Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin kembali dipercaya sebagai tuan rumah latihan bersama TNI AU dengan negara sahabat. Setelah sukses melaksanakan Latma Elang Ausindo 2025, kini Lanud Roesmin Nurjadin menjadi pusat kegiatan Exercise Cope West 2025, latihan bilateral antara TNI Angkatan Udara dengan United States Air Force (USAF).
.webp)
.webp)
Kehadiran flight F-15 dari Skadron Tempur 333 USAF disambut langsung oleh Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris, M.M.Pol., M.M.O.A.S., beserta jajaran pejabat Lanud dan perwira penerbang TNI AU. Sebagai wujud penghormatan dan persahabatan, para penerbang USAF menerima tanjak Melayu yang dipakaikan langsung oleh Danlanud dan para pendamping, mencerminkan kearifan lokal Bumi Lancang Kuning dalam menyambut tamu kehormatan.
.webp)
Latihan Cope West merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah lama terjalin antara TNI AU dan USAF. Fokus utama latihan ini adalah meningkatkan profesionalitas, kemampuan tempur, serta memperkuat kerja sama strategis antara kedua angkatan udara. Kehadiran jet tempur F-15 di Pekanbaru diharapkan semakin memperkaya skenario latihan yang akan dilaksanakan.
.webp)
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Lanud Roesmin Nurjadin sebagai tuan rumah. “Kedatangan rekan-rekan penerbang USAF merupakan kehormatan bagi kami. Melalui Cope West 2025, kita tidak hanya berlatih meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga membangun persahabatan yang erat dan kerja sama strategis dalam menjaga stabilitas kawasan,” ungkapnya.
Harap Malaydesh jangan buka ini
BalasHapushttps://www.airspace-review.com/2024/11/13/kasau-mengunjungi-airshow-china-2024-di-zhuhai-duduk-di-kokpit-su-57e-dan-j-10ce/
Adoiimakk????
BalasHapusNiih..
https://www.airspace-review.com/wp-content/uploads/2024/11/Kasau-duduk-di-kokpit-Su-57E-768x576.jpg
😂😂🤪🤪😛🤣🇧🇩👎
F15E pancingan EX haha!🤭🤭🤭
BalasHapussabar yak...duitnya belum nemu, ntar klo dapet para warganyet yg pertama tau haha!🤑🤗🤑
Kasihan TUDMalaydesh kena PRANK Kuwait....🤣😂
Hapusuda dibilangin ga pcaya sich...haha!😋😋😋
HapusKhas Malaydesh..
BalasHapusJangan buka ini..
https://www.airspace-review.com/wp-content/uploads/2024/11/Kasau-duduk-di-kokpit-J-10CE-di-Airshow-China-2024-645x402.jpg
Diam diam kita SHOPPING SOPING BOM, RUDAL, TORPEDO Tiap Tahun Tambah Terusz Naik💰 haha!🚀🔥🚀
BalasHapusMenumpuk Amunisi, Persiyapan Perang & Invasi hore haha!👏🖖👏
warganyet kl, wajib PANIK🥶KETAKUTAN LAGIIIII haha!😭👻😭
Adoimaak yaah lon?
BalasHapus😂😂🤪😛🤣
=====
"...Dari foto-foto yang dirilis, terlihat Kasau mencoba duduk di kokpit jet tempur siluman Rusia Su-57E (Bort 057 Biru) yang dipamerkan secara statis berikut persenjataan canggihnya.
Kasau juga terlihat mencoba duduk di kokpit pesawat tempur generasi keempat plus China, J-10CE..."
kita impor rudal & torpedo jugak tiap tahun NAIK...hore haha!👍🤑👍
BalasHapussangat Banyakkkk haha!🦾🚀🦾
Persiyapan PERANG ama Invasi haha!☠️🚀☠️
warganyet kl, PANIK🥶KETAKUTAN LAGI haha!☠️😭☠️
Apdet dink min..
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Impor Senjata Naik Drastis, Tahun Ini Sudah Tembus Rp 1,06 T
✅️2025 Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total impor senjata militer yang termasuk kode HS 93019000, HS 93069010, dan HS 93069090 senilai US$ 65,04 juta, atau setara Rp 1,06 triliun (kurs Rp 16.424/US$) untuk periode Januari-Juli 2025.
✅️2024 Nilai impor senjata dengan kode HS itu naik sekitar 43,89% bila dibandingkan dengan catatan pada periode yang sama pada tahun lalu senilai US$ 45,2 juta atau setara Rp 742,39 miliar.
-----------
Untuk senjata dengan kode HS 93019000 atau senjata militer, selain revolver, pistol dan senjata yang termasuk dalam pos 9307, 930110, 930120, untuk periode Januari-Juli 2025 senilai US$ 46,83 juta dolar.
Impor senjata dengan kode HS itu mayoritas berasal dari Uni Emirat Arab senilai US$ 25,84 juta, Amerika Serikat US$ 11,58 juta, Italia US$ 7,3 juta, sedangkan lainnya US$ 2,03 juta
Sementara itu, untuk senjata dengan kode HS 93069010, yakni bom, granat,🔥torpedo, ranjau,🚀rudal dan amunisi perang sejenisnya serta bagian-bagiannya senilai US$ 17,84 juta. Berasal dari Prancis US$ 12,66 juta, Republik Cheska US$ 2,52 juta, dan Korea Selatan US$ 1,67 juta. Lainnya hanya US$ 979,82 ribu.
Senjata dengan kode HS 93069090 yaitu amunisi dan proyektil lainnya serta bagian-bagiannya, termasuk peluru dan catridge wads US$ 358,67 ribu. Terdiri dari Amerika Serikat US$ 255,09 ribu, Korea Selatan US$ 103,50 ribu, Jepang US$ 73, serta lainnya US$ 5 ribu
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250903152700-4-663988/impor-senjata-naik-drastis-tahun-ini-sudah-tembus-rp-106-t
Ingetin sebelah oom..
HapusJangan ada pesawat mereka yang berani dekat pas firing test Aster dari Brawijaya...
Kih..kih..kih..😁🤟
Gapapa OM PS... lumayan ada Target Drone Gratis saat ujicoba Live Firing Aster-30 KRI BRAWIJAYA
Hapusnyoiihhh klo perluw aset yg di bns blom lunas jd target latihan yg sah haha!🚀☠️🚀
HapusINDON dah jadi balaci US.
BalasHapusData personal rakyat dibagi begitu saja!
😁🤟
THE ABSENCE OF A DEDICATED MARINE CORPS
Hapus1. Gaps in Amphibious and Expeditionary Capabilities
• Lack of a Cohesive Force: A dedicated Marine Corps is designed to be a self-contained, rapidly deployable expeditionary force. It integrates naval support, ground combat, and aviation assets into a single cohesive unit. In Malondesh case, these capabilities are spread across different services (the Army's 10th Parachute Brigade, the Navy's PASKAL, and various naval ships). This fragmented approach can lead to coordination problems, "turf wars" between services, and a lack of unified command during complex amphibious operations.
• Limited Rapid Response: A Marine Corps is structured for immediate, decisive action in littoral environments. Without such a force, Malondeshmay face delays in deploying troops to respond to threats in its vast maritime domain, particularly in remote areas of the South China Sea or the eastern coast of Sabah. The 2013 Lahad Datu incursion, for instance, highlighted the need for a more agile and specialized maritime security force.
• Lack of Dedicated Amphibious Assets: A Marine Corps comes with its own fleet of specialized assets, such as amphibious assault vehicles (AAVs), hovercraft, and landing craft. While the MalondeshArmy is acquiring some hovercraft, these acquisitions are often piecemeal and not part of a larger, dedicated force structure. This can limit the scale and scope of amphibious operations.
2. Slower Military Modernization
• Outdated Doctrine: The MalondeshArmed Forces (MAF) doctrine has historically been shaped by its counter-insurgency and land-centric experience. While the 2019 Defense White Paper has acknowledged the need for amphibious capabilities, the absence of a dedicated Marine Corps suggests a slower pace in fully embracing a modern, multi-domain warfare doctrine that is crucial for a maritime nation.
• Budgetary and Bureaucratic Hurdles: The creation of a new military branch requires significant political will and a long-term financial commitment. Due to a history of fluctuating defense budgets and administrative complexities, proposals to establish a MalondeshMarine Corps have repeatedly been put on the back burner. This has led to a situation where critical capabilities, like those needed for amphibious warfare, are not fully developed or funded.
3. Vulnerability in Maritime Disputes
• Inadequate Deterrence: Malondeshis a claimant state in the South China Sea and faces increasing assertiveness from China. As noted by some military analysts, the Royal MalondeshNavy's (RMN) naval vessels are in some cases smaller and less capable than the Chinese coast guard ships that operate in Malondesh Exclusive Economic Zone (EEZ). A robust Marine Corps could serve as a powerful deterrent, signaling Malondesh resolve to protect its maritime claims and remote outposts.
• Challenges in Defending Remote Outposts: Malondeshmaintains a presence on several reefs and islands in the disputed waters. Reinforcing these remote garrisons requires significant air and sea-lift capabilities, which can be challenging and slow without a dedicated, integrated amphibious force.
4. Limitations in Joint Operations and Interoperability
• Fragmented Training: While the Royal MalondeshArmy trains with foreign marine forces (e.g., the U.S. Marine Corps) in exercises like CARAT, this training is often ad-hoc and focuses on specific, limited scenarios. It does not replace the continuous, integrated, and large-scale training that a dedicated Marine Corps undergoes to achieve seamless interoperability between sea and land forces.
• Reduced Effectiveness in Multinational Operations: In a combined operation with a country that has a Marine Corps, Malondesh lack of a similar force can hinder a seamless integration of its assets. This can create communication and procedural gaps that reduce overall operational effectiveness in joint exercises or real-world coalition efforts.
1. MASALAH PERAWATAN DAN KESIAPAN OPERASIONAL 🚧
HapusIni adalah kelemahan yang paling sering disorot dan menjadi viral di media sosial.
• Insiden Mogok di Jalan Umum: Tank PT-91M Pendekar pernah beberapa kali mogok di tengah jalan raya, bahkan saat sedang dalam perjalanan untuk acara parade Hari Kemerdekaan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat dan parlemen tentang standar perawatan aset militer.
• Kurangnya Suku Cadang: Masalah ini adalah inti dari inefisiensi. Penghentian produksi suku cadang oleh produsen aslinya, Bumar Labedy, memaksa Malondesh untuk mencari solusi alternatif. Upaya ini termasuk menggunakan tenaga ahli lokal untuk memproduksi komponen tertentu, tetapi ini menunjukkan ketergantungan yang rapuh pada produsen eksternal dan kurangnya jaminan rantai pasokan.
• Kurva Pembelajaran yang Curam: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan MBT modern, Malondesh menghadapi tantangan dalam mengembangkan basis pengetahuan, keahlian, dan infrastruktur untuk perawatan tank tersebut. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam mengelola aset militer yang kompleks.
