Jakarta tengah membeli 16 Rafale kursi ganda dan 26 Rafale kursi tunggal, dengan pengiriman diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari 2026, demikian menurut laporan media Indonesia.
Dassault Rafale F4 pertama Angkatan Udara Indonesia (TNI Angkatan Udara – TNI AU) melakukan penerbangan perdananya di pabrik Dassault di Bordeaux-Mérignac, sebagaimana dikonfirmasi oleh gambar yang muncul daring pada malam hari tanggal 19 September 2025. Gambar-gambar tersebut diambil dan dipublikasikan di Facebook oleh fotografer Swiderek Maciejka.
Rafale F4 kursi ganda, dengan nomor ekor T-0301, juga difoto oleh Maciejka saat meluncur di landasan pacu fasilitas tersebut tiga hari sebelumnya, pada tanggal 16 September, kemungkinan untuk uji coba darat menjelang uji terbang perdana pada tanggal 19 September. Logo Skadron Udara 12, yang juga dikenal sebagai "Black Panthers", terlihat tepat di bawah kanopi.
Rafale TNI AU nomor T-0301 (photo: Swidersk Maciejka)
Baik kursi depan maupun belakang terisi. Namun, tidak jelas apakah keduanya pilot dari Dassault Aviation atau apakah seorang pilot TNI AU juga hadir.
Rafale menampilkan skema kamuflase abu-abu dua warna yang mencolok, dengan warna dan tanda khas TNI-AU. Pesawat ini merupakan salah satu dari 42 unit yang dibeli Jakarta dari Dassault dalam kesepakatan senilai $8,1 miliar yang diumumkan pada 10 Februari 2022.
Dari 42 unit tersebut, 16 unit merupakan jet dengan dua kursi, sementara 26 unit sisanya merupakan jet dengan satu kursi, dan akan dioperasikan oleh Wing Udara ke-6. Skuadron Udara ke-12 di Pangkalan Udara Roesmin Nurajdin, salah satu unit penyusun Wing Udara ke-6, akan menjadi yang pertama mengoperasikan jet Prancis tersebut.
Rafale TNI AU nomor T-0301 (photo: Swidersk Maciejka)
Armada TNI AU saat ini
Pesawat tempur Prancis ini akan menandai pensiunnya sekitar 30 F-16 buatan AS, lima Su-27SKM Rusia, dan 11 Su-30MK2 Flanker milik Indonesia, menurut data dari Journal of Indo-Pacific Affairs. Indonesia juga mengoperasikan 21 BAE Hawk 200 buatan Inggris sebagai pesawat serang ringan, menurut laporan 2025 World Air Forces.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan KAI KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan TAI Kaan dari Turki untuk pesawat tempur di masa mendatang. Indonesia juga mengoperasikan enam belas KAI T-50 Golden Eagle, yang diberi nama T-50i, dan, pada 20 Juli 2021, menandatangani kontrak senilai $240 juta untuk enam pesawat lagi.
Rafale Indonesia
Penerbangan perdana Rafale TNI AU berkursi ganda ini terjadi beberapa hari setelah Antara mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono pada 13 September, yang mengatakan bahwa jet pertama diperkirakan akan tiba di Indonesia mulai Februari 2026. "Kami berencana menerima gelombang pertama tiga pesawat antara Februari dan Maret 2026," diikuti oleh gelombang kedua pada April 2026, hingga pengiriman 42 unit pesawat selesai, tambah Antara.
Harjono mencatat bahwa kedatangan jet tempur Rafale "akan secara signifikan memperkuat kemampuan pertahanan Angkatan Udara, yang saat ini didukung oleh pesawat-pesawat seperti T-50, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16." Panglima juga menyinggung bahwa "fasilitas perawatan telah disiapkan dan teknisi telah ditugaskan untuk mendukung operasi Rafale, memastikan pesawat akan berfungsi dengan baik."
“Beliau berharap jet tempur tersebut akan tiba tepat waktu dan segera dioperasikan oleh pilot-pilot TNI AU untuk menjaga wilayah udara nasional,” demikian bunyi laporan tersebut. Pesanan Rafale Indonesia dibagi menjadi kontrak pengadaan tahap pertama pada September 2022 untuk enam unit, diikuti dengan kontrak pengadaan tahap kedua pada Agustus 2023 untuk 18 unit tambahan, dan setahun kemudian, pengadaan 18 unit terakhir, sehingga total keseluruhan menjadi 42 unit, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan saat itu, Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumantha.
Rafale TNI AU nomor T-0301 (photo: Raphael Savry)
TNI AU juga mengungkapkan di Facebook pada 11 Agustus 2025 bahwa empat pilot dari Pilot Training Batch 1 dan 12 teknisi sedang berada di Prancis pada saat itu, menerima pelatihan awal Rafale di bawah program Teknis Organizational Level of Maintenance (OLM), yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2025.
Dipimpin oleh Letkol Pnb Binggi Nobel, Kepala Divisi Operasi Pangkalan Angkatan Udara Supadio, personel darat akan berlatih di ruang kelas dan hanggar tentang "vektor, avionik, dan persenjataan" sementara para penerbang akan "memperdalam pengetahuan mereka tentang sistem dan prosedur operasi Rafale sebelum menjalani fase simulator dan pelatihan terbang." Para pilot akan sepenuhnya "menguasai simulasi misi dan latihan terbang."
Hubungan pertahanan Indonesia dan Prancis
Indonesia kemungkinan juga akan menambah pesanan Rafale-nya, setelah Presiden Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron menandatangani perjanjian di Jakarta dan Paris pada bulan Mei, 28 “Preliminary Defense Pact” melalui Letter of Intent. Pakta ini dapat menghasilkan "pesanan baru peralatan militer dari Paris, termasuk jet Rafale dan kapal selam Scorpene," kata Macron seperti dikutip Jakarta Post.
“Saya senang bahwa Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani hari ini dapat membuka perspektif baru dengan pesanan baru untuk Rafale, Scorpene, dan fregat ringan,” ujar Macron dalam konferensi pers bersama dengan Subianto. Subianto tidak menyebutkan pakta baru tersebut, tetapi menyebut Prancis sebagai salah satu mitra utama Indonesia dalam peningkatan perangkat keras militer, termasuk pengembangan industri pertahanan melalui produksi bersama dan transfer teknologi.
Jakarta telah menerbitkan kontrak dua kapal selam Scorpene dengan Naval Group Prancis dan 13 radar pengintai jarak jauh dari Thales, sesuai kontrak yang ditandatangani masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.
Baha....
BalasHapusGenk sebelah bilang indo nyesel beli Rafale....haahaa
HapusJustru kita mau nambah Rafale F5 pengembangan baru selesai di tahun 2030.
Rencana tunggu semua pesanan 42 unit Rafale F4 selesai tiba di tanah air.
Diingatkan Hornetnya, Emir Kuwait nyengir perdana....😂🤣🤪😛
BalasHapusHornet di batalkan setelah nyungsep terus nimpa burung bangau yang lagi tidur... wkkwkw
HapusBetul...TUDM lawak 🤡🤡🤡 Mana Ada Bangau Terbang Malam...macam Ojek Keluyuran Malam2... Burung tak bisa lihat di Malam Hari tak pakai Night Vision Google lon...Pur... ada2 saja....
HapusWOWWW....rilis artikel lagi tentang DASSAULT RAFALE F4 TNI AU BRAND NEW PREMIUM QUALITY Made in FRANCE 42 unit
BalasHapusItu bikin Netizen Indonesia BANGGA dan BERSYUKUR atas Realisasi Rencana Strategis Jangka Panjang Kemhan Indonesia dan Pengembangan Industri Pertahanan Nasional Indonesia dalam Format Kerjasama Indonesia - Prancis.
Belharra...😁🤟
BalasHapus===
"...pesanan baru untuk Rafale, Scorpene, dan fregat ringan,” ujar Macron..."
jangan ktinggalan caesar sph pedang haha!🤭🦾🤭
HapusPpssst.....dikit dikit aja oom, ntar dibuka pelan2..
