"Team Eagle" – Boeing, BAE Systems, GE Aerospace and Raytheon untuk pemasaran F-15EX ke Polandia (image: Boeing)
Boeing F-15EX Eagle II yang beroperasi bersama sepasang "loyal wingmen" Boeing MQ-28 Ghost Bat, sesuai tawaran terbaru kepada Polandia (image: Boeing)
MQ-28 Ghost Bat loyal wingman (photo: Boeing)
Boeing telah menambah penawarannya untuk memenuhi kebutuhan potensial Polandia akan platform udara tempur bermesin ganda dengan kemampuan pesawat tempur kolaboratif/ collaborative combat aircraft (CCA) pada pameran MSPO 2025 di Kielce, Polandia, yang berlangsung dari 2 hingga 5 September.
Perusahaan yang berbasis di AS ini mempromosikan F-15EX Eagle II kepada Ministry of National Defence (MND) Polandia sebagai bagian dari 'Tim Eagle' bersama General Electric, BAE Systems, dan Raytheon di MSPO 2024. Pada acara tahun ini, perusahaan juga memilih untuk mempromosikan CCA MQ-28 Ghost Bat, yang menurut para pejabat dapat membantu memenuhi persyaratan Polandia akan "massa yang terjangkau".
Berbicara di meja bundar media di MSPO 2025, Direktur Senior Pengembangan Bisnis Internasional Boeing, Tim Flood, mengonfirmasi bahwa MQ-28 (yang dikembangkan oleh Boeing Defence Australia dan Persemakmuran Australia) telah melakukan "ratusan" uji terbang. Ia menambahkan bahwa uji coba senjata udara-ke-udara dijadwalkan berlangsung dalam 12 bulan ke depan, di samping kerja sama tim berawak-nirawak (MUM-T) dengan pesawat tempur berawak pada tahun 2026. (Jane's)
Boeing Selesaikan Demo Collaborative Combat Aircraft (CCA) MQ-28 Ghost Bat di Australia
Boeing dan RAAF Membuktikan Efektivitas Operasional MQ-28
WOOMERA, Australia Selatan -- Boeing [NYSE: BA] dan Angkatan Udara Kerajaan Australia (RAAF) telah berhasil menyelesaikan demonstrasi yang membuktikan kelayakan operasional Pesawat Tempur Kolaboratif (CCA) MQ-28 Ghost Bat.
Demonstrasi yang ditetapkan RAAF mengharuskan MQ-28 untuk menjalankan serangkaian misi operasional yang relevan yang dirancang untuk melengkapi dan meningkatkan kemampuan platform berawak yang ada.
Platform MQ-28 tanpa awak dan versi digitalnya kini telah menyelesaikan 150 jam dan lebih dari 20.000 jam pengujian virtual. Misi Capability Demonstration 2025 diselesaikan pada awal Juni, empat bulan lebih cepat dari jadwal, dan memvalidasi:
-perilaku otonom dan eksekusi misi
-operasi multi-pesawat untuk menyediakan massa tempur
-operasi penempatan ke Pangkalan RAAF Tindal
-bekerja sama dengan pesawat peringatan dini dan kendali udara E-7A Wedgetail, dan
-fusi data dan berbagi data antara beberapa pesawat MQ-28 dan transmisi data tersebut ke platform berawak.
MQ-28 adalah kemampuan otonom unik yang dirancang untuk melengkapi elemen menemukan, memperbaiki, melacak, dan menargetkan pertempuran udara dengan perilaku otonom dan mengurangi risiko bagi platform berawak.
"RAAF menetapkan tugas untuk membuktikan empat langkah pertama dalam rantai Pertempuran Udara untuk MQ-28 dan kami telah menyelesaikannya lebih cepat dari yang diantisipasi," kata Glen Ferguson, direktur program Global MQ-28.
"Menyelesaikan pekerjaan ini lebih awal memungkinkan kami untuk mempercepat fase pengembangan selanjutnya – pelibatan dan penilaian – dengan uji coba senjata udara-ke-udara yang direncanakan akhir tahun ini atau awal 2026. Demonstrasi telah membuktikan kematangan kemampuan MQ-28 dan kegunaan CCA serta penerapannya pada bauran kekuatan masa depan," kata Ferguson.
Kemampuan yang telah divalidasi sepanjang tahun 2025 akan diintegrasikan ke dalam pesawat Blok 2 yang saat ini sedang diproduksi, membentuk dasar kemampuan operasional awal bagi RAAF dan mitra sekutunya.
Sebagai perusahaan kedirgantaraan global terkemuka dan eksportir utama AS, Boeing mengembangkan, memproduksi, dan melayani pesawat komersial, produk pertahanan, dan sistem antariksa bagi pelanggan di lebih dari 150 negara. Tenaga kerja dan basis pemasok kami di AS dan global mendorong inovasi, peluang ekonomi, keberlanjutan, dan dampak bagi masyarakat. Boeing berkomitmen untuk membangun budaya yang didasarkan pada nilai-nilai inti kami, yaitu keselamatan, kualitas, dan integritas. (Boeing)
EX kita tuch haha!😋👍🎰
BalasHapus01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
59. Salam Sedekah kapal rongsok 56 tahun ex USCG Cutter
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
BalasHapus• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Malondesh (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Malondesh tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Malondesh harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Malondesh memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
4. Faktor Sumber Daya Manusia
• Kemunduran Profesionalisme: Beberapa ahli dan laporan mengindikasikan bahwa ada kemunduran dalam tingkat profesionalisme personel di Angkatan Laut Malondesh , baik di kapal permukaan maupun kapal selam. Pengoperasian dan interpretasi data dari sistem sonar yang canggih memerlukan keahlian dan pelatihan yang intensif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas operasional, bahkan jika sistem teknologinya sudah memadai.
Kena meriam air nya CCG kapal sedekah rongsok keriput peyot Malaydesh langsung jadi tukun di lautan
BalasHapusAkibat TAK mampu bayar SEWA..... .parah MISKIN .. 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusKalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
https://nasional.kompas.com/read/2025/03/21/05092061/kalah-sengketa-soal-satelit-kemenhan-indonesia-wajib-bayar-241-juta-dollar?page=all
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
===================
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
The Malondesh Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
Hapus________________________________________
MalondeshArmy 🇲🇾
The MalondeshArmy's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
• Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
• Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
• Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
________________________________________
Royal MalondeshNavy (RMN) ⚓
The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
• Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
• Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
• Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.
