Pelatihan Electrical dan Avionic pesawat A-400M bagi personil TNI AU (photos: TNI AU)
Sebanyak dua belas personel TNI Angkatan Udara berhasil menyelesaikan pelatihan Line & Basic Kategori B2 (Electrical & Avionik) pesawat angkut berat Airbus A-400M di Pusat Pelatihan Internasional (International Training Centre/ITC) milik Airbus Military and Defence, Sevilla, Spanyol.
.jpeg)
Pelatihan yang berlangsung sejak 23 Juni hingga 15 September 2025 tersebut diikuti oleh lima personel Skadron Udara 31, tiga personel Skadron Teknik 021, serta masing-masing dua personel dari Satuan Pemeliharaan 23 dan Satuan Pemeliharaan 15.
.jpeg)
Selama pelatihan, para peserta mengikuti dua tahap pembelajaran, yaitu teori dan praktik. Materi tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis personel dalam pemeliharaan Airbus A-400M.
.jpeg)
Dengan terselesaikannya pelatihan ini, TNI AU terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi awak pemeliharaan pesawat. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas TNI AU dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(TNI AU)
A400m kita bentar lagibsanpe haha!😁😁😁
BalasHapus2025 aset baruw kita datang lagi..MENYALA ABANGKUH haha!🤗🔥🤗
BalasHapus✅️a400m
✅️heli karakal
✅️t50i
warganyet kl masi aja kosonk..nanti paling pamer ron 95...haha!🤣🤣🤣
🤣🤣🤣, topiknya apa komentar nya apa, itulah ciri khas melayu keling malaydesh, melayu palsu yg merasa paling melayu 🤣🤣🤣
HapusBon Voyage... Airbus A400M TNI AU !!!
BalasHapus2026 aset datang
BalasHapus✅️rafale
✅️ppa kri siliwangi
✅️a400m
✅️nc212
✅️khan
✅️GM 400 ALPHA
masi banyak lagii..pesta pora kita haha!😍🥳😍
Eittt jangan lupa bilan depan ANKA kita duluan sampe..hore..NGAMUK warganyet seblah haha!🔥🤗🔥
BalasHapusKesian..... 🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSIA - 4 BUAH A400M CASH.... Bukan HUTANG...🤣🤣🤣
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
A400m jadul🫢
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
Biar FAKTA BERBICARA.... 🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSIA
4 BUAH A400M CASH
INDIANESIA
2 BUAH A400M NGUTANG LENDER
biar fakta yg berbicara, 1 dari 3 warga melayu keling malaydesh sakit jiwa
Hapus# by prudential 🤣🤣🤣
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusFor the Malondeshn Government & Economy
1. Fiscal Strain:
o Cons: Subsidies are a direct cost to the government, funded by taxpayer money or borrowing. Large-scale or prolonged programs can significantly strain national finances, leading to higher budget deficits and increased national debt.
o Opportunity Cost: Money spent on subsidies cannot be used for other public goods like infrastructure, education, or healthcare.
2. Inflationary Pressures:
o Cons: If subsidies inject too much money into the economy without a corresponding increase in productive capacity, it can lead to higher demand and potentially inflation. Pay subsidies can also lead to wage push inflation if businesses pass on higher labor costs.
3. Misallocation of Resources:
o Cons: Subsidies can direct resources (capital, labor) towards sectors or activities that are not necessarily the most efficient or economically viable in the long run. This can impede the natural evolution and specialization of the economy.
o Rent-Seeking: Industries or businesses might lobby intensely for continued or expanded subsidies, diverting resources from productive activities towards political influence.
4. Reduced Economic Resilience:
o Cons: An economy heavily reliant on subsidies may be less resilient to external shocks, as industries might not have developed the internal strength to adapt without government support.
5. Political Motivations:
o Cons: Subsidies can become politically popular tools, making them difficult to withdraw even when they are no longer economically justified. This can lead to inefficient spending patterns that persist for electoral reasons.
6. Potential for Corruption & Leakage:
o Cons: Any large-scale government program involving financial disbursements carries a risk of corruption, fraud, or leakage, where funds do not reach their intended beneficiaries or are misused.
