Kunjungan Wamnenhan ke Lanud Haluoleo (Kendari (KDI) di Sulawesi Tenggara (photo: Kemhan)
Lanud Haluoleo Terima Kunjungan Wamenhan RI dalam Rangka Peninjauan Peningkatan Lanud Haluoleo Menjadi Main Operating Base (MOB)
Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, S.AP., M.M., M.Sc., menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal TNI (Purn) Donny Ernawan T., M.D.S., M.S.P. didampingi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo, S.I.P., beserta rombongan, dalam rangka peninjauan dan pembahasan rencana peningkatan Lanud Haluoleo menjadi Main Operating Base (MOB). Rabu, (14/1/2026)
Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan RI beserta rombongan turut disambut oleh Pangkodau II Marsda TNI M. Untung Suropati, S.E., Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Kopolda Sultra, Danrem 143/HO, Bupati Konawe Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Selatan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Pertahanan dalam memperkuat postur pertahanan udara nasional khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah, serta meningkatkan kesiapsiagaan operasional TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional.
Runway Lanud Haluoleo (image: FlightSim)
Komandan Lanud Haluoleo menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Lanud Haluoleo. Diharapkan, dengan peningkatan status menjadi Main Operating Base, Lanud Haluoleo dapat memiliki kemampuan operasional yang lebih optimal, baik dari sisi infrastruktur, alutsista, maupun sumber daya manusia.
Wamenhan RI menegaskan bahwa peningkatan Lanud Haluoleo menjadi Main Operating Base memiliki nilai strategis dalam mendukung sistem pertahanan negara, sekaligus mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan kunjungan diakhiri dengan peninjauan langsung fasilitas Lanud Haluoleo serta paparan rencana pengembangan pangkalan ke depan, guna memastikan kesiapan dan kelayakan Lanud Haluoleo sebagai pangkalan udara utama yang mampu mendukung operasi pertahanan dan keamanan wilayah udara nasional.
5x PM 6x MOD 6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus----
MRCA (pesawat tempur multiperan), LCS (Littoral Combat Ship), SPH (howitzer swagerak), dan MRSS (Multi-Role Support Ship) selama bertahun-tahun ("ZONK") dan di bawah pergantian kepemimpinan politik dan pertahanan yang sering, mengindikasikan implikasi negatif yang signifikan terhadap kesiapan militer Malaydesh.
Implikasi utamanya meliputi:
• Penurunan Kesiapan Operasional: Kegagalan untuk memodernisasi atau mengganti alutsista yang menua secara langsung mengarah pada penurunan kemampuan operasional Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM). Aset yang ada mungkin sudah melewati umur pakainya, memerlukan perawatan yang lebih intensif, atau tidak mampu menghadapi ancaman modern secara efektif.
• Kesenjangan Kemampuan Pertahanan: Ketiadaan akuisisi yang direncanakan menciptakan kesenjangan kemampuan (capability gaps) dalam spektrum pertahanan Malaydesh.
o Tanpa MRCA baru, kemampuan superioritas udara dan serangan presisi mungkin terbatas.
o Proyek LCS yang mangkrak berarti Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (TLDM) kekurangan aset penting untuk patroli maritim dan pertahanan pesisir.
o Ketiadaan SPH dan MRSS/LPD membatasi kemampuan dukungan tembakan artileri darat dan proyeksi kekuatan amfibi.
• Ketidakpastian Perencanaan Jangka Panjang: Pergantian Perdana Menteri (PM) dan Menteri Pertahanan (MOD) yang sering (seperti disebutkan 5x dan 6x) mengganggu kesinambungan kebijakan pertahanan dan perencanaan anggaran jangka panjang. Hal ini mempersulit implementasi program modernisasi yang kompleks dan mahal yang membutuhkan komitmen multi-tahun.
• Tantangan Anggaran dan Utang Negara: Data yang menyebutkan "84,3% TO GDP" dan "NAMBAH DEBT" menunjukkan adanya tekanan keuangan yang serius. Masalah utang dan keterbatasan fiskal kemungkinan besar menjadi penyebab utama penundaan dan pembatalan proyek pengadaan, yang pada akhirnya mengorbankan belanja pertahanan.
• Melemahnya Daya Gentar (Deterrence): Ketika negara-negara lain di kawasan (seperti Indonesia, yang menempati peringkat militer lebih tinggi menurut beberapa indeks) secara aktif memodernisasi militer mereka, stagnasi pengadaan Malaydesh dapat melemahkan posisi tawar dan daya gentarnya dalam sengketa regional atau isu keamanan maritim.
• Moral dan Profesionalisme: Penundaan berulang dan proyek yang gagal dapat berdampak negatif pada moral personel militer, yang mungkin merasa tidak didukung penuh dalam menjalankan tugas mereka karena keterbatasan peralatan.
Secara ringkas, data tersebut menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik dan masalah keuangan telah menghambat modernisasi pertahanan Malaydesh secara signifikan, menyebabkan penurunan kesiapan militer dan kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional secara optimal.
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Malaydesh mengalami lonjakan rasio utang terhadap PDB hingga 84,3% akibat ketidakstabilan politik dan fiskal antara 2018–2025, termasuk 5 kali pergantian Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Klaim pelunasan utang pada 2053 gagal tercapai, justru menambah beban utang baru.
Berikut penjelasan rinci berdasarkan data dan konteks fiskal Malaydesh:
-
๐ 5 Kali Ganti Perdana Menteri & Menteri Keuangan (2018–2025)
Frekuensi pergantian kepemimpinan nasional sangat tinggi:
Tahun Perdana Menteri Menteri Keuangan
2018 Mahathir Mohamad Lim Guan Eng
2020 Muhyiddin Yassin Tengku Zafrul Aziz
2021 Ismail Sabri Yaakob Tengku Zafrul Aziz
2022 Anwar Ibrahim Ahmad Maslan (sementara)
2023 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
2025 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
Efeknya: setiap pergantian membawa perubahan arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, dan pendekatan terhadap utang nasional.
-
๐ Rasio Utang terhadap PDB: 84,3%
• Puncak historis: Malaydesh pernah mencapai rasio utang 103,4% pada 1986.
• 2024: Rasio utang berada di sekitar 70,4%.
• Klaim 84,3%: Kemungkinan mencerminkan total kewajiban fiskal termasuk jaminan luar neraca, bukan hanya utang resmi.
• Faktor penyebab:
o Belanja stimulus selama pandemi COVID-19.
o Proyek infrastruktur besar (ECRL, LRT3, Pan Borneo).
o Kegagalan konsolidasi fiskal akibat pergantian MOF.
-
๐ธ Klaim “Lunas 2053” Gagal
• Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa utang akan dilunasi sepenuhnya pada 2053 melalui strategi jangka panjang.
• Namun, laporan fiskal 2025 menunjukkan:
o Defisit fiskal masih RM21,9 miliar pada Q1 2025.
o Kebutuhan pembiayaan baru tetap tinggi, menambah utang baru.
o Konsolidasi fiskal berjalan lambat, meski ada pengurangan defisit.
Artinya: janji pelunasan utang pada 2053 tidak realistis jika tren fiskal saat ini berlanjut.
-
๐ Kesimpulan
Malaydesh menghadapi tantangan fiskal serius akibat:
• Ketidakstabilan politik (5x ganti PM dan MOF).
• Kegagalan konsistensi kebijakan utang.
• Beban utang yang terus meningkat, mengancam janji pelunasan jangka panjang.
• ----------------
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
BalasHapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
LANUD Markasnya Jet Jetenci
BalasHapusTidak ada foto runway sama sekali? Lebih baik ambil foto dari Google Earth daripada dari flightsim.๐
BalasHapusMOB ini klasifikasi baru? Ada lanud lain yg sudah jadi MOB?
Rupiah hari ini....KAH...KAH...KAH
BalasHapusRupiah menuju Rp16.900 setiap 1 USD...... HANCUR guys
1 USD = 16,892.46 IDR
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR
IQ LEVEL BOTOL ...........
Hapus⚓ Proyek Kapal Tempur Pesisir (LCS)
• Tujuan awal:
o Membekali Angkatan Laut Malaydesh dengan 6 kapal kelas Maharaja Lela.
o Nilai proyek: RM9.1 miliar.
o Diharapkan meningkatkan kemampuan maritim dan kemandirian industri pertahanan.
• Masalah utama:
o Keterlambatan ekstrem: Sejak kontrak ditandatangani, hingga 2025 belum ada kapal yang diserahkan.
o Pembengkakan anggaran: Biaya naik jauh dari estimasi awal, menimbulkan beban fiskal.
o Dugaan korupsi: Proyek diselimuti isu salah urus dan penyalahgunaan dana.
• Dampak strategis:
o Angkatan Laut kehilangan aset penting untuk menjaga perairan.
o Kredibilitas pemerintah dan industri pertahanan lokal merosot.
o Proyek menjadi simbol kegagalan tata kelola dan transparansi.
๐ซ Senapan Vita Berapi (VB Berapi LP06)
• Tujuan awal:
o Menghasilkan senapan serbu lokal dengan desain modern (bullpup, 5.56×45mm NATO).
o Kapasitas 30 peluru, diharapkan bisa bersaing dengan senjata standar internasional.
• Masalah utama:
o Desain kontroversial: Bentuk dianggap aneh, tidak ergonomis, dan menjadi bahan olok-olok publik.
o Kredibilitas perancang: Viktor Prykhodko, warga Rusia di Malaydesh, tidak jelas latar belakang teknisnya.
o Tidak pernah diadopsi: Militer Malaydesh menolak penggunaan resmi.
• Dampak strategis:
o Gagal membangun reputasi industri senjata lokal.
o Menjadi contoh buruk bagaimana proyek pertahanan bisa jatuh ke dalam gimmick tanpa uji teknis memadai.
o Menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan inovasi domestik.
๐ก️ Tank Ringan STRIDE
• Tujuan awal:
o Dikembangkan oleh STRIDE untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan.
o Menjadi kendaraan tempur ringan yang bisa bersaing dengan produk luar negeri.
• Masalah utama:
o Minim transparansi: Tidak ada uji coba publik yang jelas.
o Efektivitas diragukan: Tidak ada bukti penggunaan aktif oleh militer atau ekspor.
o Tidak kompetitif: Secara teknologi dan biaya, kalah dibanding kendaraan tempur ringan dari negara lain.
• Dampak strategis:
o Proyek tidak memberi nilai tambah nyata bagi pertahanan nasional.
o STRIDE gagal menunjukkan kapabilitas riset yang bisa diandalkan.
o Menjadi simbol kelemahan dalam eksekusi proyek pertahanan berbasis riset lokal.
๐ Ringkasan Perbandingan
Proyek Tujuan Masalah Utama Dampak
LCS 6 kapal Maharaja Lela, RM9.1 miliar Keterlambatan, pembengkakan anggaran, dugaan korupsi Hilangnya aset maritim, rusaknya kredibilitas
VB Berapi LP06 Senapan lokal bullpup 5.56mm Desain aneh, kredibilitas perancang, tidak diadopsi Gagal bangun reputasi industri senjata
Tank STRIDE Tank ringan lokal Minim transparansi, tidak digunakan, kalah kompetitif Tidak memberi nilai tambah, simbol kelemahan riset
๐ Kesimpulan: Ketiga proyek ini menunjukkan pola kegagalan yang sama: ambisi besar tanpa eksekusi yang solid, lemahnya transparansi, dan kurangnya uji coba nyata. Akibatnya, alih-alih memperkuat pertahanan, proyek-proyek ini justru menjadi beban fiskal dan reputasi bagi Malaydesh.
IQ LEVEL BOTOL ...........
Hapus1. Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
• Fiskal & Anggaran
o Pembengkakan biaya hingga RM9.1 miliar menunjukkan lemahnya kontrol fiskal.
o Risiko contingent liabilities meningkat karena proyek gagal memberi aset nyata.
• Industri & Kapasitas
o Kegagalan memperlihatkan lemahnya ekosistem galangan kapal lokal.
o Menurunkan kepercayaan investor dan mitra internasional terhadap kemampuan Malaydesh.
• Strategis & Pertahanan
o Hilangnya 6 kapal Maharaja Lela berarti kekosongan aset maritim kritis.
o Mengurangi kemampuan menjaga perairan strategis (Selat Melaka, Laut Cina Selatan).
• Reputasi & Politik
o Dugaan korupsi merusak kredibilitas pemerintah dan institusi pertahanan.
o Menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek besar.
2. VB Berapi LP06 (Senapan Bullpup Lokal)
• Fiskal & Anggaran
o Biaya riset dan prototipe tidak menghasilkan adopsi → sunk cost.
o Tidak ada return on investment bagi industri pertahanan.
• Industri & Kapasitas
o Desain dianggap aneh → menurunkan kredibilitas perancang lokal.
o Gagal membangun reputasi industri senjata Malaydesh di pasar global.
• Strategis & Pertahanan
o Tidak diadopsi oleh militer → tidak memberi kontribusi pada kesiapan tempur.
o Membuat ketergantungan tetap pada senjata impor.
• Reputasi & Politik
o Menjadi contoh kegagalan inovasi lokal.
o Menurunkan moral dan kepercayaan publik terhadap kemampuan riset pertahanan.
3. Tank STRIDE (Tank Ringan Lokal)
• Fiskal & Anggaran
o Dana riset tidak transparan → risiko pemborosan fiskal.
o Tidak ada nilai tambah karena tidak digunakan.
• Industri & Kapasitas
o Kalah kompetitif dibanding produk luar → menunjukkan lemahnya benchmarking teknologi.
o Tidak memberi dorongan pada ekosistem riset militer.
• Strategis & Pertahanan
o Tidak masuk ke dalam arsenal → tidak memperkuat kemampuan darat.
o Menjadi simbol ketergantungan pada impor.
• Reputasi & Politik
o Transparansi minim → menimbulkan persepsi kelemahan tata kelola riset.
o Menjadi contoh kegagalan inovasi yang tidak memberi manfaat praktis.
๐ Pola Umum yang Terlihat
• Kelemahan Tata Kelola: Semua proyek menunjukkan masalah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan fiskal.
• Kegagalan Industri Lokal: Tidak ada yang berhasil membangun reputasi atau daya saing global.
• Risiko Strategis: Proyek gagal → aset pertahanan tidak bertambah, ketergantungan impor tetap tinggi.
• Kerusakan Reputasi: Publik dan mitra internasional melihat Malaydesh kurang kredibel dalam mengelola proyek besar.
๐ฎ Implikasi Jangka Panjang
• Fiskal: Beban anggaran meningkat tanpa hasil nyata → menekan ruang fiskal untuk proyek lain.
• Industri: Riset lokal kehilangan momentum → talenta dan investor beralih ke luar negeri.
• Pertahanan: Kesiapan militer stagnan → mengurangi deterrence di kawasan strategis.
• Politik: Kegagalan berulang → menurunkan kepercayaan publik dan memperkuat narasi kelemahan institusi.
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
MELARAT LON... BAYAR RM 81,998!!!
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
MELARAT LON... BAYAR RM 81,998!!!
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
ini bukan lagi TERBURUK DALAM SEJARAH.............tapi MAKIN HARI MAKIN BURUK DALAM SEJARAH....HAHAHAHAH
BalasHapusKLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------
WAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
DILARANG PAJAK USA
Article 3.1: Digital Services Tax
Malaydesh shall not impose digital services taxes, or similar taxes, that discriminate against U.S. companies in law or in fact.
