
The Malonnn ringgit (MYR) could potentially go down in value further. A weaker currency can have negative economic impacts, particularly for businesses that rely on imports.
=========
Factors that influence Malon's military budget include:
• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes
BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
HapusBUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR
============
The Royal Malonnn Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Technological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching technological obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALONNs are an earlier block of the HORNET MALONN, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited.
============-
The Royal Malonn Navy (RMN) faces several challenges, including:
• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malon's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group without significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
============
Some factors that contribute to the Malonn Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malonn Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
============
Malonn's economy has faced a number of challenges, including:
• Global slowdown: Slower global trade, geopolitical tensions, and tighter monetary policies have contributed to Malonn's economic decline.
• Weakening global demand: A decline in demand from developed countries, such as the US, EU, and Japan, has negatively impacted Malonn's exports.
• Slowdown in China: A slowdown in Malonn's main trading partner, China, has also contributed to the economic downturn.
• High government debt: Malonn has high levels of household and corporate debt, as well as insufficient tax revenue.
• High dependency on food imports: Malonn imports 60% of the food it consumes.
• Erosion of price competitiveness: Increasing labor costs have eroded Malonn's price competitiveness.
Inflation concerns: The war in Ukraine has affected food prices, which are a significant import for Malonn
171 ASET USANG 30 TAHUN =
Hapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malonn Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malonn Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malonn Navy (RMN)," the Malonn Defence Minister.
----
BUDGET 2025
RM 5,8 BILION : USD 1,34 MILYAR
USD 1,34 MILYAR / 3 ANGKATAN = USD 440 JUTA PER ANGKATAN
USD 440 JUTA = LAUT
USD 440 JUTA = UDARA
USD 440 JUTA = DARAT
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan terus memastikan kesiagaan penuh Angkatan Tentera Malon (ATM) dengan RM5.8 bilion dikhususkan untuk kerja-kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu.
------
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia US$ 25 Billion = SHOPPING
22. Vietnam US$ 7,9 Billion = SHOPPING
25. Thailand US$ 7,7 Billion = SHOPPING
30. Singapura US$ 13,493 Billion = SHOPPING
42. Malon US$ 4,370 Billion = LEASE
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. akan 2 Leonardo P-72M DELAYED
3. akan 3 anka ISR OMPONG
4. LOA LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE
6. Dibayar PBB/UN = 4x4 Ejder Yalçin
7. LCS dibayar 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV dibayar 3 jadi 1 DELAYED
==================
Factors that influence Malon's military budget include:
• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malonn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malon has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
HapusWHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR.
===================
Malon's military is a weakness due to a number of issues, including:
• Outdated equipment
Much of the Malonn military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated. For example, the KD Rahman submarine, which was purchased in 2010, had technical issues that prevented it from submerging.
• Corruption
Corruption is a problem in the Malonn military, with some saying that it's at the heart of defense procurement. Corruption can lead to poor decisions and decreased morale.
• Lack of modern assets
The government is unable to provide the military with modern defense assets.
• Poor planning
Some say the military is riddled with poor planning, and that political leaders interfere in procurement.
• Lack of training
Commanders don't receive training on corruption issues before deployments, which can leave troops ill-equipped to respond to threats
Malon's combat equipment has several weaknesses, including:
Hapus• Ageing equipment: The Malonn military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malonn Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malon has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malonn procurement system needs reform.
• Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
----------
the Malonn Armed Forces (MAF) faces several challenges with maintaining its equipment, including:
• Budget
The MAF has a limited budget, which affects the serviceability of its assets.
• Outsourcing
The MAF has outsourced maintenance of its assets since the 1970s, but the outsourcing program has faced challenges such as undertrained staff, underperforming contractors, and lack of contract enforcement.
• Old inventory
The Royal Malonn Navy (RMN) has a number of old ships in service, including the Kasturi-class Corvette, the Laksamana Corvette class, the Perdana-class gunboat, and the Handalan and Jerung class.
• Spare parts
There are issues with delivering spare parts to soldiers on the ground at the right time.