________________________________________
Royal MalondeshAir Force (RMAF) ✈️
The RMAF's assets face challenges related to maintenance, parts supply, and a shrinking fleet of combat aircraft.
• Aging Fleet and Modernization: The RMAF's fleet of combat aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and F/A-18D Hornet, is aging. While the RMAF is undergoing a Service Life Extension Program (SLEP) for the Sukhois, these jets will eventually need to be replaced.
• Supply Chain Issues: The RMAF's reliance on Russian-made aircraft like the Su-30MKM has created spare parts and maintenance challenges, particularly in light of international sanctions.
THE WEAKNESSES OF THE MALONDESHMILITARY'S TANK FORCE ARE PRIMARILY CENTERED ON QUANTITY, AGE, AND LOGISTICAL CHALLENGES. THE ROYAL ARMOURED CORPS OPERATES A SMALL FLEET OF MAIN BATTLE TANKS (MBTS), WHICH LIMITS ITS CAPABILITIES IN COMPARISON TO OTHER REGIONAL POWERS.
Hapus1. Limited Number of Tanks
Malondesh main battle tank fleet consists of a small number of PT-91M Pendekar tanks. The exact number varies in reports, but it is generally cited as around 48 units. This number is significantly lower than neighboring countries like Indonesia, which has a much larger tank fleet. This limited quantity can be a major disadvantage in a large-scale land conflict, as it restricts the ability to deploy tanks across different operational theaters and provides less strategic depth.
2. Obsolescence and Maintenance Issues
The PT-91M, while a capable tank, is a modernized variant of the T-72, a design that dates back to the Soviet era. While the Malondeshversion has been upgraded with a new engine, fire control system, and reactive armor, it still faces challenges related to its older design.
• Reliance on a Single Supplier: The PT-91M was purchased from Poland. This creates a dependency on a single foreign supplier for spare parts and maintenance, a problem that has been highlighted with the PT-91M. The Polish manufacturer has ceased production of some key components, which has led to a proposed Life Extension Program (LEP) to ensure the tanks remain operational. This program will rely on local expertise, which can be a slow and expensive process.
• Vulnerability to Modern Threats: The PT-91M, like many older tank designs, can be vulnerable to modern anti-tank weapons and drone attacks. While it is equipped with ERAWA-2 explosive reactive armor to protect against shaped-charge projectiles, it may be less effective against modern kinetic energy penetrators.
3. Logistical and Operational Constraints
Malondesh tank force also faces logistical challenges that can hinder its effectiveness.
• Mobility: While the PT-91M's weight (48.5 tonnes) makes it suitable for Malondesh often soft and uneven terrain, it may still face difficulties with older infrastructure, such as bridges with lower weight limits.
• Readiness: The small number of tanks and maintenance issues can impact the readiness of the fleet. Breakdowns have been reported in the past, underscoring the challenges of keeping a small fleet of specialized vehicles operational.
Ultimately, the main weakness of Malondesh tank force is not necessarily the quality of the PT-91M itself, but rather the small size of the fleet and the long-term logistical challenges of maintaining an aging and specialized inventory.
THE MAIN KNOWLEDGE GAPS IN MALONDESH MILITARY WITHOUT A DEDICATED MARINE CORPS STEM FROM A LACK OF A UNIFIED DOCTRINE, fragmented command, and limited indigenous expertise in the complex field of amphibious warfare.
HapusFragmentation of Doctrine and Training
A dedicated Marine Corps provides a single, cohesive doctrine for amphibious operations. In Malondesh , this expertise is distributed across the MalondeshArmy and the Royal MalondeshNavy (RMN), leading to several problems:
• No Single Amphibious Doctrine: There is no single, codified doctrine that governs how land and sea forces should work together in an amphibious assault. While some units, like the Army's 10th Parachute Brigade, have amphibious training, they are primarily land-centric. This creates a disconnect between the Army's maneuver doctrine and the Navy's ship-to-shore logistics.
• Reliance on Foreign Partners: Malondeshheavily relies on joint exercises with countries that have a Marine Corps, such as the U.S. and the Philippines. These exercises, like CARAT and Bersama Warrior, are crucial for developing skills and interoperability. However, this reliance means that Malondesh forces are not constantly developing their own expertise and can only practice these complex operations during limited, often ad-hoc, training periods.
Gaps in Expertise and Personnel
A dedicated Marine Corps cultivates a deep bench of personnel with specialized knowledge in all aspects of amphibious warfare. The absence of this creates several key gaps in expertise:
• Limited Specialist Roles: Amphibious warfare requires a wide range of specialized skills, from beach reconnaissance and hydrographic surveying to coordinating ship-to-shore fire support and managing logistics in a contested littoral environment. Without a Marine Corps, Malondeshlacks a consistent, institutionalized way to train and retain personnel in these niche roles.
• Challenges in Joint Operations: The lack of a shared understanding and common language between the Army and Navy can hinder effective joint operations. In a real-world scenario, this can lead to delays in decision-making, poor communication, and a lack of synchronized action—all of which are critical for the success of an amphibious landing.
• Weakened Expeditionary Capability: A Marine Corps is an expeditionary force by nature, designed to deploy quickly and project power from the sea. Malondesh military, without this dedicated component, lacks the ability to rapidly deploy a self-sustaining force for missions like humanitarian assistance, disaster relief, or securing remote territories. This is a significant vulnerability for an archipelagic state with a vast maritime domain.
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
Hapus• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Malondesh (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Malondesh tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Malondesh harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Malondesh memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
4. Faktor Sumber Daya Manusia
• Kemunduran Profesionalisme: Beberapa ahli dan laporan mengindikasikan bahwa ada kemunduran dalam tingkat profesionalisme personel di Angkatan Laut Malondesh , baik di kapal permukaan maupun kapal selam. Pengoperasian dan interpretasi data dari sistem sonar yang canggih memerlukan keahlian dan pelatihan yang intensif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas operasional, bahkan jika sistem teknologinya sudah memadai.
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
Hapus• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Malondesh (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Malondesh tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Malondesh harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Malondesh memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
4. Faktor Sumber Daya Manusia
• Kemunduran Profesionalisme: Beberapa ahli dan laporan mengindikasikan bahwa ada kemunduran dalam tingkat profesionalisme personel di Angkatan Laut Malondesh , baik di kapal permukaan maupun kapal selam. Pengoperasian dan interpretasi data dari sistem sonar yang canggih memerlukan keahlian dan pelatihan yang intensif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas operasional, bahkan jika sistem teknologinya sudah memadai.
BERIKUT ADALAH BEBERAPA CONTOH KAPAL TLDM YANG DIANGGAP USANG ATAU SUDAH TIDAK LAYAK OPERASIONAL:
Hapus• Korvet Kelas Laksamana: Baru-baru ini, tiga korvet kelas Laksamana, yaitu KD Laksamana Tun Abdul Jamil, KD Laksamana Tan Pusmah, dan KD Pendekar, telah secara resmi dinonaktifkan. Kapal-kapal ini dibangun di Italia pada tahun 1980-an dan telah bertugas selama beberapa dekade. Penonaktifan ini adalah bagian dari rencana untuk mengganti kapal-kapal usang dengan aset yang lebih modern, seperti Littoral Combat Ship (LCS).
• Kapal Serangan Cepat (Fast Attack Craft): KD Pendekar, yang dinonaktifkan bersama dua korvet Laksamana, adalah contoh kapal serangan cepat yang telah lama bertugas sejak tahun 1979. Usia kapal ini yang sangat tua menunjukkan keterbatasan dalam teknologi dan kemampuan operasional dibandingkan dengan kapal modern.
• Kapal Patroli Kelas Kris dan Sabah: Kapal-kapal patroli ini telah dinonaktifkan atau dialihkan ke MMEA. Meskipun telah melayani TLDM selama lebih dari 30 tahun, keterbatasan operasionalnya, seperti jangkauan patroli yang pendek, membuatnya tidak lagi efektif untuk misi pengawasan di perairan yang lebih luas, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malondesh yang membentang lebih dari 320 km.
• Kapal Pendukung Serbaguna (Multi-Purpose Support Ships): Kapal-kapal lama seperti KD Sri Indera Sakti dan KD Mahawangsa telah mencapai batas usia pakainya. TLDM memiliki rencana untuk menggantinya dengan Kapal Pendukung Serbaguna Multi-Role Support Ship (MRSS) yang baru, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala.
• Armada Secara Umum: Secara keseluruhan, rata-rata usia kapal tempur dan patroli TLDM saat ini lebih dari 25 tahun, dengan mayoritas kapal bahkan berusia lebih dari 30 tahun. Kapal-kapal yang sudah terlalu tua ini sering kali mencapai titik di mana biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi dan tidak efisien. Program modernisasi yang tertunda, seperti proyek Littoral Combat Ship (LCS) yang mengalami penundaan, memperburuk masalah ini.
Kapal-Kapal Usang Agensi Penguatkuasaan Maritim Malondesh (MMEA)
• Kapal Patroli Tua (Ex-Police and Fisheries Vessels): Banyak kapal patroli MMEA sebelumnya adalah kapal milik Pasukan Polis Marin (PPM) atau Jabatan Perikanan. Contohnya termasuk kapal-kapal dari kelas "Gagah" dan "Nusa". Meskipun beberapa kapal ini telah menjalani program pembaruan (repowering) untuk mengganti mesin dan melakukan perbaikan struktural, usia desain dan lambungnya tetap membatasi kemampuan mereka.
• Kurangnya Kapal Patroli Jarak Jauh (Offshore Patrol Vessels): MMEA sangat membutuhkan Kapal Patroli Lepas Pantai (Offshore Patrol Vessels - OPV) yang lebih besar dan modern untuk misi pengawasan di ZEE. Proyek pengadaan OPV untuk MMEA mengalami berbagai tantangan. Ini berarti MMEA masih harus mengandalkan kapal-kapal yang lebih kecil dengan jangkauan dan daya tahan yang terbatas untuk mengawasi perairan yang sangat luas.
• Donasi dan Transfer Kapal: MMEA juga menerima kapal-kapal yang dinonaktifkan dari angkatan laut negara lain, seperti kapal patroli dari Amerika Serikat (Ex-USCGC Steadfast) dan Australia. Meskipun ini dapat menjadi solusi cepat untuk menambah armada, kapal-kapal ini sering kali sudah berusia dan memerlukan pemeliharaan dan suku cadang yang khusus, yang dapat menjadi tantangan logistik.
Dampak dari Armada yang Usang
• Kesiapan Operasional yang Rendah: Kapal-kapal yang usang cenderung lebih sering mengalami kerusakan, yang mengurangi waktu operasional mereka di laut. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan TLDM dan MMEA untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan operasi keamanan maritim secara efektif.
• Biaya Pemeliharaan yang Tinggi: Sebagaimana disebutkan dalam laporan, banyak kapal tua sudah mencapai "titik pengembalian yang menurun" (point of diminishing returns), di mana biaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi lebih besar daripada nilai dan kegunaan operasional kapal itu sendiri.
BERIKUT ADALAH BEBERAPA CONTOH KAPAL TLDM YANG DIANGGAP USANG ATAU SUDAH TIDAK LAYAK OPERASIONAL:
Hapus• Korvet Kelas Laksamana: Baru-baru ini, tiga korvet kelas Laksamana, yaitu KD Laksamana Tun Abdul Jamil, KD Laksamana Tan Pusmah, dan KD Pendekar, telah secara resmi dinonaktifkan. Kapal-kapal ini dibangun di Italia pada tahun 1980-an dan telah bertugas selama beberapa dekade. Penonaktifan ini adalah bagian dari rencana untuk mengganti kapal-kapal usang dengan aset yang lebih modern, seperti Littoral Combat Ship (LCS).