HapusKasihan ama yang tekor kena heli rombeng 😂🤣🤪😛
Jangan lupa dengan heli sewa bleckok🤣🤣🤣
Hapushttps://www.indomiliter.com/buntut-pembatalan-kontrak-pengadaan-helikopter-black-hawk-pemerintah-malaysia-digugat-puluhan-juta-dollar/
samar2 mirip kamo ESYU 27/30 yak haha!😉👍😉
BalasHapusTrial pasang nuke bomb walo dummy ga papa kale ya oom..
HapusMayan selpi dikit ..😁🤟
mayan buat poster ama tanggalan edisi 2026 om pedang haha!🚀🤗🚀
Hapusefek gentarnya bikin relawan fisank🍌 seblah makin NGAMUK haha!🔥🔥🔥
TA 50 i kita yang baru juga camonya loreng abu2 ke spill dari pabrikan.
Hapushttps://youtu.be/3WBZEN-cbBE?si=jySKsRDdOkJX7QDQ
Camo Rafale sudah ok..tapi rada kurang sreg sama logo wing udara 6 nya sayang dibuat berwarna...kalau di buat warna abu2 sih lebih gahar.
HapusBuat pesawat yg camonya abu2 cukup bendera ja yg berwarna.
WADIDAW KEREN BINGIT NIH PESAWAT...VERSI TERBARU DAN PREMIUM.
BalasHapusMALONDESH CUMA TERMENUNG DAN JADI JURU SORAK SAJA....HAHAAAA
Apa kabar hornet busuk Kuwait ?
BalasHapusKatanya sembang mau diganti rafale. Sampai ada websitenya www.rafalemaysia.com hahahaha. Katanya mau ditempatkan di Kalimantan, eh doanya terkabul ditempatkan di Pontianak hahaha
HapusLast2 Cancel.
HapusJumlah twin seatnya nggak salah tuh? Harusnya kontrak pertama 3 single + 3 twin dan kontrak terakhir single seat semua. Kalau tidak salah kontrak kedua single seat lebih banyak dari twin seat, tapi mungkin salah ingat.
BalasHapus16 twin seat dibagi 3 skadron jadi seperti apa yah? 6 + 6 + 4?
+62 JT USD /UNIT
BalasHapusBENTUKNYA MIRIP T 50 YA , TAPI MODERNAN T 50 DESIGNNYA , TEMPAT PENGISIAN FUELNYA KHAS GENERASI 3 INI MAH , GROUPNYA TEJAS , MIRAGE , J 10.
Yuuuk....kita bikin Salesman Ginseng TANTRUM KEPANASAN sambil Loncat Loncat atas Negatif Framing terhadap Putusan Pemerintah Indonesia atas Procurement DASSAULT RAFALE F4 TNI AU...
HapusKok mirip?????? Miripnya dimana?
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣
Pertama Rafale dan T-50 itu beda banget. Satu pakai canard saja, sedangkan yg satu lagi pakai sayap ekor. Satu mesin ganda, satu lagi mesin tungal. Persamaannya kayaknya hanya NATO compatible.
HapusKedua, tempat ngisi bahan bakar juga bukan mirip gen 3, tapi mirip gen 1.😋 F-35B/C juga pakai yg mirip gen 1.😁
Mirip dimana nya..kocak2
HapusJelas2 beda design.
F16
BalasHapusSUKHOI FLANKER
HAWK
BOROMAE
RAFALE
KAAN
T50i
Pesawat tempur Prancis ini akan menandai pensiunnya sekitar 30 F-16 buatan AS, lima Su-27SKM Rusia, dan 11 Su-30MK2 Flanker milik Indonesia, menurut data dari Journal of Indo-Pacific Affairs. Indonesia juga mengoperasikan 21 BAE Hawk 200 buatan Inggris sebagai pesawat serang ringan, menurut laporan 2025 World Air Forces.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan KAI KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan TAI Kaan dari Turki untuk pesawat tempur di masa mendatang. Indonesia juga mengoperasikan enam belas KAI T-50 Golden Eagle, yang diberi nama T-50i, dan, pada 20 Juli 2021, menandatangani kontrak senilai $240 juta untuk enam pesawat lagi.
============
============
MEANWHILE......
MIG29N RETIRED = COST MAINTENANCE
MB339C RETIRED = ENGINE BUDGET CONSTRAINTS
F18 HORNETS = 2025 BOEING STOP PRODUCTIONS
MKM = 2026 LOST SPAREPART
The RMAF has an estimated 71 combat aircraft in its inventory, ranging from F/A-18D Hornets, Mig-29N, Sukhoi-30 MKM, Hawk MK-108/MK-208 and MB-339C combat aircraft. The Hornets and Hawks were acquired in the mid-1990s, while the Sukhois were delivered to the RMAF between 2007 and 2009. The Mig-29s have been retired from service in phases since 2009. The first attempt to find suitable replacements was the Multi-Role Combat Aircraft program. But budget constraints led MAID OF LONDON (MALON) to suspend the program in 2017.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
Aset seblah TAMAT tanpa ganti
Hapusbango gosonk dijadiin kambing itam supaya proyek hornet rongsok laju terusz tuw om haha!😋😋😋
guna mencapai 11 skuadron, flanker, falkon pasti masi lama dengan bbrp apgred & perpanjangan usia pake bisa 2 dekade lagi
tp hawk bakal phase out 1 dekade m346 lagi disiapin haha!🤑🤗🤑
pantas ngemis hornet sejak 2017 om @palu gada .....
HapusINDONESIA waktunya MEMUTUSKAN Shopping M-346 Block 20 Premium Quality Made in ITALY dengan kisaran jumlah 36-42 unit untuk 2 Skadron
BalasHapushttps://www.leonardo.com/en/focus-detail/-/detail/m-346-block-20
Tupoksi : Platform Jet Latih Lanjut untuk hasilkan Pilot Pilot Jet Tempur Tier 1 dan 2
Stop procurement T50i karena sudah cukup.
Ini ke RAFALE HUTANG yang OMPONG missile tu....HAHAHAHHA
BalasHapusternyata MENYESAL tapi sudah terlambat....
KLAIM CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM CASH = LOAN BARTER
Hapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
KLAIM CASH = LOAN BARTER
Hapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
KLAIM CASH = LOAN
HapusDENDA & GUGATAN HUKUM PENGADAAN MILITER MALONDESH
1. Gugatan Aerotree Defence atas Helikopter Black Hawk
• Nilai Gugatan: RM353 juta (±US$83,8 juta)
• Latar Belakang:
a. Pemerintah Malondesh membatalkan kontrak sewa 4 unit helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence and Services.
b. Kontrak bernilai RM187,5 juta untuk masa sewa 5 tahun.
c. Aerotree menggugat pemerintah dan Kementerian Pertahanan karena pembatalan sepihak.
• Tuntutan Aerotree:
a. Ganti rugi khusus: RM17,5 juta
b. Ganti rugi tambahan: RM38,7 juta
c. Kompensasi tambahan: US$38,7 juta (±RM297,3 juta)
d. Ganti rugi umum atas reputasi, ganti rugi teladan, dan ganti rugi diperberat.
2. Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
• Nilai Denda: RM162,75 juta
• Latar Belakang:
a. Kontrak pengadaan 68 unit kendaraan perisai GEMPITA senilai RM7,517 miliar mengalami keterlambatan hingga 2 tahun 15 hari.
b. Denda baru dikeluarkan 746 hari setelah kontrak berakhir.
• Masalah Tambahan:
a. Bon pelaksanaan hanya RM53,93 juta, jauh dari nilai denda.
b. Perusahaan meminta pengurangan denda menjadi RM4,27 juta dengan alasan dampak pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina3.
3. Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
• Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
• Latar Belakang:
a. Keterlambatan servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan ADNAN, PENDEKAR (PT-91M), dan GEMPITA.
b. Keterlambatan antara 2 hingga 227 hari.
c. Audit mencatat belum ada denda yang dikenakan hingga akhir 2023.
4. Pelanggaran Prosedur Tender
• Nilai Potensi Ketirisan: RM107,54 juta
• Latar Belakang:
a. Audit menemukan 654 transaksi pengadaan suku cadang dan servis yang dipecah kecil untuk menghindari tender terbuka.
b. Melanggar Perintah Angkatan Tentera Malondesh (PATM) dan Pekeliling Perbendaharaan.
5. Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
• Denda: RM162.75 juta
• Kasus:
a. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 mengungkap bahwa denda sebesar RM162.75 juta belum dikutip dari perusahaan pembekal utama meskipun kontrak telah berakhir sejak Desember 2022.
b. Notis tuntutan baru dikeluarkan setelah 746 hari (lebih dari 2 tahun) kontrak berakhir.
c. Bon pelaksanaan yang dipegang pemerintah hanya RM53.93 juta, jauh lebih kecil dari nilai denda.
6. Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
• Denda: RM1.42 juta
• Kasus:
a. Audit menemukan keterlambatan antara 2 hingga 227 hari dalam servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan tempur.
b. Denda belum dikenakan hingga akhir 2023 meskipun pelanggaran kontrak terjadi
kopong matamu....
HapusDari pada Malaydesh tak beli sikit pon...kalau ada sewa pasti semangat....🇲🇾🤡🤡🤡
HapusLCA malaydesh? 🤣🤣🤣🤪😛
BalasHapusRafale F4, nuke capability..
BalasHapusLCA? Lucu Cuma Ampas...🤣🤪😛😂
Nah Gempor otak udang sdh waras hbs dari dinas sosial ,,
BalasHapuspaket 8,1 biliun masa dibilang kosonk haha!😂😂😂
BalasHapuseittt yg bajet dibawah 2 digit,
BEDA LEVEL, BEDA KASTA...kashiyan kl, Ktinggalan Lagiiiii...jauuuhh haha!😄😄😄
Yang kosong otak gempur om
Hapusntuw mahluknya lagi gonggong dibawah om haha!🍌🤣🍌
Hapussemakin NGAMUK🔥 SHOPPING KITA LANCAR JAYAAAAA
inilah di gelar RAFALE NGUTANG..... OMPONG ya guys ....HAHAHAHAH
BalasHapusF16
HapusSUKHOI FLANKER
HAWK
BOROMAE
RAFALE
KAAN
T50i
Pesawat tempur Prancis ini akan menandai pensiunnya sekitar 30 F-16 buatan AS, lima Su-27SKM Rusia, dan 11 Su-30MK2 Flanker milik Indonesia, menurut data dari Journal of Indo-Pacific Affairs. Indonesia juga mengoperasikan 21 BAE Hawk 200 buatan Inggris sebagai pesawat serang ringan, menurut laporan 2025 World Air Forces.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan KAI KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan TAI Kaan dari Turki untuk pesawat tempur di masa mendatang. Indonesia juga mengoperasikan enam belas KAI T-50 Golden Eagle, yang diberi nama T-50i, dan, pada 20 Juli 2021, menandatangani kontrak senilai $240 juta untuk enam pesawat lagi.
============
============
MEANWHILE......
MIG29N RETIRED = COST MAINTENANCE
MB339C RETIRED = ENGINE BUDGET CONSTRAINTS
F18 HORNETS = 2025 BOEING STOP PRODUCTIONS
MKM = 2026 LOST SPAREPART
The RMAF has an estimated 71 combat aircraft in its inventory, ranging from F/A-18D Hornets, Mig-29N, Sukhoi-30 MKM, Hawk MK-108/MK-208 and MB-339C combat aircraft. The Hornets and Hawks were acquired in the mid-1990s, while the Sukhois were delivered to the RMAF between 2007 and 2009. The Mig-29s have been retired from service in phases since 2009. The first attempt to find suitable replacements was the Multi-Role Combat Aircraft program. But budget constraints led MAID OF LONDON (MALON) to suspend the program in 2017.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KLAIM CASH = LOAN
HapusLOAN-BASED PROCUREMENT IN MALONDESH’S MILITARY
Malondesh often uses loan agreements to finance large-scale defense acquisitions, especially when the cost exceeds annual defense budgets. These loans can be sourced from foreign governments, international banks, or domestic financial institutions, and are structured to support long-term modernization goals.
🔑 Key Features of Loan Procurement
Feature Description
Source of Loan Foreign governments (e.g., Poland, France, Korea), export credit agencies, or domestic banks.
Tenor & Terms Typically 5–15 years, with grace periods and interest rates negotiated based on bilateral ties.
Repayment Structure Paid in installments tied to delivery milestones or operational readiness.
Currency Often denominated in USD, EUR, or local currency depending on supplier.
Guarantees May involve sovereign guarantees or performance bonds.
Offset Clauses Includes industrial participation, technology transfer, or local assembly.
🛡️ Examples of Loan-Based Military Procurement
1. Scorpene Submarines (France)
• Loan Type: Foreign loan via French financial institutions.
• Value: RM3.4 billion.
• Offset: Training, infrastructure, and technology transfer to Boustead Naval Shipyard.
2. PT-91M Pendekar Tanks (Poland)
• Loan Type: Bilateral loan agreement with Poland.
• Value: USD 370 million.
• Offset: Crew training and maintenance support.
3. FA-50M Fighter Jets (South Korea)
• Loan Type: Export credit facility from Korean financial institutions.
• Value: RM4.08 billion.
• Offset: Pilot training, simulator systems, and potential local maintenance hub.
4. NGPV Patrol Vessels (Germany)
• Loan Type: Structured financing with German partners.
• Value: RM5.35 billion.
• Offset: Local shipbuilding capacity and technology transfer.
-------------------
FA-50M FIGHTER JET PROCUREMENT: FINANCIAL BREAKDOWN
🔹 Overview
• Contract Value: USD 920 million (≈ RM4.08 billion)
• Quantity: 18 FA-50M Block 20 light combat aircraft
• Supplier: Korea Aerospace Industries (KAI)
• Contract Signed: May 2023 at LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition)
• Delivery Timeline: First batch expected in 20262
💰 Financial Structure
Component Description
Loan Source Export credit facility from South Korean financial institutions, likely backed by KEXIM (Korea Export-Import Bank).
Loan Type Government-to-government structured loan with sovereign guarantee.
Tenor Estimated 10–15 years, with grace period during manufacturing phase.
Interest Rate Preferential rate negotiated under bilateral defense cooperation.
Repayment Schedule Milestone-based: tied to aircraft delivery and acceptance testing.
Currency USD-denominated, with hedging options to mitigate forex risk.
KLAIM CASH = LOAN
Hapus1. SOURCES OF LOANS
• Foreign Governments / Export Credit Agencies (ECAs):
Example: when Malondesh buys equipment from France, Germany, or South Korea, financing is often backed by the exporting country’s credit agency (e.g., COFACE in France, KEXIM in Korea).
o These loans reduce the upfront burden but tie Malondesh to the supplier’s country.
• International Banks / Syndicated Loans:
Commercial banks may finance large contracts, usually guaranteed by government sovereign commitments.
• Domestic Financial Institutions:
In some cases, Malondesh uses state-owned banks or domestic bonds to raise funds for major defense projects.
________________________________________
2. Loan Structures
• Export Credit Facilities:
Structured specifically for defense acquisitions, with repayment terms of 5–15 years.
• Tied Loans / Buyer’s Credit:
Funds must be spent on equipment or services from the lending country. This is common in deals with European or Asian suppliers.
• Mixed Financing:
A combination of loans + government budget allocations (often for training, infrastructure, or local offsets).
• Grace Periods:
Many defense loans have grace periods (e.g., 3–5 years before repayment starts), matching delivery and commissioning timelines.
________________________________________
3. Why Malondesh Uses Loans
• Budget Constraints: Annual defense budget (about RM 15–20 billion in recent years) is too small for multi-billion ringgit projects like submarines, fighters, or frigates.
• Modernization Goals: Loans allow simultaneous modernization (air, sea, land) instead of waiting decades.
• Political Timing: Loans make it easier for governments to announce big procurements without overwhelming a single year’s budget.
• Industry Development: Loans tied to offsets/technology transfers can support local shipyards (e.g., Boustead for LCS, local assembly of vehicles).
________________________________________
4. Risks & Weaknesses
• Debt Burden: Repayments commit future defense budgets, limiting flexibility.
• Currency Risks: If loans are in USD/EUR, fluctuations in the ringgit increase costs.
• Tied Procurement: Loans often force Malondesh to buy from specific suppliers, limiting competition.
• Cost Overruns: If a project is delayed (e.g., LCS), Malondesh is repaying loans even before receiving the full capability.