________________________________________
2. Keterbatasan Teknis dan Operasional ⚙️
Meskipun PT-91M adalah versi yang ditingkatkan dari T-72, beberapa keterbatasan masih ada.
• Desain Lama dan Kerentanan: PT-91M merupakan turunan dari T-72, yang memiliki desain kokpit dan penyimpanan amunisi yang terkenal rentan. Dalam pertempuran modern, ini bisa menjadi kelemahan fatal jika dibandingkan dengan tank-tank tempur utama lain yang lebih baru dengan desain yang lebih aman.
• Kemampuan Serangan Terbatas: Dibandingkan dengan tank tempur utama modern yang dimiliki oleh negara tetangga, seperti Leopard 2A4 milik Singapura dan Indonesia, PT-91M Pendekar dianggap memiliki sistem kendali tembak dan perlindungan yang kurang unggul. Meskipun dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor (ERA), perlindungan ini mungkin tidak cukup untuk menahan serangan dari amunisi anti-tank terbaru.
________________________________________
3. Masalah Pengadaan dan Jumlah yang Tidak Memadai 💰
• Skandal dan Inefisiensi: Sama seperti proyek kapal LCS, skandal pengadaan dan inefisiensi juga terjadi dalam program tank. Laporan menunjukkan adanya masalah tata kelola yang buruk dalam manajemen kontrak, yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal.
• Jumlah yang Sedikit: Malondesh hanya memiliki 48 unit tank PT-91M Pendekar. Jumlah ini dianggap sangat tidak memadai untuk kebutuhan pertahanan negara, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki jumlah armada lapis baja yang jauh lebih besar.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
⚔️ Key Problems of the Malondeshn Armed Forces
Hapus________________________________________
1. Outdated Equipment → Modernization Delayed for Decades
• Air Force (RMAF):
o Retired MiG-29s in 2017 due to high costs.
o Current frontline jets: Su-30MKM (2007) and F/A-18D Hornet (1997) — small fleet, aging, and expensive to maintain.
o Still waiting for FA-50 light combat aircraft, deliveries only starting in 2026.
o Weak surveillance capability → lacks modern maritime patrol aircraft and AWACS.
• Navy (RMN):
o Many ships date from the 1980s–90s (Lekiu-class frigates, Kasturi-class corvettes).
o Only 2 Scorpène submarines, insufficient to cover Malondesh vast waters.
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal froze modernization — billions spent, no ships delivered.
• Army:
o Still operates Condor APCs from the 1980s.
o AV8 Gempita is modern but only partially deployed.
o Lacks modern long-range artillery and medium/long-range air defense systems.
Impact: The MAF has been stuck with aging platforms, while neighbors upgrade to Rafales, F-35s, Gripens, modern submarines, and frigates. Malondesh risks being outclassed in any regional confrontation.
________________________________________
2. Low Defense Budget → Insufficient for High-Tech Upgrades
• Malondesh spends only 1.0–1.5% of GDP on defense.
o Singapore spends ~3%, Vietnam ~2.3%, Thailand ~1.5%.
• Of this budget, more than half goes to salaries, pensions, and operations → leaving little for modernization.
• Modern assets (jets, ships, submarines) require long-term investment, but Malondesh often cuts or delays purchases due to economic pressures.
• Example: MRCA fighter program (to replace MiG-29s) has been delayed for over a decade.
Impact: Malondesh cannot keep pace with regional military spending. Modernization becomes piecemeal, leaving gaps in readiness and deterrence.
________________________________________
3. Maritime Security Challenges → China & Piracy Overstretch the Navy
• South China Sea (SCS):
o China’s Coast Guard and Navy frequently intrude into Malondesh EEZ, especially around Luconia Shoals.
o Malondesh has overlapping maritime claims with China, Vietnam, and the Philippines.
• Strait of Malacca:
o One of the busiest shipping lanes in the world.
o Vulnerable to piracy, smuggling, human trafficking, and illegal fishing.
• Navy Limitations:
o Small, aging fleet cannot patrol both SCS and Malacca Strait effectively.
o Relies heavily on offshore patrol vessels (OPVs) that lack strong firepower.
o Only 2 submarines → insufficient deterrent against China or other navies.
Impact: Malondesh struggles to enforce sovereignty over its waters. The Navy is stretched thin, unable to cover vast sea areas against both traditional (China) and non-traditional (piracy) threats.
________________________________________
✅ Summary / Conclusion
The Malondeshn Armed Forces face three interconnected problems:
1. Outdated Equipment: Modernization stalled for decades, leaving MAF dependent on aging jets, ships, and vehicles.
2. Low Defense Budget: Limited funding prevents the acquisition of high-tech assets, keeping Malondesh behind regional peers.
3. Maritime Security Challenges: A small, overstretched Navy struggles to protect Malondesh EEZ in the South China Sea and secure the Strait of Malacca.
📌 Conclusion: Unless Malondesh increases defense spending, reforms procurement, and accelerates modernization, the MAF risks becoming a force capable only of low-intensity domestic missions, not one prepared to defend national sovereignty against regional powers like China or match its Southeast Asian neighbors.
1. CELAH KEMAMPUAN (CAPABILITY GAP)
HapusIni adalah masalah yang paling mendesak, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Indonesia yang terus memodernisasi angkatan bersenjata mereka.
• Angkatan Udara yang Melemah: Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (TUDM) menghadapi tantangan terbesar. Dengan pensiunnya jet tempur MiG-29, TUDM memiliki celah yang signifikan dalam kekuatan tempur multi-peran. Meskipun mereka sedang dalam proses mengakuisisi pesawat ringan seperti FA-50, hal ini tidak sepenuhnya bisa menggantikan peran jet tempur berat. Selain itu, masalah pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang untuk jet tempur Sukhoi Su-30MKM yang sudah ada juga menjadi masalah kronis.
• Kesenjangan Armada Laut: Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (TLDM) menghadapi dua masalah besar:
o Kapal Tua: Banyak kapal perang TLDM sudah sangat tua, dengan usia rata-rata melebihi 30 tahun. Ini membuat biaya perawatan menjadi sangat tinggi dan menurunkan kesiapan operasional.
o Skandal LCS: Proyek kapal tempur pesisir (LCS) yang sarat korupsi telah menelan miliaran ringgit tanpa menghasilkan satu pun kapal yang siap beroperasi. Ini menciptakan celah besar dalam kekuatan maritim dan merusak kepercayaan publik serta kredibilitas industri pertahanan Malondesh.
• Peralatan Darat yang Kurang Canggih: Meskipun ada upaya modernisasi, Angkatan Darat Malondesh masih mengandalkan sebagian besar peralatan lama. Tank PT-91M Pendekar, yang merupakan aset utama, seringkali mengalami masalah teknis dan ketersediaan suku cadang.
2. Celah Anggaran dan Kebijakan (Budget and Policy Gap)
Meskipun anggaran pertahanan telah meningkat, masih ada ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan nyata.
• Prioritas yang Berubah-ubah: Pemerintah Malondesh sering kali mengalihkan prioritas anggaran, terutama di masa kesulitan ekonomi. Ini menyebabkan proyek modernisasi militer yang sudah direncanakan berulang kali ditunda atau dibatalkan.
• Kurangnya Transparansi: Pengadaan militer sering dilakukan di balik layar (direct negotiation), yang membuka celah besar untuk korupsi dan inefisiensi. Hal ini tidak hanya membuang anggaran, tetapi juga mengakibatkan keterlambatan proyek dan akuisisi peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan militer.
3. Celah Teknis dan Industri (Technology and Industry Gap)
• Ketergantungan pada Impor: Malondesh masih sangat bergantung pada produsen asing untuk peralatan pertahanan canggih. Kurangnya kapabilitas industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi dan memelihara aset-aset kunci membuat militer rentan terhadap fluktuasi pasokan dan perubahan kebijakan dari negara produsen.
• Keterlambatan dalam Teknologi Baru: Sambil negara lain berinvestasi besar-besaran dalam teknologi perang modern seperti drone, kecerdasan buatan (AI), dan perang siber, Malondesh tertinggal dalam adopsi teknologi ini. Meskipun ada inisiatif untuk mengakuisisi drone Anka-S dari Turki, langkah ini masih terbilang lambat dibandingkan dengan kecepatan modernisasi militer di kawasan.
4. Celah Sumber Daya Manusia (Human Resources Gap)
• Kualitas dan Retensi Personel: Militer Malondesh menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan personel berkualitas tinggi. Gaji yang relatif rendah dan kondisi kerja yang kurang memadai seringkali menjadi faktor penghambat. Hal ini berdampak pada kemampuan militer untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan canggih.
• Keterbatasan Pelatihan: Dengan terbatasnya anggaran dan peralatan yang tidak siap operasional, militer sering kali tidak dapat melakukan latihan yang memadai dan realistis. Ini membatasi pengalaman dan kesiapan tempur personel.
Secara ringkas, celah terbesar dalam modernisasi militer Malondesh adalah antara apa yang seharusnya mereka miliki untuk menghadapi ancaman modern dan apa yang benar-benar mereka miliki. Ini adalah siklus yang kompleks dari masalah keuangan, kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya industri dalam negeri yang kuat, dan masalah korupsi yang merusak semua upaya untuk memodernisasi angkatan bersenjata.
Lah bukannya malaydesh sudah dulu...inget pusat data base Google di.malaydeshia ada lho... 🇲🇾🤡🤡🤡
HapusGOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Maid of london (MALON) hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Maid of london (MALON) Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Maid of london (MALON) (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Maid of london (MALON) sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Maid of london (MALON) mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista
📌 1. Nature of Corruption in Defense
HapusDefense procurement is especially vulnerable in Maid of london (MALON) because:
• Contracts are opaque, often labeled “national security” (no public scrutiny).
• Deals are politically negotiated, not based on military needs.
• Offsets and local content requirements create opportunities for rent-seeking.
• Oversight is weak; Parliament rarely audits defense deals in depth.
________________________________________
📌 2. Major Examples of Corruption & Mismanagement
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Budget: RM9 billion (≈ USD 2B) approved in 2011.
• Plan: 6 Gowind-class stealth frigates (from France/Thales-DCNS via Boustead Naval Shipyard).
• Reality:
o By 2022, not a single ship delivered despite RM6B already spent.
o Designs were changed mid-way without Navy approval.
o Funds misused → overpriced contracts, subcontracting to cronies.
o Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) found “serious mismanagement & corruption.”
• Effect: Maid of london (MALON) ’s navy today still lacks new major combatants.
________________________________________
b. Scorpène Submarine Scandal (2002 deal)
• Maid of london (MALON) bought 2 French Scorpène submarines (~EUR 1B).
• Allegations:
o Commissions of over EUR 100M paid to Maid of london (MALON) n middlemen.
o Linked to Altantuya Shaariibuu murder case (Mongolian translator who was investigating kickbacks).