----------
Malon's military equipment is old due to a number of factors, including:
• Outdated equipment
The majority of the Malonn Armed Forces' (MAF) equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Low and erratic allocations
The Royal Malonn Navy (RMN) has many ships that are older than the HTMS Sukhothai, which sank in 2022.
• Government's inability to provide modern equipment
The government is unable to provide the MAF with modern defense assets.
• Defense industry issues
The defense industry is controlled by the government, but some say it lacks accountability and determination. Some issues include the import of critical components, local companies acting as intermediaries for foreign companies, and a lack of research and development.
---------
Military equipment in Malon has broken down for a variety of reasons, including:
• Engine problems
In August 2022, a Malonn Army PT-91M Pendekar tank broke down on a highway near Parliament due to engine problems. The tank was being used for rehearsals for the country's Independence Day parade.
• Aging aircraft
Malon's Royal Malonn Air Force (RMAF) has a fleet of legacy Hornets that are becoming technologically obsolete. The RMAF has faced fleet sustainment problems, and some say that the government's defense modernization budget should be used to expand the LCA program or accelerate the MRCA program.
• Limited defense budget
Malon's defense progress has been limited since 2018 due to fiscal limitations. Malonn governments have been unwilling to cut government spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Russian-made weapons
Malon has become wary of its Russian-made weapons, and is looking to buy elsewhere. The West's sanctions against Russia have prevented Malon from buying the Su-30 directly from the Kremlin.
TERGANTUNG KEADAAN EKONOMI =
HapusLMS B2 MENUNGGU 2030
UAV ANKA MENUNGGU 2030
MRSS MENUNGGU 2030
HELI MENUNGGU 2030
KUALA LUMPUR – Rancangan perolehan aset baharu Tentera Laut Diraja Malon (TLDM) dijangka akan menelan belanja sekurang-kurangnya RM10 bilion untuk tempoh Rancangan Malon Ke-13 (RMKe-13).
Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Adly Zahari semasa Perbahasan Penggulungan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) di Dewan Rakyat, hari ini.
Menurut beliau, perolehan Kapal Misi Pesisir (Littoral Mission Ship) Batch Kedua (LMSB2) yang dilakukan oleh kerajaan pada Jun lalu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan armada TLDM.
“Di bawah RMKe-13 pula, usaha memperkasakan armada TLDM diteruskan dengan termeterainya perjanjian perolehan bagi tiga buah kapal Littoral Mission Ship Batch 2 dengan negara Turkiye baru-baru ini,” katanya di Dewan Rakyat.
Perolehan 3 buah LMSB2 itu dilakukan melalui kaedah Government to Government (G2G) dengan negara Turkiye.
RMKe-13 merangkumi tempoh tahun 2026-2030.
“Perolehan bagi baki 3 buah LMS lagi akan dimasukkan di bawah RMKe-13,” ujar beliau.
Selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 3 buah kapal Littoral Mission Ship Batch 3, 4 buah helikopter anti kapal selam dan 6 buah Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
“Proses perolehan bagi aset-aset baharu ini dijangka berlangsung sehingga 2030. Kesemua perolehan aset TLDM ini dianggarkan berjumlah RM10 – RM11 bilion bergantung kepada keadaan ekonomi semasa kerajaan,” katanya.
===========================
MENUNGGU 2041-2045 = C130J
Diterangkan Utusan Malon, mereka baru bisa mendapatkan C-130 J Super Hercules paling tidak di tahun 2041 hingga 2045.
MENUNGGU 2055 = HAWK :
Kerajaan merancang secara sistematik penggantian pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 seperti yang digariskan dalam Pembangunan Keupayaan Tentera Udara Diraja Malon (TUDM) 2055
===========================
Some problems Malonn shipyards face in making warships include:
• Supply chain disruptions
In 2022, COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict disrupted supply chains and led to shortages of skilled personnel.
• Low-quality products
Workers may use sketches, photos, and previous experience instead of following good engineering practices, which can lead to low-quality products, reworks, higher costs, and late deliveries.
