Setelah berlangsung selama 10 tahun, kegiatan Engineering, Manufacturing and Development (EMD) tahap pertama pesawat tempur KF-21 akan selesai pada 2026. Fase tersebut merupakan babak penuh tantangan baik dari aspek engineering, teknologi maupun politik bagi program yang dibiayai bersama oleh Korea Selatan dan Indonesia.
Apalagi Indonesia sebagai mitra junior dalam EMD jet tempur generasi 4.5 tidak dapat dipandang sebagai rekan yang dapat diandalkan karena sejumlah isu yang menjadi perbedaan pendapat dengan Korea Selatan. Sementara itu, Indonesia mempunyai harapan yang tinggi terkait alih teknologi dari Korea Selatan dalam program KF-21, terlepas apakah ekspektasi itu semuanya telah diakomodasi dalam kesepakatan kedua negara atau tidak.
Tahun 2026 nampaknya akan menjadi tahun yang menentukan bagi Indonesia terkait dengan partisipasi dalam EMD fase pertama program KF-21. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang masih tersedia ataukah membiarkan kesempatan demikian berlalu begitu saja? Peluang yang tersedia sesungguhnya mengandung pula aspek ekonomi dan bukan semata aspek politik yang sulit untuk dikuantifikasikan secara finansial.
Andaikata pengambil keputusan di Indonesia mampu berpikir obyektif yang bersifat visi jangka panjang serta bukan berdasarkan pertimbangan subyektif dan emosional, peluang ekonomi tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh negeri ini setidaknya hingga 30 tahun mendatang.
Dari aspek diplomatik, topik KF-21 masih menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia. Isu KF-21 merupakan salah satu topik utama yang selalu diusung oleh Korea Selatan interaksi dengan Indonesia, sebagaimana tercermin ketika isu demikian diangkat dalam dua sesi pertemuan Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC 31 Oktober 2025.
Lawatan sejumlah pejabat senior Korea Selatan ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di antaranya selalu mengangkat pokok bahasan KF-21 yang diduga didorong oleh keraguan terhadap komitmen Indonesia dalam program jet tempur bermesin ganda itu.
Apalagi setelah Indonesia secara serampangan memutuskan hendak membeli pesawat tempur yang diklaim sebagai generasi kelima dari Turki, di saat tidak ada data-data empiris yang mendukung klaim tersebut dan banyaknya pertanyaan tidak terjawab terkait kemampuan dan keandalan teknologi Turki dalam melakukan engineering dan produksi penempur tipe itu.
Sedangkan dari aspek teknis, beberapa isu terkait dengan KF-21 bagi Indonesia pada 2026 adalah sebagai berikut. Pertama, transfer purwarupa KF-21 oleh Korea Selatan kepada Indonesia. Terdapat sejumlah topik terkait rencana pengalihan prototipe pesawat tempur itu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk bahasan mengenai keamanan teknologi dan jenis KF-21 yang akan dikirim ke Indonesia.
Mengenai keamanan teknologi, Korea Selatan sangat mewaspadai kemungkinan bocornya teknologi KF-21 ke pihak ketiga seperti Korea Utara, Cina dan Turki, di mana konsekuensi bila terjadi kebocoran adalah ramifikasi diplomatik mengingat banyak teknologi yang berasal dari Amerika Serikat.
Walaupun dalam kesepakatan resmi antara Indonesia dan Korea Selatan menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan pengalihan purwarupa KF-21 berkursi tunggal yakni KF-21 005, saat ini terdapat aspirasi Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang terhadap kesepakatan demikian.
Muncul kembali pemikiran di Indonesia agar prototipe yang ditransfer adalah pesawat tempur berkursi tandem, suatu aspirasi yang sempat mencuat di masa lalu akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi.
Secara teori, Indonesia harus melaksanakan perundingan ulang dengan Korea Selatan andaikata menghendaki transfer KF-21 kursi tandem, di mana hal tersebut amat sukar untuk disetujui oleh Seoul. Apalagi Korea Selatan pada 2025 sudah bermurah hati menyepakati pengurangan nilai cost share Indonesia dari KRW1,7 triliun menjadi US$600 milyar dalam EMD tahap pertama.
