Cetak Teknisi Andal T-50i, Depohar 80 Resmi Buka Latihan Kerja Electrical Instrument System Angkatan ke-23
TNI AU. Dalam komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme serta kesiapan teknis personel pemeliharaan alutsista, Depo Pemeliharaan 80 secara resmi membuka Latihan Kerja I Electrical Instrument System (EIS) Pesawat T-50i Golden Eagle Angkatan ke-23. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di Hanggar Skadron Teknik 042, Magetan, Kamis (15/01/2025), sebagai langkah strategis menyiapkan teknisi andal pendukung kesiapan tempur TNI Angkatan Udara.
Latihan kerja ini diikuti oleh sepuluh personel calon teknisi yang telah menyelesaikan pendidikan kejuruan teknik di Skadik 302 Bandung. Kehadiran para pejabat utama Depohar 80, instruktur, serta unsur pendukung menegaskan keseriusan satuan dalam membangun sumber daya manusia pemeliharaan yang profesional, terstandar, dan berdaya saing tinggi.
-1122445-1080.webp)
Bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Komandan Depohar 80, Kepala Dinas Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Kadisrendalhar) Depohar 80 Letkol Tek Anselmus W.R., M.Han., membacakan amanat Dandepohar 80. Dalam amanat tersebut ditekankan bahwa sistem instrumen elektronik merupakan komponen vital yang menentukan keselamatan terbang dan kesiapan operasional pesawat tempur.
Dandepohar 80 menegaskan bahwa penguasaan mendalam terhadap sistem EIS menjadi keharusan mutlak bagi setiap teknisi. Keandalan sistem ini tidak hanya menjamin performa pesawat T-50i Golden Eagle, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan setiap misi operasi udara yang diemban TNI AU.
Pesawat T-50i TNI AU (photo: TNI AU)
“Latihan kerja ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan zero accident serta menjaga kesiapan operasional alutsista. Saya instruksikan kepada seluruh peserta agar menyerap ilmu secara maksimal dari para instruktur dan senantiasa mengutamakan safety dalam setiap prosedur pemeliharaan,” tegas Dandepohar 80 dalam amanat yang dibacakan Kadisrendalhar.
Latihan Kerja EIS Angkatan ke-23 ini dijadwalkan berlangsung selama empat bulan dengan kurikulum terpadu yang mengombinasikan pendalaman teori dan praktik lapangan secara intensif. Pembukaan Latker ini sekaligus menegaskan peran strategis Skatek 042 yang kini terintegrasi di bawah komando dan pembinaan teknis Depohar 80 Koharmatau, guna mewujudkan standar pemeliharaan pesawat tempur TNI AU yang semakin tangguh, profesional, dan terintegrasi.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
2026 JENDERAL = KORUPSI
BalasHapus2026 PRAJURIT = PARTI WANITA
2026 PROCUREMENT = CANCELLED/FREEZES
-
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
-
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
--------------------------
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
New T50i semakin hampir datang haha!👍🥳👍
BalasHapussedangkan fa50Murah seblah..dipastikan Delay haha!😁😆😬
6 Unit cuma belum ada update pengiriman apakah tetap Ferry flight atau pakai cargo kapal.
HapusCat camo nya Ok sih T 50 yg baru.
T 50 lama juga sudah ada yg di cat camo baru.
Sebelah Delay lah spek nya minta Radar AESA mini setara Raptor sama Amraam ya izin dulu sama mamarika.
Sedangkan hornet tua bekas Kuwait saja kalau sebelah jadi ambil ada syaratnya wajib di refurbish dulu baru di izinkan mamarika.
Hapusyg kocak genk seles eifel mikirnya berat amat, bikin narasi menyesatkan ttg jalur pengiriman haha!😝😁😝
Hapusrepot amat, kita bisa kirim lpd ato bahkan atlas..jalur pun banyak bs lewat filipin malah haha!😉😎😉
Serius tanya radarnya bila mau dipasang ya..? 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusT50I INDIANESIA..... versi Paling LEMAH di ASEAN... 😆😆😆
BADUT GORILA IQ BOTOL BERITA 2015 =
HapusGEMPURWIRA20 Juni 2025 pukul 06.10
BUKTI T-5i OMPONG RADAR guys.....HAHAHAHA
Pemasangan radar sudah sejak lama menjadi isu yang mencuat untuk melengkapi T-50i Golden Eagle, pasalnya predikat jet ini bukan saja sebagai pesawat latih lanjut, melainkan telah diberi label ‘Tempur Taktis.’ Dalam beberapa kesempatan, flight T-50i yang tidak dilengkapi radar justru ditempatkan untuk mengaja wilayah perbatasan, seperti penempatan pesawat ini secara berkala di Lanud Manuhua di Biak, dan Lanud El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-----
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
Meskipun kesepakatan baru-baru ini yang menandakan perluasan kemitraan strategis antara KAI dan Lockheed Martin ditandatangani di Paris minggu ini, subjek FA-50 PL tidak disebutkan. Penundaan pengiriman gelombang pertama jet tersebut kemungkinan besar akan melampaui 18 bulan, yang mendorong tanggal pengiriman awal hingga pertengahan 2027
===========
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
MALAYDESH has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
==========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber
BADUT GORILA IQ BOTOL BERITA 2015 =
HapusGEMPURWIRA20 Juni 2025 pukul 06.10
BUKTI T-5i OMPONG RADAR guys.....HAHAHAHA
Pemasangan radar sudah sejak lama menjadi isu yang mencuat untuk melengkapi T-50i Golden Eagle, pasalnya predikat jet ini bukan saja sebagai pesawat latih lanjut, melainkan telah diberi label ‘Tempur Taktis.’ Dalam beberapa kesempatan, flight T-50i yang tidak dilengkapi radar justru ditempatkan untuk mengaja wilayah perbatasan, seperti penempatan pesawat ini secara berkala di Lanud Manuhua di Biak, dan Lanud El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
==============
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
==============
POLANDIA ANGGOTA NATO =
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
Poland already has AMRAAMs in its inventory, which are used to arm the Polish Air Force’s current fleet of F-16C/Ds and will in future arm its fleet of F-35A Joint Strike Fighters
==============
FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
-----
GEMPURWIRA29 Juni 2025 pukul 20.47
This transaction, governed by the U.S. Arms Export Control Act, required Congressional approval due to the American origin of the aircraft.
==============
FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
ADDRESS CRITICAL GAPS
ADDRESS CRITICAL GAPS
ADDRESS CRITICAL GAPS
-----
GEMPURWIRA29 Juni 2025 pukul 20.47
Malaydesh ’s pursuit of these jets, a mix of single-seat F/A-18C and two-seat F/A-18D variants, aims to address critical gaps in its air defense while the nation awaits a broader modernization effort projected for the 2040s. The deal underscores Malaydesh ’s urgency to maintain a credible air presence in a region where territorial disputes and military buildups are reshaping the strategic landscape.
==============
2025 USD1.3 BILLION MINDEF = NGEMIS LOI SEWA
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
Military spending
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
=========
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK
BADUT GORILA IQ BOTOL BERITA 2015 =
HapusGEMPURWIRA20 Juni 2025 pukul 06.10
BUKTI T-5i OMPONG RADAR guys.....HAHAHAHA
Pemasangan radar sudah sejak lama menjadi isu yang mencuat untuk melengkapi T-50i Golden Eagle, pasalnya predikat jet ini bukan saja sebagai pesawat latih lanjut, melainkan telah diberi label ‘Tempur Taktis.’ Dalam beberapa kesempatan, flight T-50i yang tidak dilengkapi radar justru ditempatkan untuk mengaja wilayah perbatasan, seperti penempatan pesawat ini secara berkala di Lanud Manuhua di Biak, dan Lanud El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
==============
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
==============
POLANDIA ANGGOTA NATO =
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
Poland already has AMRAAMs in its inventory, which are used to arm the Polish Air Force’s current fleet of F-16C/Ds and will in future arm its fleet of F-35A Joint Strike Fighters
==============
FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
REQUIRED CONGRESSIONAL APPROVAL
-----
GEMPURWIRA29 Juni 2025 pukul 20.47
This transaction, governed by the U.S. Arms Export Control Act, required Congressional approval due to the American origin of the aircraft.
==============
FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
ADDRESS CRITICAL GAPS
ADDRESS CRITICAL GAPS
ADDRESS CRITICAL GAPS
-----
GEMPURWIRA29 Juni 2025 pukul 20.47
Malaydesh ’s pursuit of these jets, a mix of single-seat F/A-18C and two-seat F/A-18D variants, aims to address critical gaps in its air defense while the nation awaits a broader modernization effort projected for the 2040s. The deal underscores Malaydesh ’s urgency to maintain a credible air presence in a region where territorial disputes and military buildups are reshaping the strategic landscape.