7. Increased Economic Activity (Positive Impact):
o Pros: In certain situations (e.g., during a recession or to kickstart a nascent industry), well-targeted subsidies can stimulate demand, prevent economic collapse, and foster growth that might not otherwise occur. This can be seen in initiatives to boost specific sectors like green technology or digital transformation.
Example Scenarios in Malondesh:
• Wage Subsidy Program (during COVID-19): The Malondeshn government implemented wage subsidies to help businesses retain employees. This, often combined with loan moratoriums or special relief funds, prevented widespread unemployment and business closures.
• Targeted Subsidies for Agriculture/Fisheries: These often involve subsidized loans for equipment or inputs, aiming to boost food security but can lead to dependency or market distortions.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While not direct pay subsidies, concessionary terms on student loans often have implicit subsidies. This helps access to education but can lead to concerns about repayment and future debt burdens.
Conclusion
Concessionary pay subsidies coupled with loans in Malondesh are a double-edged sword. While they can provide crucial support, stimulate specific sectors, and alleviate immediate financial hardship, they also carry significant risks. Careful design, strict targeting, clear exit strategies, and robust monitoring are essential to maximize the benefits and mitigate the adverse consequences of such programs. Without these, there is a danger of creating dependency, fostering inefficiency, and placing undue strain on national finances.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
Hapus1. What is a Fiscal Deficit?
A fiscal deficit occurs when a government's total expenditures exceed its total revenue over a specific period (usually a fiscal year). To cover this shortfall, the government typically borrows money, leading to an increase in national debt.
2. Understanding Subsidies in Malondesh
Subsidies are financial aid or support extended by the government to certain economic sectors, businesses, or individuals with the aim of promoting economic and social policy. In Malondesh, subsidies are extensive and cover various areas:
• Fuel Subsidies: This is historically one of the largest components. The government subsidizes petrol (RON95), diesel, and LPG to keep prices lower for consumers and businesses, mitigating the impact of global oil price fluctuations.
• Food Subsidies: Subsidies for essential food items like rice, cooking oil, and flour aim to ensure affordability and food security for the general population, particularly lower-income households.
• Electricity Tariffs: Tenaga Nasional Berhad (TNB), the main electricity provider, often receives government subsidies to maintain stable and lower electricity tariffs for both households and industries, especially during periods of high fuel (coal and gas) costs for power generation.
• Toll Subsidies/Compensation: While not always direct subsidies, the government sometimes compensates highway concessionaires for not raising toll rates according to their agreements, effectively subsidizing commuters.
• Agriculture and Fisheries Subsidies: Support for farmers and fishermen through fertilizers, seeds, equipment, and price support schemes to boost productivity and income.
• Public Transport Subsidies: Financial support for urban public transport services to keep fares affordable and encourage ridership.
• Education and Healthcare: While not always categorized strictly as "subsidies," significant government spending on public education and healthcare effectively subsidizes these services, making them accessible at low or no direct cost to citizens.
-------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
Hapus1. How Subsidies Drive the Fiscal Deficit
The direct impact of subsidies on the fiscal deficit is straightforward:
• Increased Government Expenditure: Every ringgit spent on subsidies is a ringgit that contributes to total government expenditure. When these expenditures outpace revenue, a deficit occurs or widens.
• Opportunity Cost: Funds allocated to subsidies could otherwise be invested in other productive areas like infrastructure development, education reform, healthcare upgrades, or research and development, which could yield long-term economic benefits.
• Revenue Forgone: In some cases, subsidies can be seen as revenue forgone. For example, if fuel taxes were higher without subsidies, the government would collect more revenue.
• Sensitivity to Commodity Prices: Fuel and food subsidies are particularly sensitive to global commodity price fluctuations. When global oil or food prices surge, the cost of these subsidies can escalate dramatically and unexpectedly, putting immense pressure on the national budget. This often requires supplementary budgets or diversions of funds from other areas.
• Entitlement Mentality and Difficulty of Removal: Once subsidies are in place, they often create an "entitlement" mentality among the public. Removing or significantly reducing them can be politically unpopular and lead to public discontent, making it challenging for governments to reform them even when necessary for fiscal health.