---------------
WAJIB LAPOR USA
Article 3.3: Digital Trade Agreements
Malaydesh shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreement with another country that jeopardizes essential U.S. interests.
---------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report
---------------
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
---------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Bank Negara MALAYDESH
-------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Malaydesh menghadapi ketegangan serius antara narasi resmi dan realitas fiskal-struktural: pertumbuhan ekonomi dan reformasi diumumkan, namun tekanan utang, defisit, dan ketergantungan aset tetap tinggi.
Berikut penjabaran detail dari empat ketegangan utama antara klaim resmi dan realitas yang terjadi di Malaydesh:
⚡ 1. Klaim: Ekonomi tumbuh
Realitas: Defisit dan utang membengkak
• Pemerintah menyatakan ekonomi tumbuh, namun pertumbuhan 2025 lebih lemah dari proyeksi awal karena tekanan eksternal dan konsumsi domestik yang melambat.
• Defisit fiskal 2024 memang turun ke 4.1% dari PDB, tapi ini masih tinggi dan rentan terhadap risiko pendapatan rendah dan belanja tak terduga.
• Utang publik terus meningkat, sebagian karena pembiayaan subsidi, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur jangka panjang.
๐ฆ 2. Klaim: Stabilitas makro
Realitas: Rumah tangga tertekan utang
• Narasi stabilitas makro tidak mencerminkan kenyataan tekanan utang rumah tangga yang tinggi, terutama dari pinjaman konsumtif dan perumahan.
• Bank Negara Malaydesh mencatat rasio utang rumah tangga terhadap PDB tetap di atas 80%, salah satu yang tertinggi di Asia.
• Inflasi yang masih fluktuatif dan kenaikan suku bunga global memperburuk beban cicilan dan daya beli masyarakat.
๐ก️ 3. Klaim: Modernisasi militer
Realitas: Aset strategis disewa, bukan dimiliki
• Pemerintah mengklaim modernisasi militer, namun banyak aset strategis seperti radar, kapal patroli, dan pesawat pengintai disewa dari mitra luar negeri.
• Ini menimbulkan ketergantungan jangka panjang dan keterbatasan kontrol operasional, serta risiko keamanan nasional jika kontrak tidak diperpanjang atau terganggu.
• Model sewa ini sering digunakan untuk menghindari belanja modal besar, tapi mengaburkan beban fiskal jangka panjang.
๐ 4. Klaim: Reformasi fiskal
Realitas: Beban utang belum turun
• Malaydesh telah meluncurkan Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 dan memperluas cakupan SST serta e-invoicing.
• Namun, reformasi ini belum menghasilkan penurunan signifikan dalam beban utang atau efisiensi belanja.
• Subsidi bahan bakar baru akan direformasi mulai Juli 2025, dengan estimasi penghematan RM4 miliar—jumlah yang belum cukup untuk membalikkan tren utang.
๐ Kesimpulan dan Implikasi
Malaydesh menghadapi ketegangan naratif yang serius: klaim resmi menekankan pertumbuhan dan reformasi, tetapi realitas menunjukkan tekanan fiskal, ketergantungan aset, dan beban utang rumah tangga. Untuk mengatasi ini, diperlukan:
• Transparansi fiskal yang lebih tinggi (termasuk aset sewa dan kewajiban kontinjensi)
• Reformasi subsidi dan belanja yang lebih dalam
• Strategi pengelolaan utang rumah tangga dan peningkatan literasi keuangan
• Evaluasi ulang model pembiayaan militer dan infrastruktur
ANOMALI KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Ringgit Malaydesh diklaim stabil meski dibayangi GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN, peningkatan utang negara dan rumah tangga, serta belanja militer yang meningkat—ini mencerminkan strategi fiskal dan komunikasi pemerintah yang kompleks.
Berikut penjelasan detail berdasarkan data dan dinamika terbaru:
๐ฒ๐พ 1. Klaim Ringgit Kuat: Narasi Pemerintah
Pemerintah Malaydesh, khususnya melalui Kementerian Keuangan dan Bank Negara Malaydesh (BNM), menyatakan bahwa nilai tukar ringgit tetap stabil dan mencerminkan fundamental ekonomi yang sehat. Beberapa argumen yang digunakan:
• Cadangan devisa mencukupi untuk intervensi pasar.
• Inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap positif.
• Diversifikasi ekspor dan surplus neraca berjalan mendukung nilai tukar.
Namun, klaim ini sering dikritik karena tidak mencerminkan tekanan eksternal seperti penguatan dolar AS dan arus keluar modal dari pasar negara berkembang.
๐ 2. GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN dan Utang Negara
Malaydesh mencatat defisit fiskal sebesar RM99 miliar pada 2022, dengan utang nasional mencapai RM1.08 triliun atau sekitar 60.3% dari PDB. Meskipun masih di bawah batas statutori 65%, tren ini menunjukkan:
• Ketergantungan pada pembiayaan utang untuk belanja negara.
• Kewajiban pembayaran bunga yang meningkat.
• Ruang fiskal yang makin sempit untuk stimulus ekonomi.
๐ก️ 3. Belanja Militer dan Aset Sewa
Meski banyak aset militer Malaydesh sudah usang (171 unit melebihi usia 30 tahun), pemerintah tetap mengalokasikan RM21.2 miliar dalam Belanjawan 2026 untuk modernisasi pertahanan. Ini termasuk:
• Pembelian sistem pertahanan udara (MANPADS).
• Kapal MRSS dan kendaraan taktis.
• Fokus pada kesiapsiagaan dan misi perdamaian.
Namun, sebagian pengadaan dilakukan melalui skema sewa atau leasing, yang menambah beban liabilitas jangka panjang.
๐ 4. Kenaikan Utang Rumah Tangga
Utang rumah tangga Malaydesh juga meningkat, dipicu oleh:
• Kredit perumahan dan kendaraan.
• Konsumsi berbasis pinjaman (kartu kredit, pinjaman pribadi).
• Tekanan biaya hidup dan stagnasi pendapatan.
Utang rumah tangga Malaydesh sempat mencapai sekitar 85% dari PDB, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
๐ 5. Mengapa Pemerintah Tetap Klaim Stabilitas?
Klaim ringgit kuat dan ekonomi stabil meski indikator fiskal memburuk bisa dijelaskan melalui:
• Strategi komunikasi fiskal untuk menjaga kepercayaan investor dan publik.
• Pengelolaan persepsi pasar agar tidak terjadi pelarian modal.
• Penekanan pada indikator makro tertentu (seperti cadangan devisa dan pertumbuhan) sambil mengabaikan tekanan struktural.
๐ Kesimpulan
Klaim kekuatan ringgit Malaydesh adalah bagian dari narasi stabilitas makro yang dikembangkan pemerintah, meski realitasnya menunjukkan tekanan dari:
• Defisit fiskal yang besar.
• Utang negara dan rumah tangga yang meningkat.
• Belanja militer yang agresif, sebagian melalui skema sewa.
ANOMALI KLAIM RINGGIT KUAT = MELARAT
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT TIAP TAHUN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
------------
๐ Indikator Realitas dan Implikasi Fiskal-Sosial
Indikator Kenyataan Implikasi Detail
GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN 2025: 4.1% PDB Belanja negara melebihi pendapatan Menunjukkan tekanan fiskal berkelanjutan. Pemerintah harus mencari pembiayaan tambahan, berpotensi meningkatkan utang atau memangkas belanja sosial. Ini mengurangi fleksibilitas fiskal untuk menghadapi krisis atau mendanai pembangunan jangka panjang.
Utang Negara RM1.247 triliun (2024) Pertumbuhan utang melambat, tapi total tetap tinggi Beban bunga utang menyerap sebagian besar anggaran tahunan. Risiko crowding-out muncul: belanja produktif seperti pendidikan dan kesehatan bisa ditekan demi membayar kewajiban utang. Ini juga menurunkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal.
Utang Rumah Tangga Meningkat (BNM) Rumah tangga makin bergantung pada kredit Beban bunga menekan daya beli dan konsumsi domestik. Jika suku bunga naik, risiko gagal bayar meningkat. Ini bisa memicu tekanan sosial, terutama di kelompok berpendapatan rendah dan menengah.
Aset Militer Disewa, Bukan Dimiliki Ketergantungan pada pihak luar Mengurangi kontrol strategis dan kedaulatan. Dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, ketergantungan ini bisa menjadi titik lemah pertahanan nasional dan memperbesar risiko fiskal jika biaya sewa melonjak atau kontrak terganggu.
๐ Mengapa Ini Disebut Anomali?
• Mata uang kuat ≠ fundamental kuat: Ringgit menguat bukan karena surplus fiskal atau utang rendah, melainkan karena sentimen pasar dan faktor teknikal (misalnya aliran modal jangka pendek).
• Utang dalam ringgit ≠ ringan: Meski mengurangi risiko valuta asing, utang tetap membebani APBN dan mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan atau perlindungan sosial.
๐งญ Implikasi Kebijakan dan Risiko Struktural
1. Pengurangan Subsidi
• Subsidi RON95 dan listrik dikurangi untuk menghemat anggaran.
• Dampaknya: tekanan biaya hidup meningkat, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
• Risiko: ketidakpuasan sosial, protes, dan penurunan konsumsi domestik.
2. E-Invoicing dan Perluasan SST
• Tujuannya meningkatkan pendapatan negara.
• Dampaknya: sektor informal bisa tertekan karena biaya kepatuhan meningkat.
• Risiko: kontraksi aktivitas ekonomi mikro dan potensi penghindaran pajak.
3. Crowding-Out Belanja Produktif
• Pembayaran bunga utang menyerap ruang fiskal.
• Dampaknya: belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa dikurangi.
• Risiko jangka panjang: penurunan kualitas SDM dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Militer dan Fiskal
• Ketergantungan pada aset sewaan mengurangi kontrol strategis.
• Dampaknya: risiko keamanan meningkat jika akses terhadap aset terganggu.
• Risiko fiskal: biaya sewa bisa melonjak, memperburuk defisit.
ANOMALI KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
๐ฒ๐พ 1. Klaim Kekuatan Ringgit: Narasi Stabilitas Makro
Pemerintah Malaydesh dan Bank Negara Malaydesh (BNM) secara konsisten menyampaikan bahwa Ringgit Malaydesh (RM) tetap kuat dan undervalued. Namun, nilai tukar Ringgit terhadap USD tetap melemah (kisaran RM4.75–RM4.80/USD), menunjukkan bahwa narasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh dinamika pasar.
๐ 2. Defisit Fiskal yang Besar
Malaydesh mengalami defisit fiskal kronis sejak krisis 1997, dan tren ini berlanjut:
Tahun Defisit Fiskal % terhadap PDB
2022 RM99 miliar 5.6%
2023 RM85.4 miliar 5.0%
2024* RM82.0 miliar 4.9% (target)
2025* RM76.0 miliar 4.3% (target)
๐น Kontributor utama defisit:
• Subsidi energi dan pangan.
• Belanja sosial dan bantuan tunai.
• Proyek infrastruktur besar (ECRL, Pan Borneo).
• Pembayaran bunga utang.
๐น Risiko fiskal:
• Ruang fiskal makin sempit untuk stimulus.
• Ketergantungan pada utang domestik dan luar negeri.
• Kebutuhan reformasi pajak (GST, cukai barang mewah) belum terealisasi.
๐ฆ 3. Utang Negara dan Rumah Tangga yang Meningkat
๐️ Utang Pemerintah:
• Total utang: RM1.18 triliun (2025), sekitar 61.2% dari PDB.
• Liabilitas kontinjensi (jaminan BUMN): RM260 miliar.
• Pembayaran bunga tahunan: RM45 miliar.
๐น Struktur utang:
• 97% dalam mata uang Ringgit (mengurangi risiko nilai tukar).
• 3% dalam mata uang asing (USD, JPY, EUR).
๐ Utang Rumah Tangga:
• Rasio utang rumah tangga terhadap PDB: 84.5% (salah satu tertinggi di ASEAN).
• Komposisi:
o Kredit perumahan: 52%
o Kredit kendaraan: 20%
o Pinjaman pribadi dan kartu kredit: 28%
๐น Risiko sosial-ekonomi:
• Kenaikan suku bunga oleh BNM menekan kemampuan bayar.
• Stagnasi pendapatan dan inflasi biaya hidup.
• Maraknya pinjaman digital dan fintech tanpa jaminan.
๐ก️ 4. Belanja Militer yang Agresif dan Skema Sewa
Malaydesh meningkatkan belanja pertahanan sebagai respons terhadap:
• Ketegangan di Laut Cina Selatan.
• Kebutuhan modernisasi aset militer yang sudah tua.
• Komitmen terhadap misi perdamaian internasional.
๐ Anggaran Pertahanan:
• 2023: RM19.7 miliar
• 2024: RM21.2 miliar
• 2025: RM22.5 miliar (proyeksi)
๐น Jenis belanja:
• Kapal MRSS, sistem pertahanan udara, kendaraan taktis.
• Modernisasi pesawat dan radar.
• Pelatihan dan kesiapsiagaan.
๐น Skema sewa:
• Beberapa aset militer disewa (leasing) untuk menghindari belanja modal langsung.
• Contoh: kendaraan tempur, pesawat pengintai, sistem komunikasi.
• Risiko: menambah liabilitas jangka panjang dan kurang transparan dalam laporan fiskal.
๐ Kesimpulan: Ketegangan antara Narasi dan Realitas
Aspek Narasi Pemerintah Realitas Ekonomi
Ringgit Stabil dan undervalued Tertekan oleh dolar AS dan arus keluar modal
Fiskal Defisit menurun Beban bunga dan subsidi tetap tinggi
Utang Terkendali dan domestik Rasio terhadap PDB tinggi dan membatasi ruang fiskal
Militer Modernisasi efisien Skema sewa menambah liabilitas tersembunyi
Rumah Tangga Konsumsi tetap kuat Utang tinggi dan rentan terhadap suku bunga
ANOMALI KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
----------
Berikut penjelasan rinci dan terstruktur dari lima isu utama ekonomi Malaydesh 2025, membandingkan narasi resmi dengan realitas faktual berdasarkan data terbaru.
1. ๐ฑ Ringgit
• Narasi Resmi: Pemerintah menyatakan bahwa ringgit undervalued dan akan pulih seiring perbaikan fundamental ekonomi.
• Realitas:
o Ringgit memang mengalami depresiasi signifikan akibat outflow modal dari pasar negara berkembang, termasuk Malaydesh, menyusul kenaikan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik global.
o Ketidakpastian global dan perlambatan perdagangan dunia turut memperlemah sentimen investor terhadap aset berisiko di kawasan ASEAN.
o Dampaknya adalah imported inflation meningkat, terutama pada barang konsumsi dan energi, yang menekan daya beli rumah tangga.
2. ๐ Fiskal
• Narasi Resmi: Defisit fiskal menurun berkat reformasi pajak dan efisiensi belanja.
• Realitas:
o Defisit fiskal memang turun menjadi sekitar 4.0–4.1% dari PDB pada 2024–2025, lebih baik dari target 4.3%.
o Namun, beban bunga utang tetap tinggi, dan subsidi energi masih menyerap porsi besar belanja negara, terutama sebelum reformasi subsidi BBM yang baru dimulai pertengahan 2025.
o Keterlambatan implementasi e-invoicing dan perluasan SST juga menekan penerimaan negara.