• Opaque Terms: Some loan agreements are not fully transparent to the public, raising concerns about governance.
________________________________________
5. Examples in Malondeshn Context
• Scorpene Submarines (France): Financed partly through French bank loans + Malondeshn government allocation.
• LCS Program: Involves complex financing structures, including domestic borrowings to support Boustead Naval Shipyard.
• FA-50M Fighter Jets (South Korea): Reports suggest possible involvement of export credit arrangements from KEXIM or Korean banks, though details aren’t fully disclosed.
• PT-91M Tanks (Poland): Likely used export credit from Polish/European financial institutions at the time of purchase
KLAIM CASH = LOAN
HapusLOAN-BASED DEFENSE PROCUREMENT: A STRATEGIC FINANCIAL MODEL
🔹 Why Loans Are Used
Malondesh’s annual defense budget is limited and must cover personnel, operations, maintenance, and development. When major acquisitions—such as submarines, fighter jets, or armored vehicles—exceed available funds, the government turns to loan agreements to:
• Spread payments over multiple years.
• Avoid sudden budget shocks.
• Enable long-term modernization without compromising operational readiness.
🔸 Sources of Loans
Source Type Description
Foreign Governments Bilateral defense deals often include soft loans or export credits. Example: Poland for PT-91M tanks.
Export Credit Agencies Institutions like Korea Eximbank or France’s Coface offer financing tied to defense exports.
International Banks Commercial banks may offer syndicated loans for large naval or aerospace projects.
Domestic Institutions Malondeshn banks or government-linked investment entities may co-finance local components.
🔸 Structure of Loan Agreements
Component Details
Tenor Typically 5–15 years depending on asset lifespan and delivery schedule.
Grace Period Often 1–3 years during manufacturing phase before repayment begins.
Interest Rate Negotiated based on bilateral ties; may be fixed or floating.
Repayment Terms Milestone-based: payments tied to delivery, testing, or commissioning.
Currency Usually USD or EUR; hedging used to manage forex risk.
Guarantees Sovereign guarantees or performance bonds to secure repayment.
🔸 Offset & Industrial Participation
Loan-based deals often include offset clauses, which benefit Malondesh’s local defense industry:
• Technology Transfer: Training, simulators, or assembly know-how.
• Local Manufacturing: Involvement of Boustead Naval Shipyard, SME Ordnance, or AIROD.
• Maintenance Contracts: Long-term MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) agreements with Malondeshn firms.
🔸 Examples of Loan-Based Defense Deals
Program Supplier Country Loan Type & Offset
Scorpene Submarines France Export credit + training + infrastructure development
PT-91M Tanks Poland Bilateral loan + crew training + spare parts support
FA-50M Fighter Jets South Korea Export credit + pilot training + simulator systems
NGPV Patrol Vessels Germany Structured financing + local shipbuilding capacity
⚠️ Risks & Safeguards
Risk Mitigation Strategy
Exchange Rate Volatility Use of currency hedging and multi-currency reserves.
Delivery Delays Penalty clauses and performance guarantees in contract.
Budget Overruns Parliamentary oversight and audit mechanisms.
Political Sensitivity Transparency initiatives and public reporting (e.g., LCS scandal).
RAFALEnya NGUTANG dan NO MISSILE ..itu FAKTA....HAHAHAHAH
BalasHapusPatutlah MENYESAL NGUTANg RAFALE....lepas RAFALE di bantai sama J10....HAHAHAHA
F16
HapusSUKHOI FLANKER
HAWK
BOROMAE
RAFALE
KAAN
T50i
Pesawat tempur Prancis ini akan menandai pensiunnya sekitar 30 F-16 buatan AS, lima Su-27SKM Rusia, dan 11 Su-30MK2 Flanker milik Indonesia, menurut data dari Journal of Indo-Pacific Affairs. Indonesia juga mengoperasikan 21 BAE Hawk 200 buatan Inggris sebagai pesawat serang ringan, menurut laporan 2025 World Air Forces.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan KAI KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan TAI Kaan dari Turki untuk pesawat tempur di masa mendatang. Indonesia juga mengoperasikan enam belas KAI T-50 Golden Eagle, yang diberi nama T-50i, dan, pada 20 Juli 2021, menandatangani kontrak senilai $240 juta untuk enam pesawat lagi.
============
============
MEANWHILE......
MIG29N RETIRED = COST MAINTENANCE
MB339C RETIRED = ENGINE BUDGET CONSTRAINTS
F18 HORNETS = 2025 BOEING STOP PRODUCTIONS
MKM = 2026 LOST SPAREPART
The RMAF has an estimated 71 combat aircraft in its inventory, ranging from F/A-18D Hornets, Mig-29N, Sukhoi-30 MKM, Hawk MK-108/MK-208 and MB-339C combat aircraft. The Hornets and Hawks were acquired in the mid-1990s, while the Sukhois were delivered to the RMAF between 2007 and 2009. The Mig-29s have been retired from service in phases since 2009. The first attempt to find suitable replacements was the Multi-Role Combat Aircraft program. But budget constraints led MAID OF LONDON (MALON) to suspend the program in 2017.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KLAIM CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
KLAIM CASH = LOAN
Hapus1. Identification of Needs:
The Malondeshn Armed Forces (MAF) first identifies its operational requirements and strategic defense needs. This involves assessments of current threats, technological advancements, and the lifespan of existing equipment. For example, the Royal Malondeshn Navy might identify a need for new littoral mission ships (LMS) or the Royal Malondeshn Air Force for multi-role combat aircraft.
2. Budget Allocation and Approval:
Defense spending is a significant part of the national budget. The Ministry of Defence (MINDEF) prepares budget proposals, which are then subject to approval by the Malondeshn Parliament. For major acquisitions, special allocations or supplementary budgets may be required.
3. Procurement Methods:
Malondesh employs various procurement methods, including:
* Direct Negotiation: For specialized equipment or where only a few suppliers exist, direct negotiation with manufacturers or foreign governments is common.
* International Tendering: For more competitive markets, international tenders are issued, allowing various global defense contractors to bid.
* Government-to-Government (G2G) Agreements: Sometimes, procurement is done directly between the Malondeshn government and a foreign government, which can facilitate financing options.
4. Financing Options – How Loans Come In:
When the outright purchase of military equipment is too costly for the immediate national budget, loans become a crucial financing mechanism. Here are the common sources and types of loans:
• Commercial Bank Loans:
a. Syndicated Loans: A group of banks might come together to provide a large loan to the Malondeshn government or a specific government entity responsible for procurement. These are often arranged through international financial institutions.
b. Export Credit Agencies (ECAs): Many countries that export defense equipment have ECAs (e.g., UKEF in the UK, EXIM Bank in the US, Euler Hermes in Germany). These agencies provide loan guarantees, direct loans, or insurance to facilitate exports from their respective countries. If Malondesh buys equipment from a French company, for instance, a French ECA might offer favorable financing terms to secure the deal for the French exporter. This is a very common source of financing for defense deals.
• Foreign Government Loans/Credits:
a. Soft Loans/Concessional Loans: Sometimes, a foreign government might offer loans with very favorable terms (low interest rates, long repayment periods) as part of a broader diplomatic or strategic partnership, or to stimulate their own defense industry's exports.
b. Defense Cooperation Agreements: These agreements can sometimes include provisions for financial assistance or credit lines for military purchases.
• Bonds/Sukuk:
a. The Malondeshn government could issue sovereign bonds or Islamic bonds (Sukuk) in domestic or international markets to raise funds for general expenditure, which could include military procurement. While not direct "loans" for a specific piece of equipment, they are a way to raise capital.
KLAIM CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
sama juga seperti kapal Frigat Merah putih pink dan kapal OPV PPA versi NGUTANG LENDER....Semua tu OMPONG FFBNW.... HAHAHAHHA
BalasHapusF16
HapusSUKHOI FLANKER
HAWK
BOROMAE
RAFALE
KAAN
T50i
Pesawat tempur Prancis ini akan menandai pensiunnya sekitar 30 F-16 buatan AS, lima Su-27SKM Rusia, dan 11 Su-30MK2 Flanker milik Indonesia, menurut data dari Journal of Indo-Pacific Affairs. Indonesia juga mengoperasikan 21 BAE Hawk 200 buatan Inggris sebagai pesawat serang ringan, menurut laporan 2025 World Air Forces.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan KAI KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan TAI Kaan dari Turki untuk pesawat tempur di masa mendatang. Indonesia juga mengoperasikan enam belas KAI T-50 Golden Eagle, yang diberi nama T-50i, dan, pada 20 Juli 2021, menandatangani kontrak senilai $240 juta untuk enam pesawat lagi.
============
============
MEANWHILE......
MIG29N RETIRED = COST MAINTENANCE
MB339C RETIRED = ENGINE BUDGET CONSTRAINTS
F18 HORNETS = 2025 BOEING STOP PRODUCTIONS
MKM = 2026 LOST SPAREPART
The RMAF has an estimated 71 combat aircraft in its inventory, ranging from F/A-18D Hornets, Mig-29N, Sukhoi-30 MKM, Hawk MK-108/MK-208 and MB-339C combat aircraft. The Hornets and Hawks were acquired in the mid-1990s, while the Sukhois were delivered to the RMAF between 2007 and 2009. The Mig-29s have been retired from service in phases since 2009. The first attempt to find suitable replacements was the Multi-Role Combat Aircraft program. But budget constraints led MAID OF LONDON (MALON) to suspend the program in 2017.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KLAIM CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
KLAIM CASH = LOAN
Hapus1. Soft Loans (Government-to-Government or Export Credit Agencies):
These are often provided by the exporting country's government or its export credit agency at favorable interest rates and repayment terms. They are typically used for large, strategic acquisitions.
Example: Submarines (Scorpène Class from France)
a. Asset: Two Perdana Menteri-class (Scorpène) submarines.
b. Procurement: Acquired from France's DCNS (now Naval Group) and Spain's Navantia. The deal, signed in 2002, was reportedly financed through a combination of commercial loans and a government-backed credit facility from France and Spain. The total cost was around €1.08 billion (approximately RM4.7 billion at the time). The financing structure allowed Malondesh to spread the cost over several years.
c. Details: These loans are often tied to defense contracts, making it easier for developing nations to acquire sophisticated military technology. The repayment schedules are structured to be manageable for the acquiring nation's budget.
2. Commercial Loans from Banks:
For smaller acquisitions or when government-to-government loans are not available, Malondesh might secure commercial loans from local or international banks. These loans are typically at market rates.
Example: Offshore Patrol Vessels (OPVs)
a. Asset: Various batches of Offshore Patrol Vessels (e.g., from local shipyards).
b. Procurement: While some earlier OPVs might have been funded directly, more recent procurements or upgrades involving local shipyards could involve commercial financing. Shipyards often secure bank loans to fund construction, and the Malondeshn government then pays in installments, which effectively means the procurement is supported by a form of commercial financing, albeit indirectly.
c. Details: The government might issue guarantees for these loans, reducing the risk for commercial banks and potentially securing better terms.
3. Direct Government Funding (Budget Allocation):
While not a "loan" in the traditional sense, a significant portion of military procurement comes directly from the annual defense budget. However, even budget allocations can sometimes be backstopped by short-term government borrowing if immediate funds are insufficient.
Example: Various smaller assets, maintenance, and upgrades.
a. Asset: Armored vehicles, small arms, communication equipment, regular maintenance, and upgrades for existing platforms.
b. Procurement: These are typically funded through direct allocations from the Ministry of Defence's annual budget. The funds are earmarked for specific projects or operational needs.
c. Details: This method is preferred for recurring expenses or less capital-intensive acquisitions.
4. Barter Trade or Counter-Trade (Less Common for Large Assets):
While not a loan, historically some countries have used barter trade, where goods or services are exchanged for military assets. This is less common for high-value modern military assets but has been explored in the past.
Example (Historical/Hypothetical): While no major recent Malondeshn military acquisition definitively used direct barter for large assets, discussions have sometimes emerged in the context of palm oil or other commodities for defense purchases with certain countries. This is more relevant in the context of offsetting trade deficits rather than direct financing of the entire asset.
KLAIM MPA UAV CASH = LOAN
HapusMalondesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
1. Budgetary Constraints: Like many nations, Malondesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
2. Modernization Needs: The Malondeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
3. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
4. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malondeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
5. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malondeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malondesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
Other Potential Examples:
1. Fighter Jet Acquisitions: When Malondesh acquired Sukhoi Su-30MKM fighter jets from Russia, the deal reportedly included a significant portion financed through counter-trade (palm oil for jets) and potentially long-term credit facilities provided by Russia.
2. Maritime Patrol Aircraft (MPA) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Recent procurements in these areas might also involve a mix of cash and financing, depending on the supplier and the value of the assets. For instance, the acquisition of maritime patrol aircraft or medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs would represent substantial investments.
KLAIM CASH = LOAN
HapusFinancing Mechanisms
Given the substantial costs, Malondesh rarely relies solely on upfront cash payments for such procurements. A mix of financing options is typically employed:
1. Foreign Military Financing (FMF) / Government-to-Government Loans:
2. Export Credit Agency (ECA) Loans:
3. Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
4. Deferred Payment Schemes / Installment Plans:
5. Barter or Offset Agreements (Less Common for Financing, More for Value-Added):
Specific Considerations for Malondesh
1. Political Economy: Malondesh's political landscape and shifting priorities can influence procurement decisions and financing structures. Changes in government might lead to re-evaluation of existing contracts or new approaches.
2. Supplier Diversification: Malondesh often seeks to diversify its defense suppliers (e.g., from Europe, US, China, Turkey, South Korea) to avoid over-reliance on a single source and to leverage competitive pricing and financing offers.
3. Technology Transfer: A key demand in many Malondeshn defense procurements is technology transfer and local industrial participation. This can influence the choice of supplier and the overall deal structure, including financing.
4. Economic Headwinds: Global and domestic economic conditions (e.g., commodity prices, GDP growth, national debt levels) significantly impact Malondesh's capacity to undertake large defense procurements and service any associated loans.
5. Transparency and Governance: Concerns about transparency and good governance are increasingly important in defense spending, influencing how deals are structured and publicly communicated.
Example Scenario: Acquiring MALE UAVs
Let's imagine Malondesh decides to acquire a squadron of MALE UAVs. The process might look like this:
1. Requirement Definition: The Ministry of Defense identifies the need for MALE UAVs for maritime surveillance and border security.
2. Tender/Evaluation: Various international manufacturers are invited to submit proposals.
3. Selection: A supplier (e.g., from Turkey, China, or a European consortium) is selected based on technical specifications, cost, and overall package.
4. Financing Negotiation:
a. The supplier might offer a deferred payment plan for 30% of the cost.
b. The exporting country's ECA might offer a guaranteed loan for another 50% through a consortium of international banks at competitive interest rates, spread over 10-15 years.
c. The remaining 20% might be covered by a direct budgetary allocation as a down payment.
d. An offset agreement could be negotiated, where the supplier agrees to invest in a Malondeshn aerospace company or facilitate local MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities, reducing the long-term financial burden and increasing local expertise.
hapal banget ama proyek kita lon malon
HapusPaska perang dengan Pak, hasil evaluasi indihe berencana tambah rafale (>100 biji) dan S400, 2 alutsista yang berkinerja baik selama perang.
BalasHapusMana ada menyesal seperti BUALAN GEMPUR .....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Malaydesh manamanou beli aset moden, semua PO esawat pejuang Malaydesh grounded, tua, usang, ompong
BalasHapusRefale Indonesia datang, pesawat pejuang Malaydesh jadi ayam sayur semua
BalasHapusManakala Malaydesh banyak hutang aset tak satupun datang
BalasHapusKLAIM CASH = LOAN
BalasHapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM CASH = LOAN BARTER
BalasHapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
Kasihan Malaydesh hanya berharap hibah dan derma luar kerajaan
BalasHapusMaklum lagi miskin kebanyakan UTANG
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM MPA UAV CASH = LOAN
BalasHapusMalondesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
1. Budgetary Constraints: Like many nations, Malondesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
2. Modernization Needs: The Malondeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
3. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
4. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malondeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
5. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malondeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malondesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
Other Potential Examples:
1. Fighter Jet Acquisitions: When Malondesh acquired Sukhoi Su-30MKM fighter jets from Russia, the deal reportedly included a significant portion financed through counter-trade (palm oil for jets) and potentially long-term credit facilities provided by Russia.
