18 Februari 2026

Operations Squadron Start Operating Skydio X10 UAS

18 Februari 2026

Skydio X10 UAS (photo: NZDF)

New Uncrewed Aerial System a game changer for RNZAF Base Ohakea

Operations Squadron are now planning for the Skydio X10 to be used across Security Forces, Aviation Rescue Fire Flight and airfield management. 

Constructed of plastic and carbon fibre, the Uncrewed Aerial System (UAS) weighs about 2kg and comes equipped with thermal imaging, the ability to photograph and map 3D objects, and is designed to be able to carry spotlights, a speaker and sensors clipped to the frame.

“We can map infrastructure and aircraft by taking numerous photos using an automated mapping flight plan. We then upload those photos to cloud software that will form a larger 3D map,” airfield manager Paul Smillie said.

For aircraft maintenance, this can eliminate the need for personnel to inspect aircraft using cherry-pickers to spot defects in hard-to-reach areas. The gimbled camera can also swivel and take images from underneath the aircraft.

Operations Squadron units will work together to ensure the UAS can be used alongside core work.

Skydio X10 UAS (photo: Adorama)

The UAS can also provide live video back to an operations centre on the ground, he said.

“It could also be used for security forces tracking an insider threat. We can fly it remotely from up to 12km away and provide them with the live footage they need without putting any of their people at risk.”

Another safety aspect of the UAS that’s valuable at a busy airfield is its sensors. It detects aircraft transponder systems, which transmit their GPS position, and informs the controller.

Mr Smillie said UAS technology was evolving and it would likely soon play a more dominant role in military capability. One potential was for UAS to be housed in secure, weather-proof docks located in remote areas and controlled from the base.

“It can be programmed to go at the same time, every day, every week.”

Increasingly utilising UAS capabilities on the base was going to be an interesting journey, Mr Smillie said.

“We'll be working with a regulator to allow better-use cases at an aerodrome. It's got some good safety features, so with the mitigation those bring we can look at flying closer to active runways.”

(NZDF)

113 komentar:

  1. KAYA = 2025 BUDGET USD 17 BILLION (245 T) = 48 KAAN 42 RAFALE
    MISKIN = 2025 BUDGET MILITER USD 1,3 BILLION = NGEMIS F18 RONGSOK SEWA
    -----
    KAYA = 48 KAAN GEN 5 - 42 RAFALE
    MISKIN = NGEMIS 33 F18 RONGSOK 33 TAHUN
    ---
    5 PM = LCS MANGKRAK
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = = LCS MANGKRAK
    Haaaaaaaaa.... BAYAR 6 UNIT = MANGKRAK 5 UNIT
    -----------
    Datuk Seri Najib Tun Razak = LCS PENGADAAN
    Tun Dr. Mahathir Mohamad = LCS MANGKRAK
    Tan Sri Muhyiddin Yassin = LCS MANGKRAK
    Ismail Sabri Yaakob = LCS MANGKRAK
    Anwar Ibrahim = LCS MANGKRAK
    -----------
    Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi = LCS MANGKRAK
    Datuk Seri Hishammuddin Hussein = LCS MANGKRAK
    Mohamad Sabu = LCS MANGKRAK
    Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob = LCS MANGKRAK
    Datuk Seri Hishammuddin Hussein = LCS MANGKRAK
    Datuk Seri Mohamad Hasan = LCS MANGKRAK
    ----------
    15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    15 YEARS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world
    ----------
    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..

    BalasHapus
  2. nz jadi ambil mogami ikut osi, ape ah140 ikut britis empayer haha!😎🦾😎

    jangan tanya negri🎰kasino kuala lumpo tipe m, takde bajet..jimat kos haha!😝😬😝

    BalasHapus
  3. 𝙺𝚊𝚜𝚒𝚑𝚊𝚗 𝙵𝙰 50 𝚗𝚎𝚐𝚎𝚛𝚒 𝚔𝚊𝚜𝚒𝚗𝚘 𝚐𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚓𝚍 𝚐𝚎𝚕𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚜𝚔𝚛𝚗𝚐 𝚐𝚊𝚛𝚊2 𝚍𝚒 𝚅𝚎𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚖𝚊𝚛𝚒𝚔𝚊

    BalasHapus
  4. OTAK BERUK BOTOL KASTA SUBSIDI MALONDESH MEMANG AGAK AGAK 🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  5. Rafael M itu bukannya varian untuk kapal induk ya

    Bisa ga ya di taruh di kapal induk Garibaldi kita nanti nya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ditaruh bisa. Tapi lepas landas atau mendarat, keduanya bakal berakhir di laut.😅

      Hapus
  6. Kesian lihat Komen geng GORILLA sesuai la dengan tahap IQ mereka yang rendah....HAHHAHAHA

    baru LOI saja sudah di klaim beli sama GORILLA..... BANGUN woiiiii....HAHAHHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. MITRA SETARA versus VASAL EKONOMI
      -
      perbandingan strategi diplomasi antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar sistematis:
      -
      1. Perang Diksi: Kedaulatan vs. Subordinasi
      Perbedaan penggunaan kata kerja operatif dalam dokumen hukum menentukan posisi tawar sebuah negara:
      Indonesia (Mutual Recognition): Menggunakan diksi seperti "Agree to", "Promote", dan "Acknowledge". Ini menciptakan hubungan koordinasi di mana hukum nasional (NKRI) tetap menjadi otoritas tertinggi.
      Malaydesh (Mandatory Compliance): Terjebak pada diksi "Shall" dan "Automatically recognize". Ini menciptakan hubungan subordinasi (atasan-bawahan) yang memaksa perubahan hukum domestik demi kepentingan asing.
      -
      2. Efisiensi Transaksional (ROI Diplomasi)
      Indonesia membuktikan bahwa diplomasi cerdas jauh lebih berdaya guna daripada sekadar "membeli" akses:
      Indonesia: Mengeluarkan investasi USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk.
      Malaydesh: Terpaksa membayar "upeti modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 produk.
      -
      3. Geopolitik: Bebas Aktif vs. Izin Eksklusif
      Kemandirian dalam menentukan mitra dagang menjadi pembeda utama:
      Indonesia: Menjamin hak untuk berdagang dengan pihak ketiga (China/Rusia) tanpa intervensi. Diplomasi Prabowo memastikan Indonesia tetap menjadi jembatan antara Barat dan Timur.
      Malaydesh: Wajib berkonsultasi dan mencari "restu" Washington sebelum berhubungan dengan negara Non-Market Economy. Ini merupakan penggadaian kedaulatan politik luar negeri.
      -
      4. Visi Ekonomi: Hilirisasi vs. Penyedia Bahan Mentah
      Arah pembangunan industri jangka panjang ditentukan dari klausul sumber daya:
      Indonesia: Berhasil memaksa AS mengakui hak Hilirisasi. AS secara resmi menghormati kebijakan nilai tambah domestik Indonesia.
      Malaydesh: Ditekan untuk menjamin pasokan mineral kritis tanpa henti ke AS, memposisikan diri sebagai "pelayan" bahan mentah bagi industri Amerika.
      -
      5. Perlindungan Industri Dalam Negeri
      Indonesia: Mempertahankan peran BPOM, BSN, dan SNI sebagai filter produk impor. Standar diselaraskan, bukan diterima mentah-mentah.
      Malaydesh: Melumpuhkan badan pengawas lokal melalui pengakuan otomatis terhadap standar AS, yang berisiko mematikan petani dan pengusaha lokal.
      ________________________________________
      Kesimpulan Akhir:
      Indonesia menjalankan Smart Diplomacy yang bersifat transaksional-strategis, memosisikan diri sebagai "Mitra Setara" yang menang secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam Desperate Diplomacy yang bersifat defensif, menjadikannya sebagai "Vasal Ekonomi" yang kehilangan kemandirian hukum dan sumber daya.

      Hapus
    2. ART ..........
      SMART DIPLOMACY VERSUS DESPERATE DIPLOMACY
      -
      1. Perang Diksi: Mutual Agreement vs. Mandatory Compliance
      Kedaulatan sebuah negara dalam perjanjian internasional ditentukan oleh kata kerja operatif yang digunakan.
      Indonesia (Prinsip Kesetaraan): Menggunakan diksi seperti "Agree to", "Promote", dan "Acknowledge". Dokumen hukum Indonesia menekankan pada koordinasi di mana Undang-Undang Nasional (NKRI) tetap menjadi filter tertinggi. Standar internasional diselaraskan melalui proses adopsi mandiri.
      Malaydesh (Klausul "Shall"): Terjebak pada diksi imperatif. Kata "Shall" dalam hukum internasional berarti kewajiban mutlak. Ini menciptakan subordinasi yuridis, di mana parlemen Malaydesh kehilangan hak veto karena harus menyesuaikan aturan domestik dengan standar Washington demi menghindari sanksi.
      -
      2. Efisiensi Transaksional (ROI Diplomasi)
      Data menunjukkan ketimpangan yang mencolok dalam efektivitas negosiasi kedua negara
      Nilai Komitmen Investasi
      Indonesia: USD 22,7 Miliar (Investasi strategis yang efisien).
      Malaydesh: USD 242 Miliar (Beban biaya 10x lipat lebih besar).
      Cakupan Produk (Tarif 0%)
      Indonesia: 1.819 Produk (Akses pasar lebih luas).
      Malaydesh: 1.711 Produk (Akses pasar lebih terbatas).
      Rasio Biaya per Produk
      Indonesia: ± USD 12,4 Juta (Hasil maksimal dengan biaya rendah).
      Malaydesh: ± USD 141,4 Juta (Sangat mahal dan tidak efisien).
      Status Hukum dan Posisi Tawar
      Indonesia: Mutual Agreement (Hubungan setara sebagai mitra).
      Malaydesh: Mandatory Compliance (Hubungan subordinasi/kepatuhan).
      Kedaulatan Industri Nasional
      Indonesia: Hilirisasi tetap diakui dan dilindungi secara mandiri.
      Malaydesh: Wajib adopsi standar AS secara otomatis (Kehilangan filter lokal).
      Kemandirian Kebijakan Luar Negeri
      Indonesia: Bebas Aktif (Mandiri dalam menentukan mitra dagang).
      Malaydesh: Terikat restu pihak ketiga/AS (Kehilangan otonomi geopolitik).
      -
      3. Geopolitik: Bebas Aktif vs. Izin Eksklusif
      Perbedaan ini menentukan seberapa besar ruang gerak negara di panggung dunia:
      Indonesia (Smart Diplomacy): Tetap menjalankan prinsip Bebas Aktif. Indonesia berhasil mengamankan kesepakatan dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan China atau Rusia. Hilirisasi nikel dan kerjasama teknologi tetap berjalan mandiri.
      Malaydesh (Remote Control): Melalui klausul pembatasan pihak ketiga, Malaydesh secara implisit harus mencari "restu" Washington sebelum bertransaksi dengan negara yang dianggap rival oleh AS. Ini adalah bentuk Ekstertorialitas Hukum, di mana kepentingan politik luar negeri AS mendikte kebijakan ekonomi Malaydesh.
      -
      4. Visi Industri: Hilirisasi vs. Penyedia Bahan Mentah
      Indonesia: Memaksa AS mengakui kebijakan Hilirisasi. AS secara resmi menghormati hak Indonesia untuk memberikan nilai tambah pada sumber daya alamnya di dalam negeri.
      Malaydesh: Ditekan untuk menjadi penyedia mineral kritis yang stabil bagi industri AS tanpa jaminan pengembangan industri pengolahan lokal. Malaydesh diposisikan sebagai "pelayan" rantai pasok global Amerika.
      -
      5. Filter Keamanan & Kesehatan (BPOM/SNI vs. Adopsi Otomatis)
      Indonesia: Mempertahankan peran lembaga negara (BPOM, BSN, SNI) sebagai filter produk impor. Standar teknis diselaraskan, tetapi pengujian tetap di bawah otoritas nasional.
      Malaydesh: Dipaksa melakukan Adopsi Otomatis terhadap standar keamanan dan kesehatan AS. Hal ini melumpuhkan badan pengawas lokal dan berisiko membanjiri pasar domestik dengan produk yang dapat mematikan petani serta pengusaha kecil lokal.
      ________________________________________
      Kesimpulan
      Indonesia menjalankan Diplomasi Transaksional-Strategis yang cerdas, di mana setiap dolar yang dikeluarkan menghasilkan proteksi hukum bagi kedaulatan nasional. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam Diplomasi Defensif (Desperate), di mana mereka mengorbankan kemandirian legislatif hanya untuk menghindari tarif hukuman, yang pada akhirnya menjadikan negara tersebut sebagai entitas yang menjalankan mandat eksternal dari Washington.