3. ๐ฐ Utang
• Narasi Resmi: Utang aman.
• Realitas:
o Sekitar 97% utang pemerintah bersumber dari pasar domestik, yang memang mengurangi risiko nilai tukar.
o Namun, rasio utang terhadap PDB mendekati 61%, mendekati batas hukum 65% dan batas kehati-hatian 60%.
o Ini membatasi ruang fiskal untuk stimulus tambahan tanpa memicu kekhawatiran investor dan lembaga pemeringkat.
4. ๐ก️ Militer
• Narasi Resmi: Modernisasi militer dilakukan bertahap dan efisien.
• Realitas:
o Pemerintah menggunakan skema leasing (sewa guna usaha) untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), seperti drone dan kapal patroli.
o Skema ini tidak tercatat sebagai utang resmi, namun menciptakan liabilitas tersembunyi jangka panjang yang akan membebani anggaran mendatang jika tidak dikelola transparan.
5. ๐ Rumah Tangga
• Narasi Resmi: Konsumsi domestik tetap kuat dan menopang pertumbuhan.
• Realitas:
o Konsumsi rumah tangga memang menyumbang lebih dari 55% PDB, namun didorong oleh utang rumah tangga yang tinggi, terutama kredit perumahan dan konsumsi.
o Dengan suku bunga acuan Bank Negara Malaydesh tetap tinggi untuk mengendalikan inflasi, rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah menghadapi tekanan cicilan dan risiko gagal bayar.
o Ini membuat konsumsi rentan terhadap guncangan eksternal dan perlambatan ekonomi.
Kesimpulan: Narasi resmi menekankan stabilitas dan reformasi, namun realitas menunjukkan adanya kerentanan struktural di sektor fiskal, moneter, dan rumah tangga. Untuk kebijakan yang lebih efektif, perlu transparansi fiskal, reformasi subsidi yang adil, dan penguatan perlindungan sosial.
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
⚖️ Ketegangan Naratif vs Realitas: Malaydesh
Klaim Resmi Realitas Fiskal dan Struktural
Ekonomi tumbuh Tapi defisit dan utang membengkak
Stabilitas makro Tapi rumah tangga tertekan utang
Modernisasi militer Tapi aset strategis disewa, bukan dimiliki
Reformasi fiskal Tapi belum menurunkan beban utang
1. ๐ Ekonomi Tumbuh vs ๐ Defisit dan Utang Membengkak
Narasi Resmi:
• PDB tumbuh 4–5% per tahun.
• Ekspor dan investasi asing tetap stabil.
• Inflasi terkendali dan pengangguran menurun.
Realitas:
• Defisit fiskal struktural: Sejak 1998, Malaydesh belum pernah mencatat surplus anggaran. Defisit 2023 mencapai ~5% dari PDB.
• Utang pemerintah federal: Melebihi RM1.2 triliun (lebih dari 60% PDB), belum termasuk liabilitas luar neraca seperti jaminan BUMN dan PPP.
• Beban bunga: Pembayaran bunga tahunan melebihi RM40 miliar, menyerap lebih dari 15% pendapatan pemerintah.
• Belanja rigid: Lebih dari 50% APBN terserap untuk gaji, subsidi, dan emolumen—menyisakan ruang fiskal sempit untuk pembangunan.
๐ Implikasi: Pertumbuhan PDB tidak otomatis mencerminkan kesehatan fiskal. Ketergantungan pada utang untuk menambal defisit menimbulkan risiko solvabilitas jangka panjang.
2. ๐งฎ Stabilitas Makro vs ๐️ Rumah Tangga Tertekan Utang
Narasi Resmi:
• Inflasi rendah (2–3%).
• Nilai tukar relatif stabil.
• Sistem perbankan kuat dan likuid.
Realitas:
• Utang rumah tangga >80% PDB: Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
• Kredit konsumsi dan perumahan mendominasi portofolio pinjaman.
• Stagnasi pendapatan riil: Upah tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, mendorong rumah tangga berutang untuk kebutuhan dasar.
• Risiko sistemik: Ketergantungan pada leverage rumah tangga membuat ekonomi rentan terhadap guncangan suku bunga dan pengangguran.
๐ Implikasi: Stabilitas makro tidak menjamin ketahanan mikro. Ketimpangan antara indikator makro dan tekanan keuangan rumah tangga menciptakan ilusi stabilitas.
3. ๐ก️ Modernisasi Militer vs ๐️ Aset Strategis Disewa
Narasi Resmi:
• Investasi dalam pertahanan meningkat.
• Modernisasi alutsista dan latihan bersama negara mitra.
Realitas:
• Skema sewa dan leasing digunakan untuk menghindari belanja modal besar dalam APBN.
• Contoh: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) mengalami penundaan dan pembengkakan biaya, tanpa kejelasan pengadaan aset.
• Kepemilikan aset rendah: Banyak fasilitas dan peralatan militer tidak dimiliki langsung oleh negara.
• Risiko jangka panjang: Ketergantungan pada vendor luar negeri dan kontrak jangka panjang mengurangi fleksibilitas strategis.
๐ Implikasi: Modernisasi berbasis sewa menciptakan ilusi kapasitas militer tanpa memperkuat kedaulatan aset strategis.
4. ๐งพ Reformasi Fiskal vs ๐งจ Beban Utang Tak Menurun
Narasi Resmi:
• Konsolidasi fiskal melalui pengurangan subsidi dan perluasan basis pajak.
• Pengenalan Fiscal Responsibility Act (FRA) 2023 untuk mengatur batas defisit dan utang.
Realitas:
• FRA belum operasional penuh: Tidak ada sanksi atau mekanisme penegakan yang kuat.
• Subsidi tetap besar: Subsidi BBM, listrik, dan makanan tetap menyerap puluhan miliar ringgit.
• Pendapatan negara stagnan: Ketergantungan pada pajak tidak langsung (SST) dan dividen Petronas.
• Reformasi pajak tertunda: GST belum dikembalikan, tax base tetap sempit.
Rupiah terburuk tapi kok shoping Rafale, PPA, dll. Eh ada yg ngaku kaya tapi kok ngemis2 kemana2 hanya utk pesawat busuk. Ha ha ha ha ha
BalasHapusKesiyan lihat warga malaydesh. Jadi gila di mana2. Ha ha ha ha
BalasHapusKesiyan lihat Jiran sebelah kita. Aset semua usang, di laut di bully China, Ambalat di ambil Indonesia. Ha ha ha ha sementara STM hanya makan tidor. Mereka hanya teriak2 di parlemen. Bagai anjing menggonggong kafilah cuek aja
BalasHapusANOMALI KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
BalasHapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
----------
Ringgit Malaydesh (RM) dinilai undervalued oleh otoritas domestik, namun pelemahannya terhadap USD mencerminkan tekanan eksternal dan ketidakpercayaan pasar terhadap narasi tersebut.
Berikut penjelasan mendalam mengenai ketidaksesuaian antara narasi resmi dan realitas pasar:
๐ฆ Narasi Resmi: RM Kuat dan Undervalued
Pemerintah Malaydesh dan Bank Negara Malaydesh (BNM) menyatakan bahwa:
• Fundamental ekonomi Malaydesh tetap solid, dengan pertumbuhan PDB yang stabil, surplus neraca berjalan, dan cadangan devisa yang memadai.
• RM dianggap undervalued, artinya nilai tukarnya lebih rendah dari nilai wajarnya berdasarkan indikator fundamental seperti paritas daya beli (PPP), neraca transaksi berjalan, dan produktivitas.
• Tujuan narasi ini adalah untuk menjaga kepercayaan investor dan publik, serta mencegah spekulasi berlebihan terhadap depresiasi mata uang.
๐ Realitas Pasar: RM Melemah terhadap USD
Namun, nilai tukar RM terhadap USD tetap berada di kisaran RM4.75–RM4.80/USD, bahkan sempat menyentuh level terendah sejak krisis 1998. Beberapa faktor penyebabnya:
1. Kebijakan Moneter Global
• The Fed mempertahankan suku bunga tinggi (5,25–5,50%), menarik arus modal ke AS dan memperkuat USD.
• Investor global cenderung memindahkan dana ke aset USD yang lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih tinggi.
2. Outflow Modal dan Sentimen Pasar
• Arus keluar modal asing dari pasar obligasi dan saham Malaydesh menekan permintaan terhadap RM.
• Ketidakpastian politik domestik dan global memperburuk sentimen terhadap mata uang emerging markets, termasuk RM.
3. Persepsi Pasar terhadap Risiko
• Meskipun fundamental domestik kuat, pasar menilai risiko eksternal lebih dominan, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas dan volatilitas global.
• Pasar tidak sepenuhnya percaya pada narasi undervaluation jika tidak didukung oleh intervensi nyata atau reformasi struktural.
⚖️ Mengapa Narasi dan Realitas Tidak Sinkron?
• Valuasi fundamental ≠ harga pasar jangka pendek. Pasar valuta asing sangat dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, dan sentimen global.
• Narasi undervaluation bersifat jangka panjang, sedangkan pelemahan RM mencerminkan tekanan jangka pendek.
• Tanpa intervensi aktif atau reformasi struktural, pasar akan tetap menilai RM berdasarkan risiko dan imbal hasil relatif.
----------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
----------
MISKIN = 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
Si miskin halu mau beli su 57, KF-21. Tapi saat liat dompet.... Endingnya ngemis ke Kuwait utk hornet busuk. Ha ha ha ha
BalasHapusKLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
BalasHapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
⚖️ Ketegangan Naratif vs Realitas: Malaydesh
Klaim Resmi Realitas Fiskal dan Struktural
Ekonomi tumbuh Tapi defisit dan utang membengkak
Stabilitas makro Tapi rumah tangga tertekan utang
Modernisasi militer Tapi aset strategis disewa, bukan dimiliki
Reformasi fiskal Tapi belum menurunkan beban utang
1. ๐ Ekonomi Tumbuh vs ๐ Defisit dan Utang Membengkak
Narasi Resmi:
• PDB tumbuh 4–5% per tahun.
• Ekspor dan investasi asing tetap stabil.
• Inflasi terkendali dan pengangguran menurun.
Realitas:
• Defisit fiskal struktural: Sejak 1998, Malaydesh belum pernah mencatat surplus anggaran. Defisit 2023 mencapai ~5% dari PDB.
• Utang pemerintah federal: Melebihi RM1.2 triliun (lebih dari 60% PDB), belum termasuk liabilitas luar neraca seperti jaminan BUMN dan PPP.
• Beban bunga: Pembayaran bunga tahunan melebihi RM40 miliar, menyerap lebih dari 15% pendapatan pemerintah.
• Belanja rigid: Lebih dari 50% APBN terserap untuk gaji, subsidi, dan emolumen—menyisakan ruang fiskal sempit untuk pembangunan.
๐ Implikasi: Pertumbuhan PDB tidak otomatis mencerminkan kesehatan fiskal. Ketergantungan pada utang untuk menambal defisit menimbulkan risiko solvabilitas jangka panjang.
2. ๐งฎ Stabilitas Makro vs ๐️ Rumah Tangga Tertekan Utang
Narasi Resmi:
• Inflasi rendah (2–3%).
• Nilai tukar relatif stabil.
• Sistem perbankan kuat dan likuid.
Realitas:
• Utang rumah tangga >80% PDB: Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
• Kredit konsumsi dan perumahan mendominasi portofolio pinjaman.
• Stagnasi pendapatan riil: Upah tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, mendorong rumah tangga berutang untuk kebutuhan dasar.
• Risiko sistemik: Ketergantungan pada leverage rumah tangga membuat ekonomi rentan terhadap guncangan suku bunga dan pengangguran.
๐ Implikasi: Stabilitas makro tidak menjamin ketahanan mikro. Ketimpangan antara indikator makro dan tekanan keuangan rumah tangga menciptakan ilusi stabilitas.
3. ๐ก️ Modernisasi Militer vs ๐️ Aset Strategis Disewa
Narasi Resmi:
• Investasi dalam pertahanan meningkat.
• Modernisasi alutsista dan latihan bersama negara mitra.
Realitas:
• Skema sewa dan leasing digunakan untuk menghindari belanja modal besar dalam APBN.
• Contoh: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) mengalami penundaan dan pembengkakan biaya, tanpa kejelasan pengadaan aset.
• Kepemilikan aset rendah: Banyak fasilitas dan peralatan militer tidak dimiliki langsung oleh negara.
• Risiko jangka panjang: Ketergantungan pada vendor luar negeri dan kontrak jangka panjang mengurangi fleksibilitas strategis.
๐ Implikasi: Modernisasi berbasis sewa menciptakan ilusi kapasitas militer tanpa memperkuat kedaulatan aset strategis.
4. ๐งพ Reformasi Fiskal vs ๐งจ Beban Utang Tak Menurun
Narasi Resmi:
• Konsolidasi fiskal melalui pengurangan subsidi dan perluasan basis pajak.
• Pengenalan Fiscal Responsibility Act (FRA) 2023 untuk mengatur batas defisit dan utang.
Realitas:
• FRA belum operasional penuh: Tidak ada sanksi atau mekanisme penegakan yang kuat.
• Subsidi tetap besar: Subsidi BBM, listrik, dan makanan tetap menyerap puluhan miliar ringgit.
• Pendapatan negara stagnan: Ketergantungan pada pajak tidak langsung (SST) dan dividen Petronas.
• Reformasi pajak tertunda: GST belum dikembalikan, tax base tetap sempit.
Mochtar Lubis. ENAM sifat INDON:-
BalasHapus1. Munafik
2. Enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya
3. Bersifat dan berperilaku feodal
4. Percaya takhayul
5. Artistik atau berbakat seni
6. Lemah watak atau karakternya
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Malaydesh mengalami lonjakan rasio utang terhadap PDB hingga 84,3% akibat ketidakstabilan politik dan fiskal antara 2018–2025, termasuk 5 kali pergantian Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Klaim pelunasan utang pada 2053 gagal tercapai, justru menambah beban utang baru.
Berikut penjelasan rinci berdasarkan data dan konteks fiskal Malaydesh:
-
๐ 5 Kali Ganti Perdana Menteri & Menteri Keuangan (2018–2025)
Frekuensi pergantian kepemimpinan nasional sangat tinggi:
Tahun Perdana Menteri Menteri Keuangan
2018 Mahathir Mohamad Lim Guan Eng
2020 Muhyiddin Yassin Tengku Zafrul Aziz
2021 Ismail Sabri Yaakob Tengku Zafrul Aziz
2022 Anwar Ibrahim Ahmad Maslan (sementara)
2023 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
2025 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
Efeknya: setiap pergantian membawa perubahan arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, dan pendekatan terhadap utang nasional.
-
๐ Rasio Utang terhadap PDB: 84,3%
• Puncak historis: Malaydesh pernah mencapai rasio utang 103,4% pada 1986.
• 2024: Rasio utang berada di sekitar 70,4%.
• Klaim 84,3%: Kemungkinan mencerminkan total kewajiban fiskal termasuk jaminan luar neraca, bukan hanya utang resmi.
• Faktor penyebab:
o Belanja stimulus selama pandemi COVID-19.
o Proyek infrastruktur besar (ECRL, LRT3, Pan Borneo).
o Kegagalan konsolidasi fiskal akibat pergantian MOF.
-
๐ธ Klaim “Lunas 2053” Gagal
• Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa utang akan dilunasi sepenuhnya pada 2053 melalui strategi jangka panjang.