2. Maritime Patrol Aircraft (MPA) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Recent procurements in these areas might also involve a mix of cash and financing, depending on the supplier and the value of the assets. For instance, the acquisition of maritime patrol aircraft or medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs would represent substantial investments.
KLAIM CASH = LOAN
BalasHapusFinancing Mechanisms
Given the substantial costs, Malondesh rarely relies solely on upfront cash payments for such procurements. A mix of financing options is typically employed:
1. Foreign Military Financing (FMF) / Government-to-Government Loans:
2. Export Credit Agency (ECA) Loans:
3. Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
4. Deferred Payment Schemes / Installment Plans:
5. Barter or Offset Agreements (Less Common for Financing, More for Value-Added):
Specific Considerations for Malondesh
1. Political Economy: Malondesh's political landscape and shifting priorities can influence procurement decisions and financing structures. Changes in government might lead to re-evaluation of existing contracts or new approaches.
2. Supplier Diversification: Malondesh often seeks to diversify its defense suppliers (e.g., from Europe, US, China, Turkey, South Korea) to avoid over-reliance on a single source and to leverage competitive pricing and financing offers.
3. Technology Transfer: A key demand in many Malondeshn defense procurements is technology transfer and local industrial participation. This can influence the choice of supplier and the overall deal structure, including financing.
4. Economic Headwinds: Global and domestic economic conditions (e.g., commodity prices, GDP growth, national debt levels) significantly impact Malondesh's capacity to undertake large defense procurements and service any associated loans.
5. Transparency and Governance: Concerns about transparency and good governance are increasingly important in defense spending, influencing how deals are structured and publicly communicated.
Example Scenario: Acquiring MALE UAVs
Let's imagine Malondesh decides to acquire a squadron of MALE UAVs. The process might look like this:
1. Requirement Definition: The Ministry of Defense identifies the need for MALE UAVs for maritime surveillance and border security.
2. Tender/Evaluation: Various international manufacturers are invited to submit proposals.
3. Selection: A supplier (e.g., from Turkey, China, or a European consortium) is selected based on technical specifications, cost, and overall package.
4. Financing Negotiation:
a. The supplier might offer a deferred payment plan for 30% of the cost.
b. The exporting country's ECA might offer a guaranteed loan for another 50% through a consortium of international banks at competitive interest rates, spread over 10-15 years.
c. The remaining 20% might be covered by a direct budgetary allocation as a down payment.
d. An offset agreement could be negotiated, where the supplier agrees to invest in a Malondeshn aerospace company or facilitate local MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities, reducing the long-term financial burden and increasing local expertise.
KLAIM CASH = LOAN
BalasHapus1. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
a. Procurement: Malondesh acquired two Scorpene-class submarines from France.
b. Financing Mechanism: The financing was primarily through loans from French banks.
c. Role of Export Credit Agency: These loans were backed by the French government’s export credit agency (likely Coface). Coface guaranteed a significant portion of the loans, mitigating the risk for the French commercial banks. This made the banks more willing to lend to Malondesh for such a large defense acquisition.
d. Payment Structure: The contract involved payments stretched over many years, allowing Malondesh to integrate the cost into its long-term defense budget rather than paying a huge lump sum upfront.
e. Significance: This is a classic example of how ECAs facilitate large, complex defense sales by providing financial assurances.
2. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
a. Procurement: Malondesh acquired a number of PT-91M main battle tanks from Poland.
b. Financing Mechanism: Reports indicate export credit financing from Poland/Europe. This means Polish banks, potentially supported by Polish or European ECAs, provided loans to Malondesh.
c. Reason for Financing: The "total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year." This highlights the core purpose of loan financing: enabling significant purchases that would otherwise strain annual budgetary allocations.
d. Significance: Demonstrates how financing helps overcome immediate budget constraints for substantial military hardware.
3. Littoral Combat Ship (LCS):
a. Procurement: A program to build six Littoral Combat Ships locally in Malondesh by Boustead Naval Shipyard (BNS).
b. Financing Mechanism: This was a mix of domestic and foreign financing.
Domestic: Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans. This is common in local defense industries, where domestic financial institutions provide working capital or project finance to the prime contractor.
Government Payments: The Malondeshn government made progressive payments to BNS as construction milestones were met. This is a common payment method for large projects, but often doesn't cover the full upfront cost, necessitating additional loans for the shipyard.
c. Challenges: The mention of "Debt restructuring later became necessary due to delays" is crucial. Delays in project execution can lead to cost overruns, increased interest payments on loans, and a mismatch between payment schedules and project progress, often requiring renegotiation of financial terms.
d. Significance: Shows how even domestically-built projects can rely on a complex web of financing, and the risks associated with project delays on financial stability.
negara yang katanya jaguh tp aset pada rontok
BalasHapus- pesawat lapok sampek nyungsep (f-18)
https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2025/09/1447655/terlanggar-bangau-punca-jet-pejuang-fa-18d-hornet-terhempas
- kapal lapok sampek karam (KD Pendekar)
https://www.navalnews.com/naval-news/2024/08/malaysian-fast-attack-craft-kd-pendekar-sinks-after-collision-with-undersea-object/
- tank lapok mogok di jalan (PT-91M)
https://www.indomiliter.com/mbt-malaysia-mogok-di-jalan-raya-pt-91m-pendekar-masih-akan-digunakan-sampai-2027/
Bujur tuh 🤣🤣🤣🤣🤣
HapusKLAIM CASH = LOAN
BalasHapusExamples of Malondeshn Procurement / Defense Asset Lawsuits or Legal Claims
Case Parties / Claimant Issue / Cause of Suit Outcome / Status
Black Hawk Helicopter Lease Aerotree Defence and Services Sdn Bhd (claimant) vs Government / Ministry of Defence / Secretary-General Aerotree leased four UH-60A Black Hawk helicopters (5-year lease). The government cancelled the lease, and Aerotree filed suit seeking compensation for damages from cancellation. Malay Mail+1
Government says it had “clear grounds” to cancel (supplier failed to deliver even after extension). The lawsuit is in the High Court. Aerotree is seeking RM353 million in damages. Malay Mail+1
Littoral Combat Ship (LCS) Project – Subcontractors vs BHIC / Directors Contraves Advanced Devices Sdn Bhd (CAD) & Contraves Electrodynamics Sdn Bhd (CED) vs Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC), BHIC Defence Technologies, and certain directors (Salihin Abang, Syed Zahiruddin Putra Syed Osman) After LOAs (Letters of Award) for equipment/weaponry supply in the LCS project were terminated, the subcontractors claimed: that LOAs were still valid, sought payment of claimed outstanding amounts (around RM470.8 million), and alleged breach of fiduciary duties by the directors. klse.i3investor.com+1
In September 2025, the Kuala Lumpur High Court struck out the lawsuit: BHIC and its unit’s applications to strike out the suit were allowed; likewise the directors’ applications. CAD and CED’s claims were dismissed. Costs were ordered against CAD/CED and their CEO. The Edge Malondesh+1
Scorpene Submarine Deal – French Indictments / Civil Lawsuits Thales / DCN (France) & associated individuals vs Malondeshn interests (or public / NGOs) Accusations of kickbacks / bribery in the 2002 Scorpene submarine deal: specifically allegations that in the financing or “support service” contract, funds were misused, or that commissions were paid improperly to intermediaries linked to Malondeshn political persons. NGOs like Suaram filed complaints; French courts have indicted some individuals. Malay Mail+3The Edge Malondesh+3The Star+3
Investigations are ongoing or have been reopened. Some indictments in France; however, full outcomes / accountability in Malondesh have been contentious and politically sensitive. Malay Mail+2The Edge Malondesh+2
________________________________________
Insights / Observations from These Cases
• Many of the lawsuits or claims revolve around contract cancellation, non-delivery, termination of sub-contracts, or non-payment for services or parts.
• A recurring theme is cost overruns / delays in delivery (especially in large naval shipbuilding or vessel projects).
• Another common claim is misconduct, misuse of funds, or alleged corruption / bribery associated with procurement deals.
• The government often responds by citing breach of contract by the private company (e.g. supplier failure to deliver or meet obligations).
