14 Januari 2026

Pesawat CN-235 A-2305 Tiba di Skadron Udara 27 Perkuat Alutsista Jajaran Kodau III

14 Januari 2026

CN-235 nomor A-2305 perkuat Skadron Udara 27 di Kodau III (all photos: Kodau III)

(Biak – Penkodau III) Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) III, Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., menyambut kedatangan pesawat CN-235 dengan nomor registrasi A-2305 di Hanggar Alpha Skadron Udara 27, Lanud Manuhua, Biak Numfor, Papua, Minggu (11/1/2026).


Pesawat hasil restorasi dan rekondisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tersebut diterbangkan dari Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, menuju Lanud Manuhua, Biak dan diawaki langsung oleh Komandan Skadron Udara 27, Letkol Pnb Aldi Alauddin Pattiroei. Saat mendarat dan taxi menuju apron, pesawat disambut pasukan penghormatan dan water salute oleh seluruh personel Skadron Udara 27, sebelum berhenti di depan Hanggar Alpha Skadron Udara 27.


Dalam sambutannya, Pangkodau III menyampaikan apresiasi kepada PT DI atas keberhasilan merekondisi pesawat CN-235 A-2305 dalam kondisi prima. Apresiasi juga diberikan kepada Danwing Udara 9 dan Danskadron Udara 27 atas kinerja dan upaya dalam mendukung proses rekondisi pesawat tersebut.


“Tambahan alutsista ke dalam jajaran Skadron udara 27 merupakan upaya yang krusial dalam proyeksi kekuatan udara ke garis depan di tanah Papua. Sehingga, ini merupakan hal vital yang harus kita pertahankan _serviceability-nya_ dan yang harus kita pertahankan kemampuan para teknisinya dan mari kita pertahankan kemampuan para penerbangnya,” ujar Pangkodau III.


Diakhir sambutannya, Pangkodau III berharap bahwa dalam proses pemeliharaan dan perawatannya, ke depan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Skadron Udara 27 di tanah Papua. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, penyiraman bunga secara simbolis, serta ramah tamah.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapoksahli Kodau III Marsma TNI Trinanda Hasan Febrianto, S.T., M.Han., Komandan Wing Udara 9, Komandan Skadron Udara 27, Para pejabat Kodau III dan Lanud Manuhua Biak, serta seluruh perwira, bintara, tamtama, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Skadron Udara 27.

189 komentar:

  1. Rafale segra otewe jugak haha!😁🤘😁

    BalasHapus
  2. ALASAN EKONOMI : 97.000 PINDAH NEGARA =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  3. Balasan
    1. Dia ga ada Belly dome....nose biasanya honeywell

      Hapus
  4. Balasan
    1. DELAY =
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
      ------------------
      Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
      Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
      Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
      1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
      2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi

      Hapus
    2. WOIII ....... FA50 DELAY 2028
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
      -
      GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
      Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
      Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
      Dulu kan saya dah kata.
      Kontrak kami ada isi (ada wang).
      Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
      Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
      RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
      Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
      -
      MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
      Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
      Kalau ada gambar, post le.
      Admin sila bantu! 😅😅😅😅
      -------
      FA50 DELAY = 2028
      FA50 DELAY = 2028
      FA50 DELAY = 2028
      FA50 DELAY = 2028
      Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
      Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
      Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
      1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
      2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi

      Hapus
    3. SEWA VVSHORAD SEWA TRUK
      The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
      SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
      SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
      SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI Kementerian Pertahanan MALAYDESH pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
      SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula
      =========
      RETIRED MIG29 MALAYDESH recently retired the MiG-29 Fulcrum due to its inability to maintain them.
      RETIRED MB339CM the Aermacchi MB-339CM trainer jets that are currently grounded
      RETIRED SCORPION Scorpions to be retired. The Army has recommended that it’s fleet of Scorpion light tanks be retired due to the high cost of maintenance and obsolescence issues.
      RETIRED CONDOR SIBMAS Condor armoured 4X4 and Sibmas armoured recovery vehicle as retired from service as off January 1, 2023.
      RETIRED V150 = . It was used by the MALAYDESH Army in Second Malayan Emergency (now retired)
      ==========
      171 ASET USANG 33 TAHUN =
      108 TDM
      29 TUDM
      34 TLDM
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
      ==========
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      • Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      • Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      • Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      • Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      • Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness

      Hapus
    4. SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM).
      -------------------------------------
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      -
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
      -------------------------------------
      GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      -------------------------------------
      CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
      -
      HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
      -
      HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
      -------------------------------------
      DOWNGRADE HISAR
      DOWNGRADE HISAR
      DOWNGRADE HISAR
      CHEAPEST VARIANT LMS
      -
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      -------------------------------------
      DOWNGRADE ANKA
      DOWNGRADE ANKA
      2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
      While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance

      Hapus

    5. 171 ASSETS EXCEEDING 30 YEARS =
      108 TDM
      29 TUDM
      34 TLDM
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
      ----
      2024 MILITARY STRENGTH RANKING
      GLOBAL FIRE POWER – GFP
      13. Indonesia USUSD 25 Billion = GENG PENIPU KLAIM GOIB
      22. Vietnam USUSD 7,9 Billion = GENG PENIPU KLAIM GOIB
      25. Thailand USUSD 7,7 Billion = GENG PENIPU KLAIM GOIB
      30. Singapura USUSD 13,493 Billion = GENG PENIPU KLAIM GOIB
      42. MALAYDESH USUSD 4,370 Billion = SEWA
      =========
      KEYWORDS 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
      -
      1. RAFALE INDONESIA 42 UNIT HARGA USD 8.1 MILLIAR = USD 192.8 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      =========
      KEYWORDS 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALAYDESH
      -
      1. SCORPENE IDN 2 UNIT HARGA € 2 BILLION = € 1 BILLION /UNIT
      -
      2. SCORPENE MALAYDESH 2 UNIT HARGA € 1,04 BILLION = € 0,52 /UNIT
      =========
      KEYWORDS 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
      -
      1. APACHE INDONESIA 8 UNIT HARGA USD 1.42 BILLION = USD 177.5 MILLION/UNIT
      -
      2. MD530G 6 UNIT HARGA USD 77.4 MILLION = USD 12,9 MILLION/UNIT
      -
      Apache AH-64E contract for Indonesia for USD1.42 BILLION
      -
      The MALAYDESH Army Aviation ordered the MD530G in 2016 for USD77 MILLION
      -
      USD 177.5 MILLION/ USD 12,9 MILLION = 13 UNIT MD630G
      =========
      KEYWORDS 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
      -
      PPA USD 1,3 MILYAR/2 = USD 650 JUTA PER UNIT
      -
      LMS B2 (DOWNGRADE HISAR OPV) USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      =========
      CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
      -
      HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
      -
      HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
      =========
      KEYWORDS
      1 UNIT JAVELIN = 3 UNIT NLAW
      4.5 KM JAVELIN = 1 KM NLAW
      ---
      Javelin: Costs about USUSD80,000 per missile and has a maximum effective range of up to 4.5 kilometers
      The cost of an NLAW (Next-generation Light Anti-tank Weapon) unit around USD30,000 to USD33,000. It has a range of up to 1,000 meters
      =========
      ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance, and will NOt be equipped with any weaponry



      Hapus
    6. DISERTIFIKASI TNI
      DISERTIFIKASI TNI
      DISERTIFIKASI TNI
      CN235 MSA GRANT USA
      Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan (IDAA) dari Puslaik Kemhan yang diketuai oleh Letkol Tek Sugiri, S.T sebagai Supervisi bersama 4 anggota Tim Kelaikan Puslaik Kemhan melaksanakan Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan Flight Test Video Downlink Pesawat CN235-220M RMAF yang bertempat di kantor PT. Dirgantara Indonesia (DI) Bandung Jawa Barat.
      Pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023 dan selesai tanggal 7 Juni 2023. Kegiatan berjalan lancar dengan selalu memperhatikan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Covid-19.
      Pusat Kelaikan selanjutnya disebut PUSLAIK adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan KEMHAN dipimpin oleh Kepala Pusat Kelaikan disebut KAPUSLAIK mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara serta sertifikasi kualifikasi personel untuk menyelenggarakan kelaikan militer.
      ---------------------------
      PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
      “The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
      --------
      PRANK INDIA-PRANK TEJAS
      MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
      --------
      PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
      PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
      --------
      PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
      --------
      PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
      --------
      PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
      --------
      PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
      --------
      PRANK CHINA-PRANK KS-1A
      MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
      --------
      PRANK UN-PRANK IAG
      Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    7. U.S. COMPLETES HANDOVER OF THREE CONVERTED MARITIME SURVEILLANCE AIRCRAFT WITH RMAF
      CN235 MSA GRANT USA
      CN235 MSA GRANT USA
      CN235 MSA GRANT USA
      Kuala Lumpur: On June 27 at Subang Air Force Base, Ambassador Edgard D. Kagan joined General Asghar Khan, Chief of the Royal MALAYDESH n Air Force, to commemorate the conversion of three Royal MALAYDESH n Air Force transport aircraft (CN235) into Maritime Surveillance Aircraft (MSA). The conversion program, which began in 2018 and totaled approximately USD60 million U.S. dollars under the Maritime Security Initiative, served as the first major U.S. security grant program in MALAYDESH .
      The CN-235s are now enhanced with maritime surveillance radars, electro-optical infrared turrets, beyond line-of sight communications and roll-on/roll-off system operator stations.  The aircraft are attached to Squadron 1 at Kuching Airbase in Sarawak.
      Between 2019-2023, the U.S. provided more than USD240 million in total security assistance.
      ==========
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. SEWA 12 AW149 TUDM
      62. SEWA 4 AW139 TUDM
      63. SEWA 5 EC120B TUDM
      64. SEWA 2 AW159 TLDM
      65. SEWA 4 UH-60A TDM
      67. SEWA 12 AW149 TDM
      68. SEWA 4 AW139 BOMBA
      69. SEWA 2 AW159 MMEA
      70. SEWA 7 BELL429 POLIS