• Leakage and Inefficiency: Subsidies can sometimes be inefficiently targeted or prone to leakage. For instance, blanket subsidies (like for RON95 fuel) benefit all income groups, including the wealthy, who might not need the support. This makes the subsidy more expensive than it needs to be to achieve its social objectives. There can also be issues like smuggling of subsidized goods to neighboring countries where prices are higher.
2. The Malondeshn Context and Challenges
Malondesh has historically relied heavily on subsidies, particularly during periods of high commodity prices (when oil and gas revenues were strong) as a way to share wealth and mitigate cost-of-living pressures. However, this model faces several challenges:
• Shrinking Fiscal Space: As global commodity prices become more volatile and the government aims for higher development spending, the fiscal space (the flexibility to increase spending or cut taxes without endangering financial stability) shrinks. Large subsidy bills eat into this space.
• Debt Accumulation: Persistent large fiscal deficits driven by subsidies lead to continuous government borrowing, increasing the national debt burden and future debt servicing costs.
• Distortion of Market Signals: Subsidies can distort market prices, leading to inefficient resource allocation. For example, artificially low fuel prices might disincentivize energy conservation or the adoption of more fuel-efficient vehicles.
• Difficulty in Targeting: Blanket subsidies are regressive in nature, meaning they disproportionately benefit higher-income groups in absolute terms. Moving towards more targeted subsidies (e.g., direct cash transfers to specific income brackets) is a policy goal but is complex to implement effectively.
• Impact on Credit Ratings: A sustained large fiscal deficit and rising national debt, partly fueled by subsidies, can negatively impact Malondesh's credit ratings, making it more expensive for the government to borrow in international markets.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusThe relationship between Malondesh's national debt and its subsidy system is a critical issue in the country's public finance, forming a cycle where large, universal subsidies contribute directly to a persistent fiscal deficit, which must then be financed through borrowing, adding to the national debt.
1. The Subsidy-Driven Fiscal Deficit
Malondesh has historically relied on universal subsidies for key items such as fuel (especially RON95 petrol), electricity, cooking oil, and certain foodstuffs.
• Massive Annual Expenditure: These subsidies collectively represent one of the largest components of the Federal Government's operating expenditure, often amounting to tens of billions of Ringgit annually (e.g., around RM80 billion in total subsidies, grants, and social aid was cited for a recent budget, with fuel making up a significant portion).
• The Problem of Universality (Blanket Subsidies): Since these subsidies are often granted to everyone regardless of income, a substantial amount of the fiscal benefit flows to the high-income groups and, in the case of fuel, can be illegally enjoyed by non-citizens or commercial entities, leading to massive fiscal leakage and inefficiency.
• Creating the Deficit: Government revenue (mainly taxes and non-tax revenue like PETRONAS dividends) is often insufficient to cover the high volume of operating expenditure, which includes the enormous subsidy bill. This shortfall leads to a budget (fiscal) deficit. For instance, some analysts note that government revenue is barely enough to cover just the operating expenditure, meaning almost all development expenditure (and any shortfall in operating expenditure) must be financed by debt.
2. The Debt Financing Mechanism
When the government runs a fiscal deficit, it must finance the gap between its spending (including subsidies) and its revenue by borrowing money. This is the direct link between the subsidy burden and the national debt.
• Issuing Debt: The government primarily borrows by issuing fixed-income instruments, mainly Malondeshn Government Securities (MGS) and Malondeshn Government Investment Issues (MGII), which are sovereign bonds and Islamic bonds (sukuk), respectively.
• Growth of National Debt: Persistent deficits, driven in part by subsidies and large development projects, cause the total Federal Government debt to accumulate. The debt-to-GDP ratio has steadily risen over the years and remains a major concern for fiscal sustainability.
• Debt Service Charges (DSC): The consequence of high debt is a high cost of servicing that debt (paying the interest). DSC is a legally mandated, non-discretionary expenditure and is a significant drain on the budget. For example, DSC has been budgeted in the tens of billions of Ringgit annually. This figure is often larger than the total budget for certain critical sectors, such as personal income tax collection.