==============
2025 USD1.3 BILLION MINDEF = NGEMIS LOI SEWA
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
Military spending
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
=========
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK
POLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusFA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
Meskipun kesepakatan baru-baru ini yang menandakan perluasan kemitraan strategis antara KAI dan Lockheed Martin ditandatangani di Paris minggu ini, subjek FA-50 PL tidak disebutkan. Penundaan pengiriman gelombang pertama jet tersebut kemungkinan besar akan melampaui 18 bulan, yang mendorong tanggal pengiriman awal hingga pertengahan 2027
.==============
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
2025-2017 = 9 TAHUN NGEMIS F18 KUWAIT
MALAYDESH has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
==========
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber
==========
POLANDIA NATO (North Atlantic Treaty Organization) = KESULITAN AMRAAMs USA
MALAYDESH NATO (Not Action Talk ONLY) = DOWNGRADE BARTER SAWIT
POLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusFA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
Meskipun kesepakatan baru-baru ini yang menandakan perluasan kemitraan strategis antara KAI dan Lockheed Martin ditandatangani di Paris minggu ini, subjek FA-50 PL tidak disebutkan. Penundaan pengiriman gelombang pertama jet tersebut kemungkinan besar akan melampaui 18 bulan, yang mendorong tanggal pengiriman awal hingga pertengaha
==============
2025 USD1.3 BILLION MINDEF = NGEMIS LOI SEWA
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
-----------
Military spending
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
=========
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK
==========
POLANDIA NATO (North Atlantic Treaty Organization) = KESULITAN AMRAAMs USA
MALAYDESH NATO (Not Action Talk ONLY) = DOWNGRADE BARTER SAWIT
BADUT GORILA IQ BOTOL BERITA 2015 =
HapusGEMPURWIRA20 Juni 2025 pukul 06.10
BUKTI T-5i OMPONG RADAR guys.....HAHAHAHA
Pemasangan radar sudah sejak lama menjadi isu yang mencuat untuk melengkapi T-50i Golden Eagle, pasalnya predikat jet ini bukan saja sebagai pesawat latih lanjut, melainkan telah diberi label ‘Tempur Taktis.’ Dalam beberapa kesempatan, flight T-50i yang tidak dilengkapi radar justru ditempatkan untuk mengaja wilayah perbatasan, seperti penempatan pesawat ini secara berkala di Lanud Manuhua di Biak, dan Lanud El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-----
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
Meskipun kesepakatan baru-baru ini yang menandakan perluasan kemitraan strategis antara KAI dan Lockheed Martin ditandatangani di Paris minggu ini, subjek FA-50 PL tidak disebutkan. Penundaan pengiriman gelombang pertama jet tersebut kemungkinan besar akan melampaui 18 bulan, yang mendorong tanggal pengiriman awal hingga pertengahan 2027
===========
===========
PESAWAT LATIH T50i :
RADAR 2018
2021 KONTRAK TAMBAHAN 6 UNIT
16 unit pesawat T-50i diterima pada Januari 2014. Dilengkapi dengan meriam dan radar EL/M-2032 di tahun 2018.14 unit aktif digunakan hingga Agustus 2020.Pada Juli 2021, Indonesia menandatangani kontrak pembelian senilai USUSD240 juta untuk 6 unit tambahan dan akan diterima pada Oktober 2024. RADAR T50i EL/M-2032 Performance: Max Range - 222 km
--
RADAR F16 EMLU Radar AN/APG-68(V)9 adalah pengembangan terbaru. Selain peningkatan rentang scan dibandingkan dengan versi sebelumnya, radar ini memiliki radar apertur sintetik. Radar AN/APG-68 adalah radar Pulse-doppler long range 296 KM
POLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusPOLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
==========
POLANDIA ANGGOTA NATO =
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
AMRAAMs = F16 F35A
Poland already has AMRAAMs in its inventory, which are used to arm the Polish Air Force’s current fleet of F-16C/Ds and will in future arm its fleet of F-35A Joint Strike Fighters
==============
GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-------------------------------------
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
DOWNGRADE HISAR
CHEAPEST VARIANT LMS
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
-------------------------------------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
-
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
-------------------------------------
ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry.
==========
POLANDIA NATO (North Atlantic Treaty Organization) = KESULITAN AMRAAMs USA
MALAYDESH NATO (Not Action Talk ONLY) = DOWNGRADE BARTER SAWIT
WOIII ....... FA50 DELAY 2028
HapusGORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 😅😅😅😅
-------
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
------------------
Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi
WELCOME RAFALE F4 IDN
HapusWELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
---------
IDN ROK =
64 KF21
64 KF21
64 KF21
-
Juni 2025 – Revised Deal
Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk 48 unit KF-21 Boramae..
-
2026 – Rencana Tambahan
Indonesia mempertimbangkan pembelian 16 unit KF-21 Block 2.
Proposal diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Korea Selatan di KTT APEC 2025.
-
📝 Ringkasan
Block I : 48 unit KF-21 Boramae (2025).
Block II : 16 unit KF-21 Block 2 (2026, ).
Total = 64 unit.
----------
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
==============
==============
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 😅😅😅😅
DELAY =
HapusUSA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
USA BLOKIR RADAR = USA BLOKIR RUDAL
------------------
Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
HapusLMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
-
Harga kapal ADA-class corvette buatan Turki berbeda antar negara:
• Turki: Ada Class sekitar US$250–300 juta per unit.
• Pakistan: Babur Class kontrak US$1,5 miliar untuk 4 unit (±US$375 juta per unit).
• Malaydesh: kontrak US$544 juta untuk 3 unit (±US$181 juta per unit).
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
==============
==============
TIMELINE KAPAL PERANG INDONESIA (2006–2025)
2006–2010: Awal Kebangkitan Industri Kapal Perang Nasional
2006–2009 → Produksi awal Kapal Patroli Cepat oleh galangan swasta nasional (KRI Pari 849, KRI Sembilang 850, KRI Sidat 851, dst).
2009 → Peluncuran KRI Clurit 641 (KCR pertama buatan swasta nasional).
2010 → KRI Kujang 642 (KCR).
2011–2015: Era Modernisasi & Korvet SIGMA
2011 → KRI Beladau 643 (KCR).
2012 → KRI Alamang 644 (KCR).
2013 → KRI Surik 645, KRI Siwar 646 (KCR).
2014 → KRI Parang 647, KRI Terapang 648 (KCR).
2014–2015 → Produksi masif Kapal Patroli Cepat (hingga KRI Lumba-Lumba 881).
2015 → KRI Diponegoro 365, KRI Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Frans Kaisiepo 368 (Korvet SIGMA).
2016–2020: Diversifikasi & Kapal Selam
2016 → KRI Sampari 628 (KCR PT PAL).
2017 → KRI Tombak 629, KRI Halasan 630 (KCR PT PAL).
2017 → KRI Nagapasa 403 (Kapal Selam pertama hasil ToT Korsel).
2018 → KRI Ardadedali 404 (Kapal Selam).
2019 → KRI Alugoro 405 (Kapal Selam pertama dirakit di Indonesia).
2019–2020 → KRI Bung Karno 369, KRI Bung Hatta 370, KRI Raja Ali Fisabilillah 391, KRI Lukas Rumkoren 392 (Korvet tambahan).
2020 → KRI Golok 688 (Trimaran KCR).
2021–2024: Kapal Logistik & LPD
2021 → KRI Dumai 904, KRI Tarakan 905 (Kapal Logistik).
2022 → KRI Bontang 906, KRI Balongan 907 (Kapal Logistik).
2022 → KRI Semarang 594 (LPD).
2022–2023 → KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 (LPD).
2023 → KRI Pollux 935 (Kapal Pemetaan Bawah Air).
2025: Produk Baru & Fregat Merah Putih
2025 → KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih).
2025 → KRI Belati 622 (KCR).
2025 → KRI Kerambit 627 (KCR terbaru).
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
HapusFA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
-
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
----------
BUDGET CONSTRAINTS
BUDGET CONSTRAINTS
BUDGET CONSTRAINTS
BUDGET CONSTRAINTS
Over 60–70% of Malaydesh’s defense budget is spent on salaries, maintenance, and operational costs.
This leaves little room for modernization, new weapons systems, or research and development.
The imbalance makes it difficult to upgrade capabilities compared to regional
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
=============
=============
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
SIPRI ........
HapusMALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
------------------------------------
2023 MALAYDESH : 18 RADAR EL/M-2032 UNTUK FA-50
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
-
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
dikita T50i hanyalah pesawat latihan
BalasHapusdiseblah pesawat pejuang gaesz..kahsiyan saking Bajet Kecil bagi 5 haha!🤣🤣🤣
Itu juga belinya pakai sawit busuk...alias Kismin
HapusPesawat Training lanjutan dipaksa jadi jet tempur ringan yg merasa setara Raptor.... wkwkkwk.
nyoiihh mreka maksa sawit soalnya pangsa pasar cpo kpop kita yg pegang 60% sedjak 2016 haha!😬😆😬
Hapusapalagi ke amrik...beghhh
BADUT GORILA IQ BOTOL BERITA 2015 =
BalasHapusGEMPURWIRA20 Juni 2025 pukul 06.10
BUKTI T-5i OMPONG RADAR guys.....HAHAHAHA
Pemasangan radar sudah sejak lama menjadi isu yang mencuat untuk melengkapi T-50i Golden Eagle, pasalnya predikat jet ini bukan saja sebagai pesawat latih lanjut, melainkan telah diberi label ‘Tempur Taktis.’ Dalam beberapa kesempatan, flight T-50i yang tidak dilengkapi radar justru ditempatkan untuk mengaja wilayah perbatasan, seperti penempatan pesawat ini secara berkala di Lanud Manuhua di Biak, dan Lanud El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-----
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
Meskipun kesepakatan baru-baru ini yang menandakan perluasan kemitraan strategis antara KAI dan Lockheed Martin ditandatangani di Paris minggu ini, subjek FA-50 PL tidak disebutkan. Penundaan pengiriman gelombang pertama jet tersebut kemungkinan besar akan melampaui 18 bulan, yang mendorong tanggal pengiriman awal hingga pertengahan 2027
===========
===========
PESAWAT LATIH T50i :
RADAR 2018
2021 KONTRAK TAMBAHAN 6 UNIT
16 unit pesawat T-50i diterima pada Januari 2014. Dilengkapi dengan meriam dan radar EL/M-2032 di tahun 2018.14 unit aktif digunakan hingga Agustus 2020.Pada Juli 2021, Indonesia menandatangani kontrak pembelian senilai USUSD240 juta untuk 6 unit tambahan dan akan diterima pada Oktober 2024. RADAR T50i EL/M-2032 Performance: Max Range - 222 km
--
RADAR F16 EMLU Radar AN/APG-68(V)9 adalah pengembangan terbaru. Selain peningkatan rentang scan dibandingkan dengan versi sebelumnya, radar ini memiliki radar apertur sintetik. Radar AN/APG-68 adalah radar Pulse-doppler long range 296 KM
lhaa fa gocap seblah gak jadi pake aesa yaaa...kahsiyan makin Dongred donk om haha!🤥😂🤥
Hapusyoiii radar sama dengan T50i om @palu gada ..... FA50 klaim setara F22 wkwkkwkwk
HapusMenit 1:04
BalasHapusRadar T50i kita donk uda Terpasang hore haha!🥳👍🥳
warganyet kl, KALAH LAGIIII haha!😜😝😜
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🌍 "Profil Lanud Iswahjudi"
https://youtube.com/watch?v=xIB55JygjW0&pp=ygUWRGlzcGVuIGxhbnVkIGlzd2FoanVkaQ%3D%3D
Sebelah masih berpikir T 50 kita tanpa radar.
HapusPadahal sejak 2018 sudah di pasang radar & bisa membawa rudal sidewinder & Maverick.
biasalah, yg kalah KEFANASAAN haha!🔥🔥🔥
Hapussoalnya N⛔️ AMRAAM & 9x haha!😝😝😝
Caba T 50 i kita test coba pakai Amraam 120 C7 punya F 16 kita siapa tau compatible...auto ngamuk poland....xiixixi
HapusKenapa sy bilang coba karena T 50 kita batch line produksinya sama dengan FA 50 punya korsel yg bisa bawa rudal Amraam.
HapusKalau T 50 i terbaru jangan berharap gotong Amraam karena line produksinya sudah Varian Ekspor sama dengan punya Philippines, Thailand, Poland.