Kedua, akuisisi KF-21 oleh Indonesia. Pengadaan KF-21 oleh Indonesia ialah salah satu hal yang selalu menjadi topik diskusi dalam relasi kedua negara, termasuk dalam interaksi yang bersifat informal.
Menjadi pertanyaan apakah pada 2026 Indonesia secara resmi akan memutuskan akuisisi penempur yang akan dikembangkan menjadi generasi kelima tersebut atau tidak. Memang suatu hal yang aneh bila salah satu negara yang terlibat dalam program pengembangan bersama malah tidak melakukan pembelian produk yang dihasilkan oleh kerja sama tersebut.
Seperti pernah ditulis sebelumnya, Korea Selatan saat ini sedang menyiapkan fasilitas kredit ekspor untuk Indonesia guna mendukung pengadaan KF-21. Fasilitas pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan milik Korea Selatan merupakan permintaan resmi Indonesia sebagaimana disampaikan dalam perhelatan pemimpin kedua negara pada akhir Oktober 2025.
Dengan tersedianya fasilitas kredit ekspor, Indonesia tidak akan mempunyai tantangan dari aspek finansial guna membeli KF-21. Apalagi tenor, suku bunga dan resiko fasilitas kredit ekspor jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia daripada menggunakan skema Kreditur Swasta Asing.
Ketiga, perakitan KF-21 di Indonesia. Pengadaan KF-21 oleh Indonesia secara otomatis membuka peluang niaga bagi Indonesia terkait dengan perakitan KF-21 di Indonesia. Sudah sepantasnya Jakarta meminta kepada Seoul agar partisipasi PT Dirgantara Indonesia dalam produksi KF-21 tidak terbatas pada aerostructure saja, namun pula kegiatan perakitan dan uji terbang atau Final Assembly and Check-Out (FACO).
Menurut sudut pandang ekonomi, FACO akan menguntungkan secara finansial bagi PT Dirgantara Indonesia jika dikelola dengan baik dan benar, apalagi seandainya Indonesia mampu meyakinkan Korea Selatan agar FACO tersebut bukan saja bagi KF-21 pesanan Indonesia, tetapi mencakup pula pesanan negara-negara Asia Tenggara.
Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina dan Malaysia ialah pasar potensial bagi KF-21 mengingat negara-negara itu senasib dengan Indonesia yakni tidak diberikan akses oleh Amerika Serikat untuk menjadi operator F-35. Mempertimbangkan peta jalan pengembangan KF-21 menjadi KF-21EX pada pertengahan 2030-an yang merupakan penempur generasi kelima, peluang sejumlah negara Asia Tenggara guna mengimpor KF-21 generasi 4.5 cukup besar.
KF-21 generasi 4.5 akan menjadi jembatan bagi negara-negara tersebut dan juga Indonesia guna menjadi pemakai KF-21EX di awal 2040-an. Inilah salah satu peluang ekonomis jangka panjang bagi Indonesia bila mempunyai FACO KF-21 dalam beberapa tahun ke depan.
Program KF-21 tercatat sebagai low hanging fruit bagi Indonesia dari aspek pertahanan, industri pertahanan dan ekonomi dengan peluang yang bersifat jangka panjang. Berdasarkan dinamika mutakhir program KF-21 antara Indonesia dan Korea Selatan, tahun 2026 nampaknya menjadi tahun yang menentukan bagi Indonesia ketika sejumlah peluang sudah hadir di depan mata, pertanyaannya ialah apakah peluang itu akan direbut ataukah dibiarkan berlalu demi ilusi yang lain? (Alman Helvas Ali)
(CNBC)




PANTAS DUMMY =
BalasHapusLCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
🛳️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
💰 Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
----------------
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
GORILA MALAYDESH = PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
LINK GORILA MALAYDESH = BASI NYET🦧🦧🦧
BalasHapusWOIIIII 2025 ...... PANAS NYET🦧🦧🦧
-----
MERDEKA.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
-----
JAWAPOS.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
-----
TEMPO.COM = BERITA FEBRUARI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
-----
INDOMILITER.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
-----
ZONAJAKARTA.com = BERITA OKTOBER 2023
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
=======
=======
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
Based on reports from November 2025, Indonesia paid an installment of KRW 111.3 billion towards its reduced KF-21 defense contribution, with the remaining balance expected to be paid in full by the end of 2026 or potentially next year (2026).