• Kapal Serangan Cepat (Fast Attack Craft): KD Pendekar, yang dinonaktifkan bersama dua korvet Laksamana, adalah contoh kapal serangan cepat yang telah lama bertugas sejak tahun 1979. Usia kapal ini yang sangat tua menunjukkan keterbatasan dalam teknologi dan kemampuan operasional dibandingkan dengan kapal modern.
• Kapal Patroli Kelas Kris dan Sabah: Kapal-kapal patroli ini telah dinonaktifkan atau dialihkan ke MMEA. Meskipun telah melayani TLDM selama lebih dari 30 tahun, keterbatasan operasionalnya, seperti jangkauan patroli yang pendek, membuatnya tidak lagi efektif untuk misi pengawasan di perairan yang lebih luas, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malondesh yang membentang lebih dari 320 km.
• Kapal Pendukung Serbaguna (Multi-Purpose Support Ships): Kapal-kapal lama seperti KD Sri Indera Sakti dan KD Mahawangsa telah mencapai batas usia pakainya. TLDM memiliki rencana untuk menggantinya dengan Kapal Pendukung Serbaguna Multi-Role Support Ship (MRSS) yang baru, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala.
• Armada Secara Umum: Secara keseluruhan, rata-rata usia kapal tempur dan patroli TLDM saat ini lebih dari 25 tahun, dengan mayoritas kapal bahkan berusia lebih dari 30 tahun. Kapal-kapal yang sudah terlalu tua ini sering kali mencapai titik di mana biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi dan tidak efisien. Program modernisasi yang tertunda, seperti proyek Littoral Combat Ship (LCS) yang mengalami penundaan, memperburuk masalah ini.
Kapal-Kapal Usang Agensi Penguatkuasaan Maritim Malondesh (MMEA)
• Kapal Patroli Tua (Ex-Police and Fisheries Vessels): Banyak kapal patroli MMEA sebelumnya adalah kapal milik Pasukan Polis Marin (PPM) atau Jabatan Perikanan. Contohnya termasuk kapal-kapal dari kelas "Gagah" dan "Nusa". Meskipun beberapa kapal ini telah menjalani program pembaruan (repowering) untuk mengganti mesin dan melakukan perbaikan struktural, usia desain dan lambungnya tetap membatasi kemampuan mereka.
• Kurangnya Kapal Patroli Jarak Jauh (Offshore Patrol Vessels): MMEA sangat membutuhkan Kapal Patroli Lepas Pantai (Offshore Patrol Vessels - OPV) yang lebih besar dan modern untuk misi pengawasan di ZEE. Proyek pengadaan OPV untuk MMEA mengalami berbagai tantangan. Ini berarti MMEA masih harus mengandalkan kapal-kapal yang lebih kecil dengan jangkauan dan daya tahan yang terbatas untuk mengawasi perairan yang sangat luas.
• Donasi dan Transfer Kapal: MMEA juga menerima kapal-kapal yang dinonaktifkan dari angkatan laut negara lain, seperti kapal patroli dari Amerika Serikat (Ex-USCGC Steadfast) dan Australia. Meskipun ini dapat menjadi solusi cepat untuk menambah armada, kapal-kapal ini sering kali sudah berusia dan memerlukan pemeliharaan dan suku cadang yang khusus, yang dapat menjadi tantangan logistik.
Dampak dari Armada yang Usang
• Kesiapan Operasional yang Rendah: Kapal-kapal yang usang cenderung lebih sering mengalami kerusakan, yang mengurangi waktu operasional mereka di laut. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan TLDM dan MMEA untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan operasi keamanan maritim secara efektif.
• Biaya Pemeliharaan yang Tinggi: Sebagaimana disebutkan dalam laporan, banyak kapal tua sudah mencapai "titik pengembalian yang menurun" (point of diminishing returns), di mana biaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi lebih besar daripada nilai dan kegunaan operasional kapal itu sendiri.
THE PRIMARY WEAKNESS OF THE MALONDESHMILITARY'S AMPHIBIOUS CAPABILITIES IS THE LACK OF A DEDICATED MARINE CORPS. INSTEAD OF A SINGLE, specialized branch, Malondesh amphibious forces are fragmented and distributed among different services, which creates several significant gaps.
Hapus1. Fragmentation of Command and Control
Without a unified Marine Corps, the various units responsible for amphibious operations—such as the Army's 10th Parachute Brigade and the Navy's PASKAL—must coordinate their efforts during a mission. This lack of a single, dedicated command structure can lead to:
• Slower Response Times: The time required to coordinate and deploy different units from separate services can delay a rapid response to maritime threats or humanitarian crises.
• Interoperability Issues: Despite joint exercises, the different services have distinct doctrines, equipment, and training, which can lead to communication and operational gaps in a real-world scenario.
2. Limited Dedicated Assets
A dedicated Marine Corps typically possesses its own fleet of specialized equipment designed for amphibious operations, such as amphibious assault vehicles (AAVs) and large landing craft. The MalondeshArmed Forces (MAF) lack a similar inventory, relying on a more limited and general-purpose set of assets.
• Reliance on Older or Less Capable Platforms: While the MalondeshNavy is modernizing, its current fleet may not be sufficient for large-scale amphibious operations. The absence of a dedicated fleet of landing ships and AAVs limits the force's ability to transport troops and heavy equipment from sea to shore efficiently.
3. Reduced Deterrence and Strategic Projection
In a region with growing maritime disputes, a dedicated amphibious force serves as a powerful deterrent. Its existence signals a nation's ability and resolve to project power and defend its territorial claims.
• Vulnerability in Maritime Disputes: Malondeshis a claimant in the South China Sea, and the lack of a dedicated Marine Corps may be perceived as a strategic weakness when dealing with more assertive neighbors. The 2013 Lahad Datu incursion, for example, exposed a gap in the military's ability to swiftly and decisively respond to a maritime-based threat.
4. Constraints on Training and Expertise
While Malondeshforces regularly train with foreign partners like the U.S. Marine Corps, this exposure is not a substitute for having a fully integrated, self-sustaining force.