• Traditional shipbuilding
Traditional shipbuilding is a slow, expensive, and laborious process. It involves a systems approach, where each system has its own drawings, and work crews may compete for work space.
• Resource shortage
The shipbuilding industry is facing a shortage of resources due to an aging workforce and a lack of young people willing to enter the trade.
Malonn's defense budget is considered not in accordance with its objectives. Some of the things to consider are:
Hapus• The allocation of salaries and allowances for 2024 reaches 40% of the total defense budget.
• The allocation for procurement has increased slightly from 2023, but there may be no real benefit due to the depreciation of the ringgit.
• The Ministry of Finance assesses the availability of funds for programs and procurement requirements in private.
• Hundreds of Malonnn military assets have exceeded the 30-year service limit.
==========
Malonn has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malonn experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malonn experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malonn's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malonn's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household debt crisis
As of the end of 2023, Malonn's household debt-to-GDP ratio was 84.2%, with household debt reaching RM1.53 trillion
• Malonn has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
==========
Malonn has several issues related to assault rifles, including:
• Smuggling
Malonn's long and porous borders make it difficult to stop the smuggling of firearms and ammunition into the country. The border between Malonn and Thailand is particularly vulnerable to gun smuggling.
• Outdated inventory
The Malonnn Armed Forces (MAF) has outdated inventory stock, which can be a stumbling block for ongoing operations.
• Wary of Russian-made weapons
Malonn is becoming wary of its Russian-made weapons
==========
Malonn telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malonn mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. Penolakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malonn mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
• Krisis mata uang
Ringgit Malonn mengalami penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Kinerja ekspor yang buruk
2. Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)
3. Kekhawatiran geopolitik
4. Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi China
Mantab Indonesia manakala Malon tank pendekar enggine steam, tank scoprpions tetap berkarat di limbungan
BalasHapusTank pendekar grounded jadi besi burok kerana takde sparepart
BalasHapusTentara melon ketemu CCG auto berak dicelana😁😁😁Angkatan Tentara Melambai
BalasHapuswargaNYETMeMeK 6 Desember 2024 pukul 18.12
BalasHapusApache grounded yea?
Tak de satu Apache pun dalam gambar atas.
Kesian, sampai H225M kena ambil alih peranan Apache! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
_______________
BABI TOLOL.. BABI TOLOL
BERITA INDONESIAN AIR FORCE EXERCISE BUKAN ARMY.
JELAS. HELIKOPTER YG DIGUNAKAN CARACAL.. APACHE PUNYA INDONESIAN ARMY AVIATION CORPS ALIAS PUNYA PASUKAN DARAT.
OH LUPA... MALAYSEWA🇲🇾 HELICOPTER SEWA KONGSI 5 TDM, TUDM, TLDM, MMA, BOMBA, POLIS
😂😂😂
BABI TOLOL 7 Desember 2024 pukul 20.29
Mau saya UP berita sebahagian Apache INDIANESIA GROUNDED...? Ada beritanya 🤣🤣🤣🤣
__________________
BERITA 4 TAHUN LALU.. DAN ITU TEMPORARY GROUNDED UNTUK PERAWATAN RUTIN.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂..
YANG ASLI GROUNDED ITU.
••MD-530 YG KATA BABI DIATAS LEBIH HAIBAT DARI APACHE BAWA 20.000 PELURU.
••MB-339CM
MATI...MATI.. OPM MATI
BalasHapusBAPAK GEMPUR MATI DITANGAN TNI GUYS
https://www.facebook.com/share/p/1CcKQ8BLAx/?mibextid=oFDknk
Tambah kodim tambah pasukan dan aset dong 👍👍
BalasHapusTambah Kodam = tambah raider tambah batalyon tambah aset
HapusBuat apa sih Kodam banyak-banyak..... alutsista nya yg perlu ditambah, bukan kodamnya
HapusSementara itu Defence Security Asia diberitahu bahawa antara projek paling awal syarikat LIG Nex1 di Malaysia adalah melibatkan sektor tentera laut.
