DEFENSE STUDIES: Austal Awarded ~$4 billion Landing Craft Heavy Contract by Australia

21 Februari 2026

Austal Awarded ~$4 billion Landing Craft Heavy Contract by Australia

21 Februari 2026

Eight, 100 metre Landing Craft Heavy vessels will be constructed by Austal in Henderson, Western Australia, based on the Damen LCT100 design (image: Austal)

Austal Limited (ASX: ASB) is pleased to announce that, in accordance with the announcements from the Deputy Prime Minister and Minister for Defence, the Hon. Richard Marles, and the Hon. Pat Conroy, Minister for Defence Industry, earlier today, Austal Defence Shipbuilding Australia Pty Ltd (Austal Defence Australia) has been awarded a ~$4 billion contract for the construction of eight Landing Craft Heavy (LCH) vessels, under the Strategic Shipbuilding Agreement (SSA) with the Commonwealth of Australia. Following the Minister’s announcement, the contract will be executed later today at Henderson; Austal will confirm its execution in a separate short announcement to the ASX thereafter.

Construction of the 100 metre Landing Craft Heavy vessels, based on the Damen LST100 design, will be undertaken using Austal facilities and the Common User Facility at Henderson in Western Australia. Construction is scheduled to commence in 2026, with the eighth and final vessel scheduled for delivery to the Commonwealth in 2038.

Austal Limited Chief Executive Officer, Paddy Gregg, said the award of the Landing Craft Heavy contract to Austal Defence Australia under the Strategic Shipbuilding Agreement reinforced the company’s position as the Commonwealth of Australia’s sovereign shipbuilder and a trusted partner to the Australian Defence Force. This contract generates a record order book for Austal, provides a long-term demand signal for our supply chain, and provides the incentive to invest in uplifting our capability.

“This contract represents another significant investment in Australia’s sovereign shipbuilding capability - and Austal Defence Australia is ready to deliver these highly capable vessels to support the ADF’s operational requirements,” Mr Gregg said.

“Constructing the Landing Craft Heavy vessels at Henderson will create and develop thousands of new, skilled jobs in Western Australia and provide further opportunities for the local defence industry supply chain - Paddy Gregg, Austal Limited CEO

“While Austal’s US business has traditionally accounted for a large share of our defence order book in recent years, this contract reflects the growing strength and success of Austal’s Australian operations — and Australian industry — within the national shipbuilding and sustainment enterprise. This LCH construction contract balances out the split and provides greater geographic diversity of earnings. It also provides earnings and employment stability for the next 12 years.”

Each LST100 vessel will be able to carry up to 500 tonnes of military equipment (image: Aus DoD)

Austal Defence Australia Executive General Manager – Strategic Shipbuilding, Gavin Stewart said Landing Craft Heavy was the second major construction contract awarded under the Strategic Shipbuilding Agreement, following the award of the $1.029 billion Landing Craft Medium design and build contract in December 2025.

“With Landing Craft Medium and Landing Craft Heavy contracts now underway, there are outstanding opportunities for people and businesses to engage with Austal Defence Australia, and our industry and supply chain partners, to help deliver new capability for Australia. Austal Defence Australia is looking forward to expanding and developing the industrial capabilities at Henderson and beyond, into a reliable shipbuilding enterprise to support the Commonwealth’s objectives of sovereign shipbuilding capability.

“These Programs under the Strategic Shipbuilding Agreement represent decades of continuous naval shipbuilding work, to be delivered here in Western Australia,” Mr Stewart said.

The Landing Craft Heavy (LCH) vessels will provide the Australian Defence Force with a critical maritime capability, supporting amphibious operations, logistics, humanitarian assistance and disaster relief across Australia’s region of interest.

Key specifications:

-Length: Approximately 100 metres (approx. 328-330 ft)

-Beam (Width): 16 metres (52 ft 6 in)

-Displacement: Approximately 3,900 - 4,000 tonnes

-Capacity Examples: Over 200 embarked soldiers, plus 6 x M1A2SEP3 Abrams Tanks or 9 x Redback Infantry Fighting Vehicles

Austal also notes that in addition, Austal USA is presently constructing up to 12 smaller Landing Craft Utility vessels for the US Navy at its Mobile, Alabama, US shipyard.

(Austal)

224 komentar:

.21 Februari 2026 pukul 07.01
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
-
Perbandingan Strategis: Indonesia vs. Malaysia (Februari 2026)
Fitur Perbandingan 🇮🇩 Indonesia (Strategi Prabowo) 🇲🇾 Malaysia (Kondisi "Terjebak")
Nilai "Uang Tebusan" Cuma US$22,7 Miliar. Efisien untuk hasil maksimal. Diperas US$242 Miliar. 10x lipat lebih mahal dari Indonesia!
Status Kedaulatan Bebas Aktif. Tetap bisa berdagang dengan China & Rusia tanpa intervensi. Tergadai. Ada klausul pemutusan sepihak jika AS "cemburu" pada pihak ketiga.
Kontrol Geopolitik Mandiri menentukan standar nasional sendiri. Wajib Adopsi. Harus ikut pembatasan dagang AS demi "keamanan nasional" AS.
Cakupan Produk 0% 1.819 Produk. Lebih luas mencakup hampir semua komoditas rakyat. 1.711 Produk. Lebih sedikit meski bayar jauh lebih mahal.
Target Investasi Fokus pada hilirisasi dan energi bersih domestik. Fokus pada pembelian barang AS (Boeing, LNG) yang menguntungkan ekonomi AS.
________________________________________
Analisis Utama: Mengapa Malaysia Disebut "Gadai Kedaulatan"?
1. Klausul Pemutusan Sepihak: Berbeda dengan Indonesia yang negosiasinya murni transaksional ekonomi, Malaysia terjebak Mekanisme Kontrol. Jika mereka mendekat ke China untuk urusan ekonomi digital atau semikonduktor, AS bisa langsung memutus perjanjian. Ini secara teknis mendikte kebijakan luar negeri mereka.
2. Pembatasan Sektor Strategis: Malaysia dilarang bebas mengelola Mineral Kritis (Rare Earth) sesuai keinginan sendiri jika AS merasa hal itu merugikan kepentingan Washington.
3. Harga yang Terlalu Mahal: Dengan komitmen US$242 Miliar, Malaysia sebenarnya sedang "mensubsidi" ekonomi Amerika agar mereka mendapatkan tarif 0%, sementara Indonesia mendapatkan fasilitas serupa (bahkan lebih baik) hanya dengan US$22,7 Miliar.
Kesimpulannya: Indonesia berhasil melakukan "Masterclass of Negotiation" dengan prinsip diskon besar tapi tetap merdeka, sedangkan Malaysia nampaknya harus membayar harga yang sangat mahal baik secara materi maupun kedaulatan politik.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 07.02
MALAYDESH SHALL = GADAI KEDAULATAN
-
Klausul "Malaydesh Shall" dalam konteks ini adalah bentuk instrumen hukum asimetris yang mengubah perjanjian dagang menjadi "remote control" kebijakan domestik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengapa hal ini dianggap sebagai titik jatuhnya kedaulatan Malaydesh:
-
1. Legislasi yang Didikte (Legal Mandate)
Kata "Shall" dalam hukum internasional bersifat imperatif atau wajib. Melalui klausul ini, Amerika Serikat tidak sekadar memberi saran, tetapi mewajibkan Malaydesh untuk mengubah undang-undang nasionalnya agar selaras dengan standar AS. Ini mencakup:
Standar Tenaga Kerja: Malaydesh wajib mengubah aturan serikat buruh dan hak pekerja sesuai permintaan Washington. Jika tidak dilakukan, akses pasar bisa dicabut seketika.
Standar Lingkungan: Malaydesh dipaksa mengadopsi standar emisi dan tata kelola hijau versi AS yang mungkin belum siap diterapkan oleh industri lokal mereka.
-
2. Mekanisme "Rem Blokade" Terhadap Pihak Ketiga
Klausul ini berfungsi sebagai pembatas kedaulatan luar negeri. Malaydesh dilarang membuat kesepakatan strategis (seperti teknologi 5G, semikonduktor, atau mineral kritis) dengan negara yang dianggap sebagai rival oleh AS (China atau Rusia).
Jika Malaydesh melanggar, AS memiliki hak pembatalan sepihak (Unilateral Termination).
Hal ini membuat Malaydesh kehilangan kebijakan luar negeri yang bebas aktif karena mereka harus "meminta izin" secara tersirat kepada Washington sebelum berurusan dengan Beijing.
-
3. Hilangnya Diskresi Nasional (Loss of National Discretion)
Biasanya, sebuah negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan standar barang yang masuk atau keluar (SNI di Indonesia). Namun, dengan "Malaydesh Shall", Malaydesh wajib:
Adopsi Standar AS: Mengakui secara otomatis standar keamanan dan kesehatan AS tanpa proses filtrasi mandiri.
Pelonggaran Lisensi: Membuka pintu impor produk pertanian atau teknologi AS tanpa hambatan birokrasi, yang seringkali memukul petani atau pengusaha lokal.
-
4. Perbandingan dengan Indonesia
Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pendekatan "Mutual Agreement" (Kesepakatan Bersama), Malaydesh terjebak dalam pola "Compliance" (Kepatuhan). Indonesia tetap memegang kendali atas regulasi domestiknya melalui prinsip hilirisasi, sementara Malaydesh harus "membedah" aturan dalam negerinya sendiri demi memuaskan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.
Singkatnya: "Malaydesh Shall" adalah bentuk Intervensi Institusional. Malaydesh bukan lagi mitra yang setara, melainkan pelaksana kebijakan yang rancangannya dibuat di Washington. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi menghindari tarif hukuman 25% dari pemerintahan Trump
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 07.03
BEDA LEVEL =
-
perbandingan posisi geopolitik kedua negara:
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
🇮🇩 Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
🇲🇾 Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
🇮🇩 Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
🇲🇾 Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
🇮🇩 Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
🇲🇾 Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
🇮🇩 Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
🇲🇾 Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 07.05
BEDA KASTA BEDA LEVEL
-
1. Profil Fiskal dan Kesehatan Utang
-
Indonesia (Stabil & Terkendali):
Utang Pemerintah: 40% dari PDB (Jauh di bawah batas aman 60%).
Utang Rumah Tangga: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
Defisit Anggaran: Disiplin pada level 2,9%.
Kapasitas Ekonomi: PDB mencapai USD 1,44 Triliun.
-
Malaydesh (Krisis & Overlimit):
Utang Pemerintah: 69% dari PDB (Melampaui batas legal 65%).
Utang Rumah Tangga: Salah satu yang tertinggi di ASEAN (84,3% dari PDB).
Defisit Anggaran: Melebar hingga 3,8%.
Tren Utang: Terjebak dalam siklus "Debt Pay Debt" dengan proyeksi rasio utang yang terus naik hingga 2029.
________________________________________
2. Kedaulatan Hukum dan Perjanjian Dagang
-
Indonesia (Mutual Recognition):
Menggunakan prinsip Kesepakatan Bersama.
Hukum nasional (seperti UU Cipta Kerja) tetap menjadi otoritas tertinggi.
Tidak ada intervensi asing dalam merombak regulasi domestik.
-
Malaydesh (Mandatory Compliance):
Terikat klausul "Malaydesh Shall" yang bersifat imperatif/memaksa.
Wajib mengubah UU nasional (seperti aturan serikat buruh) sesuai standar AS dalam waktu singkat (6 bulan).
Kehilangan diskresi nasional karena harus mengadopsi standar asing secara otomatis.
________________________________________
3. Strategi Diplomasi dan Geopolitik
-
Indonesia (Smart Diplomacy):
Posisi: Pemenang Strategis dengan kebijakan Bebas Aktif.
Efisiensi: Hanya belanja USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% pada 1.819 produk.
Target: Menarik investasi untuk hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri.
-
Malaydesh (Desperate Diplomacy):
Posisi: "Vasal Ekonomi" yang berada dalam tekanan defensif.
In-efisiensi: Mengeluarkan "Upeti Modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk tarif 0% pada 1.711 produk.
Restriksi: Dilarang membuat kesepakatan strategis dengan rival AS (China/Rusia) tanpa konsultasi (kehilangan kemandirian politik luar negeri).
________________________________________
Kesimpulan Perbandingan
Indikator Indonesia Malaydesh
Status Utang Sehat & Di bawah Limit Lampaui Limit (Overlimit)
Kedaulatan Mutlak (Hukum Nasional) Tergadai (Dikte Asing)
Biaya Akses Pasar Murah & Efisien Sangat Mahal (Upeti)
Peran Global Pemimpin Regional Pelaksana Kebijakan Washington
BalasHapus
Balasan
palu gada21 Februari 2026 pukul 07.29
Austal Defence Shipbuilding Australia Pty Ltd (Austal Defence Australia) has been awarded a ~$4 billion contract for the construction of eight Landing Craft Heavy (LCH) vessels, under the Strategic Shipbuilding Agreement (SSA) with the Commonwealth of Australia
--------

Aus$ 4 Miliar = US $ 2830/8 =$ 353 juta/bijik

buset cuman dapet 8 lst 100m,
disini bisa dapet damen pkr full wepon haha!🤫😬🤫
kalo lpd/lst buatan sini dapet Banyak..bisa 50-60an haha!🤣🤭🤣
BalasHapus
Balasan
palu gada21 Februari 2026 pukul 07.36
Dengan persetujuan tersebut, pemerintah dapat menindaklanjuti proses✅️penerimaan kapal patroli hibah dari Jepang.

“Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/185/M/1/2026 tanggal 27 Januari 2026, hal pemberitahuan✅️pembatalan rencana penerimaan hibah Alpahankam dari Korea Selatan yang telah mendapat persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya,” kata Puan.
https://tirto.id/dpr-setujui-hibah-kapal-patroli-jepang-senilai-19-miliar-yen-hrhk
-----------

Resmi kensel pohang, Aplot min,

wuiiihh kesannya abis terima hibah kapal pc jepang,
hibah 3 korvet pohang kita lepeh ato campakkan seperti 2 radar TPS-77 amrik haha!😜😵‍💫😜

eeeittt tetangga ada yg pengen tuch gretongan..ehh Garibaldo welkom haha!🤭😄🤭

hibah dari koh Jin🧞‍♂️Pink jadi donk yak..upps diem2 bae haha!🤫🤭🤫
BalasHapus
Balasan
IRS21 Februari 2026 pukul 09.00
Bagian tengah kapal apa nggak rawan basah kuyup waktu laut agak ganas?
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.21
🤣🤣🤣🤣🤣..... DELAY

Waduh, PT PAL Indonesia Dilaporkan Gagal Penuhi 4 Tonggak Utama Kontrak Kapal LPD Pesanan Filipina

https://www.zonajakarta.com/nasional/67315816218/waduh-pt-pal-indonesia-dilaporkan-gagal-penuhi-4-tonggak-utama-kontrak-kapal-lpd-pesanan-filipina
BalasHapus
Balasan
Waipios21 Februari 2026 pukul 09.26
Orang gila..wkwkwk😜 gak da omongan yg pasti kyk orang Indonesia..tuh liat berita kemarin Malon lpd filipina siap di serahkan..😛😝😜
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.27
BUKTI KAPAL LPD PESANAN PINOY... bina 4 tahun baru siap hanya BOW KAPAL je... Itu pun jelas TAMPAL TAMPAL SALAH POTONG.... 🔥🔥🤣🤣

https://m.facebook.com/photo?fbid=1206839938245870&set=pcb.1206841564912374
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.29
Mau serah apa baru siap BOW kapal LPD itu pun TAMPAL TAMPAL SALAH POTONG... 🔥🔥🤣🤣

https://m.facebook.com/photo?fbid=1206839938245870&set=pcb.1206841564912374
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.31
Masalahnya kapal INDUK TUA RONGSOK tu pun si MISKIN HUTANG LENDER Rp7 triliun... 🔥🔥🤣🤣🤣

APBN 2026 Tersedot untuk Utang: 43 persen Penerimaan Habis untuk Bayar Pinjaman

Porsi pembayaran bunga dan pokok utang atau debt service ratio (DSR) sudah berada di zona berisiko

https://www.kabarbursa.com/makro/apbn-2026-tersedot-untuk-utang-43-persen-penerimaan-habis-untuk-bayar-pinjaman
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.32

HEBAT.... 🔥🔥🤣🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.32
MALAYDESH SHALL = GADAI KEDAULATAN
-
Klausul "Malaydesh Shall" dalam konteks ini adalah bentuk instrumen hukum asimetris yang mengubah perjanjian dagang menjadi "remote control" kebijakan domestik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengapa hal ini dianggap sebagai titik jatuhnya kedaulatan Malaydesh:
-
1. Legislasi yang Didikte (Legal Mandate)
Kata "Shall" dalam hukum internasional bersifat imperatif atau wajib. Melalui klausul ini, Amerika Serikat tidak sekadar memberi saran, tetapi mewajibkan Malaydesh untuk mengubah undang-undang nasionalnya agar selaras dengan standar AS. Ini mencakup:
Standar Tenaga Kerja: Malaydesh wajib mengubah aturan serikat buruh dan hak pekerja sesuai permintaan Washington. Jika tidak dilakukan, akses pasar bisa dicabut seketika.
Standar Lingkungan: Malaydesh dipaksa mengadopsi standar emisi dan tata kelola hijau versi AS yang mungkin belum siap diterapkan oleh industri lokal mereka.
-
2. Mekanisme "Rem Blokade" Terhadap Pihak Ketiga
Klausul ini berfungsi sebagai pembatas kedaulatan luar negeri. Malaydesh dilarang membuat kesepakatan strategis (seperti teknologi 5G, semikonduktor, atau mineral kritis) dengan negara yang dianggap sebagai rival oleh AS (China atau Rusia).
Jika Malaydesh melanggar, AS memiliki hak pembatalan sepihak (Unilateral Termination).
Hal ini membuat Malaydesh kehilangan kebijakan luar negeri yang bebas aktif karena mereka harus "meminta izin" secara tersirat kepada Washington sebelum berurusan dengan Beijing.
-
3. Hilangnya Diskresi Nasional (Loss of National Discretion)
Biasanya, sebuah negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan standar barang yang masuk atau keluar (SNI di Indonesia). Namun, dengan "Malaydesh Shall", Malaydesh wajib:
Adopsi Standar AS: Mengakui secara otomatis standar keamanan dan kesehatan AS tanpa proses filtrasi mandiri.
Pelonggaran Lisensi: Membuka pintu impor produk pertanian atau teknologi AS tanpa hambatan birokrasi, yang seringkali memukul petani atau pengusaha lokal.
-
4. Perbandingan dengan Indonesia
Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pendekatan "Mutual Agreement" (Kesepakatan Bersama), Malaydesh terjebak dalam pola "Compliance" (Kepatuhan). Indonesia tetap memegang kendali atas regulasi domestiknya melalui prinsip hilirisasi, sementara Malaydesh harus "membedah" aturan dalam negerinya sendiri demi memuaskan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.
Singkatnya: "Malaydesh Shall" adalah bentuk Intervensi Institusional. Malaydesh bukan lagi mitra yang setara, melainkan pelaksana kebijakan yang rancangannya dibuat di Washington. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi menghindari tarif hukuman 25% dari pemerintahan Trump.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.33
MITRA SETARA versus VASAL EKONOMI
-
perbandingan strategi diplomasi antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar sistematis:
-
1. Perang Diksi: Kedaulatan vs. Subordinasi
Perbedaan penggunaan kata kerja operatif dalam dokumen hukum menentukan posisi tawar sebuah negara:
Indonesia (Mutual Recognition): Menggunakan diksi seperti "Agree to", "Promote", dan "Acknowledge". Ini menciptakan hubungan koordinasi di mana hukum nasional (NKRI) tetap menjadi otoritas tertinggi.
Malaydesh (Mandatory Compliance): Terjebak pada diksi "Shall" dan "Automatically recognize". Ini menciptakan hubungan subordinasi (atasan-bawahan) yang memaksa perubahan hukum domestik demi kepentingan asing.
-
2. Efisiensi Transaksional (ROI Diplomasi)
Indonesia membuktikan bahwa diplomasi cerdas jauh lebih berdaya guna daripada sekadar "membeli" akses:
Indonesia: Mengeluarkan investasi USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk.
Malaydesh: Terpaksa membayar "upeti modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 produk.
-
3. Geopolitik: Bebas Aktif vs. Izin Eksklusif
Kemandirian dalam menentukan mitra dagang menjadi pembeda utama:
Indonesia: Menjamin hak untuk berdagang dengan pihak ketiga (China/Rusia) tanpa intervensi. Diplomasi Prabowo memastikan Indonesia tetap menjadi jembatan antara Barat dan Timur.
Malaydesh: Wajib berkonsultasi dan mencari "restu" Washington sebelum berhubungan dengan negara Non-Market Economy. Ini merupakan penggadaian kedaulatan politik luar negeri.
-
4. Visi Ekonomi: Hilirisasi vs. Penyedia Bahan Mentah
Arah pembangunan industri jangka panjang ditentukan dari klausul sumber daya:
Indonesia: Berhasil memaksa AS mengakui hak Hilirisasi. AS secara resmi menghormati kebijakan nilai tambah domestik Indonesia.
Malaydesh: Ditekan untuk menjamin pasokan mineral kritis tanpa henti ke AS, memposisikan diri sebagai "pelayan" bahan mentah bagi industri Amerika.
-
5. Perlindungan Industri Dalam Negeri
Indonesia: Mempertahankan peran BPOM, BSN, dan SNI sebagai filter produk impor. Standar diselaraskan, bukan diterima mentah-mentah.
Malaydesh: Melumpuhkan badan pengawas lokal melalui pengakuan otomatis terhadap standar AS, yang berisiko mematikan petani dan pengusaha lokal.
________________________________________
Kesimpulan Akhir:
Indonesia menjalankan Smart Diplomacy yang bersifat transaksional-strategis, memosisikan diri sebagai "Mitra Setara" yang menang secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam Desperate Diplomacy yang bersifat defensif, menjadikannya sebagai "Vasal Ekonomi" yang kehilangan kemandirian hukum dan sumber daya.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.34
Ayat GORILLA supaya kelihatan menguntungkan..... Kapal INDUK TUA RONGSOK di klaim hibah...hakikatnya dari Perawatan kapal INDUK TUA RONGSOK hingga helikopter yang bakal di atas kapal tua tu pun siap HUTANG Rp7 triliun.... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.35
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.35
Dari mineral kritis hingga DATA PRIBADI WARGA di serah ke negara AS...... HEBAT... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.36
VASAL MALAYDESH SHALL
-
Kesimpulan Menyeluruh: Runtuhnya Marwah Negara di Bawah Klausul "Malaydesh Shall"
Penggunaan diksi "Shall" dalam perjanjian internasional Malaydesh bukan sekadar istilah hukum biasa, melainkan sebuah instrumen subordinasi sistemik. Fenomena ini menandai transformasi Malaydesh dari negara berdaulat menjadi entitas pelaksana kebijakan (proxy) bagi kepentingan Washington.
-
1. Transformasi Menjadi "Vasal Legislatif"
Malaydesh telah kehilangan hak eksklusifnya dalam menyusun undang-undang. Melalui mekanisme Remote Control, parlemen tidak lagi bekerja berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan menjadi "stempel pengesah" bagi draf regulasi yang dirancang oleh pihak eksternal (USTR). Ini adalah bentuk intervensi institusional yang melumpuhkan fungsi dasar negara hukum.
-
2. Ekonomi "Protection Money" (Biaya Perlindungan)
Komitmen belanja masif sebesar USD 242 Miliar dan adopsi standar AS secara otomatis menunjukkan bahwa Malaydesh berada dalam Survival Mode. Alih-alih melakukan negosiasi yang saling menguntungkan (Mutual Benefit), Malaydesh justru membayar "uang perlindungan" untuk menghindari sanksi tarif, yang pada akhirnya menjadikan pasar domestik mereka sebagai penyokong industri asing.
-
3. Kematian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Klausul ini secara efektif memasang "rem blokade" pada hubungan strategis Malaydesh dengan negara lain (seperti China dan Rusia). Dengan hilangnya diskresi untuk menentukan mitra dagang di sektor teknologi dan mineral kritis, Malaydesh secara otomatis kehilangan otonomi strategisnya di panggung geopolitik dunia.
-
4. Kontras Tajam dengan Indonesia
Perbandingan dengan Indonesia mempertegas posisi Malaydesh:
Indonesia: Bertindak sebagai Market Maker yang menggunakan hilirisasi dan pasar domestik sebagai daya tawar untuk menjaga kedaulatan.
Malaydesh: Menjadi Standard Taker yang terpaksa membedah aturan dalam negerinya demi akses pasar yang rapuh.
________________________________________
Ringkasan Akhir:
"Malaydesh Shall" adalah manifestasi dari Kedaulatan yang Tergadai. Ia merupakan bentuk kolonialisme modern di mana penjajahan tidak lagi dilakukan melalui militer, melainkan melalui asimetri hukum dan ketergantungan ekonomi. Malaydesh kini berdiri bukan sebagai mitra yang setara, melainkan sebagai pelaksana agenda global yang kehilangan kendali atas masa depan domestiknya sendiri.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.36
PEMENANG VERSUS VASAL EKONOMI
-
Kesimpulan Strategis: Kemenangan Berdaulat vs. Subordinasi Total
Perbandingan antara Indonesia dan Malaydesh dalam negosiasi ini bukan sekadar masalah angka perdagangan, melainkan manifestasi dari dua filosofi diplomasi yang bertolak belakang: Smart Diplomacy (Indonesia) yang berbasis pada kesetaraan, dan Desperate Diplomacy (Malaydesh) yang berbasis pada kepatuhan demi proteksi.
________________________________________
1. Efisiensi Biaya dan Keuntungan Kuantitatif
Indonesia memenangkan pertempuran efisiensi dengan rasio keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Hanya dengan komitmen belanja sebesar 9% dari total belanja Malaydesh, Indonesia justru mendapatkan akses pasar tarif 0% yang lebih luas (1.819 produk vs 1.711 produk). Hal ini menunjukkan kemampuan negosiator Indonesia dalam memisahkan antara "kerjasama ekonomi" dengan "kewajiban upeti".
2. Yuridis sebagai Benteng Kedaulatan
Perbedaan diksi hukum (Operative Verbs) menjadi bukti kemenangan kualitatif Indonesia:
Indonesia (Subjek): Menggunakan diksi "Agree to" dan "Acknowledge", yang memosisikan hukum nasional sebagai filter utama. Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menjaga marwah UU Cipta Kerja dan standar SNI/BPOM.
Malaydesh (Objek): Terjebak dalam diksi "Shall" dan "Automatically Recognize", yang secara de facto mengubah status negara menjadi pelaksana kebijakan Washington (Vasal Ekonomi).
3. Geopolitik Bebas Aktif vs. Blokade Perdagangan
Indonesia berhasil mengamankan klausul "Shall not affect", yang mengunci posisi politik luar negeri Bebas Aktif. Indonesia tetap bebas bermitra dengan China dan Rusia tanpa hambatan. Sebaliknya, Malaydesh kehilangan kemandirian politiknya karena wajib berkonsultasi (meminta izin) kepada AS sebelum menjalin kesepakatan dengan negara non-pasar.
4. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi vs. Eksploitasi
Kemenangan Hilirisasi: Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional atas hak melakukan nilai tambah (hilirisasi) di dalam negeri.
Jebakan Bahan Mentah: Malaydesh justru terikat janji untuk menjadi penyedia bahan mentah (mineral kritis) secara berkelanjutan bagi industri AS, tanpa ruang untuk mengembangkan industri pengolahan sendiri secara mandiri.
________________________________________
Kesimpulan Akhir
Indonesia muncul sebagai "Pemenang Strategis" yang mampu mengonversi stabilitas kawasan menjadi keuntungan ekonomi tanpa mengorbankan satu pun pasal dalam Konstitusi. Indonesia adalah mitra yang berkoordinasi.
Malaydesh jatuh ke dalam posisi "Vasal Ekonomi" karena melakukan diplomasi berdasarkan rasa takut (Fear-based Diplomacy). Malaydesh membayar lebih mahal untuk mendapatkan lebih sedikit, sambil kehilangan kendali atas hukum domestik dan kebijakan luar negerinya. Malaydesh adalah bawahan yang bersubordinasi.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.37
Hoii... ANTEK ANTEK ASING.... 🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣

Pemerintah Setuju Kirim Data Pribadi Warga RI ke AS, Usai Deal Prabowo-Trump

https://www.harianaceh.co.id/2026/02/20/pemerintah-setuju-kirim-data-pribadi-warga-ri-ke-as-usai-deal-prabowo-trump/
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.38
Parah... DATA WARGA DISERAH pada negara lain untuk Kelola kan.... 🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🔥....