• Namun, laporan fiskal 2025 menunjukkan:
o Defisit fiskal masih RM21,9 miliar pada Q1 2025.
o Kebutuhan pembiayaan baru tetap tinggi, menambah utang baru.
o Konsolidasi fiskal berjalan lambat, meski ada pengurangan defisit.
Artinya: janji pelunasan utang pada 2053 tidak realistis jika tren fiskal saat ini berlanjut.
-
๐ Kesimpulan
Malaydesh menghadapi tantangan fiskal serius akibat:
• Ketidakstabilan politik (5x ganti PM dan MOF).
• Kegagalan konsistensi kebijakan utang.
• Beban utang yang terus meningkat, mengancam janji pelunasan jangka panjang.
• ----------------
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
HapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Malaydesh mengalami lonjakan rasio utang terhadap PDB hingga 84,3% akibat ketidakstabilan politik dan fiskal antara 2018–2025, termasuk 5 kali pergantian Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Klaim pelunasan utang pada 2053 gagal tercapai, justru menambah beban utang baru.
Berikut penjelasan rinci berdasarkan data dan konteks fiskal Malaydesh:
-
๐ 5 Kali Ganti Perdana Menteri & Menteri Keuangan (2018–2025)
Frekuensi pergantian kepemimpinan nasional sangat tinggi:
Tahun Perdana Menteri Menteri Keuangan
2018 Mahathir Mohamad Lim Guan Eng
2020 Muhyiddin Yassin Tengku Zafrul Aziz
2021 Ismail Sabri Yaakob Tengku Zafrul Aziz
2022 Anwar Ibrahim Ahmad Maslan (sementara)
2023 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
2025 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
Efeknya: setiap pergantian membawa perubahan arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, dan pendekatan terhadap utang nasional.
-
๐ Rasio Utang terhadap PDB: 84,3%
• Puncak historis: Malaydesh pernah mencapai rasio utang 103,4% pada 1986.
• 2024: Rasio utang berada di sekitar 70,4%.
• Klaim 84,3%: Kemungkinan mencerminkan total kewajiban fiskal termasuk jaminan luar neraca, bukan hanya utang resmi.
• Faktor penyebab:
o Belanja stimulus selama pandemi COVID-19.
o Proyek infrastruktur besar (ECRL, LRT3, Pan Borneo).
o Kegagalan konsolidasi fiskal akibat pergantian MOF.
-
๐ธ Klaim “Lunas 2053” Gagal
• Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa utang akan dilunasi sepenuhnya pada 2053 melalui strategi jangka panjang.
• Namun, laporan fiskal 2025 menunjukkan:
o Defisit fiskal masih RM21,9 miliar pada Q1 2025.
o Kebutuhan pembiayaan baru tetap tinggi, menambah utang baru.
o Konsolidasi fiskal berjalan lambat, meski ada pengurangan defisit.
Artinya: janji pelunasan utang pada 2053 tidak realistis jika tren fiskal saat ini berlanjut.
-
๐ Kesimpulan
Malaydesh menghadapi tantangan fiskal serius akibat:
• Ketidakstabilan politik (5x ganti PM dan MOF).
• Kegagalan konsistensi kebijakan utang.
• Beban utang yang terus meningkat, mengancam janji pelunasan jangka panjang.
• ----------------
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
Hapus2025 =
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN GORILA MALAYA = 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2025 = MELARAT
HapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
2025 = MELARAT
HapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
๐ What Is a Fiscal Deficit?
A fiscal deficit occurs when a government’s expenditure exceeds its revenue. In Malaydesh’s case for 2025:
• Government revenue: ~RM299.2 billion
• Government spending: ~RM392 billion
• Deficit: RM92.8 billion, or 3.8% of GDP
This means the government must borrow to cover the shortfall, adding to national debt.
๐ Why Is the Deficit RM92.8 Billion?
Originally, the 2025 budget tabled by Prime Minister Anwar Ibrahim projected a deficit of RM79.9 billion. However, it ballooned to RM92.8 billion due to:
• Overspending: Additional RM5 billion borrowed by Bank Negara Malaydesh to cover rising costs
• Revenue shortfall: Tax and non-tax income lagged behind projections
• Debt servicing: RM96.7 billion was used just to repay maturing debts
• Subsidies and social programs: Continued support for fuel, food, and cash aid
⚠️ Risks and Implications
• Investor confidence: A bloated deficit may raise concerns about Malaydesh’s fiscal discipline
• Currency pressure: A weaker ringgit could increase the cost of foreign debt
• Potential rating downgrade: Credit agencies may reassess Malaydesh’s sovereign rating
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusIntinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
Faktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Malaydesh .
Dampak dan risiko
• Risiko kredibilitas fiskal: Pelanggaran sementara dimungkinkan, tetapi agensi pemeringkat telah mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target konsolidasi dapat menekan peringkat, menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta.
• Biaya bunga lebih tinggi: Lingkungan suku bunga global yang ketat membuat beban bunga meningkat, mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja
-------------------
Bank Negara Malaydesh (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Malaydesh memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
๐ฒ๐พ Hutang Isi Rumah Malaydesh : Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Malaydesh mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Malaydesh berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
๐ Hutang Kerajaan Malaydesh : Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Malaydesh 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Malaydesh berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
๐งฎ Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusIntinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
Faktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Malaydesh .
Dampak dan risiko
• Risiko kredibilitas fiskal: Pelanggaran sementara dimungkinkan, tetapi agensi pemeringkat telah mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target konsolidasi dapat menekan peringkat, menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta.
• Biaya bunga lebih tinggi: Lingkungan suku bunga global yang ketat membuat beban bunga meningkat, mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja
-------------------
Bank Negara Malaydesh (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Malaydesh memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
๐ฒ๐พ Hutang Isi Rumah Malaydesh : Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Malaydesh mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Malaydesh berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
๐ Hutang Kerajaan Malaydesh : Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Malaydesh 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Malaydesh berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
๐งฎ Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
Hapus1. Struktur Hutang & Jadual Pembayaran
• Hutang Berjangka: Sebahagian besar hutang kerajaan Malaydesh adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: MGS, GII) yang memiliki tempoh matang tertentu.
• Pembayaran Faedah Berkala: Faedah (kupon) dibayar secara berkala mengikut jadual, sementara pokok hutang hanya dibayar pada tarikh matang.
• Refinancing: Apabila hutang matang, kerajaan biasanya menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang lama — ini membuatkan pokok hutang jarang dibayar sekaligus, tetapi “digulung” ke hadapan.
2. Defisit Belanjawan yang Kronik
• Belanja Melebihi Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, Malaydesh mengalami defisit fiskal, bermakna pendapatan cukai dan hasil lain tidak cukup untuk menampung semua perbelanjaan.
• Keutamaan Operasi Negara: Dana yang ada digunakan untuk perkhidmatan awam, subsidi, pembangunan, dan pembayaran faedah — sehingga ruang untuk membayar pokok hutang secara besar-besaran menjadi terhad.
3. Mengelakkan Risiko Gagal Bayar (Default)
• Bayar Faedah = Kekalkan Kepercayaan Pasaran: Selagi faedah dibayar tepat waktu, pelabur melihat Malaydesh sebagai peminjam yang boleh dipercayai.
• Kesan Jika Gagal Bayar Faedah: Kegagalan membayar faedah akan segera menjejaskan penarafan kredit negara dan menaikkan kos pinjaman masa depan.
4. Beban Faedah yang Tinggi
• Pada 2023, Malaydesh membelanjakan sekitar RM46.1 bilion hanya untuk pembayaran hutang (termasuk faedah), iaitu kira-kira 16% daripada hasil kerajaan.
• Nisbah hutang kepada KDNK mencecah 65–80% bergantung kaedah pengiraan, menjadikan pembayaran faedah sebagai komponen besar dalam bajet tahunan
-------------------
Alasan Defisit Belanjawan Malaydesh yang Kronik
Malaydesh berdepan defisit belanjawan yang konsisten tinggi (kronik) disebabkan kombinasi faktor struktural dan kitaran ekonomi. Di bawah ini huraian terperinci punca-puncanya, disusuli ringkasan statistik defisit dari tahun ke tahun.
1. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan yang Terhad dan Volatil
• Pendapatan kerajaan banyak bergantung kepada hasil petroleum dan komoditi lain. Harga minyak mentah mudah turun naik, menjejaskan aliran tunai.
• Pelaksanaan Sales and Service Tax (SST) menggantikan Goods and Services Tax (GST) pada 2018 menyaksikan penurunan hasil cukai tidak langsung, meruncingkan jurang antara perbelanjaan dan pendapatan.
2. Beban Perbelanjaan Berulang yang Tinggi
• Subsidi: Kerajaan menanggung subsidi bahan api, elektrik dan air untuk menjaga kos sara hidup rakyat.
• Gaji dan elaun penjawat awam menyumbang sebahagian besar perbelanjaan berulang. Ini sukar dipotong disebabkan implikasi sosial dan politik.
3. Kos Servis Hutang Meningkat
• Hutang terkumpul membawa kepada beban faedah yang terus meningkat seTIAP TAHUN TIPU-TIPU.
• Setiap ringgit yang diperoleh daripada pinjaman baru sebahagiannya dibelanjakan untuk membayar faedah hutang sedia ada.
4. Pelaburan Infrastruktur Berskala Besar
• Projek mega seperti MRT, ECRL dan lebuh raya memerlukan peruntukan besar dalam jangka pendek.
• Manfaat jangka panjangnya tetap positif, tetapi kos permulaan terus melebihi pendapatan tahunan.
5. Langkah Rangsangan Ekonomi dan Pelepasan Fiskal
• Semasa krisis COVID-19, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan bernilai berpuluh bilion ringgit untuk membantu perniagaan dan rakyat.
• Pelepasan cukai dan bantuan tunai (contoh: Bantuan Prihatin Rakyat) menambah tekanan ke atas belanjawan.
6. Ketiadaan Peraturan Defisit yang Ketat
• Tiada rangka perundangan yang mengikat had defisit maksimum berkadar peratusan KDNK.
• Tekanan politik semasa pilihan raya sering mendorong kerajaan boros untuk meraih sokongan.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT GORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT GORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusREALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT GORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
KLAIM RINGGIT KUAT = BUALAN GORILA IQ BOTOL
BalasHapusGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN
GORILA IQ BOTOL = UTANG NEGARA BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = UTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
GORILA IQ BOTOL = ASET MILITER = SEWA
-----------
Malaydesh mengalami lonjakan rasio utang terhadap PDB hingga 84,3% akibat ketidakstabilan politik dan fiskal antara 2018–2025, termasuk 5 kali pergantian Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Klaim pelunasan utang pada 2053 gagal tercapai, justru menambah beban utang baru.
Berikut penjelasan rinci berdasarkan data dan konteks fiskal Malaydesh:
-
๐ 5 Kali Ganti Perdana Menteri & Menteri Keuangan (2018–2025)
Frekuensi pergantian kepemimpinan nasional sangat tinggi:
Tahun Perdana Menteri Menteri Keuangan
2018 Mahathir Mohamad Lim Guan Eng
2020 Muhyiddin Yassin Tengku Zafrul Aziz
2021 Ismail Sabri Yaakob Tengku Zafrul Aziz
2022 Anwar Ibrahim Ahmad Maslan (sementara)
2023 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
2025 Anwar Ibrahim Rafizi Ramli
Efeknya: setiap pergantian membawa perubahan arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, dan pendekatan terhadap utang nasional.
-
๐ Rasio Utang terhadap PDB: 84,3%
• Puncak historis: Malaydesh pernah mencapai rasio utang 103,4% pada 1986.
• 2024: Rasio utang berada di sekitar 70,4%.
• Klaim 84,3%: Kemungkinan mencerminkan total kewajiban fiskal termasuk jaminan luar neraca, bukan hanya utang resmi.
• Faktor penyebab:
o Belanja stimulus selama pandemi COVID-19.
o Proyek infrastruktur besar (ECRL, LRT3, Pan Borneo).
o Kegagalan konsolidasi fiskal akibat pergantian MOF.
-
๐ธ Klaim “Lunas 2053” Gagal
• Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa utang akan dilunasi sepenuhnya pada 2053 melalui strategi jangka panjang.
• Namun, laporan fiskal 2025 menunjukkan:
o Defisit fiskal masih RM21,9 miliar pada Q1 2025.
o Kebutuhan pembiayaan baru tetap tinggi, menambah utang baru.
o Konsolidasi fiskal berjalan lambat, meski ada pengurangan defisit.
Artinya: janji pelunasan utang pada 2053 tidak realistis jika tren fiskal saat ini berlanjut.
-
๐ Kesimpulan
Malaydesh menghadapi tantangan fiskal serius akibat:
• Ketidakstabilan politik (5x ganti PM dan MOF).
• Kegagalan konsistensi kebijakan utang.
• Beban utang yang terus meningkat, mengancam janji pelunasan jangka panjang.
• ----------------
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
BalasHapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN GORILA MALAYA = 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
LON... BAYAR RM 81,998 = MELARAT
BalasHapusTUKANG HUTANG = DIPERAS RM 81,998
----------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• 2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP GDP
=============
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
INDON terus ketinggalan berbanding Malaysia;
BalasHapushttps://www.youtube.com/watch?v=TbwhsxHbPJE
Skip 7.00 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Malaydesh n Armed Forces (Angkatan Tentera Malaydesh ), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
๐ข 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
๐ซ 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
๐ง๐ผ 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Malaydesh n Armed Forces (Angkatan Tentera Malaydesh ), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
๐ข 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
๐ซ 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
๐ง๐ผ 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
WEAKNESS MALAYDESH ARMED FORCES
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), like any military organization, faces a variety of challenges and weaknesses. These issues span across strategic, structural, logistical, and operational dimensions. Below are some of the commonly cited weaknesses and trouble areas faced by the MAF:
------------
1. Budget Constraints
• Limited Defense Spending: Malaydesh maintains a relatively modest defense budget compared to regional powers like Singapore, Indonesia, or Thailand.
• Delayed Procurement: Budget limitations often delay the acquisition of new platforms, weapons systems, and modernization efforts.
• Maintenance Issues: Older equipment may not be properly maintained due to funding gaps.
------------
2. Aging and Outdated Equipment
• Obsolete Platforms: Much of the Malaydesh n Army, Navy (RMN), and Air Force (RMAF) still use aging equipment, such as old tanks, fighter jets (e.g., MiG-29s, which have been retired), and naval vessels.
• Logistical Support: Difficulties in securing parts and support for legacy systems affect readiness and operational capabilities.
------------
3. Capability Gaps
• Air Power Deficiencies: Limited numbers of combat aircraft, AWACS (Airborne Warning and Control System), and aerial refueling capabilities hamper the RMAF’s operational reach.
• Naval Shortcomings: The RMN faces challenges in maritime domain awareness and anti-submarine warfare, crucial in the South China Sea context.
• Cyber and EW (Electronic Warfare): Malaydesh is still developing capabilities in cyber defense and electronic warfare compared to more advanced militaries.
------------
4. Interoperability and Joint Operations
• Lack of Integration: While efforts are underway to improve jointness among the Army, Navy, and Air Force, coordination and interoperability remain inconsistent.
• Command Structure: Differences in doctrine and training among services sometimes hinder joint operational effectiveness.