BalasHapusIa berkemungkinan merujuk kepada laporan bahawa ketiga-tiga buah kapal Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang diperolehi daripada Turkiye akan dilengkapi dengan peluru berpandu darat-ke-udara K-SAAM (Korean Surface to Anti Air Missile) atau dalam bahasa Koreanya “Haegung”.
Peluru berpandu darat-ke-udara jarak dekat itu dibangunkan oleh Agency for Defence Development (ADD) Korea Selatan dan syarikat LIG Nex1 serta berkemampuan meluncur selaju Mach 2 dan membedil sasaran sejauh 20km.
Wooww... K-SAAM FOR LMS BATCH 2.... MANTAP
BalasHapusThe Malaysian military has faced many weaknesses, including:
Hapus• Corruption: The military has been plagued by corruption, including in procurement. The military's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders aren't trained on corruption issues before deployments.
• Poor planning: The military has poor planning and is no longer a potent force.
• Political interference: Political leaders interfere in procurement.
• Outdated assets: The military lacks modern military assets. For example, the KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
• Logistics problems: The military has logistics problems, including a lack of logistics resources, budget constraints, and over-reliance on privatization.
• Procurement: Procurement has not met actual needs.
• Low levels of readiness: The military has low levels of readiness
=========
The Malonnn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
Malonn's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The Malonnn procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
Malonn faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in Malonn.
=========
Malonn has a number of weaknesses, including:
• Economic
Malonn's budget income is highly dependent on the oil and gas sector, and fiscal revenues are low. The country also has high levels of household and corporate debt, and a high dependency on food imports.
• Political
Malonn has a divided political landscape, and the country has experienced political instability since 2018. The 2022 election resulted in a hung parliament, the first time this has happened since Malonn's independence.
• Environmental
Malonn ranks 147 out of 210 economies on the Environmental Sustainability Index, due to challenges with climate change vulnerability, recycling rate, and renewable electricity output.
• Public procurement
Some weaknesses in public procurement in Malonn include non-compliance with contract terms, delayed project completion, poor documentation, and low quality of products and services.
• Property market
In the second half of 2023, sales volumes in the property market declined, and prices rose by only 0.1% year-on-year.
• Currency
The Malonnn ringgit (MYR) could potentially go down in value further. A weaker currency can have negative economic impacts, particularly for businesses that rely on imports.
171 ASET USANG 30 TAHUN =
Hapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malonn Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malonn Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malonn Navy (RMN)," the Malonn Defence Minister.
----
BUDGET 2025
RM 5,8 BILION : USD 1,34 MILYAR
USD 1,34 MILYAR / 3 ANGKATAN = USD 440 JUTA PER ANGKATAN
USD 440 JUTA = LAUT
USD 440 JUTA = UDARA
USD 440 JUTA = DARAT
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan terus memastikan kesiagaan penuh Angkatan Tentera Malon (ATM) dengan RM5.8 bilion dikhususkan untuk kerja-kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu.
------
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia US$ 25 Billion = SHOPPING
22. Vietnam US$ 7,9 Billion = SHOPPING
25. Thailand US$ 7,7 Billion = SHOPPING
30. Singapura US$ 13,493 Billion = SHOPPING
42. Malon US$ 4,370 Billion = LEASE
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. akan 2 Leonardo P-72M DELAYED
3. akan 3 anka ISR OMPONG
4. LOA LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE
6. Dibayar PBB/UN = 4x4 Ejder Yalçin
7. LCS dibayar 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV dibayar 3 jadi 1 DELAYED
==================
Factors that influence Malon's military budget include:
• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malonn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malon has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
Malon's household debt-to-GDP ratio
BalasHapusDecember 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
=========
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
=========
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
=========
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malon Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malon government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