Pemerintah Setuju Kirim Data Pribadi Warga RI ke AS, Usai Deal Prabowo-Trump

https://www.harianaceh.co.id/2026/02/20/pemerintah-setuju-kirim-data-pribadi-warga-ri-ke-as-usai-deal-prabowo-trump/
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.39
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
🇮🇩 Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
🇲🇾 Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
🇮🇩 Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
🇲🇾 Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
🇮🇩 Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
🇲🇾 Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
🇮🇩 Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
🇲🇾 Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.39
Ini Parah..... HAHAHAHHAHA

Prabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.40
KEDAULATAN versus KETERIKATAN
-
Kedaulatan Mandiri Indonesia melawan Keterikatan Malaydesh dalam format daftar yang sistematis:
-
1. Perubahan Hukum Domestik (Kedaulatan Hukum)
🇲🇾 Malaydesh (Dikte): Wajib melakukan amandemen Trade Unions Act (UU Serikat Buruh) dalam waktu 6 bulan sesuai standar AS. Kedaulatan hukum lokal tunduk pada tekanan eksternal.
🇮🇩 Indonesia (Mandiri): Tidak ada kewajiban mengubah UU. Standar buruh tetap merujuk pada hukum nasional (UU Cipta Kerja), memposisikan Indonesia sebagai mitra setara yang berdaulat secara hukum.
-
2. Kebebasan Berpolitik Luar Negeri (Geopolitik)
🇲🇾 Malaydesh (Terkunci): Wajib berkonsultasi dan melapor kepada AS sebelum melakukan kesepakatan dagang dengan negara "Non-Market" (China/Rusia). Ini adalah bentuk "Gadai Kedaulatan" di mana kebijakan luar negeri Malaydesh harus mendapat "lampu hijau" dari Washington.
🇮🇩 Indonesia (Bebas Aktif): Perjanjian secara eksplisit menyatakan tidak mengganggu hak Indonesia berdagang dengan negara mana pun. Indonesia tetap menjadi jembatan antara Barat dan Timur tanpa harus "lapor" ke AS.
-
3. Kontrol Pasar Dalam Negeri (Perlindungan Industri)
🇲🇾 Malaydesh (Pintu Terbuka): Wajib mengakui secara otomatis sertifikat keamanan produk AS tanpa filter. Akibatnya, produk impor AS (pertanian & teknologi) masuk tanpa hambatan, mengancam eksistensi petani dan pengusaha lokal Malaydesh.
🇮🇩 Indonesia (Skrining Mandiri): Tetap memegang kendali atas standar produk melalui SNI dan BPOM. Indonesia hanya setuju untuk "menyelaraskan," bukan mengakui secara otomatis, sehingga kepentingan produsen domestik tetap terlindungi.
-
4. Penguasaan Sumber Daya Alam (Hilirisasi)
🇲🇾 Malaydesh (Pelayan Bahan Mentah): Wajib menjamin pasokan mineral kritis (rare earth) ke AS tanpa hambatan. Malaydesh diposisikan sebagai penyedia bahan mentah untuk industri Amerika.
🇮🇩 Indonesia (Kemenangan Hilirisasi): AS secara resmi mengakui hak Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Prabowo berhasil memaksa AS mengakui bahwa Indonesia bukan sekadar penyedia bahan mentah, melainkan negara industri yang memiliki nilai tambah.
________________________________________
Kesimpulan Strategis: "Pemenang" vs "Vasal"
Status Indonesia: Pemenang Strategis
Menggunakan bahasa kemitraan: "Agree to", "Promote", "Acknowledge".
Hasil: Tarif 0% dengan biaya sangat murah (USD 22 Miliar).
Prinsip: Menang banyak tanpa kehilangan harga diri bangsa.
Status Malaydesh: Vasal Ekonomi
Menggunakan bahasa perintah: "Shall" (Wajib).
Hasil: Tetap terkena tarif 19% meski membayar sangat mahal (USD 242 Miliar).
Prinsip: Membayar upeti tinggi demi menghindari hukuman yang lebih berat.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.41
Ini pula MINERAL diberi lagi puluhan tahun untuk KERUK hingga habis... 🤣🤣🤣🤣

Freeport Dapat Izin Tambang Usai 2041, Prabowo Jaga Hubungan Baik dengan AS

https://finance.detik.com/energi/d-8362435/freeport-dapat-izin-tambang-usai-2041-prabowo-jaga-hubungan-baik-dengan-as
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.41
DISKON BESAR versus BAYAR USD 242 MILLIAR
-
Walaupun secara sekilas kedua negara mendapatkan status Tarif 0%, perbedaan jumlah cakupan produk (1.819 vs 1.711) dan "Harga Masuk" yang dibayarkan (USD 22 Miliar vs USD 242 Miliar) menciptakan jurang dampak ekonomi yang sangat dalam.
Berikut adalah analisis dampak ekonomi jangka panjang bagi industri manufaktur Indonesia dibandingkan Malaydesh:
-
1. Dominasi Sektor Padat Karya (Tekstil & Alas Kaki)
Indonesia (1.819 Produk): Selisih 108 produk tambahan yang dimiliki Indonesia mencakup kategori kritikal dalam manufaktur padat karya (Garmen, Alas Kaki, dan Tekstil). Dampak jangka panjangnya adalah penguatan basis ekspor di Jawa dan Sumatra yang menyerap jutaan tenaga kerja. Indonesia menjadi "pemenang" dalam menggantikan porsi pasar yang ditinggalkan China.
Malaydesh (1.711 Produk): Malaydesh kehilangan beberapa kategori produk manufaktur menengah karena jumlah cakupannya lebih sempit. Hal ini membuat industri lokal Malaydesh tidak memiliki fleksibilitas ekspor seluas Indonesia.
-
2. Efisiensi Struktur Biaya Produksi (Capital Efficiency)
Indonesia (Low Cost Entry): Karena Indonesia hanya berkomitmen belanja USD 22 Miliar, struktur modal industri nasional tidak terbebani oleh kewajiban impor barang AS yang mahal. Perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki likuiditas lebih besar untuk ekspansi pabrik dan peningkatan teknologi.
Malaydesh (High Cost Entry): Malaydesh membayar 11x lipat lebih mahal (USD 242 Miliar) untuk akses yang lebih sempit. Dampak jangka panjangnya, industri Malaydesh terbebani oleh kewajiban membeli barang modal atau bahan baku dari AS yang mungkin harganya di atas pasar. Ini menciptakan inefisiensi biaya yang bisa menurunkan daya saing harga produk akhir mereka di pasar global.
-
3. Magnet Relokasi Investasi (FDI)
Indonesia sebagai Hub Utama: Investor global (dari Jepang, Korea, atau Taiwan) akan melihat Indonesia sebagai lokasi yang lebih menguntungkan karena:
Cakupan produk 0% lebih luas.
Pemerintah tidak didikte oleh klausul "Shall" yang kaku.
Biaya operasional lebih murah karena komitmen belanja negara ke AS rendah.
Malaydesh dalam Risiko "Stagnasi": Investor mungkin mulai memindahkan pabrik dari Malaydesh ke Indonesia untuk menghindari kewajiban-kewajiban ketat yang dipaksakan AS dalam klausul Malaydesh Shall. Malaydesh berisiko mengalami fenomena Deindustrialisasi Dini jika sektor manufakturnya terus tertekan oleh biaya "upeti" yang sangat tinggi.
-
4. Keberlanjutan Hilirisasi vs Ketergantungan Bahan Mentah
Indonesia (Value-Added Growth): Melalui pengakuan AS terhadap Kebijakan Hilirisasi, manufaktur Indonesia akan bertransformasi dari sekadar perakitan menjadi industri berbasis nilai tambah tinggi (seperti baterai EV dan semikonduktor).
Malaydesh (Supply Guarantee): Malaydesh terjebak dalam kewajiban memasok mineral kritis ke AS. Dampak jangka panjangnya, industri hilir Malaydesh sulit berkembang karena bahan mentahnya sudah "dikunci" untuk kepentingan industri Amerika, bukan industri domestik mereka sendiri.
________________________________________
Ringkasan Strategis (2026 - 2035)
Fitur 🇮🇩 Indonesia (Strategis) 🇲🇾 Malaydesh (Defensif)
Daya Saing Harga Sangat Tinggi (Modal murah, tarif 0%) Sedang (Modal mahal karena "upeti", tarif 0%)
Keamanan Investasi Tinggi (Kedaulatan tetap terjaga) Rendah (Risiko intervensi kebijakan AS)
Skala Ekspansi Mencakup hampir seluruh komoditas rakyat Terbatas pada 1.711 produk tertentu
Nasib Kedaulatan Bebas menentukan mitra dagang lain Terikat konsultasi dengan Washington
Intisarinya: Indonesia mendapatkan "diskon besar" untuk tiket masuk pasar AS yang paling luas, sementara Malaydesh membayar "harga VIP" untuk kursi di barisan belakang yang penuh dengan aturan ketat.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.41
JUAL NEGARA..... pssstttt sekali DATA PRIBADI WARGAnya dijual..... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.42
Itu memang jelas.... 🤣🤣🤣

Prabowo: Menurunkan Tarif, Menyerahkan Kedaulatan?

https://portalhukum.id/opini-hukum/prabowo-menurunkan-tarif-menyerahkan-kedaulatan/
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.43
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
-
Romeo says:
8 February 2026 at 5:28 PM
dundun:
“They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
Their debt majority in their rupiah.
Their economy is US$ 1.44 trillion.
Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaydeshn meal twice a day).
And they still could get many adavance military hardware.

Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
------------
ADA YANG WARAS = NO AMRAAM
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
------
Zaft says:
18 February 2026 at 11:49 AM
Qamarul “I seriously think we dont need amraam integration on the FA-50M”

Then we probably better off buying a block 10 at half the prices.

Qamarul “There will be no amraam integration for the first batch but that due to Rmaf did not request for it”.

Terima ajalah kenyataan yg kita semua kena conned dgn korea.

Thats the problem when we wrote check on a none proven and readily available. Spend so much money and still don’t get the capabilities promised and now the builders are asking for more money if we wanted to get the capabilities they themselves promised back then
------------
DOWNGRADE ADA CLASS = NO ASW
DOWNGRADE ADA CLASS = NO ASW
DOWNGRADE ADA CLASS = NO ASW
-
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
----------
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
CHEAPEST VARIANT FA50
-
1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
-
2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
-
3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
----------
🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
•HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
•28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
•USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
----
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
BELI BARU = RM3.954 BILION
SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
-------------------------------------
CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
-
HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
-
HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
=============
=============
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.44
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
ADA YANG WARAS DAN PAHAM
-
Romeo says:
8 February 2026 at 5:28 PM
dundun:
“They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
Their debt majority in their rupiah.
Their economy is US$ 1.44 trillion.
Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaydeshn meal twice a day).
And they still could get many adavance military hardware.

Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
------------
ADA YANG WARAS = NO AMRAAM
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
------
Zaft says:
18 February 2026 at 11:49 AM
Qamarul “I seriously think we dont need amraam integration on the FA-50M”

Then we probably better off buying a block 10 at half the prices.

Qamarul “There will be no amraam integration for the first batch but that due to Rmaf did not request for it”.

Terima ajalah kenyataan yg kita semua kena conned dgn korea.

Thats the problem when we wrote check on a none proven and readily available. Spend so much money and still don’t get the capabilities promised and now the builders are asking for more money if we wanted to get the capabilities they themselves promised back then
------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
SERIUS!!! BADUT 🦧GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT 🦧GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
--------------------------
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
=============
=============
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.44
MALAYDESH SHALL = GADAI KEDAULATAN
-
Klausul "Malaydesh Shall" dalam konteks ini adalah bentuk instrumen hukum asimetris yang mengubah perjanjian dagang menjadi "remote control" kebijakan domestik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengapa hal ini dianggap sebagai titik jatuhnya kedaulatan Malaydesh:
-
1. Legislasi yang Didikte (Legal Mandate)
Kata "Shall" dalam hukum internasional bersifat imperatif atau wajib. Melalui klausul ini, Amerika Serikat tidak sekadar memberi saran, tetapi mewajibkan Malaydesh untuk mengubah undang-undang nasionalnya agar selaras dengan standar AS. Ini mencakup:
Standar Tenaga Kerja: Malaydesh wajib mengubah aturan serikat buruh dan hak pekerja sesuai permintaan Washington. Jika tidak dilakukan, akses pasar bisa dicabut seketika.
Standar Lingkungan: Malaydesh dipaksa mengadopsi standar emisi dan tata kelola hijau versi AS yang mungkin belum siap diterapkan oleh industri lokal mereka.
-
2. Mekanisme "Rem Blokade" Terhadap Pihak Ketiga
Klausul ini berfungsi sebagai pembatas kedaulatan luar negeri. Malaydesh dilarang membuat kesepakatan strategis (seperti teknologi 5G, semikonduktor, atau mineral kritis) dengan negara yang dianggap sebagai rival oleh AS (China atau Rusia).
Jika Malaydesh melanggar, AS memiliki hak pembatalan sepihak (Unilateral Termination).
Hal ini membuat Malaydesh kehilangan kebijakan luar negeri yang bebas aktif karena mereka harus "meminta izin" secara tersirat kepada Washington sebelum berurusan dengan Beijing.
-
3. Hilangnya Diskresi Nasional (Loss of National Discretion)
Biasanya, sebuah negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan standar barang yang masuk atau keluar (SNI di Indonesia). Namun, dengan "Malaydesh Shall", Malaydesh wajib:
Adopsi Standar AS: Mengakui secara otomatis standar keamanan dan kesehatan AS tanpa proses filtrasi mandiri.
Pelonggaran Lisensi: Membuka pintu impor produk pertanian atau teknologi AS tanpa hambatan birokrasi, yang seringkali memukul petani atau pengusaha lokal.
-
4. Perbandingan dengan Indonesia
Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pendekatan "Mutual Agreement" (Kesepakatan Bersama), Malaydesh terjebak dalam pola "Compliance" (Kepatuhan). Indonesia tetap memegang kendali atas regulasi domestiknya melalui prinsip hilirisasi, sementara Malaydesh harus "membedah" aturan dalam negerinya sendiri demi memuaskan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.
Singkatnya: "Malaydesh Shall" adalah bentuk Intervensi Institusional. Malaydesh bukan lagi mitra yang setara, melainkan pelaksana kebijakan yang rancangannya dibuat di Washington. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi menghindari tarif hukuman 25% dari pemerintahan Trump.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.46
Pemerintah Setuju Kirim Data Pribadi Warga RI ke AS, Usai Deal Prabowo-Trump

https://www.harianaceh.co.id/2026/02/20/pemerintah-setuju-kirim-data-pribadi-warga-ri-ke-as-usai-deal-prabowo-trump/
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.48
MALAYDESH SHALL ....
-
"Malaydesh Shall" terhadap kedaulatan hukum (Legislative Sovereignty) menunjukkan pergeseran dari negara hukum yang mandiri menjadi entitas yang menjalankan mandat eksternal.
Berikut adalah 4 dampak spesifik yang meruntuhkan kedaulatan legislatif Malaydesh:
-
1. Mekanisme "Remote Control" Legislasi
Dalam hukum internasional, penggunaan diksi "Shall" menciptakan kewajiban hukum yang mengikat (legal obligation).
Dampak: Parlemen Malaydesh kehilangan hak veto. Jika AS meminta perubahan pada Trade Unions Act atau regulasi lingkungan, Parlemen hanya berfungsi sebagai "tukang stempel" untuk meratifikasi keinginan Washington.
Risiko: Munculnya fenomena Legislasi Bayangan, di mana draf undang-undang tidak lagi disusun berdasarkan aspirasi rakyat lokal, melainkan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh United States Trade Representative (USTR) agar terhindar dari sanksi.
-
2. Hilangnya "Policy Space" (Ruang Kebijakan)
Kedaulatan sebuah negara diukur dari kemampuannya menentukan kebijakan publik demi kepentingan nasional (National Interest).
Dampak: Dengan klausul "Malaydesh Shall", negara kehilangan ruang untuk melindungi industri strategis atau UMKM. Misalnya, jika Malaydesh ingin memberikan subsidi atau proteksi pada petani lokal, hal ini bisa dianggap pelanggaran komitmen jika bertentangan dengan standar AS.
Konsekuensi: Kebijakan ekonomi domestik menjadi "Pre-empted" (terdahului) oleh perjanjian internasional, sehingga negara tidak lagi memiliki diskresi untuk merespons krisis domestik secara mandiri.
-
3. Erosi Otoritas Judisial dan Standar Nasional
Biasanya, standarisasi produk (seperti SNI di Indonesia) melalui proses filtrasi ketat oleh lembaga nasional.
Dampak: Malaydesh dipaksa melakukan Adopsi Otomatis terhadap standar keamanan, kesehatan, dan teknis AS. Lembaga sertifikasi nasional Malaydesh kehilangan fungsinya sebagai filter kedaulatan.
Yurisdiksi: Jika terjadi sengketa, penafsirannya seringkali merujuk pada standar internasional yang didominasi negara maju, bukan pada nilai-nilai atau kebutuhan spesifik hukum domestik Malaydesh.
-
4. Intervensi Institusional melalui Komitmen Pihak Ketiga
Klausul ini seringkali mencakup pembatasan interaksi dengan "Negara Non-Pasar" atau rival geopolitik AS.
Dampak: Malaydesh secara hukum dilarang membuat undang-undang atau perjanjian dagang yang menguntungkan pihak ketiga (seperti China atau Rusia) di sektor sensitif (5G, AI, Semikonduktor).
Analisis: Ini adalah Ekstertorialitas Hukum, di mana hukum AS berlaku di wilayah Malaydesh melalui instrumen perjanjian dagang, membatasi kemampuan Malaydesh untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
________________________________________
Kesimpulan: "Malaydesh Shall" secara efektif mengubah status Malaydesh dari negara yang Berdaulat Hukum menjadi negara yang Patuh Hukum terhadap agenda global. Ini adalah bentuk kolonialisme digital dan legislatif di era modern.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.49
NGERI.... DATA RAKYAT di serah ke negara lain. .? 🔥🔥🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.49
VASAL MALAYDESH SHALL
-
Kesimpulan Menyeluruh: Runtuhnya Marwah Negara di Bawah Klausul "Malaydesh Shall"
Penggunaan diksi "Shall" dalam perjanjian internasional Malaydesh bukan sekadar istilah hukum biasa, melainkan sebuah instrumen subordinasi sistemik. Fenomena ini menandai transformasi Malaydesh dari negara berdaulat menjadi entitas pelaksana kebijakan (proxy) bagi kepentingan Washington.
-
1. Transformasi Menjadi "Vasal Legislatif"
Malaydesh telah kehilangan hak eksklusifnya dalam menyusun undang-undang. Melalui mekanisme Remote Control, parlemen tidak lagi bekerja berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan menjadi "stempel pengesah" bagi draf regulasi yang dirancang oleh pihak eksternal (USTR). Ini adalah bentuk intervensi institusional yang melumpuhkan fungsi dasar negara hukum.
-
2. Ekonomi "Protection Money" (Biaya Perlindungan)
Komitmen belanja masif sebesar USD 242 Miliar dan adopsi standar AS secara otomatis menunjukkan bahwa Malaydesh berada dalam Survival Mode. Alih-alih melakukan negosiasi yang saling menguntungkan (Mutual Benefit), Malaydesh justru membayar "uang perlindungan" untuk menghindari sanksi tarif, yang pada akhirnya menjadikan pasar domestik mereka sebagai penyokong industri asing.
-
3. Kematian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Klausul ini secara efektif memasang "rem blokade" pada hubungan strategis Malaydesh dengan negara lain (seperti China dan Rusia). Dengan hilangnya diskresi untuk menentukan mitra dagang di sektor teknologi dan mineral kritis, Malaydesh secara otomatis kehilangan otonomi strategisnya di panggung geopolitik dunia.
-
4. Kontras Tajam dengan Indonesia
Perbandingan dengan Indonesia mempertegas posisi Malaydesh:
Indonesia: Bertindak sebagai Market Maker yang menggunakan hilirisasi dan pasar domestik sebagai daya tawar untuk menjaga kedaulatan.
Malaydesh: Menjadi Standard Taker yang terpaksa membedah aturan dalam negerinya demi akses pasar yang rapuh.
________________________________________
Ringkasan Akhir:
"Malaydesh Shall" adalah manifestasi dari Kedaulatan yang Tergadai. Ia merupakan bentuk kolonialisme modern di mana penjajahan tidak lagi dilakukan melalui militer, melainkan melalui asimetri hukum dan ketergantungan ekonomi. Malaydesh kini berdiri bukan sebagai mitra yang setara, melainkan sebagai pelaksana agenda global yang kehilangan kendali atas masa depan domestiknya sendiri.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.49
NGERI.... DATA RAKYAT di serah ke negara lain. .? 🔥🔥🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.49
KESEHATAN FISKAL = KEDAULATAN HUKUM
-
Dalam konteks ART (Agreement on Regional Trade/Terms) dengan USA per Februari 2026, analisis ini menunjukkan bahwa diksi hukum bukan sekadar pilihan kata, melainkan instrumen penyerahan kedaulatan secara sistematis.
Berikut adalah pendalaman teknis mengenai mekanisme "penjajahan legislatif" tersebut:
-
1. Transformasi Konstitusi: Supremasi vs. Ekstertorialitas
Indonesia: Menggunakan mekanisme Ratifikasi Selektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, setiap komitmen internasional harus melalui filter Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme hukum nasional.
Malaydesh: Terjebak dalam Ekstertorialitas Hukum AS. Melalui klausul "Malaydesh Shall", standar regulasi yang disusun oleh lembaga di Washington (seperti FDA untuk kesehatan atau OSHA untuk tenaga kerja) otomatis menjadi standar de jure di Malaydesh tanpa memerlukan proses legislasi yang independen.
-
2. Kelumpuhan Parlemen: Legislasi vs. Administrasi
Indonesia: DPR RI berfungsi sebagai Benteng Regulasi. Dalam negosiasi ART, Indonesia tetap mempertahankan hak untuk mengatur kebijakan strategis seperti Hilirisasi Minerba dan TKDN melalui UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba). Intervensi asing ditolak jika mengancam kemandirian industri.
Malaydesh: Parlemen bertransformasi menjadi Lembaga Notaris. Karena "Dikte Internasional" bersifat mengikat (legally binding) dengan ancaman tarif hukuman (seperti hukuman 25% era Trump), parlemen tidak memiliki ruang debat. Menolak poin perjanjian berarti memicu kebangkrutan ekonomi nasional.
-
3. Ekonomi Lokal: Proteksi vs. Liberalisasi Paksa
Indonesia: Menjalankan Smart Protectionism. Indonesia menggunakan kebijakan Mutual Recognition untuk memastikan produk UMKM lokal mendapatkan pengakuan di pasar global tanpa harus kehilangan identitas atau standar nasionalnya sendiri.
Malaydesh: Menghadapi Genosida Industri Lokal. Kewajiban mematuhi standar tinggi AS yang sangat mahal biayanya (biaya sertifikasi, teknologi, emisi) membuat pengusaha kecil lokal tersingkir, digantikan oleh korporasi multinasional yang sudah siap dengan infrastruktur kepatuhan tersebut.
-
4. Kedudukan Subjek Hukum: Partner vs. Subjek Uji
Indonesia: Berdiri sebagai Mitra Negosiasi. Posisi fiskal yang sehat (Utang 40% PDB) memberikan Indonesia "napas" untuk menolak syarat yang merugikan.
Malaydesh: Berdiri sebagai Subjek Kepatuhan (Compliance Subject). Dengan beban utang yang melampaui limit (69% PDB) dan defisit tinggi, Malaydesh tidak memiliki daya tawar. Mereka berada di bawah pengawasan ketat mekanisme Unilateral Termination dari AS jika dianggap "kurang patuh" dalam menjalankan agenda Washington.
________________________________________
Kesimpulan Strategis
Perjanjian ART 2026 menjadi bukti bahwa kesehatan fiskal (PDB USD 1,44 Triliun vs USD 416 Miliar) berbanding lurus dengan kedaulatan hukum. Indonesia mampu berkata "TIDAK" pada dikte asing, sementara Malaydesh terpaksa mengorbankan marwah legislatifnya demi menghindari keruntuhan ekonomi.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.50
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
Status Utang & Fiskal :
🇮🇩 Indonesia: Sehat & Aman. Rasio utang pemerintah (40%) dan rumah tangga (16%) berada jauh di bawah limit fiskal.
🇲🇾 Malaydesh: Overlimit. Utang pemerintah (69%) menabrak batas legal, sementara utang rumah tangga (84,3%) sangat berisiko.
-
Kedaulatan Hukum
🇮🇩 Indonesia: Mutlak. Regulasi tetap berdasar pada Hukum Nasional tanpa intervensi pihak luar.
🇲🇾 Malaydesh: Tergadai. Terikat klausul "Shall" yang memaksa perubahan UU domestik demi menuruti Dikte Asing.
-
Efisiensi Ekonomi (Akses Pasar)
🇮🇩 Indonesia: Murah & Efisien. Modal USD 22,7 Miliar berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk.
🇲🇾 Malaydesh: Sangat Mahal (Upeti). Membayar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk 1.711 produk.
-
Posisi Geopolitik
🇮🇩 Indonesia: Pemimpin Regional. Menjalankan diplomasi aktif yang setara dan menguntungkan struktur industri dalam negeri.
🇲🇾 Malaydesh: Vasal Ekonomi. Menjadi pelaksana kebijakan Washington dan kehilangan kemandirian dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
-
Kondisi Anggaran
🇮🇩 Indonesia: Disiplin. Defisit terjaga di level 2,9% dengan PDB raksasa USD 1,44 Triliun.
🇲🇾 Malaydesh: Gali Lubang Tutup Lubang. Terjebak tren "Debt Pay Debt" dengan defisit 3,8% yang membebani cadangan devisa.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.50
BEDA KASTA BEDA LEVEL
-
1. Profil Fiskal dan Kesehatan Utang
-
Indonesia (Stabil & Terkendali):
Utang Pemerintah: 40% dari PDB (Jauh di bawah batas aman 60%).
Utang Rumah Tangga: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
Defisit Anggaran: Disiplin pada level 2,9%.
Kapasitas Ekonomi: PDB mencapai USD 1,44 Triliun.
-
Malaydesh (Krisis & Overlimit):
Utang Pemerintah: 69% dari PDB (Melampaui batas legal 65%).
Utang Rumah Tangga: Salah satu yang tertinggi di ASEAN (84,3% dari PDB).
Defisit Anggaran: Melebar hingga 3,8%.
Tren Utang: Terjebak dalam siklus "Debt Pay Debt" dengan proyeksi rasio utang yang terus naik hingga 2029.
________________________________________
2. Kedaulatan Hukum dan Perjanjian Dagang
-
Indonesia (Mutual Recognition):
Menggunakan prinsip Kesepakatan Bersama.
Hukum nasional (seperti UU Cipta Kerja) tetap menjadi otoritas tertinggi.
Tidak ada intervensi asing dalam merombak regulasi domestik.
-
Malaydesh (Mandatory Compliance):
Terikat klausul "Malaydesh Shall" yang bersifat imperatif/memaksa.
Wajib mengubah UU nasional (seperti aturan serikat buruh) sesuai standar AS dalam waktu singkat (6 bulan).
Kehilangan diskresi nasional karena harus mengadopsi standar asing secara otomatis.
________________________________________
3. Strategi Diplomasi dan Geopolitik
-
Indonesia (Smart Diplomacy):
Posisi: Pemenang Strategis dengan kebijakan Bebas Aktif.
Efisiensi: Hanya belanja USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% pada 1.819 produk.
Target: Menarik investasi untuk hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri.
-
Malaydesh (Desperate Diplomacy):
Posisi: "Vasal Ekonomi" yang berada dalam tekanan defensif.
In-efisiensi: Mengeluarkan "Upeti Modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk tarif 0% pada 1.711 produk.
Restriksi: Dilarang membuat kesepakatan strategis dengan rival AS (China/Rusia) tanpa konsultasi (kehilangan kemandirian politik luar negeri).
________________________________________
Kesimpulan Perbandingan
Indikator :
Indonesia =
Status Utang Sehat & Di bawah Limit
Kedaulatan Mutlak (Hukum Nasional)
Biaya Akses Pasar Murah & Efisien
Peran Global Pemimpin Regional
-
Malaydesh
Lampaui Limit (Overlimit)
Tergadai (Dikte Asing)
Sangat Mahal (Upeti)
Pelaksana Kebijakan Washington
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.50

SMART DIPLOMACY MELAWAN DESPERATE DIPLOMACY
-
Diplomasi Cerdas (Smart Diplomacy) melawan Diplomasi Terdesak (Desperate Diplomacy). Berikut adalah ringkasan poin kuncinya:
-
1. Efisiensi "Harga" Akses Pasar
Indonesia melakukan Masterclass Negosiasi: Hanya dengan modal USD 22,7 Miliar, Indonesia mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam "Upeti Modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 produk. Indonesia membayar lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak. Kementerian Perdagangan RI.
-
2. Kedaulatan Politik vs Intervensi Domestik
Indonesia (Bebas Aktif): Berhasil menjaga marwah bangsa. Kesepakatan bersifat transaksional-strategis tanpa mendikte kebijakan internal. Prabowo menggunakan kartu Board of Peace untuk menukar stabilitas kawasan dengan keuntungan ekonomi.
Malaydesh (Gadai Kedaulatan): Terpaksa tunduk pada klausul "Malaydesh Shall". AS secara de facto mendikte aturan tenaga kerja, standar lingkungan, hingga pembatasan hubungan dagang dengan pihak ketiga (China/Rusia). Malaydesh kehilangan kemandirian dalam menentukan standar nasionalnya sendiri.
-
3. Posisi Strategis: Menyerang vs Bertahan
Indonesia: Memposisikan diri sebagai pemimpin regional. Fokus pada hilirisasi dan menarik investasi AS untuk memperkuat struktur industri dalam negeri.
Malaydesh: Berada dalam posisi defensif total. Komitmen belanja ratusan miliar dolar tersebut bukan untuk ekspansi, melainkan "biaya perlindungan" agar tidak dihancurkan oleh tarif hukuman yang lebih tinggi (25% ke atas).
-
4. Dampak Ekonomi Jangka Panjang
Indonesia mendapatkan keuntungan ganda: penghematan devisa karena komitmen belanja rendah dan lonjakan ekspor berkat tarif nol. Sementara itu, Malaydesh terancam mengalami pengurasan cadangan devisa besar-besaran untuk mensubsidi ekonomi Amerika melalui pembelian barang (Boeing, LNG, dll) demi memuaskan ambisi transaksional Donald Trump.
Kesimpulan Akhir:
Indonesia menang telak secara kuantitatif (angka belanja vs tarif) dan kualitatif (kedaulatan vs dikte asing). Indonesia adalah "Pemenang Strategis", sedangkan Malaydesh berada dalam posisi "Vasal Ekonomi" yang tertekan.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.51
MANDATORY COMPLIANCE VERSUS MUTUAL RECOGNITION
-
Perbandingan Diksi Pasal: ART Februari 2026
(Kedaulatan Indonesia vs. Subordinasi Malaydesh)
Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan kata kerja operatif (Operative Verbs). Malaydesh terjebak dalam diksi Mandatory Compliance (Kewajiban Patuh), sementara Indonesia menggunakan diksi Mutual Recognition (Pengakuan Timbal Balik).
________________________________________
1. Sektor Ketenagakerjaan & Regulasi Domestik
🇲🇾 Malaydesh (Dikte Hukum):
Diksi Pasal: "Malaydesh shall amend its Trade Unions Act to align with US standards within 6 months."
Analisis: Penggunaan kata "Shall" bersifat memaksa (imperatif). Malaydesh kehilangan hak veto atas kedaulatan hukum domestiknya sendiri.
🇮🇩 Indonesia (Kedaulatan UU):
Diksi Pasal: "Both parties agree to promote high labor standards in accordance with national laws."
Analisis: Frasa "National Laws" mengunci posisi bahwa regulasi nasional (seperti UU Cipta Kerja) tetap menjadi otoritas tertinggi di wilayah NKRI tanpa intervensi asing.
________________________________________
2. Kebijakan Luar Negeri & Pihak Ketiga (Geopolitik)
🇲🇾 Malaydesh (Klausul Eksklusivitas):
Diksi Pasal: "Malaydesh shall notify and seek consultation before entering trade deals with Non-Market Economies."
Analisis: Kata "Seek consultation" secara de facto mewajibkan Malaydesh meminta izin Washington sebelum berdagang dengan blok China atau Rusia.
🇮🇩 Indonesia (Non-Blok/Bebas Aktif):
Diksi Pasal: "This agreement shall not affect the rights of either party to engage in trade with third countries."
Analisis: Frasa "Shall not affect" menjamin Indonesia tetap bebas menjalankan politik luar negeri Bebas Aktif tanpa perlu melapor ke pihak manapun.
________________________________________
3. Standar Produk & Penetrasi Pasar
🇲🇾 Malaydesh (Penerimaan Otomatis):
Diksi Pasal: "Malaydesh shall automatically recognize US safety certificates for agricultural and tech imports."
Analisis: "Automatically recognize" melumpuhkan peran badan pengawas lokal Malaydesh. Produk AS masuk tanpa filter tambahan, mengancam industri lokal.
🇮🇩 Indonesia (Kedaulatan Standar):
Diksi Pasal: "Both parties strive to harmonize standards based on mutual recognition and national interests."
Analisis: Kata "Strive to" dan "Mutual" memberi ruang bagi BPOM dan BSN (SNI) untuk tetap melakukan skrining mandiri demi kepentingan nasional.
________________________________________
4. Hilirisasi & Sumber Daya Alam (Mineral Kritis)
🇲🇾 Malaydesh (Mandat Suplai):
Diksi Pasal: "Malaydesh shall ensure uninterrupted supply of rare earth elements to US entities."
Analisis: Malaydesh diposisikan sebagai "penyedia tetap" bahan mentah yang dilarang menghentikan ekspor demi kepentingan industri AS.
🇮🇩 Indonesia (Pengakuan Hilirisasi):
Diksi Pasal: "The parties acknowledge Indonesia's right to develop its downstream industry for national value-add."
Analisis: Kata "Acknowledge Indonesia's right" adalah pengakuan hukum internasional terhadap kebijakan Hilirisasi. AS secara resmi menghormati hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri.
________________________________________
Ringkasan Yuridis: "Shall" vs "Agree"
The "Shall" Trap (Malaydesh): Diksi ini menciptakan hubungan Subordinasi. Malaydesh berperan sebagai pelaksana kebijakan perdagangan AS (Vasal Ekonomi) dengan ancaman sanksi tarif otomatis jika gagal patuh.
The Strategic Partner (Indonesia): Diksi "Agree to" dan "Acknowledge" menciptakan hubungan Koordinasi. Indonesia berdiri sebagai mitra setara yang berhasil mengamankan tarif 0% tanpa mengorbankan satu pun pasal dalam Konstitusi.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.54
Parah.... AS KELOLA DATA WARGA INDIANESIA guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣

AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang

https://www.tempo.co/ekonomi/as-bakal-kelola-data-pribadi-wni-usai-kesepakatan-dagang-2049976
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 09.55
Data Pribadi WNI bukan Komoditas Dagang

https://epaper.mediaindonesia.com/detail/data-pribadi-wni-bukan-komoditas-dagang
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.56
KEDAULATAN versus KETERIKATAN
-
Kedaulatan Mandiri Indonesia melawan Keterikatan Malaydesh dalam format daftar yang sistematis:
-
1. Perubahan Hukum Domestik (Kedaulatan Hukum)
🇲🇾 Malaydesh (Dikte): Wajib melakukan amandemen Trade Unions Act (UU Serikat Buruh) dalam waktu 6 bulan sesuai standar AS. Kedaulatan hukum lokal tunduk pada tekanan eksternal.
🇮🇩 Indonesia (Mandiri): Tidak ada kewajiban mengubah UU. Standar buruh tetap merujuk pada hukum nasional (UU Cipta Kerja), memposisikan Indonesia sebagai mitra setara yang berdaulat secara hukum.
-
2. Kebebasan Berpolitik Luar Negeri (Geopolitik)
🇲🇾 Malaydesh (Terkunci): Wajib berkonsultasi dan melapor kepada AS sebelum melakukan kesepakatan dagang dengan negara "Non-Market" (China/Rusia). Ini adalah bentuk "Gadai Kedaulatan" di mana kebijakan luar negeri Malaydesh harus mendapat "lampu hijau" dari Washington.
🇮🇩 Indonesia (Bebas Aktif): Perjanjian secara eksplisit menyatakan tidak mengganggu hak Indonesia berdagang dengan negara mana pun. Indonesia tetap menjadi jembatan antara Barat dan Timur tanpa harus "lapor" ke AS.
-
3. Kontrol Pasar Dalam Negeri (Perlindungan Industri)
🇲🇾 Malaydesh (Pintu Terbuka): Wajib mengakui secara otomatis sertifikat keamanan produk AS tanpa filter. Akibatnya, produk impor AS (pertanian & teknologi) masuk tanpa hambatan, mengancam eksistensi petani dan pengusaha lokal Malaydesh.
🇮🇩 Indonesia (Skrining Mandiri): Tetap memegang kendali atas standar produk melalui SNI dan BPOM. Indonesia hanya setuju untuk "menyelaraskan," bukan mengakui secara otomatis, sehingga kepentingan produsen domestik tetap terlindungi.
-
4. Penguasaan Sumber Daya Alam (Hilirisasi)
🇲🇾 Malaydesh (Pelayan Bahan Mentah): Wajib menjamin pasokan mineral kritis (rare earth) ke AS tanpa hambatan. Malaydesh diposisikan sebagai penyedia bahan mentah untuk industri Amerika.
🇮🇩 Indonesia (Kemenangan Hilirisasi): AS secara resmi mengakui hak Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Prabowo berhasil memaksa AS mengakui bahwa Indonesia bukan sekadar penyedia bahan mentah, melainkan negara industri yang memiliki nilai tambah.
________________________________________
Kesimpulan Strategis: "Pemenang" vs "Vasal"
Status Indonesia: Pemenang Strategis
Menggunakan bahasa kemitraan: "Agree to", "Promote", "Acknowledge".
Hasil: Tarif 0% dengan biaya sangat murah (USD 22 Miliar).
Prinsip: Menang banyak tanpa kehilangan harga diri bangsa.
Status Malaydesh: Vasal Ekonomi
Menggunakan bahasa perintah: "Shall" (Wajib).
Hasil: Tetap terkena tarif 19% meski membayar sangat mahal (USD 242 Miliar).
Prinsip: Membayar upeti tinggi demi menghindari hukuman yang lebih berat.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 09.56
DISKON BESAR versus BAYAR USD 242 MILLIAR
-
Walaupun secara sekilas kedua negara mendapatkan status Tarif 0%, perbedaan jumlah cakupan produk (1.819 vs 1.711) dan "Harga Masuk" yang dibayarkan (USD 22 Miliar vs USD 242 Miliar) menciptakan jurang dampak ekonomi yang sangat dalam.
Berikut adalah analisis dampak ekonomi jangka panjang bagi industri manufaktur Indonesia dibandingkan Malaydesh:
-
1. Dominasi Sektor Padat Karya (Tekstil & Alas Kaki)
Indonesia (1.819 Produk): Selisih 108 produk tambahan yang dimiliki Indonesia mencakup kategori kritikal dalam manufaktur padat karya (Garmen, Alas Kaki, dan Tekstil). Dampak jangka panjangnya adalah penguatan basis ekspor di Jawa dan Sumatra yang menyerap jutaan tenaga kerja. Indonesia menjadi "pemenang" dalam menggantikan porsi pasar yang ditinggalkan China.
Malaydesh (1.711 Produk): Malaydesh kehilangan beberapa kategori produk manufaktur menengah karena jumlah cakupannya lebih sempit. Hal ini membuat industri lokal Malaydesh tidak memiliki fleksibilitas ekspor seluas Indonesia.
-
2. Efisiensi Struktur Biaya Produksi (Capital Efficiency)
Indonesia (Low Cost Entry): Karena Indonesia hanya berkomitmen belanja USD 22 Miliar, struktur modal industri nasional tidak terbebani oleh kewajiban impor barang AS yang mahal. Perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki likuiditas lebih besar untuk ekspansi pabrik dan peningkatan teknologi.
Malaydesh (High Cost Entry): Malaydesh membayar 11x lipat lebih mahal (USD 242 Miliar) untuk akses yang lebih sempit. Dampak jangka panjangnya, industri Malaydesh terbebani oleh kewajiban membeli barang modal atau bahan baku dari AS yang mungkin harganya di atas pasar. Ini menciptakan inefisiensi biaya yang bisa menurunkan daya saing harga produk akhir mereka di pasar global.
-
3. Magnet Relokasi Investasi (FDI)
Indonesia sebagai Hub Utama: Investor global (dari Jepang, Korea, atau Taiwan) akan melihat Indonesia sebagai lokasi yang lebih menguntungkan karena:
Cakupan produk 0% lebih luas.
Pemerintah tidak didikte oleh klausul "Shall" yang kaku.
Biaya operasional lebih murah karena komitmen belanja negara ke AS rendah.
Malaydesh dalam Risiko "Stagnasi": Investor mungkin mulai memindahkan pabrik dari Malaydesh ke Indonesia untuk menghindari kewajiban-kewajiban ketat yang dipaksakan AS dalam klausul Malaydesh Shall. Malaydesh berisiko mengalami fenomena Deindustrialisasi Dini jika sektor manufakturnya terus tertekan oleh biaya "upeti" yang sangat tinggi.
-
4. Keberlanjutan Hilirisasi vs Ketergantungan Bahan Mentah
Indonesia (Value-Added Growth): Melalui pengakuan AS terhadap Kebijakan Hilirisasi, manufaktur Indonesia akan bertransformasi dari sekadar perakitan menjadi industri berbasis nilai tambah tinggi (seperti baterai EV dan semikonduktor).
Malaydesh (Supply Guarantee): Malaydesh terjebak dalam kewajiban memasok mineral kritis ke AS. Dampak jangka panjangnya, industri hilir Malaydesh sulit berkembang karena bahan mentahnya sudah "dikunci" untuk kepentingan industri Amerika, bukan industri domestik mereka sendiri.
________________________________________
Ringkasan Strategis (2026 - 2035)
Fitur 🇮🇩 Indonesia (Strategis) 🇲🇾 Malaydesh (Defensif)
Daya Saing Harga Sangat Tinggi (Modal murah, tarif 0%) Sedang (Modal mahal karena "upeti", tarif 0%)
Keamanan Investasi Tinggi (Kedaulatan tetap terjaga) Rendah (Risiko intervensi kebijakan AS)
Skala Ekspansi Mencakup hampir seluruh komoditas rakyat Terbatas pada 1.711 produk tertentu
Nasib Kedaulatan Bebas menentukan mitra dagang lain Terikat konsultasi dengan Washington
Intisarinya: Indonesia mendapatkan "diskon besar" untuk tiket masuk pasar AS yang paling luas, sementara Malaydesh membayar "harga VIP" untuk kursi di barisan belakang yang penuh dengan aturan ketat.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.01
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
-
Berdasarkan perbandingan data antara perjanjian ART Indonesia (Februari 2026) dan Malaydesh (Oktober 2025), berikut adalah kesimpulan mengenai siapa yang paling diuntungkan secara strategis dan siapa yang berada dalam posisi tertekan:
-
1. Pihak yang Lebih Diuntungkan: Indonesia
Indonesia muncul sebagai pemenang strategis dalam kesepakatan ini karena beberapa alasan kunci:
Efisiensi Biaya: Hanya dengan komitmen belanja US$22 miliar, Indonesia mendapatkan akses Tarif 0% untuk 1.819 produk. Ini adalah "investasi" yang sangat murah dibandingkan hasil yang didapat.
Akses Pasar Maksimal: Status tarif 0% memberikan daya saing absolut bagi industri nasional di pasar Amerika Serikat, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara masif.
Keuntungan Ganda: Selain ekonomi, Indonesia mendapatkan pengakuan politik internasional melalui Board of Peace. Prabowo berhasil menukar stabilitas kawasan dengan konsesi ekonomi yang sangat menguntungkan.
-
2. Pihak yang Tertekan (Menggadaikan Kedaulatan): Malaydesh
Malaydesh berada dalam posisi yang sangat sulit dan dinilai harus mengorbankan banyak aspek kedaulatan ekonominya:
Beban Finansial yang Tidak Adil: Dipaksa berbelanja hingga US$240 miliar (11 kali lipat dari Indonesia), namun produk ekspornya tetap dicekik tarif 19%. Ini menunjukkan Malaydesh tidak memiliki daya tawar di hadapan Trump.
Intervensi Kebijakan Dalam Negeri: Malaydesh harus tunduk pada klausul "Malaydesh Shall", yang mencakup perubahan aturan tenaga kerja, hak buruh, hingga pelonggaran lisensi impor produk AS secara sepihak. Ini dianggap sebagai bentuk "pendiktean" kebijakan oleh negara asing.
Posisi Bertahan (Defensif): Perjanjian ini dilakukan Malaydesh bukan untuk kemajuan, melainkan untuk menghindari kehancuran yang lebih besar (ancaman tarif 25% atau lebih).
________________________________________
Kesimpulan Akhir
Indonesia berhasil melakukan diplomasi "Menang Banyak": Biaya rendah, tarif nol, dan harga diri bangsa tetap terjaga melalui peran kepemimpinan global.
Malaydesh terjebak dalam diplomasi "Upeti Modern": Biaya sangat mahal, tarif tetap tinggi, dan kedaulatan aturan domestik tergerus demi memuaskan ambisi transaksional Donald Trump.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.05
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
-
Berdasarkan perbandingan data antara perjanjian ART Indonesia (Februari 2026) dan Malaydesh (Oktober 2025), berikut adalah kesimpulan mengenai siapa yang paling diuntungkan secara strategis dan siapa yang berada dalam posisi tertekan:
-
1. Pihak yang Lebih Diuntungkan: Indonesia
Indonesia muncul sebagai pemenang strategis dalam kesepakatan ini karena beberapa alasan kunci:
Efisiensi Biaya: Hanya dengan komitmen belanja US$22 miliar, Indonesia mendapatkan akses Tarif 0% untuk 1.819 produk. Ini adalah "investasi" yang sangat murah dibandingkan hasil yang didapat.
Akses Pasar Maksimal: Status tarif 0% memberikan daya saing absolut bagi industri nasional di pasar Amerika Serikat, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara masif.
Keuntungan Ganda: Selain ekonomi, Indonesia mendapatkan pengakuan politik internasional melalui Board of Peace. Prabowo berhasil menukar stabilitas kawasan dengan konsesi ekonomi yang sangat menguntungkan.
-
2. Pihak yang Tertekan (Menggadaikan Kedaulatan): Malaydesh
Malaydesh berada dalam posisi yang sangat sulit dan dinilai harus mengorbankan banyak aspek kedaulatan ekonominya:
Beban Finansial yang Tidak Adil: Dipaksa berbelanja hingga US$240 miliar (11 kali lipat dari Indonesia), namun produk ekspornya tetap dicekik tarif 19%. Ini menunjukkan Malaydesh tidak memiliki daya tawar di hadapan Trump.
Intervensi Kebijakan Dalam Negeri: Malaydesh harus tunduk pada klausul "Malaydesh Shall", yang mencakup perubahan aturan tenaga kerja, hak buruh, hingga pelonggaran lisensi impor produk AS secara sepihak. Ini dianggap sebagai bentuk "pendiktean" kebijakan oleh negara asing.
Posisi Bertahan (Defensif): Perjanjian ini dilakukan Malaydesh bukan untuk kemajuan, melainkan untuk menghindari kehancuran yang lebih besar (ancaman tarif 25% atau lebih).
________________________________________
Kesimpulan Akhir
Indonesia berhasil melakukan diplomasi "Menang Banyak": Biaya rendah, tarif nol, dan harga diri bangsa tetap terjaga melalui peran kepemimpinan global.
Malaydesh terjebak dalam diplomasi "Upeti Modern": Biaya sangat mahal, tarif tetap tinggi, dan kedaulatan aturan domestik tergerus demi memuaskan ambisi transaksional Donald Trump.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.06
Jelas la MAMARIKA yang sangat diuntungkan plus Dapat data pribadi rakyat INDIANESIA lagi... Nama ada negara buat macam tu untuk deal Tarif Selain INDIANESIA je..... 🔥🔥🤣🤣🤣

8 Poin Utama Kesepakatan Dagang RI-AS, Siapa Paling Untung

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260220140149-92-1330038/8-poin-utama-kesepakatan-dagang-ri-as-siapa-paling-untung
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.08
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
MENANG BANYAK versus UPETI BANYAK (USD 242 MILIAR)
-
Berdasarkan perbandingan data antara perjanjian ART Indonesia (Februari 2026) dan Malaydesh (Oktober 2025), berikut adalah kesimpulan mengenai siapa yang paling diuntungkan secara strategis dan siapa yang berada dalam posisi tertekan:
-
1. Pihak yang Lebih Diuntungkan: Indonesia
Indonesia muncul sebagai pemenang strategis dalam kesepakatan ini karena beberapa alasan kunci:
Efisiensi Biaya: Hanya dengan komitmen belanja US$22 miliar, Indonesia mendapatkan akses Tarif 0% untuk 1.819 produk. Ini adalah "investasi" yang sangat murah dibandingkan hasil yang didapat.
Akses Pasar Maksimal: Status tarif 0% memberikan daya saing absolut bagi industri nasional di pasar Amerika Serikat, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara masif.
Keuntungan Ganda: Selain ekonomi, Indonesia mendapatkan pengakuan politik internasional melalui Board of Peace. Prabowo berhasil menukar stabilitas kawasan dengan konsesi ekonomi yang sangat menguntungkan.
-
2. Pihak yang Tertekan (Menggadaikan Kedaulatan): Malaydesh
Malaydesh berada dalam posisi yang sangat sulit dan dinilai harus mengorbankan banyak aspek kedaulatan ekonominya:
Beban Finansial yang Tidak Adil: Dipaksa berbelanja hingga US$240 miliar (11 kali lipat dari Indonesia), namun produk ekspornya tetap dicekik tarif 19%. Ini menunjukkan Malaydesh tidak memiliki daya tawar di hadapan Trump.
Intervensi Kebijakan Dalam Negeri: Malaydesh harus tunduk pada klausul "Malaydesh Shall", yang mencakup perubahan aturan tenaga kerja, hak buruh, hingga pelonggaran lisensi impor produk AS secara sepihak. Ini dianggap sebagai bentuk "pendiktean" kebijakan oleh negara asing.
Posisi Bertahan (Defensif): Perjanjian ini dilakukan Malaydesh bukan untuk kemajuan, melainkan untuk menghindari kehancuran yang lebih besar (ancaman tarif 25% atau lebih).
________________________________________
Kesimpulan Akhir
Indonesia berhasil melakukan diplomasi "Menang Banyak": Biaya rendah, tarif nol, dan harga diri bangsa tetap terjaga melalui peran kepemimpinan global.
Malaydesh terjebak dalam diplomasi "Upeti Modern": Biaya sangat mahal, tarif tetap tinggi, dan kedaulatan aturan domestik tergerus demi memuaskan ambisi transaksional Donald Trump.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.11
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE ATAU ART
MENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
MENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
MENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
---------
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.12
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
-
Berikut adalah perbandingan strategis antara Indonesia dan Malaydesh dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat per Februari 2026 dalam bentuk daftar:
-
1. Nilai Komitmen Transaksi ("Uang Tebusan")
🇮🇩 Indonesia: Sangat efisien, hanya sebesar US$22,7 Miliar. Indonesia mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal.
🇲🇾 Malaydesh: Nilainya fantastis hingga US$242 Miliar. Malaydesh harus membayar 10 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia untuk fasilitas yang serupa.
-
2. Status Kedaulatan Politik & Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Tetap memegang teguh prinsip Bebas Aktif. Indonesia tetap merdeka dalam menjalin hubungan dagang dengan China, Rusia, atau negara mana pun tanpa intervensi AS.
🇲🇾 Malaydesh: Terlihat Tergadai. Terdapat klausul kontrol yang memungkinkan AS memutus perjanjian secara sepihak jika Malaydesh berhubungan dengan negara ketiga yang tidak disukai Washington.
-
3. Kontrol Geopolitik dan Standar Kebijakan
🇮🇩 Indonesia: Mandiri dalam menentukan standar nasional dan kebijakan ekonominya sendiri.
🇲🇾 Malaydesh: Wajib Adopsi. Malaydesh dipaksa mengikuti aturan dan pembatasan dagang Amerika Serikat dengan alasan "keamanan nasional" pihak AS.
-
4. Cakupan Produk Fasilitas Tarif 0%
🇮🇩 Indonesia: Berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk. Cakupannya sangat luas, mencakup komoditas rakyat hingga manufaktur tinggi.
🇲🇾 Malaydesh: Hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 pos produk. Lebih sedikit jumlah produknya, meski bayar komitmennya jauh lebih mahal.
-
5. Target Investasi dan Manfaat Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Fokus pada pembangunan dalam negeri melalui hilirisasi dan pengembangan energi bersih domestik.
🇲🇾 Malaydesh: Fokus pada pengeluaran besar untuk membeli produk AS seperti Pesawat Boeing dan LNG, yang secara nyata lebih banyak menguntungkan sirkulasi ekonomi di Amerika Serikat.

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.13
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
-
Perbandingan Strategis: Indonesia vs. Malaydesh (Februari 2026)
Fitur Perbandingan 🇮🇩 Indonesia (Strategi Prabowo) 🇲🇾 Malaydesh (Kondisi "Terjebak") =
🇮🇩 Indonesia : Nilai "Uang Tebusan" Cuma US$22,7 Miliar. Efisien untuk hasil maksimal.
🇲🇾 Malaydesh : Diperas US$242 Miliar. 10x lipat lebih mahal dari Indonesia!
-
🇮🇩 Indonesia : Status Kedaulatan Bebas Aktif. Tetap bisa berdagang dengan China & Rusia tanpa intervensi.
🇲🇾 Malaydesh : Tergadai. Ada klausul pemutusan sepihak jika AS "cemburu" pada pihak ketiga.
-
🇮🇩 Indonesia : Kontrol Geopolitik Mandiri menentukan standar nasional sendiri.
🇲🇾 Malaydesh : Wajib Adopsi. Harus ikut pembatasan dagang AS demi "keamanan nasional" AS.
-
🇮🇩 Indonesia : Cakupan Produk 0% 1.819 Produk. Lebih luas mencakup hampir semua komoditas rakyat.
🇲🇾 Malaydesh : 0% 1.711 Produk. Lebih sedikit meski bayar jauh lebih mahal.
-
🇮🇩 Indonesia : Target Investasi Fokus pada hilirisasi dan energi bersih domestik.
🇲🇾 Malaydesh : Fokus pada pembelian barang AS (Boeing, LNG) yang menguntungkan ekonomi AS.
________________________________________
Analisis Utama: Mengapa Malaydesh Disebut "Gadai Kedaulatan"?
1. Klausul Pemutusan Sepihak: Berbeda dengan Indonesia yang negosiasinya murni transaksional ekonomi, Malaydesh terjebak Mekanisme Kontrol. Jika mereka mendekat ke China untuk urusan ekonomi digital atau semikonduktor, AS bisa langsung memutus perjanjian. Ini secara teknis mendikte kebijakan luar negeri mereka.
2. Pembatasan Sektor Strategis: Malaydesh dilarang bebas mengelola Mineral Kritis (Rare Earth) sesuai keinginan sendiri jika AS merasa hal itu merugikan kepentingan Washington.
3. Harga yang Terlalu Mahal: Dengan komitmen US$242 Miliar, Malaydesh sebenarnya sedang "mensubsidi" ekonomi Amerika agar mereka mendapatkan tarif 0%, sementara Indonesia mendapatkan fasilitas serupa (bahkan lebih baik) hanya dengan US$22,7 Miliar.
Kesimpulannya: Indonesia berhasil melakukan "Masterclass of Negotiation" dengan prinsip diskon besar tapi tetap merdeka, sedangkan Malaydesh nampaknya harus membayar harga yang sangat mahal baik secara materi maupun kedaulatan politik.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.20
Itu memang JELAS... 🤣🤣🤣

Indonesia Rugi Banyak, Kesepakatan Tarif Trump Bisa Lemahkan Kemandirian Ekonomi

https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQGzr-indonesia-rugi-banyak-kesepakatan-tarif-trump-bisa-lemahkan-kemandirian-ekonomi
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.21
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
-
Berikut adalah perbandingan strategis antara Indonesia dan Malaydesh dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat per Februari 2026 dalam bentuk daftar:
-
1. Nilai Komitmen Transaksi ("Uang Tebusan")
🇮🇩 Indonesia: Sangat efisien, hanya sebesar US$22,7 Miliar. Indonesia mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal.
🇲🇾 Malaydesh: Nilainya fantastis hingga US$242 Miliar. Malaydesh harus membayar 10 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia untuk fasilitas yang serupa.
-
2. Status Kedaulatan Politik & Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Tetap memegang teguh prinsip Bebas Aktif. Indonesia tetap merdeka dalam menjalin hubungan dagang dengan China, Rusia, atau negara mana pun tanpa intervensi AS.
🇲🇾 Malaydesh: Terlihat Tergadai. Terdapat klausul kontrol yang memungkinkan AS memutus perjanjian secara sepihak jika Malaydesh berhubungan dengan negara ketiga yang tidak disukai Washington.
-
3. Kontrol Geopolitik dan Standar Kebijakan
🇮🇩 Indonesia: Mandiri dalam menentukan standar nasional dan kebijakan ekonominya sendiri.
🇲🇾 Malaydesh: Wajib Adopsi. Malaydesh dipaksa mengikuti aturan dan pembatasan dagang Amerika Serikat dengan alasan "keamanan nasional" pihak AS.
-
4. Cakupan Produk Fasilitas Tarif 0%
🇮🇩 Indonesia: Berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk. Cakupannya sangat luas, mencakup komoditas rakyat hingga manufaktur tinggi.
🇲🇾 Malaydesh: Hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 pos produk. Lebih sedikit jumlah produknya, meski bayar komitmennya jauh lebih mahal.
-
5. Target Investasi dan Manfaat Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Fokus pada pembangunan dalam negeri melalui hilirisasi dan pengembangan energi bersih domestik.
🇲🇾 Malaydesh: Fokus pada pengeluaran besar untuk membeli produk AS seperti Pesawat Boeing dan LNG, yang secara nyata lebih banyak menguntungkan sirkulasi ekonomi di Amerika Serikat.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.22
Benda mudah nak faham.... Contoh jelas UNTUNGKAN AMERIKA

INDIANESIA SERAH DATA PERIBADI RAKYAT KE AS ✅

AMERIKA SERAH DATA PERIBADI RAKYAT KE INDIANESIA ❌

BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.24
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE ATAU ART
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
---------
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.24
Benda mudah nak faham.... Contoh jelas UNTUNGKAN AMERIKA

INDIANESIA BUKA SELUASNYA PASARANNYA pada AMERIKA ✅

AMERIKA BUKAN PASARAN SELUASNYA PADA INDIANESIA ❌
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.24
Itu memang JELAS... 🤣🤣🤣

Indonesia Rugi Banyak, Kesepakatan Tarif Trump Bisa Lemahkan Kemandirian Ekonomi

https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQGzr-indonesia-rugi-banyak-kesepakatan-tarif-trump-bisa-lemahkan-kemandirian-ekonomi
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.25
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.26
UNTUNGKAN AMERIKA... lawaknya Trump sendiri tidak serah data warganya untuk di Kelola oleh negara lain..... 🔥🔥🤣🤣

AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang

https://www.tempo.co/ekonomi/as-bakal-kelola-data-pribadi-wni-usai-kesepakatan-dagang-2049976
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.26
Data Pribadi WNI bukan Komoditas Dagang

https://epaper.mediaindonesia.com/detail/data-pribadi-wni-bukan-komoditas-dagang
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.27
Prabowo: Menurunkan Tarif, Menyerahkan Kedaulatan

https://portalhukum.id/opini-hukum/prabowo-menurunkan-tarif-menyerahkan-kedaulatan/
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.28
MITRA SETARA versus VASAL EKONOMI
-
perbandingan strategi diplomasi antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar sistematis:
-
1. Perang Diksi: Kedaulatan vs. Subordinasi
Perbedaan penggunaan kata kerja operatif dalam dokumen hukum menentukan posisi tawar sebuah negara:
Indonesia (Mutual Recognition): Menggunakan diksi seperti "Agree to", "Promote", dan "Acknowledge". Ini menciptakan hubungan koordinasi di mana hukum nasional (NKRI) tetap menjadi otoritas tertinggi.
Malaydesh (Mandatory Compliance): Terjebak pada diksi "Shall" dan "Automatically recognize". Ini menciptakan hubungan subordinasi (atasan-bawahan) yang memaksa perubahan hukum domestik demi kepentingan asing.
-
2. Efisiensi Transaksional (ROI Diplomasi)
Indonesia membuktikan bahwa diplomasi cerdas jauh lebih berdaya guna daripada sekadar "membeli" akses:
Indonesia: Mengeluarkan investasi USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk.
Malaydesh: Terpaksa membayar "upeti modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 produk.
-
3. Geopolitik: Bebas Aktif vs. Izin Eksklusif
Kemandirian dalam menentukan mitra dagang menjadi pembeda utama:
Indonesia: Menjamin hak untuk berdagang dengan pihak ketiga (China/Rusia) tanpa intervensi. Diplomasi Prabowo memastikan Indonesia tetap menjadi jembatan antara Barat dan Timur.
Malaydesh: Wajib berkonsultasi dan mencari "restu" Washington sebelum berhubungan dengan negara Non-Market Economy. Ini merupakan penggadaian kedaulatan politik luar negeri.
-
4. Visi Ekonomi: Hilirisasi vs. Penyedia Bahan Mentah
Arah pembangunan industri jangka panjang ditentukan dari klausul sumber daya:
Indonesia: Berhasil memaksa AS mengakui hak Hilirisasi. AS secara resmi menghormati kebijakan nilai tambah domestik Indonesia.
Malaydesh: Ditekan untuk menjamin pasokan mineral kritis tanpa henti ke AS, memposisikan diri sebagai "pelayan" bahan mentah bagi industri Amerika.
-
5. Perlindungan Industri Dalam Negeri
Indonesia: Mempertahankan peran BPOM, BSN, dan SNI sebagai filter produk impor. Standar diselaraskan, bukan diterima mentah-mentah.
Malaydesh: Melumpuhkan badan pengawas lokal melalui pengakuan otomatis terhadap standar AS, yang berisiko mematikan petani dan pengusaha lokal.
________________________________________
Kesimpulan Akhir:
Indonesia menjalankan Smart Diplomacy yang bersifat transaksional-strategis, memosisikan diri sebagai "Mitra Setara" yang menang secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam Desperate Diplomacy yang bersifat defensif, menjadikannya sebagai "Vasal Ekonomi" yang kehilangan kemandirian hukum dan sumber daya.
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.28
Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.29
MALAYSIA saja tak serah data warganya untuk di Kelola oleh negara lain.... 🤭🤭🔥🔥🔥🔥
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.29
KESEHATAN FISKAL = KEDAULATAN HUKUM
-
Dalam konteks ART (Agreement on Regional Trade/Terms) dengan USA per Februari 2026, analisis ini menunjukkan bahwa diksi hukum bukan sekadar pilihan kata, melainkan instrumen penyerahan kedaulatan secara sistematis.
Berikut adalah pendalaman teknis mengenai mekanisme "penjajahan legislatif" tersebut:
-
1. Transformasi Konstitusi: Supremasi vs. Ekstertorialitas
Indonesia: Menggunakan mekanisme Ratifikasi Selektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, setiap komitmen internasional harus melalui filter Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme hukum nasional.
Malaydesh: Terjebak dalam Ekstertorialitas Hukum AS. Melalui klausul "Malaydesh Shall", standar regulasi yang disusun oleh lembaga di Washington (seperti FDA untuk kesehatan atau OSHA untuk tenaga kerja) otomatis menjadi standar de jure di Malaydesh tanpa memerlukan proses legislasi yang independen.
-
2. Kelumpuhan Parlemen: Legislasi vs. Administrasi
Indonesia: DPR RI berfungsi sebagai Benteng Regulasi. Dalam negosiasi ART, Indonesia tetap mempertahankan hak untuk mengatur kebijakan strategis seperti Hilirisasi Minerba dan TKDN melalui UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba). Intervensi asing ditolak jika mengancam kemandirian industri.
Malaydesh: Parlemen bertransformasi menjadi Lembaga Notaris. Karena "Dikte Internasional" bersifat mengikat (legally binding) dengan ancaman tarif hukuman (seperti hukuman 25% era Trump), parlemen tidak memiliki ruang debat. Menolak poin perjanjian berarti memicu kebangkrutan ekonomi nasional.
-
3. Ekonomi Lokal: Proteksi vs. Liberalisasi Paksa
Indonesia: Menjalankan Smart Protectionism. Indonesia menggunakan kebijakan Mutual Recognition untuk memastikan produk UMKM lokal mendapatkan pengakuan di pasar global tanpa harus kehilangan identitas atau standar nasionalnya sendiri.
Malaydesh: Menghadapi Genosida Industri Lokal. Kewajiban mematuhi standar tinggi AS yang sangat mahal biayanya (biaya sertifikasi, teknologi, emisi) membuat pengusaha kecil lokal tersingkir, digantikan oleh korporasi multinasional yang sudah siap dengan infrastruktur kepatuhan tersebut.
-
4. Kedudukan Subjek Hukum: Partner vs. Subjek Uji
Indonesia: Berdiri sebagai Mitra Negosiasi. Posisi fiskal yang sehat (Utang 40% PDB) memberikan Indonesia "napas" untuk menolak syarat yang merugikan.
Malaydesh: Berdiri sebagai Subjek Kepatuhan (Compliance Subject). Dengan beban utang yang melampaui limit (69% PDB) dan defisit tinggi, Malaydesh tidak memiliki daya tawar. Mereka berada di bawah pengawasan ketat mekanisme Unilateral Termination dari AS jika dianggap "kurang patuh" dalam menjalankan agenda Washington.
________________________________________
Kesimpulan Strategis
Perjanjian ART 2026 menjadi bukti bahwa kesehatan fiskal (PDB USD 1,44 Triliun vs USD 416 Miliar) berbanding lurus dengan kedaulatan hukum. Indonesia mampu berkata "TIDAK" pada dikte asing, sementara Malaydesh terpaksa mengorbankan marwah legislatifnya demi menghindari keruntuhan ekonomi.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.30
Data warga di serah ke negara lain..? 🔥🔥🤣🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.31
Sekarang saya mau tanya... Ada TRUMP serah data warganya untuk di Kelola OLEH INDIANESIA.....? Ayuh jawab...... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.32
INDONESIA BEBAS AKTIF VERSUS MALAYDESH GADAI KEDAULATAN
INDONESIA 1819 = 0% VERSUS MALAYDESH 1711 = 0%
INDONESIA USD 22 MILIAR VERSUS MALAYDESH USD 240 MILIAR
-
Perbandingan antara kewajiban belanja US$240 miliar oleh Malaydesh dengan kesepakatan Indonesia dalam kerangka ART (2025-2026) menunjukkan perbedaan skala dan tekanan ekonomi yang sangat kontras:
1. Skala Komitmen Belanja (Trade Balance)
Malaydesh (US$240 Miliar): Trump menekan Malaydesh dengan angka fantastis ini sebagai syarat untuk menghindari tarif hukuman yang lebih tinggi. Malaydesh "terpaksa" berkomitmen membeli barang dari AS (terutama energi, kedelai, dan peralatan teknologi) dalam jumlah besar guna menyeimbangkan neraca perdagangan (trade surplus) Malaydesh yang dianggap Trump merugikan AS. Ini adalah bentuk diplomasi transaksional yang berat.
Indonesia (US$22 Miliar): Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih longgar. Total komitmen Indonesia hanya sekitar US$22 miliar (terdiri dari US$15 miliar pembelian energi/LNG dan US$7 miliar investasi AS di RI). Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Malaydesh karena surplus perdagangan Indonesia terhadap AS tidak sebesar Malaydesh.
-
2. Tarif dan Akses Pasar
Malaydesh: Meski membayar mahal dengan komitmen belanja US$240 miliar, Malaydesh masih harus menghadapi tarif basis 19% untuk banyak produk manufakturnya. Perjanjian Malaydesh lebih bersifat "penyelamatan" agar tidak terkena tarif 25% atau lebih tinggi.
Indonesia: Prabowo berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan. Artinya, Indonesia mendapatkan akses pasar yang jauh lebih menguntungkan (bebas bea masuk sama sekali) dengan "biaya" belanja yang jauh lebih murah daripada yang harus ditanggung Malaydesh.
-
3. Kedaulatan vs Kepatuhan
Malaydesh: Perjanjian ART Malaydesh dikritik karena mengandung banyak klausul "Malaydesh Shall" (Malaydesh Wajib), yang memaksa mereka mengubah standar tenaga kerja dan melonggarkan lisensi impor untuk produk AS tanpa timbal balik yang setara di pihak AS.
Indonesia: Kesepakatan Indonesia lebih bersifat strategis-politis. Indonesia tidak hanya bicara angka, tapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin regional melalui Board of Peace. Prabowo menggunakan kartu "stabilitas kawasan" untuk mendapatkan konsesi ekonomi, sehingga tidak perlu belanja sebesar Malaydesh untuk mendapatkan perhatian Trump.
-
Ringkasan Perbandingan
Fitur Malaydesh (Eksploitatif) Indonesia (Strategis)
Beban Belanja US$240 Miliar (Sangat Tinggi) US$22 Miliar (Moderat)
Hasil Tarif Tetap kena tarif basis 19% Tarif 0% untuk 1.819 produk
Posisi Tawar Bertahan (Menghindari hukuman) Menyerang (Mencari akses pasar baru)
Fokus Utama Menyeimbangkan surplus dagang Investasi industri & perdamaian global
Kesimpulannya: Malaydesh menanggung beban finansial yang jauh lebih berat (hampir 11 kali lipat dari Indonesia) hanya untuk mempertahankan akses pasar yang masih dikenai tarif, sementara Indonesia berhasil mendapatkan tarif 0% dengan komitmen belanja yang jauh lebih efisien.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.34
Sekarang saya mau tanya... Ada TRUMP serah data warganya untuk di Kelola OLEH INDIANESIA.....? Ayuh jawab...... 🔥🔥🤣🤣🤣

BalasHapus
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.34
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
BEBAS AKTIF versus GADAI KEDAULATAN
-
Perbandingan Strategis: Indonesia vs. Malaydesh (Februari 2026)
Fitur Perbandingan 🇮🇩 Indonesia (Strategi Prabowo) 🇲🇾 Malaydesh (Kondisi "Terjebak") =
🇮🇩 Indonesia : Nilai "Uang Tebusan" Cuma US$22,7 Miliar. Efisien untuk hasil maksimal.
🇲🇾 Malaydesh : Diperas US$242 Miliar. 10x lipat lebih mahal dari Indonesia!
-
🇮🇩 Indonesia : Status Kedaulatan Bebas Aktif. Tetap bisa berdagang dengan China & Rusia tanpa intervensi.
🇲🇾 Malaydesh : Tergadai. Ada klausul pemutusan sepihak jika AS "cemburu" pada pihak ketiga.
-
🇮🇩 Indonesia : Kontrol Geopolitik Mandiri menentukan standar nasional sendiri.
🇲🇾 Malaydesh : Wajib Adopsi. Harus ikut pembatasan dagang AS demi "keamanan nasional" AS.
-
🇮🇩 Indonesia : Cakupan Produk 0% 1.819 Produk. Lebih luas mencakup hampir semua komoditas rakyat.
🇲🇾 Malaydesh : 0% 1.711 Produk. Lebih sedikit meski bayar jauh lebih mahal.
-
🇮🇩 Indonesia : Target Investasi Fokus pada hilirisasi dan energi bersih domestik.
🇲🇾 Malaydesh : Fokus pada pembelian barang AS (Boeing, LNG) yang menguntungkan ekonomi AS.
________________________________________
Analisis Utama: Mengapa Malaydesh Disebut "Gadai Kedaulatan"?
1. Klausul Pemutusan Sepihak: Berbeda dengan Indonesia yang negosiasinya murni transaksional ekonomi, Malaydesh terjebak Mekanisme Kontrol. Jika mereka mendekat ke China untuk urusan ekonomi digital atau semikonduktor, AS bisa langsung memutus perjanjian. Ini secara teknis mendikte kebijakan luar negeri mereka.
2. Pembatasan Sektor Strategis: Malaydesh dilarang bebas mengelola Mineral Kritis (Rare Earth) sesuai keinginan sendiri jika AS merasa hal itu merugikan kepentingan Washington.
3. Harga yang Terlalu Mahal: Dengan komitmen US$242 Miliar, Malaydesh sebenarnya sedang "mensubsidi" ekonomi Amerika agar mereka mendapatkan tarif 0%, sementara Indonesia mendapatkan fasilitas serupa (bahkan lebih baik) hanya dengan US$22,7 Miliar.
Kesimpulannya: Indonesia berhasil melakukan "Masterclass of Negotiation" dengan prinsip diskon besar tapi tetap merdeka, sedangkan Malaydesh nampaknya harus membayar harga yang sangat mahal baik secara materi maupun kedaulatan politik.

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.35
TRUMP saja tak mahu serah Semudah itu DATA PERIBADI RAKYATNYA PADA negara lain.... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.36
Itu memang JELAS... 🔥🔥🤣🤣🤣

Indonesia Rugi Banyak, Kesepakatan Tarif Trump Bisa Lemahkan Kemandirian Ekonomi

https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQGzr-indonesia-rugi-banyak-kesepakatan-tarif-trump-bisa-lemahkan-kemandirian-ekonomi
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.39
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh.
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.42

Memang JELAS DIRUGIKAN... Contoh saja MENYERAH DATA PERIBADI RAKYAT untuk dikelola oleh AS... 🔥🔥🤣🙏🙏

Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS

https://www.suara.com/bisnis/2026/02/20/191600/ekonom-nilai-indonesia-rugi-banyak-dari-kesepakatan-dagang-dengan-as
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.44
GADAI KEDAULATAN
-
Kesepakatan Dagang sebagai "Gadai" Kedaulatan
Mahathir secara vokal mengkritik kesepakatan dagang yang dijalin pemerintahan Anwar Ibrahim dengan AS sebagai bentuk imperialisme modern. Ia menilai pemerintah "bodoh" karena memberikan banyak konsesi hanya untuk pengurangan tarif yang kecil.
Inti Berita: Mahathir mempertanyakan mengapa Malaydesh menghapus pajak pada 11.000 produk AS demi penurunan tarif AS yang tidak sepadan (dari 25% menjadi 19%). Ia bahkan melaporkan PM Anwar ke polisi pada Desember 2025, menuding kesepakatan tersebut inkonstitusional dan hanya memperkaya Amerika Serikat.
Sumber: Instagram Resmi Dr. Mahathir Mohamad, Kompas.com.
-
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.45
Parah......... AMERIKA saja tak mahu serah data warganya ke INDIANESIA... 🔥🔥🤣🤣🤣

Data Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kesepakatan Tarif Impor Amerika Serikat

https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/23/data-rakyat-indonesia-dikorbankan-demi-kesepakatan-tarif-impor-amerika-serikat
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.46
GADAI KEDAULATAN
-
Kesepakatan Dagang sebagai "Gadai" Kedaulatan
Mahathir secara vokal mengkritik kesepakatan dagang yang dijalin pemerintahan Anwar Ibrahim dengan AS sebagai bentuk imperialisme modern. Ia menilai pemerintah "bodoh" karena memberikan banyak konsesi hanya untuk pengurangan tarif yang kecil.
Inti Berita: Mahathir mempertanyakan mengapa Malaydesh menghapus pajak pada 11.000 produk AS demi penurunan tarif AS yang tidak sepadan (dari 25% menjadi 19%). Ia bahkan melaporkan PM Anwar ke polisi pada Desember 2025, menuding kesepakatan tersebut inkonstitusional dan hanya memperkaya Amerika Serikat.
Sumber: Instagram Resmi Dr. Mahathir Mohamad, Kompas.com.
-
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.46
AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang

https://www.tempo.co/ekonomi/as-bakal-kelola-data-pribadi-wni-usai-kesepakatan-dagang-2049976
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.46
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE ATAU ART
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
MENANG BANYAK JAMBUL KONENG
---------
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA21 Februari 2026 pukul 10.46
AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang

https://www.tempo.co/ekonomi/as-bakal-kelola-data-pribadi-wni-usai-kesepakatan-dagang-2049976
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.47
VASAL MALAYDESH SHALL
-
Kesimpulan Menyeluruh: Runtuhnya Marwah Negara di Bawah Klausul "Malaydesh Shall"
Penggunaan diksi "Shall" dalam perjanjian internasional Malaydesh bukan sekadar istilah hukum biasa, melainkan sebuah instrumen subordinasi sistemik. Fenomena ini menandai transformasi Malaydesh dari negara berdaulat menjadi entitas pelaksana kebijakan (proxy) bagi kepentingan Washington.
-
1. Transformasi Menjadi "Vasal Legislatif"
Malaydesh telah kehilangan hak eksklusifnya dalam menyusun undang-undang. Melalui mekanisme Remote Control, parlemen tidak lagi bekerja berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan menjadi "stempel pengesah" bagi draf regulasi yang dirancang oleh pihak eksternal (USTR). Ini adalah bentuk intervensi institusional yang melumpuhkan fungsi dasar negara hukum.
-
2. Ekonomi "Protection Money" (Biaya Perlindungan)
Komitmen belanja masif sebesar USD 242 Miliar dan adopsi standar AS secara otomatis menunjukkan bahwa Malaydesh berada dalam Survival Mode. Alih-alih melakukan negosiasi yang saling menguntungkan (Mutual Benefit), Malaydesh justru membayar "uang perlindungan" untuk menghindari sanksi tarif, yang pada akhirnya menjadikan pasar domestik mereka sebagai penyokong industri asing.
-
3. Kematian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Klausul ini secara efektif memasang "rem blokade" pada hubungan strategis Malaydesh dengan negara lain (seperti China dan Rusia). Dengan hilangnya diskresi untuk menentukan mitra dagang di sektor teknologi dan mineral kritis, Malaydesh secara otomatis kehilangan otonomi strategisnya di panggung geopolitik dunia.
-
4. Kontras Tajam dengan Indonesia
Perbandingan dengan Indonesia mempertegas posisi Malaydesh:
Indonesia: Bertindak sebagai Market Maker yang menggunakan hilirisasi dan pasar domestik sebagai daya tawar untuk menjaga kedaulatan.
Malaydesh: Menjadi Standard Taker yang terpaksa membedah aturan dalam negerinya demi akses pasar yang rapuh.
________________________________________
Ringkasan Akhir:
"Malaydesh Shall" adalah manifestasi dari Kedaulatan yang Tergadai. Ia merupakan bentuk kolonialisme modern di mana penjajahan tidak lagi dilakukan melalui militer, melainkan melalui asimetri hukum dan ketergantungan ekonomi. Malaydesh kini berdiri bukan sebagai mitra yang setara, melainkan sebagai pelaksana agenda global yang kehilangan kendali atas masa depan domestiknya sendiri.
BalasHapus
Balasan
.21 Februari 2026 pukul 10.47
PEMENANG VERSUS VASAL EKONOMI
-
Kesimpulan Strategis: Kemenangan Berdaulat vs. Subordinasi Total
Perbandingan antara Indonesia dan Malaydesh dalam negosiasi ini bukan sekadar masalah angka perdagangan, melainkan manifestasi dari dua filosofi diplomasi yang bertolak belakang: Smart Diplomacy (Indonesia) yang berbasis pada kesetaraan, dan Desperate Diplomacy (Malaydesh) yang berbasis pada kepatuhan demi proteksi.
________________________________________
1. Efisiensi Biaya dan Keuntungan Kuantitatif
Indonesia memenangkan pertempuran efisiensi dengan rasio keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Hanya dengan komitmen belanja sebesar 9% dari total belanja Malaydesh, Indonesia justru mendapatkan akses pasar tarif 0% yang lebih luas (1.819 produk vs 1.711 produk). Hal ini menunjukkan kemampuan negosiator Indonesia dalam memisahkan antara "kerjasama ekonomi" dengan "kewajiban upeti".
2. Yuridis sebagai Benteng Kedaulatan
Perbedaan diksi hukum (Operative Verbs) menjadi bukti kemenangan kualitatif Indonesia:
Indonesia (Subjek): Menggunakan diksi "Agree to" dan "Acknowledge", yang memosisikan hukum nasional sebagai filter utama. Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menjaga marwah UU Cipta Kerja dan standar SNI/BPOM.
Malaydesh (Objek): Terjebak dalam diksi "Shall" dan "Automatically Recognize", yang secara de facto mengubah status negara menjadi pelaksana kebijakan Washington (Vasal Ekonomi).
3. Geopolitik Bebas Aktif vs. Blokade Perdagangan
Indonesia berhasil mengamankan klausul "Shall not affect", yang mengunci posisi politik luar negeri Bebas Aktif. Indonesia tetap bebas bermitra dengan China dan Rusia tanpa hambatan. Sebaliknya, Malaydesh kehilangan kemandirian politiknya karena wajib berkonsultasi (meminta izin) kepada AS sebelum menjalin kesepakatan dengan negara non-pasar.
4. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi vs. Eksploitasi
Kemenangan Hilirisasi: Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional atas hak melakukan nilai tambah (hilirisasi) di dalam negeri.
Jebakan Bahan Mentah: Malaydesh justru terikat janji untuk menjadi penyedia bahan mentah (mineral kritis) secara berkelanjutan bagi industri AS, tanpa ruang untuk mengembangkan industri pengolahan sendiri secara mandiri.
________________________________________
Kesimpulan Akhir
Indonesia muncul sebagai "Pemenang Strategis" yang mampu mengonversi stabilitas kawasan menjadi keuntungan ekonomi tanpa mengorbankan satu pun pasal dalam Konstitusi. Indonesia adalah mitra yang berkoordinasi.
Malaydesh jatuh ke dalam posisi "Vasal Ekonomi" karena melakukan diplomasi berdasarkan rasa takut (Fear-based Diplomacy). Malaydesh membayar lebih mahal untuk mendapatkan lebih sedikit, sambil kehilangan kendali atas hukum domestik dan kebijakan luar negerinya. Malaydesh adalah bawahan yang bersubordinasi.
BalasHapus
Balasan