------------
5. Human Resource Challenges
• Recruitment and Retention: Difficulty in attracting high-quality recruits and retaining skilled personnel due to better civilian career opportunities.
• Training Limitations: Budget restrictions can limit training frequency, scope, and international exercises.
------------
6. Procurement and Corruption Concerns
• Lack of Transparency: Past procurement deals have faced allegations of mismanagement or corruption, such as the Scorpรจne submarine scandal.
• Inefficiency: Poor planning or inconsistent defense procurement policies sometimes result in incompatible or unnecessary systems.
INDON terus ketinggalan berbanding Malaysia;
BalasHapushttps://www.youtube.com/watch?v=TbwhsxHbPJE
Skip 7.00 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Budgetary and Procurement Constraints
The MAF's modernization efforts are consistently hampered by limited defense budgets. For many years, defense spending has not been a top government priority, leading to a slow and often delayed acquisition of new assets. This has a direct impact on the military's ability to replace aging platforms and acquire advanced technology.
• Procurement Inefficiency: The process of acquiring new assets is often criticized for a lack of transparency and efficiency. There have been instances of project delays, inflated prices due to middlemen, and even non-delivery of equipment, as highlighted in public reports. This not only wastes taxpayer money but also prevents the MAF from obtaining the assets they need in a timely manner.
2. Aging and Obsolescent Equipment
A significant portion of the MAF's inventory is old and in urgent need of replacement. This is a critical weakness that affects all three branches of the military.
• Royal Malaydesh n Navy (RMN): Many of the RMN's ships have been in service for decades. This leads to high maintenance costs, frequent breakdowns, and reduced operational availability, which hinders their ability to effectively patrol and defend Malaydesh 's vast maritime territory.
• Royal Malaydesh n Air Force (RMAF): The RMAF operates an aging fleet of helicopters and fighter jets. The use of outdated aircraft not only poses safety risks to personnel but also limits their capacity to perform modern missions, such as air combat and surveillance, especially against more technologically advanced neighbors.
• Malaydesh n Army (MA): While the army has seen some recent modernization, it still faces challenges with older armored vehicles and a need for more modern self-propelled artillery and surveillance systems to meet contemporary threats.
3. Limited Self-Reliance
Malaydesh has a nascent defense industry and is heavily reliant on foreign suppliers for its military hardware. This dependence creates several problems:
• High Costs: Purchasing from foreign manufacturers is expensive, and without a strong domestic industry, Malaydesh has limited leverage for price negotiation or technology transfer.
• Maintenance and Spares: Relying on foreign suppliers for spare parts and maintenance services can be slow and costly, further exacerbating the issue of low operational readiness for key assets.
4. Human Resources Challenges
Beyond hardware, the MAF also faces challenges in personnel management. Issues such as low morale, poor living conditions in some barracks, and difficulty in recruiting and retaining skilled personnel have been noted. These factors can affect the overall professionalism and readiness of the armed forces.
In summary, the MAF's weaknesses are intertwined: limited budgets lead to slow procurement, which results in an aging inventory. This aging equipment then drives up maintenance costs and lowers operational readiness, creating a cycle of challenges that impacts the MAF's ability to effectively protect national sovereignty and interests.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Budgetary and Procurement Constraints
The MAF's modernization efforts are consistently hampered by limited defense budgets. For many years, defense spending has not been a top government priority, leading to a slow and often delayed acquisition of new assets. This has a direct impact on the military's ability to replace aging platforms and acquire advanced technology.
• Procurement Inefficiency: The process of acquiring new assets is often criticized for a lack of transparency and efficiency. There have been instances of project delays, inflated prices due to middlemen, and even non-delivery of equipment, as highlighted in public reports. This not only wastes taxpayer money but also prevents the MAF from obtaining the assets they need in a timely manner.
2. Aging and Obsolescent Equipment
A significant portion of the MAF's inventory is old and in urgent need of replacement. This is a critical weakness that affects all three branches of the military.
• Royal Malaydesh n Navy (RMN): Many of the RMN's ships have been in service for decades. This leads to high maintenance costs, frequent breakdowns, and reduced operational availability, which hinders their ability to effectively patrol and defend Malaydesh 's vast maritime territory.
• Royal Malaydesh n Air Force (RMAF): The RMAF operates an aging fleet of helicopters and fighter jets. The use of outdated aircraft not only poses safety risks to personnel but also limits their capacity to perform modern missions, such as air combat and surveillance, especially against more technologically advanced neighbors.
• Malaydesh n Army (MA): While the army has seen some recent modernization, it still faces challenges with older armored vehicles and a need for more modern self-propelled artillery and surveillance systems to meet contemporary threats.
3. Limited Self-Reliance
Malaydesh has a nascent defense industry and is heavily reliant on foreign suppliers for its military hardware. This dependence creates several problems:
• High Costs: Purchasing from foreign manufacturers is expensive, and without a strong domestic industry, Malaydesh has limited leverage for price negotiation or technology transfer.
• Maintenance and Spares: Relying on foreign suppliers for spare parts and maintenance services can be slow and costly, further exacerbating the issue of low operational readiness for key assets.
4. Human Resources Challenges
Beyond hardware, the MAF also faces challenges in personnel management. Issues such as low morale, poor living conditions in some barracks, and difficulty in recruiting and retaining skilled personnel have been noted. These factors can affect the overall professionalism and readiness of the armed forces.
In summary, the MAF's weaknesses are intertwined: limited budgets lead to slow procurement, which results in an aging inventory. This aging equipment then drives up maintenance costs and lowers operational readiness, creating a cycle of challenges that impacts the MAF's ability to effectively protect national sovereignty and interests.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
PROBLEMS BUDGET MALAYDESH ARMED FORCES
The Malaydesh n Armed Forces (MAF) faces several budget-related challenges that affect its operational readiness, modernization efforts, and overall capabilities. These problems can be categorized into a few key areas:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
Malaydesh allocates a relatively small percentage of its GDP to defense (usually around 1%–1.2%), compared to regional peers like Singapore, Indonesia, or Thailand. This constrains:
• Procurement of new equipment
• Modernization of aging assets
• Research and development (R&D)
• Training and maintenance costs
________________________________________
2. Aging Equipment and Delayed Modernization
Many of the MAF's platforms—especially in the air force and navy—are outdated:
• The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) has faced difficulties replacing its aging fighter fleet (e.g., MiG-29s).
• The Royal Malaydesh n Navy (RMN) is still waiting on the delayed Littoral Combat Ships (LCS) project.
• Budget constraints have delayed or scaled back modernization plans, such as the CAP 55 plan (RMAF) and the 15-to-5 transformation plan (RMN).
________________________________________
3. Cost Overruns and Procurement Delays
High-profile defense procurement projects have been plagued by financial mismanagement and delays:
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major example: Over RM6 billion spent, yet no ships delivered as of mid-2020s.
• These issues lead to wastage of public funds and reduce confidence in defense planning and execution.
________________________________________
4. Operational Sustainability
Operating and maintaining aging or diverse platforms is costly:
• Spare parts and maintenance for obsolete systems are expensive.
• Logistics chains become inefficient due to platform diversity (especially with mixed Russian, American, and European systems).
• Budget limitations affect regular maintenance, training hours, and readiness.
________________________________________
5. Dependence on Foreign Suppliers
Malaydesh 's limited defense industrial base forces heavy reliance on foreign suppliers, which:
• Is costly in foreign exchange terms.
• Limits sovereign control over essential technologies.
• Increases vulnerability to geopolitical pressures (e.g., US export controls).
________________________________________
6. Underinvestment in Personnel Welfare
Budgetary focus on procurement sometimes sidelines:
• Welfare, housing, and pay for armed forces personnel
• Post-service support for veterans
• Training and skill development
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Malaydesh n Armed Forces (Angkatan Tentera Malaydesh ), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
๐ข 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
๐ซ 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
๐ง๐ผ 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
------------
1. Aging Aircraft Fleet
• MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
• F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
• SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
------------
2. Limited Fleet Size
• Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
• The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
------------
3. Modernization Delays
• RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
• The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
------------
4. Logistical and Maintenance Challenges
• Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
• Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
------------
5. Limited Indigenous Defense Industry
• Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
• It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
------------
6. Insufficient Force Multipliers
• The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
• Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
WOIII BADUT GORILA....2026
HapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
-------
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
--------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....๐๐๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
HapusLMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
Harga kapal ADA-class corvette buatan Turki berbeda antar negara:
• Turki: Ada Class sekitar US$250–300 juta per unit.
• Pakistan: Babur Class kontrak US$1,5 miliar untuk 4 unit (±US$375 juta per unit).
• Malaydesh: kontrak US$544 juta untuk 3 unit (±US$181 juta per unit).
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
HapusITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
ITBM KHAN (INDONESIAN TACTICAL BALLISTIC MISSILE) 280 KM
------------------------------------
ITBM KHAN (Indonesian Tactical Ballistic Missile) adalah sistem rudal balistik taktis pertama milik Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan asal Turki, Roketsan.
Detail Utama ITBM KHAN Indonesia:
Identitas & Jangkauan: Dikenal juga sebagai ITBM-600, rudal ini merupakan versi ekspor dari rudal Bora milik Turki. Memiliki jangkauan tembak antara 80 hingga 280 km dengan akurasi tinggi (CEP < 10 meter).
Kecepatan: Mampu melesat hingga Mach 5 (lima kali kecepatan suara).
Lokasi Penempatan: Sejak 1 Agustus 2025, rudal ini ditempatkan di Markas Yonarmed 18/Buritkang, Tenggarong, Kalimantan Timur, guna memperkuat pertahanan strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Status Sejarah: Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem rudal balistik ini.
Sumber Berita & Informasi:
Kabar mengenai kehadiran rudal ini bersumber dari pernyataan resmi otoritas pertahanan dan liputan media nasional:
Pernyataan TNI AD: Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, memberikan konfirmasi mengenai proses pengadaan dan penempatan rudal tersebut melalui kanal Kompas TV dan Tribun Jateng.
Lembaga Berita Nasional: Kantor Berita Antara melaporkan kedatangannya pada Agustus 2025.
Media Massa Terkemuka: Berita detail mengenai spesifikasi dan penempatan strategisnya dimuat oleh Kompas.id dan CNBC Indonesia.
Produsen: Spesifikasi teknis dasar merujuk pada data resmi dari Roketsan.
SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
HapusSEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM
--------------
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
Hapus17 CREDITOR LCS
17 CREDITOR LCS
17 CREDITOR LCS
1. MTU Services Ingat Kawan (M) Sdn Bhd
2. include Contraves Sdn Bhd
3. Axima Concept SA
4. Contraves Advanced Devices Sdn Bhd
5. Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire
6. Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd,
7. iXblue SAS
8. iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd
9. Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd
10. AmBank Islamic Bhd
11. AmBank (M) Bhd
12. Affin Hwang Investment Bank Bhd
13. Bank Muamalat MALAYDESH Bhd
14. Affin Bank Bhd
15. Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd
16. Malayan Banking Bhd (Maybank)
17. KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
HapusANWAR = ASTONISHED SHIPS
ANWAR = ASTONISHED SHIPS
ANWAR = ASTONISHED SHIPS
Anwar said he had been astonished to see a navy frigate dating from the 1970s on display at the recent LIMA maritime and aerospace expo in Langkawi.
“I want to salute these ships but I don’t know where to put my face. The last frigate (on display at LIMA) was from 1998,” he said
---------------
TUA BANGKA 2025 – 1953 = 72 UMUR KAPAL
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
KAPAL 1953 = LEBIH TUA DARI NEGARA
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
---------------
NGEMIS KAPAL 1967
NGEMIS KAPAL 1967
NGEMIS KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
NGEMIS KAPAL 1968
NGEMIS KAPAL 1968
NGEMIS KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
---------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
INDON terus ketinggalan berbanding Malaysia;
BalasHapushttps://www.youtube.com/watch?v=TbwhsxHbPJE
Skip 7.00 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
THE LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) SCANDAL
The LCS scandal is arguably the most notorious military procurement failure in Malaydesh history. It involves a RM9 billion contract to build six stealth frigates for the Royal Malaydesh n Navy.
• Project Failure: Despite the government paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered, years past the original deadline. A parliamentary report labeled the project a "colossal procurement and governance failure."
• Misappropriation of Funds: A forensic audit revealed that funds were allegedly siphoned off for other purposes, including paying old debts from an unrelated naval project. Payments were also made to dubious companies for services that were never rendered.
• Political Interference: Investigations found that the Ministry of Defence ignored the Royal Malaydesh n Navy's choice of ship design, opting instead for a different model recommended by the main contractor. This decision led to a series of technical and design problems.
________________________________________
The Scorpene Submarine Scandal
This scandal dates back to the early 2000s and involves Malaydesh purchase of two French-Spanish Scorpene-class submarines for €1.2 billion.
• Suspicious Payments: A central issue was the payment of over €114 million in commissions to a Malaydesh n company, Perimekar Sdn Bhd, which was owned by a close associate of the then-Defense Minister, despite having no prior experience in submarine projects.
• Corruption Allegations: French prosecutors investigated allegations that these payments were disguised bribes. The case also gained international notoriety due to its connection to the murder of a Mongolian woman, Altantuya Shaariibuu, who was a translator involved in the deal.
________________________________________
Procurement Irregularities and Financial Mismanagement
Beyond specific scandals, government audit reports and recent events have highlighted systemic weaknesses in military procurement.
• Inefficient Procurement: The Auditor-General's reports have repeatedly exposed major inefficiencies. For example, the government has failed to collect penalties from contractors for major project delays, and has been found to use direct negotiation instead of open tenders, which can lead to inflated prices and a lack of accountability.
• The Black Hawk Helicopter Deal: The King of Malaydesh recently intervened to halt a proposal to lease four used Black Hawk helicopters, publicly rebuking the practice of using "agents and salesmen" in military procurement. He criticized the system for favoring politically connected middlemen who inflate prices and compromise the military's actual needs.
These scandals and persistent issues demonstrate a pattern of poor governance and a lack of transparency that have severely undermined the Malaydesh n military's capabilities and its credibility with the public
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Budgetary and Procurement Constraints
The MAF's modernization efforts are consistently hampered by limited defense budgets. For many years, defense spending has not been a top government priority, leading to a slow and often delayed acquisition of new assets. This has a direct impact on the military's ability to replace aging platforms and acquire advanced technology.
• Procurement Inefficiency: The process of acquiring new assets is often criticized for a lack of transparency and efficiency. There have been instances of project delays, inflated prices due to middlemen, and even non-delivery of equipment, as highlighted in public reports. This not only wastes taxpayer money but also prevents the MAF from obtaining the assets they need in a timely manner.
2. Aging and Obsolescent Equipment
A significant portion of the MAF's inventory is old and in urgent need of replacement. This is a critical weakness that affects all three branches of the military.
• Royal Malaydesh n Navy (RMN): Many of the RMN's ships have been in service for decades. This leads to high maintenance costs, frequent breakdowns, and reduced operational availability, which hinders their ability to effectively patrol and defend Malaydesh 's vast maritime territory.
• Royal Malaydesh n Air Force (RMAF): The RMAF operates an aging fleet of helicopters and fighter jets. The use of outdated aircraft not only poses safety risks to personnel but also limits their capacity to perform modern missions, such as air combat and surveillance, especially against more technologically advanced neighbors.
• Malaydesh n Army (MA): While the army has seen some recent modernization, it still faces challenges with older armored vehicles and a need for more modern self-propelled artillery and surveillance systems to meet contemporary threats.