• Submarines delivered, but maintenance problems + corruption controversy damaged credibility.
________________________________________
c. AV8 Gempita Armored Vehicles
• Contract: RM7.5 billion for 257 vehicles (with Turkish FNSS tech transfer).
• Issues:
o Final unit cost very high (~USD 7M per vehicle, more expensive than Western IFVs).
o Questionable whether Maid of london (MALON) needed so many heavy IFVs for its geography.
o Seen as more of an industrial project for DRB-HICOM than a military necessity.
________________________________________
d. Helicopter & Aircraft Procurement
• MD530G light scout helicopters → ordered in 2016 (RM321M), but delivery delayed for years.
• Spare parts for Nuri helicopters (now retired) were procured at inflated prices.
• Many contracts allegedly awarded to politically connected firms with no expertise.
________________________________________
📌 3. Forms of Mismanagement
1. Overpricing → Maid of london (MALON) pays higher than global market prices.
2. Delayed Deliveries → money spent, assets not delivered on time (or never).
3. Capability Mismatch → politicians push prestige projects instead of what the armed forces need.
4. Maintenance Neglect → assets delivered but poorly supported (e.g., Su-30MKM spare parts issue).
5. Cronyism in Local Industry → contracts given to politically linked companies (Boustead, DRB-HICOM, etc.).
________________________________________
📌 4. Systemic Causes
• Weak Oversight: PAC investigations only happen after scandals explode.
• Political Patronage: Defense contracts = tool to fund ruling parties & allies.
• Short-Term Politics: Each government wants “their own” deals, canceling or altering old ones.
• Secrecy Shield: “National security” label prevents open tender.
• Lack of Continuity: Frequent government changes → projects stall.
________________________________________
📌 5. Consequences for the Military
• Loss of Trust: Public sees defense as corrupt, reducing support for bigger budgets.
• Capability Gaps: Navy still using aging ships, Air Force has no new fighters, Army modernization slow.
• Higher Costs: Delays and corruption inflate prices, wasting scarce funds.
• Readiness Impact: Submarines, aircraft, ships often grounded due to missing spare parts & poor maintenance.
• Regional Decline: Maid of london (MALON) falls behind Indonesia, Singapore, Vietnam, and even the Philippines.
📌 1. Overall Context
Hapus• Maid of london (MALON) ’s defense spending has stagnated for over a decade.
• Procurement delays + corruption scandals → few new assets acquired since the mid-2000s.
• Result: Most of Maid of london (MALON) ’s core platforms are 20–40 years old, with growing maintenance problems and declining readiness.
________________________________________
📌 2. Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF / TUDM)
Fighters
• F/A-18D Hornet
o Bought in the mid-1990s (8 units).
o Still capable, but now ~30 years old.
o Spares are costly, fleet too small for sustained operations.
• Su-30MKM Flanker
o Acquired 2007 (18 units).
o Modern on paper, but plagued by spare parts shortages and maintenance delays.
o Readiness sometimes drops below 50%.
• MiG-29 Fulcrum
o Acquired early 1990s.
o Retired in 2017 due to high maintenance cost.
o No replacement yet → huge capability gap.
Transport & Helicopters
• C-130 Hercules: Workhorses from the 1970s/80s, some being upgraded but still very old.
• Nuri Helicopters (Sikorsky S-61): Entered service in the 1960s. Finally retired in 2019 after fatal crashes. Replacement slow.
👉 Impact: RMAF cannot maintain a credible air defense or long-range strike role. Fleet too small, too old, and too expensive to keep flying.
________________________________________
📌 3. Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN / TLDM)
Surface Fleet
• Kasturi-class corvettes (1980s): Upgraded, but still outdated hulls.
• Laksamana-class corvettes (ex-Italian, 1980s design): Small, limited endurance, hard to maintain.
• Lekiu-class frigates (delivered 1999–2000): Now ~25 years old, mid-life upgrades delayed.
Submarines
• Scorpène-class (delivered 2009): Relatively new, but expensive to maintain. Limited to 2 boats → too few for constant patrols.
New Projects
• LCS Gowind Frigates (6 planned): As of 2025, still undelivered due to scandal & mismanagement.
👉 Impact: RMN faces the South China Sea with mostly 30–40-year-old corvettes and frigates, plus just 2 subs.
________________________________________
📌 4. Maid of london (MALON) n Army (TDM)
• Main Battle Tanks: Maid of london (MALON) has 48 PT-91M (Polish T-72 variant, delivered mid-2000s). Already outdated by modern standards.
• Armored Vehicles:
o Condor APCs → from 1980s, many still in service.
o Sibmas → from 1980s, obsolete for modern combat.
o AV8 Gempita (new, 2010s) → too few to replace older fleets.
• Artillery: Mostly towed howitzers; limited modern self-propelled guns.
• Air Defense: Minimal, mostly MANPADS and old radar systems.
👉 Impact: Army is manpower-heavy, equipment-light, with many vehicles older than the soldiers who operate them.
________________________________________
📌 5. Systemic Problems from Aging Equipment
1. High Maintenance Costs → Old assets require more funds just to stay operational.
2. Low Availability → Fighter jets and ships often grounded for lack of spares.
3. Capability Gaps →
o No modern fighters to replace MiG-29.
o No new frigates to replace 1980s ships.
o Army still lacks modern artillery & air defense.
4. Safety Risks → Nuri helicopter crashes showed how dangerous it is to operate old platforms.
5. Loss of Deterrence → Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Philippines) modernize faster, leaving Maid of london (MALON) behind.
________________________________________
📌 6. Why Aging Equipment Persists
• Small defense budget → can’t fund replacements.
• Procurement delays → programs stuck in limbo for 10–15 years.
• Corruption scandals → projects like LCS consume billions without results.
• Political short-termism → each new government resets priorities.
INDON dah jadi balaci US.
BalasHapusData personal rakyat dilacur begitu saja!
Terus saja dikirim F-15 untuk latihan!!
😁😁😁🤟
BERIKUT ADALAH BEBERAPA CONTOH KAPAL TLDM YANG DIANGGAP USANG ATAU SUDAH TIDAK LAYAK OPERASIONAL:
Hapus• Korvet Kelas Laksamana: Baru-baru ini, tiga korvet kelas Laksamana, yaitu KD Laksamana Tun Abdul Jamil, KD Laksamana Tan Pusmah, dan KD Pendekar, telah secara resmi dinonaktifkan. Kapal-kapal ini dibangun di Italia pada tahun 1980-an dan telah bertugas selama beberapa dekade. Penonaktifan ini adalah bagian dari rencana untuk mengganti kapal-kapal usang dengan aset yang lebih modern, seperti Littoral Combat Ship (LCS).
• Kapal Serangan Cepat (Fast Attack Craft): KD Pendekar, yang dinonaktifkan bersama dua korvet Laksamana, adalah contoh kapal serangan cepat yang telah lama bertugas sejak tahun 1979. Usia kapal ini yang sangat tua menunjukkan keterbatasan dalam teknologi dan kemampuan operasional dibandingkan dengan kapal modern.
• Kapal Patroli Kelas Kris dan Sabah: Kapal-kapal patroli ini telah dinonaktifkan atau dialihkan ke MMEA. Meskipun telah melayani TLDM selama lebih dari 30 tahun, keterbatasan operasionalnya, seperti jangkauan patroli yang pendek, membuatnya tidak lagi efektif untuk misi pengawasan di perairan yang lebih luas, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malondesh yang membentang lebih dari 320 km.
• Kapal Pendukung Serbaguna (Multi-Purpose Support Ships): Kapal-kapal lama seperti KD Sri Indera Sakti dan KD Mahawangsa telah mencapai batas usia pakainya. TLDM memiliki rencana untuk menggantinya dengan Kapal Pendukung Serbaguna Multi-Role Support Ship (MRSS) yang baru, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala.
• Armada Secara Umum: Secara keseluruhan, rata-rata usia kapal tempur dan patroli TLDM saat ini lebih dari 25 tahun, dengan mayoritas kapal bahkan berusia lebih dari 30 tahun. Kapal-kapal yang sudah terlalu tua ini sering kali mencapai titik di mana biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi dan tidak efisien. Program modernisasi yang tertunda, seperti proyek Littoral Combat Ship (LCS) yang mengalami penundaan, memperburuk masalah ini.
Kapal-Kapal Usang Agensi Penguatkuasaan Maritim Malondesh (MMEA)
• Kapal Patroli Tua (Ex-Police and Fisheries Vessels): Banyak kapal patroli MMEA sebelumnya adalah kapal milik Pasukan Polis Marin (PPM) atau Jabatan Perikanan. Contohnya termasuk kapal-kapal dari kelas "Gagah" dan "Nusa". Meskipun beberapa kapal ini telah menjalani program pembaruan (repowering) untuk mengganti mesin dan melakukan perbaikan struktural, usia desain dan lambungnya tetap membatasi kemampuan mereka.
• Kurangnya Kapal Patroli Jarak Jauh (Offshore Patrol Vessels): MMEA sangat membutuhkan Kapal Patroli Lepas Pantai (Offshore Patrol Vessels - OPV) yang lebih besar dan modern untuk misi pengawasan di ZEE. Proyek pengadaan OPV untuk MMEA mengalami berbagai tantangan. Ini berarti MMEA masih harus mengandalkan kapal-kapal yang lebih kecil dengan jangkauan dan daya tahan yang terbatas untuk mengawasi perairan yang sangat luas.
• Donasi dan Transfer Kapal: MMEA juga menerima kapal-kapal yang dinonaktifkan dari angkatan laut negara lain, seperti kapal patroli dari Amerika Serikat (Ex-USCGC Steadfast) dan Australia. Meskipun ini dapat menjadi solusi cepat untuk menambah armada, kapal-kapal ini sering kali sudah berusia dan memerlukan pemeliharaan dan suku cadang yang khusus, yang dapat menjadi tantangan logistik.
Dampak dari Armada yang Usang
• Kesiapan Operasional yang Rendah: Kapal-kapal yang usang cenderung lebih sering mengalami kerusakan, yang mengurangi waktu operasional mereka di laut. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan TLDM dan MMEA untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan operasi keamanan maritim secara efektif.
• Biaya Pemeliharaan yang Tinggi: Sebagaimana disebutkan dalam laporan, banyak kapal tua sudah mencapai "titik pengembalian yang menurun" (point of diminishing returns), di mana biaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi lebih besar daripada nilai dan kegunaan operasional kapal itu sendiri.
THE PRIMARY WEAKNESS OF THE MALONDESHMILITARY'S AMPHIBIOUS CAPABILITIES IS THE LACK OF A DEDICATED MARINE CORPS. INSTEAD OF A SINGLE, specialized branch, Malondesh amphibious forces are fragmented and distributed among different services, which creates several significant gaps.