3. The Vicious Cycle and Crowding Out
The burden of debt creates a constraint on the government's ability to finance future subsidies and other crucial public services, forming a negative feedback loop:
High Subsidy Cost⟹Large Fiscal Deficit⟹Increased Borrowing⟹Higher National Debt⟹Higher Debt Service Charges⟹Reduced Fiscal Space for Future Spending (including necessary subsidies)
• Reduced Fiscal Space: The large, unavoidable DSC "crowds out" the ability of the government to spend on more productive or necessary areas. Every Ringgit spent on interest payments is a Ringgit that cannot be spent on targeted welfare, education, or healthcare, or to maintain necessary subsidies for the truly poor.
• Sustainability Risk: Continuously borrowing to fund consumption (like universal subsidies) rather than productive investments is fiscally unsustainable and signals a weak financial position to credit rating agencies.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
-----------------
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
A400m sebkah Cash darimana masa kontral 2005 datangnya 2015..10tahun cuy..uda pasti bayar berperingkat ato kredit alias NGUTANG haha!🤣🤣🤣
BalasHapuskahsiyan mau PEMBUAL kena tipu haha!🍌🤪🍌
❌️kedah ngpv, gowing lcs, ec725, a400m, skorpeng semua lama, karena bayar berperingkat alias Tarik Utang, pembual kl kena tipu haha!🤥🤥🤥
BalasHapusTIM ELIT SHOPPING SOPING SE ASEAN NONSTOP SHOPPING haha!🤑💰🤑
BalasHapuscontohnya shopping Frigat
✅️damen rem
✅️ah140 fmp
✅️ppa
✅️istif
dan masi AKAN tambah lagi harap tetangga seblah nunggu yak, SHOPPING lanjut ke fdi, type 52de haha!🥳🤑🥳
Bajet Kami Ultra Besar harap Makloum
Biar FAKTA BERBICARA... bagaimana mau bayar HUTANG ni guys...matawang RUPIAH hancur..... 🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Terus Melemah, Tembus Rp16.750 per Dolar AS
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925095442-19-670028/video-rupiah-terus-melemah-tembus-rp16750-per-dolar-as
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusImplications for the Government:
• Increased National Debt: This is the most significant and direct implication. Funding subsidies through loans means the government is borrowing money to cover current expenditures. This adds to the national debt, which future generations will ultimately have to repay.
• Debt Servicing Costs: As national debt grows, so do the costs of servicing that debt (i.e., interest payments). These interest payments divert funds that could otherwise be used for other developmental projects, infrastructure, or essential services.
• Fiscal Space Constraints: A high level of debt and debt servicing costs reduces the government's fiscal space – its ability to respond to economic shocks or fund new initiatives without further borrowing.
• Sustainability Concerns: If this practice continues long-term without corresponding revenue growth or a clear exit strategy, it raises concerns about the sustainability of public finances.
• Credit Rating Impact: A rising national debt burden can negatively impact Malondesh's sovereign credit rating. A lower credit rating can lead to higher borrowing costs for the government in the future, creating a vicious cycle.
• Intergenerational Equity: Funding current consumption (subsidies) with loans effectively shifts the burden of payment to future generations. This raises questions of intergenerational equity, as future taxpayers will bear the cost of benefits enjoyed today.
• Opportunity Cost: Every Ringgit spent on debt servicing due to subsidy-funded loans is a Ringgit not spent on other vital areas like healthcare, education upgrades, research and development, or infrastructure that could yield higher long-term economic returns.
Implications for the Economy:
• Crowding Out Effect: Government borrowing to fund subsidies can "crowd out" private investment. When the government demands a large share of available credit, it can push up interest rates, making it more expensive for private businesses to borrow and invest.
• Inflationary Pressure: While subsidies aim to keep prices low, if they are funded by excessive borrowing and money creation (though less common for direct loan funding), they could eventually contribute to inflationary pressures if not managed well.
• Misallocation of Resources: Subsidies can distort market signals, leading to an inefficient allocation of resources. If a particular sector is heavily subsidized, it might attract more resources than it would under market conditions, potentially at the expense of more productive sectors.
• Exchange Rate Impact: A weakening fiscal position due to high debt can put pressure on the national currency (Malondeshn Ringgit). A weaker Ringgit makes imports more expensive and can fuel inflation.
• Investor Confidence: High and unsustainable national debt can deter foreign direct investment (FDI) as investors become concerned about economic stability and future tax policies.