• Knowledge Gaps: Without a dedicated Marine Corps, the continuous development of a specialized doctrine and expertise in amphibious warfare is hindered. This can lead to a reliance on foreign partners for high-end amphibious training, rather than being able to conduct such training internally and on a large scale.
THE PROCUREMENT PROCESS FOR MALONDESH ARMED FORCES IS WIDELY CRITICIZED FOR BEING INEFFICIENT AND OPAQUE, LEADING TO A SERIES OF HIGH-PROFILE SCANDALS, SIGNIFICANT FINANCIAL WASTE, AND SERIOUS GAPS IN MILITARY READINESS. THIS SYSTEMIC PROBLEM IS ROOTED IN A LACK OF TRANSPARENCY, POLITICAL INTERFERENCE, AND A RELIANCE ON INDIRECT ACQUISITION METHODS.
Hapus1. The "Middleman" System
A key issue is the heavy reliance on agents, middlemen, and politically connected individuals to facilitate defense contracts. This practice often bypasses open tender processes, which are designed to ensure transparency and competition.
• Inflated Costs: These middlemen typically charge hefty commissions, inflating the final price of military assets. This was a point of public concern by King Sultan Ibrahim, who stated that such practices lead to buying "nonsense" that is overpriced and ill-suited for the military's actual needs.
• Inadequate Equipment: Since the procurement is driven by commercial interests rather than by the end-user (the military), the equipment acquired may not be the most suitable or effective for its intended purpose.
________________________________________
2. High-Profile Scandals and Delays
The most infamous example of a failed procurement is the Littoral Combat Ship (LCS) program.
• Massive Delays and Cost Overruns: The program, valued at RM9 billion, was meant to deliver six modern frigates to the Royal Malondesh Navy (RMN). Despite paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered. The project is years behind schedule and has been plagued by allegations of mismanagement and corruption.
• Financial Misappropriation: Investigations have revealed that a significant portion of the allocated funds was used for other purposes, with some estimates pointing to hundreds of millions of ringgit in financial irregularities. .
• Impact on Readiness: The failure of the LCS program has left the RMN with a dangerously aging fleet. Many of its vessels are over 40 years old, leading to higher maintenance costs and lower operational readiness rates.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Accountability
The defense procurement process is shrouded in secrecy, which makes it difficult to hold officials accountable for failures.
• Direct Negotiations: The majority of large defense contracts are awarded through direct negotiation rather than open bidding, which limits public and parliamentary oversight.
• Limited Audits: While audit reports exist, their recommendations are often not implemented. This was highlighted in a recent Auditor-General's report, which found serious delays, weak oversight, and millions of ringgit in uncollected penalties from contractors.
• Political Interference: Declassified reports on the LCS scandal revealed that key decisions, such as the choice of ship design, were made by political leaders against the recommendations of the navy, the end-user. This kind of political interference compromises the military's ability to make sound, strategic decisions.
________________________________________
4. Broader Systemic Failures
The problems in procurement are part of a larger systemic issue within Malondesh defense framework.
• No Cohesive Strategy: The absence of a clear, long-term defense policy has led to ad-hoc, fragmented procurement decisions. This has resulted in a mixed fleet of assets from various countries, creating a logistical nightmare for maintenance and supply chains.
• Inadequate Penalties: When projects are delayed or fail, penalties on contractors are often not enforced, and new contracts are sometimes awarded to the same companies, perpetuating a cycle of inefficiency and poor performance
INDIANESIA MASUK JEBAKAN HUTANG CHINA..... 🤣🤣
BalasHapusChina berkeras bunga utang kereta cepat Jakarta-Bandung 3,4%, jebakan utang China
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72vg2v5732o
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
===================
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
THE MALONDESH MILITARY FACES SIGNIFICANT LOGISTICAL CHALLENGES DUE TO A RELIANCE ON A DIVERSE RANGE OF PLATFORMS FROM DIFFERENT INTERNATIONAL SUPPLIERS, AGING EQUIPMENT, AND A LACK OF A COHESIVE, MODERN LOGISTICS SYSTEM. THIS CREATES PROBLEMS IN MAINTENANCE, READINESS, AND COST-EFFECTIVENESS.
Hapus1. Fragmentation of Supply Chains
Malondeshhas historically procured military equipment from various countries, including the United States, Russia, Poland, the United Kingdom, and China. This practice has created a complex and inefficient supply chain.
• Diverse Parts and Maintenance Needs: Each type of equipment, from the Polish-made PT-91M tanks to the Russian Sukhoi Su-30MKM fighter jets, requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
• Reliance on Foreign Suppliers: The military is highly dependent on foreign manufacturers for critical components. For example, sanctions on Russia have made it difficult to secure spare parts for the Su-30MKM fleet, leading to a low operational readiness rate.
• Obsolete Parts: A diverse and aging inventory means that many spare parts become obsolete. The Royal MalondeshNavy (RMN) reportedly has millions of ringgit in unused, obsolete spare parts because of a mismatched fleet and inconsistent procurement.
2. Aging Fleet and High Maintenance Costs
A significant portion of Malondesh military assets is over 30 years old, which directly impacts operational readiness.
• Increased Maintenance Burden: Older vehicles, ships, and aircraft require more frequent and expensive maintenance. A 2021 study revealed that 34 of the RMN's 53 vessels had exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old. This leads to higher maintenance costs and a lower operational tempo.
• Inadequate Readiness: An aging fleet often fails to meet readiness targets. For instance, the MalondeshArmy's Type-B vehicles, which include non-armored transport vehicles, have historically failed to meet their mandated 80% serviceability rate, limiting their ability to support operations.
3. Delays and Mismanagement in Procurement
Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
• Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
• Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
4. Limited Local and Automated Support
While Malondeshis trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
• Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malondeshstill heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
• Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management.
The Malondesh Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
Hapus________________________________________
MalondeshArmy 🇲🇾
The MalondeshArmy's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
• Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
• Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
• Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
________________________________________
Royal MalondeshNavy (RMN) ⚓
The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
• Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
• Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
• Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.
________________________________________
Royal MalondeshAir Force (RMAF) ✈️
The RMAF's assets face challenges related to maintenance, parts supply, and a shrinking fleet of combat aircraft.