      Hapus
    8. MALAYDESH
      3 MSA GRANT USA
      2 MPA BASIC CIVIL AIRCRAFT
      ============
      ============
      12 MPA TNI AL MILITARY AIRCRAFT
      8 MPA TNI AU MILITARY AIRCRAFT
      ------------
      CN235 MADE IN INDONESIA
      CN235 MADE IN INDONESIA
      CN235 MADE IN INDONESIA
      Di kawasan ada Brunei yang memiliki 1 unit CN235. Selain itu sebanyak 8 unit dimiliki Tentera Udara Diraja Malon, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan dan 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirate Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 3 unit Senegal.
      -----
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i memang satu-satunya produsen pesawat terbang dari PTDI (PT Dirgantara Indonesia) di dunia. PTDI adalah satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang yang memproduksi pesawat NC212i. PTDI telah mengirimkan lebih dari 122 unit NC212 series ke berbagai pelanggan. NC212i dikenal sebagai pesawat yang serbaguna, hemat biaya operasional, dan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek.
      -----
      RHIB MADE IN INDONESIA
      Kapal patroli jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat buatan Banyuwangi, Jawa Timur, telah dibeli angkatan laut Malon dan Singapura. Brunei Darussalam pun juga berminat membeli 12 kapal itu. Angkatan laut Singapura telah membeli 18 unit dan Malon juga telah membeli sekitar 24 unit.
      -----
      PARASUT DAN TENDA MILITER MADE IN INDONESIA
      Rupanya tak hanya instansi dan lembaga pemerintah yang menggunakan parasut produksinya, sejumlah negara sahabat juga sudah melirik parasut yang terkenal dengan kualitasnya ini. Tapi tak hanya parasut, pabrik Paiman juga membuat tenda, satuan militer dari Malon pun memesan 7.000 tenda,,
      -----
      MPCD HAWK MADE IN INDONESIA
      Infoglobal melakukan pelepasan ekspor perdana produk avionik Multi Purpose Cockpit Display (MPCD) ke Malon pada Senin, 18 Oktober 2021. Seremoni pelepasan ekspor dilakukan dengan pemotongan pita di Workshop Infoglobal Surabaya dan disaksikan secara virtual dari Jakarta
      -----
      MRSS UEA MADE IN INDONESIA
      The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
      -----
      B2 SSV FILIPINA MADE IN INDONESIA
      Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
      -----
      SUPPLIERS MILITARY EQUIPMENT MALON =
      1. AMERIKA SERIKAT
      2. RUSIA
      3. TIONGKOK (CINA)
      4. TURKI
      5. UNI EROPA
      6. PERANCIS
      7. INGGRIS
      8. JERMAN
      9. INDONESIA
      10. POLANDIA
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    9. DISERTIFIKASI TNI
      DISERTIFIKASI TNI
      DISERTIFIKASI TNI
      CN235 MSA GRANT USA
      Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan (IDAA) dari Puslaik Kemhan yang diketuai oleh Letkol Tek Sugiri, S.T sebagai Supervisi bersama 4 anggota Tim Kelaikan Puslaik Kemhan melaksanakan Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan Flight Test Video Downlink Pesawat CN235-220M RMAF yang bertempat di kantor PT. Dirgantara Indonesia (DI) Bandung Jawa Barat.
      Pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023 dan selesai tanggal 7 Juni 2023. Kegiatan berjalan lancar dengan selalu memperhatikan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Covid-19.
      Pusat Kelaikan selanjutnya disebut PUSLAIK adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan KEMHAN dipimpin oleh Kepala Pusat Kelaikan disebut KAPUSLAIK mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara serta sertifikasi kualifikasi personel untuk menyelenggarakan kelaikan militer
      ============
      ============
      CN235 MADE IN INDONESIA
      CN235 MADE IN INDONESIA
      CN235 MADE IN INDONESIA
      Di kawasan ada Brunei yang memiliki 1 unit CN235. Selain itu sebanyak 8 unit dimiliki Tentera Udara Diraja Malon, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan dan 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirate Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 3 unit Senegal.
      -----
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i MADE IN INDONESIA
      NC212i memang satu-satunya produsen pesawat terbang dari PTDI (PT Dirgantara Indonesia) di dunia. PTDI adalah satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang yang memproduksi pesawat NC212i. PTDI telah mengirimkan lebih dari 122 unit NC212 series ke berbagai pelanggan. NC212i dikenal sebagai pesawat yang serbaguna, hemat biaya operasional, dan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek.
      -----
      RHIB MADE IN INDONESIA
      Kapal patroli jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat buatan Banyuwangi, Jawa Timur, telah dibeli angkatan laut Malon dan Singapura. Brunei Darussalam pun juga berminat membeli 12 kapal itu. Angkatan laut Singapura telah membeli 18 unit dan Malon juga telah membeli sekitar 24 unit.
      -----
      PARASUT DAN TENDA MILITER MADE IN INDONESIA
      Rupanya tak hanya instansi dan lembaga pemerintah yang menggunakan parasut produksinya, sejumlah negara sahabat juga sudah melirik parasut yang terkenal dengan kualitasnya ini. Tapi tak hanya parasut, pabrik Paiman juga membuat tenda, satuan militer dari Malon pun memesan 7.000 tenda,,
      -----
      MPCD HAWK MADE IN INDONESIA
      Infoglobal melakukan pelepasan ekspor perdana produk avionik Multi Purpose Cockpit Display (MPCD) ke Malon pada Senin, 18 Oktober 2021. Seremoni pelepasan ekspor dilakukan dengan pemotongan pita di Workshop Infoglobal Surabaya dan disaksikan secara virtual dari Jakarta
      -----
      MRSS UEA MADE IN INDONESIA
      The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
      -----
      B2 SSV FILIPINA MADE IN INDONESIA
      Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    10. U.S. COMPLETES HANDOVER OF THREE CONVERTED MARITIME SURVEILLANCE AIRCRAFT WITH RMAF
      CN235 MSA GRANT USA
      CN235 MSA GRANT USA
      CN235 MSA GRANT USA
      Kuala Lumpur: On June 27 at Subang Air Force Base, Ambassador Edgard D. Kagan joined General Asghar Khan, Chief of the Royal MALAYDESH n Air Force, to commemorate the conversion of three Royal MALAYDESH n Air Force transport aircraft (CN235) into Maritime Surveillance Aircraft (MSA).
      ===========
      ===========
      ITALY BUY KAWASAKI P-1
      ATR 72 = THE AIRCRAFT LACKED ANTI-SUBMARINE WARFARE CAPABILITIES
      ATR 72 = ONLY CONSIDERED A GAP FILLER.
      ROME — Italy is considering buying the Japanese Kawasaki P-1 maritime patrol aircraft to tackle hostile submarines in the Mediterranean, a move which would break an Italian tradition of U.S. aircraft purchases and strengthen ties with Tokyo.
      “The P-1 is is one of the possible options available,” Italian Air Force chief Luca Goretti told reporters on Friday when asked how Italy aimed to fill gaps in its maritime patrol capability.
      As Italy retired the last of its long serving Atlantique maritime patrol planes in 2017 it acquired ATR 72′s jointly built by Airbus and local firm Leonardo to fill the role, operated by mixed Air Force and Navy crews.
      But while offering electronically scanned radar, the aircraft lacked anti-submarine warfare capabilities and were only considered a gap filler.
      A new purchase to fill that gap would coincide with renewed naval activity in the Mediterranean by friendly and hostile powers.
      Acquiring the P-1 instead of the US P-8 aircraft would follow years in which Italy has looked to the U.S. for imported aircraft including B767 tankers, C-130s, Gulfstream sensor aircraft, F-35s and Reaper drones.
      Italy has recently boosted ties with Japan as the two countries team with the U.K. on the GCAP sixth-generation fighter program.
      Goretti’s suggestion of an Italian jet trainer deal with Japan and a Japanese patrol aircraft deal with Italy hinted at a possible trade-off which recalls how Italy sold the M-346 to Israel in 2012 in return for buying Israeli sensor-laden Gulfstreams and an Israeli surveillance satellite.
      😝ITALY BUY KAWASAKI P-1😝

      Hapus
    11. CN 235 MPA = BASIC MILITARY AIRCRAFT
      ONE OF THE BEST MPA IN THE WORLD
      ENDURANCE = 11 HOURS
      RANGE = 4.200 KM
      The CN-235 MPA is a multirole maritime patrol aircraft deployed in maritime surveillance and homeland security missions. It also served as the basis for the HC-144A Ocean Sentry surveillance aircraft used by the US Coast Guard.
      The aircraft’s long endurance capability of up to 11 hours and 4,200km range make it one of the best MPAs in the world. Two General Electric GE CT7-9CE turboprop engines, each with a rated power of 1,750shp, ensure superior performance.
      The CN-235MPA incorporates a fully integrated tactical system (FITS), which can be integrated with a variety of mission sensors for conducting complex surveillance missions. The aircraft features six hardpoints to carry anti-ship missiles or torpedoes.
      ===========
      ===========
      ATR 72 MPA BASIC ATR 72-600 CIVIL AIRCRAFT
      ENDURANCE = 10 HOURS
      RANGE = 3.020 KM
      Based on the ATR 72-600 platform, the ATR 72 MP (Maritime Petrol) aircraft was developed by Alenia Aermacchi. The aircraft is primarily deployed in surveillance and reconnaissance, maritime patrol and SAR missions. It is in service with the Italian Air Force, Pakistan Navy and Turkish Navy.
      The ATR 72 MP can operate in extreme temperatures, altitudes and environmental conditions. It is equipped with SELEX Galileo ATOS mission system, which is interfaced with onboard sensors and equipment to perform electronic surveillance, optical reconnaissance, vessel identification, and pollution detection.
      The aircraft is powered by two Pratt & Whitney Canada PW 127M turboprops. Each engine driving a six-bladed, variable-pitch propeller provides a maximum cruise speed of 248k and an endurance of ten hours.
      😝CN235 MILITARY AIRCARFT vs ATR72 CIVIL AIRCARFT😝

      Hapus
    12. Kasihan apanya...😊😊😊 kasihan ya malonte ga ada kepakaran sama sekali, ternyata iQ termenung dibalik jamban😇😇😇

      Hapus
    13. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi



      Hapus
  5. DISERTIFIKASI TNI
    DISERTIFIKASI TNI
    DISERTIFIKASI TNI
    CN235 MSA GRANT USA
    Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan (IDAA) dari Puslaik Kemhan yang diketuai oleh Letkol Tek Sugiri, S.T sebagai Supervisi bersama 4 anggota Tim Kelaikan Puslaik Kemhan melaksanakan Sertifikasi Kelaikudaraan Pertahanan Flight Test Video Downlink Pesawat CN235-220M RMAF yang bertempat di kantor PT. Dirgantara Indonesia (DI) Bandung Jawa Barat.
    Pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023 dan selesai tanggal 7 Juni 2023. Kegiatan berjalan lancar dengan selalu memperhatikan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Covid-19.
    Pusat Kelaikan selanjutnya disebut PUSLAIK adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan KEMHAN dipimpin oleh Kepala Pusat Kelaikan disebut KAPUSLAIK mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara serta sertifikasi kualifikasi personel untuk menyelenggarakan kelaikan militer.
    ---------------------------
    PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
    “The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
    --------
    PRANK INDIA-PRANK TEJAS
    MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
    --------
    PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
    PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
    --------
    PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
    --------
    PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
    --------
    PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
    --------
    PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
    --------
    PRANK CHINA-PRANK KS-1A
    MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
    --------
    PRANK UN-PRANK IAG
    Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus
  6. up beritanya min....... biar GORILLA MISKIN makin KEPANASANNNNN....HAHAHHHAA



    TUDM bakal terima pesawat ANKA, F/A-50M dan radar baharu tahun ini.

    https://www.airtimes.my/2026/01/13/tudm-bakal-terima-pesawat-anka-f-a-50m-dan-radar-baharu-tahun-ini/

    BalasHapus
    Balasan
    1. CN 235 MPA = BASIC MILITARY AIRCRAFT
      ONE OF THE BEST MPA IN THE WORLD
      ENDURANCE = 11 HOURS
      RANGE = 4.200 KM
      The CN-235 MPA is a multirole maritime patrol aircraft deployed in maritime surveillance and homeland security missions. It also served as the basis for the HC-144A Ocean Sentry surveillance aircraft used by the US Coast Guard.
      The aircraft’s long endurance capability of up to 11 hours and 4,200km range make it one of the best MPAs in the world. Two General Electric GE CT7-9CE turboprop engines, each with a rated power of 1,750shp, ensure superior performance.
      The CN-235MPA incorporates a fully integrated tactical system (FITS), which can be integrated with a variety of mission sensors for conducting complex surveillance missions. The aircraft features six hardpoints to carry anti-ship missiles or torpedoes.
      ===========
      ===========
      ATR 72 MPA BASIC ATR 72-600 CIVIL AIRCRAFT
      ENDURANCE = 10 HOURS
      RANGE = 3.020 KM
      Based on the ATR 72-600 platform, the ATR 72 MP (Maritime Petrol) aircraft was developed by Alenia Aermacchi. The aircraft is primarily deployed in surveillance and reconnaissance, maritime patrol and SAR missions. It is in service with the Italian Air Force, Pakistan Navy and Turkish Navy.
      The ATR 72 MP can operate in extreme temperatures, altitudes and environmental conditions. It is equipped with SELEX Galileo ATOS mission system, which is interfaced with onboard sensors and equipment to perform electronic surveillance, optical reconnaissance, vessel identification, and pollution detection.
      The aircraft is powered by two Pratt & Whitney Canada PW 127M turboprops. Each engine driving a six-bladed, variable-pitch propeller provides a maximum cruise speed of 248k and an endurance of ten hours.
      😝CN235 MILITARY AIRCARFT vs ATR72 CIVIL AIRCARFT😝

      Hapus
    2. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR :
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.

      Hapus
    3. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
      ------------------
      DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
      2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
      2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
      2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
      1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
      2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
      1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
      2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
      1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
      1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
      42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
      48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
      48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
      6 Jet Tempur T50 dari Korsel
      2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
      13 Radar GCI dari Thales Perancis
      12 Radar Retia dari Retia
      3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
      3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
      22 Helikopter Blackhawk dari AS
      12 Drone Anka dari Turkiye
      60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
      45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
      ==============
      ==============
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENHAN = AKAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      2025 = 84,3% DARI GDP
      MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      --------------------------
      NGEMIS MRCA 2025-2017=
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MANGKRAK LCS 2025-2011 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MEMBUAL SPH 2025-2016 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
      ---------------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      2026 UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
  7. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    ---------------------------
    PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
    -
    1. INDONESIA
    Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
    -
    2. SINGAPURA
    SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
    -
    3. VIETNAM
    USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
    -
    4. THAILAND
    204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
    -
    5. FILIPINA
    295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
    -
    6. MALAYDESH
    RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  8. HOREEEYYYYYY...........



    TUDM Dijadual Terima Aset Strategik Baharu Selaras Agenda pemodenan 2026.

    https://bernama.com/bm/news.php/sukan/news.php?id=2512089

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bukan ghoib....yaaa Rafale King Indo dah tolak menuju tanah air😁😁😁😁https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://indoaviation.asia/tiga-pesawat-jet-tempur-rafale-pertama-indonesia-bertolak-dari-prancis-ke-indonesia/&ved=2ahUKEwi0l7GD8ImSAxVcTWwGHWpENEIQFnoECDYQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw3fBB2EvT0sHz5TgJkh6hXM

      Hapus
    2. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
      ------------------
      DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
      2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
      2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
      2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
      1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
      2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
      1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
      2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
      1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
      1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
      42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
      48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
      48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
      6 Jet Tempur T50 dari Korsel
      2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
      13 Radar GCI dari Thales Perancis
      12 Radar Retia dari Retia
      3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
      3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
      22 Helikopter Blackhawk dari AS
      12 Drone Anka dari Turkiye
      60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
      45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
      ==============
      ==============
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENHAN = AKAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
      -
      2025 = 84,3% DARI GDP
      MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
      --------------------------
      MEANWHILE MALAYDESH = 2026 SALARIES 65% MAINTENANE PROCUREMENT 35%
      -
      1. Pengeluaran Operasional (Operating Expenditure - OE)
      Jumlah: Sekitar RM14,1 miliar.
      Persentase: Mencakup sekitar 65% dari total pengeluaran operasional yang lebih luas, dan sebagian besar dari jumlah ini secara spesifik untuk gaji (salaries) dan tunjangan personel militer.
      Fokus: Dana ini digunakan untuk menutupi biaya harian, termasuk remunerasi personel, tunjangan, dan layanan pendukung rutin.
      -
      2. Pengeluaran Pembangunan (Development Expenditure - DE)
      Jumlah: Sekitar RM7,63 miliar.
      Persentase: Jumlah ini setara dengan sekitar 35% dari total alokasi kementerian (RM21,7 miliar), namun hanya sedikit di atas setengah dari porsi biaya operasional.
      Fokus: Dana ini ditujukan untuk pengadaan (procurement) aset baru, pemeliharaan (maintenance) besar, dan pengembangan infrastruktur.
      -----------------
      Sumber Berita :
      Informasi ini diambil dari analisis mendalam yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terkemuka di bidang pertahanan dan ekonomi =
      1. Institute of Strategic & International Studies (ISIS) Malaydesh: Dalam artikel berjudul "Malaydesh's budget boosts defence, but reform still out of range" (Anggaran Malaydesh mendongkrak pertahanan, tetapi reformasi masih di luar jangkauan), ISIS Malaydesh merinci pembagian tersebut dan menyoroti ketimpangan yang ada, menyebutnya sebagai "gajah di dalam ruangan" yang harus diatasi untuk modernisasi angkatan bersenjata.
      -
      2. Aviation Week: Melaporkan total alokasi dan menyebutkan fokus pada pengadaan aset baru seperti pesawat patroli dan sistem pertahanan udara.
      -
      3. The Edge Malaydesh/Bernama: Publikasi berita ini mengonfirmasi total angka alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar RM21,7 miliar dalam liputan utama Anggaran 2026 merek

      Hapus
    3. PASWORD 2026 = YE YE
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      YE YE = PARTI DAN WANITA
      Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
      Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
      Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.