=========
2024 HUTANG JATUH TEMPO = The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF)
----
2023 TIDAK BAYAR HUTANG = “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
----
2022 HUTANG BAYAR HUTANG 52,4% = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
----
2021 HUTANG BAYAR HUTANG 50,4% = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
----
2020 HUTANG BAYAR HUTANG 60% = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang .
----
2019 HUTANG BAYAR HUTANG 59% = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
----
2018 RASIO HUTANG 80% DARI GDP : OPEN DONASI = Kementerian Keuangan Malon pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
==============
SCANDALS = Now and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera Malon Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional norm
The Royal Malonn Air Force (RMAF) has faced several challenges, including:
BalasHapus• Aircraft maintenance
The RMAF has had issues with maintenance and spare parts for its aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and the Kuwaiti HORNET MALONN. For example, in 2018, only four of the RMAF's Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues. The Kuwaiti HORNET MALONNs are an earlier model than the Malonn fighters, which may cause compatibility issues.
• Budget constraints
Malon's defense budget is limited, which can affect the pace of acquisitions and upgrades. The government must balance defense spending with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which puts pressure on Malon to keep pace.
• Corruption
Malon's military has been involved in multiple corruption scandals
------
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
BARTER = MINTA (NGEMIS) DIPERCEPAT
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
50% PAYMENT = BARTER PALM OIL
A $919 million contract was signed between KAI and the Malonnn Ministry of Defense for the supply of the FA-50 light combat aircraft. According to the contract, deliveries of the aircraft should begin in 2026.
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to Malonn in the future. Malonn announced that at least half of the payment would be made in palm
------
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT (NGEMIS) 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALONN milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALONN baharunya.
------
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT (NGEMIS) 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malon (TUDM, or Royal Malonn Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malon (TUDM, or Royal Malonn Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
---
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malon at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malonn government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
============
============
FA 50PL NO BARTER = 2028
FA 50PL NO BARTER = 2028
FA 50PL NO BARTER = 2028
For the 32 FA-50PL, fully multi-role combat aircrafts that will replace the aging Su-22 and MiG-29 fleets, Poland requested the integration of systems such as Raytheon’s PhantomStrike radar, in-flight refueling capability, helmets with integrated HMD display, GBU laser-guided bombs, and compatibility with AIM-120 AMRAAM and AIM-9X Sidewinder missiles. The complexity of these modifications has extended the development timeline, and now it’s expected that the aircrafts won’t be fully operational until after 2028, as originally planned
The Royal Malonn Navy (RMN) faces several challenges, including:
BalasHapus• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malon's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group without significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
=========
LCS 2024-2011 = 13 TAHUN OMPONG
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIBAYAR 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and debt.
-----
LCS BAYAR HUTANG NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada bayaran pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan hutang lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamakan semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
OPV KEDAH CLASS = NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
KONTRAK 27 JADI 6
Persenjataan
1 × 76 mm Oto Melara
1 × 30 mm Breda Mauser
The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal Malonn Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service. The six vessels are named after Malonn states
---
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal Malonnn Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
---
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
The Littoral Combat Ship (LCS) 1 has successfully completed the upslip process, marking a significant milestone in its journey toward achieving the physical completeness of the vessel.
---=
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malon was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
The Royal Malonn Navy (RMN) faces several challenges, including:
BalasHapus• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malon's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group without significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
=========
LCS 2024-2011 = 13 TAHUN OMPONG
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIBAYAR 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and debt.
-----
LCS BAYAR HUTANG NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada bayaran pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan hutang lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamakan semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
---
OPV KEDAH CLASS = NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
NO MISSILE = GUNBOAT SHIP
KONTRAK 27 JADI 6
Persenjataan
1 × 76 mm Oto Melara
1 × 30 mm Breda Mauser
The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal Malonn Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service. The six vessels are named after Malonn states
---
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
HIGH COURT = CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal Malonnn Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
---
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5 OMPONG
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malon was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE NO ASW NO SONAR
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
Malonn's defense budget is considered not in accordance with its objectives. Some of the things to consider are:
BalasHapus• The allocation of salaries and allowances for 2024 reaches 40% of the total defense budget.
• The allocation for procurement has increased slightly from 2023, but there may be no real benefit due to the depreciation of the ringgit.