• Aging Fleet and Modernization: The RMAF's fleet of combat aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and F/A-18D Hornet, is aging. While the RMAF is undergoing a Service Life Extension Program (SLEP) for the Sukhois, these jets will eventually need to be replaced.
• Supply Chain Issues: The RMAF's reliance on Russian-made aircraft like the Su-30MKM has created spare parts and maintenance challenges, particularly in light of international sanctions.
THE MALONDESH MILITARY HAS A SIGNIFICANT CAPABILITY GAP IN ITS COUNTER-INSURGENCY (COIN) AIRCRAFT FLEET, PRIMARILY DUE TO THE AGING AND LIMITED NUMBER OF LIGHT COMBAT AND SURVEILLANCE PLATFORMS SUITABLE FOR THIS TYPE OF ASYMMETRIC WARFARE.
Hapus1. Lack of Dedicated COIN Aircraft
Unlike a dedicated air force built for large-scale conventional warfare, a successful COIN force requires aircraft optimized for a unique set of missions:
• Low and Slow: COIN operations often occur in dense jungle or urban environments where fast jets are ineffective. They require aircraft that can fly low and slow to provide close air support and accurate surveillance.
• Persistent Presence: COIN aircraft must be able to loiter for extended periods to track insurgents and provide sustained support to ground troops.
• Cost-Effectiveness: Using expensive, high-performance fighter jets like the Su-30MKM for COIN missions is a significant waste of resources.
The Royal MalondeshAir Force (RMAF) lacks a dedicated fleet of such aircraft. Its existing fleet is more suited for air defense and conventional warfare, creating a mismatch between its capabilities and the specific demands of counter-insurgency.
________________________________________
2. Aging Fleet and Reliance on Other Assets
The RMAF's current inventory is not well-suited for the COIN role, forcing it to rely on a mix of aging platforms and less-than-ideal helicopters.
• Retired Aircraft: The RMAF has retired dedicated COIN aircraft like the Canadair CT-114 Tutor. This leaves a major gap that has not been adequately filled.
• Helicopter Gaps: While the Army operates light attack helicopters like the MD530G, these are limited in their range, endurance, and payload. This places a heavy burden on a small fleet to support ground forces over vast and often difficult terrain.
________________________________________
3. Delays in New Acquisitions
Malondeshis actively trying to address this gap, but procurement has been slow and challenging.
• FA-50M Purchase: The RMAF is acquiring 18 FA-50M light combat aircraft from Korea Aerospace Industries (KAI). These jets are intended to fulfill both a fighter lead-in trainer role and a light combat role. However, deliveries are not expected to begin until 2026. This leaves the RMAF with a capability gap in the interim.
• Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Malondeshhas made some progress in acquiring drones for surveillance, but these still do not fully replace the role of a manned COIN aircraft, which can provide more direct and immediate fire support.
THE MALONDESH MILITARY FACES SEVERAL CRUCIAL, INTERRELATED PROBLEMS THAT AFFECT ITS OVERALL READINESS AND CAPABILITY. THESE ISSUES STEM FROM A COMBINATION OF CHRONIC UNDERFUNDING, A COMPLICATED PROCUREMENT PROCESS, AND A FRAGMENTED APPROACH TO MILITARY DEVELOPMENT.
Hapus1. Inefficient and Opaque Procurement
The most significant problem facing the Malondesh military is its procurement system. It's often criticized for a lack of transparency and a reliance on middlemen or agents, which leads to inflated prices and projects that fail to meet the military's actual needs.
• Cost Overruns and Delays: Projects, most notably the Littoral Combat Ship (LCS) program, have been plagued by severe delays and massive cost overruns. None of the six ships have been delivered, despite significant payments. This has left the Royal Malondesh Navy (RMN) with an aging fleet, as many of its vessels are over 40 years old.
• "Middlemen" and Corruption: King Sultan Ibrahim has publicly criticized the involvement of agents and salesmen in defense deals, stating that these practices lead to "unreasonable" prices and purchases that don't fit the military's needs. This has raised concerns about corruption and inefficiency within the Ministry of Defence (MINDEF).
________________________________________
2. An Aging Fleet and Logistical Challenges
The Malondesh Armed Forces (MAF) operates a mixed fleet of military assets from a wide range of international suppliers. This lack of standardization creates a logistical nightmare.
• Fragmentation of Supply Chains: The military has equipment from various countries, including Russia, the United States, Poland, and China. Each platform requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
• Low Operational Readiness: Many of the Navy's vessels and Air Force's combat jets are well past their service life, leading to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
• Reliance on Foreign Support: Due to a lack of local expertise, Malondesh is highly dependent on foreign suppliers for critical maintenance and spare parts, making the military vulnerable to supply chain disruptions, such as international sanctions.
________________________________________
3. Capability Gaps and Lack of Specialization
The MAF has key capability gaps in crucial areas due to its historical focus on counter-insurgency and a lack of a unified doctrine.
• No Dedicated Marine Corps: Malondesh lacks a dedicated Marine Corps. Its amphibious capabilities are fragmented and distributed between the Army and Navy. This creates coordination problems and limits the ability to rapidly project power and respond to maritime threats, a significant vulnerability for an archipelagic nation.
• Limited Tank Fleet: The Army's tank force is limited to approximately 48 PT-91M Pendekar tanks. This small number restricts their strategic deployment and makes them less effective in a large-scale land conflict compared to neighbors with larger tank fleets.
• COIN Aircraft Gap: The Air Force lacks a dedicated fleet of Counter-Insurgency (COIN) aircraft. It's forced to use expensive multi-role fighter jets for low-intensity conflicts, which is inefficient. While a new batch of FA-50M light combat aircraft is on order, deliveries are not expected for several years.
setelah Latihan bareng f35 Osi
BalasHapusLanjut F15 amrik datang...mangstab haha!👍👍👍
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Tiga Jet Tempur F-15 Eagle AS Mendarat di Pekanbaru
https://video.kompas.com/watch/1874492/tiga-jet-tempur-f-15-eagle-as-mendarat-di-pekanbaru-ada-apa.
betewe, negri🎰kasino genting lagi2 kena SKIP...ada apa??
owhh si Kornet mase Grondid haha!🤭😭🤭
Emkaem jangan tanya...Mangkrakk gaesz haha!🤣🤣🤣
NEGERI PARA BERUK KOK GA ADA YANG NGAJAK LATIHAN....UPPSSS...TERNYATA NEGARA MISKIN DENGAN ASET USANG DAN RONGSOK 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSUNGGUH MEMALUKAN KAWASAN !!!!!!
laahh gaya lho..ntar tarif di naikin lagi lho haha!😆😆😆
BalasHapusbetewe F15 dateng sengaja tuch...buat geber kl haha!🔥☠️🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Tolak Kedatangan Trump, Demonstran di Kuala Lumpur: You're Not Welcome in Malaysia!
https://video.kompas.com/watch/1874461/tolak-kedatangan-trump-demonstran-di-kuala-lumpur-youre-not-welcome-in-malaysia.
Nanti Kalau Sudah Fighter2 amerika terbat diatas Johor dan KL nangis....minta maaf...
HapusSYSTEMIC ISSUES
BalasHapusSeveral factors contribute to this entrenched problem:
• Lack of Transparency and Oversight: Defense procurement is often conducted through direct negotiations rather than open tenders, which makes the process opaque and susceptible to abuse. Transparency International's Government Defence Integrity Index has consistently rated Malondesh as having a high risk of corruption in its defense sector due to weak parliamentary oversight and limited financial scrutiny.
• The Role of Middlemen and Agents: A key feature of the Malondeshn system is the reliance on middlemen, or "agents," who are often politically connected. These individuals or firms insert themselves into deals between the government and foreign arms manufacturers, adding unnecessary commissions and inflating the final price of the assets. As Malondesh's King Sultan Ibrahim recently pointed out, this system allows agents to profit at the expense of national defense.
• Political Influence and Cronyism: The awarding of contracts is frequently influenced by political interests rather than the actual needs of the military. Projects are often given to politically connected firms, some of which have no prior experience in defense manufacturing. This leads to a vicious cycle where a lack of capability and experience results in project delays and failures.
The Littoral Combat Ship (LCS) Scandal: A Case Study
The LCS scandal is a prime example of the deep-seated issues within Malondeshn defense procurement. The project, intended to build six ships for the Royal Malondeshn Navy (RMN) at a cost of RM9 billion, has been a complete failure.
• Misappropriation of Funds: The government has already paid over RM6 billion, but not a single ship has been delivered. Forensic audits and a Public Accounts Committee (PAC) report revealed that funds were allegedly misappropriated, with payments made for "fake services" and a significant portion of the money disappearing without a trace.
• Ignoring User Needs: The scandal also highlighted a critical breakdown in communication and a disregard for military expertise. The RMN initially recommended a Dutch-made design (Sigma class), but the Ministry of Defence, under the advice of the main contractor, Boustead Naval Shipyard (BNS), chose a different, unproven French design (Gowind class) instead. This decision was made without the navy's consultation.
• Gross Inefficiency and Delays: The project has been plagued by delays due to BNS's poor financial management, lack of skilled labor, and failure to follow design specifications. The company, which is a subsidiary of a conglomerate with close ties to the Armed Forces Pension Fund, was in a "weak and critical" financial state, yet was still awarded the massive contract. This showcases a complete breakdown of due diligence and project management.
Other Notable Scandals and Issues
The LCS scandal is just one of many that have plagued the MAF.
• Submarine Procurement: A previous submarine deal was also marred by allegations of corruption, with reports of exorbitant commissions paid to local agents.
• Aircraft and Patrol Boats: The MAF has a history of acquiring assets that are either not fully operational upon delivery or are poorly maintained due to a lack of spare parts and technical expertise. This has led to a high number of non-flying aircraft and inoperable patrol boats, essentially leaving the military with expensive, but useless, equipment.
• Lack of Accountability: Despite multiple scandals and reports from the Auditor-General and PAC, there has been a notable lack of accountability. Few, if any, senior politicians or high-ranking military officials have been held responsible for the failures and financial losses. This has fostered a culture where such misconduct is tolerated, and a cynical public has grown desensitized to the issue.
The Malondeshn military, also known as the Malondeshn Armed Forces (MAF), faces several significant challenges, which can be categorized into three main areas: procurement and modernization, human resources, and defense policy.
BalasHapusProcurement and Modernization 💰
A primary issue for the MAF is its aging and obsolete equipment. The country's defense spending has historically been low, and while recent budgets have seen increases, they are often insufficient to cover the extensive modernization needs.
• Financial Constraints: The 1997 Asian financial crisis had a lasting impact, forcing a de-prioritization of defense spending. Despite recent budget increases, competing priorities like healthcare and education often limit the funds available for military upgrades.
• Corruption and Inefficiency: Past procurement projects, such as the Littoral Combat Ship program, have been plagued by delays, cost overruns, and allegations of corruption, which have wasted funds and resulted in a lack of operational assets.
• Aging Inventory: The MAF relies on a mix of equipment from various countries, making maintenance difficult. For example, the Royal Malondeshn Air Force (RMAF) has struggled to maintain its Russian-made Sukhoi Su-30MKM fighter jets due to sanctions and a lack of spare parts. The country also retired its MiG-29s without a timely replacement, creating a significant capability gap.
Human Resources 🧍
Recruitment and personnel issues are another major problem for the MAF, affecting its overall readiness and capability.
• Recruitment Challenges: The military has difficulty attracting and retaining high-quality personnel. This is partly due to low wages and poor living conditions. The quality of candidates has been a concern, with a declining pool of eligible recruits.
• Ethnic Imbalance: There is a significant ethnic disparity in the armed forces, with a very low percentage of non-Malay recruits. This could affect national unity and the military's ability to represent the country's diverse population.
• Personnel Well-being: There are ongoing concerns about the well-being and welfare of military personnel, including work-life balance issues and the need for better mental health support.
Defense Policy and Strategic Challenges 🗺️
The MAF operates in a complex regional environment with evolving security threats.