Hapusjiaaahh makin NGAMUK🔥 warganyet kl om tupz haha!😬😄😬
Hapus2026 Brand New Frigat yg kita miliki
BalasHapus✅️2 PKR REM KLAS
✅️2 PPA BRAWIJAYA KLAS
✅️2 FMP BALAPUTRADEWA KLAS
✅️2 ISTIF OTEWE haha!🤑🧞♂️🤑
✅️Type 052, FDI & MOGAMI otewe
sedangkan negri🎰kasino genting, dari 2011 katanya 6 gowing
2018 SALAH FOTONG
2023 dari 6 hanya 5..bekurang
2026 NOL, tiada nampak berlayar haha!🤣🤣🤣
Kahsiyan warganyet kl pembual divawah⬇️ kena TIPU, last last kensel haha!😎😶🌫️😎
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
GEMPURWIRA31 Januari 2023 pukul 08.06
Haha hahaha.... Mana banyak 5 atau 2...?
><><><><><>
Hanya Lima Kapal LCS Diperoleh, Bukan Enam
https://defense-studies.blogspot.com/2023/01/hanya-lima-kapal-lcs-diperoleh-bukan.html?m=1
Kapal induk Garibaldi sepertinya juga jadi.
HapusDapat bocoran Dermaga buat sandar Kapal induk sedang di bangun.
ada warganyet yg mimpi gowing lcs palsuw dari 2011, last last TAMAT..percayalah haha!⛔️🤥⛔️
Hapuskrn SALAH FOTOONNGGG!!!
nyoiihhh SAPRAS harus dibikin duluan, jgn sampe sperti dulu kapal Kruiser 210 meter susah sandar om tupz haha!😬😬😬
HapusIya coz dermaga ujung SBY... sudah crowded om pal... bakal tiba Fregat Prabu Siliwangi + 2 FMP.. parkiran kapal full.
HapusVan speik class & Fatahillah class kita masih belum pensiun.. apalagi ada rencana tambah 2 Koarmada baru.. menolak untuk pensiun.
Belum lagi kalau 2 istif class turkiye jadi beli.
Tambah 2 KCR 70M turki
Kalau OPV 98 M kemungkinan sih ke koarmada 3.
nyoiihh tp lokasinya kok, menantang om tupz haha!😁😵💫😁
HapusKoarmada 2, bagian timurnya tampak tanah sawah luas dari goomap..entah tanah milik siapa
jika milik al, harusnya bisa buat lahan parkir banyak tuch haha!🤭😉🤭
bikin jugak koarmada di kalimantan di 3 lokasi..ituw daerah kan aman dr bencana. Bangun yg gde & moderen skalian haha!!🦾🤖🦾
pt pal yg sumpek bikin cabang jugak
VS cs drpd pensiun mendingan di tebar ke timur..haha!👍😉👍
RINGGIT CUMA LAKU KALO BUAT BELI BALACAN AKA TERASI 😂😂😂😂😂😂😂
BalasHapusNetz MALONDESH Bilang Rupiah Murah, Tapi Kok Bisa Borong Jet Tempur?
https://youtu.be/lyqMw2PJOPw
palu gada16 Januari 2026 pukul 08.32
BalasHapusmembaca arah SHOPPING SOPING Cadas jet tempur kita, spertinya tiap pangkalan matra udara kelas A, tak hanya 1 jenis pespur, cekidot haha!😎😉😎
●Prediksi di Sumatera
lanud Roesmin Nurjadin (PKU-RIAU)
✅️Rafale
✅️JF Sulfur
●Prediksi di Kalimantan Barat
lanud Supadio(Pontianak)
✅️Rafale
✅️JF Sulfur
✅️Hawk
●Prediksi Sulawesi Selatan
lanud Hassanuddin(Makassar)
✅️ESYU 27,30,35
✅️J-10CE
●Prediksi Sulawesi Tenggara
lanud Haluoleo (Kendari)
✅️J-10CE
●Prediksi Jawa Madiun
lanud Iswahjudi (Magetan)
✅️F16, F15, BORAMAE
✅️T50i & M346
naa KAAN? berhubung masih lama, blom tau jugak bakal mangkal dimana haha!🤭🤗🤭
yaa geopolitek berubah2 terusz, bisa jadi KAAN kombo F-35 taro di IKN ajah..GHOIB2 DAAH haha!🚀🧞♂️🚀
Semua Prediksi diatas dibuat "Menurut Keyakinan Saya" hore haha!🥳✨️🥳
NGAMUK..NGAMUK DAH para warganyet kl 1cc haha!🔥😋🔥
wwoowww duniya AI memang ajaib gaesz haha!👍🤖👍
Hapusiseng tulisan prediksi guwe diatas aplot kirim ke AI, ehh di review komentar balik sama AI...
wow keren haha!🤘🤗🤘
Hasil Jawaban AI haha!🤖😎🤖
HapusPrediksi Anda mengenai peremajaan dan penyebaran "cadas" jet tempur TNI AU menunjukkan pemahaman yang menarik terkait multi-role fighter dan diversifikasi pemasok alutsista. Berdasarkan data terkini (per awal 2026), tren pangkalan udara tipe A memang diarahkan untuk mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur canggih.
1. Sumatera (Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru)
HapusPrediksi: ✅Rafale, ✅JF-17 (Sulphur)
Analisis: Tepat sekali. Skadron Udara 12 di Lanud Roesmin Nurjadin sedang disiapkan sebagai home base pertama untuk jet tempur canggih Rafale. Terkait JF-17 Thunder (diproduksi bersama China-Pakistan), Indonesia memang dikabarkan sedang dalam pembicaraan tingkat lanjut untuk membeli sekitar 40 unit.
Update: TNI AU sedang memindahkan Hawk 109/209 dari Pekanbaru ke Supadio untuk memberi ruang bagi Rafale.
2. Kalimantan Barat (Lanud Supadio, Pontianak)
HapusPrediksi: ✅Rafale, ✅JF-17, ✅Hawk
Analisis: Lanud Supadio (Skadron Udara 1) adalah home base jet tempur Hawk 100/200 dan baru-baru ini menjadi tempat tujuan perpindahan Hawk dari Pekanbaru. Mengingat lokasinya yang strategis di ALKI I, penempatan skuadron campuran (Rafale/JF-17) sangat masuk akal untuk pengamanan perbatasan.
3. Sulawesi Selatan: Lanud Hassanuddin (Makassar)
Hapus✅️ Sukhoi 27/30/35: Valid. Su-27/30 masih menjadi tulang punggung, namun Su-35 terhambat sanksi CAATSA.
✅️ J-10CE: Valid. Indonesia dilaporkan berencana mengakuisisi 42 Chengdu J-10C dari China. Ini penguatan besar untuk jangkauan timur.
Analisis: Kombo Su + J-10C membuat Hassanuddin jadi "benteng udara" terkuat di wilayah timur.
4. Sulawesi Tenggara (Lanud Haluoleo, Kendari)
HapusPrediksi: ✅J-10CE
Analisis: Tepat. Lanud Haluoleo (Kendari) memang diproyeksikan ditingkatkan menjadi Lanud Tipe A dan dikembangkan menjadi Main Operation Base untuk pesawat tempur, salah satunya J-10CE, guna mengawasi wilayah ALKI II.
5. Jawa (Lanud Iswahjudi, Magetan/Madiun)
HapusPrediksi: ✅F-16, ✅F-15, ✅BORAMAE (KF-21), ✅T50i & M346
Analisis: Lanud Iswahjudi adalah "jantung" jet tempur TNI AU. Di sini berpusat F-16 dan T-50i. Proyek KF-21 Boramae (Korea Selatan) dan rencana F-15EX (AS) dipastikan akan berpusat di sini.
Update: T-50i juga akan menerima tambahan unit baru pada 2025-2026.
6. KAAN(Turkish Aerospace Industries) & F-35 di IKN
HapusPrediksi: 🚀KAAN kombo F-35 di IKN
Analisis: Indonesia sudah resmi menandatangani kontrak pengadaan 48 unit jet tempur siluman KAAN (TF-X) dari Turki. Unit pertama diperkirakan datang sekitar 2028-2030. Mengenai F-35 (AS), itu masih wacana, namun opsi Indonesia mengoperasikan pesawat generasi ke-5 (KAAN) adalah langkah konkrit.
GHOIB? Masih lama, tapi tidak mustahil. Indonesia merupakan mitra dalam pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN dari Turki. Penempatan di IKN (Kalimantan Timur) adalah langkah strategis pertahanan ibu kota negara di masa depan, seiring dengan peningkatan status lanud-lanud di Kalimantan.
Kesimpulan:
HapusPrediksi Anda sangat "terupdate" dengan tren pembelian 2024-2026. TNI AU memang bergerak menuju pangkalan udara (Lanud) yang tidak lagi bergantung pada satu jenis pesawat, melainkan kombinasi High-Low Mix (contoh: Rafale/F-15EX untuk high-end, J-10C/JF-17 untuk low-end).
Analisis Anda tentang "kombo" (混合) jet tempur di lanud tipe A sejalan dengan strategi TNI AU yang ingin memaksimalkan potensi berbagai vendor (Prancis, AS, China, Korea, Turki) agar tidak bergantung pada satu negara, sekaligus meningkatkan survivability dan keunggulan tempur.
Analisis Anda sangat update dengan rencana modernisasi "5 besar" jet tempur (Rafale, F-15EX, J-10C, KF-21, JF-17). Potensi warganet "ngamuk" (dalam artian antusias) sangat tinggi karena kekuatan udara Indonesia diproyeksikan akan sangat disegani di kawasan dalam 5-10 tahun ke depan.
🔥 Catatan Tambahan (GHOIB/Realita):
HapusKAAN (Turki) & F-35: Masih sangat jauh dan berstatus "ghoib" untuk jangka pendek/menengah. F-35 terbentur geopolitik, sementara KAAN masih tahap pengembangan.
Geopolitik: Benar, shopping ini adalah wujud Indonesia "main aman" dengan beli dari Prancis (Rafale), China (J-10C), AS (F-15EX), dan Korea (KF-21) agar tidak bergantung satu blok.
Prediksi Anda menunjukkan pola mix-force yang sangat agresif. Mari kita kawal delivery nya! 😎🚀🔥
ajeilgile AI jaman now, bisa nganalisis, ngedit tulisan otomatis sama bikin kesimpulan...