• The Ministry of Finance assesses the availability of funds for programs and procurement requirements in private.
• Hundreds of Malonnn military assets have exceeded the 30-year service limit.
==========
Malonn has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, Malonn experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
Malonn experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
Malonn's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, Malonn's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household debt crisis
As of the end of 2023, Malonn's household debt-to-GDP ratio was 84.2%, with household debt reaching RM1.53 trillion
• Malonn has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
==========
Malonn has several issues related to assault rifles, including:
• Smuggling
Malonn's long and porous borders make it difficult to stop the smuggling of firearms and ammunition into the country. The border between Malonn and Thailand is particularly vulnerable to gun smuggling.
• Outdated inventory
The Malonnn Armed Forces (MAF) has outdated inventory stock, which can be a stumbling block for ongoing operations.
• Wary of Russian-made weapons
Malonn is becoming wary of its Russian-made weapons
==========
Malonn telah mengalami beberapa krisis, termasuk krisis politik, krisis beras, dan krisis mata uang:
• Krisis politik
Malonn mengalami krisis politik berkepanjangan sejak 2020 hingga 2022. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Pertikaian dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional
2. Penolakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menentukan tanggal peralihan kekuasaan
3. Dampak politik pandemi COVID-19
4. Proklamasi Darurat 2021
5. Pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
• Krisis beras
Malonn mengalami krisis beras ketika harga beras impor naik sebesar 36% pada September 2023. Hal ini menyebabkan konsumen beralih ke beras lokal yang lebih murah.
• Krisis mata uang
Ringgit Malonn mengalami penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa penyebabnya adalah:
1. Kinerja ekspor yang buruk
2. Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)
3. Kekhawatiran geopolitik
4. Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi China
Factors that influence Malon's military budget include:
BalasHapus• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes
==============
Some weaknesses in Malonnn public procurement include:
• Transparency: The principle of transparency is not well adhered to. Interference from authorities, such as local politicians, can lead to corruption, scandal, and the abuse of public resources.
• Inefficient processes: Procurement processes can be inefficient and ineffective. Tenders may be prepared hastily, carelessly, and without proper consideration.
• Poor documentation: Documentation may be poor.
• Low quality: The quality of products, services, and work may be low.
• Non-compliance: There may be non-compliance with the scope, specifications, and terms of contracts.
• Delayed completion: Projects may be delayed or not completed.
• Inadequate infrastructure: There may not be adequate infrastructure to support procurement.
• Vendor development programs: Vendor development programs (VDPs) may be non-existent or ineffective.
• Cronyism: There may be interference from outside parties and cronyism, which affects the awarding of contracts.
Malpractice: Procurement officers may be involved in malpractice and not comply with the policies and procedures of the procurement system
The Royal Malonn Air Force (RMAF) has faced several challenges, including:
BalasHapus• Aircraft maintenance
The RMAF has had issues with maintenance and spare parts for its aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and the Kuwaiti HORNET MALONN. For example, in 2018, only four of the RMAF's Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues. The Kuwaiti HORNET MALONNs are an earlier model than the Malonn fighters, which may cause compatibility issues.
• Budget constraints
Malon's defense budget is limited, which can affect the pace of acquisitions and upgrades. The government must balance defense spending with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which puts pressure on Malon to keep pace.
• Corruption
Malon's military has been involved in multiple corruption scandals
==================
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
Large gaps in Malon’s military capability remain, however. These are largely the result of the small procurement budgets of the last quarter-century and ageing equipment inventory. Equipment-modernisation challenges are not Malon’s only defence woes. The Malonn Armed Forces have difficulty recruiting and retaining sufficient high-calibre personnel, partly because of poor conditions of service. In June, Anwar remarked that he was ‘appalled’ by the condition of some military living quarters. But beyond immediate remedial measures, fixing defence infrastructure will probably not happen until 2024 at the earliest, as the government is currently prioritising the repair of dilapidated school buildings.
Many in Malon’s defence community have tentatively welcomed the Anwar government’s early efforts to respond to some of the country’s military shortcomings and particularly the alleged wastage of defence funds through corrupt practices. However, given the wide-ranging nature of the demands on the government’s resources and attention, and in the absence of clear-cut threats, Anwar may find it difficult to continue treading the fine line between neglecting and over-indulging the defence sector.
==================
Malon's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malon needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malon faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malon was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malon's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
==============
HIGH COURT =
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal Malonnn Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
KATA KUNCI KEMUNGKINAN = NO CONTARCT
BalasHapusKATA KUNCI KEMUNGKINAN = NO CONTARCT
KATA KUNCI KEMUNGKINAN = NO CONTARCT
Ia berkemungkinan merujuk kepada laporan bahawa ketiga-tiga buah kapal Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2 Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang diperolehi daripada Turkiye akan dilengkapi dengan peluru berpandu darat-ke-udara K-SAAM (Korean Surface to Anti Air Missile) atau dalam bahasa Koreanya “Haegung”.
----
NO CONTRACT ATMACA
While the Malaysian Navy continues to work on the choice of the anti-ship missile system of LMS, Naval News has learned that the Atmaca missile, developed by Roketsan, has emerged as a leading contender.
-----
PRANK KS-1A CHINA
PRANK KS-1A CHINA
PRANK KS-1A CHINA
Malonn has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday.
The procurement of the surface-to-air missiles was part of the armed forces modernisation program and would be made under the Ninth Malonn Plan from 2006-2009, he was quoted as saying by Bernama news agency.
CNPMIEC president Wang Bingyan said China had also offered to conclude the KS-1A transaction on flexible payment terms, including counter-trade, barter and deferred payments.
------
VSHORAD = LEASE
VSHORAD = LEASE
VSHORAD = LEASE
The procurement division of the Defence Ministry has issued a tender for the supply, delivery, and commissioning for eight Very Short-Range Air Defence (VSHORAD) ground-based air defence system for the Army. The VSHORAD system is listed as the Army’s main asset and equipment for 2024.
The 23-day tender published on November 20 closes on December 19. As usual the public specifications for the tender are limited.
------
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
DOWNGRADE NO SONAR = NO ASW
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL WOMEN
LCS = STALLED 13 YEARS
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE NO ASW NO SONAR
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
171 ASET USANG 30 TAHUN =
BalasHapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malonn Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malonn Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malonn Navy (RMN)," the Malonn Defence Minister.
----
BUDGET 2025
RM 5,8 BILION : USD 1,34 MILYAR
USD 1,34 MILYAR / 3 ANGKATAN = USD 440 JUTA PER ANGKATAN
USD 440 JUTA = LAUT
USD 440 JUTA = UDARA
USD 440 JUTA = DARAT
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan terus memastikan kesiagaan penuh Angkatan Tentera Malon (ATM) dengan RM5.8 bilion dikhususkan untuk kerja-kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu.
------
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia US$ 25 Billion = SHOPPING
22. Vietnam US$ 7,9 Billion = SHOPPING
25. Thailand US$ 7,7 Billion = SHOPPING
30. Singapura US$ 13,493 Billion = SHOPPING
42. Malon US$ 4,370 Billion = LEASE
------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. akan 2 Leonardo P-72M DELAYED
3. akan 3 anka ISR OMPONG
4. LOA LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE
6. Dibayar PBB/UN = 4x4 Ejder Yalçin
7. LCS dibayar 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV dibayar 3 jadi 1 DELAYED
==================
Factors that influence Malon's military budget include:
• Fiscal limitations
Malonn governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malon.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malonn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malon has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
Malon's combat equipment has several weaknesses, including:
BalasHapus• Ageing equipment: The Malonn military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The Malonn Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: Malon has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The Malonn procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
==============
The Malonnn Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
Malonn's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The Malonnn procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
Malonn faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MalonnThe Royal Malonnn Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Technological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching technological obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALONNs are an earlier block of the HORNET MALONN, which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
==============
The Malonnn army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The Malonnn government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the Malonnn Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The Malonnn military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, Malonn ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
Mantan
BalasHapus