• Dependency Syndrome: Long-term reliance on subsidies can create a dependency syndrome, where individuals and industries become reliant on government support, potentially stifling innovation and competitiveness.
Examples in Malondesh:
• Fuel Subsidies: Historically, fuel subsidies were a major expenditure. If the government had to borrow heavily to maintain these subsidies during periods of high oil prices, it would significantly impact the national debt.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While PTPTN loans are designed to be repaid, the implicit subsidies (lower-than-market interest rates, partial waivers, or difficulties in collection) mean the government bears a significant cost, which might necessitate borrowing if not adequately covered by revenue.
• Housing Subsidies/Affordable Housing Schemes: Government-backed affordable housing initiatives often involve direct subsidies or subsidized financing, requiring government expenditure, potentially necessitating borrowing.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
F18 = BURUNG BANGAU
HapusPENDEKAR = CUMI-CUMI
SPH = SAPI PENARIK HOWITZER
==============
RMAF F/A-18D Hornet Crash
• Date: August 21, 2025
• Location: Kuantan Air Base, Malondesh
• Aircraft: F/A-18D Hornet (two-seater variant)
• Event: The jet burst into flames during takeoff and crashed shortly after.
🐦 Cause of the Crash
• Confirmed Cause: A bird strike
• Details:
o A purple heron collided with the aircraft’s left engine during takeoff.
o The bird strike occurred at a critical moment when the jet was accelerating at 146 knots and had just lifted to about 10 meters altitude.
o The crew ejected approximately 50 meters from the aircraft.
• Investigation:
o Conducted by RMAF with support from STRIDE, the Chemistry Department, Perhilitan (wildlife agency), and the U.S. Navy.
o Bone fragments from the bird were analyzed to confirm species.
🧭 Aftermath
• Safety Record: This was the first crash of an RMAF F/A-18D Hornet since its induction.
• Previous Incidents:
o 2003: Runway skid in Kuching due to tire burst.
o 2017: Emergency landing due to landing gear issue.
o 2019: Turbine failure during takeoff at LIMA airshow.
==============
Sinking of KD Pendekar
On 25 August 2024, KD Pendekar sank off the coast of Tanjung Penyusop, Johor, Malondesh, after a collision with a submerged object.
📍 Timeline of Events
• Around 12:00 PM: The ship struck an underwater object, causing a leak in the engine room.
• Flooding began: Despite damage control efforts, water continued to enter the vessel.
• 3:54 PM: The ship sank approximately 2 nautical miles southeast of Tanjung Penyusop.
• Rescue: All 39 crew members were safely evacuated with no injuries, thanks to assistance from nearby RMN ships, the Malondeshn Coast Guard, and police2.
Aging vessels in the RMN fleet (10–15 ships over 40 years old) are now under review for safety and seaworthiness.
==============
key issues contributing to the lack of procurement of SPH for the Malondeshn military:
1. Lack of Transparency and Corruption
Defense procurement in Malondesh has been criticized for a lack of transparency, a problem that is not unique to the SPH program but is a systemic issue affecting the entire Ministry of Defence (MINDEF).
• Role of Middlemen: The involvement of agents and middlemen has been a major point of contention. These agents, who may have political ties or be retired military officers, can add unnecessary commissions, leading to inflated prices. This practice has been publicly criticized by high-ranking officials, including Malondesh's King, Sultan Ibrahim, who has called for an end to such practices and for procurements to be based on market prices and the actual needs of the military.
• Audit Findings: Auditor-General reports have consistently flagged serious procurement and contract management failures within the Malondeshn Armed Forces (MAF). These reports have revealed issues such as delayed deliveries, questionable payment practices, and the splitting of large contracts into smaller packages to bypass open tender thresholds.
2. Budgetary Constraints and Mismanagement
While Malondesh has increased its defense budget in recent years, the funding for modernization has been limited by a history of financial mismanagement and competing priorities.
• Austerity Measures: Past economic crises and an emphasis on fiscal prudence have sometimes led to the abandonment of long-term defense acquisition plans. This has resulted in the Malondeshn Army having to make do with aging equipment.
• Over-reliance on Foreign Suppliers: Due to a limited domestic defense industry, Malondesh is highly reliant on foreign suppliers for advanced military assets like SPH. This dependence, coupled with the systemic procurement issues, makes the country vulnerable to inflated prices and unsuitable deals.
• Poor Contract Management: The Auditor-General's reports have also highlighted a failure to enforce penalties for late deliveries and a practice of paying for equipment before it is delivered, compromising
😝LACK MAINTENANCE = LACK UPGRADE😝
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
-----------------
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
FAKTANYA SHOPPING KITA PREMIUM
BalasHapus✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan ibm600 dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
Ratio Utang kita kecil, hanya 37% terhadap GDP
lha negri🎰kasino semenanjung kl, uda N⛔️ SHOPPING
Ratio Utang Besar 82% terhadap GDP
ituw tandanya DEFISIT ABADI, no bisnis, no moni, Tarik Utang terusz tiap bulan alias DMISKINOS, pembual, Ktipu Lagiii haha!😁🤥😁
Ada beruk iri karena utk ngemis hornet usang aja tak mampu. Ha ha ha ha ha. Malaydesh bukan level indonesia
BalasHapusMalaydesh mau hutang. Tapi tak ada negara yg percaya malaydesh mampu bayar cicilan hutang. Terpaksa tawarkan sawit busuk utk barter DP aset militer. Sayangnya banyak yg tolak. Ha ha ha ha
BalasHapusDan malaydesh hanya mampu shoping pesawat latih yg dipaksa utk jadi fighter 😁😁😁😁😁
BalasHapusFAKTANYA JEPANG AKAN DIKIRIM 10 KONTAINER KONDOM UNISEX OLEH MALONDESH GANTI HIBAH DRONE CIPUT.....HAHAHAAA
BalasHapusBangga dg 4 buah A400 usang. Kita 42 Rafale F4, A400, KAAN, dan J10 biasa saja. Indo beda dg malaydesh
BalasHapusNgaku negara kaya, malaydesh masih mau terim kapal 1956 ha ha ha ha. Ternyata malaydesh terima sampah besi tua
BalasHapusPEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
PEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
LEVEL Diplomasi Malondesh itu sekelas dengan Timor Leste
BalasHapushttps://youtu.be/sJr6nSk1YtQ?si=c7wBYMqq91SjWoz6
AUSTRALIA saja HENGKANG dari Timor Leste, sekarang Malondesh datang ke Timor Leste Merasa sebagai PAHLAWAN.
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
INDONESIA masuk sebagai Anggota Tim KECIL Pembentukan Negara Palestina di PBB dengan Ketua Tim adalah PRANCIS
BalasHapushttps://youtu.be/GqkCGZfx_2o?si=mbfNL1554Z9u_HNI
INDONESIA siap KIRIM 20.000 personel PASUKAN PEACE KEEPING FORCE di GAZA dan Daerah Konflik lainnya
BalasHapushttps://youtu.be/Lv0m2BlJmAg?si=WC6Ur4OvAeTH_Iyj
🤣🤣🤣, topiknya apa komentar nya apa, itulah ciri khas melayu keling malaydesh, melayu palsu yg merasa paling melayu 🤣🤣🤣
BalasHapuspantesan matra laut butuh banget sejenis lhd gaesz...
BalasHapusmasukin turuk dalem lstvribet gaesz haha!😁🤭😁
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/reel/1350300903356469/?referral_source=external_deeplink&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Gempor otak udang pingsan di pojokan WC umum , tumggu bantuan pihak Damkar
BalasHapusLEVEL PEMBERANI SEPERTI INI, BEDA SAMA LEVEL PENAKUT MACAM MALONDESH 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA siap KIRIM 20.000 personel PASUKAN PEACE KEEPING FORCE di GAZA dan Daerah Konflik lainnya
https://youtu.be/Lv0m2BlJmAg?si=WC6Ur4OvAeTH_Iyj
IEU-CEPA antara INDONESIA dengan European Union sudah SIGNED.
BalasHapushttps://youtu.be/hR_VncGfOFo?si=gqrLgScYjwCTV4aq
ICA-CEPA antara INDONESIA dengan CANADA sudah SIGNED
BalasHapushttps://youtu.be/LtyX55vvXeg?si=PqkgrWHS81-v9oZ9