-----
2025 NOVEMBER = PAID KF21
2025 NOVEMBER = PAID KF21
2025 NOVEMBER = PAID KF21
2025 NOVEMBER = PAID KF21
Based on reports from November 2025, Indonesia paid an installment of KRW 111.3 billion towards its reduced KF-21 defense contribution, with the remaining balance expected to be paid in full by the end of 2026 or potentially next year (2026).
-----
2024 = PAID KF21
2024 = PAID KF21
2024 = PAID KF21
2024 = PAID KF21
As of late 2024/early 2025, Indonesia had paid about 400 billion won. The November 2025 payment of KRW 111.3 billion would bring the total amount paid to over 511.3 billion won.
-----
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
2025 JUNI BEBAS = TIADA BUKTI
All five Indonesian engineers who were accused of leaking confidential data while participating in the joint development of Korean fighter KF-21 were acquitted and suspended from prosecution.
According to government sources on the 2nd, the prosecution cleared the five people of violating the Defense Technology Protection Act, the Defense Business Act, and the Foreign Trade Act last month. In addition, prosecution was suspended for violating the Unfair Competition Prevention Act.
-----
2025 IDN ROK =
48 KF21
48 KF21
48 KF21
Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
LINK GORILA MALAYDESH = BASI !!!!!
BalasHapusWOIIIII 2025 ...... PANAS NYET🦧🦧🦧
-----
BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
-----
BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
-----
BERITA FEBRUARI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
-----
BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
-----
BERITA OKTOBER 2023
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
=======
=======
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
2026 PAID FULL = LUNAS KF21
-----
BASED ON REPORTS FROM NOVEMBER 2025, INDONESIA PAID AN INSTALLMENT OF KRW 111.3 BILLION TOWARDS ITS REDUCED KF-21 DEFENSE CONTRIBUTION, WITH THE REMAINING BALANCE EXPECTED TO BE PAID IN FULL BY THE END OF 2026 OR POTENTIALLY NEXT YEAR (2026).
-----
IDN ROK =
48 KF21
48 KF21
48 KF21
Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
-----
😝WOIIII....2025 = LINK BASI 2023 DAN 2024😝
Bukannya salah satu alasan kita minta pengurangan kontribusi karena FACO ini susah terlaksana? PT DI sudah bangun fasilitas, personel harusnya tersedia juga tapi KAI atau pemerintah Korea Selatan lebih senang itu dilakukan di Korea Selatan. Alasan bisnisnya jelas, buat produksi sejumlah itu, lebih efisien semuanya diproduksi di Korea Selatan. Kalau dibagi dua, nanti mereka terancam tidak dapat customer.
BalasHapusIya, kalau terpusat di satu tempat dan dibuat lebih banyak jatuhnya bisa lebih murah. Tapi kita menuntut TOT
HapusToT memang agak bermasalah karena mereka menjanjikan salah satu teknologi AS yg tidak jadi dikasih ke mereka.😅
HapusIntegrasi Phantom Strike ternyata belum fix, sudah jadi bahan jualan...😛🤪
HapusNtar engine KF-21EX masih pake asal US? Siap-siap aja kelak kena modus lagi ama yang punya engine...😛
Sementara KAAN udah mulai bikin engine sendiri, yang mendang-mending pilih mana? 😛🤪
Pilihannya kfx atau kaan ya, bukan hornet usang atau tak punya AU 😁
BalasHapuskfx 4.5 kaan 5 jelas bukan ngemis rongok 34 tahun nemis 10 tahun .........
HapusPOLANDIA ANGGOTA NATO =
BalasHapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
Kasus F/A-50PL adalah pembelajaran kesekian kali bagi calon buyer Korsel..
BalasHapus48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
BalasHapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
🌍 Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
9 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
Semoga diputuskan batal saja kf21
BalasHapusTapi rayuan korea memang maut, biasanya bikin kepincut
Ada Rayuan Pembiayaan denganBunga Murah utk Pembelian KFX Indonesia bisa bikin Goyah....
HapusJadinya versi Indonesia adalah:
BalasHapusCasing KF-21 dengan instal dan integrasi SEWACO:
1. Dassault Rafale / FRANCE
2. KAAN / TURKIYE
3. Su-35 / RUSSIA
Karena itu opsi terbaik yang bisa diambil karena ke-3 negara sudah Mandiri Produksi SEWACO lepas dari subsystem Made in USA
duh dia lagi...diaaaa lageee...
BalasHapusurus dagangan ente tu, ntar di komplen balik om tsotau, sluruh pesbuk kena spam doi ngamuk🔥 2026 haha!😂😝😂
Si MISKIN MEMANG MEMALUKAN....🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. NUNGGAK BAYARAN HUTANG KFX BERTAHUN TAHUN
2. MENCURI DATA PROGRAM KFX
3. NGEMIS MINTA DISKAUN HUTANG KFX DI KURANG KAN PEMBAYARAN
4. 29 KALI DITAGIH BAYAR HUTANG KFX SAMA KOREA
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
Hapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
🌍 Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
Hapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
🌍 Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
WOIII....2026
HapusMEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
Status proyek tersebut di tahun 2025:
New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaydesh untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
-----------
Kapal LCS pertama Malaydesh, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
Narasinya adalah:
Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaydesh, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaydesh (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
HapusLCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
Si MISKIN MEMANG MEMALUKAN....🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. NUNGGAK BAYARAN HUTANG KFX BERTAHUN TAHUN
2. MENCURI DATA PROGRAM KFX
3. NGEMIS MINTA DISKAUN HUTANG KFX DI KURANG KAN PEMBAYARAN
4. 29 KALI DITAGIH BAYAR HUTANG KFX SAMA KOREA
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
Hapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
🌍 Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
48 KAAN + 48 KF21+ 42 RAFALE = 138 FIGHTER
Hapus138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
138 FIGHTER
Break down the implications of Indonesia fielding 42 Rafale, 48 KF-21 Boramae, and potentially KAAN fighter jets.
✈️ Military Implications
Air Superiority:
Rafale (French 4.5-gen multirole) + KF-21 (South Korean 4.5-gen) + KAAN (Turkish 5th-gen project) → Indonesia will have one of the largest and most modern fighter fleets in ASEAN.
This mix covers air-to-air combat, precision strike, and electronic warfare, giving Indonesia flexibility across missions.
Deterrence:
A fleet of nearly 100 advanced fighters will act as a deterrent against regional threats, especially in contested areas like the South China Sea.
Neighbors such as Malaysia, Singapore, and Vietnam will need to recalibrate their defense strategies.
Technology Transfer:
KF-21 and KAAN programs involve joint development, meaning Indonesia gains industrial know-how and strengthens its aerospace industry.
Rafale acquisition includes training and maintenance packages, raising pilot proficiency.
🌍 Geopolitical Implications
Regional Balance:
Indonesia’s air power will surpass Malaysia’s Su-30MKM fleet and rival Singapore’s F-15SG/F-35 plans.
This positions Indonesia as a leading air power in Southeast Asia, potentially reshaping ASEAN’s military balance.
Strategic Autonomy:
By diversifying suppliers (France, South Korea, Turkey), Indonesia reduces dependence on a single country.
This hedging strategy enhances political leverage in international relations.
Global Partnerships:
Participation in KF-21 and KAAN programs ties Indonesia closer to South Korea and Turkey, expanding defense diplomacy beyond traditional Western partners.
===========
===========
F18 KUWAIT 2026-2017 =
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
10 TAHUN NGEMIS = 33 F18 RONGSOK
Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
WOIII....2026
HapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
PANTAS DUMMY LCS MANGKRAK =
HapusLCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
LCS BAYAR HUTANG NGPV
-----------------
🛳️ Kronologi Utama
1990–1993: TLDM merancang 27 kapal peronda (PV), diluluskan prinsip oleh Jemaah Menteri.