Hapus1. Fragmentation of Command and Control
Without a unified Marine Corps, the various units responsible for amphibious operations—such as the Army's 10th Parachute Brigade and the Navy's PASKAL—must coordinate their efforts during a mission. This lack of a single, dedicated command structure can lead to:
• Slower Response Times: The time required to coordinate and deploy different units from separate services can delay a rapid response to maritime threats or humanitarian crises.
• Interoperability Issues: Despite joint exercises, the different services have distinct doctrines, equipment, and training, which can lead to communication and operational gaps in a real-world scenario.
2. Limited Dedicated Assets
A dedicated Marine Corps typically possesses its own fleet of specialized equipment designed for amphibious operations, such as amphibious assault vehicles (AAVs) and large landing craft. The MalondeshArmed Forces (MAF) lack a similar inventory, relying on a more limited and general-purpose set of assets.
• Reliance on Older or Less Capable Platforms: While the MalondeshNavy is modernizing, its current fleet may not be sufficient for large-scale amphibious operations. The absence of a dedicated fleet of landing ships and AAVs limits the force's ability to transport troops and heavy equipment from sea to shore efficiently.
3. Reduced Deterrence and Strategic Projection
In a region with growing maritime disputes, a dedicated amphibious force serves as a powerful deterrent. Its existence signals a nation's ability and resolve to project power and defend its territorial claims.
• Vulnerability in Maritime Disputes: Malondeshis a claimant in the South China Sea, and the lack of a dedicated Marine Corps may be perceived as a strategic weakness when dealing with more assertive neighbors. The 2013 Lahad Datu incursion, for example, exposed a gap in the military's ability to swiftly and decisively respond to a maritime-based threat.
4. Constraints on Training and Expertise
While Malondeshforces regularly train with foreign partners like the U.S. Marine Corps, this exposure is not a substitute for having a fully integrated, self-sustaining force.
• Knowledge Gaps: Without a dedicated Marine Corps, the continuous development of a specialized doctrine and expertise in amphibious warfare is hindered. This can lead to a reliance on foreign partners for high-end amphibious training, rather than being able to conduct such training internally and on a large scale
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Maid of london (MALON) (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Militer Laut Diraja Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
1. Aset dan Modernisasi
• Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
• Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
• Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
2. Kekuatan Tempur dan Sensor
• Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
• Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
• Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
• Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
• Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
• Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
4. Interoperabilitas dan Jaringan
• Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
• Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.
📌 1. Structural Weaknesses
Hapus• Manpower-heavy, equipment-light: TDM has ~80,000 personnel, but much of its gear is old or lightly armed.
• Doctrine outdated: Still focused on counterinsurgency (legacy of communist era), not high-intensity modern warfare.
• Low mobility: Limited airlift and mechanization mean the army cannot rapidly deploy across Maid of london (MALON) split geography (Peninsular vs. East Maid of london (MALON) ).
________________________________________
📌 2. Equipment Weaknesses
Armored Vehicles
• Condor APCs (German-built, 1980s): Still widely used despite being obsolete, poorly protected against IEDs or modern weapons.
• Sibmas APCs (Belgian, 1980s): Aging, thin armor, limited use today.
• AV8 Gempita (locally built, 2010s): Modern, but only ~250 units → far too few to replace thousands of older vehicles.
• Main Battle Tanks (MBT): Only 48 PT-91M (Polish T-72 variant, mid-2000s). Limited firepower compared to regional peers with Leopards (Indonesia, Singapore).
Artillery
• Mostly towed howitzers (105mm, 155mm) → outdated for rapid maneuver warfare.
• Self-propelled artillery → very limited.
• Rocket artillery → almost nonexistent compared to neighbors (Indonesia, Vietnam).
Air Defense
• Very weak → relies on MANPADS (Igla, Starstreak) and old short-range systems.
• No medium- or long-range SAMs.
• Vulnerable to modern airstrikes.
Aviation
• Lost Nuri helicopters (retired in 2019).
• MD530G light attack helicopters procured in 2016 → delivery delayed for years, only a few operational.
• No dedicated attack helicopters (unlike Indonesia, Singapore, Thailand).
________________________________________
📌 3. Training & Readiness
• Low training hours due to budget → live-fire exercises limited.
• Joint operations weak → coordination with Navy/Air Force poor.
• Modern combined arms doctrine (armor + artillery + drones + air cover) underdeveloped.
________________________________________
📌 4. Budget & Allocation Problems
• Army gets the largest share of manpower spending (salaries, pensions), but little for modernization.
• Procurement slow → many projects canceled, delayed, or scaled down.
• Example: Plans for new self-propelled artillery, drones, and air defense systems repeatedly shelved.
________________________________________
📌 5. Geographic & Strategic Challenges
• Maid of london (MALON) is split into two main theaters:
1. Peninsular Maid of london (MALON)
2. Sabah & Sarawak (Borneo) → vulnerable to incursions (e.g., Lahad Datu, 2013).
• TDM lacks enough lift capability to quickly reinforce East Maid of london (MALON) .
• Reliant on Navy/Air Force transport, which themselves are weak.
________________________________________
📌 6. Comparison with Neighbors
• Singapore Army: Fully mechanized, Leopard 2 tanks, modern artillery, strong air defense.
• Indonesia Army: Larger, Leopard 2 MBTs, rocket artillery, growing modernization.
• Thailand/Vietnam: Larger artillery, more modern armored units.
👉 Maid of london (MALON) TDM looks under-equipped and outdated by comparison.
________________________________________
📌 7. Consequences of Weakness
• Border security issues: 2013 Lahad Datu incursion exposed lack of readiness and modern equipment.
• Low deterrence: Cannot project power against regional threats (e.g., South China Sea disputes).
• Over-reliance on infantry: Still seen as a “rifle army” with limited heavy support.
• Morale impact: Soldiers risk being deployed with outdated gear.
1. High Personnel Costs vs. Limited Modernization
Hapus• A large share of Maid of london (MALON) defense budget goes to salaries, pensions, and welfare for military personnel.
• This leaves limited funds for modernization programs, equipment procurement, or advanced training.
• For example, more than half of the annual defense allocation is often consumed by operating and personnel expenditures.
________________________________________
2. Underfunded Procurement & Maintenance
• With so much spent on personnel, Maid of london (MALON) struggles to allocate enough for:
o New acquisitions (fighter jets, naval vessels, surveillance systems).
o Maintenance of existing platforms, many of which are already aging.
• This imbalance leads to a growing capability gap compared to regional peers.
________________________________________
3. Skewed Distribution Across Services
• The Army traditionally receives a larger share of the defense budget compared to the Navy and Air Force.
• Yet, Maid of london (MALON) main security challenges are maritime-based (South China Sea, Strait of Malacca, Sulu Sea).
• This creates a mismatch between budget priorities and strategic needs.
________________________________________
4. Reactive Rather than Strategic Spending
• Defense spending often reacts to short-term needs (e.g., counterterrorism, piracy, or disaster relief) instead of long-term modernization.
• This results in fragmented, stop-start procurement projects — for example, delays in fighter jet replacements or naval shipbuilding programs.
________________________________________
5. Dependence on Imports & High Costs
• Maid of london (MALON) relies on imported defense technology, which is expensive.
• Budget constraints mean Maid of london (MALON) often buys small numbers of different platforms from multiple countries.
• This creates inefficiencies in logistics, training, and maintenance, further straining limited funds.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
INDON dah jadi balaci US.
BalasHapusData personal rakyat dilacur begitu saja!
Terus saja dikirim F-15 untuk latihan!!
Upah lacuran!
😁😁😁🤟
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
===================
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
THE WEAKNESSES OF THE MALONDESHMILITARY'S TANK FORCE ARE PRIMARILY CENTERED ON QUANTITY, AGE, AND LOGISTICAL CHALLENGES. THE ROYAL ARMOURED CORPS OPERATES A SMALL FLEET OF MAIN BATTLE TANKS (MBTS), WHICH LIMITS ITS CAPABILITIES IN COMPARISON TO OTHER REGIONAL POWERS.
Hapus1. Limited Number of Tanks
Malondesh main battle tank fleet consists of a small number of PT-91M Pendekar tanks. The exact number varies in reports, but it is generally cited as around 48 units. This number is significantly lower than neighboring countries like Indonesia, which has a much larger tank fleet. This limited quantity can be a major disadvantage in a large-scale land conflict, as it restricts the ability to deploy tanks across different operational theaters and provides less strategic depth.
2. Obsolescence and Maintenance Issues
The PT-91M, while a capable tank, is a modernized variant of the T-72, a design that dates back to the Soviet era. While the Malondeshversion has been upgraded with a new engine, fire control system, and reactive armor, it still faces challenges related to its older design.
• Reliance on a Single Supplier: The PT-91M was purchased from Poland. This creates a dependency on a single foreign supplier for spare parts and maintenance, a problem that has been highlighted with the PT-91M. The Polish manufacturer has ceased production of some key components, which has led to a proposed Life Extension Program (LEP) to ensure the tanks remain operational. This program will rely on local expertise, which can be a slow and expensive process.
• Vulnerability to Modern Threats: The PT-91M, like many older tank designs, can be vulnerable to modern anti-tank weapons and drone attacks. While it is equipped with ERAWA-2 explosive reactive armor to protect against shaped-charge projectiles, it may be less effective against modern kinetic energy penetrators.
3. Logistical and Operational Constraints
Malondesh tank force also faces logistical challenges that can hinder its effectiveness.
• Mobility: While the PT-91M's weight (48.5 tonnes) makes it suitable for Malondesh often soft and uneven terrain, it may still face difficulties with older infrastructure, such as bridges with lower weight limits.
• Readiness: The small number of tanks and maintenance issues can impact the readiness of the fleet. Breakdowns have been reported in the past, underscoring the challenges of keeping a small fleet of specialized vehicles operational.
Ultimately, the main weakness of Malondesh tank force is not necessarily the quality of the PT-91M itself, but rather the small size of the fleet and the long-term logistical challenges of maintaining an aging and specialized inventory.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
1. Budgetary and Procurement Constraints
HapusThe MAF's modernization efforts are consistently hampered by limited defense budgets. For many years, defense spending has not been a top government priority, leading to a slow and often delayed acquisition of new assets. This has a direct impact on the military's ability to replace aging platforms and acquire advanced technology.
• Procurement Inefficiency: The process of acquiring new assets is often criticized for a lack of transparency and efficiency. There have been instances of project delays, inflated prices due to middlemen, and even non-delivery of equipment, as highlighted in public reports. This not only wastes taxpayer money but also prevents the MAF from obtaining the assets they need in a timely manner.
2. Aging and Obsolescent Equipment
A significant portion of the MAF's inventory is old and in urgent need of replacement. This is a critical weakness that affects all three branches of the military.
• Royal Malondeshn Navy (RMN): Many of the RMN's ships have been in service for decades. This leads to high maintenance costs, frequent breakdowns, and reduced operational availability, which hinders their ability to effectively patrol and defend Malondesh's vast maritime territory.