      Hapus
    4. USD 20 MILIAR = PROCUREMENT
      USD 4,7 MILIAR = CANCELLED/FREEZES
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
      ------------------
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
  9. ANDUK KESIANNYA, malah KABUR.....HAHAHAHHAHA
    😂😂🤣🤣🤣😛🤪
    ====
    "...Meskipun Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mempertimbangkan pengunduran diri massal, para ahli yakin FIFA tidak akan bersikap lunak.

    Dengan demikian, sanksi berat bagi sepak bola Malaysia kemungkinan akan tetap berlaku.

    Menghadapi risiko diskors oleh FIFA, kabar bahwa petinggi FAM sedang mempertimbangkan pengunduran diri kolektif memicu kontroversi hebat di negara tersebut.

    Beberapa pihak percaya ini adalah isyarat niat baik yang dapat membantu FIFA mempertimbangkan pengurangan hukuman dalam skandal pemalsuan yang melibatkan tujuh pemain naturalisasi..."

    BalasHapus
  10. 42 Rafale udah otewe, plus meteor 😍
    48 KAAN udah cek out, plus gokbora 🥰
    42/40 J-10/F 17-C segra cek out, plus pl 15 😘
    2 PPA udah tiba/otewe, plus Aster 30 🤩
    2 FMP udah loncing, plus siper 1😍
    2 Istif udah cek out, plus siper 1 😻

    Udara terasa segar, laut terasa tenang, daratan menghampar.. Ahhh 🤗

    BalasHapus
    Balasan
    1. Eh.. FDI segra cek out
      Khan udah tiba
      Evo, ksot, usv, ucav dll diproses.. 👌
      Wokeh lah pokok e 😁

      Hapus
  11. ANDUK KESIANNYA, masa aset MURAH dikatakan strategik....HAHAHAHHAHA

    "TUDM Dijadual Terima Aset Strategik.."

    😂😂🤣🤣😛🤪

    BalasHapus
  12. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    ---------------------------
    PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
    -
    1. INDONESIA
    Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
    -
    2. SINGAPURA
    SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
    -
    3. VIETNAM
    USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
    -
    4. THAILAND
    204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
    -
    5. FILIPINA
    295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
    -
    6. MALAYDESH
    RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
    ------------------
    DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
    2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
    2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
    2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
    1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
    2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
    1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
    2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
    1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
    1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
    42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
    48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
    48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
    6 Jet Tempur T50 dari Korsel
    2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
    13 Radar GCI dari Thales Perancis
    12 Radar Retia dari Retia
    3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
    3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
    22 Helikopter Blackhawk dari AS
    12 Drone Anka dari Turkiye
    60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
    45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
    ==============
    ==============
    5x GANTI PM = AKAN
    6x GANTI MENHAN = AKAN
    SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    2025 = 84,3% DARI GDP
    MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    -
    PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
    MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    --------------------------
    MEANWHILE MALAYDESH = 2026 SALARIES 65% MAINTENANE PROCUREMENT 35%
    -
    1. Pengeluaran Operasional (Operating Expenditure - OE)
    Jumlah: Sekitar RM14,1 miliar.
    Persentase: Mencakup sekitar 65% dari total pengeluaran operasional yang lebih luas, dan sebagian besar dari jumlah ini secara spesifik untuk gaji (salaries) dan tunjangan personel militer.
    Fokus: Dana ini digunakan untuk menutupi biaya harian, termasuk remunerasi personel, tunjangan, dan layanan pendukung rutin.
    -
    2. Pengeluaran Pembangunan (Development Expenditure - DE)
    Jumlah: Sekitar RM7,63 miliar.
    Persentase: Jumlah ini setara dengan sekitar 35% dari total alokasi kementerian (RM21,7 miliar), namun hanya sedikit di atas setengah dari porsi biaya operasional.
    Fokus: Dana ini ditujukan untuk pengadaan (procurement) aset baru, pemeliharaan (maintenance) besar, dan pengembangan infrastruktur.
    -----------------
    Sumber Berita :
    Informasi ini diambil dari analisis mendalam yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terkemuka di bidang pertahanan dan ekonomi =
    1. Institute of Strategic & International Studies (ISIS) Malaydesh: Dalam artikel berjudul "Malaydesh's budget boosts defence, but reform still out of range" (Anggaran Malaydesh mendongkrak pertahanan, tetapi reformasi masih di luar jangkauan), ISIS Malaydesh merinci pembagian tersebut dan menyoroti ketimpangan yang ada, menyebutnya sebagai "gajah di dalam ruangan" yang harus diatasi untuk modernisasi angkatan bersenjata.
    -
    2. Aviation Week: Melaporkan total alokasi dan menyebutkan fokus pada pengadaan aset baru seperti pesawat patroli dan sistem pertahanan udara.
    -
    3. The Edge Malaydesh/Bernama: Publikasi berita ini mengonfirmasi total angka alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar RM21,7 miliar dalam liputan utama Anggaran 2026 merek

    BalasHapus
  13. TUKANG DJ MANTAB-MANTAB = TUDM
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
    • Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
    • Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.

    BalasHapus
  14. DAFTAR PERBANDINGAN TEKNIS RADAR AESA
    -
    Indonesia =
    MURAD (ASELSAN) — Pesawat KAAN
    Jangkauan Deteksi: Di atas 250 km untuk target seukuran jet tempur.
    Pelacakan Target: Kapasitas Sangat Tinggi; dibangun untuk dominasi generasi ke-5 dengan kecepatan pemrosesan data mencapai lebih dari 500 Gbps.
    RBE2-AA — Pesawat Rafale
    Jangkauan Deteksi: Sekitar 200 km.
    Pelacakan Target: Sangat mumpuni; mampu melacak hingga 40 target secara bersamaan dan mengunci 8 target sekaligus untuk serangan.
    Hanwha AESA — Pesawat KF-21
    Jangkauan Deteksi: Berkisar antara 160 hingga 200 km.
    Pelacakan Target: Memiliki sekitar 1.000 modul T/R; dioptimalkan untuk deteksi cepat multi-target di udara, darat, maupun laut.
    AESA (Tiongkok) — Pesawat J-10C
    Jangkauan Deteksi: Berkisar antara 170 hingga 200 km.
    Pelacakan Target: Fokus utama pada pemanduan rudal jarak jauh PL-15E yang memiliki jangkauan serang lebih dari 145 km.
    KLJ-7A — Pesawat JF-17 Blk III
    Jangkauan Deteksi: Sekitar 170 km (untuk target dengan RCS 5m²).
    Pelacakan Target: Sanggup melacak 15 target dan menyerang 4 target secara simultan.
    ======================
    ======================
    MALAYDESH =
    PhantomStrike — Pesawat FA-50
    Jangkauan Deteksi: Sekitar 100 hingga 140 km.
    Pelacakan Target: Fokus pada efisiensi SWaP (ukuran kecil, ringan, daya rendah); kapasitas pelacakan lebih terbatas dibanding radar pesawat tempur kelas berat.
    ________________________________________
    Analisis Ringkas:
    Jarak Terjauh: Aselsan MURAD pada KAAN memimpin berkat penggunaan teknologi GaN terbaru.
    Kematangan Sistem: Thales RBE2 pada Rafale adalah yang paling teruji dalam menghadapi gangguan elektronik (jamming).
    Integrasi Senjata: Radar J-10C dan Hanwha KF-21 sangat dioptimalkan untuk penggunaan rudal BVR modern.
    Efisiensi Ruang: Raytheon PhantomStrike menjadi solusi terbaik untuk pesawat ringan karena sistem pendingin udaranya yang praktis.
    ________________________________________
    Masalah Utama Persetujuan Radar dan Persenjataan AS =
    1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
    2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi

    BalasHapus
  15. DELAY =
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
    ------------------
    Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
    Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
    Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
    1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
    2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi

    BalasHapus
  16. WOIII ....... FA50 DELAY 2028
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
    -
    GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
    Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
    Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
    -
    MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
    Dulu kan saya dah kata.
    Kontrak kami ada isi (ada wang).
    Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
    Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
    RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
    -
    MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
    Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
    Kalau ada gambar, post le.
    Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
    -
    MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
    Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
    Kalau ada gambar, post le.
    Admin sila bantu! 😅😅😅😅
    -------
    FA50 DELAY = 2028
    FA50 DELAY = 2028
    FA50 DELAY = 2028
    FA50 DELAY = 2028
    Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
    Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
    Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
    1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
    2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi

    BalasHapus
  17. Kesiyan thn ini malaydesh terima pesawat latih, sementara Indonesia terima Rafale F4, A400 dan PPA. Ha ha ha ha ha santai brooo

    BalasHapus
  18. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    ---------------------------
    PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
    -
    1. INDONESIA
    Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
    -
    2. SINGAPURA
    SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
    -
    3. VIETNAM
    USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
    -
    4. THAILAND
    204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
    -
    5. FILIPINA
    295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
    -
    6. MALAYDESH
    RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
    ------------------
    Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
    1. Jet Tempur KAAN
    Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
    48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
    -
    2. Fregat I-Class
    Pilihan desain Turki untuk armada laut.
    2 unit (opsi tambahan).
    -
    3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
    Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
    -
    4. Drone ANKA
    Skema ToT dengan PTDI.
    12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
    -
    5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
    Pengadaan UCAV.
    60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
    -
    6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
    Proyek kerja sama industri pertahanan.
    18 unit awal, target >100 unit.
    -
    7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
    KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
    Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
    -
    8. Rudal Jelajah Çakır
    Produksi lokal dengan ToT.
    -
    9. Rudal Sungur (VSHORAD)
    Pembelian + penjajakan alih teknologi.
    -
    10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
    TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
    -
    11. APC Kaplan
    Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
    -
    12. Radio Militer SDR
    Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
    -
    13. IFV Generasi Baru
    R&D PT Pindad & FNSS.
    -
    14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
    Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
    -
    15. Kerja Sama Kapal Selam
    Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
    =================
    =================
    💰 Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
    > US$1,17 miliar
    1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
    LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
    MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
    -
    2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
    UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
    Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
    -
    3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.

    BalasHapus
  19. Loh malaydesh blm terima ANKA ? bukannya tahun lalu ada beruk yg bilang ANKA malaydesh sudah terbang ????? Kesiyan ya beruk pada halu 😁😁😁😁😁

    BalasHapus
  20. Penghantaran RADAR AESA untuk FA-50 Block 20......



    KAI receives first delivery of PhantomStrike radar from Raytheon

    https://www.airforce-technology.com/news/phantomstrike-raytheon-kai-radar/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 97.000 PINDAH NEGARA =
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura

      Hapus
    2. 97.000 PINDAH NEGARA =
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
      Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
      Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
      Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
      Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaysia mereka secara permanen.
      --------------------
      Profil Demografi
      Mayoritas mereka yang pergi berada pada usia produktif puncak:
      Usia 31–40 tahun: Kelompok terbesar (31,6% atau 19.287 orang).
      Usia 21–30 tahun: Kelompok kedua terbesar (30,8% atau 18.827 orang).
      Gender: Mayoritas adalah wanita (sekitar 57,9% atau 35.356 orang).
      --------------------
      Sumber Berita Utama:
      The Straits Times: More than 57,000 Malaysians renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
      Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
      New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaysians renounce citizenship.
      VnExpress International: Nearly 94% of Malaysians who renounced citizenship moved to Singapore.
      Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaysians became Singaporeans over past decade.


      Hapus
    3. 2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today


      Hapus
  21. Lucu ya liat badut malaydesh. Kenapa harus kepanasan. RAFALE F4 kita mulai berdatangan, Anka kita sudah terbang, kapal PPA ke 2 bentar lagi datang. Malah saya kesiyan lihat beruk yg hanya mampu beli barang murahan. Ha ha ha ha. Apa kabar hornet busuk Emir Kuwait ?

    BalasHapus
  22. Lucu pesawat latih dijadikan fighter. Tak mampu bawa rudal BVR 😁😁😁

    BalasHapus
  23. RTX's Raytheon delivers first PhantomStrike® radar for Korea Aerospace Industries' FA-50 fleet

    https://www.rtx.com/news/news-center/2025/10/20/rtxs-raytheon-delivers-first-phantomstrike-radar-for-korea-aerospace-industries

    BalasHapus
    Balasan
    1. GORILA MALAYDESH NGAMUK ....
      -
      2026 PM says =
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
      --------------------
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      A former army chief and four others were detained on January 8 in connection with the alleged bribery. Local media reported that the former army chief was released from remand on Monday.
      Former army chief Muhammad Hafizuddeain Jantan has been placed on leave since late December pending an investigation into the matter.
      According to Bernama, Anwar said the government, through relevant ministries, will review and reorganise all procurement to ensure transparency in the existing system.
      "We will take note and await reports of any loopholes or weaknesses in the procurement system, so that we can review and restructure it to ensure full compliance," he said.

      Hapus
    2. 2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
      • Delayed delivery
      The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
      • Design issues
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
      • Financial issues
      Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
      ------------------
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
      Factors affecting readiness
      • Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
      • Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
      • Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
      • Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
      • Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
      1. Corruption
      The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
      2. Political influence
      Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
      Weak parliamentary oversight
      Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
      3. Limited financial scrutiny
      Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      4. Violation of procedures
      Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures


      Hapus
  24. Raytheon Delivers First PhantomStrike Radar For FA-50

    https://adj.com.my/2025/10/23/raytheon-delivers-first-phantomstrike-radar-for-fa-50/

    BalasHapus
    Balasan
    1. ALASAN EKONOMI : 97.000 PINDAH NEGARA =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
      1. Delays
      Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
      2. Small tonnage
      MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
      3. Supply chain disruptions
      Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
      ------------------
      MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
      • The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
      Outdated equipment
      • Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
      Political influence
      • The procurement process is subject to political influence from suppliers.
      • The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.



      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
      Lack of resources
      • The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
      • The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
      • The government has not been able to increase the local content of equipment
      Outdated equipment
      • The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
      • The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
      • The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
      Corruption
      • The MAF has been involved in many corruption scandals
      Other challenges
      ------------------
      PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
      Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
      Explanation
      DEBT and budget
      The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
      DEBT-to-GDP ratio
      MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.


      Hapus
  25. FA50 BLOCK 20 lebih advance dari F16 RONGSOK INDIANESIA....HAHAHAHAH




    Selain dilaporkan akan dilengkapi dengan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” keluaran firma pertahanan Raytheon Intelligence & Space, pesawat FA-50 Block 20 Malaysia itu juga dipasang dengan radio U/VHF yang hampir sama digunakan digunakan oleh varian terkini pesawat pejuang F-16 Block 70.

    Sebanyak 18 buah pesawat FA-50 Block 20 yang diperolehi Malaysia pada harga lebih RM4 bilion juga dilengkapi dengan “Link 16 Block Upgrade 2” (military tactical data link) yang selamat, secure, bebas daripada usaha pemintasan pihak musuh dan lain-lain lagi.Teknologi pesawat terbang

    Selain itu varian pesawat itu juga akan dilengkapi dengan meriam 20mm gun, peluru berpandu AIM-9, GBU-12 LGB Integration, GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munitions) dan peluru berpandu AGM-65 Maverick.

    Terdapat kemungkinan besar juga pesawat FA-50 Block 20 yang akan diperolehi oleh TUDM turut dilengkapi dengan kemampuan peluru berpandu udara-ke-udara Beyond Visual Range (BVR) iaitu AIM-120 AMRAAM,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau seri FA 50/TA 50 lebih advance tentu korsel tidak akan buat KF 21...negara Anda adalah korban berikutnya setelah poland dan Philipina....selamat ya 😁

      Hapus
    2. GORILA KLAIM KAYA : 97.000 PINDAH NEGARA =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
      Lack of resources
      • The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
      • The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
      • The government has not been able to increase the local content of equipment
      Outdated equipment
      • The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
      • The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
      • The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
      Corruption
      • The MAF has been involved in many corruption scandals
      Other challenges
      ------------------
      PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
      Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
      Explanation
      DEBT and budget
      The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
      DEBT-to-GDP ratio
      MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.


      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
      Lack of resources
      • The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
      • The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
      • The government has not been able to increase the local content of equipment
      Outdated equipment
      • The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
      • The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
      • The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
      Corruption
      • The MAF has been involved in many corruption scandals
      Other challenges
      ------------------
      PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
      Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
      Explanation
      DEBT and budget
      The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
      DEBT-to-GDP ratio
      MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.


      Hapus
    5. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
      Funding
      • The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
      • The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
      • The government has been unwilling to reduce government spending.
      Delays
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
      • The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
      Corruption
      • The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
      ------------------
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
      • The government has limited defense modernization funds.
      TechNOLogical obsolescence
      • The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
      • Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
      Frequent government changes
      • Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
      • The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.




      Hapus
  26. Rafale - RBE2 AESA Radar Technology
    The French Rafale fighter uses the RBE2 AESA radar developed by Thales. This system can track 40 targets simultaneously and engage up to eight targets at once. According to Dassault Aviation, the RBE2 radar has a detection range of over 200 kilometres for fighter-sized targets. The radar also includes electronic warfare capabilities, allowing it to jam enemy communications and radar systems.

    WOW.... Pas dg radar BVR

    BalasHapus
  27. Kesiyan beruk berharap fa59 bisa bawa rudal BVR ha ha ha ha ha. Polandia menyesal beli fa 50 karena TDK bisa bawa BVR 😁😁😁😁😁😁

    BalasHapus
  28. Rafale VS Fa 50.....yang miskin siapaaaa yaaaa🙃🙃🙃🙃

    BalasHapus
  29. Seperti biasa. Beru juara ber halusinasi

    BalasHapus
  30. Mau tanya ..bagaiamana pemerintah INDIANESIA mahu membayar HUTANG dengan nilai RUPIAH yang begitu MURAH....???



    Rupiah Tembus Rp 16.877: Level Terlemah Sepanjang Sejarah! Apa Pemicunya?

    https://finansial.kontan.co.id/news/rupiah-tembus-rp-16877-level-terlemah-sepanjang-sejarah-apa-pemicunya

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      Some say that MALAYDESH 's military has outdated aircraft, but the country has also been modernizing its military with new equipment and programs.
      Outdated aircraft
      • Some say that MALAYDESH 's aircraft are becoming techNOLogically obsolete.
      • A larger fleet of older aircraft could be difficult to maintain.
      Modernization programs
      • The MALAYDESH Army has a program called the Future Soldier System (FSS) to equip soldiers with personal protection equipment.
      • The MALAYDESH government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets.
      Defense budget
      • MALAYDESH 's defense budget is USD4 billion, which supports a modest ground force and an improving air force.
      • The government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
      1. Corruption
      The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
      2. Political influence
      Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
      Weak parliamentary oversight
      Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
      3. Limited financial scrutiny
      Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      4. Violation of procedures
      Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      Some say that MALAYDESH 's military has outdated aircraft, but the country has also been modernizing its military with new equipment and programs.
      Outdated aircraft
      • Some say that MALAYDESH 's aircraft are becoming techNOLogically obsolete.
      • A larger fleet of older aircraft could be difficult to maintain.
      Modernization programs
      • The MALAYDESH Army has a program called the Future Soldier System (FSS) to equip soldiers with personal protection equipment.
      • The MALAYDESH government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets.
      Defense budget
      • MALAYDESH 's defense budget is USD4 billion, which supports a modest ground force and an improving air force.
      • The government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
      1. Corruption
      The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
      2. Political influence
      Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
      Weak parliamentary oversight
      Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
      3. Limited financial scrutiny
      Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      4. Violation of procedures
      Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
      Fiscal limitations
      • Limited defense budget
      MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
      • Low percentage of GDP
      MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
      Outdated equipment
      • Old ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
      • Outdated inventory
      The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
      Lack of investment in research and development
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.




      Hapus
  31. GABUNGAN MEMATIKAN.....

    SU30MKM
    F18D 25x (Upgrade)
    FA50 BLOCK 20 ( AESA RADAR)

    BalasHapus
    Balasan
    1. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -----------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      -
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun


      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
      Fiscal limitations
      • Limited defense budget
      MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
      • Low percentage of GDP
      MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
      Outdated equipment
      • Old ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
      • Outdated inventory
      The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
      Lack of investment in research and development
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.




      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
      Fiscal limitations
      • Limited defense budget
      MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
      • Low percentage of GDP
      MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
      Outdated equipment
      • Old ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
      • Outdated inventory
      The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
      Lack of investment in research and development
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.




      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces several weaknesses in combat readiness, including a lack of modern assets, poor planning, and corruption. The MAF also faces challenges in managing cross-domain operations, which involve land, sea, air, cyber, and space forces.
      Weaknesses
      • Lack of modern assets: The MAF lacks modern military assets, which exposes it to internal and external threats.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Corruption: The MAF has been criticized for corruption.
      • Political interference: Political leaders have been criticized for interfering in procurement.
      • Cross-domain operations: The MAF faces challenges in managing cross-domain operations.
      • Combat readiness measurement: The MAF's combat readiness measurement application is piecemeal.
      Challenges
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget has faced challenges in the past, including limited funding and outdated equipment.
      Limited funding
      • Maintenance and repair
      The budget for maintenance and repair often takes up a large portion of the defense budget.
      • Procurement
      The budget for procurement is often limited, making it difficult to buy new assets.
      • Political will
      Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      Outdated equipment
      • Navy: The navy has struggled to acquire new vessels due to funding constraints.
      • Air force: The air force has struggled to buy new assets for modernization.


      Hapus
  32. Rafale VS Fa50 yang miskin siapaaaa yaaa🙃🙃🙃

    BalasHapus
  33. Malah PEMERINTAHnya terus menerus NGUTANG LENDER....HAHAHAHAH



    Rupiah Melemah, Ekonom Ingatkan Risiko Dolar ke Rp16.900

    https://www.cnbcindonesia.com/market/20260114074521-17-702152/rupiah-melemah-ekonom-ingatkan-risiko-dolar-ke-rp16900

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hutang kami masih di bawah 40%
      Berbeda dengan negara Anda yg sudah diatas 70% ... Negara Anda diambang kebangkrutan...bersiaplah anda pindah ke Singapore

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges to its combat readiness, including:
      • Training
      The MAF may not have enough time or energy to train its subordinate units.
      • Lack of modern assets
      The MAF may not have the latest military assets to protect itself from internal and external threats.
      • Cross-domain operations
      The MAF may need to manage operations that involve land, sea, air, cyber, and space forces.
      • Non-traditional security threats
      MALAYDESH may face a range of non-traditional security threats, such as low intensity conflicts.
      • Budgetary constraints
      The MAF may face budgetary constraints that limit its ability to procure modern weapons.
      Some solutions to these challenges include:
      • Cognitive readiness
      The MAF can enhance combat readiness by improving the cognitive readiness of its military personnel.
      • Cross-domain operational capability
      The MAF can develop more integrated and holistic capabilities to manage cross-domain operations.
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with its vehicles due to a lack of funding, old assets, and corruption.
      Lack of funding
      • The MAF has struggled to secure funding for new assets and maintenance.
      • The government has had to make difficult decisions, such as shelving a plan to replace Russian-made MiG-29 fighter jets due to a lack of funds.
      Old assets
      • The MAF has many old assets that require a lot of restoration.
      • The MiG-29N fighter jets were decommissioned in 2017 due to high maintenance costs.
      Corruption
      • MALAYDESH 's military has been involved in corruption.
      • Poor administration of defense allocations has made it difficult to carry out projects and maintenance.


      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
      Funding
      • Insufficient funding
      The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
      • Delayed projects
      The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
      Outdated assets
      • Lack of modern assets
      The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
      • Technical issues
      The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
      Training
      • Lack of disaster relief training
      While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
      • Knowledge and skills
      Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
      Other challenges
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
      • Outdated inventory
      The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
      • Budgetary constraints
      The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
      • Lack of research and development
      The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
      • Imported equipment
      The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.
      • Sanctions
      Sanctions against Russia have made it difficult for MALAYDESH to buy spare parts for Russian-made equipment.



      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats


      Hapus
  34. Mau bayar HUTANG RAFALE pakai apa guys....??? Rupiah HANCUR...HAHAHAH



    Rupiah Cetak Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Tembus Rp 16.877 per Dollar AS, Ini Biang Keroknya

    https://money.kompas.com/read/2026/01/13/204714226/rupiah-cetak-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-tembus-rp-16877-per-dollar-as

    BalasHapus
    Balasan
    1. TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      TAGIH HUTANG
      --------------
      PROTANK = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
      Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      iXblue SAS = TAGIH HUTANG
      iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
      Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG


      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
      Funding
      • Small procurement budgets
      The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
      • Fiscal constraints
      The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
      Equipment
      • Outdated equipment
      The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
      • Imported equipment
      Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
      Political interference
      • Political connections
      Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
      • Lack of transparency
      The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
      Other challenges include:
      • Frequent government changes
      • Weak whistleblower legislation
      • The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing




      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
      Lack of modern equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
      • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
      • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
      Corruption
      • Corruption has been a recurring issue within the MAF
      • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
      Supply chain management issues
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats







      Hapus
  35. serius tanya...bagaimana INDIANESIA mahu bayar HUTANG LENDER RAFALE dengan KEJATUHAN RUPIAH terburuk dalam sejarah...??? HAHAHAHAH



    Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale

    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setiap tahun lebih dari 10.000 warga anda pindah ke Singapore...karena apa? Hutang negara Anda sudah diatas 70% . .. yg membuat PM anda menyerahkan negara Anda untuk Amerika....

      Hapus
    2. WOIII…..BADUT GORILA = 2026
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      SPH CASR = KLAIM 2024
      ------------------
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
      Tahun depan 2024
      18 SPH
      12 HELIKOPTER CSAR
      50-60 KENDERAAN ARMOR
      3 KAPAL LMS BATCH 2
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
      Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... 🤣🤣🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
      Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... 😎😎😎😎
      -
      GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
      18 buah puan syukur beli CASH...
      dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... 🤣🤣🤣🤣🤣
      -
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
      Funding
      • Limited funding
      MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Economic downturns
      The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
      Transparency
      • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
      • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Aging equipment
      • Small procurement budgets
      Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
      • Outdated equipment
      The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
      Other challenges
      • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      ----------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues


      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
      Outdated equipment
      • Aircraft
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      • Ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
      • Submarines
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Corruption
      • The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
      Budgetary constraints
      • The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
      • MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.





      Hapus
  36. Wang Muka RAFALE tu saja INDIANESIA mengandalkan HUTANG....HAHAHAHA



    Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani perjanjian dengan Dassault pada Februari 2022 untuk mendapatkan total 42 jet Rafale. Pengadaan badan pesawat dilakukan secara bertahap dan kontrak untuk gelombang pertama dari enam badan pesawat berlaku efektif pada September 2022, setelah pembayaran uang muka dilakukan dengan dana yang bersumber dari pemberi pinjaman asing.


    https://news.republika.co.id/berita/rlewmo484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-untuk-pembelian-jet-rafale

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN GDP KECIL =
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
      NO MEMBER G20
      NO MEMBER BRICS
      Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
      ________________________________________
      G20 (Group of Twenty)
      ✅ What is the G20?
      • A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
      • Formed to discuss global economic and financial policy.
      • Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
      ❌ Why Malaydesh is not a member:
      1. Economic Size:
      Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
      The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
      2. ASEAN Representation:
      Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
      G20 typically avoids duplication from the same region.
      3. Membership is Fixed:
      The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
      It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
      ________________________________________
      BRICS
      ✅ What is BRICS?
      • A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
      • Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
      ❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
      1. Non-aligned Foreign Policy:
      Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
      Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
      2. Geopolitical Calculations:
      BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
      Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
      3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
      Membership in BRICS is by invitation/application.
      Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.


      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH was plagued by construction delays, cost overruns, and fraud.
      • Weak financials: Boustead Naval Shipyard (BNS) had weak financials when the program began.
      • Construction delays: The lead ship, KD Maharaja Lela, was launched in 2017, but work on the ships halted in 2022.
      • Cost overruns: The program experienced significant cost overruns.
      • Fraud: There were allegations of fraud, including misappropriation of funds and duplication of contracts.
      • Political interference: Some say that politics and personal gain compromised the procurement process.
      • Lack of consultation: Some say that the project was approved EXCLUDING proper consultations with experts.
      ----------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH has faced many problems, including:
      • Scheduling delays: The program has been delayed for decades.
      • Design issues: The design concepts were unclear.
      • Budget overruns: The budget for the program ballooned.
      • Equipment procurement delays: There were delays in procuring equipment.
      • Poor quality of work: The quality of work was unsatisfactory.
      • Financial problems: The original shipbuilders, Boustead Naval Shipbuilding, faced financial problems.
      • Alleged irregularities: There were allegations of irregularities in the project, including unaccounted-for funds.
      Arbitrary decision-making: There were allegations that decisions were made arbitrarily


      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
      Age
      • The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
      • The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
      Hull structure
      • The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
      • The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
      Spare parts management
      • An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
      Logistics
      ----------------
      MALAYDESH 's coast guard, the Maritime Enforcement Agency (MMEA), has faced challenges with resources and coordination. These challenges have made it difficult for the MMEA to carry out its mandate of maritime law enforcement.
      Resource challenges
      • Small defense budget: MALAYDESH 's defense budget is small compared to its GDP.
      • Lack of resources for civilian agencies: The MMEA is funded separately from the defense budget and has historically lacked resources.
      • Insufficient assets: The MMEA has a small fleet of vessels and aircraft.
      Coordination challenges
      • Lack of coordination between agencies
      There is a lack of coordination between agencies responsible for maritime security.
      • Scandals
      Scandals surrounding defense procurement have hindered efforts to improve defense capabilities.
      Other challenges
      • Non-traditional threats
      MALAYDESH faces non-traditional threats that require advanced techNOLogy and assets.
      • Disputed areas
      MALAYDESH needs to improve surveillance and reconnaissance capabilities in disputed areas.



      Hapus
  37. bagaimana GORILLA klaim HUTANG mereka masih aman kalau APBN DEFISIT....??? HAHAHAHHA

    Pemerintah INDIANESIA terpaksa HUTANG untuk TUTUP DEFISIT APBN.....



    Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun untuk Tutup Defisit

    https://infobanknews.com/pemerintah-tarik-utang-rp6149-triliun-untuk-tutup-defisit/

    BalasHapus
    Balasan
    1. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      📌 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      📊 Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
      Lack of funds
      • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
      • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
      Aging equipment
      • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
      • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
      Political interference and corruption
      • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
      • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
      Other challenges
      • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
      • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some equipment is outdated and can't function well.
      • The MAF lacks modern military assets.
      Corruption
      • The MAF has been affected by corruption.
      • Political leaders have interfered with procurement.
      Political interference Political leaders have interfered with procurement.


      Hapus
  38. Ini yang geng GORILLA klaim HUTANG mereka masih aman...??? HAHAHAHAH



    Tertinggi dalam Sejarah Utang Jatuh Tempo Pemerintah Bengkak pada 2026

    https://egindo.com/tertinggi-dalam-sejarah-utang-jatuh-tempo-pemerintah-bengkak-pada-2026/

    BalasHapus
    Balasan
    1. ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      ALL BARTER SAWIT
      -------------------------------
      BARTER SAWIT
      Turki: Hubungan pertahanan kedua negara, terutama dalam pengadaan teknologi rudal dan sistem pertahanan udara dari perusahaan seperti Roketsan. Forum Sawit Malaydesh (MPOF) di Istanbul pada Oktober 2025 mempertegas peran Turki sebagai pembeli global utama yang terbuka terhadap skema perdagangan timbal balik.
      Rusia: Rusia telah secara resmi menyatakan kesediaan untuk menerima minyak sawit sebagai imbalan peralatan militer. PM Anwar Ibrahim terus mendorong peningkatan ekspor sawit ke Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral.
      China: Sebagai pasar strategis utama, China terlibat dalam diskusi skema pembayaran serupa, terutama saat Malaydesh mempertimbangkan pesawat tempur China sebagai alternatif jika terjadi sengketa dagang dengan Uni Eropa.
      Negara Lain: Diskusi ini juga mencakup Pakistan, India, dan Iran.
      -------------------------------
      PENJELASAN SKEMA BARTER
      Menteri Pertahanan Malaydesh sebelumnya (Mohamad Sabu) menyatakan bahwa skema ini bertujuan untuk memodernisasi peralatan militer yang sudah tua tanpa membebani arus kas negara secara drastis.
      Sejarah Sukses: Skema ini bukan hal baru; pada tahun 1994, Malaydesh membayar sekitar 20% dari pembelian jet MiG-29 Rusia senilai $600 juta menggunakan minyak sawit.
      Motivasi Ekonomi: Dengan harga minyak sawit yang fluktuatif (diperkirakan sekitar RM3.850 - RM4.250 per ton pada 2026), barter memberikan kepastian pasar bagi produsen sawit domestik di tengah tekanan lingkungan dari Barat.
      Sumber Berita Terkait
      Laporan Reuters/Euronews: Mengonfirmasi diskusi resmi Malaydesh dengan enam negara (China, Rusia, India, Pakistan, Turki, Iran) mengenai barter sawit Euronews.
      New Straits Times (NST): Melaporkan tawaran offset pertahanan Rusia yang melibatkan sawit NST Online.
      Malaydeshn Palm Oil Board (MPOB): Menyebut Rusia dan Turki sebagai mitra yang terbuka terhadap countertrade militer berbasis komoditas MPOB Prestasi Sawit.
      Kompas/Antara: Memberitakan penguatan kerja sama pertahanan Malaydesh-Turki dan minat barter sawit Kompas.


      Hapus
    2. HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
  39. Prabowo Akan Tambah Utang Rp781,9 T, Terbesar Sejak Pandemi Covid-19

    https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250818133058-78-1263681/prabowo-akan-tambah-utang-rp7819-t-terbesar-sejak-pandemi-covid-19

    BalasHapus
    Balasan
    1. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
      Lack of funds
      • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
      • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
      Aging equipment
      • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
      • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
      Political interference and corruption
      • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
      • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
      Other challenges
      • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
      • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some equipment is outdated and can't function well.
      • The MAF lacks modern military assets.
      Corruption
      • The MAF has been affected by corruption.
      • Political leaders have interfered with procurement.
      Political interference Political leaders have interfered with procurement.


      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
      Delays
      • The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
      • The project has been plagued by construction delays.
      • The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
      Cost overruns
      • The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
      • The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
      Financial issues
      • The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
      Other issues
      • The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
      • Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.
      ----------------

      MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
      Aging
      • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
      • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
      Technical issues
      • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
      • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
      Lack of funding
      • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
      • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
      • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
      Design flaws
      • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
      • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later

      Hapus
  40. Setiap tahun lebih dari 10.000 warga anda pindah ke Singapore...karena apa? Hutang negara Anda sudah diatas 70% . .. yg membuat PM anda menyerahkan negara Anda untuk Amerika.....

    Sebentar lagi Malaysia punah...percayalah

    BalasHapus
  41. ehhhh...GORILLA LUPA ya ratusan RIBU PATI INDIANESIA bergadainya masuk MALAYSIA secara HARAM setiap tahun....HAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. KELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
      Kerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
      Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
      Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
      Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
      ------------------
      KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
      Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
      Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
      Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
      Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
      ------------------
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
      EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT

      Hapus
    2. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      📉 Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
  42. FAKTA LUCU..RAFALE INDIANESIA .... MENGANDALKAN HUTANG guys..lepas tu GORILLA pun BANGGA...HAHAHHAAH


    1. INDIANESIA HUTANG RAFALE
    2. WANG MUKA 6 buah RAFALE HUTANG

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....



      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....



      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Outdated equipment
      Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
      • Misappropriation of funds
      There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
      • Army-centric mindset
      MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
      • Double budgetary allocation
      The army receives more of the budget than the other services.
      • Lack of standard operating procedures
      There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
      • Tension between public and military
      There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies

      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
      • Corruption
      The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
      • Recruitment
      The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
      • Infrastructure
      The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
      • Ethnic composition
      The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
      • Budget
      MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
      • Defense industry
      The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
      • Maritime defense
      The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
      Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.


      Hapus
  43. Kenapa sy bilang Malaysia punah?
    Semua keinginan Amerika wajib diikuti oleh Malaysia (sesuai perjanjian Baru dengan Trumph)

    ....dan skenarionya adalah . Perluasan wilayah Singapore....sebagian Malaysia akan diambil alih singapore

    BalasHapus
  44. HAHAHAH.... FAKTA....

    -INDIANESIA MEMBUKA seluasnya pasaran INDIANESIA kepada Amerika
    -INDIANESIA MEMBUKA Seluanya sumber alam kepada Amerika
    - paling LAWAK INDIANESIA serah data peribadi rakyat INDIANESIA kepada AMERIKA....

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Berikut adalah daftar ringkas negara-negara di berbagai benua yang menggunakan skema loan (pinjaman) atau kredit untuk pengadaan alutsista, berdasarkan data terbaru per Januari 2026:
      BENUA AMERIKA
      Brasil: Menggunakan Kredit Ekspor (ECA) dari Swedia (SEK) untuk jet tempur Gripen dan dari Prancis (Bpifrance) untuk kapal selam PROSUB.
      Argentina: Menggunakan skema Foreign Military Financing (FMF) dan pinjaman lunak dari Amerika Serikat untuk pembelian jet tempur F-16 bekas Denmark yang disetujui pada akhir 2024/2025.
      -
      2. BENUA ASIA
      JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
      Filipina: Menggunakan skema Pinjaman Proyek Luar Negeri dan bantuan pembiayaan militer (FMF) dari Amerika Serikat untuk program modernisasi Horizon 3.
      Pakistan: Menggunakan Line of Credit (LoC) dan pinjaman jangka panjang dari Tiongkok untuk kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17.
      Taiwan: Menggunakan fasilitas Pinjaman dan Jaminan Kredit FMF dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempercepat pengadaan sistem rudal dan drone.
      Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A.
      -
      3. BENUA EROPA
      Polandia: Pengguna kredit militer terbesar di Eropa saat ini melalui Kredit Ekspor dari Korea Selatan (K-Exim) untuk tank K2 dan howitzer K9, serta pinjaman dari AS.
      Ukraina: Mengandalkan Pinjaman Jangka Panjang dan Hibah dari Uni Eropa (skema bantuan makro-finansial) serta AS untuk pengadaan senjata selama masa perang.
      19 Negara Uni Eropa (Skema SAFE): Termasuk Polandia, Yunani, dan negara-negara Baltik, menggunakan Pinjaman Massal Kolektif melalui Bank Investasi Eropa (EIB) untuk modernisasi pertahanan blok tersebut mulai Kuartal I 2026.
      -
      4. BENUA AFRIKA
      Mesir: Menggunakan Kredit Ekspor Terjamin dari Prancis (Bpifrance) untuk jet Rafale dan dari Italia (SACE) untuk kapal frigat kelas FREMM.
      Maroko: Menggunakan skema FMS dari Amerika Serikat dengan fasilitas kredit serta pembiayaan dari bank komersial internasional yang dijamin pemerintah untuk sistem pertahanan udara.
      Nigeria: Menggunakan skema Line of Credit dari Tiongkok dan Turki untuk pengadaan kendaraan tempur, drone, dan helikopter serang.
      -
      Jenis Skema Kredit yang Umum Digunakan:
      Kredit Ekspor (Export Credit Agency - ECA): Pinjaman dari bank komersial yang dijamin oleh pemerintah negara penjual (contoh: Bpifrance, SACE, K-Exim).
      Foreign Military Financing (FMF): Program pemerintah AS yang memberikan hibah atau pinjaman untuk membeli alat militer buatan Amerika.
      Line of Credit (LoC): Jalur kredit khusus antar-pemerintah (G-to-G) dengan batas jumlah tertentu.
      Security Action for Europe (SAFE): Instrumen pinjaman kolektif Uni Eropa (terbaru 2026) untuk kemandirian pertahanan.
      -
      Sumber Berita Utama:
      European Commission Defence Industry (SAFE 2025/2026)
      Defense Security Cooperation Agency - DSCA AS (Update Januari 2026)
      Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 Reports

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
      • Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
      • Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
      • Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
      Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
      Explanation
      • Defense budget
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
      • Military size
      MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
      • Military spending
      MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
      • Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
      • Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
      • Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
      Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
      Explanation
      • Defense budget
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
      • Military size
      MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
      • Military spending
      MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints

      Hapus
  45. MALAYSIA tak serah data peribadi warganya ke negara lain ya...HAHAHAHAH



    Prabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?

    https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      19 negara anggota Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      POLANDIA (PENDAFTAR DENGAN NILAI PINJAMAN TERBESAR UNTUK PENGUATAN PERBATASAN TIMUR).
      1. JERMAN
      2. PRANCIS
      3. ITALIA
      4. SPANYOL
      5. BELANDA
      6. YUNANI (FOKUS PADA MODERNISASI ARMADA LAUT).
      7. RUMANIA
      8. BULGARIA
      9. LITUANIA (FOKUS PADA SISTEM PERTAHANAN UDARA JARAK PENDEK/MENENGAH).
      10. LATVIA
      11. ESTONIA
      12. REPUBLIK CEKO
      13. SLOVAKIA
      14. SWEDIA (FOKUS PADA INTEGRASI INDUSTRI PERTAHANAN NORDIK).
      15. FINLANDIA
      17. DENMARK (SETELAH MENGHAPUS OPT-OUT PERTAHANAN UNI EROPA).
      18. PORTUGAL
      19. BELGIA
      Detail Pelaksanaan (Update Kuartal I - 2026):
      Target Dana: Total pagu kredit mencapai 150 miliar Euro, Tujuan Kredit: Dana ini digunakan untuk pembelian bersama (joint procurement) guna memastikan interoperabilitas antar negara anggota dalam menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber Berita Utama:
      European Commission - Defence Industry and Space (Update Juli 2025)
      The Guardian - European Defence Funding (Laporan Maret 2025)
      European Investment Bank (EIB) - Security and Defence Press Release (Januari 2026)
      -
      20. MESIR
      Kredit dari Prancis: Mesir terus memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor Prancis, Bpifrance. Pada periode 2025–2026, Mesir melanjutkan pembayaran dan penambahan kontrak jet tempur Dassault Rafale dengan skema pinjaman yang mencakup hingga 85% dari total nilai kontrak, dijamin oleh pemerintah Prancis.
      Kredit dari Italia: Mesir menggunakan skema pembiayaan dari lembaga SACE Italia untuk pengadaan kapal frigat kelas FREMM dan kemungkinan jet latih M-346.
      Sumber Berita: Laporan France 24 mengenai ekspor pertahanan dan data DSCA Amerika Serikat (Update Januari 2026).
      -
      21. INDIA
      Skema Kredit Ekspor Rusia: pengadaan suku cadang S-400 dan kapal frigat kelas Talwar.
      Inter-Governmental Agreement (IGA): Pada April 2025, India menandatangani kesepakatan untuk 26 jet tempur Rafale-M untuk Angkatan Laut. Pembiayaan ini melibatkan paket kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah Prancis guna memfasilitasi pembayaran bertahap seiring dengan integrasi senjata domestik India.
      Sumber Berita: The Economic Times India dan Ministry of Defence India (Anggaran 2025-2026).
      -
      22. PAKISTAN
      Kredit dari Tiongkok: Tiongkok menyediakan jalur kredit khusus bagi Pakistan untuk pembelian kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17 Thunder Block III. Pinjaman ini biasanya memiliki masa tenor panjang dan bunga rendah sebagai bagian dari kerja sama strategis.
      Kredit dari Turki: Pakistan menggunakan skema kredit ekspor dari Turki untuk pengadaan kapal korvet kelas Babur (MILGEM).
      Sumber Berita: Dawn News (Update anggaran pertahanan Pakistan 2025/2026).
      -
      23. BRASIL
      Negara yang menggunakan Export Credit Agency (ECA) untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sekaligus memodernisasi peralatan militernya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro
      -
      24. TAIWAN
      Pinjaman dari AS: Berdasarkan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2026, otoritas pinjaman dan jaminan Foreign Military Financing (FMF) untuk wilayah Indo-Pasifik difokuskan secara besar-besaran pada Taiwan, dengan alokasi target sebesar 4 miliar USD dalam bentuk fasilitas kredit.
      -
      24. JEPANG
      Mekanisme: Jepang menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer.
      -
      24. KOREA SELATAN
      Sistem Pembayaran: Korea Selatan tidak membayar tunai di muka, melainkan melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS. Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK yang telah disetujui untuk membayar cicilan kontrak jangka panjang


      Hapus
  46. Data Pribadi Warga Indonesia Bukan Komoditas : Segera Evaluasi Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika Serikat

    https://www.elsam.or.id/siaran-pers/data-pribadi-warga-indonesia-bukan-komoditas---segera-evaluasi-perjanjian-perdagangan-timbal-balik-antara-indonesia-dan-amerika-serikat

    BalasHapus
    Balasan
    1. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
      ---------------------------
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    2. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
      MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
      MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
      MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
      MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
      In parallel with the defence procurement, Wisma Putra stated that additional agreements are expected to be concluded during the visit. These include memoranda of understanding between the Malondeshn Investment Development Authority and the Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, cooperation agreements between EXIM Bank Malondesh and Turk Eximbank...
      -----------------------
      Berdasarkan pembelian MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) senilai RM304,29 juta tersebut memang menggunakan skema utang atau pembiayaan luar negeri.
      Berikut adalah poin-poin yang mengonfirmasi hal tersebut:
      1. Pelibatan Bank Ekspor-Impor: Adanya kerja sama antara EXIM Bank Malondesh dan Turk Eximbank menunjukkan penggunaan fasilitas kredit ekspor (FKE). Dalam praktik pengadaan pertahanan internasional, skema ini merupakan bentuk utang luar negeri di mana lembaga keuangan dari negara pengekspor (Turk Eximbank) memberikan pinjaman atau penjaminan bagi negara pembeli untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
      -
      2. Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan: Penyebutan kesepakatan antara lembaga investasi Malondesh dan kantor keuangan kepresidenan Turki yang berjalan paralel dengan pengadaan kapal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut melibatkan struktur pembiayaan formal (utang), bukan sekadar pembayaran tunai langsung dari anggaran berjalan.
      -
      3. Karakteristik Pengadaan Pertahanan: Di sektor pertahanan, skema Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) atau Kredit Swasta Asing (KSA) adalah metode umum untuk membiayai aset bernilai besar (seperti kapal sepanjang 99 meter)
      -----------------------
      MKM = BARTER PALM OIL
      MIG29N = BARTER PALM OIL
      MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
      ----
      A400M
      PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
      MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
      ----
      FA50M BARTER PALM OIL
      On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
      ----
      SCORPENE BARTER PALM OIL
      Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
      ----
      PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
      Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
      --------------
      PROTANK = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
      Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      iXblue SAS = TAGIH HUTANG
      iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
      Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited


      Hapus
  47. Kami serius ..kami kasian terhadap rakyat Malaysia.....

    Tidak ada cerita kami di percaya Trumph....justru sebaliknya...

    BalasHapus
  48. Bukan hanya serah pasaran ekonomi dan sumber alam ke US.... Data peribadi rakyat juga di serah ke US guys...HAHAHAHHA



    AS Kelola Data Pribadi Warga RI sebagai Bagian Kesepakatan Tarif

    https://tirto.id/as-kelola-data-pribadi-warga-ri-sebagai-bagian-kesepakatan-tarif-heJv

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      Peserta: 19 negara anggota
      1. PL – Polandia
      2. DE – Jerman
      3. FR – Prancis
      4. IT – Italia
      5. ES – Spanyol
      6. NL – Belanda
      7. GR – Yunani
      8. RO – Rumania
      9. BG – Bulgaria
      10. LT – Lituania
      11. LV – Latvia
      12. EE – Estonia
      13. CZ – Republik Ceko
      14. SK – Slovakia
      15. SE – Swedia
      16. FI – Finlandia
      17. DK – Denmark
      18. PT – Portugal
      19. BE – Belgia
      Fokus Khusus:
      Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
      Yunani → modernisasi armada laut.
      Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
      Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
      Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
      Target Dana: 150 miliar Euro.
      Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
      Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
      -
      20. Mesir 🇪🇬
      Prancis (Bpifrance): Kredit hingga 85% kontrak jet Rafale (2025–2026).
      Italia (SACE): Pembiayaan kapal FREMM & jet latih M-346.
      AS (FMF): Bantuan ±1,3 miliar USD/tahun, berfungsi sebagai fasilitas kredit.
      Catatan: Salah satu pengguna terbesar skema kredit militer global.
      -
      21. India 🇮🇳
      Rusia: Kredit ekspor dengan mekanisme Rupee–Ruble untuk S-400 & kapal Talwar.
      Domestik: Pinjaman bank BUMN untuk proyek Make in India.
      Anggaran 2026: 75 miliar USD; pembelian mesin jet GE F414 dengan jaminan pemerintah.
      Catatan: Selektif, lebih aktif dalam LoC & joint venture.
      -
      22. Pakistan 🇵🇰
      Tiongkok: Kredit tenor panjang & bunga rendah untuk kapal selam Hangor & jet JF-17 Block III.
      Turki: Kredit ekspor untuk kapal korvet Babur (MILGEM).
      Catatan: Ketergantungan tinggi pada kredit sekutu.
      -
      23. Thailand 🇹🇭
      Skema Barter + Kredit: Kombinasi barter & cicilan.
      Status 2026: Jet tempur baru (F-16 Block 70/Gripen) dengan cicilan 10 tahun.
      Catatan: Strategi untuk meringankan APBN.
      -
      24. Taiwan 🇹🇼
      AS (FMF): Alokasi 4 miliar USD untuk Indo-Pasifik, fokus Taiwan.
      Penggunaan: Pertahanan udara, drone, upgrade F-16.
      Catatan: Ketergantungan meningkat akibat tekanan regional.
      -
      25. Vietnam 🇻🇳
      Anggaran 2025–2029: 46 miliar USD.
      Kredit Korea Selatan: Howitzer K9 senilai 300 juta USD lewat promosi investasi perdagangan.
      Catatan: Diversifikasi dari Rusia ke Barat/Asia.
      -
      26. Brasil 🇧🇷
      Export Credit Agency (ECA): Untuk membangun industri pertahanan domestik & modernisasi alutsista.
      Catatan: Menjaga stabilitas ekonomi makro sambil memperkuat pertahanan.
      -
      27. Jepang 🇯🇵
      Mekanisme: Surat utang negara (Construction Bonds) + dana surplus anggaran umum.
      Catatan: Utang domestik berfungsi sebagai “pinjaman dari masa depan” untuk percepatan akuisisi.
      -
      28. Korea Selatan 🇰🇷
      Sistem Pembayaran: Tidak tunai di muka; melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS.
      Catatan: Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK untuk cicilan kontrak jangka panjang.
      -
      ✨ Kesimpulan
      UE (SAFE) = Fokus pada joint procurement & interoperabilitas, dengan dana besar (150 miliar Euro).
      Mesir & Pakistan = Sangat bergantung pada kredit luar negeri.
      India & Vietnam = Lebih variatif, memanfaatkan kredit ekspor & pendanaan domestik.
      Thailand & Taiwan = Fokus pada cicilan jangka panjang & dukungan sekutu.
      Brasil, Jepang, Korea Selatan = Menggunakan mekanisme domestik/alternatif agar tetap stabil secara ekonomi.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited


      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
      Delayed replacements
      • A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
      • The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
      • Over half of the RMN's fleet is past its prime.
      Failed LCS program
      • The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
      • The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
      • The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
      ==========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
      Fleet sustainment problems
      The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
      The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
      Lack of research and development
      The MAF has limited research and development (R&D) activities.
      The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
      Reliance on imported equipment
      Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
      The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
      Other technical issues
      The MAF has faced logistic management problems.
      The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.



      Hapus
  49. AS Kelola Data Pribadi Warga RI sebagai Bagian Kesepakatan Tarif

    https://tirto.id/as-kelola-data-pribadi-warga-ri-sebagai-bagian-kesepakatan-tarif-heJv

    BalasHapus
    Balasan
    1. GORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Pengadaan militer Malaydesh di sektor laut, udara, dan darat umumnya menggunakan skema pembayaran berperingkat (staggered payments) karena nilai kontrak yang besar dan jangka waktu pengiriman yang panjang. Contoh nyata adalah akuisisi kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS), pesawat tempur ringan FA-50, serta kendaraan lapis baja AV8 Gempita.
      skema pembayaran berperingkat:
      Laut
      LCS Maharaja Lela-class → > RM 9 miliar → berperingkat, sesuai progres konstruksi
      OPV Kedah-class tambahan → ~ RM 2.5 miliar → berperingkat, milestone pembangunan
      Udara
      FA-50 Block 20 → ~ RM 4 bilion → berperingkat, hingga 2027
      Su-30MKM & Hawk 208 → > RM 3 bilion → berperingkat, sesuai pengiriman
      Darat
      AV8 Gempita 8x8 → > RM 7.5 bilion → berperingkat, sesuai produksi
      Artileri (Howitzer/MLRS) → tidak dipublikasikan → berperingkat, sesuai integrasi
      -
      ⚓ Laut (Naval Procurement)
      Littoral Combat Ship (LCS) Maharaja Lela-class
      Proyek bernilai lebih dari RM 9 miliar.
      Menggunakan pembayaran berperingkat sesuai progres pembangunan kapal di Boustead Naval Shipyard.
      Skema ini menyebabkan keterlambatan dan kontroversi karena dana sudah dibayarkan sebagian besar, tetapi kapal belum selesai.
      Offshore Patrol Vessel (OPV) Kedah-class tambahan
      Kontrak OPV baru juga menggunakan sistem pembayaran bertahap sesuai milestone konstruksi.
      Hal ini umum dalam industri galangan kapal karena pembangunan berlangsung beberapa tahun.
      -
      ✈️ Udara (Air Procurement)
      KAI FA-50 Light Combat Aircraft (LCA)
      Malaydesh menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
      Pembayaran dilakukan secara bertahap (staggered) selama periode produksi dan pengiriman hingga 2027.
      Skema ini dipilih untuk mengurangi beban fiskal sekaligus memastikan jadwal pengiriman.
      Sukhoi Su-30MKM & Hawk 208 (sebelumnya)
      Kontrak besar pesawat tempur Rusia dan Inggris juga menggunakan pembayaran berperingkat, biasanya berbasis milestone (delivery, training, spare parts).
      -
      🚛 Darat (Land Procurement)
      AV8 Gempita 8x8 Armored Vehicle
      Proyek bernilai lebih dari RM 7.5 miliar untuk 257 unit.
      Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal produksi oleh DefTech (DRB-HICOM).
      Skema ini memungkinkan Malaydesh menerima kendaraan secara berangsur sambil membayar sesuai progres.
      Howitzer & MLRS (Artileri)
      Pengadaan artileri jarak jauh juga menggunakan sistem pembayaran berperingkat karena melibatkan integrasi teknologi dan pengiriman bertahap.
      -
      ⚠️ Catatan Penting
      Alasan penggunaan staggered payments:
      Nilai kontrak sangat besar (Budget Minim).
      Produksi dan pengiriman berlangsung bertahun-tahun.
      Risiko:
      Jika pengawasan lemah, pembayaran berperingkat bisa menimbulkan masalah seperti kasus LCS, di mana dana sudah dibayar tetapi produk belum selesai.