1995: Naval Dockyard Sdn Bhd (asalnya milik Menteri Kewangan Diperbadankan) diswastakan kepada PSC-NDSB (milik Amin Shah).
1998: Kontrak asal NGPV ditandatangani bernilai RM 5.35 bilion.
2001: Kontrak tambahan pertama, tiada kos tambahan.
2005–2006: Boustead Holdings ambil alih PSC-NDSB → ditukar nama kepada Boustead Naval Shipyard (BNS).
2007: Kontrak tambahan kedua dengan BNS, kos naik RM 1.4 bilion (total RM 6.75 bilion). Tiada justifikasi jelas.
2005 & 2006: PAC dan Ketua Audit Negara lapor kelemahan besar dalam pengurusan projek NGPV. Menteri Pertahanan ketika itu: Najib Razak.
2011: Najib sebagai Perdana Menteri meluluskan projek 6 LCS bernilai RM 9.128 bilion, kontrak diberi kepada BNS.
💰 Isu Kewangan
RM 6.08 bilion sudah dibayar kepada BNS untuk projek LCS.
Daripada jumlah itu, RM 745 juta digunakan untuk “bailout” hutang lapuk NGPV:
RM 255 juta → bayar hutang NGPV
RM 141 juta → faedah hutang NGPV
RM 349 juta → kos tambahan reka bentuk berkaitan NGPV
➡️ Dana LCS sepatutnya untuk projek baru, tetapi digunakan untuk menutup kerugian lama.
⚖️ Implikasi
Penggunaan dana LCS untuk menutup hutang NGPV boleh dianggap pecah amanah (Criminal Breach of Trust, CBT) di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan.
PAC dan Ketua Audit Negara sudah memberi amaran sejak awal bahawa projek NGPV bermasalah, tetapi kontraktor yang sama (BNS) tetap diberi peluang untuk projek LCS.
Persoalan besar:
Adakah projek LCS diluluskan melalui rundingan terus sebagai cara membayar hutang lama NGPV?
Jika ya, maka projek LCS bukan sekadar perolehan baru, tetapi juga mekanisme “bailout” terselindung.
🔑 Kesimpulan
NGPV gagal → bailout → LCS bermula dengan beban hutang lama.
Najib Razak terlibat pada dua peringkat penting:
Sebagai Menteri Pertahanan (1990-an hingga 2000-an) ketika penswastaan dan kegagalan NGPV berlaku.
Sebagai Perdana Menteri (2011) ketika meluluskan projek LCS kepada syarikat yang sama (BNS).
GORILA SEMENANJUNG MEMANG MEMALUKAN
BalasHapusSUDAH TAHUN BARU, TAPI TETAP SAJA IRI DAN DENGKI DENGAN RI
KASIHAN
🤣🤣🤣🤣🤣
Nunggu komen dari GORILA SEMENANJUNG satunya yang minim literasi
BalasHapus🤭🙂😅🙂
Penambahan pesawat tempur Indonesia adalah langkah strategis: memperkuat pertahanan, meningkatkan kesiapan tempur, dan menunjukkan bahwa kedaulatan udara dijaga dengan perencanaan, bukan sekadar wacana macam negara kere diutara 😌
BalasHapusTahun 2025 telah lewat. MALON tetap sepi SHOPING 🤣🤣🤣🤭
BalasHapusLCS tetap gak berani melaut
Tiada ASET baru datang
Keledai Malaya yang 1 lagi belum muncul 😁😁😁
BalasHapusIF 21 🇮🇩 INDONESIAN FIGHTER JET PTDI ITU JELAS PRODUCT & PROYEKNYA MILIK BANGSA INDONESIA DALAM PENCAPAIAN KEMANDIRIAN BANGSA SELAIN TENTU DESIGN, TECHNOLOGYNYA JUGA UNITNYA CUKUP EFEKTIF & EFISIEN SEBAGAI FIGHTER JET GENERASI LANJUT ,
BalasHapus