• Many suits are either struck out, settled, or remain pending, often complicated by political, legal, or evidentiary issues.
KLAIM CASH = LOAN
BalasHapusMalondesh's defense procurement, like that of many nations, often involves significant financial arrangements, including loans. Here's a detailed breakdown of how loans typically factor into Malondesh's defense spending:
1. The Need for Loans in Defense Procurement:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, warships, submarines, advanced weaponry, radar systems) is incredibly expensive. A single major platform can cost hundreds of millions or even billions of dollars.
• Budgetary Constraints: Even with a dedicated defense budget, it's rare for a nation to have enough readily available cash to make outright purchases of all desired equipment, especially for large-scale modernization programs.
• Strategic Importance: Defense capabilities are crucial for national security, sovereignty, and regional stability. Delays in procurement due to lack of immediate funds can have serious strategic implications.
• Long-Term Investments: Military assets have long operational lifespans, often decades. Financing them over a longer period through loans aligns with the long-term utility of the assets.
-----------------
2. Types of Loans and Financing Mechanisms:
• Government-to-Government (G2G) Loans:
o Description: These are loans provided directly by the government of the exporting country to the Malondeshn government. They often come with favorable terms (lower interest rates, longer repayment periods) as they are part of broader bilateral defense cooperation agreements.
o Example: A country like France or Germany might offer a G2G loan to Malondesh to facilitate the purchase of their defense industry's products.
• Export Credit Agencies (ECAs):
o Description: Many exporting nations have ECAs (e.g., France's Bpifrance, Germany's Euler Hermes, UK's UK Export Finance) that provide guarantees or direct loans to support their domestic industries' exports, including defense. These loans are usually attractive because they reduce risk for commercial banks and often have competitive terms.
o Mechanism: The ECA might guarantee a loan from a commercial bank to Malondesh, making it easier and cheaper for Malondesh to borrow. Or, the ECA might provide direct financing.
• Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
o Description: Malondesh can also secure loans from international commercial banks or consortia of banks (syndicated loans). These are typically market-rate loans, but for large defense projects, they can still be a viable option.
o Considerations: Interest rates and terms will depend on Malondesh's credit rating and prevailing market conditions.
• Vendor Financing:
o Description: Sometimes, the defense contractor itself (the vendor) or its associated financial arm might offer financing solutions to the buyer. This is less common for entire platforms but can occur for components or upgrades.
• Leasing Agreements:
o Description: While not strictly a "loan," leasing allows Malondesh to use defense assets for a specified period by paying regular installments, without immediately owning them. This can be attractive for certain types of equipment or to manage budget cycles.
MANAKALA MALONDESH SANGAT MENYESAL TAPI SUDAH TERLAMBAT KAPAL LCS RONGSOK , OMPONG, MANGKRAK HARGA SETARA DESTROYER , 15 TAHUN BELUM ADA YG OPERASIONAL....HAHAAAA
BalasHapusITU KERJA APA TIDOR LON....ADOIIMAXXXX
Iya pastinya SANGAT MENYESAL. Angan2 nya punya kapal tercanggih di kawasan. Dapatnya kapal MANGKRAK, dan klo jadi pun dapat kapal ketinggalan jaman
HapusKLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapus1. Budget Allocation for Defence:
• Annual Budget: Each year, the Malondeshn government allocates a portion of its national budget to the Ministry of Defence (MINDEF). This allocation covers operational expenses (salaries, maintenance, training), procurement of new equipment, and infrastructure development.
• Priorities: The size of the defence budget is determined by various factors, including the perceived security threats, regional geopolitical landscape, economic conditions, and the government's overall strategic priorities.
• Transparency: Details of the defence budget, particularly specific procurement projects and their funding sources, are not always fully transparent, which can make it challenging to track the exact correlation with loans.
2. Military Procurement and Modernization:
• High Costs: Modern military equipment (fighter jets, naval vessels, armoured vehicles, advanced weaponry) is extremely expensive.
• Modernization Plans: Malondesh, like many nations, has ongoing military modernization plans to replace aging assets and enhance its defence capabilities. These plans often span several years and require significant investment.
• "Buy Malondeshn" vs. Imports: While there's a push to support local defence industries, many high-tech systems still need to be imported from foreign manufacturers.
3. Impact on the National Budget and Economy:
• Debt Servicing: Repaying military loans (principal and interest) becomes a recurring expenditure in the national budget. This can divert funds from other critical sectors like education, healthcare, or infrastructure development.
• Fiscal Space: Excessive reliance on military loans can constrain the government's fiscal space, limiting its ability to respond to economic shocks or invest in other priorities.
• Currency Fluctuations: If loans are denominated in foreign currencies, fluctuations in exchange rates can increase the cost of repayment in Ringgit.
• Opportunity Cost: Every Ringgit spent on military loans is a Ringgit that cannot be spent elsewhere, representing an opportunity cost for the nation's development.
4. Factors Influencing Loan Decisions:
• Urgency of Need: Geopolitical tensions or perceived immediate threats can accelerate procurement decisions, making loans a more attractive option to acquire equipment quickly.
• Cost-Benefit Analysis: Governments are supposed to conduct a cost-benefit analysis before taking out loans, considering the strategic importance of the equipment versus the financial implications.
• Diplomatic Relations: Loan offers, especially from foreign governments, can be tied to broader diplomatic and strategic relationships.
• Transparency and Accountability: The level of transparency in procurement processes and loan agreements is crucial for public accountability and ensuring that funds are used efficiently and without corruption.
Example Scenario:
Imagine Malondesh decides to acquire a new fleet of multi-role combat aircraft.
• The total cost might be RM10 billion.
• The annual defence budget might only allocate RM1 billion for procurement.
• To bridge the RM9 billion gap, the government might secure a combination of foreign military financing from the aircraft manufacturer's country (e.g., a loan from the US Exim Bank for F/A-18s) and commercial loans.
• The repayment of these loans would then be factored into the national budget for the next 10-20 years, impacting the overall fiscal health.
KLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapusHow Military Loans Work in Malaysia
Military loans are essentially a form of government borrowing specifically designated for defense-related expenditures. Here's a general overview of the process:
1. Identification of Strategic Needs: The Ministry of Defence (MINDEF) and the Malaysian Armed Forces (MAF) identify critical defense capabilities, equipment, or infrastructure projects required for national security, often outlined in long-term defense plans.
2. Procurement Process: Once a need is identified, MINDEF initiates a procurement process. This often involves international tenders or direct negotiations with defense contractors from various countries (e.g., France, Germany, China, Russia, USA, UK).
3. Financing Proposal: When the cost of the desired equipment or project is substantial and cannot be covered by the annual defense budget, a financing proposal is developed. This is where loans come into play.
4. Loan Negotiation: The Malaysian government (usually through the Ministry of Finance) negotiates loan agreements with various entities. These can include:
o Foreign Governments: Government-to-government loans or export credit agencies from the supplier country. These often come with favorable terms and can be tied to specific defense contracts.
o Commercial Banks: Local or international commercial banks.
o Multilateral Institutions: Though less common for direct military hardware, institutions like the Asian Development Bank or World Bank might fund related infrastructure or security sector reform (though typically not direct weaponry).
5. Parliamentary Approval: Significant loans, especially those impacting the national debt, typically require parliamentary approval in Malaysia. This ensures transparency and accountability.
6. Disbursement and Repayment: Once approved, the funds are disbursed to the defense contractors, and the Malaysian government commits to a repayment schedule, including principal and interest, over a specified period.
Benefits of Military Loans
1. Enabling Modernization and Capability Enhancement:
o Acquisition of Advanced Systems: Loans allow Malaysia to acquire cutting-edge military hardware like fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced surveillance equipment that would be impossible to purchase outright with annual budget allocations.
LCA FA50M tak dapat tembak amraam c7/8 apalagi aim 9x...