3. Limited Self-Reliance
Malaydesh has a nascent defense industry and is heavily reliant on foreign suppliers for its military hardware. This dependence creates several problems:
• High Costs: Purchasing from foreign manufacturers is expensive, and without a strong domestic industry, Malaydesh has limited leverage for price negotiation or technology transfer.
• Maintenance and Spares: Relying on foreign suppliers for spare parts and maintenance services can be slow and costly, further exacerbating the issue of low operational readiness for key assets.
4. Human Resources Challenges
Beyond hardware, the MAF also faces challenges in personnel management. Issues such as low morale, poor living conditions in some barracks, and difficulty in recruiting and retaining skilled personnel have been noted. These factors can affect the overall professionalism and readiness of the armed forces.
In summary, the MAF's weaknesses are intertwined: limited budgets lead to slow procurement, which results in an aging inventory. This aging equipment then drives up maintenance costs and lowers operational readiness, creating a cycle of challenges that impacts the MAF's ability to effectively protect national sovereignty and interests.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
KELEMAHAN ARMY ...........
Berikut adalah beberapa kelemahan yang sering dikaitkan dengan Angkatan Darat Malaydesh (TDM - Tentera Darat Malaydesh ) berdasarkan analisis terbuka dari para pengamat militer, laporan pertahanan, serta diskusi di forum militer dan akademik:
________________________________________
๐ป 1. Keterbatasan Anggaran
• Masalah: Anggaran pertahanan Malaydesh relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi dan pemeliharaan peralatan militer.
• Dampak: Banyak program modernisasi berjalan lambat atau ditunda. Misalnya, pengadaan MBT tambahan atau sistem artileri modern sering kali tertunda.
________________________________________
๐ป 2. Persenjataan yang Usang
• Masalah: Sebagian perlengkapan milik TDM sudah berumur tua dan tidak semuanya diperbarui secara serentak.
• Contoh: Kendaraan tempur lapis baja lama seperti Condor dan Sibmas masih digunakan dalam beberapa satuan, meskipun sudah tidak ideal untuk pertempuran modern.
________________________________________
๐ป 3. Keterbatasan Kemampuan Pertahanan Udara & Rudal
• Masalah: TDM tidak memiliki sistem pertahanan udara jangkauan menengah/jauh yang modern.
• Dampak: Bergantung pada TUDM (Angkatan Udara) dan kemampuan radar negara lain dalam skenario gabungan, membuatnya rentan terhadap serangan udara.
________________________________________
๐ป 4. Terbatasnya Integrasi dan Interoperabilitas
• Masalah: Sistem persenjataan dan komunikasi berasal dari berbagai negara (AS, Rusia, Jerman, Turki, dll.).
• Dampak: Menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, logistik, dan pelatihan teknis.
________________________________________
๐ป 5. Keterbatasan Pengalaman Tempur
• Masalah: Sejak era darurat komunis, TDM tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar.
• Dampak: Kurangnya pengalaman tempur aktual bisa menjadi kelemahan dibandingkan negara-negara lain yang lebih aktif dalam operasi militer internasional.
________________________________________
๐ป 6. Sumber Daya Manusia Terbatas
• Masalah: Tantangan dalam mempertahankan personel yang terlatih dan profesional, terutama di bidang teknologi tinggi dan logistik.
• Dampak: Rotasi personel yang tinggi bisa memengaruhi kesiapan dan efektivitas satuan.
________________________________________
๐ป 7. Ketergantungan pada Pihak Luar untuk Teknologi
• Masalah: Malaydesh belum memiliki basis industri pertahanan yang cukup kuat.
• Dampak: Masih bergantung pada negara asing untuk teknologi, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista utama.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
KELEMAHAN NAVY..
Kelemahan Angkatan Laut Malaydesh (Tentera Laut Diraja Malaydesh /TLDM) dapat dianalisis dari beberapa aspek strategis, operasional, dan teknis. Berikut adalah beberapa poin yang umum dibahas oleh para pengamat pertahanan:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Anggaran pertahanan Malaydesh relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura atau Indonesia.
• Proyek-proyek besar, seperti program kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship (LCS), mengalami penundaan dan pembengkakan biaya.
________________________________________
2. Ketergantungan pada Alutsista Lama
• Beberapa kapal perang TLDM sudah tua, seperti kelas Kasturi dan Laksamana, yang dibangun sejak tahun 1980-an dan 1990-an.
• Meskipun ada program modernisasi, penggantian tidak selalu berjalan lancar.
________________________________________
3. Kapasitas Industri Pertahanan Domestik Terbatas
• Industri galangan kapal domestik, seperti Boustead Naval Shipyard, menghadapi masalah manajemen dan efisiensi.
• Program LCS menjadi contoh kegagalan manajemen proyek domestik.
________________________________________
4. Keterbatasan Kapal Selam
• TLDM hanya memiliki 2 kapal selam Scorpรจne, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak. Jumlah ini dianggap minim untuk negara maritim seperti Malaydesh .
• Kapal selam tersebut juga menghadapi masalah pemeliharaan dan kesiapan operasional.
________________________________________
5. Personel Terbatas
• Rekrutmen dan retensi personel terampil masih menjadi tantangan, terutama untuk pengoperasian sistem canggih dan kapal selam.
• Kurangnya pengalaman tempur nyata juga menjadi perhatian dalam kesiapan operasional.
________________________________________
6. Cakupan Wilayah yang Luas
• Malaydesh harus mengawasi wilayah maritim yang sangat luas, termasuk perairan strategis di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan wilayah Sabah/Sarawak.
• Jumlah armada yang terbatas membuat pengawasan laut kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelanggaran wilayah atau aktivitas ilegal.
________________________________________
7. Tantangan Geopolitik
• Ketegangan di Laut China Selatan menuntut Malaydesh untuk lebih siap secara militer, tetapi keterbatasan sumber daya membuat responsnya kurang gesit dibanding negara seperti Vietnam atau Filipina.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
KELEMAHAN NAVY..
Kelemahan Angkatan Laut Malaydesh (Tentera Laut Diraja Malaydesh /TLDM) dapat dianalisis dari beberapa aspek strategis, operasional, dan teknis. Berikut adalah beberapa poin yang umum dibahas oleh para pengamat pertahanan:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Anggaran pertahanan Malaydesh relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura atau Indonesia.
• Proyek-proyek besar, seperti program kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship (LCS), mengalami penundaan dan pembengkakan biaya.
________________________________________
2. Ketergantungan pada Alutsista Lama
• Beberapa kapal perang TLDM sudah tua, seperti kelas Kasturi dan Laksamana, yang dibangun sejak tahun 1980-an dan 1990-an.
• Meskipun ada program modernisasi, penggantian tidak selalu berjalan lancar.
________________________________________
3. Kapasitas Industri Pertahanan Domestik Terbatas
• Industri galangan kapal domestik, seperti Boustead Naval Shipyard, menghadapi masalah manajemen dan efisiensi.
• Program LCS menjadi contoh kegagalan manajemen proyek domestik.
________________________________________
4. Keterbatasan Kapal Selam
• TLDM hanya memiliki 2 kapal selam Scorpรจne, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak. Jumlah ini dianggap minim untuk negara maritim seperti Malaydesh .
• Kapal selam tersebut juga menghadapi masalah pemeliharaan dan kesiapan operasional.
________________________________________
5. Personel Terbatas
• Rekrutmen dan retensi personel terampil masih menjadi tantangan, terutama untuk pengoperasian sistem canggih dan kapal selam.
• Kurangnya pengalaman tempur nyata juga menjadi perhatian dalam kesiapan operasional.
________________________________________
6. Cakupan Wilayah yang Luas
• Malaydesh harus mengawasi wilayah maritim yang sangat luas, termasuk perairan strategis di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan wilayah Sabah/Sarawak.
• Jumlah armada yang terbatas membuat pengawasan laut kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelanggaran wilayah atau aktivitas ilegal.
________________________________________
7. Tantangan Geopolitik
• Ketegangan di Laut China Selatan menuntut Malaydesh untuk lebih siap secara militer, tetapi keterbatasan sumber daya membuat responsnya kurang gesit dibanding negara seperti Vietnam atau Filipina.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
KELEMAHAN AIR FORCE
Berikut beberapa kelemahan utama yang kerap disorot pada Angkatan Udara Diraja Malaydesh (RMAF):
1. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi Tertunda
Sejak dekade 2010-an, porsi belanja pertahanan Malaydesh menurun dari 1,5 % PDB pada 2010 menjadi sekitar 1 % pada 2020. Akibatnya, banyak program modernisasi—termasuk pengadaan MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) lanjutan dan sistem AWACS—sering tertunda atau dibekukan karena kekurangan dana
2. Armada Tempur dan Pemeliharaan yang Usang
• Su-30MKM: Pasokan suku cadang terbatas—terutama di tengah gangguan rantai pasok Rusia pasca-invasi Ukraina—mengakibatkan kesiapan terbang yang menurun drastis.
• MiG-29 & F-5: Pesawat veteran ini sudah melewati jam terbang optimal dan menuntut pemeliharaan intensif; banyak insiden di akhir 1990-an dan awal 2000-an yang menunjukkan kerentanan teknis
3. Tantangan Lingkungan Tropis
Iklim tropis dengan kelembapan tinggi mempercepat korosi pada struktur pesawat—terutama yang berbahan aluminium seri 2024—sehingga fatigue life menurun dan risiko kegagalan material meningkat
4. Kapasitas Pengawasan dan Transportasi Udara Terbatas
• AWACS & Radar: RMAF belum memiliki platform AWACS sendiri, bergantung pada radar ground-based yang baru mulai ditingkatkan sejak 2019–2025, sehingga cakupan AWACS masih sangat terbatas
• Pengangkut A400M: Meski sudah ada, jumlahnya (empat unit) masih relatif kecil untuk mendukung proyeksi kekuatan dan bantuan kemanusiaan di wilayah luas Malaydesh .
5. Kualitas Pelatihan dan Tenaga Terampil
.prasangka umum dalam analisis militerAnggaran yang ketat berdampak pada frekuensi latihan tempur dan jam terbang pilot. Ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan kemampuan manuver taktis dalam skenario peperangan modern
6. Interferensi Politik dan Isu Korupsi
Beberapa laporan menyinggung intervensi politik dalam proses pengadaan dan dugaan praktik korupsi, yang dapat memperlambat atau mempersulit realisasi program vital RMAF
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
LEMAH .....
Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Malaydesh (Tentera Laut Diraja Malaydesh - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Malaydesh mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Malaydesh .
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
--
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
The military capabilities of any country—including Malaydesh —have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malaydesh n Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malaydesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malaydesh ’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malaydesh n EEZ.
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
HapusTAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
--------------------
INSTITUSI KEUANGAN (TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA)
BNS memiliki total utang bank lebih dari RM1 miliar. Bank-bank berikut adalah kreditur skema restrukturisasi (Scheme of Arrangement) yang meminta pengembalian pinjaman modal kerja:
Sektor Publik/Pembangunan:
Bank Pembangunan Malaysia Bhd dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.
Bank Komersial & Syariah: Malayan Banking Bhd (Maybank), AmBank (Islamic & M Bhd), Affin Bank & Affin Hwang Investment Bank, Bank Muamalat, dan Kuwait Finance House
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
HapusGORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
WELCOME RAFALE F4 IDN
HapusWELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
---------
IDN ROK =
64 KF21
64 KF21
64 KF21
-
Juni 2025 – Revised Deal
Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk 48 unit KF-21 Boramae..
-
2026 – Rencana Tambahan
Indonesia mempertimbangkan pembelian 16 unit KF-21 Block 2.
Proposal diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Korea Selatan di KTT APEC 2025.
-
๐ Ringkasan
Block I : 48 unit KF-21 Boramae (2025).
Block II : 16 unit KF-21 Block 2 (2026, ).
Total = 64 unit.
----------
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ ile imzaladฤฑฤฤฑmฤฑz ve toplamda 48 adet KAAN uรงaฤฤฑna yรถnelik iล birliฤini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaลmasฤฑ” doฤrultusunda; bu anlaลmanฤฑn tรผm detaylarฤฑnฤฑ ve teknik eklerini iรงeren ticari sรถzleลmenin imza tรถrenini bugรผn itibarฤฑyla gerรงekleลtirdik.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La derniรจre tranche de 18 Rafale pour l’Indonรฉsie est entrรฉe en vigueur ce jour. Elle fait suite ร l’entrรฉe en vigueur, en septembre 2022 et en aoรปt 2023, de la premiรจre et de la deuxiรจme tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi complรฉter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonรฉsie dans le cadre du contrat signรฉ en fรฉvrier 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
==============
==============
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! ๐ ๐ ๐ ๐
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
BalasHapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
THE LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) SCANDAL
The LCS scandal is arguably the most notorious military procurement failure in Malaydesh history. It involves a RM9 billion contract to build six stealth frigates for the Royal Malaydesh n Navy.
• Project Failure: Despite the government paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered, years past the original deadline. A parliamentary report labeled the project a "colossal procurement and governance failure."
• Misappropriation of Funds: A forensic audit revealed that funds were allegedly siphoned off for other purposes, including paying old debts from an unrelated naval project. Payments were also made to dubious companies for services that were never rendered.
• Political Interference: Investigations found that the Ministry of Defence ignored the Royal Malaydesh n Navy's choice of ship design, opting instead for a different model recommended by the main contractor. This decision led to a series of technical and design problems.
________________________________________
The Scorpene Submarine Scandal
This scandal dates back to the early 2000s and involves Malaydesh purchase of two French-Spanish Scorpene-class submarines for €1.2 billion.
• Suspicious Payments: A central issue was the payment of over €114 million in commissions to a Malaydesh n company, Perimekar Sdn Bhd, which was owned by a close associate of the then-Defense Minister, despite having no prior experience in submarine projects.
• Corruption Allegations: French prosecutors investigated allegations that these payments were disguised bribes. The case also gained international notoriety due to its connection to the murder of a Mongolian woman, Altantuya Shaariibuu, who was a translator involved in the deal.
________________________________________
Procurement Irregularities and Financial Mismanagement
Beyond specific scandals, government audit reports and recent events have highlighted systemic weaknesses in military procurement.
• Inefficient Procurement: The Auditor-General's reports have repeatedly exposed major inefficiencies. For example, the government has failed to collect penalties from contractors for major project delays, and has been found to use direct negotiation instead of open tenders, which can lead to inflated prices and a lack of accountability.
• The Black Hawk Helicopter Deal: The King of Malaydesh recently intervened to halt a proposal to lease four used Black Hawk helicopters, publicly rebuking the practice of using "agents and salesmen" in military procurement. He criticized the system for favoring politically connected middlemen who inflate prices and compromise the military's actual needs.
These scandals and persistent issues demonstrate a pattern of poor governance and a lack of transparency that have severely undermined the Malaydesh n military's capabilities and its credibility with the public
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
BalasHapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
---------------------
KELEMAHAN AIR FORCE
Berikut beberapa kelemahan utama yang kerap disorot pada Angkatan Udara Diraja Malaydesh (RMAF):
1. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi Tertunda
Sejak dekade 2010-an, porsi belanja pertahanan Malaydesh menurun dari 1,5 % PDB pada 2010 menjadi sekitar 1 % pada 2020. Akibatnya, banyak program modernisasi—termasuk pengadaan MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) lanjutan dan sistem AWACS—sering tertunda atau dibekukan karena kekurangan dana
2. Armada Tempur dan Pemeliharaan yang Usang
• Su-30MKM: Pasokan suku cadang terbatas—terutama di tengah gangguan rantai pasok Rusia pasca-invasi Ukraina—mengakibatkan kesiapan terbang yang menurun drastis.
• MiG-29 & F-5: Pesawat veteran ini sudah melewati jam terbang optimal dan menuntut pemeliharaan intensif; banyak insiden di akhir 1990-an dan awal 2000-an yang menunjukkan kerentanan teknis
3. Tantangan Lingkungan Tropis
Iklim tropis dengan kelembapan tinggi mempercepat korosi pada struktur pesawat—terutama yang berbahan aluminium seri 2024—sehingga fatigue life menurun dan risiko kegagalan material meningkat
4. Kapasitas Pengawasan dan Transportasi Udara Terbatas
• AWACS & Radar: RMAF belum memiliki platform AWACS sendiri, bergantung pada radar ground-based yang baru mulai ditingkatkan sejak 2019–2025, sehingga cakupan AWACS masih sangat terbatas
• Pengangkut A400M: Meski sudah ada, jumlahnya (empat unit) masih relatif kecil untuk mendukung proyeksi kekuatan dan bantuan kemanusiaan di wilayah luas Malaydesh .
5. Kualitas Pelatihan dan Tenaga Terampil
.prasangka umum dalam analisis militerAnggaran yang ketat berdampak pada frekuensi latihan tempur dan jam terbang pilot. Ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan kemampuan manuver taktis dalam skenario peperangan modern
6. Interferensi Politik dan Isu Korupsi
Beberapa laporan menyinggung intervensi politik dalam proses pengadaan dan dugaan praktik korupsi, yang dapat memperlambat atau mempersulit realisasi program vital RMAF
Indonesia Philipina sibuk nambah pesawat dan kapal baru sementara malaydesh sibuk nambah pesawat dan kapal bekas. Ha ha ha ha
BalasHapusIya Indonesia ketinggalan di banding Malaysewa ..... ketinggalan dalam hal membual, mencuri ๐๐๐
BalasHapusMalaysia menghukum para koruptor and pencuri.
HapusINDON??
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
A400M
HapusPEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
---
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
-----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber
------------------
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
A400M
HapusPEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
---
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
-----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber
------------------
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
KLAIM CASH = BARTER PEMBAYARAN BERPERINGKAT (DEBT)
Realitinya:-
BalasHapus1. Rupiah ANJOK
2. Ekonomi BEJAT
3. PHK Berleluasa
4. Investasi Asing LARI
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
Udara dan pelatihan penerbangan
• Helikopter multirole: AW139, AW149, Bell 429, EC120B, UH-60A, AW159.
• Simulator & FSTD: EC120B, MKM, FSTD, sistem simulasi terintegrasi.
• Platform jet latih/serang ringan: L-39 ITCC (kemungkinan untuk pelatihan/latih-tembak).
Maritim
• Kapal patroli & interseptor: FIB, RHFB, utility boat, patrol boats, MV Aishah Aim 4.
• Hovercraft: Operasi litoral dan rawa/pantai.
• Outboard motors & trailers: Dukungan mobilitas dan sustainment untuk unit kecil.
Darat
• Kendaraan respons cepat: BMW R1250RT, superbikes, motor polis, Honda Civic.
• Kendaraan taktis & logistik: 4x4 vehicle, truck.
• Pertahanan udara jarak dekat: VSHORAD (Very Short Range Air Defense).
Dampak operasional
• Kesiapan meningkat, waktu respons menurun: Penambahan helikopter dan kapal interseptor memperluas jangkauan misi SAR, patroli perbatasan, dan penegakan hukum; superbikes, motor polis, dan 4x4 meningkatkan kontrol darat dan mobilitas cepat.
• Pelatihan lebih efisien dan aman: Simulator menghemat jam terbang mahal, mempercepat konversi tipe, meningkatkan standar keselamatan, dan menjaga kualitas pelatihan meski platform beragam.
• Interoperabilitas lintas matra membaik: Platform serupa di TUDM/TLDM/TDM/MMEA/BOMBA/Polis memudahkan operasi gabungan, berbagi suku cadang, dan standardisasi prosedur—meski keberagaman tipe tetap menantang.
Dampak finansial dan logistik
• Biaya OPEX naik dan anggaran jangka panjang tertekan: Leasing biasanya lebih mahal per jam dibanding kepemilikan dalam jangka panjang, namun efektif untuk kebutuhan segera. Pengelolaan kontrak multi-lembaga menuntut koordinasi keuangan yang ketat.
• Beban sustainment dan kompleksitas armada bertambah: Banyak tipe berbeda (AW139/AW149/UH-60A/AW159/Bell 429/EC120B/L-39) meningkatkan kebutuhan pelatihan teknisi, stok suku cadang, alat khusus, dan dokumentasi kelaikudaraan. Risiko bottleneck suku cadang dan dependensi vendor meningkat.
• Ketergantungan pada kontraktor dan SLA: Kinerja misi bergantung pada kepatuhan SLA, ketersediaan teknisi, serta dukungan MRO. Kegagalan kontrak berdampak langsung pada kesiapan operasional.
Dampak strategis dan kebijakan
• Jembatan menuju modernisasi armada: Sewa memungkinkan uji operasional berbagai platform sebelum keputusan akuisisi. Data real-world dari misi SAR, maritim, dan latihan tempur memperkaya evaluasi kebutuhan masa depan.
• Persepsi publik dan akuntabilitas: Skala leasing yang besar memerlukan transparansi biaya, metrik performa, dan hasil misi agar didukung publik. Tanpa itu, kritik “mahal dan temporer” bisa menguat.
• Peluang industri lokal: Integrasi MRO lokal, pelatihan teknis, dan knowledge transfer dapat memperkuat ekosistem pertahanan. Tanpa strategi ini, value-added domestik kecil dan ketergantungan eksternal berlanjut.
Risiko utama
• Fragmentasi armada dan duplikasi kemampuan: Banyak tipe berbeda berisiko menciptakan tumpang tindih misi, menghambat standardisasi SOP dan interoperabilitas.
• Kontrak tidak sinkron dan governance lemah: Kontrak terpisah antar lembaga dapat menyebabkan gap ketersediaan, perbedaan standar layanan, dan kesulitan konsolidasi biaya.
• Kepatuhan regulasi dan keselamatan: Variasi registrasi sipil/militer, sertifikasi pilot/teknisi, dan perizinan operasi memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran kelaikudaraan atau risiko keselamatan.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
Realitinya:-
BalasHapus1. Rupiah ANJOK
2. Ekonomi BEJAT
3. PHK Berleluasa
4. Investasi Asing LARI
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
IQ BOTOL MISKIN =
HapusGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
Realitinya:-
BalasHapus1. Rupiah ANJOK
2. Ekonomi BEJAT
3. PHK Berleluasa
4. Investasi Asing LARI
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
KLAIM KAYA = TIDAK BAYAR HUTANG = KEKANGAN KEWAANGAN
IQ BOTOL MISKIN =
HapusGORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
Malaysia menghukum dan memenjarakan para koruptor and pencuri.
BalasHapusINDON??
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
HapusLCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
-------------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
-------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
---------------
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
HapusHIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
------------------
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
KOLEKTOR BESI BURUK = KOLEKTOR BARANG ANTIK
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
---------------
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
------------------
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
TARIF BARANG AMERIKA 0% = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
KAYA =
Hapus200 HELIKOPTER
200 HELIKOPTER
200 HELIKOPTER
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026 untuk memperkuat alutsista sekaligus kesiapsiagaan bencana di Indonesia.
Pada 5 Desember 2025, dalam pidato di HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan mendatangkan 200 unit helikopter secara bertahap mulai awal 2026
=========
=========
IQ BOTOL MISKIN =
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
Malaysia menghukum para koruptor and pencuri.
BalasHapusINDON??
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
BEDA KASTA =
Hapus200 HELI BRANDNEW vs 28 HELI SEWA
-------
GORILA IQ BOTOL MISKIN =
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
GORILA SEWA 28 HELI = 119 BELI HELI BARU
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNIT X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
=========
=========
KAYA =
200 HELIKOPTER BRANDNEW
200 HELIKOPTER
200 HELIKOPTER
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026 untuk memperkuat alutsista sekaligus kesiapsiagaan bencana di Indonesia.
Pada 5 Desember 2025, dalam pidato di HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan mendatangkan 200 unit helikopter secara bertahap mulai awal 2026
๐BEDA KASTA = 200 HELI BRANDNEW vs 28 HELI SEWA๐
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
Banding ASEAN:
1. Malaydesh: sekitar 69% dari PDB.
2. Thailand: sekitar 60%.dari PDB
3. Filipina: sekitar 55%. dari PDB
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
https://www.youtube.com/watch?v=Sl77VrDyqSg
BalasHapusIndonesia, semua jiran disalahkan jika negara tak maju!
Skip kepada 2.44 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
MALAYDESH UP TO =
HapusDEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
------------------
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
KLAIM KAYA = DEBT UP TO 97% TO GDP
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
MALAYDESH has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
Public DEBT
• Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
• Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
• Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
Household DEBT
• Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
• DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYDESH households has been increasing since 2000.
• Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
Other factors
• External DEBT: MALAYDESH 's external DEBT is also a concern.
Export vulnerability: MALAYDESH 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
MALAYDESH has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
Public DEBT
• Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
• Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
• Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
Household DEBT
• Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
• DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYDESH households has been increasing since 2000.
• Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
Other factors
• External DEBT: MALAYDESH 's external DEBT is also a concern.
Export vulnerability: MALAYDESH 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 = DEBT PAY DEBT
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
Hapus1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
1 IN 3 MENTAL DISORDER = 84% NO SAVING EVERY MONTH
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
HapusDATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
--------------
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = MELARAT = TUKANG SEWA
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
HapusIQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
IQ BOTOL = NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
NO. 2 ASIA = HOUSEHOLD DEBT
HapusINO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
--------------
๐ฒ๐พ 1. Peringkat ke-2: Hutang Rumah Tangga (Household Debt)
Malaydesh berada di posisi kedua tertinggi di Asia (di luar negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang) dalam hal hutang rumah tangga per kapita dan rasio terhadap pendapatan:
• Sumber utama data berasal dari Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) dan Bank Negara Malaydesh.
• Komponen utama hutang rumah tangga:
o Pinjaman perumahan (sekitar 60% dari total)
o Pinjaman kendaraan
o Pinjaman pribadi dan kad kredit
• Faktor pendorong:
o Akses mudah ke kredit konsumer
o Harga properti yang tinggi di kawasan urban
o Gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial ekonomi
• Risiko utama:
o Kerentanan terhadap kenaikan suku bunga
o Potensi gagal bayar jika terjadi perlambatan ekonomi atau pengangguran
--------------
-
๐ 2. Peringkat ke-3: Rasio Hutang Rumah Tangga terhadap PDB
Malaydesh mencatat rasio household debt-to-GDP sebesar 69,6% pada kuartal pertama 2025, menempatkannya di peringkat ketiga di Asia setelah Korea Selatan dan Thailand.
Tahun Rasio Hutang Rumah Tangga terhadap PDB
2021 76,6% (tertinggi sepanjang masa)
2024 Q4 69,5%
2025 Q1 69,6%
• Rata-rata historis: 64,4% sejak 2006
• Bandingkan dengan negara lain:
o Korea Selatan: >100%
o Thailand: ~80%
o Indonesia: <20%
• Implikasi makroekonomi:
o Menurunkan ruang fiskal untuk stimulus konsumsi
o Meningkatkan sensitivitas terhadap krisis keuangan
o Menekan daya beli rumah tangga
--------------
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
NO. 2 ASIA HOUSEHOLD DEBT = NO. 3 ASIA RATIO DEBT TO GDP
https://www.youtube.com/watch?v=Sl77VrDyqSg
BalasHapusIndonesia, semua jiran disalahkan jika negara tak maju!
Skip kepada 2.44 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025)
Hapus• 1997: Malaydesh mencatat surplus anggaran sebesar 2,4% dari PDB, tahun terakhir sebelum defisit dimulai.
• 1998: Krisis ekonomi Asia menyebabkan Malaydesh mulai mengalami defisit fiskal.
• 1998–2008: Defisit berkisar antara -3% hingga -5% dari PDB, dengan fluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik.
• 2009: Defisit mencapai titik terendah sebesar -6,7% dari PDB akibat krisis keuangan global.
• 2010–2019: Pemerintah berupaya mengurangi defisit, namun tetap berada di kisaran -3% hingga -5%.
• 2020–2021: Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi fiskal, dengan defisit meningkat karena stimulus ekonomi dan penurunan pendapatan negara.
• 2024: Defisit tercatat sebesar -4,1% dari PDB.
• 2025 (proyeksi):
o Pemerintah menargetkan defisit sebesar -3,8%, namun diperkirakan hanya mampu menurunkannya ke -4,0%.
o Penurunan ini didorong oleh peningkatan efisiensi pajak dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin.
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
HapusDEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
DEFISIT ANGGARAN = ASET MILITER : SEWA
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
HapusTIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
FAKTOR PENYEBAB UTAMA
HapusDEFISIT ANGGARAN BERKELANJUTAN: penyebab utama kenaikan utang adalah pengeluaran pemerintah yang melebihi penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya, yang telah berlangsung sejak krisis keuangan asia.
pengelolaan keuangan yang kurang bijak: pengelolaan utang yang disoroti oleh pemerintahan baru pada tahun 2018 mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen fiskal di masa lalu.
krisis pensiun dan utang rumah tangga: banyak warga malaydesh yang tidak memiliki simpanan pensiun yang cukup dan terbebani oleh cicilan utang, menciptakan krisis pensiun yang juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
secara keseluruhan, masalah utang malaydesh telah menjadi tantangan ekonomi yang kronis sejak awal tahun 2000-an
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
HapusPRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
PRANK PRANCIS (DASSAULT NEXTER) = PRANK TURKI (YAVUZ) = PRANK SLOVAKIA (KDS)
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
OVERLIMITS DEBT = MELARAT = SEWA
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
Hapus2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
Malaydesh pada tahun 1995 memang melakukan uji coba SPH G5 dan FH-70, tetapi tidak melanjutkan pembelian. Fokus mereka tetap pada artileri tarik hingga akhirnya baru pada dekade 2000-an dan 2020-an muncul opsi SPH modern seperti Caesar dan Yavuz.
-----------------
TAHUN JENIS SPH DIUJI ASAL STATUS
1995 G5 155mm Afrika Selatan Uji coba, tidak dibeli
1995 FH-70 (SPH varian) Inggris/Italia/Jerman Uji coba, tidak dibeli
2000-an Caesar 155mm Prancis Evaluasi lanjut
2020-an Yavuz 155mm Turki
-----------------
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN = AKAN SPH
2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
Hapus2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
2025-1995 = 30 TAHUN PRANK SPH
Malaydesh pada tahun 1995 memang melakukan uji coba SPH G5 dan FH-70, tetapi tidak melanjutkan pembelian. Fokus mereka tetap pada artileri tarik hingga akhirnya baru pada dekade 2000-an dan 2020-an muncul opsi SPH modern seperti Caesar dan Yavuz.