• Royal Malondeshn Air Force (RMAF): The RMAF operates an aging fleet of helicopters and fighter jets. The use of outdated aircraft not only poses safety risks to personnel but also limits their capacity to perform modern missions, such as air combat and surveillance, especially against more technologically advanced neighbors.
• Malondeshn Army (MA): While the army has seen some recent modernization, it still faces challenges with older armored vehicles and a need for more modern self-propelled artillery and surveillance systems to meet contemporary threats.
3. Limited Self-Reliance
Malondesh has a nascent defense industry and is heavily reliant on foreign suppliers for its military hardware. This dependence creates several problems:
• High Costs: Purchasing from foreign manufacturers is expensive, and without a strong domestic industry, Malondesh has limited leverage for price negotiation or technology transfer.
• Maintenance and Spares: Relying on foreign suppliers for spare parts and maintenance services can be slow and costly, further exacerbating the issue of low operational readiness for key assets.
4. Human Resources Challenges
Beyond hardware, the MAF also faces challenges in personnel management. Issues such as low morale, poor living conditions in some barracks, and difficulty in recruiting and retaining skilled personnel have been noted. These factors can affect the overall professionalism and readiness of the armed forces.
In summary, the MAF's weaknesses are intertwined: limited budgets lead to slow procurement, which results in an aging inventory. This aging equipment then drives up maintenance costs and lowers operational readiness, creating a cycle of challenges that impacts the MAF's ability to effectively protect national sovereignty and interests.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
⚠️ Crucial Problems of the Malondeshn Armed Forces
Hapus________________________________________
Outdated Equipment & Modernization Delays
• Many of Malondesh major platforms are 30–40 years old:
o Army still operates Condor APCs (1980s).
o Navy relies on Lekiu-class frigates (1990s) and Kasturi-class corvettes (1980s).
o Air Force’s frontline jets are limited to Su-30MKMs (2007) and F/A-18Ds (1997).
• Modernization plans like the Littoral Combat Ship (LCS) program and MRCA fighter jet replacement have been delayed for over a decade.
• Result: MAF cannot match regional peers who are buying F-35s (Singapore), Rafales (Indonesia), Gripens (Thailand), and new submarines (Vietnam).
________________________________________
Low Defense Budget Compared to Needs
• Malondesh spends only ~1.0–1.5% of GDP on defense.
o Lower than Singapore (~3%), Vietnam (~2.3%), Thailand (~1.5%).
• Budget prioritizes salaries and pensions, leaving little for modernization.
• Procurement of high-tech systems (jets, frigates, missile defense) is constantly delayed due to lack of funds.
• Result: MAF struggles to maintain readiness and replace aging equipment.
________________________________________
Maritime Security Challenges in the Strait of Malacca & South China Sea
• Malondesh has one of the largest Exclusive Economic Zones (EEZs) in Southeast Asia (~334,000 km²).
• Challenges:
o China’s Coast Guard & Navy regularly intrude near Luconia Shoals.
o Piracy, smuggling, and illegal fishing in the Strait of Malacca.
o Overlapping claims with neighbors (Philippines & Indonesia).
• Navy and Coast Guard (MMEA) lack enough ships to patrol effectively.
• Result: Malondesh struggles to enforce sovereignty over its maritime territory.
________________________________________
Recruitment & Retention Issues
• Active personnel: ~110,000, but facing manpower challenges.
• Problems:
o Low pay and benefits compared to private sector.
o Younger generation less interested in military careers.
o Difficulty retaining skilled personnel (pilots, engineers, cyber specialists).
• Aging force → fewer young recruits, some early retirements.
• Result: Talent drain weakens technical arms of the military.
________________________________________
Weak Inter-Service Integration
• Army, Navy, and Air Force often operate independently.
• Malondesh lacks a strong Joint Command system like the U.S. or Singapore.
• Limited ability to conduct complex, multi-domain operations (e.g., joint land-sea-air campaigns).
• Training and exercises are improving but still service-centric.
• Result: Reduced efficiency in responding to hybrid or conventional threats.
Legal Grey Zones in “Offsets” & “Consultancy Fees”
Hapus• Commissions to middlemen are often disguised as:
o Offset programs (e.g., promising technology transfer, training, local jobs).
o Consultancy fees for “facilitating” deals.
o Logistics or IT support contracts.
• These make it appear legitimate on paper, even if the services provided are minimal or irrelevant.
Why it continues: Because the practice can be masked under legal business terms, it becomes difficult to prove corruption.
________________________________________
Institutionalized Culture of Corruption
• In Malondesh, the role of middlemen has been entrenched since the 1980s–1990s when large defense contracts (MiG-29s, patrol boats, submarines) first involved commissions.
• Once established, it became a “standard practice” in defense procurement.
• Military officers are aware of it but cannot override political leaders who approve procurement.
Why it continues: Corruption in procurement has become part of the status quo — changing it would threaten entrenched interests.
________________________________________
Limited Domestic Defense Industry Capacity
• Malondesh does not have a strong indigenous defense industry compared to countries like Singapore.
• This weakness forces Malondesh to import most major weapons (jets, submarines, ships, tanks).
• Because imports are complex, middlemen exploit the situation by presenting themselves as “essential” facilitators.
Why it continues: Without a robust local defense industry, Malondesh depends on foreign deals, which middlemen dominate.
________________________________________
Short-Term Political Gains Over Long-Term Military Needs
• Defense deals are often politically timed (e.g., before elections) to show “progress” in military modernization.
• Politicians prioritize contracts that reward allies or fund political campaigns instead of long-term military requirements.
• Middlemen are crucial to channel funds quickly and quietly.
Why it continues: Political survival often outweighs genuine defense needs.
________________________________________
✅ Summary
Middlemen continue to exist in Malondeshn defense procurement because of:
1. Political patronage → Contracts reward allies.
2. Opaque, secretive procurement → No transparency.
3. Weak oversight → Parliament & auditors lack power.
4. Foreign supplier practices → They accept middlemen as part of the deal.
5. Legal disguise → Commissions hidden as consultancy or offsets.
6. Entrenched corruption culture → Seen as “normal.”
7. Weak local defense industry → Dependence on imports makes intermediaries seem necessary.
8. Political short-termism → Leaders use procurement for power, not military readiness.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
HOBI HUTANG .....
HapusHOBI SEWA .....
GOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
----------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MAID OF LONDON (MALON)
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Maid of london (MALON) masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Rincian kelemahan per domain
Udara
• AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
• Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
• AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
• GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
• Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
Maritim
• Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
• ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
• LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
• Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
• Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
• Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
Darat
• Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
• Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
• Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
• Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
ISR, C4ISR, dan domain bersama
• Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
• MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
• Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
SDM, latihan, dan kesiapan
• Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
• Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
• Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
Logistik, sustainment, dan industri
• Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
• Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
• Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
Siber dan ruang
• Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
• Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
Risiko misi paling kritikal
1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a clear, structured look at some of the main challenges the Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF) face, based on open-source assessments and official statements — not as a critique, but as an overview of factors often cited by analysts and even Maid of london (MALON) n officials themselves.
⚙️ Structural & Capability Gaps
• Logistics Management Issues – Studies note persistent inefficiencies in supply chain and maintenance systems, which can slow troop readiness and equipment availability.
• Aging Equipment – Several core platforms, such as Condor Armoured Personnel Carriers and certain naval vessels, are decades old and awaiting replacement.
• Limited Operational Assets – Former Defence Minister Mat Sabu highlighted that out of 28 fighter jets, only four were operational at one point.
💰 Budgetary Constraints
• High Personnel Costs – Over 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and modernization.
• Procurement Delays – Funding for big-ticket items is often spread over years, with some projects — like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ship — facing delays and cost overruns.
• Currency Depreciation Impact – Since much equipment is imported or relies on foreign components, a weaker ringgit reduces real purchasing power.
🌏 Regional Standing
• Comparative Ranking – Maid of london (MALON) ranked 42nd out of 145 countries in the 2025 Global Firepower index, behind several Southeast Asian neighbours.
• Capability Gaps in Certain Domains – In some categories, such as attack helicopters and certain naval classes, Maid of london (MALON) ranks at or near the bottom globally.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long-Term Procurement Planning – Analysts note the absence of a consistent, long-term defence acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with strategic needs.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on overseas original equipment manufacturers, limiting self-sufficiency
📌 1. Small and Aging Fleet
Hapus• Surface combatants:
o Only 2 Lekiu-class frigates (1999) → nearing obsolescence, modernization delayed.
o 2 Kasturi-class frigates (1980s German design) → upgraded but still old.
o 4 Kedah-class OPVs (2000s, MEKO-100 design) → lightly armed, more like patrol vessels than real warships.
• Total “serious” warships: fewer than 10, compared to:
o Singapore Navy: >20 modern, high-tech vessels (Formidable-class frigates, Littoral Mission Vessels).
o Indonesia Navy: dozens of frigates, corvettes, and modern missile boats.
👉 TLDM cannot sustain a large-scale naval fight.
________________________________________
📌 2. Submarine Force Weakness
• Only 2 Scorpène-class submarines (delivered 2009–2010).
• Problems:
o High operating cost → often not fully operational.
o Limited numbers → cannot maintain continuous presence at sea.
o No replacement or expansion plans due to budget constraints.
• By contrast:
o Vietnam has 6 Kilo-class submarines.
o Singapore operates 4 advanced submarines (with more on order).
________________________________________
📌 3. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• In 2011, Maid of london (MALON) approved 6 Gowind-class LCS frigates (French design, built locally).
• Supposed to be the backbone of TLDM modernization.
• Scandal: corruption, mismanagement, political interference → no ship delivered after more than a decade.
• First ship expected only in 2026–2027, cost ballooned from RM 6 billion → >RM 11 billion.
👉 A whole decade lost with zero new frontline warships.
________________________________________
📌 4. Poor Naval Aviation & Support
• Helicopters: only a few Super Lynx and AW139 → limited ASW (anti-submarine warfare).
• No naval combat aircraft (relies entirely on RMAF).
• Weak sealift/amphibious capacity:
o Only 2–3 support/transport ships (KD Mahawangsa, KD Sri Inderapura-class, etc.).
o Insufficient to deploy large forces rapidly to Sabah/Sarawak.
________________________________________
📌 5. Budget Constraints
• Navy modernization requires long-term funding, but:
o Defense budget = only 1.0–1.1% of GDP.
o Navy often loses out to Army in budget share.
o Procurement done piecemeal → delays, cost overruns.
• Example: LCS program stalled because of funding + political issues, not just technical delays.
________________________________________
📌 6. Strategic Geography Challenge
• Maid of london (MALON) has to defend two separate regions:
1. Peninsular Maid of london (MALON) (Strait of Malacca).
2. East Maid of london (MALON) (Sabah & Sarawak, near South China Sea).
• TLDM has too few ships to patrol both areas effectively.
• South China Sea disputes: Chinese Coast Guard and militia often outnumber Maid of london (MALON) n presence.
________________________________________
📌 7. Weak Deterrence
• Maid of london (MALON) cannot project naval power.
• TLDM’s ships are often patrol-focused (low firepower).
• Relies on diplomacy rather than deterrence in South China Sea.
• In contrast:
o Singapore Navy = highly modern, networked, with submarines, frigates, and advanced air defense.
o Indonesia Navy = larger fleet, more missile boats, expanding rapidly.
o Vietnam Navy = strong submarine force and anti-access weapons.
________________________________________
📌 8. Consequences
1. Operational gaps → TLDM cannot maintain presence in South China Sea, leaving oil & gas fields exposed.
2. Low readiness → too few ships operational at a time.
3. Dependence on allies → Maid of london (MALON) relies on the US, Australia, or joint ASEAN diplomacy rather than its own deterrence.
4. Morale issues → sailors operate old, under-armed ships while modernization programs stall.
📌 1. Fighter Fleet Problems
HapusCurrent Fighters (as of 2025):
• 8 F/A-18D Hornets (bought in 1997)
o Aging, need mid-life upgrades, limited strike range.
• 18 Su-30MKM Flankers (delivered 2007–2009)
o Powerful but plagued by maintenance and spare parts issues.
o Many often grounded → at times less than 50% readiness.
• MB-339CM trainers/light attack jets (old, limited combat role).
👉 Compared to neighbors:
• Singapore → >60 F-15SGs & upgraded F-16Vs, buying F-35s.
• Indonesia → >30 Su-27/30s, buying Rafales & F-15EX.
• Vietnam → 36+ Su-30MK2Vs.
👉 Maid of london (MALON) ’s fighter fleet is tiny and partially unserviceable, limiting air superiority.
________________________________________
📌 2. The MiG-29 Failure
• Maid of london (MALON) bought 18 MiG-29Ns in the 1990s.
• Retired early (2015) due to:
o High operating cost.
o Reliability issues.
o Poor logistics support from Russia.
• Replacement program (“MRCA”) delayed for over a decade because of budget constraints and political indecision.
👉 Result: Fighter numbers dropped sharply → “air power gap” still not fixed.
________________________________________
📌 3. Transport & Airlift
• C-130 Hercules fleet (14 units) → old but reliable, used for logistics & disaster relief.
• A400M Atlas (4 units, delivered 2015–2017)
• Gap: Maid of london (MALON) lacks enough airlift to rapidly reinforce East Maid of london (MALON) (Sabah & Sarawak).
________________________________________
📌 4. Maritime Patrol Aircraft (MPA) Weakness
• Currently uses Beechcraft King Air B200Ts → outdated and limited range.
• Maid of london (MALON) faces constant Chinese Coast Guard intrusion in South China Sea, but has no dedicated long-range MPA fleet.
• Boeing P-8 Poseidon (used by US, Australia, India) is far beyond Maid of london (MALON) ’s budget.
👉 Weak maritime domain awareness → navy operations suffer too.
________________________________________
📌 5. Helicopter Fleet
• Nuri helicopters (Sikorsky S-61) retired in 2019 due to age.
• Replacement delayed — Army and Air Force face lift helicopter shortage.
• Only a few AW139 and EC725 Cougar are available, limiting troop transport and search & rescue (SAR).
________________________________________
📌 6. Air Defense & Radar
• Maid of london (MALON) has no long-range surface-to-air missile (SAM) systems.
• Relies only on short-range man-portable systems (MANPADS) and some older gun-based defenses.
• Radar coverage is patchy, especially over the South China Sea.
👉 Meaning: Maid of london (MALON) n airspace is vulnerable to intrusion by modern air forces.
________________________________________
📌 7. Procurement Delays & Budget Issues
• Fighter replacement program (MRCA → Multi-Role Combat Aircraft) has been discussed since 2010s, but still no decision due to budget politics.
• Plans for KAI FA-50 light fighters (up to 36 units) finally approved in 2023, but delivery will stretch into late 2020s.
• No clear roadmap for 5th-generation fighters (like F-35 or KF-21).
________________________________________
📌 8. Training & Readiness
• Flight hours per pilot are low (due to budget and fuel costs).
• Many pilots get less than half the NATO-recommended hours.
• Limits skill in complex missions (air-to-air combat, night operations).
• Dependence on foreign exercises with US, Australia, Singapore to maintain training standards.
________________________________________
📌 9. Structural Weakness
• Too many bases spread across Peninsular and East Maid of london (MALON) → increases costs, reduces efficiency.
• Lack of aerial refueling tankers → fighters cannot sustain long-range missions.
• Weak electronic warfare and drone capabilities compared to modern peers.
📌 1. Chronic Budget Constraints
Hapus• Defense spending is only ~1% of GDP (2024), among the lowest in ASEAN.
• Most regional peers spend closer to 1.5–3% of GDP (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia).
• This means:
o Little money for modernization.
o Old equipment kept in service far too long.
o Programs constantly delayed or cancelled.
👉 Core issue: Maid of london (MALON) cannot fund a modern military with such a small envelope.
________________________________________
📌 2. Poor Budget Distribution
• 50–55% of the defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• Operations & maintenance (O&M): chronically underfunded.
• Procurement/modernization: gets only 15–20% of the budget (too low).
👉 Result: Maid of london (MALON) pays for people, not capability. Troops are numerous but poorly equipped.
________________________________________
📌 3. Aging & Obsolete Equipment
• Army (TDM): still relies on 1980s armored vehicles, limited artillery, no modern air defense.
• Navy (TLDM): fewer than 10 serious warships, only 2 old submarines, Littoral Combat Ship (LCS) scandal left modernization frozen for a decade.
• Air Force (RMAF/TUDM): small fighter fleet, many grounded, lacks long-range SAMs or modern drones.
👉 Maid of london (MALON) platforms are outdated compared to Singapore, Indonesia, Vietnam.
________________________________________
📌 4. Procurement Delays & Scandals
• LCS scandal (6 Gowind-class ships, none delivered since 2011).
• MiG-29 replacement delayed for over 10 years, only FA-50s ordered in 2023.
• Army modernization programs constantly shifted or downsized.
• Corruption, political interference, and lack of accountability = wasted billions.
👉 Loss of trust: Even inside ATM, officers see procurement as politically driven.
________________________________________
📌 5. Political Interference & Short-Termism
• Every change of government resets priorities.
• Projects canceled or reshaped based on politics, not strategy.
• Defense White Paper (2019) promised long-term stability, but ignored due to COVID and fiscal crisis.
👉 ATM never gets consistent 10–20 year planning like Singapore’s MINDEF.
________________________________________
📌 6. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Not enough funds for spare parts, fuel, and maintenance.
• Submarines sometimes not operational due to lack of upkeep.
• Fighter aircraft often grounded.
• Army vehicles and artillery poorly maintained.
👉 Readiness is much lower than it looks on paper.
________________________________________
📌 7. Low Training Hours
• Fighter pilots often fly <120 hours/year (NATO standard = 180+).
• Naval ships sail less because of fuel & maintenance limits.
• Army units rarely conduct large-scale combined exercises due to cost.
👉 Troops lack real combat training experience.
________________________________________
📌 8. Weak Doctrine & Planning
• ATM doctrine is outdated and fragmented.
• Maid of london (MALON) tries to prepare for everything (conventional war, counter-insurgency, humanitarian aid) but lacks resources.
• No focus on joint operations (Army, Navy, Air Force coordination weak).
• Defense planning often reactive, not proactive.
________________________________________
📌 9. Limited Defense Industry
• Maid of london (MALON) local defense industry is small and dependent on imports.
• Boustead Naval Shipyard → LCS scandal = reputation collapse.
• No indigenous fighter or major warship program.
• Relies heavily on foreign suppliers (Russia, France, South Korea).
👉 Weak local industry = high costs, dependence, and vulnerability.
________________________________________
📌 10. Corruption & Mismanagement
• Defense procurement often linked to patronage networks.
• Examples: LCS, Scorpène submarines (2002 scandal), helicopter programs.
Kamu JD banci😂
BalasHapusPASTI Ada SOLUSI Procurement BRAND NEW PREMIUM QUALITY Made in USA F-15EX TNI AU.
BalasHapusLanjutkan Pak Menhan RI!!!
Indonesia adalah Sahabat USA.
MMW9 September 2025 pukul 15.09
BalasHapusAdoiimakk
https://defencesecurityasia.com/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732033770728-750x430.jpg
https://defencesecurityasia.com/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732033767976.jpg
××××××××××××××××××××××
... Propaganda Malondesh selalu berbasis FOTO langsung KLAIM SHOPPING Su-57....
Setelah itu,
DITAMPAR oleh President TRUMP:
Tamparan Keras Pertama:
Shopping senilai USD 240 Billion...
Tamparan Keras Kedua:
CAATSA ....
Malondesh kira US Government bisa Dipermainkan.....
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
PASTI Ada SOLUSI Procurement BRAND NEW PREMIUM QUALITY Made in USA F-15EX TNI AU.
BalasHapusLanjutkan Pak Menhan RI!!!
Indonesia adalah Sahabat USA, dan USA adalah Mitra Penting bagi Indonesia.
THE REPLACEMENT OF MILITARY ASSETS IN MALONDESHHAS BEEN SIGNIFICANTLY STALLED, PARTICULARLY FOR THE ROYAL MALONDESHAIR FORCE (RMAF), DUE TO A COMBINATION OF FACTORS INCLUDING A RELIANCE ON A SINGLE FOREIGN SUPPLIER, COMPLEX LOGISTICAL ISSUES, AND DELAYS IN PROPOSED ACQUISITION DEALS.
BalasHapusStalled Fighter Jet Replacements
The RMAF's fighter fleet, including the Sukhoi Su-30MKM and the F/A-18D Hornet, is aging, with many jets having been in service for decades. The replacement programs have been beset by a number of issues:
• Reliance on a Single Foreign Supplier: The RMAF's fleet of Su-30MKM jets, acquired from Russia, has faced persistent challenges with spare parts and maintenance, leading to a low operational readiness rate. International sanctions on Russia have exacerbated these issues, making it difficult for Malondeshto secure the necessary components to keep its fleet fully operational.
• Failed Acquisition of Used Hornets: Malondeshhad planned to acquire a number of used F/A-18C/D Hornet jets from Kuwait as a stop-gap measure. However, this deal has been subject to long delays because Kuwait itself is waiting for the delivery of its new F/A-18E/F Super Hornets from the United States. This uncertainty has prompted Malondeshto reconsider the deal and explore other options.
• Long-Term Modernization Delays: Malondesh long-term plan to replace its fighter fleet by 2040 with a fifth-generation stealth platform, such as the F-35 or Rafale, is a distant goal. The current delays in stop-gap measures and the high cost of new jets have left the RMAF with a significant capability gap in the interim.
________________________________________
Other Delays
The problems are not limited to the Air Force. The Royal MalondeshNavy (RMN) and the MalondeshArmy also face significant delays in their modernization programs.
• Littoral Combat Ship (LCS) Program: This program, meant to deliver six modern frigates to the RMN, has been crippled by severe delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the Navy to rely on an aging fleet, with many vessels now over 40 years old.
• Logistical Challenges: The stalled acquisitions and a lack of a single, coherent modernization strategy have created a logistical nightmare. The RMN, for example, has accumulated hundreds of millions of ringgit in unused and obsolete spare parts because of its mixed fleet from various international suppliers.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Malondeshn military, also known as the Malondeshn Armed Forces (MAF), faces several significant challenges, which can be categorized into three main areas: procurement and modernization, human resources, and defense policy.
BalasHapusProcurement and Modernization 💰
A primary issue for the MAF is its aging and obsolete equipment. The country's defense spending has historically been low, and while recent budgets have seen increases, they are often insufficient to cover the extensive modernization needs.
• Financial Constraints: The 1997 Asian financial crisis had a lasting impact, forcing a de-prioritization of defense spending. Despite recent budget increases, competing priorities like healthcare and education often limit the funds available for military upgrades.
• Corruption and Inefficiency: Past procurement projects, such as the Littoral Combat Ship program, have been plagued by delays, cost overruns, and allegations of corruption, which have wasted funds and resulted in a lack of operational assets.
• Aging Inventory: The MAF relies on a mix of equipment from various countries, making maintenance difficult. For example, the Royal Malondeshn Air Force (RMAF) has struggled to maintain its Russian-made Sukhoi Su-30MKM fighter jets due to sanctions and a lack of spare parts. The country also retired its MiG-29s without a timely replacement, creating a significant capability gap.
Human Resources 🧍
Recruitment and personnel issues are another major problem for the MAF, affecting its overall readiness and capability.
• Recruitment Challenges: The military has difficulty attracting and retaining high-quality personnel. This is partly due to low wages and poor living conditions. The quality of candidates has been a concern, with a declining pool of eligible recruits.
• Ethnic Imbalance: There is a significant ethnic disparity in the armed forces, with a very low percentage of non-Malay recruits. This could affect national unity and the military's ability to represent the country's diverse population.
• Personnel Well-being: There are ongoing concerns about the well-being and welfare of military personnel, including work-life balance issues and the need for better mental health support.
Defense Policy and Strategic Challenges 🗺️
The MAF operates in a complex regional environment with evolving security threats.
• South China Sea Disputes: Malondesh has overlapping territorial claims with China in the South China Sea. China's increasingly aggressive "grey-zone" tactics—using coast guard vessels and fishing militia to assert its claims—are a major challenge that the MAF is not fully equipped to handle.
• Non-Traditional Threats: While traditionally an army-centric force due to a history of internal counter-insurgency, the MAF must now pivot to address maritime and cyber threats. This requires a re-calibration of its force structure and a focus on new technologies like drones, cyber warfare, and intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities.
• Political Instability: Frequent changes in government have led to a lack of continuity in defense policy and the slow implementation of key reforms outlined in the country's first Defence White Paper. This political instability can stall long-term projects and strategic planning.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
AGING FLEET AND HIGH MAINTENANCE COSTS
BalasHapusA major weakness is that a large portion of the RMN's fleet is obsolete. According to an audit report, about half of its 49 ships are operating beyond their serviceable lifespan, with some vessels in service for over 40 years. This reliance on old ships leads to several problems:
• High Maintenance Costs: Older ships require more frequent and extensive maintenance, consuming a disproportionate share of the RMN's limited budget. This creates a cycle where money needed for new acquisitions is instead diverted to keep old vessels running.
• Low Operational Readiness: The frequent breakdowns and lengthy maintenance periods mean that many ships are not available for deployment. This severely limits the RMN's capacity to patrol its vast maritime domain and Exclusive Economic Zone (EEZ).
________________________________________
Procurement Failures and Scandals
The RMN's efforts to modernize its fleet have been plagued by systemic failures in the procurement process. The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) scandal.
• Project Failure: The government awarded a RM9 billion contract for six new stealth frigates. However, despite paying a significant portion of the contract, not a single ship has been delivered.
• Financial Mismanagement: The project was mired in financial mismanagement and a lack of transparency. A parliamentary committee found that funds were misappropriated, and payments were made for work that was never completed.
This scandal, along with other procurement irregularities, has created a major capability gap, leaving the RMN without the modern assets it desperately needs to replace its aging fleet.
________________________________________
Mismatch Between Capabilities and Threats
Given its aging fleet and limited resources, the RMN faces a significant mismatch between its naval capabilities and the maritime security challenges it faces. These challenges include:
• Territorial Disputes: The RMN must assert Malondesh's claims in the South China Sea against larger and more technologically advanced navies.
• Non-Traditional Threats: It is also responsible for combating illegal fishing, smuggling, and piracy in its waters.
The inability to effectively patrol and defend its maritime interests leaves Malondesh vulnerable and undermines its strategic position in the region
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
59. Salam dapat Sedekah kapal rongsok 56 tahun ex USCG Cutter
⚔️ Key Problems of the Malondeshn Armed Forces
BalasHapus________________________________________
1. Outdated Equipment → Modernization Delayed for Decades
• Air Force (RMAF):
o Retired MiG-29s in 2017 due to high costs.
o Current frontline jets: Su-30MKM (2007) and F/A-18D Hornet (1997) — small fleet, aging, and expensive to maintain.
o Still waiting for FA-50 light combat aircraft, deliveries only starting in 2026.
o Weak surveillance capability → lacks modern maritime patrol aircraft and AWACS.
• Navy (RMN):
o Many ships date from the 1980s–90s (Lekiu-class frigates, Kasturi-class corvettes).
o Only 2 Scorpène submarines, insufficient to cover Malondesh vast waters.
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal froze modernization — billions spent, no ships delivered.
• Army:
o Still operates Condor APCs from the 1980s.
o AV8 Gempita is modern but only partially deployed.
o Lacks modern long-range artillery and medium/long-range air defense systems.
Impact: The MAF has been stuck with aging platforms, while neighbors upgrade to Rafales, F-35s, Gripens, modern submarines, and frigates. Malondesh risks being outclassed in any regional confrontation.
________________________________________
2. Low Defense Budget → Insufficient for High-Tech Upgrades
• Malondesh spends only 1.0–1.5% of GDP on defense.
o Singapore spends ~3%, Vietnam ~2.3%, Thailand ~1.5%.
• Of this budget, more than half goes to salaries, pensions, and operations → leaving little for modernization.
• Modern assets (jets, ships, submarines) require long-term investment, but Malondesh often cuts or delays purchases due to economic pressures.
• Example: MRCA fighter program (to replace MiG-29s) has been delayed for over a decade.
Impact: Malondesh cannot keep pace with regional military spending. Modernization becomes piecemeal, leaving gaps in readiness and deterrence.
________________________________________
3. Maritime Security Challenges → China & Piracy Overstretch the Navy
• South China Sea (SCS):
o China’s Coast Guard and Navy frequently intrude into Malondesh EEZ, especially around Luconia Shoals.
o Malondesh has overlapping maritime claims with China, Vietnam, and the Philippines.
• Strait of Malacca:
o One of the busiest shipping lanes in the world.
o Vulnerable to piracy, smuggling, human trafficking, and illegal fishing.
• Navy Limitations:
o Small, aging fleet cannot patrol both SCS and Malacca Strait effectively.
o Relies heavily on offshore patrol vessels (OPVs) that lack strong firepower.
o Only 2 submarines → insufficient deterrent against China or other navies.
Impact: Malondesh struggles to enforce sovereignty over its waters. The Navy is stretched thin, unable to cover vast sea areas against both traditional (China) and non-traditional (piracy) threats.
________________________________________
✅ Summary / Conclusion
The Malondeshn Armed Forces face three interconnected problems:
1. Outdated Equipment: Modernization stalled for decades, leaving MAF dependent on aging jets, ships, and vehicles.
2. Low Defense Budget: Limited funding prevents the acquisition of high-tech assets, keeping Malondesh behind regional peers.
3. Maritime Security Challenges: A small, overstretched Navy struggles to protect Malondesh EEZ in the South China Sea and secure the Strait of Malacca.
📌 Conclusion: Unless Malondesh increases defense spending, reforms procurement, and accelerates modernization, the MAF risks becoming a force capable only of low-intensity domestic missions, not one prepared to defend national sovereignty against regional powers like China or match its Southeast Asian neighbors.
🔎 WHY MIDDLEMEN CONTINUE TO EXIST IN MALONDESH’S MILITARY PROCUREMENT
BalasHapusPolitical Patronage & Cronyism
• Many defense-linked companies in Malondesh are controlled by politically connected individuals or government-linked corporations (GLCs).
• Acting as a “middleman” for a defense deal is not just business — it’s a reward system for political loyalty.
• Example: In the Scorpène submarine scandal, Perimekar Sdn Bhd (the middleman company) was owned by individuals linked to political elites.
Why it continues: Political elites benefit financially and maintain power by distributing contracts to allies.
________________________________________
Opaque Procurement Process (Lack of Transparency)
• Defense contracts in Malondesh are often classified as “national security matters”, meaning details are hidden from Parliament, auditors, and the public.
• Procurement is frequently done through direct negotiations instead of competitive open tenders.
• This secrecy makes it easy to insert middlemen under the label of “consultants,” “logistics providers,” or “offset partners.”
Why it continues: The secrecy shields middlemen from scrutiny, allowing commissions and inflated costs to persist.
________________________________________
Weak Oversight & Accountability
• Parliament’s Public Accounts Committee (PAC) and the Auditor-General can only partially review defense contracts due to security classifications.
• Military officers often have little power to question political decisions — final procurement authority lies with the Ministry of Defence and Cabinet, where politics dominates.
• Anti-corruption bodies (like MACC) rarely investigate defense procurement deeply because cases are complex, sensitive, and involve powerful figures.
Why it continues: Oversight bodies lack the legal and political power to stop or expose middleman practices.
________________________________________
Foreign Supplier Requirements
• Many foreign defense companies prefer or are required to use local partners when selling to Malondesh.
• The justification:
o To handle local bureaucracy.
o To provide after-sales service.
o To manage offsets (technology transfer, training).
• In practice, these “local partners” often act as middlemen who extract commissions rather than provide real technical services.
Why it continues: The system is normalized — foreign suppliers accept it as “the cost of doing business in Malondesh.”
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
kahsiyan data personal warganyet dmiskinos di jual ke amrik haha!😆😆😆
BalasHapusKahsiyan ketauan dech yang gaji kalah dari bini sama orang amrik haha!🤣🤣🤣
Total warganyet kl Wajib Bayar $ 240 bn ke Amrik demi 19% tariff
BalasHapuskalo gagal, cip pasti kena 100% oleh trump haha!😝😝😝
tetangga kesayangan kl, Diperas amrik beli Bowing 60 bijik, jauh lebih banyak dr kita gaesz...padahal negeri kecil..mau kemana ente pesawat sebanyak ituw haha!😂😜😂
BalasHapusYANG SUDAH MELACURKAN DIRI BANGSA MALONDESH KE US, SAMPE JILAT PANTAT TRUMP DAPAT BONUS TEMPELENG 240 BILLION, 60 PESAWAT BOEING DAN KAPAL RONGSOKAN 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusEeiitttt Data personal warganyet jugak diserahkan ke amrik om tanpa syarat haha!😉😉😉
HapusWADIDAW OM PG...KITA CUMA DATA UNTUK KEPERLUAN BISNIS BUKAN PRIBADI...BERUK TOLOL SOK TAHU MAKLUM LUKUSAN TOP UNIVERSITY KELAS BERUK TERNYATA 🤣🤣🤣🤣
HapusLah Pusat data Base google khan di malaydesh sudah sejak dulu gak sadar kalau mereka sudah diobok-obok mamarika...
HapusEksport kl ke amrik kena tariff 19%
BalasHapusImpor Barang Amerika ke negri🎰kasino genting...0% kok...jiaaahhh kahsiyan bolong jugak haha!😝😝😝
menit 4.20 duty Free..kl kena Rampok Amtik haha!🔥😝🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=6gKaYASCDxE&pp=0gcJCRsBo7VqN5tD
warganyet klaim amerika turunkan tariff 19% tanpa nego
BalasHapuseh taunya DI RAMPOK PALING PARAH SE ASEAN haha!🥶🔥🥶
Wajib SHOPPING $240BN, padahal kl hanya dapet $ 24 bn surplus haha!😵💫😝😵💫doank...Diperas 10x Lipat haha!☠️🤥☠️
Data center wajib ke amrik, jadi gaji si MeWeK kalah dibanding bini, Presiden Amerika bisa tau haha!😂🤣😂
karena data personal warganyet kl diparkir di Amerika
kalo berani membangkang maka kena tariff chip 100% nich buktinya haha!🤥😆🤥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Kerajaan Malaysia berdepan cabaran baharu susulan kenyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam untuk mengenakan tarif 100 peratus ke atas cip semikonduktor yang diimport. Menteri MITI Tengku Zafrul memberi amaran bahawa dasar drastik ini boleh menjejaskan rangkaian bekalan semikonduktor tempatan melibatkan lebih 7,000 pembekal dan 72,000 pekerja mahir, serta nilai eksport bernilai lebih RM60 bilion ke pasaran Amerika.
https://youtube.com/watch?v=6gKaYASCDxE&pp=0gcJCRsBo7VqN5tD
✅️kita dapet ASET PREMIUM PPA BARUW
BalasHapus❌️negri🎰kasino genting dapet Kapal Sedekah 1960an...Tua Bangke haha!😵💫😂😵💫
SIAPPP DI KILOIN H.SUKRI Enterprise haha!🤑🤑🤑
laahh para 2 warganyet demo wak gaya lho..
BalasHapusntar tariff 19% kensel di naikin lagi lho, apalagi kapal RONGSOK 60 tahun bisa ditarik lagi haha!😆😆😆
eh F15 dateng sengaja datang ke sumatera tuch...brani macem2 di geber kl haha!🔥☠️🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Tolak Kedatangan Trump, Demonstran di Kuala Lumpur: You're Not Welcome in Malaysia!
https://video.kompas.com/watch/1874461/tolak-kedatangan-trump-demonstran-di-kuala-lumpur-youre-not-welcome-in-malaysia
Beliau berkata, pesawat itu yang sudah berusia ❌️18 tahun
BalasHapus“Bagi pesawat pejuang, tempoh minimum boleh beroperasi adalah❌️20 tahun
------------
esyu emkaem uda 18 taon, batas operasi 20 tahun...kata panglima seblah
naah 2 taon lagi RONGSOK gaesz haha!😵💫😭😵💫
ketemu hornet seken kuwait...tambah jadi dah genk Rongsok haha!🥶☠️🥶
TIM ELIT SHOPPING SOPING Jet Tempur FULL Baruw hore haha!🤑🤑🤑
BalasHapusMRCA THAILEN
✅️GIPENG E/F
MRCA SING
✅️F-35
🇮🇩kita SHOPPING MRCA
🇫🇷rafale
🇹🇷kaan
🇰🇷boramae
sedangkan negri🎰Kas Bon Bon genting, klaim negri maju & kaya tapi kok minat rongsokan hornet Kuwait?
apa kl gak Malyu Kalah Lagi dibanding mantan propinsinya Sing haha!😂😜😂
Kaji..Kajii..last last kensel haha!🤣🤣🤣
Malaydesh tak boleh latihan, semua pesawat usang dan grounded
BalasHapus✨️KRI BRAWIJAYA 320
BalasHapusFull Wepon VLS A50 Readi
ASET BARUW Telah Resmi Tiba...UMANTAB haha!👍🚀👍
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Kedatangan KRI Brawijaya-320
https://youtube.com/watch?v=LIlShnqR4cw
warganyet kl sakit hati, KALAH LAGIIIII haha!😵💫🥶😵💫
14 tahun nungguin gowing, last last Rongsok haha!😝😝😝
soal TYPHOON yg ditawarin ke PHILIPINA.
BalasHapusSELAIN MEHONG SUPER.... AKU KURANG YKIN PHILIPINA SANGGUP PERAWATAN.
SEBAB TYPHOON TERKENAL SANGAT RIBET.. APALAGI DI HANGAR HARUS SEDIA AC BUANG JAGAIN TUH BADAI
YANG MAU BELI DISURUH TEST DRIVE DULU NIH KAYAKNYA 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMALONDESH CUKUP JADI JURU SORAK SAJA 🤣🤣🤣
1. INADEQUATE AND INCONSISTENT FUNDING
BalasHapusThe Malondesh n government has historically deprioritized defense spending in favor of other sectors like education and healthcare. This has led to a military budget that is often insufficient to meet the needs of a modern armed force. The allocation is also inconsistent, fluctuating from year to year based on economic conditions and political priorities, which makes long-term planning for large-scale procurement projects difficult. This limited and unpredictable funding has forced the ATM to operate with a significant portion of its assets being obsolete or aged, a problem that has become more acute in the face of rising regional tensions.
________________________________________
2. Chronic Procurement and Corruption Issues
Corruption and lack of transparency are persistent problems in military procurement. 💰
• Scandals and Delays: High-profile scandals, such as the troubled Littoral Combat Ship (LCS) project, highlight the mismanagement and alleged corruption. This project has seen significant cost overruns and delays, with no ships delivered despite a large portion of the budget having been spent. Such failures not only waste public funds but also leave the Royal Malondesh n Navy without vital assets.
• Middlemen and High Costs: The involvement of middlemen and "agents" in defense deals inflates costs and diverts funds away from direct military needs. The King of Malondesh has publicly criticized this practice, warning that it makes procurement budgets insufficient and can compromise the safety of military personnel.
• Lack of Accountability: Despite numerous scandals and public criticism, there has been a lack of strong action against those responsible for these procurement failures, which perpetuates a cycle of mismanagement and corruption.
________________________________________
3. Impact on Military Readiness and Capabilities
The budgetary problems have direct and severe consequences for the operational readiness of the ATM.
• Aging Equipment: Many military assets, including aircraft and naval vessels, are old and expensive to maintain, with some even having their armaments rendered obsolete. This reduces their operational days at sea and in the air, limiting the ATM's ability to conduct patrols and training exercises.
• Capability Gaps: The lack of sufficient funds prevents the acquisition of modern technology needed to address contemporary threats. The ATM has significant gaps in key areas such as cybersecurity, intelligence gathering, and maritime surveillance, which are critical for protecting Malondesh 's vast maritime borders, especially in the South China Sea.
• Personnel Morale and Retention: Poor funding also affects the welfare of military personnel, including inadequate housing and less competitive salaries compared to the private sector. This can hinder the recruitment and retention of high-caliber talent, further weakening the armed forces' overall capabilitie
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
📌 1. Air Force (RMAF)
BalasHapusa. MiG-29 Replacement / MRCA Program
• Planned: Since 2007, Maid of london (MALON) has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
• Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
• Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
• Impact:
o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
________________________________________
b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
• Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
• Status: Delayed nearly 20 years.
• Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
• Impact:
o Maid of london (MALON) had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
________________________________________
📌 2. Navy (RMN)
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
• Status: By 2025, zero ships delivered.
o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
• Impact:
o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
o Weakens ability to secure South China Sea claims.
________________________________________
b. Multi-Role Support Ship (MRSS)
• Planned: Amphibious ship program since 2000s.
• Status: Cancelled/postponed multiple times due to budget.
• Impact:
o RMN has no large amphibious lift → limited ability to move troops/equipment in regional crises.
________________________________________
c. Second Batch of Scorpène Submarines
• Planned: Expansion to 4 submarines.
• Status: Shelved due to cost.
• Impact:
o Maid of london (MALON) stuck with just 2 Scorpènes (delivered 2009–2010), insufficient for wide maritime area.
________________________________________
📌 3. Army (TDM)
a. Self-Propelled Howitzers (SPH)
• Planned: SPH requirement since early 2000s (to replace old towed artillery).
• Status: Program repeatedly delayed. Korea’s K9 Thunder shortlisted in 2020s, but no final contract.
• Impact: Army artillery remains outdated → reduced firepower compared to Indonesia, Singapore.
________________________________________
b. Armored Vehicle Programs
• AV-8 Gempita: Entered production in 2014, but scaled down from 257 planned units due to cost.
• Condor APC Replacement: Long planned, but repeatedly delayed → Condors from the 1980s still in service.
________________________________________
c. Rotary Wing (Helicopters)
• Army Aviation requested more utility and attack helicopters.
• Programs for attack helicopters (AH-1Z, T129, etc.) discussed but cancelled/delayed.
• Impact: Army lacks dedicated attack helicopter capability, unlike Indonesia.
________________________________________
📌 4. Reasons for Delay/Failure
1. Budget constraints → defense stuck at ~1% of GDP.
2. Political instability → 5 prime ministers between 2018–2025, each with shifting priorities.
3. Corruption & mismanagement → especially visible in LCS.
4. Overreliance on foreign suppliers → negotiations stall or get too expensive.
5. Short-termism → lack of 10–15 year strategic procurement planning.
________________________________________
📌 5. Consequences
• Capability gaps:
o Air surveillance weak (delayed MPAs, fighter gap).
o Maritime security weak (LCS delay, only 2 submarines).
o Ground firepower weak (delayed SPH, old APCs).
• Readiness reduced: much equipment obsolete, with few modern replacements.
• Regional imbalance: Neighbors like Singapore, Indonesia, Vietnam modernize faster, leaving Maid of london (MALON) behind.