• South China Sea Disputes: Malondesh has overlapping territorial claims with China in the South China Sea. China's increasingly aggressive "grey-zone" tactics—using coast guard vessels and fishing militia to assert its claims—are a major challenge that the MAF is not fully equipped to handle.
• Non-Traditional Threats: While traditionally an army-centric force due to a history of internal counter-insurgency, the MAF must now pivot to address maritime and cyber threats. This requires a re-calibration of its force structure and a focus on new technologies like drones, cyber warfare, and intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities.
• Political Instability: Frequent changes in government have led to a lack of continuity in defense policy and the slow implementation of key reforms outlined in the country's first Defence White Paper. This political instability can stall long-term projects and strategic planning.
KEY FACTORS
BalasHapus1. Direct Negotiation and Lack of Open Tenders
A major problem is the frequent use of direct negotiation instead of open and competitive tenders. This practice, often justified under the pretext of national security, limits competition and reduces transparency. By bypassing the tender process, the government loses the ability to secure the best value for money, and it creates a fertile ground for corruption.
• Example: The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a prime example. The multi-billion ringgit contract was awarded through direct negotiation, with a parliamentary inquiry later revealing that the decision ignored the navy's preference for a different ship design.
________________________________________
2. The Role of Middlemen and Agents
The procurement process is often riddled with intermediaries or agents who act as go-betweens for the military and foreign contractors. These middlemen, often with political connections or being former military personnel, add significant markups to the cost of equipment. This practice inflates prices, wastes public funds, and has been a major source of controversy. The King of Malondesh himself has publicly criticized this issue, warning against the influence of "agents and salesmen" in the Defence Ministry.
________________________________________
3. Financial Mismanagement and Weak Oversight
Government audits have consistently revealed systemic financial mismanagement.
• Failure to Collect Penalties: Audit reports have shown that the government failed to impose and collect penalties for delayed deliveries from contractors. In one case, a contractor for armored vehicles did not face a penalty of over RM160 million despite significant delays.
• Contract Splitting: To avoid the scrutiny of larger contracts, some projects are broken down into smaller ones, a practice known as "contract splitting." This allows them to bypass the open tender threshold and be awarded through less rigorous methods, raising concerns about accountability.
• Misappropriation of Funds: In the LCS scandal, a significant portion of the project's funds were allegedly used to pay off debts from old, unrelated naval projects, showcasing a severe lack of financial discipline.
THE MALONDESH MILITARY HAS A SIGNIFICANT CAPABILITY GAP IN ITS COUNTER-INSURGENCY (COIN) AIRCRAFT FLEET, PRIMARILY DUE TO THE AGING AND LIMITED NUMBER OF LIGHT COMBAT AND SURVEILLANCE PLATFORMS SUITABLE FOR THIS TYPE OF ASYMMETRIC WARFARE.
BalasHapus1. Lack of Dedicated COIN Aircraft
Unlike a dedicated air force built for large-scale conventional warfare, a successful COIN force requires aircraft optimized for a unique set of missions:
• Low and Slow: COIN operations often occur in dense jungle or urban environments where fast jets are ineffective. They require aircraft that can fly low and slow to provide close air support and accurate surveillance.
• Persistent Presence: COIN aircraft must be able to loiter for extended periods to track insurgents and provide sustained support to ground troops.
• Cost-Effectiveness: Using expensive, high-performance fighter jets like the Su-30MKM for COIN missions is a significant waste of resources.
The Royal MalondeshAir Force (RMAF) lacks a dedicated fleet of such aircraft. Its existing fleet is more suited for air defense and conventional warfare, creating a mismatch between its capabilities and the specific demands of counter-insurgency.
________________________________________
2. Aging Fleet and Reliance on Other Assets
The RMAF's current inventory is not well-suited for the COIN role, forcing it to rely on a mix of aging platforms and less-than-ideal helicopters.
• Retired Aircraft: The RMAF has retired dedicated COIN aircraft like the Canadair CT-114 Tutor. This leaves a major gap that has not been adequately filled.
• Helicopter Gaps: While the Army operates light attack helicopters like the MD530G, these are limited in their range, endurance, and payload. This places a heavy burden on a small fleet to support ground forces over vast and often difficult terrain.
________________________________________
3. Delays in New Acquisitions
Malondeshis actively trying to address this gap, but procurement has been slow and challenging.
• FA-50M Purchase: The RMAF is acquiring 18 FA-50M light combat aircraft from Korea Aerospace Industries (KAI). These jets are intended to fulfill both a fighter lead-in trainer role and a light combat role. However, deliveries are not expected to begin until 2026. This leaves the RMAF with a capability gap in the interim.
• Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Malondeshhas made some progress in acquiring drones for surveillance, but these still do not fully replace the role of a manned COIN aircraft, which can provide more direct and immediate fire support.
●$6.5 bn/11= $ 590 juta
BalasHapuswahh ternyata Mogami Osi lebih murah daripada PPA kita loh $ 625jt haha!👍👍👍
dulu paporit..cuman skrg kitanya uda kena demam ISTIF haha!😂😂😂
nex SHOPPING yaa tinggal FDI..mogami gutbai haha!🖖🖖🖖
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Australia, Japan Defence Ministers Board Mogami-Class Frigate After $6.5B Warship Deal
Australian Defence Minister Richard Marles on Friday (September 5) boarded the Japanese navy ship Mikuma, one of the Mogami-class frigates of the Japan Maritime Self-Defense Force in Yokosuka.
Last month, Japan clinched a landmark A$10 billion ($6.5 billion) deal to build warships for Australia, marking Tokyo's most consequential defence sale since it ended a ban on military exports in 2014.
“I want to emphasise that the decision to choose the Mogami-class frigates as the general-purpose frigate for the Royal Australian Navy was one that was based on capability. This is the best frigate for the Royal Australian Navy in the future,” said Marles during a joint statement with his Japanese counterpart Gen Nakatani on the navy ship.
https://youtube.com/watch?v=l38XVQdtMY8
kalo kl jangan tanya LCS aja MANGKRAK 14 taon haha!🤣🤣🤣
ironinya, dulu WW2 Osi mati2 buru kapal nippong...ehh skarang, ngiler haha!😵💫😁😵💫
Hapus