BalasHapuskahsiyan ada yg menyesal SALAH BELI, SALAH PILIH haha!🤣🤣🤣
kita donk RAFALE F4 poll 42 bijik FULL WEPON $ 8,1 BN
eittt masi ada lagi KAAN, BORAMAE, bahkan JITENCI EKAEM KILER kita sikkkaaatt bersama PL15 haha!🤑🚀🤑
wajarlah para warganyet PANIK🥶
BalasHapusmreka Lemah takyut ama yg PAWERFUL haha!🦾🚀🦾
✅️karena 42 RAFALE kelilingi langit Sumatera sampe Kalimantan
eitt bentar rudal pertahanan pantai dan merad datang untuk sumatera dan Kalimantan
✅️sedangkan ITBM 600 KHAN sudah datang, batch 2 semoga di Sumatera lagi..
bah BLOKADE ADIZ dimulai haha!🚀🦾🚀
jangan lufa di laut ada PPA dan KSR 33m wepon NSM...waks kahsiyan warganyet kl terkepung 3 matra..gud haha!🤣🤣🤣
ehh vls mica, nsm untuk gowing mana?
BalasHapusuda 14 taon masi aja KOSONG lcs haha!😜😜😜
KLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
KLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
KLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Rumah Tangga per Kapita (RM 45,859):
1. Daya Beli dan Konsumsi yang Tertekan:
o Penjelasan: Sebagian besar pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang (KPR, KKB, kartu kredit, pinjaman pribadi).
o Dampak Riil:
Penurunan Konsumsi Barang dan Jasa Lain: Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk utang, kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa lain (selain kebutuhan pokok) akan berkurang. Konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
Risiko Resesi: Jika konsumsi rumah tangga menurun drastis, ini bisa memicu perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.
Tekanan pada Sektor Ritel: Bisnis ritel dan sektor jasa yang sangat bergantung pada pengeluaran konsumen akan mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas.
2. Stabilitas Keuangan Rumah Tangga yang Rentan:
o Penjelasan: Tingkat utang yang tinggi membuat rumah tangga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
o Dampak Riil:
Gagal Bayar (Default): Jika terjadi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kenaikan suku bunga, banyak rumah tangga bisa kesulitan membayar utangnya, berujung pada gagal bayar.
Krisis Keuangan Sistemik: Tingkat gagal bayar yang meluas bisa memicu krisis di sektor perbankan (karena bank memiliki piutang dari rumah tangga tersebut), yang pada gilirannya bisa mengguncang seluruh sistem keuangan.
Kesehatan Mental dan Sosial: Tekanan utang yang berat juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi produktivitas ekonomi.
3. Hambatan Investasi dan Tabungan Rumah Tangga:
o Penjelasan: Ketika pendapatan banyak digunakan untuk membayar utang, kapasitas rumah tangga untuk menabung atau berinvestasi menjadi terbatas.
o Dampak Riil:
Modal untuk Pensiun dan Pendidikan Berkurang: Kemampuan untuk mempersiapkan masa pensiun, pendidikan anak, atau investasi masa depan lainnya berkurang. Ini berpotensi menciptakan masalah sosial ekonomi di masa mendatang.
Modal Produktif Berkurang: Secara agregat, tabungan rumah tangga adalah salah satu sumber modal penting bagi investasi produktif di perekonomian. Jika tabungan rendah, maka sumber modal ini juga berkurang.
4. Kebijakan Moneter yang Terhambat:
o Penjelasan: Bank sentral harus mempertimbangkan tingkat utang rumah tangga saat merumuskan kebijakan moneter (terutama suku bunga).
o Dampak Riil:
Dilema Suku Bunga: Jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, ini akan meningkatkan beban cicilan utang rumah tangga, berisiko memicu gagal bayar massal dan memperlambat ekonomi. Ini menempatkan bank sentral dalam dilema.
Efektivitas Kebijakan Berkurang: Kebijakan moneter mungkin menjadi kurang efektif karena adanya tingkat utang yang tinggi.
KLAIM LCS CASH = LOAN
BalasHapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi Gabungan (Utang Pemerintah + Utang Rumah Tangga):
1. Risiko Krisis Keuangan yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Kombinasi utang pemerintah dan rumah tangga yang tinggi menciptakan dua front kerentanan. Jika salah satu sektor goyah, ia bisa menarik sektor lainnya ke dalam masalah.
o Dampak Riil: Jika terjadi perlambatan ekonomi, baik pemerintah maupun rumah tangga akan kesulitan membayar utang, menciptakan efek domino yang parah dan potensi krisis keuangan yang dalam.
2. Ruang Gerak Kebijakan yang Terbatas:
o Penjelasan: Baik pemerintah maupun bank sentral memiliki ruang gerak yang terbatas untuk merespons krisis ekonomi.
o Dampak Riil:
Stimulus Fiskal Sulit: Pemerintah mungkin kesulitan meluncurkan paket stimulus fiskal (misalnya, melalui pengeluaran infrastruktur atau bantuan sosial) jika utangnya sudah sangat tinggi.
Batas Bawah Suku Bunga: Bank sentral mungkin sudah menurunkan suku bunga ke tingkat yang sangat rendah untuk mendukung ekonomi, sehingga tidak banyak lagi "amunisi" tersisa jika terjadi krisis lebih lanjut.
3. Ketidakpastian Ekonomi dan Investor:
o Penjelasan: Tingkat utang yang tinggi secara keseluruhan menciptakan ketidakpastian bagi investor domestik maupun asing.
o Dampak Riil: Investor cenderung menghindari negara dengan tingkat utang yang meragukan, mengurangi investasi dan berpotensi memicu pelarian modal (capital flight), yang akan melemahkan mata uang dan memperburuk kondisi ekonomi.
Indonesia menambah pesanan Rafale-nya, setelah Presiden Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron menandatangani perjanjian di Jakarta dan Paris pada bulan Mei, 28 “Preliminary Defense Pact” melalui Letter of Intent. Pakta ini dapat menghasilkan "pesanan baru peralatan militer dari Paris, termasuk jet Rafale dan kapal selam Scorpene," kata Macron seperti dikutip Jakarta Pos
BalasHapus⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
oke GAS....oke GASSS
TAMBAH RAFALE TAMBA BANYAK..
SHOPPING TERUSZ ⛔️NONSTOP...aha!🦾🚀🦾
Hornet Rongsok Kuwait kensel,
bukannya dapet aset malah Ampas BANGO GOSONG haha!☄️😤☄️
✅️Rafale
BalasHapus✅️Caesar
✅️M109
semua kajian seblah kita sikatttt..seblah sewa blekhok pun kensel haha!🤣🤣🤣
🇮🇩kita SHOPPING MRCA
BalasHapus🇫🇷rafale
🇹🇷kaan
🇰🇷boramae
jitenci, ex kalo fwrluw hornet emir kita sikat, buat skedar pajangam doank...bikin seblah terisak isak haha!😭😵💫😭
Ketiganya idaman GORILA MALAYA om
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣
Gempur gak seneng tengok berita ini langsug strokk kejang" di Wc🤣😅
BalasHapusNnti muncul statemnt Dibilang Rafale ompong hahahha
BalasHapusLon lon yg pnting Barang nya siap dikirim NO GOIB REAL Shoping nyata asli hahhaa
Hornet kuwait konon 🤣🤣🤣
Senangnya Netizen Indonesia melihat Progress Report Procurement DASSAULT RAFALE F4 TNI AU BRAND NEW PREMIUM QUALITY Made in FRANCE
BalasHapusSatu Tahap Demi Tahapan Berikutnya On Project Schedule.
Lanjutkan !!!!
Kasihan Bango disalahkan karena F18 Meletop...tak masuk logic Hornet terbang malam dgn NV Google tak bisa lihat...dan lucunya Mana ada Bangau terbang malam2 memangnya mau Ronda ....Burung tak bisa lihat Kalau Malam hanya burungbhantunyg bisa lihat ...TUDM ngarang cerita....tipu budak2 tadika di Parlemen dan Kerajaan...
BalasHapusIQ BERUK LULUSAN TOP UNIVERSITY SEPERTI ITU OM....HAHAHA
HapusSURUH MIKIR LOGIC AJA TA BECUS !!!
INDONESIA SHOPPING BRAND NEW PREMIUM QUALITY DASSAULT RAFALE F4 TNI AU 42 unit tentunya FULL COMBAT READY ....
BalasHapusMasak iya.... Shopping Jet Fighter TANPA MISSILE di tengah Gejolak Geopolitik Regional yang RENTAN dan IMMINENT THREATS nyata di sekeliling INDONESIA, right???
Apa bedanya dong Jet Fighter TANPA MISSILE dengan Jet Komersial???