      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea
      ============
      The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
      Lack of funding
      • Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
      • The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
      Outdated techNOLogy
      • The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
      • For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.


      Hapus
  50. serius guys...DATA PERIBADI RAKYAT di beri ke US untuk dikelola....HAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
      NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
      -
      GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
      KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      misi NGEMIS HUTANG LENDER....
      Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
      -
      GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
      MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
      -
      Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
      Peserta: 19 negara anggota
      1. PL – Polandia
      2. DE – Jerman
      3. FR – Prancis
      4. IT – Italia
      5. ES – Spanyol
      6. NL – Belanda
      7. GR – Yunani
      8. RO – Rumania
      9. BG – Bulgaria
      10. LT – Lituania
      11. LV – Latvia
      12. EE – Estonia
      13. CZ – Republik Ceko
      14. SK – Slovakia
      15. SE – Swedia
      16. FI – Finlandia
      17. DK – Denmark
      18. PT – Portugal
      19. BE – Belgia
      Fokus Khusus:
      Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
      Yunani → modernisasi armada laut.
      Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
      Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
      Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
      Target Dana: 150 miliar Euro.
      Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
      Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
      Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
      -
      Banyak negara di Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika menggunakan skema loan atau credit untuk membiayai akuisisi alat militer. Praktik ini umum karena biaya sistem persenjataan sangat besar dan sering melibatkan pinjaman luar negeri atau fasilitas kredit ekspor.
      🌎 Amerika
      Amerika Serikat (AS) – sering memberikan Foreign Military Financing (FMF) berupa kredit kepada sekutu, sekaligus menggunakan pinjaman domestik untuk belanja militer.
      Brasil – menggunakan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur Gripen dari Swedia.
      Kolombia & Peru – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara dan laut.
      Meksiko – beberapa akuisisi kapal dan helikopter dilakukan dengan kredit dari mitra industri pertahanan.
      🌏 Asia
      JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
      luar negeri (2020–2024) untuk belanja sistem persenjataan, termasuk kapal selam dan pesawat tempur.
      India – menggunakan kredit dari Rusia untuk pembelian sistem pertahanan udara S-400.
      Pakistan – memanfaatkan kredit dari Tiongkok untuk akuisisi jet tempur JF-17 dan kapal perang.
      Filipina – memperoleh kredit dari Korea Selatan untuk pembelian kapal perang dan jet FA-50.
      Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A
      🌍 Eropa
      Negara-negara Uni Eropa (UE) – pada 2025 sepakat membuat dana pinjaman €150 miliar untuk membeli senjata, termasuk mendukung Ukraina.
      Polandia – menggunakan kredit luar negeri untuk pembelian tank Abrams dari AS.
      Hungaria & Yunani – memanfaatkan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur dan sistem pertahanan udara.
      Ukraina – menerima pinjaman dari UE untuk memperkuat pertahanan menghadapi Rusia.
      🌍 Afrika
      Afrika Selatan – dalam sejarahnya menggunakan kredit luar negeri untuk program senjata, termasuk jet tempur dan kapal.
      Mesir – memperoleh kredit dari Prancis untuk pembelian Rafale dan kapal perang.
      Aljazair – menggunakan kredit dari Rusia untuk akuisisi tank dan pesawat tempur.
      Nigeria – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara.

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      =============
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
  51. Presiden Prabowo Subianto menyatakan negosiasi transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) masih berlangsung sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang, di mana Indonesia berupaya mendapatkan tarif lebih rendah, meski ada kekhawatiran pelanggaran UU PDP.

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      =============
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
      Budget
      • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
      • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
      Outsourcing
      • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
      • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
      • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
      Spare parts for specific assets
      • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
      • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
      Other issues
      • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
      ============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.





      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
      ========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
      Ships
      • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
      • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
      • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
      • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
      Helicopters
      • Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
      Spare parts
      • The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet

      Hapus
  52. Saya ceritakan kepada Anda yg sesungguhnya terjadi saat Presiden kami masih Soekarno...

    Kenapa dahulu ada "Ganyang Malaysia"
    Tidak betul bahwa kami menginginkan wilayah anda!!!... Wilayah kami sudah terlalu luas

    Pemikiran Presiden kami adalah Negara kami belum Aman jika sekeliling kami belum merdeka...yg saat itu negara Anda masih di pegang Inggris

    BalasHapus
  53. Satu satunya di dunia...data peribadi rakyat di serah ke negara lain....HAHAHAHAH



    AS Kelola Data Pribadi Warga RI sebagai Bagian Kesepakatan Tarif

    https://tirto.id/as-kelola-data-pribadi-warga-ri-sebagai-bagian-kesepakatan-tarif-heJv

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
      Aging aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
      Limited defense budget
      The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
      Local content
      Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
      Local company capabilities
      Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
      OEM reluctance
      Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
      Defense infrastructure
      The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
      ===========
      MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
      Limited funding
      Small procurement budgets
      The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
      Postponed purchases
      The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
      Aging equipment
      Outdated inventory
      The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
      Withdrawal of aircraft
      The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
      Other challenges
      Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
      Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
      Oversight: There is little effective oversight of the defense sector

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
      ===========
      .The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
      Personnel issues
      Lack of military knowledge
      Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
      Civil-military relations
      The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
      Logistics issues
      Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
      ===========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

      Hapus
  54. saya faham rakyat INDIANESIA sekarang KECEWA dengan keadaan negara mereka....

    EKONOMI jatuh
    MATAWANG jatuh
    HUTANG MEROKET
    PHK MEROKET
    KUASA BELI TURUN
    PENGANGURAN TERTINGGI ASEAN


    BalasHapus
    Balasan
    1. Tapi 20 VS 4 anggaran militernya..xixixi...xixixi

      Hapus
    2. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
      ===========
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
      Aging fleet
      • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
      Limited funding
      • The government's defense modernization budget is limited. .
      • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
      Logistics system
      • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
      • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
      Government change

      Hapus
    3. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
      Corruption
      • Procurement
      The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
      • Commanders
      Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
      Lack of human resources
      • STEM specialists
      There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
      • Local companies
      Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
      Insufficient research and development
      • Local universities and corporate sector
      There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
      • Government guidance
      The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
      Other weaknesses
      • Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
      • Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
      • Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
      MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
      Challenges
      Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
      Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
      Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending
      ===========


      Hapus
    4. 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      DRAMA 155mm SPH SYSTEM
      DRAMA 155mm SPH SYSTEM
      DRAMA 155mm SPH SYSTEM
      As of September 2024, the MALAYDESH Army has not acquired a 155 mm self-propelled howitzer (SPH) system. The MALAYDESH Ministry of Defence has been discussing the project, but the final selection has not been made.
      Why the acquisition has been delayed?
      The acquisition program was announced in the 2010s, but the schedule, number of platforms, and total estimated cost were not defined.
      The Ministry of Finance canceled the intended purchase of self-propelled howitzer systems.
      The MALAYDESH Army is still waiting for government approval to procure the system
      ===========
      The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
      Explanation
      • RM1.4 billion was not used for the project
      • RM1 billion was considered a cost overrun
      • RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
      Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price


      Hapus
  55. Kenapa Hutang MALAYSIA terlalu besar? Sebenarnya Kerajaan hanya ingin rakyatnya makmur... Niatnya baik sangat Mulia .. bagaimana caranya? Raja Malaysia men subsidi semua kebutuhan rakyat Malaysia....sehingga seluruh barang jadi murah di negara Anda...warga bahagia....

    Tetapi.....pendapatan Kerajaan habis hanya untuk subsidi rakyatnya selama puluhan tahun

    BalasHapus
  56. USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR :
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
    ---------------------------
    PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
    -
    1. INDONESIA
    Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
    -
    2. SINGAPURA
    SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
    -
    3. VIETNAM
    USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
    -
    4. THAILAND
    204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
    -
    5. FILIPINA
    295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
    -
    6. MALAYDESH
    RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.

    BalasHapus
  57. Rakyat yg sadar bahwa negara nya Malaysia diambang kehancuran...mulai perlahan meninggalkan malaysia

    BalasHapus
    Balasan
    1. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260112085955-106-1315978/57-ribu-warga-malaysia-ganti-paspor-jadi-wn-singapura-ada-apa

      Hapus
  58. GORILA KLAIM CASH =
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    ----------------------
    Berikut adalah detail pengadaan militer Malaydesh menggunakan skema-skema tersebut =
    -
    1. Barter Minyak Sawit dan Produk Turunannya
    Malaydesh aktif menawarkan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bagian dari pembayaran alutsista, terutama kepada negara-negara yang terbuka terhadap imbal dagang.
    Jet Tempur MiG-29 (1994): Pembelian 18 unit jet tempur dari Rusia senilai US$600 juta. Sekitar US$95 juta (kira-kira 20%) dibayar menggunakan minyak sawit dan produk olahannya, serta US$55 juta dalam bentuk barang Malaydesh lainnya.
    Jet Tempur Su-30MKM (2003): Kesepakatan 18 unit jet tempur Sukhoi senilai US$900 juta mencakup skema barter di mana Rusia setuju membeli minyak sawit senilai 30% dari harga kontrak selama lima tahun.
    Kebijakan Baru (2021): Malaydesh menetapkan syarat wajib bagi tender pesawat tempur ringan (LCA/FLIT) agar minimal 50% dari total nilai kontrak dibayar melalui skema barter, terutama menggunakan minyak sawit atau komoditas lainnya.
    -
    2. Barter Karet dan Komoditas Lain
    Selain sawit, Malaydesh juga memasukkan karet dan produk manufaktur dalam daftar opsi imbal dagang.
    Dalam negosiasi pengadaan alutsista dengan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Turki, dan Iran, pemerintah Malaydesh secara eksplisit menyatakan kesediaan untuk melakukan barter komoditas guna menekan defisit fiskal.
    -
    3. Skema Pinjaman dan Pembayaran Bertingkat
    Malaydesh menggunakan kebijakan Industrial Collaboration Programme (ICP) atau offset untuk mengatur aspek finansial dan transfer teknologi secara bertahap.
    Pembayaran Bertingkat: Seringkali pembayaran tunai (cash) dikombinasikan dengan pengiriman komoditas dalam rentang waktu tertentu (misal 5 tahun) untuk meringankan arus kas negara.
    Fasilitas Kredit: Rusia pernah menawarkan fasilitas kredit untuk mendukung pembelian peralatan militer, yang diimbangi dengan kewajiban Rusia untuk membeli komoditas Malaydesh dalam jumlah yang setara.
    Skema ICP: Sejak 2014, setiap kontrak dengan vendor asing senilai di atas RM 50 juta wajib menyertakan skema Industrial Collaboration Programme (ICP) yang mencakup investasi lokal, transfer teknologi, dan akses pasar global sebagai bagian dari "pembayaran" non-tunai.


    BalasHapus
  59. GORILA KLAIM CASH =
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    BARTER = LOAN = PEMBAYARAN BERTINGKAT
    ----------------------
    Berikut adalah detail pengadaan militer Malaydesh menggunakan skema-skema tersebut =
    -
    1. Barter Minyak Sawit dan Produk Turunannya
    Malaydesh aktif menawarkan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bagian dari pembayaran alutsista, terutama kepada negara-negara yang terbuka terhadap imbal dagang.
    Jet Tempur MiG-29 (1994): Pembelian 18 unit jet tempur dari Rusia senilai US$600 juta. Sekitar US$95 juta (kira-kira 20%) dibayar menggunakan minyak sawit dan produk olahannya, serta US$55 juta dalam bentuk barang Malaydesh lainnya.
    Jet Tempur Su-30MKM (2003): Kesepakatan 18 unit jet tempur Sukhoi senilai US$900 juta mencakup skema barter di mana Rusia setuju membeli minyak sawit senilai 30% dari harga kontrak selama lima tahun.
    Kebijakan Baru (2021): Malaydesh menetapkan syarat wajib bagi tender pesawat tempur ringan (LCA/FLIT) agar minimal 50% dari total nilai kontrak dibayar melalui skema barter, terutama menggunakan minyak sawit atau komoditas lainnya.
    -
    2. Barter Karet dan Komoditas Lain
    Selain sawit, Malaydesh juga memasukkan karet dan produk manufaktur dalam daftar opsi imbal dagang.
    Dalam negosiasi pengadaan alutsista dengan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Turki, dan Iran, pemerintah Malaydesh secara eksplisit menyatakan kesediaan untuk melakukan barter komoditas guna menekan defisit fiskal.
    -
    3. Skema Pinjaman dan Pembayaran Bertingkat
    Malaydesh menggunakan kebijakan Industrial Collaboration Programme (ICP) atau offset untuk mengatur aspek finansial dan transfer teknologi secara bertahap.
    Pembayaran Bertingkat: Seringkali pembayaran tunai (cash) dikombinasikan dengan pengiriman komoditas dalam rentang waktu tertentu (misal 5 tahun) untuk meringankan arus kas negara.
    Fasilitas Kredit: Rusia pernah menawarkan fasilitas kredit untuk mendukung pembelian peralatan militer, yang diimbangi dengan kewajiban Rusia untuk membeli komoditas Malaydesh dalam jumlah yang setara.
    Skema ICP: Sejak 2014, setiap kontrak dengan vendor asing senilai di atas RM 50 juta wajib menyertakan skema Industrial Collaboration Programme (ICP) yang mencakup investasi lokal, transfer teknologi, dan akses pasar global sebagai bagian dari "pembayaran" non-tunai.


    BalasHapus
  60. TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    --------------
    PROTANK = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
    Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    iXblue SAS = TAGIH HUTANG
    iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
    Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG


    BalasHapus
  61. TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    TAGIH HUTANG
    --------------
    PROTANK = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
    Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    iXblue SAS = TAGIH HUTANG
    iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
    Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG


    BalasHapus
  62. TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
    --------------------
    INSTITUSI KEUANGAN (TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA)
    BNS memiliki total utang bank lebih dari RM1 miliar. Bank-bank berikut adalah kreditur skema restrukturisasi (Scheme of Arrangement) yang meminta pengembalian pinjaman modal kerja:
    Sektor Publik/Pembangunan:
    Bank Pembangunan Malaysia Bhd dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.
    Bank Komersial & Syariah: Malayan Banking Bhd (Maybank), AmBank (Islamic & M Bhd), Affin Bank & Affin Hwang Investment Bank, Bank Muamalat, dan Kuwait Finance House

    BalasHapus
  63. ❌️Uda sedikit,
    ❌️ASET MURAHAN
    semua jugak AKAAAANNN alias delay haha!🔥🤣🔥

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    TUDM bakal terima pesawat ANKA, F/A-50M dan radar baharu tahun ini.

    https://www.airtimes.my/2026/01/13/tudm-bakal-terima-pesawat-anka-f-a-50m-dan-radar-baharu-tahun-ini/

    BalasHapus
  64. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
    1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
    2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
    3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
    4. TIAP TAHUN = DEFISIT
    5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
    -----
    2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
    Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
    Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
    Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
    Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
    -----
    2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
    Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  65. NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
    1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
    2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
    3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
    4. TIAP TAHUN = DEFISIT
    5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
    -----
    2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
    Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
    Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
    Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
    Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
    -----
    2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
    Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    -----------------
    GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    -
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    -
    20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    -
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun


    BalasHapus
  66. sewwaa..sewwwaa heli kensel
    Hornet Kuwait, Gutbai haha!🤥❌️🤥

    BalasHapus
  67. Jika skenario Amerika terlaksana dengan memperluas wilayah singapura ke wilayah Malaysia....tentu ini membahayakan Tiongkok.....karna singapura akan besar begitupun pangkalan2 militer Amerika di wilayah Malaysia yg sudah berubah menjadi Singapore....

    Bagaimana Tiongkok bersikap?

    BalasHapus
    Balasan
    1. https://www.malaysianow.com/my/news/2025/02/24/puluhan-ribu-warga-china-terus-menetap-di-malaysia

      Hapus
    2. Ya....Tiongkok Tau bahwa AMERIKA akan mengepung Tiongkok....dari guam ...filipina....Malaysia (yg akan menjadi singapura)....jepang .korsel....dan taiwan

      Hapus
    3. Wilayah barat Malaysia akan menjadi United Of Singapore

      Wilayah Timur Malaysia akan menjadi Federasi Piliphina

      Hapus
  68. KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
    BUAL MRCA LCS SPH MRSS
    5x PM
    6x MOD
    6x MOF
    SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    6x GANTI MOF
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    6x GANTI MOF
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    6x GANTI MOF
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    6x GANTI MOF
    ---------------
    1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
    2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
    3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    61. MKM BARTER PALM OIL
    62. MIG29N BARTER PALM OIL
    63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
    64. SCORPENE BARTER PALM OIL
    65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
    67. FA50M BARTER PALM OIL
    ===================
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4x4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS
    ---------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

    BalasHapus
  69. MISKIN GDP KECIL =
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
    NO MEMBER G20
    NO MEMBER BRICS
    Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
    ________________________________________
    G20 (Group of Twenty)
    ✅ What is the G20?
    • A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
    • Formed to discuss global economic and financial policy.
    • Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
    ❌ Why Malaydesh is not a member:
    1. Economic Size:
    Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
    The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
    2. ASEAN Representation:
    Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
    G20 typically avoids duplication from the same region.
    3. Membership is Fixed:
    The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
    It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
    ________________________________________
    BRICS
    ✅ What is BRICS?
    • A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
    • Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
    ❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
    1. Non-aligned Foreign Policy:
    Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
    Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
    2. Geopolitical Calculations:
    BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
    Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
    3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
    Membership in BRICS is by invitation/application.
    Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.


    BalasHapus
  70. GORILA KLAIM KAYA =
    BONUS SEA GAMES TERMISKIN ....
    1. INDONESIA = USD 59.595 atau sekitar Rp1 miliar per medali emas
    2. THAILAND = USD 9.619
    3. SINGAPORE = USD 7.750
    4. FILIPINA = USD 5.104
    5. MALAYDESH = USD 4.904
    ------------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    ----------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun

    BalasHapus
  71. HUTANG LUAR NEGERI
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
    📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
    2023: 68.2% dari PDB
    2024: 69.7% dari PDB
    Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
    Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
    2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
    📌 Interpretasi Ekonomi
    Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
    Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
    Faktor pendorong:
    Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
    Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
    Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
    -----------
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  72. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
    70% PDB
    70% PDB
    70% PDB
    Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
    Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
    Perbandingan regional:
    1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
    2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
    3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
    📌 Kesimpulan
    Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
    Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
    Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
    -----------
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

    BalasHapus
  73. Ekonomi tetangga kl, sangat lemah
    ini bukti DEFISIT TIADA AKHIR sedjak 1998 laluw YDPA NGAMUK😤🔥😤
    #######
    'Saya kecewa' - Agong khuatir mengenai beban hutang kerajaan Malaysia tidak pernah Surplus sejak 1998
    https://www.youtube.com/shorts/OaQeD-P_olI

    ituw sebab 61.000 buang paspor busuk kl, pindah ke mantan propinsi haha!😝😄😝

    BalasHapus
  74. NASIB GORILA MALAYDESH ........
    DEFISIT = TAMBAH HUTANG
    Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
    Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
    1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
    Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
    Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
    Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
    Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
    Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
    Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
    3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
    Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
    Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
    Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
    Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
    Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
    Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
    4. Menambah Beban Utang
    Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
    Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
    Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

    BalasHapus
  75. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
    NEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
    MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
    MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
    MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
    -
    GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
    KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
    -
    GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
    misi NGEMIS HUTANG LENDER....
    Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
    -
    GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
    MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
    -
    19 negara anggota Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
    POLANDIA (PENDAFTAR DENGAN NILAI PINJAMAN TERBESAR UNTUK PENGUATAN PERBATASAN TIMUR).
    1. JERMAN
    2. PRANCIS
    3. ITALIA
    4. SPANYOL
    5. BELANDA
    6. YUNANI (FOKUS PADA MODERNISASI ARMADA LAUT).
    7. RUMANIA
    8. BULGARIA
    9. LITUANIA (FOKUS PADA SISTEM PERTAHANAN UDARA JARAK PENDEK/MENENGAH).
    10. LATVIA
    11. ESTONIA
    12. REPUBLIK CEKO
    13. SLOVAKIA
    14. SWEDIA (FOKUS PADA INTEGRASI INDUSTRI PERTAHANAN NORDIK).
    15. FINLANDIA
    17. DENMARK (SETELAH MENGHAPUS OPT-OUT PERTAHANAN UNI EROPA).
    18. PORTUGAL
    19. BELGIA
    Detail Pelaksanaan (Update Kuartal I - 2026):
    Target Dana: Total pagu kredit mencapai 150 miliar Euro, Tujuan Kredit: Dana ini digunakan untuk pembelian bersama (joint procurement) guna memastikan interoperabilitas antar negara anggota dalam menghadapi ancaman di sayap timur.
    Sumber Berita Utama:
    European Commission - Defence Industry and Space (Update Juli 2025)
    The Guardian - European Defence Funding (Laporan Maret 2025)
    European Investment Bank (EIB) - Security and Defence Press Release (Januari 2026)
    -
    20. MESIR
    Kredit dari Prancis: Mesir terus memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor Prancis, Bpifrance. Pada periode 2025–2026, Mesir melanjutkan pembayaran dan penambahan kontrak jet tempur Dassault Rafale dengan skema pinjaman yang mencakup hingga 85% dari total nilai kontrak, dijamin oleh pemerintah Prancis.
    Kredit dari Italia: Mesir menggunakan skema pembiayaan dari lembaga SACE Italia untuk pengadaan kapal frigat kelas FREMM dan kemungkinan jet latih M-346.
    Sumber Berita: Laporan France 24 mengenai ekspor pertahanan dan data DSCA Amerika Serikat (Update Januari 2026).
    -
    21. INDIA
    Skema Kredit Ekspor Rusia: pengadaan suku cadang S-400 dan kapal frigat kelas Talwar.
    Inter-Governmental Agreement (IGA): Pada April 2025, India menandatangani kesepakatan untuk 26 jet tempur Rafale-M untuk Angkatan Laut. Pembiayaan ini melibatkan paket kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah Prancis guna memfasilitasi pembayaran bertahap seiring dengan integrasi senjata domestik India.
    Sumber Berita: The Economic Times India dan Ministry of Defence India (Anggaran 2025-2026).
    -
    22. PAKISTAN
    Kredit dari Tiongkok: Tiongkok menyediakan jalur kredit khusus bagi Pakistan untuk pembelian kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17 Thunder Block III. Pinjaman ini biasanya memiliki masa tenor panjang dan bunga rendah sebagai bagian dari kerja sama strategis.
    Kredit dari Turki: Pakistan menggunakan skema kredit ekspor dari Turki untuk pengadaan kapal korvet kelas Babur (MILGEM).
    Sumber Berita: Dawn News (Update anggaran pertahanan Pakistan 2025/2026).
    -
    23. BRASIL
    Negara yang menggunakan Export Credit Agency (ECA) untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sekaligus memodernisasi peralatan militernya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro
    -
    24. TAIWAN
    Pinjaman dari AS: Berdasarkan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2026, otoritas pinjaman dan jaminan Foreign Military Financing (FMF) untuk wilayah Indo-Pasifik difokuskan secara besar-besaran pada Taiwan, dengan alokasi target sebesar 4 miliar USD dalam bentuk fasilitas kredit.
    -
    24. JEPANG
    Mekanisme: Jepang menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer.
    -
    24. KOREA SELATAN
    Sistem Pembayaran: Korea Selatan tidak membayar tunai di muka, melainkan melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS. Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK yang telah disetujui untuk membayar cicilan kontrak jangka panjang


    BalasHapus
  76. MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
    -
    GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
    KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
    -
    GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
    misi NGEMIS HUTANG LENDER....
    Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
    -
    GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
    MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ------------------
    MALAYDESH ........
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  77. Bramos LACM : Mach 3
    KHAN LACM : Mach 5

    Bye malaydesh...😛🤪

    BalasHapus
    Balasan
    1. Itu belum seberapa bung @PS ..tgu kejutan lainnya...😁

      Hapus
  78. kahsiyan ada lca yg tak bisa amraam apalagi 9x..omfong total gaesz..mudah ditamatkan haha!😋😬😋

    BalasHapus
  79. BUAT NEGARA MISKIN DAN BOTOL MACAM MALONDESH, ASET MURAH MERIAH SUDAH DIANGGAP STRATEGIK......😂😂😂😂😂😂

    BalasHapus
  80. SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    SALE MIG29N = SPAREPART MKM
    ----------------
    Datuk Seri Ikhmal Hisham Abdul Aziz mencadangkan agar 18 buah pesawat MiG-29N milik Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang telah lama digantung penggunaannya dilupuskan dan dijual kepada negara-negara yang berminat seperti India dan Sudan.
    Bekas Timbalan Menteri Pertahanan itu berkata, cadangan berkenaan bertujuan untuk menangani isu kekurangan alat ganti bagi pesawat Sukhoi Su-30MKM milik TUDM yang terkesan akibat perang Ukraine-Rusia.

    BalasHapus
  81. HIGH COURT....
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    VENDOR TAGIH HUTANG LCS = 15 TAHUN
    --------------
    PROTANK = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
    Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    iXblue SAS = TAGIH HUTANG
    iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
    MTU Services = TAGIH HUTANG
    Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
    Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
    Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
    Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG

    BalasHapus
  82. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    -------------
    Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
    Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
    Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
    Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
    -------------
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
    -------------
    GORILA MALAYDESH =
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
    (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
    RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
    (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
    RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
    RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
    -------------
    LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
    1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
    -
    2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
    -
    3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
    -------------
    LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
    LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
    • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
    -NO NSM.
    -NO VL MICA.
    -NO TORPEDO RINGAN.
    -NO SECONDARY GUNS.
    -NO BOFORS MK3.
    -----------
    PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
    -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
    -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
    -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA

    BalasHapus
  83. KAMP MILITER MALAYDESH =
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    KAMP MILITER PARTY = MINUM & WANITA
    ----------
    Sumber Berita Utama
    Tribun Jateng (7 Januari 2026)
    Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
    ----------
    Kompas.com (6 Januari 2026)
    Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
    ----------
    YouTube – Tribun Video
    Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
    --------------------------
    NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
    1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
    2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
    3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
    4. TIAP TAHUN = DEFISIT
    5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
    -----
    2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
    Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
    Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
    Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
    Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
    -----
    2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
    Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

    BalasHapus