-----------------
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
-----------------
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
CAESAR YAVUZ EVA = ZONK = IQ BOTOL
SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
HapusManakala MALAYDESH...... Alhamdulilah SHOPING terusss......
Tentera Darat Malaydesh Akan Mendapatkan SPH 155 mm Tahun Depan
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
---
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
TIAP TAHUN AKAN = KUAT MEMBUAL
https://www.youtube.com/watch?v=Sl77VrDyqSg
BalasHapusIndonesia, semua jiran disalahkan jika negara tak maju!
Skip kepada 2.44 menit
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
HapusDEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
DEFISIT = UTANG NEGARA/HOUSEHOLD BERTAMBAH
SEJAK 1998, DEFISIT MALAYDESH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI HASIL DARI:
Hapus1. Penggunaan kebijakan fiskal ekspansif (defisit belanja) sebagai alat utama untuk menstabilkan ekonomi selama krisis (1998, 2009, 2020).
2. Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional yang terus menerus, di mana pinjaman digunakan untuk mendanai belanja pembangunan.
3. Penurunan pendapatan pemerintah selama periode perlambatan ekonomi, seperti penurunan harga komoditas global atau dampak pandemi.
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
SEJAK 1998, DEFISIT MALAYDESH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI HASIL DARI:
Hapus1. Penggunaan kebijakan fiskal ekspansif (defisit belanja) sebagai alat utama untuk menstabilkan ekonomi selama krisis (1998, 2009, 2020).
2. Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional yang terus menerus, di mana pinjaman digunakan untuk mendanai belanja pembangunan.
3. Penurunan pendapatan pemerintah selama periode perlambatan ekonomi, seperti penurunan harga komoditas global atau dampak pandemi.
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
FAKTOR PENYEBAB UTAMA
HapusDEFISIT ANGGARAN BERKELANJUTAN: penyebab utama kenaikan utang adalah pengeluaran pemerintah yang melebihi penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya, yang telah berlangsung sejak krisis keuangan asia.
pengelolaan keuangan yang kurang bijak: pengelolaan utang yang disoroti oleh pemerintahan baru pada tahun 2018 mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen fiskal di masa lalu.
krisis pensiun dan utang rumah tangga: banyak warga malaydesh yang tidak memiliki simpanan pensiun yang cukup dan terbebani oleh cicilan utang, menciptakan krisis pensiun yang juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
secara keseluruhan, masalah utang malaydesh telah menjadi tantangan ekonomi yang kronis sejak awal tahun 2000-an
------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
DEFISIT FISKAL MALAYDESH (1998–2025) = DEBT PAY DEBT
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
HapusKAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
KAYA (42 RAFALE 48 KAAN 42 J10C) = MISKIN (NGEMIS 33 F18 BEKAS 33 TAHUN)
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
HapusFenomena "utang bayar utang" di Malaydesh, dalam konteks pengelolaan utang pemerintah, lebih tepat dijelaskan sebagai strategi pengelolaan utang yang umum disebut refinansiasi (pembiayaan kembali). Refinansiasi utang adalah tindakan mengambil pinjaman baru (menerbitkan obligasi atau surat utang baru) untuk melunasi utang yang sudah ada yang akan jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mengelola profil jatuh tempo utang dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, bukan sekadar menunda masalah
--------------
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
REFINASI : HUTANG BARU BAYAR HUTANG LAMA
2025
Hapus2024
2023
IQ BOTOL KLAIM SPH = ZONK
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
Manakala MALAYDESH...... Alhamdulilah SHOPING terusss......
Tentera Darat Malaydesh Akan Mendapatkan SPH 155 mm Tahun Depan
---
GEMPURWIRA14 Maret 2024 pukul 11.36
Sekarang hanya ada 1 pilihan saja SPH yang di sebut bakal dipilih.... CAESAR atau EVA.... Horeyyy
---
SPH = GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
---
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
BalasHapusFOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
FOREST CITY USD 100 BILLION = ECRL USD 20 BILLION = CMQIP USD 4,2 BILLION
2025
BalasHapus2024
2023
IQ BOTOL KLAIM SPH = ZONK
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA28 NOVEMBER 2025 PUKUL 19.59
Manakala MALAYDESH...... Alhamdulilah SHOPING terusss......
Tentera Darat Malaydesh Akan Mendapatkan SPH 155 mm Tahun Depan
---
GEMPURWIRA14 Maret 2024 pukul 11.36
Sekarang hanya ada 1 pilihan saja SPH yang di sebut bakal dipilih.... CAESAR atau EVA.... Horeyyy
---
SPH = GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG
---
SPH CAESAR = GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
---
SPH YAVUZ = GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
---
SPH EVA = GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
---
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
2025 2024 2023 = KLAIM SPH ZONK
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
BalasHapus5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
5X PM 6X MOD 6X MOF MRCA LCS SPH MRSS = ZONK BUKTI MISKIN
membaca arah SHOPPING SOPING Cadas jet tempur kita, spertinya tiap pangkalan matra udara kelas A, tak hanya 1 jenis pespur, cekidot haha!๐๐๐
BalasHapusPrediksi di Sumatera
lanud Roesmin Nurjadin (PKU-RIAU) &
Perkiraan di Kalimantan Barat
lanud Supadio(Pontianak)
✅️Rafale
✅️JF Sulfur
Prediksi Sulawesi
lanud Hassanuddin (Makassar) & lanud Haluoleo (Kendari)
✅️ESYU 27,30,35 & JITENCI
Prediksi Jawa Madiun
lanud Iswahjudi (Magetan)
✅️F16, F15, BORAMAE
✅️T50i & M346
naa KAAN? berhubung masih lama, blom tau jugak bakal mangkal dimana haha!๐คญ๐ค๐คญ
yaa geopolitek berubah2 terusz, bisa jadi KAAN kombo F-35 taro di IKN ajah..GHOIB2 DAAH haha!๐๐ง♂️๐
Semua Prediksi diatas dibuat "Menurut Keyakinan Saya" hire haha!๐ฅณ✨️๐ฅณ
NGAMUK..NGAMUK DAH para warganyet kl 1cc haha!๐ฅ๐๐ฅ
kaan taruh soewondo, roesmin dan natuna serta kupang ajah om @palu gada
Hapusnyoiihh bisaaaaa..ntar tunggu dateng yaa om pemburu haha!๐ฌ๐ค๐ฌ
Hapusmembaca arah SHOPPING SOPING Cadas jet tempur kita, spertinya tiap pangkalan matra udara kelas A, tak hanya 1 jenis pespur, cekidot haha!๐๐๐
BalasHapusPrediksi di Sumatera
lanud Roesmin Nurjadin (PKU-RIAU) &
Perkiraan di Kalimantan Barat
lanud Supadio(Pontianak)
✅️Rafale
✅️JF Sulfur
Prediksi Sulawesi
lanud Hassanuddin (Makassar) & lanud Haluoleo (Kendari)
✅️ESYU 27,30,35 & JITENCI
Prediksi Jawa Madiun
lanud Iswahjudi (Magetan)
✅️F16, F15, BORAMAE
✅️T50i & M346
naa KAAN? berhubung masih lama, blom tau jugak bakal mangkal dimana haha!๐คญ๐ค๐คญ
yaa geopolitek berubah2 terusz, bisa jadi KAAN kombo F-35 taro di IKN ajah..GHOIB2 DAAH haha!๐๐ง♂️๐
Semua Prediksi diatas dibuat "Menurut Keyakinan Saya" hire haha!๐ฅณ✨️๐ฅณ
NGAMUK..NGAMUK DAH para warganyet kl 1cc haha!๐ฅ๐๐ฅ
membaca arah SHOPPING SOPING Cadas jet tempur kita, spertinya tiap pangkalan matra udara kelas A, tak hanya 1 jenis pespur, cekidot haha!๐๐๐
BalasHapusPrediksi di Sumatera
lanud Roesmin Nurjadin (PKU-RIAU) &
Perkiraan di Kalimantan Barat
lanud Supadio(Pontianak)
✅️Rafale
✅️JF Sulfur
Prediksi Sulawesi
lanud Hassanuddin (Makassar) & lanud Haluoleo (Kendari)
✅️ESYU 27,30,35 & JITENCI
Prediksi Jawa Madiun
lanud Iswahjudi (Magetan)
✅️F16, F15, BORAMAE
✅️T50i & M346
naa KAAN? berhubung masih lama, blom tau jugak bakal mangkal dimana haha!๐คญ๐ค๐คญ
yaa geopolitek berubah2 terusz, bisa jadi KAAN kombo F-35 taro di IKN ajah..GHOIB2 DAAH haha!๐๐ง♂️๐
Semua Prediksi diatas dibuat "Menurut Keyakinan Saya" hore haha!๐ฅณ✨️๐ฅณ
NGAMUK..NGAMUK DAH para warganyet kl 1cc haha!๐ฅ๐๐ฅ
✅️2026 SHOPPING haha!๐ค๐๐ค
BalasHapus40 sulfur & dron shah
warganyet kl makin ketar ketir iniiiii kajiannya kita sikat lagiii haha!๐ฅถ๐ต๐ซ๐ฅถ
2026 KFX IFX KFX LUNASSSSSSS haha!๐ค๐ค๐ค...
BalasHapus16 Boramae siyap kirim hore mare haha!๐๐ค๐
lah, warganyet kl KEFANASAAN LAGIIIII N⛔️ Shopping kahsiyan LeMeS haha!๐ฅ๐๐ฅ
Rupiah menuju Rp16.900 setiap 1 USD...... HANCUR guys....HAHAHAHAHA
BalasHapus1 USD = 16,895.54 IDR
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR
1. FOREST CITY = USD 100 BILLION
Hapus2. ECRL= USD 20 BILLION
3. CMQIP = USD 4,2 BILLION
4. MCKIP = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
Hapus2. ECRL= USD 20 BILLION
3. CMQIP = USD 4,2 BILLION
4. MCKIP = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = THE 1MALAYDESH DEVELOPMENT BERHAD SCANDAL, OFTEN REFERRED TO AS THE 1MDB SCANDAL OR JUST 1MDB, IS AN ONGOING CORRUPTION, BRIBERY AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
PROTOTYPE KFX tidak akan diserah ke INDIANESIA ...BUKTI HUTANG MASIH NUNGGAK....HAHAHAHA
BalasHapusIndonesia will no longer receive the 5th KF-21 prototype due to renegotiated terms with Korea's DAPA.
https://www.facebook.com/KoreaDefenseBlog/posts/indonesia-will-no-longer-receive-the-5th-kf-21-prototype-aircraft-as-a-result-of/1205875561728135/
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
Hapus2. ECRL= USD 20 BILLION
3. CMQIP = USD 4,2 BILLION
4. MCKIP = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
Hapus2. ECRL= USD 20 BILLION
3. CMQIP = USD 4,2 BILLION
4. MCKIP = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
✅️Waipios1 Januari 2026 pukul 23.23
BalasHapusYg jlas perjanjiannya prototipe punya Indonesia di serahkan 2026
✅️palu gada2 Januari 2026 pukul 23.45
eittt ituw kalo bayar penuh emd KRW 1,6 T dapet 1 prototaip
setelah turun jd KRW 600 juta, tause yeee..lah harga jetnya aja brapa? rugi bandar klo kita cabut permanen stelah 2026 om haha!๐ฌ๐๐ฌ
sperti yg dijelasin kemhan dl, mreka gak minta diskon,
tapi sampe 2026, hanya mampu setor krw 600 juta, teote yg diberikan disesuaikan jumlah pembayaran.
jika kemhan masi minat, sisanya pembayaran di cicil 10 tahun stelah emd 1 selesai.
mnurut pengertian guwe, prototaipnya bakal dikasi setelah lunas kelak..2036 haha!๐๐คญ๐
nahh medan merdeka barat masi mao gak...
kcuali kpop berikan cuma2 dgn syarat kemhan SHOPPING Boramae skarang haha!๐๐๐
========
lagi2 pendapatakuh diatas "Menurut Kepercayaan Saya"...tau jadi tau kagak gak masalah...yg fenting tetangga warganyet seblah onoh FANAAASSSS haha!๐ฅ☠️๐ฅ
IMO baca disini haha!๐คญ๐๐คญ
Hapus⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/penentuan-nasib-program-kf-21-indonesia.html?m=1
Rupiah menuju Rp16.900 setiap 1 USD...... HANCUR guys....HAHAHAHAHA
BalasHapus1 USD = 16,895.54 IDR
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = THE 1MALAYDESH DEVELOPMENT BERHAD SCANDAL, OFTEN REFERRED TO AS THE 1MDB SCANDAL OR JUST 1MDB, IS AN ONGOING CORRUPTION, BRIBERY AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = GIVEAWAY BPA
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = THE 1MALAYDESH DEVELOPMENT BERHAD SCANDAL, OFTEN REFERRED TO AS THE 1MDB SCANDAL OR JUST 1MDB, IS AN ONGOING CORRUPTION, BRIBERY AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY
----------------
OCTOBER 2025 =
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat------------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
BANK NEGARA MALAYDESH [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MALAYDESH 's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MALAYDESHs.
Mau bayar HUTANG RAFALE pakai apa guys.....??? RUPIAH TERBURUK DALAM SEJARAH....HAHAHAHAH
BalasHapusKemenkeu Menyetujui Pinjaman Luar Negeri Sebesar USD3,9 miliar untuk Rafale Batch II dan Mirage 2000
http://defense-studies.blogspot.com/2022/11/kemenkeu-menyetujui-pinjaman-luar.html
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
-
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
• 5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-----------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
----------------
DEBT ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
-
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
• 5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
The national DEBT in MALAYDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
-
OVERLIMIT DEBT 66,3%
OVERLIMIT DEBT 66,3%
LIMIT DEBT 65%
LIMIT DEBT 65%
In 2025, MALAYDESH 's government DEBT was projected to increase to RM1.3 trillion, which is 69% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
BalasHapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
-
๐ DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
• 5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
The national DEBT in MALAYDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
-
OVERLIMIT DEBT 66,3%
OVERLIMIT DEBT 66,3%
LIMIT DEBT 65%
LIMIT DEBT 65%
In 2025, MALAYDESH 's government DEBT was projected to increase to RM1.3 trillion, which is 69% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
Mana GORILLA yang klaim konon Rafalenya cash tu..... HAHAHAHAH
BalasHapusKemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale
https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
HapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
TUNDUK USA =
HapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MISKIN = 5X PM 6X MOD/MOF = ZONK NO MRCA LCS SPH MRSS = ART WAJIB LAPOR USA
BalasHapusUSD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
Paling KESIAN...wang muka rafale tu pun INDIANESIA terpaksa NGEMIS HUTANG LENDER....HAHAHAHHA
BalasHapusKementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani perjanjian dengan Dassault pada Februari 2022 untuk mendapatkan total 42 jet Rafale. Pengadaan badan pesawat dilakukan secara bertahap dan kontrak untuk gelombang pertama dari enam badan pesawat berlaku efektif pada September 2022, setelah pembayaran uang muka dilakukan dengan dana yang bersumber dari pemberi pinjaman asing.
TUNDUK USA =
HapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK USA =
HapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK USA =
HapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK BRITISH =
HapusJAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK USA =
BalasHapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK USA =
BalasHapusWAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK BRITISH =
BalasHapusJAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK BRITISH =
BalasHapusJAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK BRITISH =
BalasHapusJAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
TUNDUK CHINA =
BalasHapusGIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
---------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS