22 September 2025

SGI has Successfully Handled the Shipment of Two H225M Helicopters from Marseille, France to Bandung, Indonesia

22 September 2025

Because the Airbus helicopter manufacturing license has expired, PT DI only carried out finishing work on these two H22M helicopters (photos: SGI Logustics)

The helicopters—products of collaboration between PT Dirgantara Indonesia (PTDI) and Airbus Helicopters—were carefully inspected by PTDI and SGI teams before being transported by truck to Port Fos-sur-Mer, France.


Supported by Indonesian AttachΓ© of Defense in France, Air Marshal Anang Surdwiyono, the final pre-shipment process was carried out smoothly on the day of departure.


From there, the helicopters embarked on a nearly two-month journey by Specific vessel, arriving safely at Tanjung Priok Port, and were immediately delivered to PTDI Bandung.


On September 15, PTDI President Director Gita Amperiawan, together with Indonesia’s Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin and Head of Defense Logistics Agency Air Marshal Yusuf Jauhari, conducted the official flight test and review at Monas, Central Jakarta.


As Minister Sjafrie emphasized, the H225M holds a strategic role as a command and control platform—supporting military operations as well as humanitarian missions.
 

Its arrival is a vital step in modernizing the Air Force, strengthening operational readiness, and advancing national industry independence through PTDI.


Behind this achievement, SGI played a crucial role as the forwarding partner—ensuring flawless coordination, uncompromised safety, and seamless delivery across continents. Because in defense logistics, every detail matters, and every mission must succeed. 

36 komentar:

  1. KLAIM CASH = LOAN
    LOAN-BASED PROCUREMENT IN MALONDESH’S MILITARY
    Malondesh often uses loan agreements to finance large-scale defense acquisitions, especially when the cost exceeds annual defense budgets. These loans can be sourced from foreign governments, international banks, or domestic financial institutions, and are structured to support long-term modernization goals.
    πŸ”‘ Key Features of Loan Procurement
    Feature Description
    Source of Loan Foreign governments (e.g., Poland, France, Korea), export credit agencies, or domestic banks.
    Tenor & Terms Typically 5–15 years, with grace periods and interest rates negotiated based on bilateral ties.
    Repayment Structure Paid in installments tied to delivery milestones or operational readiness.
    Currency Often denominated in USD, EUR, or local currency depending on supplier.
    Guarantees May involve sovereign guarantees or performance bonds.
    Offset Clauses Includes industrial participation, technology transfer, or local assembly.
    πŸ›‘️ Examples of Loan-Based Military Procurement
    1. Scorpene Submarines (France)
    • Loan Type: Foreign loan via French financial institutions.
    • Value: RM3.4 billion.
    • Offset: Training, infrastructure, and technology transfer to Boustead Naval Shipyard.
    2. PT-91M Pendekar Tanks (Poland)
    • Loan Type: Bilateral loan agreement with Poland.
    • Value: USD 370 million.
    • Offset: Crew training and maintenance support.
    3. FA-50M Fighter Jets (South Korea)
    • Loan Type: Export credit facility from Korean financial institutions.
    • Value: RM4.08 billion.
    • Offset: Pilot training, simulator systems, and potential local maintenance hub.
    4. NGPV Patrol Vessels (Germany)
    • Loan Type: Structured financing with German partners.
    • Value: RM5.35 billion.
    • Offset: Local shipbuilding capacity and technology transfer.
    -------------------
    FA-50M FIGHTER JET PROCUREMENT: FINANCIAL BREAKDOWN
    πŸ”Ή Overview
    • Contract Value: USD 920 million (≈ RM4.08 billion)
    • Quantity: 18 FA-50M Block 20 light combat aircraft
    • Supplier: Korea Aerospace Industries (KAI)
    • Contract Signed: May 2023 at LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition)
    • Delivery Timeline: First batch expected in 20262
    πŸ’° Financial Structure
    Component Description
    Loan Source Export credit facility from South Korean financial institutions, likely backed by KEXIM (Korea Export-Import Bank).
    Loan Type Government-to-government structured loan with sovereign guarantee.
    Tenor Estimated 10–15 years, with grace period during manufacturing phase.
    Interest Rate Preferential rate negotiated under bilateral defense cooperation.
    Repayment Schedule Milestone-based: tied to aircraft delivery and acceptance testing.
    Currency USD-denominated, with hedging options to mitigate forex risk.

    BalasHapus
    Balasan
    1. heli telur ama opv jugak om, lendernya sama haha!πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹

      Hapus
  2. KLAIM CASH = LOAN
    1. DENDA= US$83,8 juta
    Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
    -------------
    2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
    Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
    • Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
    • Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
    • Masalah Utama:
    a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
    b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
    c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
    -------------
    3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
    Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
    • Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
    • Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
    • Masalah Utama:
    a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
    b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
    -------------
    4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
    Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
    • Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
    • Masalah Utama:
    a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
    b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
    -------------
    5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
    Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
    • Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
    • Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
    -------------
    6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
    Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
    • Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
    • Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..

    BalasHapus
  3. KLAIM CASH = LOAN
    DENDA= US$83,8 juta
    • RM17.5 million in special damages
    • RM38.7 million in further damages
    • US$38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation
    -------------
    Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malondeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the Malondeshn army's air force unit.
    Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
    In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
    • RM17.5 million in special damages
    • RM38.7 million in further damages
    • US$38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation
    Aerotree is also seeking to block the government from using a RM1.87 million bank guarantee it provided, and is asking for general damages for loss of reputation, plus exemplary and aggravated damages to be decided by the court.
    In its 31-page claim, Aerotree said the government had agreed to lease four Blackhawk helicopters for five years at RM187.5 million. The deal was a Private Finance Initiative, meaning the government wouldn’t bear any cost or risk, as Aerotree would own, operate, and maintain the helicopters. The company said the helicopters were fully mission-capable, including for air force transport operations.
    Aerotree is seeking a court declaration that the government’s termination of the agreement on Oct 31, 2024, is null and void.
    Helicopter deal timeline and delays
    Under the agreement, Aerotree was to deliver two helicopters within six months of the April 2023 acceptance letter, and the remaining two within nine months. The company also had to provide a non-cancellable RM1.87 million implementation bond, which it secured from Perwira Affin Bank in June 2023.
    Aerotree was also required to run a training and industrial collaboration programme. For this, it requested access to the Kuantan Air Force base to prepare a maintenance manual and obtain certification as an Approved Maintenance Organisation.
    In July 2023, Aerotree signed a deal with Turkey’s Havelsan for Blackhawk simulator training for 14 RMAF pilots. The following month, it signed a sales agreement with Slovakia’s Training Academy to purchase and upgrade four Blackhawk helicopters.
    Due to technical modifications, pilot training, and delays caused by the Russia-Ukraine conflict, Aerotree requested three extensions — up to Oct 30, 2024 — for the helicopter deliveries. However, penalties for late delivery (LAD) still applied.
    Aerotree claimed the Defence Ministry and government failed to assist it in securing a loan from SME Bank, which was going through a board restructuring. A change in the Defence Minister further delayed necessary documents for loan approval. Despite this, the loan was approved but the company had yet to receive the deed of trust letter from the ministry so that the first payment could be made.
    The company said the government was aware of the reasons behind the delays but imposed unfair extension conditions that made it harder for Aerotree to complete the deal, ultimately setting the company up to fail.
    Allegations of unfair termination
    On Oct 31, 2024, Aerotree Defence received a termination letter from the Defence Ministry for failing to deliver four Blackhawk helicopters as agreed.
    Aerotree appealed the termination, saying the helicopters were already registered with the US Department of State and were awaiting approval under the International Traffic in Arms Regulations (ITAR), which is required before shipment to Malondesh.

    BalasHapus
  4. Alhamdulillah asset baru lagi & tidak sewa ya πŸ₯³πŸ₯³

    BalasHapus
  5. heli H225M Baruw Lagiiii...
    FIKS kita pemilik Karakal Terbanyak SeAsean haha!πŸ€‘πŸ¦ΎπŸ€‘
    CA$H bikin para warganyet NGAMUKπŸ”₯ FANASSSS DALEM haha!😀🀣😀

    BalasHapus
    Balasan
    1. Klo kata gempur ghoib atau kontrak kosong. Tapi aset berdatangan terus

      Hapus
    2. nyoiihhh PANIKπŸ₯Ά doi gak trima haha!πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

      Hapus
  6. Because the Airbus helicopter manufacturing license has expired, PT DI only carried out finishing work on these two H22M helicopters (photos: SGI Logustics)

    Artinya:
    Lisensi Manufaktur PT. DI expired karena TELAH MANUFAKTUR sejumlah XX unit Helikopter H225M

    Artinya:
    Jika ingin Lisensi Manufaktur H225M Diperpanjang dan Aktif lagi maka KEMHAN INDONESIA harus melakukan Procurement kelas H225M kepada Airbus Helikopter