      Hapus
    3. COMMITMENT VALUE
      0% INDONESIA US$ 22,7 Miliar = 1.819 PRODUK
      0% MALAYDESH US$ 242 Miliar = 1.711 PRODUK
      -
      1. Nilai Komitmen Transaksi ("Uang Tebusan")
      Istilah "Uang Tebusan" atau Commitment Value dalam konteks ini bukanlah denda, melainkan nilai investasi atau komitmen belanja/impor yang harus disepakati oleh suatu negara agar mitra dagangnya mau membuka pintu pasar mereka (memberikan tarif 0%).
      Indonesia: US$ 22,7 Miliar
      Efisiensi Tinggi: Indonesia dinilai sangat cerdik karena dengan komitmen investasi/pembelian sebesar US$ 22,7 Miliar, Indonesia sudah bisa membuka akses pasar yang sangat luas.
      Daya Tawar: Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki daya tawar (bargaining power) yang kuat, mungkin karena posisi geopolitik, besarnya pasar domestik, atau ketersediaan bahan baku kritis (seperti nikel/hilirisasi).
      Malaydesh: US$ 242 Miliar
      Biaya Tinggi: Malaydesh harus berkomitmen hingga 10 kali lipat lebih besar dari Indonesia.
      Analisis: Hal ini sering dianggap sebagai beban berat bagi APBN atau sektor swasta negara tersebut. Biaya yang mahal ini tidak menjamin jumlah produk yang mendapatkan tarif 0% lebih banyak dari Indonesia.
      ________________________________________
      2. Cakupan Produk Fasilitas Tarif 0%
      Ini adalah inti dari kesepakatan dagang. Pos Produk (HS Code) adalah daftar barang yang pajaknya dihapus menjadi 0% saat diekspor ke negara mitra.
      Indonesia: 1.819 Pos Produk
      Komprehensif: Angka ini mencakup hampir seluruh lini ekonomi Indonesia.
      Sektor Rakyat: Mencakup komoditas pertanian, perkebunan (sawit, karet), dan perikanan yang menyentuh ekonomi masyarakat bawah.
      Manufaktur Tinggi: Mencakup produk industri olahan dan teknologi tinggi, yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.
      Malaydesh: 1.711 Pos Produk
      Lebih Sempit: Meskipun membayar "tebusan" jauh lebih mahal, jumlah jenis barang yang bisa diekspor tanpa pajak lebih sedikit dibandingkan Indonesia.
      Ketidakefisienan: Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam meja negosiasi, Malaydesh mendapatkan kesepakatan yang kurang menguntungkan (low value for money).
      ________________________________________
      Mengapa Perbedaan Ini Terjadi?
      Ada beberapa faktor teknis yang biasanya menyebabkan perbedaan mencolok seperti data di atas:
      Kemampuan Negosiasi: Tim negosiator Indonesia mungkin lebih berhasil menekan poin-poin keberatan mitra dagang.
      Struktur Ekonomi: Indonesia memiliki basis ekonomi yang lebih beragam (dari tambang hingga manufaktur), sehingga lebih banyak produk yang bisa diajukan untuk tarif 0%.
      Kepentingan Mitra Dagang: Negara mitra mungkin lebih membutuhkan sumber daya alam Indonesia, sehingga mereka bersedia memberikan konsesi tarif 0% dengan syarat investasi yang lebih kecil.

      Hapus
  7. Psssttttt...hanya sebatas SURAT PERNYATAAN NIAT guys...... HAHAHAHHA



    Leonardo dan Kemhan RI Teken LoI untuk Jet Latih Tempur M-346 F “Block 20” di Singapore Airshow 2026

    https://www.indomiliter.com/leonardo-dan-kemhan-ri-teken-loi-untuk-jet-latih-tempur-m-346-f-block-20-di-singapore-airshow-2026/

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALAYDESH SHALL = GADAI KEDAULATAN
      -
      Klausul "Malaydesh Shall" dalam konteks ini adalah bentuk instrumen hukum asimetris yang mengubah perjanjian dagang menjadi "remote control" kebijakan domestik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengapa hal ini dianggap sebagai titik jatuhnya kedaulatan Malaydesh:
      -
      1. Legislasi yang Didikte (Legal Mandate)
      Kata "Shall" dalam hukum internasional bersifat imperatif atau wajib. Melalui klausul ini, Amerika Serikat tidak sekadar memberi saran, tetapi mewajibkan Malaydesh untuk mengubah undang-undang nasionalnya agar selaras dengan standar AS. Ini mencakup:
      Standar Tenaga Kerja: Malaydesh wajib mengubah aturan serikat buruh dan hak pekerja sesuai permintaan Washington. Jika tidak dilakukan, akses pasar bisa dicabut seketika.
      Standar Lingkungan: Malaydesh dipaksa mengadopsi standar emisi dan tata kelola hijau versi AS yang mungkin belum siap diterapkan oleh industri lokal mereka.
      -
      2. Mekanisme "Rem Blokade" Terhadap Pihak Ketiga
      Klausul ini berfungsi sebagai pembatas kedaulatan luar negeri. Malaydesh dilarang membuat kesepakatan strategis (seperti teknologi 5G, semikonduktor, atau mineral kritis) dengan negara yang dianggap sebagai rival oleh AS (China atau Rusia).
      Jika Malaydesh melanggar, AS memiliki hak pembatalan sepihak (Unilateral Termination).
      Hal ini membuat Malaydesh kehilangan kebijakan luar negeri yang bebas aktif karena mereka harus "meminta izin" secara tersirat kepada Washington sebelum berurusan dengan Beijing.
      -
      3. Hilangnya Diskresi Nasional (Loss of National Discretion)
      Biasanya, sebuah negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan standar barang yang masuk atau keluar (SNI di Indonesia). Namun, dengan "Malaydesh Shall", Malaydesh wajib:
      Adopsi Standar AS: Mengakui secara otomatis standar keamanan dan kesehatan AS tanpa proses filtrasi mandiri.
      Pelonggaran Lisensi: Membuka pintu impor produk pertanian atau teknologi AS tanpa hambatan birokrasi, yang seringkali memukul petani atau pengusaha lokal.
      -
      4. Perbandingan dengan Indonesia
      Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pendekatan "Mutual Agreement" (Kesepakatan Bersama), Malaydesh terjebak dalam pola "Compliance" (Kepatuhan). Indonesia tetap memegang kendali atas regulasi domestiknya melalui prinsip hilirisasi, sementara Malaydesh harus "membedah" aturan dalam negerinya sendiri demi memuaskan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.
      Singkatnya: "Malaydesh Shall" adalah bentuk Intervensi Institusional. Malaydesh bukan lagi mitra yang setara, melainkan pelaksana kebijakan yang rancangannya dibuat di Washington. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi menghindari tarif hukuman 25% dari pemerintahan Trump.

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      -
      DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      -
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      -
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    3. US$22,7 Miliar versus US$242 Miliar
      -
      Nilai Komitmen Transaksi ("Uang Tebusan") 🇮🇩 Indonesia: Sangat efisien, hanya sebesar US$22,7 Miliar. Indonesia mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. 🇲🇾 Malaydesh: Nilainya fantastis hingga US$242 Miliar. Malaydesh harus membayar 10 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia untuk fasilitas yang serupa. cakupan Produk Fasilitas Tarif 0% 🇮🇩 Indonesia: Berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk. Cakupannya sangat luas, mencakup komoditas rakyat hingga manufaktur tinggi. 🇲🇾 Malaydesh: Hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 pos produk. Lebih sedikit jumlah produknya, meski bayar komitmennya jauh lebih mahal.
      -
      Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
      • Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
      • Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
      • Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
      ---------
      Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
      • Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
      • Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
      • Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
      ---------
      Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
      • Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
      • Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
      • Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
      ---------
      Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
      • Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
      ---------
      Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
      • Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
      • Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
      • Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
      o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
      o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
      ---------
      Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
      • Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
      • Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
      ---------
      Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
      • Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
      • Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
      ---------
      Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).

      Hapus
    4. Ini orang suka banget dengan berita basi y.. Sama dengan otaknya..

      Hapus
  8. Page rasmi LEONARDO saja klaim LOI....lagi GORILLA mau pusing konon LOA....HAHAHAHHA



    Leonardo, PT ESystem Solutions and the Ministry of Defence Of the Republic of Indonesia sign M-346 F AIRCRAFT Letter of Intent to meet Indonesian Air Force training and combat requirements

    https://www.leonardo.com/en/press-release-detail/-/detail/04-02-2026-leonardo-pt-esystem-solutions-and-the-ministry-of-defence-of-the-republic-of-indonesia-sign-m-346-f-aircraft-letter-of-intent-to-meet-indonesian-air-force-training-and-combat-requirements

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALAYDESH SHALL ....
      -
      "Malaydesh Shall" terhadap kedaulatan hukum (Legislative Sovereignty) menunjukkan pergeseran dari negara hukum yang mandiri menjadi entitas yang menjalankan mandat eksternal.
      Berikut adalah 4 dampak spesifik yang meruntuhkan kedaulatan legislatif Malaydesh:
      -
      1. Mekanisme "Remote Control" Legislasi
      Dalam hukum internasional, penggunaan diksi "Shall" menciptakan kewajiban hukum yang mengikat (legal obligation).
      Dampak: Parlemen Malaydesh kehilangan hak veto. Jika AS meminta perubahan pada Trade Unions Act atau regulasi lingkungan, Parlemen hanya berfungsi sebagai "tukang stempel" untuk meratifikasi keinginan Washington.
      Risiko: Munculnya fenomena Legislasi Bayangan, di mana draf undang-undang tidak lagi disusun berdasarkan aspirasi rakyat lokal, melainkan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh United States Trade Representative (USTR) agar terhindar dari sanksi.
      -
      2. Hilangnya "Policy Space" (Ruang Kebijakan)
      Kedaulatan sebuah negara diukur dari kemampuannya menentukan kebijakan publik demi kepentingan nasional (National Interest).
      Dampak: Dengan klausul "Malaydesh Shall", negara kehilangan ruang untuk melindungi industri strategis atau UMKM. Misalnya, jika Malaydesh ingin memberikan subsidi atau proteksi pada petani lokal, hal ini bisa dianggap pelanggaran komitmen jika bertentangan dengan standar AS.
      Konsekuensi: Kebijakan ekonomi domestik menjadi "Pre-empted" (terdahului) oleh perjanjian internasional, sehingga negara tidak lagi memiliki diskresi untuk merespons krisis domestik secara mandiri.
      -
      3. Erosi Otoritas Judisial dan Standar Nasional
      Biasanya, standarisasi produk (seperti SNI di Indonesia) melalui proses filtrasi ketat oleh lembaga nasional.
      Dampak: Malaydesh dipaksa melakukan Adopsi Otomatis terhadap standar keamanan, kesehatan, dan teknis AS. Lembaga sertifikasi nasional Malaydesh kehilangan fungsinya sebagai filter kedaulatan.
      Yurisdiksi: Jika terjadi sengketa, penafsirannya seringkali merujuk pada standar internasional yang didominasi negara maju, bukan pada nilai-nilai atau kebutuhan spesifik hukum domestik Malaydesh.
      -
      4. Intervensi Institusional melalui Komitmen Pihak Ketiga
      Klausul ini seringkali mencakup pembatasan interaksi dengan "Negara Non-Pasar" atau rival geopolitik AS.
      Dampak: Malaydesh secara hukum dilarang membuat undang-undang atau perjanjian dagang yang menguntungkan pihak ketiga (seperti China atau Rusia) di sektor sensitif (5G, AI, Semikonduktor).
      Analisis: Ini adalah Ekstertorialitas Hukum, di mana hukum AS berlaku di wilayah Malaydesh melalui instrumen perjanjian dagang, membatasi kemampuan Malaydesh untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
      ________________________________________
      Kesimpulan: "Malaydesh Shall" secara efektif mengubah status Malaydesh dari negara yang Berdaulat Hukum menjadi negara yang Patuh Hukum terhadap agenda global. Ini adalah bentuk kolonialisme digital dan legislatif di era modern.

      Hapus
    2. INDONESIA
      Status Utang Sehat & Di bawah Limit
      Kedaulatan Mutlak (Hukum Nasional)
      Biaya Akses Pasar Murah & Efisien
      Peran Global Pemimpin Regional
      -
      MALAYDESH
      Lampaui Limit (Overlimit)
      Tergadai (Dikte Asing)
      Sangat Mahal (Upeti)
      Pelaksana Kebijakan Washington
      -
      ART MALAYDESH
      Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
      • Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
      • Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
      • Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
      ---------
      Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
      • Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
      • Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
      • Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
      ---------
      Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
      • Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
      • Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
      • Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
      ---------
      Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
      • Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
      ---------
      Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
      • Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
      • Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
      • Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
      o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
      o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
      ---------
      Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
      • Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
      • Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
      ---------
      Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
      • Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
      • Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
      ---------
      Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).

      Hapus
  9. Sama juga berita seperti J10 RONGSOK..... klaim konon "SEBENTAR LAGI TERBANG DILANGIT JAKARTA"...lah ternyata MEMBUAL...baru SEBATAS KAJIAN/RENCANA....HAHAHAHHAH




    Menhan Sjafrie Pastikan Jet Tempur Chengdu J-10 Segera Mendarat di Indonesia

    https://garuda.tv/menhan-sjafrie-pastikan-jet-tempur-chengdu-j-10-segera-mendarat-di-indonesia/

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      🦧GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
    2. GADAI KEDAULATAN
      -
      Kesepakatan Dagang sebagai "Gadai" Kedaulatan
      Mahathir secara vokal mengkritik kesepakatan dagang yang dijalin pemerintahan Anwar Ibrahim dengan AS sebagai bentuk imperialisme modern. Ia menilai pemerintah "bodoh" karena memberikan banyak konsesi hanya untuk pengurangan tarif yang kecil.
      Inti Berita: Mahathir mempertanyakan mengapa Malaydesh menghapus pajak pada 11.000 produk AS demi penurunan tarif AS yang tidak sepadan (dari 25% menjadi 19%). Ia bahkan melaporkan PM Anwar ke polisi pada Desember 2025, menuding kesepakatan tersebut inkonstitusional dan hanya memperkaya Amerika Serikat.
      Sumber: Instagram Resmi Dr. Mahathir Mohamad, Kompas.com.
      -
      Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
      • Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
      • Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
      • Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
      ---------
      Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
      • Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
      • Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
      • Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
      ---------
      Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
      • Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
      • Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
      • Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
      ---------
      Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
      • Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
      ---------
      Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
      • Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
      • Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
      • Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
      o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
      o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
      ---------
      Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
      • Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
      • Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
      ---------
      Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
      • Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
      • Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
      ---------
      Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).

      Hapus
  10. Menunggu pasangan gempur komen
    Pasti tambah LAWAK

    BalasHapus
  11. MEMBUAL DENGAN YAKIN sekali....HAHAHAHAH
    ternyata baru sebatas KAJIAN.....HAHAHAHAH



    BERITA SEBELUM.......

    Menhan sebut pesawat jet tempur J-10 Chengdu segera terbang di Jakarta

    https://www.antaranews.com/berita/5175409/menhan-sebut-pesawat-jet-tempur-j-10-chengdu-segera-terbang-di-jakarta

    ________________________________________

    BERITA SELEPAS....HAHAHAHA

    Menteri Pertahanan Belum Bisa Pastikan Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10

    https://www.tempo.co/politik/menteri-pertahanan-belum-bisa-pastikan-pembelian-jet-tempur-chengdu-j-10-2082297

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      --------------
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      --------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ---------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      --------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      --------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    2. PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
      -----------
      1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
      🇮🇩 Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
      -
      🇲🇾 Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
      -----------
      2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
      🇮🇩 Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
      -
      🇲🇾 Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
      -----------
      3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
      🇮🇩 Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
      -
      🇲🇾 Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
      -----------
      4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
      🇮🇩 Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
      -
      🇲🇾 Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
      ________________________________________
      Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      ART MALAYDESH
      Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
      • Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
      • Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
      • Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
      ---------
      Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
      • Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
      • Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
      • Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
      ---------
      Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
      • Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
      • Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
      • Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
      ---------
      Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
      • Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
      ---------
      Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
      • Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
      • Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
      • Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
      o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
      o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
      ---------
      Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
      • Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
      • Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
      ---------
      Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
      • Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
      • Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
      ---------
      Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).

      Hapus
  12. F15 pun sama klaim konon sudah rasmi beli F15..ternyata MEMBUAL......MEMALUKAN......HAHAHAHAH



    BERITA SEBELUMNYA....

    Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle

    https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle

    __________________________________

    BERITA SELEPAS....HAHAHAHA

    Boeing Akhiri Kesepakatan Jual 24 Jet Tempur F-15 ke Indonesia

    https://news.republika.co.id/berita/t9vhom484/boeing-akhiri-kesepakatan-jual-24-jet-tempur-f15-ke-indonesia

    BalasHapus
    Balasan
    1. KEYWORDS = MAHAL versus MURAHAN
      1. 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
      2. 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
      3. 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
      4. 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU
      7. 4.5 KM JAVELIN = 1 KM NLAW
      8. ANKA ISR NOT ARMED
      9. LCS EXCLUDING AMMO = DESTROYER INCLUDING AMMO
      ==============
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      --------------
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      --------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ---------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      --------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      --------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    2. KESEHATAN FISKAL = KEDAULATAN HUKUM
      -
      Dalam konteks ART (Agreement on Regional Trade/Terms) dengan USA per Februari 2026, analisis ini menunjukkan bahwa diksi hukum bukan sekadar pilihan kata, melainkan instrumen penyerahan kedaulatan secara sistematis.
      Berikut adalah pendalaman teknis mengenai mekanisme "penjajahan legislatif" tersebut:
      -
      1. Transformasi Konstitusi: Supremasi vs. Ekstertorialitas
      Indonesia: Menggunakan mekanisme Ratifikasi Selektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, setiap komitmen internasional harus melalui filter Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme hukum nasional.
      Malaydesh: Terjebak dalam Ekstertorialitas Hukum AS. Melalui klausul "Malaydesh Shall", standar regulasi yang disusun oleh lembaga di Washington (seperti FDA untuk kesehatan atau OSHA untuk tenaga kerja) otomatis menjadi standar de jure di Malaydesh tanpa memerlukan proses legislasi yang independen.
      -
      2. Kelumpuhan Parlemen: Legislasi vs. Administrasi
      Indonesia: DPR RI berfungsi sebagai Benteng Regulasi. Dalam negosiasi ART, Indonesia tetap mempertahankan hak untuk mengatur kebijakan strategis seperti Hilirisasi Minerba dan TKDN melalui UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba). Intervensi asing ditolak jika mengancam kemandirian industri.
      Malaydesh: Parlemen bertransformasi menjadi Lembaga Notaris. Karena "Dikte Internasional" bersifat mengikat (legally binding) dengan ancaman tarif hukuman (seperti hukuman 25% era Trump), parlemen tidak memiliki ruang debat. Menolak poin perjanjian berarti memicu kebangkrutan ekonomi nasional.
      -
      3. Ekonomi Lokal: Proteksi vs. Liberalisasi Paksa
      Indonesia: Menjalankan Smart Protectionism. Indonesia menggunakan kebijakan Mutual Recognition untuk memastikan produk UMKM lokal mendapatkan pengakuan di pasar global tanpa harus kehilangan identitas atau standar nasionalnya sendiri.
      Malaydesh: Menghadapi Genosida Industri Lokal. Kewajiban mematuhi standar tinggi AS yang sangat mahal biayanya (biaya sertifikasi, teknologi, emisi) membuat pengusaha kecil lokal tersingkir, digantikan oleh korporasi multinasional yang sudah siap dengan infrastruktur kepatuhan tersebut.
      -
      4. Kedudukan Subjek Hukum: Partner vs. Subjek Uji
      Indonesia: Berdiri sebagai Mitra Negosiasi. Posisi fiskal yang sehat (Utang 40% PDB) memberikan Indonesia "napas" untuk menolak syarat yang merugikan.
      Malaydesh: Berdiri sebagai Subjek Kepatuhan (Compliance Subject). Dengan beban utang yang melampaui limit (69% PDB) dan defisit tinggi, Malaydesh tidak memiliki daya tawar. Mereka berada di bawah pengawasan ketat mekanisme Unilateral Termination dari AS jika dianggap "kurang patuh" dalam menjalankan agenda Washington.
      ________________________________________
      Kesimpulan Strategis
      Perjanjian ART 2026 menjadi bukti bahwa kesehatan fiskal (PDB USD 1,44 Triliun vs USD 416 Miliar) berbanding lurus dengan kedaulatan hukum. Indonesia mampu berkata "TIDAK" pada dikte asing, sementara Malaydesh terpaksa mengorbankan marwah legislatifnya demi menghindari keruntuhan ekonomi.

      Hapus
  13. LOI diklaim LOA..... HAHAHAHHA

    MISKIN BUAT CARA MISKIN tak perlu reka reka cerita woooiiii....HAHAHHAHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
      -------------
      Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
      Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
      Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
      Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
      -------------
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      OPV MIRING KABEL PUTUS
      THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
      -------------
      🦧GORILA MALAYDESH =
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      -------------
      LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
      1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
      -
      2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
      -
      3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
      -------------
      LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
      LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      -----------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA


      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
  14. Sebelah kalau MEMBUAL memang SERAM guys....HAHAHAHHA



    Menhan Sjafrie Pastikan Jet Tempur Chengdu J-10 Segera Mendarat di Indonesia

    https://garuda.tv/menhan-sjafrie-pastikan-jet-tempur-chengdu-j-10-segera-mendarat-di-indonesia/

    BalasHapus
    Balasan
    1. BEDA LEVEL =
      -
      perbandingan posisi geopolitik kedua negara:
      1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
      🇮🇩 Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
      🇲🇾 Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
      -
      2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
      🇮🇩 Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
      🇲🇾 Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
      -
      3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
      🇮🇩 Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
      🇲🇾 Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
      -
      4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
      🇮🇩 Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
      🇲🇾 Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
      ________________________________________
      Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      Status Utang & Fiskal :
      🇮🇩 Indonesia: Sehat & Aman. Rasio utang pemerintah (40%) dan rumah tangga (16%) berada jauh di bawah limit fiskal.
      🇲🇾 Malaydesh: Overlimit. Utang pemerintah (69%) menabrak batas legal, sementara utang rumah tangga (84,3%) sangat berisiko.
      -
      Kedaulatan Hukum
      🇮🇩 Indonesia: Mutlak. Regulasi tetap berdasar pada Hukum Nasional tanpa intervensi pihak luar.
      🇲🇾 Malaydesh: Tergadai. Terikat klausul "Shall" yang memaksa perubahan UU domestik demi menuruti Dikte Asing.
      -
      Efisiensi Ekonomi (Akses Pasar)
      🇮🇩 Indonesia: Murah & Efisien. Modal USD 22,7 Miliar berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk.
      🇲🇾 Malaydesh: Sangat Mahal (Upeti). Membayar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk 1.711 produk.
      -
      Posisi Geopolitik
      🇮🇩 Indonesia: Pemimpin Regional. Menjalankan diplomasi aktif yang setara dan menguntungkan struktur industri dalam negeri.
      🇲🇾 Malaydesh: Vasal Ekonomi. Menjadi pelaksana kebijakan Washington dan kehilangan kemandirian dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
      -
      Kondisi Anggaran
      🇮🇩 Indonesia: Disiplin. Defisit terjaga di level 2,9% dengan PDB raksasa USD 1,44 Triliun.
      🇲🇾 Malaydesh: Gali Lubang Tutup Lubang. Terjebak tren "Debt Pay Debt" dengan defisit 3,8% yang membebani cadangan devisa.

      Hapus
  15. Infographics of the FA-50M Block 20 for The MALAYSIA.

    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe
    3-Link 16 Block Upgrade 2
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP)
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM)

    https://pbs.twimg.com/media/GXFaUUzbEAIbrzt?format=jpg&name=large

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
      Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
      Key Weaknesses in MAF Procurement
      1. Lack of Transparency
      Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
      Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
      2. Corruption and Mismanagement
      Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
      Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
      3. Political Interference
      Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
      Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
      4. Lack of Strategic Planning
      Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
      Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
      5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
      Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
      Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
      6. Weak Oversight and Accountability
      Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
      Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
      7. Limited Local Industry Capability
      Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
      Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
      8. Fragmented Procurement Process
      Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

      Hapus
    2. KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS VESSELS
      Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
      ________________________________________
      Structural & Material Weaknesses
      1. Aging fleet & hull fragility
      Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
      A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
      2. Underarmed patrol vessels
      The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
      ________________________________________
      Procurement & Shipbuilding Issues
      1. Systemic delays & cost overruns
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
      Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
      2. Limited shipyard capability
      Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
      ________________________________________
      Broader Capability & Strategic Gaps
      1. Underfunded modernization
      Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
      2. Limited deterrent posture
      With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
      3. Small submarine & amphibious support capacity
      RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed

      Hapus
    3. Oooo ini pesawat "MRCA" versi mimpi basah nya Gempur... K A S I A N..

      Hapus
  16. Jika berlaku pertempuran udara antara FA50 BLOCK 20 dengan F16 RONGSOK.... jelas FA50 BLOCK 20 lebih mendominasi untuk menhancurkan sasaran lebih awal dari jarak jauh....


    FA50 BLOCK 20
    1. RADAR AESA
    2. AMRAAM
    ________________________________________

    F-16 RONGSOK
    1. RADAR USANG
    2. AMRAAM

    BalasHapus
    Balasan
    1. 18 FA50Murah =
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      -
      Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
      -------
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      -
      Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama: Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar) Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas :
      1. Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
      2. Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
      =============
      =============
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      -
      TNI AU mengoperasikan sekitar 33 unit pesawat tempur F-16.
      23 Unit F-16C/D (Block 25/52): Merupakan varian yang lebih modern, hasil program refurbishment dan peningkatan "Peace Bima-Sena II" dari Amerika Serikat.
      10 Unit F-16A/B (Block 15): Merupakan unit lama yang telah melalui program Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) dan eMLU (Enhanced Mid-Life Update), membuat kemampuan avionik dan strukturnya setara dengan varian C/D.
      Pangkalan Utama: Ditempatkan di Skadron Udara 3 (Lanud Iswahyudi, Magetan) dan Skadron Udara 16 (Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru).
      -------
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      -
      Hingga Februari 2026, status utama terkait pengadaan rudal AIM-120 AMRAAM oleh Indonesia melalui skema Defense Security Cooperation Agency (DSCA) adalah sebagai berikut:
      Persetujuan Utama (2016): Departemen Luar Negeri AS memberikan persetujuan Foreign Military Sale (FMS) untuk Indonesia pada Maret 2016. Paket tersebut mencakup 36 unit AIM-120C-7 dengan estimasi nilai USD 95 juta.
      Integrasi Alutsista: Rudal ini telah dioperasikan oleh TNI AU untuk melengkapi armada jet tempur F-16C/D Block 52ID. Selain itu, Indonesia juga menggunakan varian AMRAAM dalam sistem pertahanan udara titik NASAMS 2 yang menjaga wilayah Jakarta

      Hapus
    2. Pesawat latih banggaekwkwk..🤣🤣🤣

      Hapus
    3. FA50 BLOCK 20 Malaydesh versi HALU VS F-16 Block 52Id.. semua orang juga tahu pesawat siapa yang menang.. jangan kan gitu..

      FA50 BLOCK 20 Malaydesh versi HALU VS T-50i King INDO.. semua orang juga tahu pesawat siapa yang menang..

      Hapus
  17. dengan penggunaan RADAR AESA PHANTOMSTRIKE membolehkan FA50 BLOCK 20 mengesan sasaran dari jarak yang jauh tanpa F16 RONGSOK mengetahui ia telah di deteksi lebih awal dan di LOCK sebelum pilot F16 RONGSOK sempat bertindak....HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. 36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
      36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
      36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
      -
      Berikut rincian informasi terkait rudal tersebut:
      Status Pembelian: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit rudal varian AIM-120C-7 kepada Indonesia sejak Maret 2016 melalui skema Foreign Military Sales (FMS).
      Nilai Kontrak: Total pengadaan ini diperkirakan mencapai USD 95 juta (sekitar Rp1,4 triliun pada kurs saat itu).
      Penggunaan: Rudal ini diintegrasikan sebagai senjata utama Beyond Visual Range (BVR) untuk jet tempur F-16 C/D Block 52ID milik TNI AU yang bermarkas di Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 16.
      Kemampuan: Varian C-7 memiliki jangkauan tembak efektif sekitar 105 km dengan kecepatan mencapai Mach 4 dan sistem pemandu radar aktif (fire and forget
      -
      50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
      50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
      50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
      -
      Jumlah Unit: Indonesia diketahui memesan sekitar 30 hingga 50 unit rudal AIM-9X Sidewinder Block II. Data kontrak dari Raytheon pada tahun 2017 mengonfirmasi bahwa pesanan TNI AU termasuk dalam paket produksi massal rudal ini.
      Varian Terbaru: TNI AU menggunakan varian Block II, yang merupakan versi paling canggih dengan kemampuan Lock-On After Launch (LOAL). Artinya, rudal bisa ditembakkan sebelum radar mengunci target secara visual.
      ================
      ================
      10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
      10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
      10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
      -.
      Berikut adalah rincian jumlah dan variannya:
      AIM-120C-5 (20 unit): Malaydesh awalnya memperoleh sekitar 20 unit varian AIM-120C-5 untuk mempersenjatai armada jet tempur F/A-18D Hornet mereka.
      AIM-120C-7 (10 unit): Pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan tambahan sebanyak 10 unit rudal AIM-120C-7 dengan nilai kontrak sekitar USD 21 juta.
      -
      20 AIM-9X Sidewinder
      20 AIM-9X Sidewinder
      20 AIM-9X Sidewinder
      -
      Berikut adalah rincian mengenai kepemilikan rudal tersebut:
      Jumlah & Varian: Malaydesh memesan 20 unit varian AIM-9X-2 Sidewinder Block II melalui skema Foreign Military Sales (FMS) dari Amerika Serikat.
      Paket Pembelian: Selain unit tempur utama (All-Up-Round), paket tersebut juga mencakup:
      8 unit CATM-9X-2 (Captive Air Training Missiles) untuk latihan terbang.
      2 unit Dummy Air Training Missiles untuk latihan penanganan di darat.

      Hapus
    2. FA50MURAH VERSI DOWNGRADE FA50PL MAHAL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      -
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      -
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      =============
      =============
      PEKANBARU - KL : 291 KM
      PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
      ---------
      1. RAFALE ± 1852 KM
      2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
      3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
      4. KAAN ± 1.100–1.400 km
      ---------
      IDN ROK =
      64 KF21
      64 KF21
      64 KF21
      -
      Juni 2025 – Revised Deal
      Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk 48 unit KF-21 Boramae..
      -
      2026 – Rencana Tambahan
      Indonesia mempertimbangkan pembelian 16 unit KF-21 Block 2.
      Proposal diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Korea Selatan di KTT APEC 2025.
      -
      📝 Ringkasan
      Block I : 48 unit KF-21 Boramae (2025).
      Block II : 16 unit KF-21 Block 2 (2026, ).
      Total = 64 unit.
      ----------
      2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
      48 KAAN GEN 5
      48 KAAN GEN 5
      48 KAAN GEN 5
      11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik.
      -----------
      42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
      42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
      42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
      42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
      6 RAFALE SEPTEMBER 2022
      18 RAFALE AGUSTUS 2023
      18 RAFALE JANUARI 2024
      DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
      (Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.

      Hapus
    3. FA-50 BLOCK 70 =
      BLOCK 70 versus BLOCK 20
      BLOCK 70 versus BLOCK 20
      BLOCK 70 versus BLOCK 20
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

      -
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      -
      angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
      Parameter Simulasi
      Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
      Pembagian Skema (50:50):
      50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
      50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
      Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
      Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

      Hapus
    4. Banguuun hoooiiiii... Jangan on*ni otak terus gempuuuur.. Haddeeeeuh..

      Hapus
  18. Ketika Indonesia shopping Dassault Rafale F4, malaysdesh dibawah ini Framing itu Kontrak Kosong terhadap INDONESIA

    Ketika Dassault Rafale F4 TNI-AU landed Pekanbaru AFB, malaysdesh sembunyi di jamban

    Kemudian ketika Indonesia shopping M346 block 20 menertawakannya dengan disebut hanya LOI.


    Simple aja.... malaydesh semakin LOW IQ Grade.




    GEMPURWIRA18 Februari 2026 pukul 14.48
    HAHAHAHHAHA........................


    Leonardo dan Kemhan RI Teken LoI untuk Jet Latih Tempur M-346 F “Block 20” di Singapore Airshow 2026

    https://www.indomiliter.com/leonardo-dan-kemhan-ri-teken-loi-untuk-jet-latih-tempur-m-346-f-block-20-di-singapore-airshow-2026/

    BalasHapus
  19. 24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    -
    The Government of Indonesia has requested a sale for the regeneration and upgrade of 24 F-16C/D Block 25 aircraft and 28 F100-PW-200 or F100-PW-220E engines being granted as Excess Defense Articles. The upgrade includes the following major systems and components: LAU-129A/A Launchers, ALR-69 Radar Warning Receivers, ARC-164/186 Radios, Expanded Enhanced Fire Control (EEFC) or Commercial Fire Control, or Modular Mission Computers, ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems, ALE-47 Countermeasures Dispenser Systems, Cartridge Actuated Devices/Propellant Actuated Devices (CAD/PAD), Situational Awareness Data Link, Enhance Position Location Reporting Systems (EPLRS), LN-260 (SPS version, non-PPS), and AN/AAQ-33 SNIPER or AN/AAQ-28 LITENING Targeting Systems
    ---------
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    -
    Pemerintah Polandia telah memesan total 34 unit Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat armada tempurnya.
    Berikut adalah rincian pesanan tersebut berdasarkan data terbaru hingga Februari 2026:
    Jumlah Pesanan: Polandia secara resmi menandatangani kontrak untuk pembelian 34 unit Sniper ATP pada Agustus 2023.
    Nilai Kontrak: Total nilai pengadaan ini mencapai sekitar $124,7 juta (sebelumnya diperkirakan mencapai $250 juta, namun nilai akhir kontrak yang disetujui adalah sekitar $90,68 juta hingga $105 juta tergantung paket logistik).
    ==================
    ==================
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    -
    WASHINGTON, May 6, 2024 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Malaydesh of Sniper Advanced Targeting Pods and related equipment for an estimated cost of $80 million. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today
    -
    18 FA50Murah =
    10 LCA
    8 FLIT :
    Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
    -
    VETO AIM-120 AMRAAM =
    1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
    Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
    Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
    Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.

    BalasHapus
  20. FA-50 BLOCK 70 =
    BLOCK 70 versus BLOCK 20
    BLOCK 70 versus BLOCK 20
    BLOCK 70 versus BLOCK 20
    -
    FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
    Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
    -
    1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
    FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
    FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
    -
    2. Sensor dan Radar (AESA)
    FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
    FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
    -
    3. Persenjataan dan Peran
    FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
    FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
    -------------
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

    -
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    -
    angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
    Parameter Simulasi
    Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
    Pembagian Skema (50:50):
    50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
    50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
    Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
    Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

    BalasHapus
  21. Harus diingat ya guys.... FA50 BLOCK 20 TIDAK SAMA DENGAN T50 versi Paling murah... 🤣🤣🤭



    FA-50 BLOCK 20 😎😎
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ✅
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ✅
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ✅
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ✅
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ✅

    -----------------------------------------------------

    T50 BASIC 🤣🤣🤣
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ❌
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ❌
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ❌
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ❌
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ❌

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
      4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
      Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"

      Hapus
  22. Harus diingat ya guys.... FA50 BLOCK 20 TIDAK SAMA DENGAN T50 versi Paling murah... 🤣🤣🤭



    FA-50 BLOCK 20 😎😎
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ✅
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ✅
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ✅
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ✅
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ✅

    ----------------------------------------------

    T50 BASIC 🤣🤣🤣
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ❌
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ❌
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ❌
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ❌
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ❌

    BalasHapus
    Balasan
    1. BEDA KASTA BEDA LEVEL
      -
      1. Profil Fiskal dan Kesehatan Utang
      -
      Indonesia (Stabil & Terkendali):
      Utang Pemerintah: 40% dari PDB (Jauh di bawah batas aman 60%).
      Utang Rumah Tangga: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
      Defisit Anggaran: Disiplin pada level 2,9%.
      Kapasitas Ekonomi: PDB mencapai USD 1,44 Triliun.
      -
      Malaydesh (Krisis & Overlimit):
      Utang Pemerintah: 69% dari PDB (Melampaui batas legal 65%).
      Utang Rumah Tangga: Salah satu yang tertinggi di ASEAN (84,3% dari PDB).
      Defisit Anggaran: Melebar hingga 3,8%.
      Tren Utang: Terjebak dalam siklus "Debt Pay Debt" dengan proyeksi rasio utang yang terus naik hingga 2029.
      ________________________________________
      2. Kedaulatan Hukum dan Perjanjian Dagang
      -
      Indonesia (Mutual Recognition):
      Menggunakan prinsip Kesepakatan Bersama.
      Hukum nasional (seperti UU Cipta Kerja) tetap menjadi otoritas tertinggi.
      Tidak ada intervensi asing dalam merombak regulasi domestik.
      -
      Malaydesh (Mandatory Compliance):
      Terikat klausul "Malaydesh Shall" yang bersifat imperatif/memaksa.
      Wajib mengubah UU nasional (seperti aturan serikat buruh) sesuai standar AS dalam waktu singkat (6 bulan).
      Kehilangan diskresi nasional karena harus mengadopsi standar asing secara otomatis.
      ________________________________________
      3. Strategi Diplomasi dan Geopolitik
      -
      Indonesia (Smart Diplomacy):
      Posisi: Pemenang Strategis dengan kebijakan Bebas Aktif.
      Efisiensi: Hanya belanja USD 22,7 Miliar untuk mengamankan tarif 0% pada 1.819 produk.
      Target: Menarik investasi untuk hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri.
      -
      Malaydesh (Desperate Diplomacy):
      Posisi: "Vasal Ekonomi" yang berada dalam tekanan defensif.
      In-efisiensi: Mengeluarkan "Upeti Modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk tarif 0% pada 1.711 produk.
      Restriksi: Dilarang membuat kesepakatan strategis dengan rival AS (China/Rusia) tanpa konsultasi (kehilangan kemandirian politik luar negeri).
      ________________________________________
      Kesimpulan Perbandingan
      Indikator :
      Indonesia =
      Status Utang Sehat & Di bawah Limit
      Kedaulatan Mutlak (Hukum Nasional)
      Biaya Akses Pasar Murah & Efisien
      Peran Global Pemimpin Regional
      -
      Malaydesh
      Lampaui Limit (Overlimit)
      Tergadai (Dikte Asing)
      Sangat Mahal (Upeti)
      Pelaksana Kebijakan Washington

      Hapus
  23. Harus diingat ya guys.... FA50 BLOCK 20 TIDAK SAMA DENGAN T50 versi Paling murah... 🤣🤣🤭



    FA-50 BLOCK 20 😎😎
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ✅
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ✅
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ✅
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ✅
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ✅

    -------------------------------------

    T50 BASIC 🤣🤣🤣
    1-Active Electronically Scanned Array (AESA) “PhantomStrike” radar ❌
    2-Air-To-Air Refuelling (AAR) Probe ❌
    3-Link 16 Block Upgrade 2 ❌
    4-Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) ❌
    5-Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile capability (AIM120 AMRAAM) ❌

    BalasHapus
    Balasan
    1. FA-50 BLOCK 70 =
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

      -
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      -
      angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
      Parameter Simulasi
      Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
      Pembagian Skema (50:50):
      50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
      50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
      Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
      Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

      Hapus
    2. SMART DIPLOMACY MELAWAN DESPERATE DIPLOMACY
      -
      Diplomasi Cerdas (Smart Diplomacy) melawan Diplomasi Terdesak (Desperate Diplomacy). Berikut adalah ringkasan poin kuncinya:
      -
      1. Efisiensi "Harga" Akses Pasar
      Indonesia melakukan Masterclass Negosiasi: Hanya dengan modal USD 22,7 Miliar, Indonesia mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam "Upeti Modern" sebesar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 produk. Indonesia membayar lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak. Kementerian Perdagangan RI.
      -
      2. Kedaulatan Politik vs Intervensi Domestik
      Indonesia (Bebas Aktif): Berhasil menjaga marwah bangsa. Kesepakatan bersifat transaksional-strategis tanpa mendikte kebijakan internal. Prabowo menggunakan kartu Board of Peace untuk menukar stabilitas kawasan dengan keuntungan ekonomi.
      Malaydesh (Gadai Kedaulatan): Terpaksa tunduk pada klausul "Malaydesh Shall". AS secara de facto mendikte aturan tenaga kerja, standar lingkungan, hingga pembatasan hubungan dagang dengan pihak ketiga (China/Rusia). Malaydesh kehilangan kemandirian dalam menentukan standar nasionalnya sendiri.
      -
      3. Posisi Strategis: Menyerang vs Bertahan
      Indonesia: Memposisikan diri sebagai pemimpin regional. Fokus pada hilirisasi dan menarik investasi AS untuk memperkuat struktur industri dalam negeri.
      Malaydesh: Berada dalam posisi defensif total. Komitmen belanja ratusan miliar dolar tersebut bukan untuk ekspansi, melainkan "biaya perlindungan" agar tidak dihancurkan oleh tarif hukuman yang lebih tinggi (25% ke atas).
      -
      4. Dampak Ekonomi Jangka Panjang
      Indonesia mendapatkan keuntungan ganda: penghematan devisa karena komitmen belanja rendah dan lonjakan ekspor berkat tarif nol. Sementara itu, Malaydesh terancam mengalami pengurasan cadangan devisa besar-besaran untuk mensubsidi ekonomi Amerika melalui pembelian barang (Boeing, LNG, dll) demi memuaskan ambisi transaksional Donald Trump.
      Kesimpulan Akhir:
      Indonesia menang telak secara kuantitatif (angka belanja vs tarif) dan kualitatif (kedaulatan vs dikte asing). Indonesia adalah "Pemenang Strategis", sedangkan Malaydesh berada dalam posisi "Vasal Ekonomi" yang tertekan.

      Hapus
  24. FA-50 BLOCK 70 =
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    -
    FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
    Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
    -
    1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
    FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
    FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
    -
    2. Sensor dan Radar (AESA)
    FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
    FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
    -
    3. Persenjataan dan Peran
    FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
    FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
    -------------
    VETO AIM-120 AMRAAM
    -
    Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
    -
    1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
    Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
    Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
    Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
    -
    2. Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
    Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
    Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
    Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
    -
    3. Geopolitik Rantai Pasok (Supply Chain Dependency)
    Polandia berada dalam posisi sulit karena mereka membutuhkan pesawat dengan cepat untuk menggantikan MiG-29, namun mereka terjebak dalam ketergantungan teknologi AS.
    Pelajaran bagi Pembeli Lain: Kasus Polandia mengirimkan pesan kepada pasar global (seperti Malaydesh atau Thailand) bahwa membeli FA-50 tidak otomatis memberikan kemampuan tempur "standar NATO" secara penuh tanpa restu eksplisit dari Washington.

    BalasHapus
  25. Dengan penggunaan RADAR AESA PHANTOMSTRIKE membolehkan FA50 BLOCK 20 mengesan sasaran dari jarak yang jauh tanpa F16 RONGSOK mengetahui ia telah di deteksi lebih awal dan di LOCK sebelum pilot F16 RONGSOK sempat bertindak....🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. MANDATORY COMPLIANCE VERSUS MUTUAL RECOGNITION
      -
      Perbandingan Diksi Pasal: ART Februari 2026
      (Kedaulatan Indonesia vs. Subordinasi Malaydesh)
      Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan kata kerja operatif (Operative Verbs). Malaydesh terjebak dalam diksi Mandatory Compliance (Kewajiban Patuh), sementara Indonesia menggunakan diksi Mutual Recognition (Pengakuan Timbal Balik).
      ________________________________________
      1. Sektor Ketenagakerjaan & Regulasi Domestik
      🇲🇾 Malaydesh (Dikte Hukum):
      Diksi Pasal: "Malaydesh shall amend its Trade Unions Act to align with US standards within 6 months."
      Analisis: Penggunaan kata "Shall" bersifat memaksa (imperatif). Malaydesh kehilangan hak veto atas kedaulatan hukum domestiknya sendiri.
      🇮🇩 Indonesia (Kedaulatan UU):
      Diksi Pasal: "Both parties agree to promote high labor standards in accordance with national laws."
      Analisis: Frasa "National Laws" mengunci posisi bahwa regulasi nasional (seperti UU Cipta Kerja) tetap menjadi otoritas tertinggi di wilayah NKRI tanpa intervensi asing.
      ________________________________________
      2. Kebijakan Luar Negeri & Pihak Ketiga (Geopolitik)
      🇲🇾 Malaydesh (Klausul Eksklusivitas):
      Diksi Pasal: "Malaydesh shall notify and seek consultation before entering trade deals with Non-Market Economies."
      Analisis: Kata "Seek consultation" secara de facto mewajibkan Malaydesh meminta izin Washington sebelum berdagang dengan blok China atau Rusia.
      🇮🇩 Indonesia (Non-Blok/Bebas Aktif):
      Diksi Pasal: "This agreement shall not affect the rights of either party to engage in trade with third countries."
      Analisis: Frasa "Shall not affect" menjamin Indonesia tetap bebas menjalankan politik luar negeri Bebas Aktif tanpa perlu melapor ke pihak manapun.
      ________________________________________
      3. Standar Produk & Penetrasi Pasar
      🇲🇾 Malaydesh (Penerimaan Otomatis):
      Diksi Pasal: "Malaydesh shall automatically recognize US safety certificates for agricultural and tech imports."
      Analisis: "Automatically recognize" melumpuhkan peran badan pengawas lokal Malaydesh. Produk AS masuk tanpa filter tambahan, mengancam industri lokal.
      🇮🇩 Indonesia (Kedaulatan Standar):
      Diksi Pasal: "Both parties strive to harmonize standards based on mutual recognition and national interests."
      Analisis: Kata "Strive to" dan "Mutual" memberi ruang bagi BPOM dan BSN (SNI) untuk tetap melakukan skrining mandiri demi kepentingan nasional.
      ________________________________________
      4. Hilirisasi & Sumber Daya Alam (Mineral Kritis)
      🇲🇾 Malaydesh (Mandat Suplai):
      Diksi Pasal: "Malaydesh shall ensure uninterrupted supply of rare earth elements to US entities."
      Analisis: Malaydesh diposisikan sebagai "penyedia tetap" bahan mentah yang dilarang menghentikan ekspor demi kepentingan industri AS.
      🇮🇩 Indonesia (Pengakuan Hilirisasi):
      Diksi Pasal: "The parties acknowledge Indonesia's right to develop its downstream industry for national value-add."
      Analisis: Kata "Acknowledge Indonesia's right" adalah pengakuan hukum internasional terhadap kebijakan Hilirisasi. AS secara resmi menghormati hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri.
      ________________________________________
      Ringkasan Yuridis: "Shall" vs "Agree"
      The "Shall" Trap (Malaydesh): Diksi ini menciptakan hubungan Subordinasi. Malaydesh berperan sebagai pelaksana kebijakan perdagangan AS (Vasal Ekonomi) dengan ancaman sanksi tarif otomatis jika gagal patuh.
      The Strategic Partner (Indonesia): Diksi "Agree to" dan "Acknowledge" menciptakan hubungan Koordinasi. Indonesia berdiri sebagai mitra setara yang berhasil mengamankan tarif 0% tanpa mengorbankan satu pun pasal dalam Konstitusi.

      Hapus
  26. PASWORD 2026 = YE YE
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    YE YE = PARTI DAN WANITA
    Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
    Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
    Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.

    BalasHapus
  27. FA-50 BLOCK 70 =
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    -
    FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
    Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
    -
    1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
    FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
    FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
    -
    2. Sensor dan Radar (AESA)
    FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
    FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
    -
    3. Persenjataan dan Peran
    FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
    FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
    -------------
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

    -
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    -
    angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
    Parameter Simulasi
    Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
    Pembagian Skema (50:50):
    50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
    50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
    Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
    Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

    BalasHapus
  28. MEMANG BOTOL BERUK KASTA SUBSIDI MALONDESH....JELAS TERLIHAT DI BANNER BELAKANG PURA PURA BUTA OR BENAR BENAR BOTOL 🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  29. Alutsista saja NGUTANG LENDER.... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣



    Utang Menggunung, Prioritas Melenceng: Indonesia di Ambang Paradoks Fiskal

    https://siagaindonesia.id/utang-menggunung-prioritas-melenceng-indonesia-di-ambang-paradoks-fiskal/

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
  30. Fakta bahwa Malaysdesh LOW IQ Grade....

    Ketika Indonesia shopping Dassault Rafale F4 dibilang kontrak kosong oleh malaydesh

    Sekarang rencana shopping M346 block 20 Indonesia ditertawakan oleh malaydesh




    GEMPURWIRA18 Februari 2026 pukul 14.48
    HAHAHAHHAHA........................


    Leonardo dan Kemhan RI Teken LoI untuk Jet Latih Tempur M-346 F “Block 20” di Singapore Airshow 2026

    https://www.indomiliter.com/leonardo-dan-kemhan-ri-teken-loi-untuk-jet-latih-tempur-m-346-f-block-20-di-singapore-airshow-2026/

    BalasHapus
  31. 36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    -
    Berikut rincian informasi terkait rudal tersebut:
    Status Pembelian: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit rudal varian AIM-120C-7 kepada Indonesia sejak Maret 2016 melalui skema Foreign Military Sales (FMS).
    Nilai Kontrak: Total pengadaan ini diperkirakan mencapai USD 95 juta (sekitar Rp1,4 triliun pada kurs saat itu).
    Penggunaan: Rudal ini diintegrasikan sebagai senjata utama Beyond Visual Range (BVR) untuk jet tempur F-16 C/D Block 52ID milik TNI AU yang bermarkas di Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 16.
    Kemampuan: Varian C-7 memiliki jangkauan tembak efektif sekitar 105 km dengan kecepatan mencapai Mach 4 dan sistem pemandu radar aktif (fire and forget
    -
    50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
    50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
    50 AIM-9X Sidewinder milik TNI AU
    -
    Jumlah Unit: Indonesia diketahui memesan sekitar 30 hingga 50 unit rudal AIM-9X Sidewinder Block II. Data kontrak dari Raytheon pada tahun 2017 mengonfirmasi bahwa pesanan TNI AU termasuk dalam paket produksi massal rudal ini.
    Varian Terbaru: TNI AU menggunakan varian Block II, yang merupakan versi paling canggih dengan kemampuan Lock-On After Launch (LOAL). Artinya, rudal bisa ditembakkan sebelum radar mengunci target secara visual.
    ================
    ================
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    -.
    Berikut adalah rincian jumlah dan variannya:
    AIM-120C-5 (20 unit): Malaydesh awalnya memperoleh sekitar 20 unit varian AIM-120C-5 untuk mempersenjatai armada jet tempur F/A-18D Hornet mereka.
    AIM-120C-7 (10 unit): Pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan tambahan sebanyak 10 unit rudal AIM-120C-7 dengan nilai kontrak sekitar USD 21 juta.
    -
    20 AIM-9X Sidewinder
    20 AIM-9X Sidewinder
    20 AIM-9X Sidewinder
    -
    Berikut adalah rincian mengenai kepemilikan rudal tersebut:
    Jumlah & Varian: Malaydesh memesan 20 unit varian AIM-9X-2 Sidewinder Block II melalui skema Foreign Military Sales (FMS) dari Amerika Serikat.
    Paket Pembelian: Selain unit tempur utama (All-Up-Round), paket tersebut juga mencakup:
    8 unit CATM-9X-2 (Captive Air Training Missiles) untuk latihan terbang.
    2 unit Dummy Air Training Missiles untuk latihan penanganan di darat.

    BalasHapus
  32. 24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    -
    The Government of Indonesia has requested a sale for the regeneration and upgrade of 24 F-16C/D Block 25 aircraft and 28 F100-PW-200 or F100-PW-220E engines being granted as Excess Defense Articles. The upgrade includes the following major systems and components: LAU-129A/A Launchers, ALR-69 Radar Warning Receivers, ARC-164/186 Radios, Expanded Enhanced Fire Control (EEFC) or Commercial Fire Control, or Modular Mission Computers, ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems, ALE-47 Countermeasures Dispenser Systems, Cartridge Actuated Devices/Propellant Actuated Devices (CAD/PAD), Situational Awareness Data Link, Enhance Position Location Reporting Systems (EPLRS), LN-260 (SPS version, non-PPS), and AN/AAQ-33 SNIPER or AN/AAQ-28 LITENING Targeting Systems
    -
    36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    36 unit rudal AIM-120C-7 AMRAAM
    -
    Berikut rincian informasi terkait rudal tersebut:
    Status Pembelian: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit rudal varian AIM-120C-7 kepada Indonesia sejak Maret 2016 melalui skema Foreign Military Sales (FMS).
    Nilai Kontrak: Total pengadaan ini diperkirakan mencapai USD 95 juta (sekitar Rp1,4 triliun pada kurs saat itu).
    Penggunaan: Rudal ini diintegrasikan sebagai senjata utama Beyond Visual Range (BVR) untuk jet tempur F-16 C/D Block 52ID milik TNI AU yang bermarkas di Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 16.
    ==================
    ==================
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    10 SNIPER ATP MALAYDESH
    -
    WASHINGTON, May 6, 2024 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Malaydesh of Sniper Advanced Targeting Pods and related equipment for an estimated cost of $80 million. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.
    -
    18 FA50Murah =
    10 LCA
    8 FLIT :
    Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
    -
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    10 unit AIM-120C-7 AMRAAM
    -.
    Berikut adalah rincian jumlah dan variannya:
    AIM-120C-5 (20 unit): Malaydesh awalnya memperoleh sekitar 20 unit varian AIM-120C-5 untuk mempersenjatai armada jet tempur F/A-18D Hornet mereka.
    AIM-120C-7 (10 unit): Pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan tambahan sebanyak 10 unit rudal AIM-120C-7 dengan nilai kontrak sekitar USD 21 juta.

    BalasHapus
  33. Lagi LAWAK GORILLA mau Samakan FA50 BLOCK 20 MALAYSIA dengan T50I versi BASIC NGUTANG LENDER mereka... 🤣🤣🤣

    Mana sama jauh sangat beza ya... 🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      LMS B2 VERSI DOWNGRADE BABUR CLASS PAK
      -
      Harga kapal ADA-class corvette buatan Turki berbeda antar negara:
      -
      1. Turki: Ada Class sekitar US$250–300 juta per unit.
      -
      2. Pakistan: Babur Class kontrak US$1,5 miliar untuk 4 unit (±US$375 juta per unit).
      -
      3. Malaydesh: kontrak US$544 juta untuk 3 unit (±US$181 juta per unit).
      --------------
      PROTANK = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
      Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      iXblue SAS = TAGIH HUTANG
      iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
      MTU Services = TAGIH HUTANG
      Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
      Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
      Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
      Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
      ==============
      ==============
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENHAN = AKAN
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      2025 = 84,3% DARI GDP
      MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      --------------------------
      MEANWHILE MALAYDESH = 2026 SALARIES 65% MAINTENANE PROCUREMENT 35%
      -
      1. Pengeluaran Operasional (Operating Expenditure - OE)
      Jumlah: Sekitar RM14,1 miliar.
      Persentase: Mencakup sekitar 65% dari total pengeluaran operasional yang lebih luas, dan sebagian besar dari jumlah ini secara spesifik untuk gaji (salaries) dan tunjangan personel militer.
      Fokus: Dana ini digunakan untuk menutupi biaya harian, termasuk remunerasi personel, tunjangan, dan layanan pendukung rutin.
      -
      2. Pengeluaran Pembangunan (Development Expenditure - DE)
      Jumlah: Sekitar RM7,63 miliar.
      Persentase: Jumlah ini setara dengan sekitar 35% dari total alokasi kementerian (RM21,7 miliar), namun hanya sedikit di atas setengah dari porsi biaya operasional.
      Fokus: Dana ini ditujukan untuk pengadaan (procurement) aset baru, pemeliharaan (maintenance) besar, dan pengembangan infrastruktur.
      -----------------
      Sumber Berita :
      Informasi ini diambil dari analisis mendalam yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terkemuka di bidang pertahanan dan ekonomi =
      1. Aviation Week: Melaporkan total alokasi dan menyebutkan fokus pada pengadaan aset baru seperti pesawat patroli dan sistem pertahanan udara.
      -
      3. The Edge Malaydesh/Bernama: Publikasi berita ini mengonfirmasi total angka alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar RM21,7 miliar dalam liputan utama Anggaran 2026 merek
      ).

      Hapus
    2. KEYWORDS = MAHAL versus MURAHAN
      1. 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
      2. 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
      3. 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
      4. 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU
      7. 4.5 KM JAVELIN = 1 KM NLAW
      8. ANKA ISR NOT ARMED
      9. LCS EXCLUDING AMMO = DESTROYER INCLUDING AMMO
      ==============
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
      Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
      ----
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      FA50 = TRAINING AIRCRAFT
      So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
      According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
      While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
      ------
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      HELI MD530G = HELI TRAINING
      A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to MALAYDESH ’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
      The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
      ------
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
      TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
      Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
      ------
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      CHEAPEST VARIANT FA50
      CHEAPEST VARIANT FA50
      -
      1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
      -
      2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
      -
      3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
      ------
      FAKTA = KAYA VS MISKIN TIPU FIFA/UN
      🦧GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
      ==============
      ==============
      BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT DOWN
      BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT DOWN
      BUDGET 2025 = ASSET PROCUREMENT DOWN
      Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
    3. BANGLADESH = RAFALE
      BANGLADESH = RAFALE
      BANGLADESH = RAFALE
      For the first batch, Bangladesh, which shares borders with Myanmar and India, plans to procure four Rafale F3-R variants, consisting of three two-seat fighters and one single-seat aircraft currently operated by the French Air Force.
      For the second batch, Bangladesh intends to acquire eight single-seat Rafale F-4 variants from Dassault Aviation, the manufacturer of the fighter jets.
      -----------
      PALING MURAH = LIGHT : MURAH : TRAINER .....
      SG F35 A/B
      RI RAFALE F4 : 42 BIJI
      THAILAND GRIPEN E/F
      PINOY GRIPEN C/D
      MYANMAR SU30SME
      MALAYDESH FA50 TRAINER AIRCARFT
      -----------
      F16 VERSUS FA-50 TRAINER AIRCRAFT
      F16 VERSUS FA-50 TRAINER AIRCRAFT
      F16 VERSUS FA-50 TRAINER AIRCRAFT
      1. It is not meant for the sort of hard maneuvering that an F-16 is. It is not inherently aerodynamically unstable like an F-16, and does not possess the agility or thrust to weight ratio of an F-16.
      2. It is meant to be a fairly forgiving and stable aircraft that new pilots can learn to fly in. Unless you had a pilot who’s never flown an F-16 before in the F-16, and a 20 year veteran pilot in the T-50, the F-16 is going to win every time. They are completely different aircraft with different missions and entirely uneven capabilities.
      3. The FA-50 probably could not directly compete against the F-16. It is a much smaller aircraft, at 6.5 tons v. 8.5. The FA-50s in lighter paint are flying the foreground:
      4. he size difference is also noticable in this video of South Korean Air Force fighters in training. You can compare both the F-16 and FA-50s taxi-ing on the runway with the much larger F-15s and F-4 Phantoms in the beginning minute. The F-16s appear at 13 seconds and the FA-50s appear at 45 seconds.
      5. F-16s are also faster (Mach 2 v 1.5) and have a thrust-to-weight ratio of 1.1 v. 0.96. Therefore it will climb much faster. The larger F-16 also has a longer ranged radar.
      ======
      ======
      FA50M SAWIT
      FA50M SAWIT
      On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
      ----
      A400M
      BAYAR BERPERINGKAT = DEBT
      BAYAR BERPERINGKAT = DEBT
      MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
      ----
      SCORPENE SAWIT
      SCORPENE SAWIT
      Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
      ----
      PT91 SAWIT KARET
      PT91 SAWIT KARET
      Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
      ----
      ANKA = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
      MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance, and will NOt be equipped with any weaponry.

      Hapus
    4. Lagi LAWAK GORILLA mau Samakan FA50 BLOCK 20 MALAYSIA VERSI HALU dengan T50I versi REAL mereka... 🤣🤣🤣

      Hapus
  34. Apa nak jadi lah dengan negara satu tu... Dalam APBN DEFISIT ia masih mau NGUTANG LENDER untuk Kapal Induk Rongsok.... 🤣🤣🤣🤣




    Melabuhkan Garibaldi di Atas Keroposnya Napas Fiskal Nasional

    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/18/13102641/melabuhkan-garibaldi-di-atas-keroposnya-napas-fiskal-nasional

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      "Prank 🦧GORILA" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    4. Gw yakin sebentar lagi orang ini gila... lama sudah ngga shoping2.. Sekali shoping cuma recehan..

      Hapus
  35. Rupiah menuju Rp17.000 untuk 1 USD.... RAKYAT makin TERIAK... 🔥🔥🤣🤣🤣



    1 USD = 16,894 IDR

    https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      -
      GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
      HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      📌 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      📊 Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal

      Hapus
    3. 🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
      Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
      -
      GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
      HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
      Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
      -
      GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
      HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.

      Hapus
    5. 🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
      Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
      -
      GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
      HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.

      Hapus
    6. Kenapa harus teriak? 100% kebuthan dasar masyarakat Indonesia dapat dipenuhi dari produk dalam negeri.. Mau 17 rb kek, mau 18 rb kek ngga ngaruh. Yang ngaruh itu malah daya saing produk eksport King Indo meningkat drastis.. Sampai sini paham kah BOTOL?

      Hapus
  36. Salam dari M346F blok 20 kita nanti seperti ini gaesz...display besar, Moderen haha!👍😎👍
    uda mirip jet gen 5

    fa50M(URAH) pasti gak punyak kopkit moderen sperti ini, ploduk usang sich haha!😜😄😜
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Leonardo unveiled prototype cockpit for its Block 20-standard M-346 at training conference in Sardinia
    https://d3lcr32v2pp4l1.cloudfront.net/Pictures/780xany/0/9/9/109099_m346block20newcockpit_410594_crop.jpeg

    BalasHapus
  37. BREKING NIUUSSS🔥
    M346F blok 20 Resmi SHOPPING SOPING lagi kita haha!👍🤑👍
    Sudah ✅️LOA yaaa, Asoooyy CA$H haha!🥳🤗🥳
    Jet Yurop nich 👍

    warganyet kl, NGAMUK🔥guling2 haha!😬😋😬
    ########
    Indonesia, Italy
    Rome set to seal deal with Indonesian air force
    Italian defence manufacturer Leonardo signed on 27 January a long-awaited ✅️Letter of Award(LOA) for the sale of training aircraft to the Indonesian Air Force, according to documents consulted by Intelligence Online.
    https://www.intelligenceonline.com/asia-pacific/2026/02/03/rome-set-to-seal-deal-with-indonesian-air-force,110618386-bre

    BalasHapus
  38. Uda LOA..warganyet kl NGAMUK🔥 guling2 kita tak peduli haha!😂🤣😂

    Baca banner yaaa M346F
    Sudah LOA nich haha!🤑😉🤑
    Eiiiitt WARGANYET kl, KALAH LAGGIII haha!😤🔥😤
    ######
    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM_xCoQ3XFRdymrLVwgcKBAjWnMy_8pl7m4Gmyk9T4hEteLXwgKlita-YflWudvDvkNqAe53qX3BNhze7VlNiCH5EoEWknHL7ZqC-p2bFZUUj8X3PoHNMchCnDDJ37nNrGS0FkoXeCPQp8jB_O3K7Q7FME9YNkbk62rsuauglHS6C1x374Zt7foRRirU1x/s567/Photo_Signing%20Ceremony_Letter%20of%20Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpeg

    BalasHapus
  39. Contoh Negara tukang Prenk
    ❌️SPH CAESAR PRENK 3 dekade
    ❌️SPH YAVUZ KENSEL PRENK
    ❌️MRSS PRENK 2 dekade
    ❌️MRCA PRENK 2 dekade
    ❌️HELI ATAK PRENK
    ❌️MERAD KS 1 PRENK
    ❌️KORVET MCS DSME PRENK
    ❌️KFH, MTU dan 15 entitas kena PRENK UTANG BLOM BAYAR
    ❌️MICA VLS PRENK
    ❌️2011 NSM KLAIM BELI, PRENK
    ❌️2011 TORPEDO BELI, KOSONK PRENK
    ❌️STC MAMPU MLU, EH HARUS KIRIM KELUAR NEGARA...NIPU PARAH haha!🤥🤪🤥
    ❌️SEWA HELI BLEKHOK, KENSEL TAK MAO BAYAR..paraaahh haha!🤥😜🤥

    BalasHapus
  40. KAHSIYAN negri🎰kasino kuala lumpo haha!🤪😭🤪
    ❌️MIG29 TAMAT TANPA GANTI
    ❌️F5 TIGER TAMAT TANPA GANTI
    ❌️MB339BTAMAT TANPA GANTI
    ❌️SKORPION TAMAT TANPA GANTI
    ❌️ALVIS STORMER TAMAT TANPA GANTI
    ❌️SIBMAS TAMAT TANPA GANTI
    ❌️KONDOR TAMAT TANPA GANTI
    ❌️KD PARI TAMAT TANPA GANTI
    ❌️KD HANG TUAH TAMAT TANPA GANTI
    ❌️NURI TAMAT GANTI SEWA blekhok..ehh last last kensel haha!😆🤪😆

    BalasHapus
  41. ✅️Hibah artinya Gratis yaa
    Sperti USCG Steadfast, negris🎰kasino genting dikasi gratis tapi kapal super tua, WW2 dr amrik haha!😂😜😂

    sedangkan Garibaldi masi gen Milenial cuy haha!😉😍😉
    Forza Italia Grazie haha!👍🦾👍
    ========

    Kemhan RI Pastikan Italia Hibahkan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi untuk TNI
    https://indonesiadefense.com/kemhan-ri-pastikan-italia-hibahkan-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-untuk-tni/

    BalasHapus
  42. Warganyet kl pasti NGAMUK🔥

    RI 1 mnuju ke AS, TTD deal tariff

    EX lanjut ato ganti si halilintar..ato malah apache, blekhok, dron, himars, tomahok🚀haha!🤑😎🦾
    genk gocip makin rame nich
    #$#$#$#$
    Mantap Nih, Pak Prabowo otw AS - Diplomasi Alutsista & Pertahanan Guys
    https://youtube.com/watch?v=wNInsPa_uao&pp=0gcJCYcKAYcqIYzv

    BalasHapus
  43. JF 17 Sulfur Semakin hampir hore haha!👍😎👍
    ini baru namanya real LCA bisa PL15, rudal panjaaaangggg MIG, EMKAEM KILER haha!🔥🚀🔥
    bukan jet trening tapi kena blok, amrammnya KETIPU KPOP seblah haha!🤥🤣🤥
    N⛔️ AMRAAM NO 9X
    kahsiyan kl, KALAH LAGIIII
    ==========
    Momen Eksklusif Kunjungan Prabowo ke Pakistan Terima Paparan Detail Jet Tempur JF-17 Thunder
    https://youtube.com/watch?v=pd5-aCNptQU

    BalasHapus
  44. ✨️CSG kita donk
    ✅️AH140 FMP
    ✅️PPA
    ✅️ISTIF KLAS
    ✅️DAMEN PKR
    ✅️Garibaldi/Gajah Mada Klas
    ■Dron TB3 / F-35B🔥
    siyap gebar geber Selat Sumatra, depan Lumut haha!🦾🚀🦾

    Eittt masi banyak lagi nunggu di pengkolan, SORYU, MOGAMI, FREMM, TYPE 052D, 212 NFS

    kahsiyan ada warganyet kl yg Panik l KETAKUTAN LAGIIII haha!😜🥶😜

    BalasHapus
  45. Wuiiiihhhh Aset Baruw Kita
    PPA Mantap yaaa haha!🦾😎🦾
    Full VLS Aster
    Kapal & Meriam Terbesar sekawasan haha!👍😉👍

    negri🎰kasino genting mana sanggup memiliki aset PREMIUM SUPER TOP kayak gini haha!😄😬😄

    harap makloum
    BEDA LEVEL, BEDA KASTA
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    KRI PRABU SILIWANGI-321 BERTOLAK DARI ITALIA
    https://youtube.com/watch?v=isQG0oHBHOE&pp=0gcJCUABo7VqN5tD

    BalasHapus
  46. tak hanya atlas, erbas prancis kirim h225m..Merci👍
    Aset Baruw tambah banyak haha!😎🤗😎

    kl heli SEWA kensel, lawak se kawasan haha!🤣🤥🤣
    ======
    From France to Indonesia | A Defense Mission with H225M Helicopters
    https://youtube.com/watch?v=N8p8AqvXLp4

    BalasHapus
  47. QATAR, UAE, BRITIS, JERMAN, PRANCIS, CEKO, SPANYOL, TURKIYEM
    ✨️ITALI, sayang kita,
    berikan ASET PREMIUM LAGI haha!🧞‍♂️✨️🧞‍♂️
    ✅️LEONARDO AWEWE 101, 189, 169, 139
    ✅️LEONARDO M346F
    ✅️LEONARDO RADAR
    ✅️LEONARDO 127/64
    ✅️LEONARDO SOVRAPONTE 76 STRALES
    ✅️FINCANTIERI PPA
    langsung kita SHOPPING SOPING
    TANPA BASA BASI BAYAR CA$H haha!🤑😎🤑

    bahkan
    ✅️FREE FINCANTIERI GARIBALDI CV..Mantap, bikin FANASSS para warganyet kl haha!👍🔥👍

    seantero negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo cemburu iri dengki haha!😭😵‍💫😭

    BalasHapus
  48. Sudah terkenal tipe M pegang Rekor Mangkrak se ASEAN bahkan Duniya haha!😜😎😜

    ❌️blande-DAMEN OPV MIRING mangkrak haha!🤪🤣🤪
    ❌️jerman-MEKO KEDAH KLAS mangkrak, masi UTANG sampe skrang haha!🤣😵‍💫🤣
    ❌️koryo-Trening ship gagah mangkrak, kena tahan Maybank haha!🤥😝🤥
    ❌️prancis-DCNS/NG LCS mangkrak 15 tahun, pesan 6 bekurang tinggal 5 haha!😁😂😆
    Rusak Reputasi Galangan dari jerman, prancis, blanda, koryo
    last last kabur ngemis ke Fincantieri Itali haha!😋😵‍💫😋
    eittt kita dapat GARIBALDI FREE ehh warganyet kl NGAMUK🔥 haha!😤😂😤

    BalasHapus
  49. 24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    24 SNIPER ATP Indonesia
    -
    The Government of Indonesia has requested a sale for the regeneration and upgrade of 24 F-16C/D Block 25 aircraft and 28 F100-PW-200 or F100-PW-220E engines being granted as Excess Defense Articles. The upgrade includes the following major systems and components: LAU-129A/A Launchers, ALR-69 Radar Warning Receivers, ARC-164/186 Radios, Expanded Enhanced Fire Control (EEFC) or Commercial Fire Control, or Modular Mission Computers, ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems, ALE-47 Countermeasures Dispenser Systems, Cartridge Actuated Devices/Propellant Actuated Devices (CAD/PAD), Situational Awareness Data Link, Enhance Position Location Reporting Systems (EPLRS), LN-260 (SPS version, non-PPS), and AN/AAQ-33 SNIPER or AN/AAQ-28 LITENING Targeting Systems
    ---------
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    34 SNIPER ATP POLANDIA
    -
    Pemerintah Polandia telah memesan total 34 unit Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat armada tempurnya.
    Berikut adalah rincian pesanan tersebut berdasarkan data terbaru hingga Februari 2026:
    Jumlah Pesanan: Polandia secara resmi menandatangani kontrak untuk pembelian 34 unit Sniper ATP pada Agustus 2023.
    Nilai Kontrak: Total nilai pengadaan ini mencapai sekitar $124,7 juta (sebelumnya diperkirakan mencapai $250 juta, namun nilai akhir kontrak yang disetujui adalah sekitar $90,68 juta hingga $105 juta tergantung paket logistik).
    ==================
    ==================
    FMS 10 ATP = WASHINGTON, May 6, 2024 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Malaydesh of Sniper Advanced Targeting Pods and related equipment for an estimated cost of $80 million. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.
    -
    18 FA50Murah =
    10 LCA
    8 FLIT :
    Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
    -
    Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
    Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
    Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
    Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
    -

    BalasHapus
  50. POLANDIA ANGGOTA NATO =
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    --------------
    Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
    --------------
    Defence Express (29 Desember 2025):
    "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
    Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
    --------------
    Militarnyi (30 Desember 2025):
    "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
    Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
    --------------
    Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
    "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
    Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
    --------------
    POLANDIA ANGGOTA NATO =
    FA50PL = NO AMRAAMs
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
    Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
    Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
    Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
    --------------
    Poin Penting dari Laporan Tersebut:
    Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
    Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
    Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

    BalasHapus
  51. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
    FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    -
    FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
    Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
    -
    1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
    FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
    FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
    -
    2. Sensor dan Radar (AESA)
    FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
    FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
    -
    3. Persenjataan dan Peran
    FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
    FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
    -------------
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

    -
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    -
    angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
    Parameter Simulasi
    Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
    Pembagian Skema (50:50):
    50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
    50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
    Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
    Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

    BalasHapus
  52. ADA YANG WARAS = NO AMRAAM
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    ------
    Zaft says:
    18 February 2026 at 11:49 AM
    Qamarul “I seriously think we dont need amraam integration on the FA-50M”

    Then we probably better off buying a block 10 at half the prices.

    Qamarul “There will be no amraam integration for the first batch but that due to Rmaf did not request for it”.

    Terima ajalah kenyataan yg kita semua kena conned dgn korea.

    Thats the problem when we wrote check on a none proven and readily available. Spend so much money and still don’t get the capabilities promised and now the builders are asking for more money if we wanted to get the capabilities they themselves promised back then
    -------------
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    -
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    -
    angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
    Parameter Simulasi
    Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
    Pembagian Skema (50:50):
    50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
    50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
    Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
    Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

    BalasHapus
  53. MALONDESH KALO MEMBUAL DAN MENIPU SEREM WOY.....MENGALAHKAN NEGARA NATO 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  54. Rekod guys Rupiah Sudah menghampiri Rp17.000..... GILANYA... 🔥🔥🤣🤣🤣



    1 USD = 16,904.25 IDR

    https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR

    BalasHapus
    Balasan
    1. Thanks to US$28 billion allocation with blank list of programs, Indonesia can purchase whatever it wants from anywhere. If no lender able to provide loan due to sanctions, BA BUN will come to rescue the program. Indonesia can procure anything at the pleasure of decision maker.

      Hapus
    2. ADA YANG WARAS DAN PAHAM
      ADA YANG WARAS DAN PAHAM
      ADA YANG WARAS DAN PAHAM
      -
      Romeo says:
      8 February 2026 at 5:28 PM
      dundun:
      “They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

      It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
      They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
      Their debt majority in their rupiah.
      Their economy is US$ 1.44 trillion.
      Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaysian meal twice a day).
      And they still could get many adavance military hardware.

      Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
      ==============
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ==========
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ==========
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
      😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

      Hapus
  55. ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    -
    Romeo says:
    8 February 2026 at 5:28 PM
    dundun:
    “They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

    It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
    They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
    Their debt majority in their rupiah.
    Their economy is US$ 1.44 trillion.
    Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaysian meal twice a day).
    And they still could get many adavance military hardware.

    Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
    ==============
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ------------------
    DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ==========
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
    DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ==========
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus
  56. ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    -
    Romeo says:
    8 February 2026 at 5:28 PM
    dundun:
    “They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

    It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
    They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
    Their debt majority in their rupiah.
    Their economy is US$ 1.44 trillion.
    Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaysian meal twice a day).
    And they still could get many adavance military hardware.

    Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
    ------------
    ADA YANG WARAS = NO AMRAAM
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    ------
    Zaft says:
    18 February 2026 at 11:49 AM
    Qamarul “I seriously think we dont need amraam integration on the FA-50M”

    Then we probably better off buying a block 10 at half the prices.

    Qamarul “There will be no amraam integration for the first batch but that due to Rmaf did not request for it”.

    Terima ajalah kenyataan yg kita semua kena conned dgn korea.

    Thats the problem when we wrote check on a none proven and readily available. Spend so much money and still don’t get the capabilities promised and now the builders are asking for more money if we wanted to get the capabilities they themselves promised back then
    ------------
    VETO AIM-120 AMRAAM
    -
    Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
    -
    1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
    Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
    Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
    Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
    -
    2. Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
    Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
    Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
    Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
    -
    3. Geopolitik Rantai Pasok (Supply Chain Dependency)
    Polandia berada dalam posisi sulit karena mereka membutuhkan pesawat dengan cepat untuk menggantikan MiG-29, namun mereka terjebak dalam ketergantungan teknologi AS.
    Pelajaran bagi Pembeli Lain: Kasus Polandia mengirimkan pesan kepada pasar global (seperti Malaydesh atau Thailand) bahwa membeli FA-50 tidak otomatis memberikan kemampuan tempur "standar NATO" secara penuh tanpa restu eksplisit dari Washington.

    BalasHapus
  57. ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    ADA YANG WARAS DAN PAHAM
    -
    Romeo says:
    8 February 2026 at 5:28 PM
    dundun:
    “They’re paying the debt in USD, which is getting more expensive as rupiah went to hell…..”

    It seems you are left behind. I will give you a clue and let you rethink.
    They debt ratio is less than 40% meanwhile ours is 68%.
    Their debt majority in their rupiah.
    Their economy is US$ 1.44 trillion.
    Their president prabowo launched a program in giving school student a meal which will cover 68 miliion students (equal to give all malaysian meal twice a day).
    And they still could get many adavance military hardware.

    Even if you wish they will collapse maybe they will among the last in this region
    ------------------
    ADA YANG WARAS = NO AMRAAM
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    DI TIPU KOREA = CONNED KOREA
    ------
    Zaft says:
    18 February 2026 at 11:49 AM
    Qamarul “I seriously think we dont need amraam integration on the FA-50M”

    Then we probably better off buying a block 10 at half the prices.

    Qamarul “There will be no amraam integration for the first batch but that due to Rmaf did not request for it”.

    Terima ajalah kenyataan yg kita semua kena conned dgn korea.

    Thats the problem when we wrote check on a none proven and readily available. Spend so much money and still don’t get the capabilities promised and now the builders are asking for more money if we wanted to get the capabilities they themselves promised back then
    ------------------
    DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ==========
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
    DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ==========
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus
  58. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    -
    KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    WEAKNESS MAINTENANCE
    The Malaydesh n Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
    ________________________________________
    Key Maintenance Challenges in the MAF
    1. Aging Equipment
    • Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) and Royal Malaydesh n Navy (RMN)—is outdated.
    • Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
    2. Inconsistent Procurement and Planning
    • Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
    • Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
    3. Budget Constraints
    • Defense spending in Malaydesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
    • Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
    4. Skilled Manpower Shortage
    • There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
    • Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
    5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
    • There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
    • RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
    ________________________________________
    Examples of Maintenance-Related Incidents
    2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
    2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
    2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
    2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships

    BalasHapus
  59. KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------WEAKNESS SHIPYARDS
    ________________________________________
    Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
    1. Persistent Delays & Cost Overruns
    • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
    2. Financial Mismanagement & Irregularities
    • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
    • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
    3. Engineering & Quality Shortcomings
    • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
    • As noted:
    “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
    4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
    • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
    • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
    5. Supply Chain & Workforce Constraints
    • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
    • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
    6. Poor Governance & Procurement Oversight
    • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
    • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism

    BalasHapus
  60. ART ..........
    SMART DIPLOMACY VERSUS DESPERATE DIPLOMACY
    -
    1. Perang Diksi: Mutual Agreement vs. Mandatory Compliance
    Kedaulatan sebuah negara dalam perjanjian internasional ditentukan oleh kata kerja operatif yang digunakan.
    Indonesia (Prinsip Kesetaraan): Menggunakan diksi seperti "Agree to", "Promote", dan "Acknowledge". Dokumen hukum Indonesia menekankan pada koordinasi di mana Undang-Undang Nasional (NKRI) tetap menjadi filter tertinggi. Standar internasional diselaraskan melalui proses adopsi mandiri.
    Malaydesh (Klausul "Shall"): Terjebak pada diksi imperatif. Kata "Shall" dalam hukum internasional berarti kewajiban mutlak. Ini menciptakan subordinasi yuridis, di mana parlemen Malaydesh kehilangan hak veto karena harus menyesuaikan aturan domestik dengan standar Washington demi menghindari sanksi.
    -
    2. Efisiensi Transaksional (ROI Diplomasi)
    Data menunjukkan ketimpangan yang mencolok dalam efektivitas negosiasi kedua negara
    Nilai Komitmen Investasi
    Indonesia: USD 22,7 Miliar (Investasi strategis yang efisien).
    Malaydesh: USD 242 Miliar (Beban biaya 10x lipat lebih besar).
    Cakupan Produk (Tarif 0%)
    Indonesia: 1.819 Produk (Akses pasar lebih luas).
    Malaydesh: 1.711 Produk (Akses pasar lebih terbatas).
    Rasio Biaya per Produk
    Indonesia: ± USD 12,4 Juta (Hasil maksimal dengan biaya rendah).
    Malaydesh: ± USD 141,4 Juta (Sangat mahal dan tidak efisien).
    Status Hukum dan Posisi Tawar
    Indonesia: Mutual Agreement (Hubungan setara sebagai mitra).
    Malaydesh: Mandatory Compliance (Hubungan subordinasi/kepatuhan).
    Kedaulatan Industri Nasional
    Indonesia: Hilirisasi tetap diakui dan dilindungi secara mandiri.
    Malaydesh: Wajib adopsi standar AS secara otomatis (Kehilangan filter lokal).
    Kemandirian Kebijakan Luar Negeri
    Indonesia: Bebas Aktif (Mandiri dalam menentukan mitra dagang).
    Malaydesh: Terikat restu pihak ketiga/AS (Kehilangan otonomi geopolitik).
    -
    3. Geopolitik: Bebas Aktif vs. Izin Eksklusif
    Perbedaan ini menentukan seberapa besar ruang gerak negara di panggung dunia:
    Indonesia (Smart Diplomacy): Tetap menjalankan prinsip Bebas Aktif. Indonesia berhasil mengamankan kesepakatan dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan China atau Rusia. Hilirisasi nikel dan kerjasama teknologi tetap berjalan mandiri.
    Malaydesh (Remote Control): Melalui klausul pembatasan pihak ketiga, Malaydesh secara implisit harus mencari "restu" Washington sebelum bertransaksi dengan negara yang dianggap rival oleh AS. Ini adalah bentuk Ekstertorialitas Hukum, di mana kepentingan politik luar negeri AS mendikte kebijakan ekonomi Malaydesh.
    -
    4. Visi Industri: Hilirisasi vs. Penyedia Bahan Mentah
    Indonesia: Memaksa AS mengakui kebijakan Hilirisasi. AS secara resmi menghormati hak Indonesia untuk memberikan nilai tambah pada sumber daya alamnya di dalam negeri.
    Malaydesh: Ditekan untuk menjadi penyedia mineral kritis yang stabil bagi industri AS tanpa jaminan pengembangan industri pengolahan lokal. Malaydesh diposisikan sebagai "pelayan" rantai pasok global Amerika.
    -
    5. Filter Keamanan & Kesehatan (BPOM/SNI vs. Adopsi Otomatis)
    Indonesia: Mempertahankan peran lembaga negara (BPOM, BSN, SNI) sebagai filter produk impor. Standar teknis diselaraskan, tetapi pengujian tetap di bawah otoritas nasional.
    Malaydesh: Dipaksa melakukan Adopsi Otomatis terhadap standar keamanan dan kesehatan AS. Hal ini melumpuhkan badan pengawas lokal dan berisiko membanjiri pasar domestik dengan produk yang dapat mematikan petani serta pengusaha kecil lokal.
    ________________________________________
    Kesimpulan
    Indonesia menjalankan Diplomasi Transaksional-Strategis yang cerdas, di mana setiap dolar yang dikeluarkan menghasilkan proteksi hukum bagi kedaulatan nasional. Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam Diplomasi Defensif (Desperate), di mana mereka mengorbankan kemandirian legislatif hanya untuk menghindari tarif hukuman, yang pada akhirnya menjadikan negara tersebut sebagai entitas yang menjalankan mandat eksternal dari Washington.

    BalasHapus