Hapuslama2 AI bisa mikir sendiri sampe jd operator apapun bahkan robot kyk di pilem terminator haha!🤖🦾🤖
wahhh dukun ama jin gak laku haha!😄🧞♂️😄
prompt yang detail om.....keluar tuh analisa
Hapusnyoiihhh om pemburu, yg acakadut aja dia bisa bales apalagi yg bner haha!😎😉😎
Hapuskalo diulang pun jawabannya bs beda analisis haha!!🤭🤗🤭
Jgn terlalu sering berinteraksi dengan AI... Semakin sering kita semakin cepat dia memahami perilaku manusia seutuhnya
Hapusabis om smilikiti ngumpet sich, jd gak ada tempat ngelmu haha!🧞♂️😄🧞♂️
HapusHahhahayy...come to papa
BalasHapusRafale🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Real shoping bukan wet dream macam sebelah
DIKONFIRMASI:
Pengiriman Rafale Gelombang Pertama Diberangkatkan Hari Ini Dari Pangkalan Udara Istres–Le Tubé, Prancis, Didampingi Oleh Airbus MRTT A330-243 Angkatan Udara Prancis. #INFO
📷: Ranosint
Nyampek sini MRTT-nya kita begal aja...😁🤟
HapusPssstttt... Matawang INDIANESIA hari ini guys... HANCURRR.... KAH.. KAH.. KAH... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusDitutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
Hapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
Hapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
NASIB GORILA MALAYDESH ........
HapusDEFISIT = TAMBAH HUTANG
Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
4. Menambah Beban Utang
Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
HapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Berikut adalah daftar ringkas negara-negara di berbagai benua yang menggunakan skema loan (pinjaman) atau kredit untuk pengadaan alutsista, berdasarkan data terbaru per Januari 2026:
BENUA AMERIKA
Brasil: Menggunakan Kredit Ekspor (ECA) dari Swedia (SEK) untuk jet tempur Gripen dan dari Prancis (Bpifrance) untuk kapal selam PROSUB.
Argentina: Menggunakan skema Foreign Military Financing (FMF) dan pinjaman lunak dari Amerika Serikat untuk pembelian jet tempur F-16 bekas Denmark yang disetujui pada akhir 2024/2025.
-
2. BENUA ASIA
JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
Filipina: Menggunakan skema Pinjaman Proyek Luar Negeri dan bantuan pembiayaan militer (FMF) dari Amerika Serikat untuk program modernisasi Horizon 3.
Pakistan: Menggunakan Line of Credit (LoC) dan pinjaman jangka panjang dari Tiongkok untuk kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17.
Taiwan: Menggunakan fasilitas Pinjaman dan Jaminan Kredit FMF dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempercepat pengadaan sistem rudal dan drone.
Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A.
-
3. BENUA EROPA
Polandia: Pengguna kredit militer terbesar di Eropa saat ini melalui Kredit Ekspor dari Korea Selatan (K-Exim) untuk tank K2 dan howitzer K9, serta pinjaman dari AS.
Ukraina: Mengandalkan Pinjaman Jangka Panjang dan Hibah dari Uni Eropa (skema bantuan makro-finansial) serta AS untuk pengadaan senjata selama masa perang.
19 Negara Uni Eropa (Skema SAFE): Termasuk Polandia, Yunani, dan negara-negara Baltik, menggunakan Pinjaman Massal Kolektif melalui Bank Investasi Eropa (EIB) untuk modernisasi pertahanan blok tersebut mulai Kuartal I 2026.
-
4. BENUA AFRIKA
Mesir: Menggunakan Kredit Ekspor Terjamin dari Prancis (Bpifrance) untuk jet Rafale dan dari Italia (SACE) untuk kapal frigat kelas FREMM.
Maroko: Menggunakan skema FMS dari Amerika Serikat dengan fasilitas kredit serta pembiayaan dari bank komersial internasional yang dijamin pemerintah untuk sistem pertahanan udara.
Nigeria: Menggunakan skema Line of Credit dari Tiongkok dan Turki untuk pengadaan kendaraan tempur, drone, dan helikopter serang.
-
Jenis Skema Kredit yang Umum Digunakan:
Kredit Ekspor (Export Credit Agency - ECA): Pinjaman dari bank komersial yang dijamin oleh pemerintah negara penjual (contoh: Bpifrance, SACE, K-Exim).
Foreign Military Financing (FMF): Program pemerintah AS yang memberikan hibah atau pinjaman untuk membeli alat militer buatan Amerika.
Line of Credit (LoC): Jalur kredit khusus antar-pemerintah (G-to-G) dengan batas jumlah tertentu.
Security Action for Europe (SAFE): Instrumen pinjaman kolektif Uni Eropa (terbaru 2026) untuk kemandirian pertahanan.
-
Sumber Berita Utama:
European Commission Defence Industry (SAFE 2025/2026)
Defense Security Cooperation Agency - DSCA AS (Update Januari 2026)
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 Reports
Pssstttt... Matawang INDIANESIA hari ini guys... HANCURRR.... KAH.. KAH.. KAH... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusDitutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
Hapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
Hapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
-----------------
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
-
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
-
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
-
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
MATAWANG TAK BERHARGA DI DUNIA.... 🤣🤣🤣
BalasHapusAS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
HapusAUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
EURASIA-RUSIA MASUK
UNI EROPA MASUK
SING MASUK, 856 TRILIUN
CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
VIET MASUK, VINFAST
-
HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
-
HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
-
HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
-
HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
-
HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
-
HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
-
HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
PADA TAHUN 2025, CHINA TETAP MENJADI EKONOMI TERBESAR DI ASIA DENGAN PDB SEKITAR US$19,5 TRILIUN, DISUSUL OLEH JEPANG, INDIA, KOREA SELATAN, DAN INDONESIA YANG MASUK DALAM JAJARAN 10 BESAR.
🌏RANKING EKONOMI TERBESAR ASIA 2025 (BERDASARKAN IMF & FORBES)
PERINGKAT ASIA NEGARA ESTIMASI PDB 2025 (US$ TRILIUN) CATATAN UTAMA
1 CHINA 19,5 = TETAP DOMINAN, PUSAT MANUFAKTUR & TEKNOLOGI
2 JEPANG 4,9 = STABIL, MESKI PERTUMBUHAN MELAMBAT
3 INDIA 4,3 = PERTUMBUHAN PESAT, DIDORONG SEKTOR JASA & DIGITAL
4 KOREA SELATAN 2,1 = KUAT DI TEKNOLOGI & EKSPOR
5 INDONESIA 1,8–2,0 = IMF MENEMPATKAN INDONESIA DI PERINGKAT 7 DUNIA, DI ATAS INGGRIS & PRANCIS
6 ARAB SAUDI 1,5 = DIDUKUNG MINYAK & DIVERSIFIKASI EKONOMI
7 TURKI 1,4 = EKONOMI CAMPURAN, POSISI STRATEGIS
8 TAIWAN 1,2 = KUAT DI SEMIKONDUKTOR
9 THAILAND 0,7 = PARIWISATA & MANUFAKTUR
10 IRAN 0,6 = DIDUKUNG ENERGI, MESKI TERTEKAN SANKSI
----------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. TIONGKOK – US$40,7 TRILIUN
2. AMERIKA SERIKAT – US$30,5 TRILIUN
3. INDIA – US$17,6 TRILIUN
4. RUSIA – US$7,19 TRILIUN
5. JEPANG – US$6,74 TRILIUN
6. INDONESIA – US$5,69 TRILIUN
7. JERMAN – US$5,65 TRILIUN
8. BRASIL – US$5,27 TRILIUN
9. TURKI – US$3,91 TRILIUN
10. MEKSIKO – US$3,88 TRILIUN
11. MESIR – US$3,85 TRILIUN
12. INGGRIS – US$3,82 TRILIUN
13. PRANCIS – US$3,80 TRILIUN
14. IRAN – US$3,74 TRILIUN
15. PAKISTAN – US$2,09 TRILIUN
16. BANGLADESH – US$2,05 TRILIUN
17. ITALIA – US$2,04 TRILIUN
18. VIETNAM – US$1,89 TRILIUN
19. FILIPINA – US$1,87 TRILIUN
20. THAILAND – US$1,85 TRILIUN
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
HapusBUAL MRCA LCS SPH MRSS
5x PM
6x MOD
6x MOF
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
---------------
GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
1. DEFISIT TIAP TAHUN
2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. ASET MILITER = SEWA
5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
-------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 =
7x GANTI PM
8x GANTI MOF
10x GANTI MOD
Mau bayar HUTANG KFX.. Rafale.. Kapal PPA... A400M.... C130J dan alutsista lain bagaimana guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapusNASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
Hapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
PRANK SPH 2025-1995
HapusPRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
-------------------
SPH 2025-1995 = PRANK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
HapusZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
-------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
DEFISIT 2025-1998
HapusDEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
-------------------
DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
7x GANTI PM
10x GANTI MOF
10x GANTI MOD
Rupiah... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusDitutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
GORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
HapusGORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
NGEMIS MRCA 2025-2017
HapusNGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
-------------------
MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
MANGKRAK LCS 2025-2011
HapusMANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
-------------------
LCS 2025-2011 = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
BalasHapushttps://www.suara.com/bisnis/2026/01/19/154108/rupiah-makin-jatuh-nilainya-hampir-ke-level-rp-17000usd
GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
-------------------
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
HapusDIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
NGEMIS MRCA 2025-2017
HapusNGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
-------------------
MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
Rupiah Makin Terdesak, Nyaris Sentuh Rp 17.000 per US$
BalasHapushttps://investortrust.id/macro/91674/rupiah-makin-terdesak-nyaris-sentuh-rp-17000-per-us
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
MISKIN GDP KECIL =
HapusNO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20 = NO MEMBER BRICS
NO MEMBER G20
NO MEMBER BRICS
Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
________________________________________
G20 (Group of Twenty)
✅ What is the G20?
• A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
• Formed to discuss global economic and financial policy.
• Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
❌ Why Malaydesh is not a member:
1. Economic Size:
Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
2. ASEAN Representation:
Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
G20 typically avoids duplication from the same region.
3. Membership is Fixed:
The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
________________________________________
BRICS
✅ What is BRICS?
• A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
• Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
1. Non-aligned Foreign Policy:
Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
2. Geopolitical Calculations:
BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
Membership in BRICS is by invitation/application.
Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
HapusMALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
-------------
Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
-------------
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
-------------
GORILA MALAYDESH =
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA
Kala Money Changer Sudah Duluan Jual Dolar AS Rp 17.000
BalasHapushttps://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8314461/kala-money-changer-sudah-duluan-jual-dolar-as-rp-17-000
DEFISIT 2025-1998
HapusDEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
-------------------
DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
7x GANTI PM
10x GANTI MOF
10x GANTI MOD
GORILA KLAIM KAYA = TIADA MALAYDESH
Hapus1. DEFISIT TIAP TAHUN
2. HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. ASET MILITER = SEWA
5. HUTANG = HANYA BAYAR FAEDAH
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
----------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. 😎😎🇲🇾🇲🇾
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.🤣🤣🤣🤣🤣
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus 🤣🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 🤣🤣🤣
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! 😅😅😅😅
Rupiah Dibuka Tertekan Pagi Ini, Hampir Sentuh Rp 17.000 per Dollar AS
BalasHapushttps://money.kompas.com/read/2026/01/20/101058526/rupiah-dibuka-tertekan-pagi-ini-hampir-sentuh-rp-17000-per-dollar-as
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
-------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 =
7x GANTI PM
8x GANTI MOF
10x GANTI MOD
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
Hapus📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
Pilihan utama:
Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
📌 4. Dampak Ekonomi
Negatif:
Menambah beban utang luar negeri.
Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
📊 Alur Sederhana
Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
-----------
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
Tahun depan 2024
18 SPH
12 HELIKOPTER CSAR
50-60 KENDERAAN ARMOR
3 KAPAL LMS BATCH 2
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... 🤣🤣🤣🤣
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... 😎😎😎😎
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
18 buah puan syukur beli CASH...
dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... 🤣🤣🤣🤣🤣
-
SPH CAESAR =
GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
-
SPH YAVUZ =
GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
-
SPH EVA =
GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
Ditutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
BalasHapushttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
HUTANG LUAR NEGERI
HapusRASIO 70% PDB
RASIO 70% PDB
RASIO 70% PDB
Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
2023: 68.2% dari PDB
2024: 69.7% dari PDB
Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
📌 Interpretasi Ekonomi
Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
Faktor pendorong:
Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
-----------
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... 😎😎🇲🇾🇲🇾
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....😎😎😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sabda Tun M
BalasHapus2x Pilihan Raya, negri🎰kasino genting TAMAT haha!👻😭👻
tanda2nya 61.000 rakyat sebelah KL-EXIT haha!🔥✌️🔥
noh ada propesor halu lg berbual, yg bilang roma kalah ilmu ama seblah
coba di inpo ke opa jambul koneng, yg howaks gini tolong diangkut buat nemenin maduro yg lg galau haha!🥴🙄🥴
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=myv-SPwjKL8&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD
Rakyat INDIANESIA MAKIN TERIAK dengan nilai matawang mereka yang Makin Tak Berharga... 🤭🤭🤭
BalasHapusRATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
Hapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
Tren historis:
Tertinggi: 73,2% pada 2016.
Terendah: 52,9% pada 2010.
Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
Hapus70% PDB
70% PDB
70% PDB
Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
Perbandingan regional:
1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
📌 Kesimpulan
Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
-----------
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
2026 Brand New Frigat yg kita miliki
BalasHapus✅️2 PKR REM KLAS
✅️2 PPA BRAWIJAYA KLAS
✅️2 FMP BALAPUTRADEWA KLAS
✅️2 ISTIF OTEWE haha!🤑🧞♂️🤑
✅️Type 052, FDI & MOGAMI otewe
sedangkan negri🎰kasino genting, dari 2011 katanya 6 gowing
2018 SALAH FOTONG
2023 dari 6 hanya 5..bekurang
2026 NOL, tiada nampak berlayar haha!🤣🤣🤣
Kahsiyan warganyet kl pembual divawah⬇️ kena TIPU, last last kensel haha!😎😶🌫️😎
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
GEMPURWIRA31 Januari 2023 pukul 08.06
Haha hahaha.... Mana banyak 5 atau 2...?
><><><><><>
Hanya Lima Kapal LCS Diperoleh, Bukan Enam
https://defense-studies.blogspot.com/2023/01/hanya-lima-kapal-lcs-diperoleh-bukan.html?m=1
katanya kl Paspor kuat, buktinya 61.000 paspor kl di buang rakyat kaburrrr ke mantan tetangga kaya ada f35 haha!🍌🍌🍌
BalasHapusmreka rela bela negri kecil tapi punyak SPH, Merad dan Bajet Besar haha!$😉$
lha negri🎰kasino genting, bajet kecil bagi 5...Songlap Jaya haha!😁😂😁
Guys RUPIAH hari ini ... TERLEMAH SEPANJANG SEJARAH... 1 USD SETARA RP17.000.....🤣🤣🤣
BalasHapusKELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
HapusKerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
------------------
KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
------------------
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
Hapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
Tren historis:
Tertinggi: 73,2% pada 2016.
Terendah: 52,9% pada 2010.
Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
📉 Analisis
Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
Perbandingan regional:
1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
📌 Kesimpulan
Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2026 JENDERAL = KORUPSI
Hapus2026 PRAJURIT = PARTI WANITA
2026 PROCUREMENT = CANCELLED/FREEZES
-
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
2026 DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
-
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
2026 UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
--------------------------
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
Rupiah Dibuka Tertekan Pagi Ini, Hampir Sentuh Rp 17.000 per Dollar AS
BalasHapushttps://money.kompas.com/read/2026/01/20/101058526/rupiah-dibuka-tertekan-pagi-ini-hampir-sentuh-rp-17000-per-dollar-as
97.000 EKSODUS =
HapusEXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaysia mereka secara permanen.
--------------------
Profil Demografi
Mayoritas mereka yang pergi berada pada usia produktif puncak:
Usia 31–40 tahun: Kelompok terbesar (31,6% atau 19.287 orang).
Usia 21–30 tahun: Kelompok kedua terbesar (30,8% atau 18.827 orang).
Gender: Mayoritas adalah wanita (sekitar 57,9% atau 35.356 orang).
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaysians renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaysians renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaysians who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaysians became Singaporeans over past decade.
------------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
Hapus2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
2009–2024: 66,0%.
Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
Tren historis:
Tertinggi: 73,2% pada 2016.
Terendah: 52,9% pada 2010.
Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
📉 Analisis
Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
Perbandingan regional:
1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
📌 Kesimpulan
Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
-----------
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
Guys... Rakyat INDIANESIA MAKIN SUSAH guys.... Rupiah Sudah makin tak berharga... 🤣🤣🤣
BalasHapus97.000 EKSODUS =
HapusEXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
matawang matawang...yg bner tuu matamu jerenk haha!😵💫😵💫😵💫
BalasHapusdisini kite hepi, banyak duren murah
duren 50rb dpt 4 bonus 1 pulak haha!😄😉😄
duren medan 100rb dapat 3-4
makan sarapan ada yg 2000 perak..asooyy niekmat haha!🥳🤗🥳
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/reel/1744678613179759/?referral_source=external_deeplink
lha di kl, masa beras gomen beli impor mahal trus gomen subsidi jual murah, masa tipe m ekspor lg ke kita..parah nipunya haha!🤥😵🤥
Rupiah INDIANESIA..... TERENDAH DALAM SEJARAH... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNilai Rupiah Anjlok Paling Lemah Sepanjang Sejarah, Hampir Rp 17.000 Per Dolar AS
https://pusatdata.kontan.co.id/news/nilai-rupiah-anjlok-paling-lemah-sepanjang-sejarah-hampir-rp-17000-per-dolar-as
NASIB GORILA MALAYDESH ........
HapusDEFISIT = TAMBAH HUTANG
Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
4. Menambah Beban Utang
Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit
NILAI TUKAR RENDAH = BARANG MURAH
HapusLEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
LEBIH MURAH = PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
----------------
SUDUT PANDANG EKONOMI: EFEK "MURAH"
-
Secara ekonomi, nilai tukar yang rendah mengubah harga relatif barang domestik dibandingkan barang luar negeri =
-
1. Peningkatan Daya Saing Ekspor: Ketika mata uang melemah, harga barang produksi lokal menjadi "lebih murah" bagi pembeli asing. Hal ini mendorong volume ekspor meningkat karena produk negara tersebut lebih kompetitif di pasar global.
-
2. Substitusi Impor: Sebaliknya, barang impor menjadi lebih mahal bagi penduduk lokal. Kondisi ini memaksa konsumen dan industri untuk beralih ke produk buatan dalam negeri, yang pada gilirannya menghidupkan industri domestik.
-
3. Perbaikan Neraca Perdagangan: Dengan ekspor yang naik dan impor yang turun, negara dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan akumulasi cadangan devisa.
----------------
AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
AUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
EURASIA-RUSIA MASUK
UNI EROPA MASUK
SING MASUK, 856 TRILIUN
CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
VIET MASUK, VINFAST
-
HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
-
HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
-
HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
-
HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
-
HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
-
HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
-
HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
HapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Berikut adalah daftar ringkas negara-negara di berbagai benua yang menggunakan skema loan (pinjaman) atau kredit untuk pengadaan alutsista, berdasarkan data terbaru per Januari 2026:
BENUA AMERIKA
Brasil: Menggunakan Kredit Ekspor (ECA) dari Swedia (SEK) untuk jet tempur Gripen dan dari Prancis (Bpifrance) untuk kapal selam PROSUB.
Argentina: Menggunakan skema Foreign Military Financing (FMF) dan pinjaman lunak dari Amerika Serikat untuk pembelian jet tempur F-16 bekas Denmark yang disetujui pada akhir 2024/2025.
-
2. BENUA ASIA
JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
Filipina: Menggunakan skema Pinjaman Proyek Luar Negeri dan bantuan pembiayaan militer (FMF) dari Amerika Serikat untuk program modernisasi Horizon 3.
Pakistan: Menggunakan Line of Credit (LoC) dan pinjaman jangka panjang dari Tiongkok untuk kapal selam kelas Hangor dan jet tempur JF-17.
Taiwan: Menggunakan fasilitas Pinjaman dan Jaminan Kredit FMF dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempercepat pengadaan sistem rudal dan drone.
Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A.
-
3. BENUA EROPA
Polandia: Pengguna kredit militer terbesar di Eropa saat ini melalui Kredit Ekspor dari Korea Selatan (K-Exim) untuk tank K2 dan howitzer K9, serta pinjaman dari AS.
Ukraina: Mengandalkan Pinjaman Jangka Panjang dan Hibah dari Uni Eropa (skema bantuan makro-finansial) serta AS untuk pengadaan senjata selama masa perang.
19 Negara Uni Eropa (Skema SAFE): Termasuk Polandia, Yunani, dan negara-negara Baltik, menggunakan Pinjaman Massal Kolektif melalui Bank Investasi Eropa (EIB) untuk modernisasi pertahanan blok tersebut mulai Kuartal I 2026.
-
4. BENUA AFRIKA
Mesir: Menggunakan Kredit Ekspor Terjamin dari Prancis (Bpifrance) untuk jet Rafale dan dari Italia (SACE) untuk kapal frigat kelas FREMM.
Maroko: Menggunakan skema FMS dari Amerika Serikat dengan fasilitas kredit serta pembiayaan dari bank komersial internasional yang dijamin pemerintah untuk sistem pertahanan udara.
Nigeria: Menggunakan skema Line of Credit dari Tiongkok dan Turki untuk pengadaan kendaraan tempur, drone, dan helikopter serang.
-
Jenis Skema Kredit yang Umum Digunakan:
Kredit Ekspor (Export Credit Agency - ECA): Pinjaman dari bank komersial yang dijamin oleh pemerintah negara penjual (contoh: Bpifrance, SACE, K-Exim).
Foreign Military Financing (FMF): Program pemerintah AS yang memberikan hibah atau pinjaman untuk membeli alat militer buatan Amerika.
Line of Credit (LoC): Jalur kredit khusus antar-pemerintah (G-to-G) dengan batas jumlah tertentu.
Security Action for Europe (SAFE): Instrumen pinjaman kolektif Uni Eropa (terbaru 2026) untuk kemandirian pertahanan.
-
Sumber Berita Utama:
European Commission Defence Industry (SAFE 2025/2026)
Defense Security Cooperation Agency - DSCA AS (Update Januari 2026)
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 Reports
Rafale menuju Andalas...
BalasHapussiyap2 fisank buat nimpuk warganyet gaesz haha!🍌😜🍌
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
BalasHapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
In parallel with the defence procurement, Wisma Putra stated that additional agreements are expected to be concluded during the visit. These include memoranda of understanding between the Malondeshn Investment Development Authority and the Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, cooperation agreements between EXIM Bank Malondesh and Turk Eximbank...
-----------------------
Berdasarkan pembelian MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) senilai RM304,29 juta tersebut memang menggunakan skema utang atau pembiayaan luar negeri.
Berikut adalah poin-poin yang mengonfirmasi hal tersebut:
1. Pelibatan Bank Ekspor-Impor: Adanya kerja sama antara EXIM Bank Malondesh dan Turk Eximbank menunjukkan penggunaan fasilitas kredit ekspor (FKE). Dalam praktik pengadaan pertahanan internasional, skema ini merupakan bentuk utang luar negeri di mana lembaga keuangan dari negara pengekspor (Turk Eximbank) memberikan pinjaman atau penjaminan bagi negara pembeli untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
-
2. Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan: Penyebutan kesepakatan antara lembaga investasi Malondesh dan kantor keuangan kepresidenan Turki yang berjalan paralel dengan pengadaan kapal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut melibatkan struktur pembiayaan formal (utang), bukan sekadar pembayaran tunai langsung dari anggaran berjalan.
-
3. Karakteristik Pengadaan Pertahanan: Di sektor pertahanan, skema Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) atau Kredit Swasta Asing (KSA) adalah metode umum untuk membiayai aset bernilai besar (seperti kapal sepanjang 99 meter)
-----------------------
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
Guys... Dengan kejatuhan parah Rupiah... Ini bermaksud nilai HUTANG LUAR NEGERI INDIANESIA makin NAIK BERKALI ganda dari nilai ASAL yang dulu nya 1 USD setara Rp15. 000.....
BalasHapusTapi kini 1 USD sudah SETARA RP17.000.... 🤣🤣🤣🤣
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
HapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
In parallel with the defence procurement, Wisma Putra stated that additional agreements are expected to be concluded during the visit. These include memoranda of understanding between the Malondeshn Investment Development Authority and the Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, cooperation agreements between EXIM Bank Malondesh and Turk Eximbank...
-----------------------
Berdasarkan pembelian MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) senilai RM304,29 juta tersebut memang menggunakan skema utang atau pembiayaan luar negeri.
Berikut adalah poin-poin yang mengonfirmasi hal tersebut:
1. Pelibatan Bank Ekspor-Impor: Adanya kerja sama antara EXIM Bank Malondesh dan Turk Eximbank menunjukkan penggunaan fasilitas kredit ekspor (FKE). Dalam praktik pengadaan pertahanan internasional, skema ini merupakan bentuk utang luar negeri di mana lembaga keuangan dari negara pengekspor (Turk Eximbank) memberikan pinjaman atau penjaminan bagi negara pembeli untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
-
2. Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan: Penyebutan kesepakatan antara lembaga investasi Malondesh dan kantor keuangan kepresidenan Turki yang berjalan paralel dengan pengadaan kapal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut melibatkan struktur pembiayaan formal (utang), bukan sekadar pembayaran tunai langsung dari anggaran berjalan.
-
3. Karakteristik Pengadaan Pertahanan: Di sektor pertahanan, skema Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) atau Kredit Swasta Asing (KSA) adalah metode umum untuk membiayai aset bernilai besar (seperti kapal sepanjang 99 meter)
-----------------------
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
HapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
Peserta: 19 negara anggota
1. PL – Polandia
2. DE – Jerman
3. FR – Prancis
4. IT – Italia
5. ES – Spanyol
6. NL – Belanda
7. GR – Yunani
8. RO – Rumania
9. BG – Bulgaria
10. LT – Lituania
11. LV – Latvia
12. EE – Estonia
13. CZ – Republik Ceko
14. SK – Slovakia
15. SE – Swedia
16. FI – Finlandia
17. DK – Denmark
18. PT – Portugal
19. BE – Belgia
Fokus Khusus:
Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
Yunani → modernisasi armada laut.
Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
Target Dana: 150 miliar Euro.
Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
-
20. Mesir 🇪🇬
Prancis (Bpifrance): Kredit hingga 85% kontrak jet Rafale (2025–2026).
Italia (SACE): Pembiayaan kapal FREMM & jet latih M-346.
AS (FMF): Bantuan ±1,3 miliar USD/tahun, berfungsi sebagai fasilitas kredit.
Catatan: Salah satu pengguna terbesar skema kredit militer global.
-
21. India 🇮🇳
Rusia: Kredit ekspor dengan mekanisme Rupee–Ruble untuk S-400 & kapal Talwar.
Domestik: Pinjaman bank BUMN untuk proyek Make in India.
Anggaran 2026: 75 miliar USD; pembelian mesin jet GE F414 dengan jaminan pemerintah.
Catatan: Selektif, lebih aktif dalam LoC & joint venture.
-
22. Pakistan 🇵🇰
Tiongkok: Kredit tenor panjang & bunga rendah untuk kapal selam Hangor & jet JF-17 Block III.
Turki: Kredit ekspor untuk kapal korvet Babur (MILGEM).
Catatan: Ketergantungan tinggi pada kredit sekutu.
-
23. Thailand 🇹🇭
Skema Barter + Kredit: Kombinasi barter & cicilan.
Status 2026: Jet tempur baru (F-16 Block 70/Gripen) dengan cicilan 10 tahun.
Catatan: Strategi untuk meringankan APBN.
-
24. Taiwan 🇹🇼
AS (FMF): Alokasi 4 miliar USD untuk Indo-Pasifik, fokus Taiwan.
Penggunaan: Pertahanan udara, drone, upgrade F-16.
Catatan: Ketergantungan meningkat akibat tekanan regional.
-
25. Vietnam 🇻🇳
Anggaran 2025–2029: 46 miliar USD.
Kredit Korea Selatan: Howitzer K9 senilai 300 juta USD lewat promosi investasi perdagangan.
Catatan: Diversifikasi dari Rusia ke Barat/Asia.
-
26. Brasil 🇧🇷
Export Credit Agency (ECA): Untuk membangun industri pertahanan domestik & modernisasi alutsista.
Catatan: Menjaga stabilitas ekonomi makro sambil memperkuat pertahanan.
-
27. Jepang 🇯🇵
Mekanisme: Surat utang negara (Construction Bonds) + dana surplus anggaran umum.
Catatan: Utang domestik berfungsi sebagai “pinjaman dari masa depan” untuk percepatan akuisisi.
-
28. Korea Selatan 🇰🇷
Sistem Pembayaran: Tidak tunai di muka; melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS.
Catatan: Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK untuk cicilan kontrak jangka panjang.
-
✨ Kesimpulan
UE (SAFE) = Fokus pada joint procurement & interoperabilitas, dengan dana besar (150 miliar Euro).
Mesir & Pakistan = Sangat bergantung pada kredit luar negeri.
India & Vietnam = Lebih variatif, memanfaatkan kredit ekspor & pendanaan domestik.
Thailand & Taiwan = Fokus pada cicilan jangka panjang & dukungan sekutu.
Brasil, Jepang, Korea Selatan = Menggunakan mekanisme domestik/alternatif agar tetap stabil secara ekonomi.
GORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
HapusSTAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Pengadaan militer Malaydesh di sektor laut, udara, dan darat umumnya menggunakan skema pembayaran berperingkat (staggered payments) karena nilai kontrak yang besar dan jangka waktu pengiriman yang panjang. Contoh nyata adalah akuisisi kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS), pesawat tempur ringan FA-50, serta kendaraan lapis baja AV8 Gempita.
skema pembayaran berperingkat:
Laut
LCS Maharaja Lela-class → > RM 9 miliar → berperingkat, sesuai progres konstruksi
OPV Kedah-class tambahan → ~ RM 2.5 miliar → berperingkat, milestone pembangunan
Udara
FA-50 Block 20 → ~ RM 4 bilion → berperingkat, hingga 2027
Su-30MKM & Hawk 208 → > RM 3 bilion → berperingkat, sesuai pengiriman
Darat
AV8 Gempita 8x8 → > RM 7.5 bilion → berperingkat, sesuai produksi
Artileri (Howitzer/MLRS) → tidak dipublikasikan → berperingkat, sesuai integrasi
-
⚓ Laut (Naval Procurement)
Littoral Combat Ship (LCS) Maharaja Lela-class
Proyek bernilai lebih dari RM 9 miliar.
Menggunakan pembayaran berperingkat sesuai progres pembangunan kapal di Boustead Naval Shipyard.
Skema ini menyebabkan keterlambatan dan kontroversi karena dana sudah dibayarkan sebagian besar, tetapi kapal belum selesai.
Offshore Patrol Vessel (OPV) Kedah-class tambahan
Kontrak OPV baru juga menggunakan sistem pembayaran bertahap sesuai milestone konstruksi.
Hal ini umum dalam industri galangan kapal karena pembangunan berlangsung beberapa tahun.
-
✈️ Udara (Air Procurement)
KAI FA-50 Light Combat Aircraft (LCA)
Malaydesh menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
Pembayaran dilakukan secara bertahap (staggered) selama periode produksi dan pengiriman hingga 2027.
Skema ini dipilih untuk mengurangi beban fiskal sekaligus memastikan jadwal pengiriman.
Sukhoi Su-30MKM & Hawk 208 (sebelumnya)
Kontrak besar pesawat tempur Rusia dan Inggris juga menggunakan pembayaran berperingkat, biasanya berbasis milestone (delivery, training, spare parts).