    Konklusi:
    Pak Menhan RI...Pesan dan Perbanyak Helikopter H225M untuk keperluan TNI atau Lembaga Negara Lainnya di Indonesia dan termasuk Proyeksi Potensi EKSPOR H225M ke Negara Negara Sahabat Lainnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. yg masi ada NAS332 alias Super Puma yg ini setau guwe bole ekspor..diantaranya ke tetangga kesayangankuh kl om..ngerih kaan haha!πŸ€—πŸ€­πŸ€—

      Hapus
    2. Beli banyak, kalo lisensi ga diperpanjangin ama PT DI, ya tetep aja impor seglondongan terus

      Hapus
    3. Setahuku semua H225M kita first flight di Perancis.

      Hapus
    4. Setau saya untuk heli H 225 M kita hanya membuat bagian yang warna hijau seperti tail boom & Fuselage di gambar heli di atas..tetap finishing di Airbus.. karena final assembly nya di sana.
      kalau tidak salah kita dapat order kontrak pembuatan hingga 50 unit set tailboom & Fuselage untuk heli H 225M mungkin sudah selesai produksinya jadi harus perbaharui lisensi manufaktur.
      Beda dengan Brazil karena order h 225 m jumlahnya banyak final assembly nya di Brazil.

      Nah kalau lisensi super puma NAS 332 baru final assembly seluruhnya di PT.DI

      Hapus
  7. ✨️SHOPPING Batch 3 Heli EC725 Karakal kali ini bner2 GHOIB🧞‍♂️ haha!πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘

    gak pake kontrak, psp, blubuk, grinbuk, pln..tiba2 Masyyukk pak eko haha!😁😁😁

    warganyet kl pasti heran
    yaiyalah BAJET KITA BESAR 2 DIGIT, langsung CA$H haha!πŸ’°πŸ₯³πŸ’°

    emangnya negri🎰kasino genting, uda RFI, Tender last last kensel, ganti sewa ..jimat kos katanya haha!🀣🀣🀣

    apalagi Blekhok uda Sewa kensel, ehh kena tuntut aerotree $ 83 juta haha!πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹
    Blekhok gak dapet, kena penalti..cadassz🍌

    BalasHapus
    Balasan
    1. Gedebrugggg Dateng wah .... Sebelah terkenyut2 dahhhh om @palu gada

      Hapus
    2. Wow... kontrak kosong Indonesian ngeri juga yak. Tau tau si gempur bengong, las las kensel.
      Pur..mmw..ayo sewa USS Nimitz biar kami gemetar

      Hapus
    3. Wahh ..wahhh..CVN bekebun puhun fisank di dek buat ngumpan pake fisank biar irit donk yak haha!πŸŒπŸ˜‚πŸŒ

      Hapus
  8. Psst..ini bukan kontrak kosong

    BalasHapus
  9. Bukan heli telor kecil takut tempur pabrik sudah bubar 🀣

    BalasHapus
  10. Senangnya Netizen Indonesia melihat Delivery BRAND NEW PREMIUM QUALITY H 225 M VIP untuk TNI AU 2 unit

    Tambah Lagi dong Pak Menhan RI versi H 225 M CSAR batch-4 untuk TNI

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sekalian versi Maritim biar seragam semuanya

      Hapus
  11. Ststttt...ada beda antara INDONESIA dengan malondesh:

    Batch-3 H 225 M VIP 2 unit BRAND NEW PREMIUM QUALITY untuk TNI dalam Proses Delivery


    4 unit Helikopter Blackhawk bekas dengan Skema SEWA oleh Malondesh GAGAL TOTAL dan Malondesh dituntut di Pengadilan oleh Pemenang Tender Aerotree untuk MENGGANTI SEMUA BIAYA yang telah dikeluarkan oleh Aerotree.



    BalasHapus
  12. KLAIM CASH = LOAN

    Examples of Malondeshn Procurement / Defense Asset Lawsuits or Legal Claims
    Case Parties / Claimant Issue / Cause of Suit Outcome / Status
    Black Hawk Helicopter Lease Aerotree Defence and Services Sdn Bhd (claimant) vs Government / Ministry of Defence / Secretary-General Aerotree leased four UH-60A Black Hawk helicopters (5-year lease). The government cancelled the lease, and Aerotree filed suit seeking compensation for damages from cancellation. Malay Mail+1
    Government says it had “clear grounds” to cancel (supplier failed to deliver even after extension). The lawsuit is in the High Court. Aerotree is seeking RM353 million in damages. Malay Mail+1

    Littoral Combat Ship (LCS) Project – Subcontractors vs BHIC / Directors Contraves Advanced Devices Sdn Bhd (CAD) & Contraves Electrodynamics Sdn Bhd (CED) vs Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC), BHIC Defence Technologies, and certain directors (Salihin Abang, Syed Zahiruddin Putra Syed Osman) After LOAs (Letters of Award) for equipment/weaponry supply in the LCS project were terminated, the subcontractors claimed: that LOAs were still valid, sought payment of claimed outstanding amounts (around RM470.8 million), and alleged breach of fiduciary duties by the directors. klse.i3investor.com+1
    In September 2025, the Kuala Lumpur High Court struck out the lawsuit: BHIC and its unit’s applications to strike out the suit were allowed; likewise the directors’ applications. CAD and CED’s claims were dismissed. Costs were ordered against CAD/CED and their CEO. The Edge Malondesh+1

    Scorpene Submarine Deal – French Indictments / Civil Lawsuits Thales / DCN (France) & associated individuals vs Malondeshn interests (or public / NGOs) Accusations of kickbacks / bribery in the 2002 Scorpene submarine deal: specifically allegations that in the financing or “support service” contract, funds were misused, or that commissions were paid improperly to intermediaries linked to Malondeshn political persons. NGOs like Suaram filed complaints; French courts have indicted some individuals. Malay Mail+3The Edge Malondesh+3The Star+3
    Investigations are ongoing or have been reopened. Some indictments in France; however, full outcomes / accountability in Malondesh have been contentious and politically sensitive. Malay Mail+2The Edge Malondesh+2

    ________________________________________
    Insights / Observations from These Cases
    • Many of the lawsuits or claims revolve around contract cancellation, non-delivery, termination of sub-contracts, or non-payment for services or parts.
    • A recurring theme is cost overruns / delays in delivery (especially in large naval shipbuilding or vessel projects).
    • Another common claim is misconduct, misuse of funds, or alleged corruption / bribery associated with procurement deals.
    • The government often responds by citing breach of contract by the private company (e.g. supplier failure to deliver or meet obligations).
    • Many suits are either struck out, settled, or remain pending, often complicated by political, legal, or evidentiary issues.

    BalasHapus
  13. Gempor otak udang pingsan di WC umum

    BalasHapus
  14. Sudah saat nya TNi AL atau puspenerbal pesan juga heli ini versi maritim sbg angkut medium

    BalasHapus
  15. KLAIM CASH = LOAN
    DENDA & GUGATAN HUKUM PENGADAAN MILITER MALONDESH
    1. Gugatan Aerotree Defence atas Helikopter Black Hawk
    • Nilai Gugatan: RM353 juta (±US$83,8 juta)
    • Latar Belakang:
    a. Pemerintah Malondesh membatalkan kontrak sewa 4 unit helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence and Services.
    b. Kontrak bernilai RM187,5 juta untuk masa sewa 5 tahun.
    c. Aerotree menggugat pemerintah dan Kementerian Pertahanan karena pembatalan sepihak.
    • Tuntutan Aerotree:
    a. Ganti rugi khusus: RM17,5 juta
    b. Ganti rugi tambahan: RM38,7 juta
    c. Kompensasi tambahan: US$38,7 juta (±RM297,3 juta)
    d. Ganti rugi umum atas reputasi, ganti rugi teladan, dan ganti rugi diperberat.
    2. Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
    • Nilai Denda: RM162,75 juta
    • Latar Belakang:
    a. Kontrak pengadaan 68 unit kendaraan perisai GEMPITA senilai RM7,517 miliar mengalami keterlambatan hingga 2 tahun 15 hari.
    b. Denda baru dikeluarkan 746 hari setelah kontrak berakhir.
    • Masalah Tambahan:
    a. Bon pelaksanaan hanya RM53,93 juta, jauh dari nilai denda.
    b. Perusahaan meminta pengurangan denda menjadi RM4,27 juta dengan alasan dampak pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina3.
    3. Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
    • Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
    • Latar Belakang:
    a. Keterlambatan servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan ADNAN, PENDEKAR (PT-91M), dan GEMPITA.
    b. Keterlambatan antara 2 hingga 227 hari.
    c. Audit mencatat belum ada denda yang dikenakan hingga akhir 2023.
    4. Pelanggaran Prosedur Tender
    • Nilai Potensi Ketirisan: RM107,54 juta
    • Latar Belakang:
    a. Audit menemukan 654 transaksi pengadaan suku cadang dan servis yang dipecah kecil untuk menghindari tender terbuka.
    b. Melanggar Perintah Angkatan Tentera Malondesh (PATM) dan Pekeliling Perbendaharaan.
    5. Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
    • Denda: RM162.75 juta
    • Kasus:
    a. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 mengungkap bahwa denda sebesar RM162.75 juta belum dikutip dari perusahaan pembekal utama meskipun kontrak telah berakhir sejak Desember 2022.
    b. Notis tuntutan baru dikeluarkan setelah 746 hari (lebih dari 2 tahun) kontrak berakhir.
    c. Bon pelaksanaan yang dipegang pemerintah hanya RM53.93 juta, jauh lebih kecil dari nilai denda.
    6. Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
    • Denda: RM1.42 juta
    • Kasus:
    a. Audit menemukan keterlambatan antara 2 hingga 227 hari dalam servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan tempur.
    b. Denda belum dikenakan hingga akhir 2023 meskipun pelanggaran kontrak terjadi.

    BalasHapus
  16. Soalan mudah buat gempur,
    Klaim kaya byk cash tanpa hutang kenapa gak beli saja heli yg banyak lon
    Why lon musti SEWA dah gitu drama lagi cancel gagal kaji lagi open tender sewa ??...

    BalasHapus
  17. FAKTA BEDA KASTA BEDA LEVEL...NEGARA KAYA DAN MISKIN AKA MALONDESH 🀣🀣🀣🀣

    NEGARA KAYA TA PERLU KONTRAK RESMI AKA KONTRAK KOSONG BARANG DATANG SENDIRI YA LON 🀣🀣🀣🀣

    NEGARA MISKIN MALONDESH UNTUK SEWA SAJA PERLU KONTRAK DAN LENDER ITUPUN MASIH BISA MEMBUAL 🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
  18. ....tampaknya Malondesh yang AKTIF di forum DS ini TERKEJUT dan TERPERANJAT atas SHOPPING INDONESIA BRAND NEW PREMIUM QUALITY H225M VIP 2 unit TIBA TIBA TELAH PROSES DELIVERY kepada KEMHAN INDONESIA untuk TNI AU bahwa INDONESIA Punya SKEMA PROCUREMENT yang BERBEDA seperti sebelumnya.


    Netizen Indonesia MASIH INGAT BAGAIMANA Malon Malondesh di Forum DS melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA pada Project Procurement Batch-1 berupa 8 unit H 225 M CSAR TNI AU dengan issue:
    1. Kontrak Kosong
    2. Sumber Pembiayaan Hutang Luar Negeri
    3. SIGNED saja tidak ada follow up project
    4. Kontrak Tidak Jelas, dll

    ( Silahkan cek pada komentar Malon Malondesh pada kolom komentar semua artikel DS sekitar 4-5 tahun lalu, sampai akhirnya PT. DI BUKTIKAN DELIVERY H 225 M CSAR No.1 kepada KEMHAN INDONESIA pada 14 September 2023)

    BalasHapus
  19. Kayaknya ini calon H-2223. Harus tunggu yg lain jadi baru nomor 16-22 terisi.πŸ˜…

    BalasHapus
  20. DAMKAR sdh evakuasi gempur dari WC umum ke dinas sosial ,,, semoga lekas waras poor , g rame ga ada lo

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ntar di dinas Sosial pasti happy, kumpul segolongannya yang ditangkepin tadi malam..πŸ€£πŸ˜‚

      Hapus
  21. INI FAKTA SEBENARNYA

    MALAYSEWAπŸ‡²πŸ‡Ύ aka MALAYDESHπŸ‡²πŸ‡Ύ

    1.) KEDAH CLASS OMPONG.

    2.) LAKSAMANA CLASS OMPONG.

    3.) LeMeS CHINA CLASS OMPONG.

    4.) JERUNG CLASS OMPONG.

    5.) HANDALAN CLASS OMPONG.

    6.) PERDANA CLASS OMPONG.

    7.) SRI PERLIS CLASS OMPONG.


    8.) LEKIU CLASS LOW QUALITY, MISSILE N WEAPON EXPIRED.

    9.) LEKIR CLASS LOW QUALITY, EXPIRED MISSILE N WEAPON.


    10.) SCORPENE HUTANG, RASUAH, SKANDAL MELEDAKKAN WANITA HAMIL... TAK. BOLEH SELAM.


    11.) FA-18 MENYALA... MISSILE & WEAPON EXPIRED.. LOW. QUALITY.

    12.) MIG-29 GROUDED.

    13.) MD-530 LOW QUALITY GROUDED.

    14.) EMKAEM 4 YG TERBANG.

    15.) MB-339CM GROUDED.


    16.) PC-7 BERKARAT N USANG.

    17.) PT-91M PENDEK---ar TUA USANG LOW QUALITY.


    18.) GEMPI TAMPAL STIKER LOW QUALITY.


    19.) NO MERAD.

    20.) LCS ZONK 15 TAHUN TIDAK ADA YG JADI.

    21.) OPV DAMEN MANGKRAK.

    22.) SAINS OLIMPIK DIBAWAH KAKI INDONESIA.

    23.) MATHEMATICS OLYMPICS DIBAWAH KAKI INDONESIA.

    24.) GEOGRAPHY OLIMPIK DIBAWAH KAKI INDONESIA.

    25.) FIZIK OLIMPIK DIBAWAH KAKI INDONESIA.

    26.) OLIMPIK ROBOT DIBAWAH KAKI INDONESIA.

    27.) BELI PESAWAT INDONESIA.

    28.) BELI TRAIN INDONESIA.

    29.) BELI ALAT MILITER INDONESIA.

    30.) NO SPH.

    31.) NO COMBAT HELICOPTER

    ETC

    BalasHapus
  22. KLAIM CASH = LOAN
    DENDA & GUGATAN HUKUM PENGADAAN MILITER MALONDESH
    1. Gugatan Aerotree Defence atas Helikopter Black Hawk
    • Nilai Gugatan: RM353 juta (±US$83,8 juta)
    • Latar Belakang:
    a. Pemerintah Malondesh membatalkan kontrak sewa 4 unit helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence and Services.
    b. Kontrak bernilai RM187,5 juta untuk masa sewa 5 tahun.
    c. Aerotree menggugat pemerintah dan Kementerian Pertahanan karena pembatalan sepihak.
    • Tuntutan Aerotree:
    a. Ganti rugi khusus: RM17,5 juta
    b. Ganti rugi tambahan: RM38,7 juta
    c. Kompensasi tambahan: US$38,7 juta (±RM297,3 juta)
    d. Ganti rugi umum atas reputasi, ganti rugi teladan, dan ganti rugi diperberat.
    2. Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
    • Nilai Denda: RM162,75 juta
    • Latar Belakang:
    a. Kontrak pengadaan 68 unit kendaraan perisai GEMPITA senilai RM7,517 miliar mengalami keterlambatan hingga 2 tahun 15 hari.
    b. Denda baru dikeluarkan 746 hari setelah kontrak berakhir.
    • Masalah Tambahan:
    a. Bon pelaksanaan hanya RM53,93 juta, jauh dari nilai denda.
    b. Perusahaan meminta pengurangan denda menjadi RM4,27 juta dengan alasan dampak pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina3.
    3. Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
    • Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
    • Latar Belakang:
    a. Keterlambatan servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan ADNAN, PENDEKAR (PT-91M), dan GEMPITA.
    b. Keterlambatan antara 2 hingga 227 hari.
    c. Audit mencatat belum ada denda yang dikenakan hingga akhir 2023.
    4. Pelanggaran Prosedur Tender
    • Nilai Potensi Ketirisan: RM107,54 juta
    • Latar Belakang:
    a. Audit menemukan 654 transaksi pengadaan suku cadang dan servis yang dipecah kecil untuk menghindari tender terbuka.
    b. Melanggar Perintah Angkatan Tentera Malondesh (PATM) dan Pekeliling Perbendaharaan.
    5. Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
    • Denda: RM162.75 juta
    • Kasus:
    a. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 mengungkap bahwa denda sebesar RM162.75 juta belum dikutip dari perusahaan pembekal utama meskipun kontrak telah berakhir sejak Desember 2022.
    b. Notis tuntutan baru dikeluarkan setelah 746 hari (lebih dari 2 tahun) kontrak berakhir.
    c. Bon pelaksanaan yang dipegang pemerintah hanya RM53.93 juta, jauh lebih kecil dari nilai denda.
    6. Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
    • Denda: RM1.42 juta
    • Kasus:
    a. Audit menemukan keterlambatan antara 2 hingga 227 hari dalam servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan tempur.
    b. Denda belum dikenakan hingga akhir 2023 meskipun pelanggaran kontrak terjadi.

    BalasHapus