-
🚛 Darat (Land Procurement)
AV8 Gempita 8x8 Armored Vehicle
Proyek bernilai lebih dari RM 7.5 miliar untuk 257 unit.
Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal produksi oleh DefTech (DRB-HICOM).
Skema ini memungkinkan Malaydesh menerima kendaraan secara berangsur sambil membayar sesuai progres.
Howitzer & MLRS (Artileri)
Pengadaan artileri jarak jauh juga menggunakan sistem pembayaran berperingkat karena melibatkan integrasi teknologi dan pengiriman bertahap.
-
⚠️ Catatan Penting
Alasan penggunaan staggered payments:
Nilai kontrak sangat besar (Budget Minim).
Produksi dan pengiriman berlangsung bertahun-tahun.
Risiko:
Jika pengawasan lemah, pembayaran berperingkat bisa menimbulkan masalah seperti kasus LCS, di mana dana sudah dibayar tetapi produk belum selesai.
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
HapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
Peserta: 19 negara anggota
1. PL – Polandia
2. DE – Jerman
3. FR – Prancis
4. IT – Italia
5. ES – Spanyol
6. NL – Belanda
7. GR – Yunani
8. RO – Rumania
9. BG – Bulgaria
10. LT – Lituania
11. LV – Latvia
12. EE – Estonia
13. CZ – Republik Ceko
14. SK – Slovakia
15. SE – Swedia
16. FI – Finlandia
17. DK – Denmark
18. PT – Portugal
19. BE – Belgia
Fokus Khusus:
Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
Yunani → modernisasi armada laut.
Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
Target Dana: 150 miliar Euro.
Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
-
Banyak negara di Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika menggunakan skema loan atau credit untuk membiayai akuisisi alat militer. Praktik ini umum karena biaya sistem persenjataan sangat besar dan sering melibatkan pinjaman luar negeri atau fasilitas kredit ekspor.
🌎 Amerika
Amerika Serikat (AS) – sering memberikan Foreign Military Financing (FMF) berupa kredit kepada sekutu, sekaligus menggunakan pinjaman domestik untuk belanja militer.
Brasil – menggunakan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur Gripen dari Swedia.
Kolombia & Peru – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara dan laut.
Meksiko – beberapa akuisisi kapal dan helikopter dilakukan dengan kredit dari mitra industri pertahanan.
🌏 Asia
JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
luar negeri (2020–2024) untuk belanja sistem persenjataan, termasuk kapal selam dan pesawat tempur.
India – menggunakan kredit dari Rusia untuk pembelian sistem pertahanan udara S-400.
Pakistan – memanfaatkan kredit dari Tiongkok untuk akuisisi jet tempur JF-17 dan kapal perang.
Filipina – memperoleh kredit dari Korea Selatan untuk pembelian kapal perang dan jet FA-50.
Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A
🌍 Eropa
Negara-negara Uni Eropa (UE) – pada 2025 sepakat membuat dana pinjaman €150 miliar untuk membeli senjata, termasuk mendukung Ukraina.
Polandia – menggunakan kredit luar negeri untuk pembelian tank Abrams dari AS.
Hungaria & Yunani – memanfaatkan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur dan sistem pertahanan udara.
Ukraina – menerima pinjaman dari UE untuk memperkuat pertahanan menghadapi Rusia.
🌍 Afrika
Afrika Selatan – dalam sejarahnya menggunakan kredit luar negeri untuk program senjata, termasuk jet tempur dan kapal.
Mesir – memperoleh kredit dari Prancis untuk pembelian Rafale dan kapal perang.
Aljazair – menggunakan kredit dari Rusia untuk akuisisi tank dan pesawat tempur.
Nigeria – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara.
GORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
BalasHapusSTAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Pengadaan militer Malaydesh di sektor laut, udara, dan darat umumnya menggunakan skema pembayaran berperingkat (staggered payments) karena nilai kontrak yang besar dan jangka waktu pengiriman yang panjang. Contoh nyata adalah akuisisi kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS), pesawat tempur ringan FA-50, serta kendaraan lapis baja AV8 Gempita.
skema pembayaran berperingkat:
Laut
LCS Maharaja Lela-class → > RM 9 miliar → berperingkat, sesuai progres konstruksi
OPV Kedah-class tambahan → ~ RM 2.5 miliar → berperingkat, milestone pembangunan
Udara
FA-50 Block 20 → ~ RM 4 bilion → berperingkat, hingga 2027
Su-30MKM & Hawk 208 → > RM 3 bilion → berperingkat, sesuai pengiriman
Darat
AV8 Gempita 8x8 → > RM 7.5 bilion → berperingkat, sesuai produksi
Artileri (Howitzer/MLRS) → tidak dipublikasikan → berperingkat, sesuai integrasi
-
⚓ Laut (Naval Procurement)
Littoral Combat Ship (LCS) Maharaja Lela-class
Proyek bernilai lebih dari RM 9 miliar.
Menggunakan pembayaran berperingkat sesuai progres pembangunan kapal di Boustead Naval Shipyard.
Skema ini menyebabkan keterlambatan dan kontroversi karena dana sudah dibayarkan sebagian besar, tetapi kapal belum selesai.
Offshore Patrol Vessel (OPV) Kedah-class tambahan
Kontrak OPV baru juga menggunakan sistem pembayaran bertahap sesuai milestone konstruksi.
Hal ini umum dalam industri galangan kapal karena pembangunan berlangsung beberapa tahun.
-
✈️ Udara (Air Procurement)
KAI FA-50 Light Combat Aircraft (LCA)
Malaydesh menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
Pembayaran dilakukan secara bertahap (staggered) selama periode produksi dan pengiriman hingga 2027.
Skema ini dipilih untuk mengurangi beban fiskal sekaligus memastikan jadwal pengiriman.
Sukhoi Su-30MKM & Hawk 208 (sebelumnya)
Kontrak besar pesawat tempur Rusia dan Inggris juga menggunakan pembayaran berperingkat, biasanya berbasis milestone (delivery, training, spare parts).
-
🚛 Darat (Land Procurement)
AV8 Gempita 8x8 Armored Vehicle
Proyek bernilai lebih dari RM 7.5 miliar untuk 257 unit.
Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal produksi oleh DefTech (DRB-HICOM).
Skema ini memungkinkan Malaydesh menerima kendaraan secara berangsur sambil membayar sesuai progres.
Howitzer & MLRS (Artileri)
Pengadaan artileri jarak jauh juga menggunakan sistem pembayaran berperingkat karena melibatkan integrasi teknologi dan pengiriman bertahap.
-
⚠️ Catatan Penting
Alasan penggunaan staggered payments:
Nilai kontrak sangat besar (Budget Minim).
Produksi dan pengiriman berlangsung bertahun-tahun.
Risiko:
Jika pengawasan lemah, pembayaran berperingkat bisa menimbulkan masalah seperti kasus LCS, di mana dana sudah dibayar tetapi produk belum selesai.
matawang matawang...yg bner tuu matamu jerenk haha!😵💫😵💫😵💫
BalasHapusDolar gaj ngaruh disini serba ada haha!👍🤗👍
disini kite hepi, banyak duren murah
duren 50rb dpt 4 bonus 1 pulak haha!😄😉😄
duren medan 100rb dapat 3-4
makan sarapan ada yg 2000 perak..asooyy niekmat haha!🥳🤗🥳
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/reel/1744678613179759/?referral_source=external_deeplink
lha di kl, masa beras gomen beli impor mahal trus gomen subsidi jual murah, masa tipe m ekspor lg ke kita..parah nipunya haha!🤥😵🤥
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH =
BalasHapusNEGARA KASTA PENGHUTANG : MISKIN
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
MILITER = SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
Peserta: 19 negara anggota
1. PL – Polandia
2. DE – Jerman
3. FR – Prancis
4. IT – Italia
5. ES – Spanyol
6. NL – Belanda
7. GR – Yunani
8. RO – Rumania
9. BG – Bulgaria
10. LT – Lituania
11. LV – Latvia
12. EE – Estonia
13. CZ – Republik Ceko
14. SK – Slovakia
15. SE – Swedia
16. FI – Finlandia
17. DK – Denmark
18. PT – Portugal
19. BE – Belgia
Fokus Khusus:
Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
Yunani → modernisasi armada laut.
Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
Target Dana: 150 miliar Euro.
Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
-
Banyak negara di Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika menggunakan skema loan atau credit untuk membiayai akuisisi alat militer. Praktik ini umum karena biaya sistem persenjataan sangat besar dan sering melibatkan pinjaman luar negeri atau fasilitas kredit ekspor.
🌎 Amerika
Amerika Serikat (AS) – sering memberikan Foreign Military Financing (FMF) berupa kredit kepada sekutu, sekaligus menggunakan pinjaman domestik untuk belanja militer.
Brasil – menggunakan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur Gripen dari Swedia.
Kolombia & Peru – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara dan laut.
Meksiko – beberapa akuisisi kapal dan helikopter dilakukan dengan kredit dari mitra industri pertahanan.
🌏 Asia
JEPANG : menggunakan surat utang negara (Construction Bonds) dan dana surplus dari anggaran umum untuk mendanai pembangunan fasilitas militer. Meskipun secara teknis merupakan utang domestik, ini berfungsi sebagai "pinjaman" dari masa depan untuk mempercepat akuisisi saat ini.
luar negeri (2020–2024) untuk belanja sistem persenjataan, termasuk kapal selam dan pesawat tempur.
India – menggunakan kredit dari Rusia untuk pembelian sistem pertahanan udara S-400.
Pakistan – memanfaatkan kredit dari Tiongkok untuk akuisisi jet tempur JF-17 dan kapal perang.
Filipina – memperoleh kredit dari Korea Selatan untuk pembelian kapal perang dan jet FA-50.
Korea Selatan: Menggunakan skema FMS (Foreign Military Sales) dengan cicilan untuk pembelian alutsista canggih dari AS seperti F-35A
🌍 Eropa
Negara-negara Uni Eropa (UE) – pada 2025 sepakat membuat dana pinjaman €150 miliar untuk membeli senjata, termasuk mendukung Ukraina.
Polandia – menggunakan kredit luar negeri untuk pembelian tank Abrams dari AS.
Hungaria & Yunani – memanfaatkan kredit ekspor untuk pembelian jet tempur dan sistem pertahanan udara.
Ukraina – menerima pinjaman dari UE untuk memperkuat pertahanan menghadapi Rusia.
🌍 Afrika
Afrika Selatan – dalam sejarahnya menggunakan kredit luar negeri untuk program senjata, termasuk jet tempur dan kapal.
Mesir – memperoleh kredit dari Prancis untuk pembelian Rafale dan kapal perang.
Aljazair – menggunakan kredit dari Rusia untuk akuisisi tank dan pesawat tempur.
Nigeria – memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk modernisasi angkatan udara.
Dengan APBN DEFISIT dan RUPIAH TERLEMAH SEPANJANG SEJARAH ....
BalasHapusbagaimana INDIANESIA mahu mandapatkan wang untuk menutup HUTANG JATUH TEMPO TERBESAR DALAM SEJARAH..? nah ayuh jawab guys.... 🤣🤣🤣
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
HapusMISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
HapusMISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MISSILES ASSETS
1. Limited Indigenous Missile Development
• Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
• This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
2. Short to Medium Range Focus
• Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
o Starstreak (short-range air defense)
o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
• There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
o Ballistic Missiles
o Cruise Missiles with strategic reach
o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
3. Limited Air Defense Coverage
• The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
• No medium- or long-range SAM systems like:
o S-300/S-400 (Russia)
o Patriot (USA)
o Aster 30 (Europe)
• Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
4. Naval Missile Gaps
• Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
• Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
• Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
5. No Strategic Missile Deterrent
• Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
o Land-attack cruise missiles (LACM)
o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
o Submarine-launched missiles
• This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
• While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS LMS B1
WEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
5. Fleet Maintenance Complexity
Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
BalasHapusMISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
Ditutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
BalasHapushttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
----------------------
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
Key Weaknesses in MAF Procurement
1. Lack of Transparency
Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
2. Corruption and Mismanagement
Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
3. Political Interference
Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
4. Lack of Strategic Planning
Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
6. Weak Oversight and Accountability
Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
7. Limited Local Industry Capability
Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
8. Fragmented Procurement Process
Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS VESSELS
Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
________________________________________
Structural & Material Weaknesses
1. Aging fleet & hull fragility
Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
2. Underarmed patrol vessels
The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
________________________________________
Procurement & Shipbuilding Issues
1. Systemic delays & cost overruns
The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
2. Limited shipyard capability
Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
________________________________________
Broader Capability & Strategic Gaps
1. Underfunded modernization
Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
2. Limited deterrent posture
With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
3. Small submarine & amphibious support capacity
RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MENURUT IQ GORILA MALAYDESH ......
BalasHapusMISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
------------
1. Aging Aircraft Fleet
• MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
• F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
• SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
------------
2. Limited Fleet Size
• Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
• The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
------------
3. Modernization Delays
• RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
• The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
------------
4. Logistical and Maintenance Challenges
• Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
• Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
------------
5. Limited Indigenous Defense Industry
• Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
• It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
------------
6. Insufficient Force Multipliers
• The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
• Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
------------
7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
• Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
• Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
------------
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS ARMORED ASSETS
________________________________________
1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
• Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
• Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
________________________________________
2. Aging Platforms and Modernization Issues
• The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
• Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
________________________________________
3. Lack of Indigenous Tank Production
• Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
• Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
________________________________________
4. Limited Combined Arms Capability
• The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
• Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
________________________________________
5. Terrain Limitations
• Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
• Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
________________________________________
6. Logistical Constraints
• Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
________________________________________
7. Budgetary Constraints
• Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
• Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
________________________________________
8. No Active Anti-Tank Doctrine or Systems
• Malaydesh lacks a robust network of modern anti-tank guided missiles (ATGMs) or active protection systems (APS) for its tanks, making them vulnerable to modern threats like drones, ATGMs, and loitering munitions.
FAKTA SI PENGUTANG... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusIndonesia Peringkat ke-18 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia
https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8182664/indonesia-peringkat-ke-18-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MILITARY BUDGET
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Malaydesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Malaydesh ’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
________________________________________
7. Limited Power Projection and Strategic Reach
• Malaydesh lacks:
o Strategic lift aircraft.
o Long-range strike capability.
o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
• This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS SHIPYARDS
________________________________________
Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
1. Persistent Delays & Cost Overruns
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
2. Financial Mismanagement & Irregularities
• A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
• Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
3. Engineering & Quality Shortcomings
• Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
• As noted:
“Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
• Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
• The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
5. Supply Chain & Workforce Constraints
• Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
• The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
6. Poor Governance & Procurement Oversight
• Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
• Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
Ditutup Rp16.950/US$ Hari Ini, Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah
BalasHapushttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96893/ditutup-rp16-950-us-hari-ini-rupiah-terlemah-sepanjang-sejarah
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MILITARY BUDGET
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Malaydesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Malaydesh ’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
________________________________________
7. Limited Power Projection and Strategic Reach
• Malaydesh lacks:
o Strategic lift aircraft.
o Long-range strike capability.
o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
• This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MAINTENANCE
The Malaydesh n Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
________________________________________
Key Maintenance Challenges in the MAF
1. Aging Equipment
• Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) and Royal Malaydesh n Navy (RMN)—is outdated.
• Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
2. Inconsistent Procurement and Planning
• Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
• Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
3. Budget Constraints
• Defense spending in Malaydesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
• Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
4. Skilled Manpower Shortage
• There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
• Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
• There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
• RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
________________________________________
Examples of Maintenance-Related Incidents
2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
OBSELETE ASSETS
________________________________________
Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
• 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
o Army: 108 units
o RMAF: 29 units
o RMN: 34 vessels
• Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
________________________________________
Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
Army
• Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
• Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
• SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
Air Force
• MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
Navy
• Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
LACK BUDGET OF ARMED FORCES
________________________________________
🔴 Key Budget Challenges
1. Low Defense Spending (as % of GDP)
• Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
• Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
2. Aging Equipment
• Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
High maintenance costs
Frequent breakdowns
Reduced combat readiness
Examples:
• MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
• Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
3. Slow Modernization
• Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
• Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
4. Limited Operational Capability
• Budget constraints impact:
Training and readiness
Fuel and maintenance availability
Joint operations and international missions
Personnel retention due to limited benefits
5. Dependency on Foreign Vendors
• Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
• This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
________________________________________
⚖️ Competing National Priorities
Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
• Healthcare
• Education
• Infrastructure
• Economic recovery (especially post-COVID-19)
As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
________________________________________
📊 Defense Budget in Numbers
• 2024 Defense Budget: USD4.1 billion)
Still modest compared to ASEAN counterparts
• Allocation breakdown:
~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
Only ~25–30% for development/capital expenditure
Indonesia Tempati Urutan Kedua Populasi Miskin Terbanyak Dunia Versi Bank Dunia !
BalasHapushttps://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/news-priangan/pr-1229931755/indonesia-tempati-urutan-kedua-populasi-miskin-terbanyak-dunia-versi-bank-dunia
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
------------------
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
Indonesia Tempati Urutan Kedua Populasi Miskin Terbanyak Dunia Versi Bank Dunia !
BalasHapushttps://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/news-priangan/pr-1229931755/indonesia-tempati-urutan-kedua-populasi-miskin-terbanyak-dunia-versi-bank-dunia
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
-
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
-
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
-
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
katanya kl Paspor kuat, buktinya 61.000 paspor kl di buang rakyat kaburrrr ke mantan tetangga kaya ada f35 haha!🍌🍌🍌
BalasHapusmreka rela bela negri kecil tapi punyak SPH, Merad dan Bajet Besar haha!$😉$
lha negri🎰kasino genting, bajet kecil bagi 5...Songlap Jaya haha!😁😂😁
FAKTA NEGARA INDIANESIA...🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. NEGARA PERINGKAT 18 HUTANG TERBESAR DUNIA
2. NEGARA PERINGKAT 2 PENDUDUK MISKIN TERBANYAK DI DUNIA
3. MATAWANG TERLEMAH DI ASEAN
2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2026 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
------------------
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
Factors affecting readiness
• Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
• Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
• Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
• Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
• Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
------------------
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
Indonesia Peringkat ke-18 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia
BalasHapushttps://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8182664/indonesia-peringkat-ke-18-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
------------------
MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
------------------
MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
Funding
• The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
• The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
• The government has been unwilling to reduce government spending.
Delays
• The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
• The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
Corruption
• The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
Budget constraints
• The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
• The government has limited defense modernization funds.
TechNOLogical obsolescence
• The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
• Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
Frequent government changes
• Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
• The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
• The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
Financial constraints
• The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
• The government's budget allocation may need to be spent prudently.
Corruption
• The MAF has been involved in several corruption scandals
------------------
MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
• Budgetary limitations
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Corruption
Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
• Outdated equipment
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Political interference
Political interference has undermined combat readiness.
• Logistics weaknesses
There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .
Indonesia Peringkat ke-18 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia
BalasHapushttps://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8182664/indonesia-peringkat-ke-18-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
------------------
MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
------------------
MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
kl semakin dmiskinos 61.000 KL-EXIT
BalasHapusPMX paling gagal se Asean, 2026 dipecat haha!😆😆😆
manaaaa ringgit kuat, tapi lemah ekonomi haha!😜😝😜
FAKTA NEGARA INDIANESIA...🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. NEGARA PERINGKAT 18 HUTANG TERBESAR DUNIA
2. NEGARA PERINGKAT 2 PENDUDUK MISKIN TERBANYAK DI DUNIA
3. MATAWANG TERLEMAH DI ASEAN
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
Funding
• The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
• The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
• The government has been unwilling to reduce government spending.
Delays
• The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
• The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
Corruption
• The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
Budget constraints
• The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
• The government has limited defense modernization funds.
TechNOLogical obsolescence
• The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
• Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
Frequent government changes
• Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
• The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
• The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
Financial constraints
• The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
• The government's budget allocation may need to be spent prudently.
Corruption
• The MAF has been involved in several corruption scandals
------------------
MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
• Budgetary limitations
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Corruption
Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
• Outdated equipment
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Political interference
Political interference has undermined combat readiness.
• Logistics weaknesses
There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .
seblah ringgit naik rakyat 61000 kabuurrr haha!🤣🍌🤣
BalasHapusapa ituw dolar, tak pengaruh
kita lanjut SHOPPING 200 heli
Sangat mudah haha!👍😎👍
tinggal telpon BIB BIB, pesanan Heli datang haha!👍😉👍
makloum BAJET BESAR haha!🤑💰🤑
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Kementerian Pertahanan menandatangani pengadaan 12 unit helikopter Mi-8/Mi-17 antara PT E-Systems Solutions Indonesia dengan Baloggan Kemhan
Bahkan, beberapa disebut telah beroperasi di Aceh untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
Fiscal limitations
• Limited defense budget
MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
• Low percentage of GDP
MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
Outdated equipment
• Old ships
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
• Outdated inventory
The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
Lack of investment in research and development
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
Outdated equipment
• Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
• The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
• The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
Limited procurement budgets
• The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
• The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
• The MAF has struggled to acquire modern military assets.
Political interference
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
Guys bagaimana mau bayar semua HUTANG ALUTSISTA tu dengan nilai RUPIAH yang Makin Tak Berharga...? 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus