ORLANDO, Fla., – Lockheed Martin (NYSE: LMT) announced today that it has been awarded a foreign military sale contract through Wright-Patterson Air Force Base to deliver C-130J training devices and upgrades to the Royal Australian Air Force (RAAF).
Deliveries are slated to begin in 2029 and will include two Weapon Systems Trainers, an Enhanced Integrated Cockpit Systems Trainer (EICS), Loadmaster Part‑Task Trainer, and upgrades to the RAAF’s Virtual Simulation and Virtual Maintenance Trainers.
“We’re honored to continue our long-standing partnership with the Royal Australian Air Force to enhance and expand their training capabilities,” said Todd Morar, vice president of Air and Commercial Systems at Lockheed Martin. “As the original equipment manufacturer of the C‑130J, our knowledge of the aircraft and its operational flight program enable us to provide the most authentic, mission‑ready training tools available, preparing Australian aircrews to master the aircraft on day one.”
The new training devices feature cutting‑edge graphics, motion cueing and high‑fidelity cockpit replication that mirror the operational C‑130J. The devices are built for concurrency with the RAAF’s upcoming C‑130J‑30 acquisitions, enabling rapid fielding of new capabilities.
Lockheed Martin Australia’s Director of Global Training Systems, Peter Ashworth, said, “Our focus is preparing a mission-ready future force through the use of advanced technologies that reduce risk, cost and timelines, while improving capability to give Defence an operational edge.”
“Lockheed Martin Australia looks forward to supporting the Royal Australian Air Force with its C-130J training requirements to ensure RAAF personnel are equipped with the critical skills needed to achieve the mission.”
The RAAF has been a leader in C‑130 operations since 1958 and currently operates a fleet of 12 C‑130J‑30 Super Hercules aircraft. Under a 2022 Foreign Military Sale agreement, the United States approved the sale of up to 24 additional C‑130J‑30 airlifters. In July 2023, Australia exercised that option, formally acquiring 20 new C‑130J‑30 aircraft to replace and augment its existing fleet. The first of these aircraft is expected to arrive in 2028, expanding the RAAF’s tactical‑airlift capability and supporting No. 37 Squadron at RAAF Base Richmond.
The C-130J Super Hercules is the worldwide choice in tactical airlift, serving 28 operators in 25 nations. To date, more than 560 C-130Js have been delivered and certified by over 20 airworthiness authorities, with the Super Hercules global fleet surpassing 3 million flight hours.
KAPAL MALAYDESH =
BalasHapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
BalasHapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
rinaldimunir
BalasHapus1d
Saya melihat video ini, sebagai bangsa Indonesia, kok merasa malu ya. Bangsa Indonesia seperti direndahkan betul oleh Donald Trump. Trump sambil duduk menyerahkan map dan menyuruh Prabowo memegang map itu, seolah2 Prabowo itu kacung-nya Trump. Lalu semua tepuk tangan, dan Pak Prabowo terlihat bangga dan senyum2 difoto2 memegang map. Benar2 terpukul melihat video ini. Map apa itu, map BoP atau map perjanjian dagang? Tak tahulah
https://www.threads.com/@rinaldimunir/post/DVHotUakkuk/nih-pegangan-mungkin-begitu-yang-ingin-diucapkan-trump-yang-menyerahkan-map
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
HapusIRBM GAMBLING = HALAL
IRBM GAMBLING = HALAL
Per the IRBM, any form of gambling winnings, whether from land-based casinos or online platforms, is deemed income and should be declared for tax purposes.
========
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
The MALAYDESH government has gazetted bak kut teh, a hearty dish of pork ribs simmered in herbs and spices, as one of the country’s heritage dishes.
========
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
In a recent survey conducted by Pornhub, MALAYDESH was found to be the #1 country in Asia with the most visits to porNOgraphy websites. Globally, MALAYDESH was ranked as the #4 country with the most visits to porNOgraphy websites.
========
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
It is only in MALAYDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
========
CONDOMS
CONDOMS
CONDOMS
A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
========
MALAYDESH has experienced multiple crises, including a financial crisis, an identity crisis, and a moral crisis.
• FINANCIAL CRISIS
MALAYDESH financial crisis in 1997–1998 was caused by a global financial crisis.
MALAYDESH response included exchange controls, structural reforms, and deregulation.
MALAYDESH small size and export-dependent manufacturing sector made it vulnerable to the crisis.
• IDENTITY CRISIS
MALAYDESH identity crisis includes religious and cultural divisions, and a threat to the country's unique identity.
MALAYDESH National Principles, or Rukun Negara, were created to foster national unity after the 1969 race riots.
MALAYDESH key to identity is diversity.
• MORAL CRISIS
MALAYDESH moral crisis includes a deterioration of morals and manners, as reflected in social media.
A small portion of the public's actions gave a clear message that the crisis was deteriorating.
========
The Maloon Armed Forces (MAF) face several weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of training.
Corruption
Maloon military has been plagued by corruption, which is not recognized as a military doctrine.
Commanders are not trained to address corruption risks before deployments.
Troops are deployed EXCLUDING awareness of corruption risks.
Outdated equipment
Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
The MAF lacks modern military assets.
The MAF's defense assets are outdated and cannot function well.
The MAF's navy fleet is aging and may not be able to defend the country's territorial claims in the South China Sea.
========
THE MALAYDESH ARMY HAS FACED SOME CHALLENGES, INCLUDING CORRUPTION AND ISSUES WITH MILITARY PERSONNEL:
1. Corruption
MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
2. Military personnel
Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
3. Logistics
Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threat
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
HapusCLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
In a recent survey conducted by Pornhub, MALAYDESH was found to be the #1 country in Asia with the most visits to porNOgraphy websites. Globally, MALAYDESH was ranked as the #4 country with the most visits to porNOgraphy websites.
========
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
The MALAYDESH government has gazetted bak kut teh, a hearty dish of pork ribs simmered in herbs and spices, as one of the country’s heritage dishes.
========
CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
Per the IRBM, any form of gambling winnings, whether from land-based casinos or online platforms, is deemed income and should be declared for tax purposes.
========
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
It is only in MALAYDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
========
CONDOMS
CONDOMS
CONDOMS
A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALAYDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
========
NOT SAFE
NOT SAFE
NOT SAFE
A US professor who faces backlash after a talk at Universiti Malaya (UM) slams the government and declares MALAYDESH is unsafe for travel.
Portland State University Political Science professor Bruce Gilley said he left MALAYDESH due to safety concerns from what he described as an 'Islamo-fascist mob whipped up by the government there’.
"I have safely departed from MALAYDESH , one step ahead of the Islamo-fascist mob whipped up by the government there.
"This is not a safe country to travel to now. Updates to follow," he posted on X today.
----------
MALAYDESH 's economy faces several weaknesses, including a high DEBT burden, low fiscal revenues, and a reliance on oil and gas.
DEBT
• MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio reached 84.3% at the end of 2023.
• The country has high levels of household and corporate DEBT.
Fiscal revenues
• MALAYDESH 's fiscal revenues are low, at 15-16% of GDP.
• Budget income is highly dependent on oil and gas, which accounted for 23% of revenues in 2023.
Price competitiveness
• MALAYDESH 's price competitiveness is eroding due to rising labor costs.
Food imports
• MALAYDESH imports 60% of the food it consumes.
Regional disparities MALAYDESH has persistent regional disparities.
Political landscape
• MALAYDESH has a divided political landscape.
• The country has experienced political instability since a corruption scandal in 2018.
Economic growth
• MALAYDESH 's economy grew 3.7% in 2023, which was below the target of 4% to 5%.
• Economic growth in MALAYDESH may have slowed in the fourth quarter of 2024.
Ringgit weakness
• MALAYDESH 's ringgit has been subject to global financial market developments and short-term foreign exchange market dynamics
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
============
MISKIN .....
TIPU-TIPU = DENDA
-----------------
FIFA = DENDA FAM DAN 7 PEMAIN
The FIFA Disciplinary Committee has imposed sanctions on the Football Association of Malaydesh (FAM) and seven players – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui and Hector Alejandro Hevel Serrano – for breaches of article 22 of the FIFA Disciplinary Code (FDC) concerning forgery and falsification.
All seven players played for Malaydesh against Vietnam in the third round of qualifiers for the AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 on 10 June 2025, after which FIFA received a complaint regarding the eligibility of Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui and Hector Alejandro Hevel Serrano.
----------------
CARA MENIPU SULTAN - PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
----------------
DENDA= USUSD83,8 JUTA
Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malaydeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A
==============
Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
Nilai Denda: RM162,75 juta
----------------
Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
----------------
Denda Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
Nilai Denda: RM162.75 juta
----------------
Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
Nilai Denda: RM1.42 juta
==============
==============
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
42 J10C China
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
🤣BEDA KASTA BEDA LEVEL🤣
Jika saya ini satu Penghinaan.... padahal ada saja Pemimpin Dunia yang dekat dengan Trump masa itu.. Malah Trump memanggil juga Prabowo untuk memegang Map.. 🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
HapusSULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
-----------
1. Sultan Ibrahim & Cissie Hill
• Tokoh: Sultan Ibrahim Iskandar Al-Masyhur dari Johor (1873–1959)
• Cissie Hill (Lydia Cecilia Hill): Penari kabaret asal Inggris
• Kisah:
o Sultan Ibrahim dikenal sebagai sosok flamboyan dan "playboy" yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris.
o Ia menjalin hubungan romantis dengan Cissie Hill dan bahkan membiayai rumah mewah untuknya di Kent, Inggris.
o Cissie Hill meninggal dalam serangan udara Jerman pada 1940. Sultan membiayai makam marmer mewah untuknya di Herne Bay, Inggris..
👑 2. Sultan Muhammad V & Oksana Voevodina
• Tokoh: Sultan Muhammad V (mantan Yang di-Pertuan Agong Malaydesh)
• Oksana Voevodina: Mantan Miss Moscow 2015
• Kisah:
o Mereka menikah pada 2018, namun bercerai pada 2019 dengan talak tiga.
o Perceraian ini memicu kontroversi karena beredar video mesra Oksana dari masa lalunya, termasuk adegan menggoda pria di reality show.
o Oksana mengklaim ditinggalkan saat hamil dan menuntut nafkah serta rumah mewah.
💥 3. Najib Razak & Altantuya Shaariibuu
• Tokoh: Najib Razak (mantan Perdana Menteri Malaydesh)
• Altantuya Shaariibuu: Model asal Mongolia
• Kisah:
o Altantuya dibunuh secara brutal pada 2006. Ia diduga memiliki hubungan pribadi dan profesional dengan Najib dan ajudannya.
o Najib membantah mengenal Altantuya dan menegaskan tidak terlibat dalam pembunuhan.
o Namun, media dan publik terus mengaitkan kasus ini dengan skandal korupsi dan hubungan gelap.
🧑🤝🧑 4. Mohamed Azmin Ali – Skandal Seks Sesama Jenis
• Tokoh: Azmin Ali (mantan Menteri Ekonomi Malaydesh)
• Kisah:
o Pada 2019, video intim sesama jenis yang diduga melibatkan Azmin dan staf bernama Haziq Abdullah Abdul Aziz tersebar luas.
o Haziq mengaku sebagai salah satu pria dalam video tersebut dan menyebut Azmin sebagai pasangannya.
o Azmin membantah keras dan menyebut video itu sebagai fitnah politik..
⚖️ 5. Anwar Ibrahim – Skandal Seks Sesama Jenis
• Tokoh: Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaydesh saat ini)
• Kisah:
o Anwar pernah dipenjara dua kali atas tuduhan sodomi, pertama pada 1998 dan kedua pada 2008.
o Ia membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai konspirasi politik.
o Pada 2025, ia kembali menghadapi sidang atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan asisten, Yusoff Rawther
---------------
1.FOREST CITY = USD 100 BILLION
2. ECRL= USD 20 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB = USD 4,5 BILLION
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
84% NO SAVING EVERY MONTH
Hapus84% NO SAVING EVERY MONTH
A recent survey conducted by the Financial Education Network (FEN) showed that 84 per cent of MALAYDESH s do not have regular savings every month.
The level of financial literacy among MALAYDESH s is still low. The study found that 69 per cent prefer spending over saving, leading to a lack of savings for emergencies. Moreover, 47 per cent admitted to having difficulty setting aside RM1,000 for emergencies."
========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALAYDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
========
NOT SAFE
NOT SAFE
NOT SAFE
A US professor who faces backlash after a talk at Universiti Malaya (UM) slams the government and declares MALAYDESH is unsafe for travel.
Portland State University Political Science professor Bruce Gilley said he left MALAYDESH due to safety concerns from what he described as an 'Islamo-fascist mob whipped up by the government there’.
"I have safely departed from MALAYDESH , one step ahead of the Islamo-fascist mob whipped up by the government there.
"This is not a safe country to travel to now. Updates to follow," he posted on X today.
----------
the crime rate in MALAYDESH is increasing, especially online crime and sexual crimes against children:
• Online crime
In 2023, the number of online crime cases increased by 35.5% compared to 2022. E-commerce crime accounted for 33.2% of these cases.
• Sexual crimes against children
In 2023, the number of sexual crime cases involving children reported to the police increased by 26.5% compared to 2022. Child pornography offences increased the most at 139.3%.
• Crime index ratio
In 2023, the crime index ratio increased to 149 per 100,000 of the population, up from 146 in 2022.
========
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
It is only in MALAYDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
========
MALAYDESH has experienced multiple crises, including a financial crisis, an identity crisis, and a moral crisis.
• FINANCIAL CRISIS
MALAYDESH financial crisis in 1997–1998 was caused by a global financial crisis.
MALAYDESH response included exchange controls, structural reforms, and deregulation.
MALAYDESH small size and export-dependent manufacturing sector made it vulnerable to the crisis.
• IDENTITY CRISIS
MALAYDESH identity crisis includes religious and cultural divisions, and a threat to the country's unique identity.
MALAYDESH National Principles, or Rukun Negara, were created to foster national unity after the 1969 race riots.
MALAYDESH key to identity is diversity.
• MORAL CRISIS
MALAYDESH moral crisis includes a deterioration of morals and manners, as reflected in social media.
A small portion of the public's actions gave a clear message that the crisis was deteriorating
RACIAL DISCRIMINATION SURVEY =
Hapus1. South Africa
2. MALAYDESH n
3. Guatemala
Problem Explanation =
Racial discrimination is a deeply rooted issue that has profound consequences for individuals, communities, and the overall fabric of society. Here are key reasons why racial discrimination in a country is considered a problem:
1. Violation of Human Rights: Racial discrimination constitutes a violation of basic human rights, denying individuals the right to equal treatment, dignity, and freedom from discrimination.
2. Undermining Social Cohesion: Discrimination based on race fractures social cohesion by creating divisions and fostering a sense of inequality. This can lead to tension, mistrust, and the fragmentation of communities.
3. Impact on Mental Health: Racial discrimination has detrimental effects on the mental health of individuals who experience it, leading to stress, anxiety, depression, and other psychological consequences.
4. Economic Disparities: Racial discrimination contributes to economic disparities, limiting opportunities for marginalized racial groups in education, employment, and wealth accumulation. This perpetuates cycles of poverty and inequality.
5. Reduced Access to Opportunities: Discrimination denies individuals equal access to educational, employment, and advancement opportunities, hindering their personal and professional development.
6. Undermining Diversity and Inclusion: Discrimination hampers efforts to build diverse and inclusive societies. Embracing diversity fosters creativity, innovation, and the richness that comes from different perspectives and experiences.
---------
84% NO SAVING EVERY MONTH
84% NO SAVING EVERY MONTH
A recent survey conducted by the Financial Education Network (FEN) showed that 84 per cent of MALAYDESH s do not have regular savings every month.
The level of financial literacy among MALAYDESH s is still low. The study found that 69 per cent prefer spending over saving, leading to a lack of savings for emergencies. Moreover, 47 per cent admitted to having difficulty setting aside RM1,000 for emergencies."
========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALAYDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
DITOLAK ARAB SAUDI =
HapusKegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
-
BANTUAN PALESTINA DIKORUPSI =
The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) has frozen 41 bank accounts belonging to Aman Palestin and several other companies in its investigation into the alleged misappropriation of RM70 million by the NGO.
MACC said the 41 bank accounts had a combined total of RM15.8 million.
-
DITOLAK KUWAIT =
NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
-
DITOLAK EU =
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
-
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
============
SAHABATNYA
During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with Israel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the Israeli Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
-
TEMAN DAGANGNYA
Official data published by the Israeli Central Bureau of Statistics (CBS) tells of a booming, but very discreet, trade relationship that is blossoming between the two countries, despite a hawkish prime minister in Jerusalem and Razak’s Islamist and proudly pro-Palestinian government in Kuala Lumpur.
============
CLAIM ISLAMIC STATE = IRBM HALAL
IRBM GAMBLING = HALAL
IRBM GAMBLING = HALAL
Per the IRBM, any form of gambling winnings, whether from land-based casinos or online platforms, is deemed income and should be declared for tax purposes.
========
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
CLAIM ISLAMIS STATE = PORK
The MALAYDESH government has gazetted bak kut teh, a hearty dish of pork ribs simmered in herbs and spices, as one of the country’s heritage dishes.
========
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
CLAIM ISLAMIS STATE = PORN 1 ASIA 4 WORLD
In a recent survey conducted by Pornhub, MALAYDESH was found to be the #1 country in Asia with the most visits to porNOgraphy websites. Globally, MALAYDESH was ranked as the #4 country with the most visits to porNOgraphy websites.
========
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
It is only in MALAYDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
KONTRAK 2022
KHAN = 280-300 KM
KHAN = 280-300 KM
KHAN = 280-300 KM
@Defence_Turk
🔴🇮🇩Endonezya’ya ihraç edilen 🇹🇷KHAN da IDEF 2025’te
🔸KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya tedarikine yönelik anlaşma 2022 yılında imzalanmıştı.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
-----------
KAYA = USD 17 BILLION (245 T)
MISKIN = BUDGET MILITER USD 1,3 BILLION (MISKIN SEPI SHOPPING)
-----------
KAYA = 48 KAAN 42 RAFALE 42 J10C
MISKIN = NGEMIS 33 F18 RONGSOK 33 TAHUN
-----------
KAYA = ITBM BRANDNEW
MISKIN = SEWA VSHORAD
😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝
🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo Terkejut Ditunjuk Trump untuk Pegang Dokumen Penting BoP di Depan Pemimpin Dunia
https://m.youtube.com/watch?v=ua0fLo5TVdE&pp=ygU7UmVha3NpIFByYWJvd28gU2FhdCBEaXR1bmp1ayBUcnVtcCBQZWdhbmcgRG9rdW1lbiBCb2FyZCBvZiA%3D
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
PMX =
HapusBAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
BAHAN BAHAN KETAWA DUNIA
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikritik kerana membuat gurauan berkaitan isteri kedua dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi ke Moscow.
Tindakan itu dianggap kurang bijak, kurang sensitiviti terhadap budaya setempat sekali gus mencetuskan kecanggungan diplomatik.
“Anwar patut malu. Dia yang mendakwa pakar budaya dunia, tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligami.
“Putin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejahilan budaya Anwar kepada media," kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan.
Anggota Parlimen Tasek Gelugor mendakwa Putin juga sengaja memperolok Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka.
Wan Saiful juga berkata insiden itu menjadikan MALAYDESH bahan BAHAN KETAWA DUNIA.
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
HANYA BAYAR FAEDAH =
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
Anwar berkata demikian pada sesi soal jawab Perdana Menteri (PMQ) pada sidang Dewan Rakyat di sini, hari ini.
Menurutnya bayaran tersebut adalah bagi bayaran khidmat hutang atau hanya membayar faedah dan bukan membayar jumlah hutang tertunggak
==================
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things
BANTUAN PALESTINA DIKORUPSI =
HapusThe MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) has frozen 41 bank accounts belonging to Aman Palestin and several other companies in its investigation into the alleged misappropriation of RM70 million by the NGO.
MACC said the 41 bank accounts had a combined total of RM15.8 million.
-
DITOLAK ARAB SAUDI =
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
-
DITOLAK KUWAIT =
NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
-
DITOLAK EU =
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
-
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
============
SAHABATNYA
During the early days of his administration, Tunku Abdul Rahman was open to fostering ties with Israel as the latter had expressed support for Malaya’s independence. In 1956, Tunku, then Chief Minister, welcomed the Israeli Prime Minister, Moshe Sharett, to the county....
-
TEMAN DAGANGNYA
Official data published by the Israeli Central Bureau of Statistics (CBS) tells of a booming, but very discreet, trade relationship that is blossoming between the two countries, despite a hawkish prime minister in Jerusalem and Razak’s Islamist and proudly pro-Palestinian government in Kuala Lumpur.
============
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
-------------------
Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
DITOLAK ARAB SAUDI =
HapusKegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
-
SUPPORTERS OF INDEPENDENCE
SUPPORTERS OF INDEPENDENCE
SUPPORTERS OF INDEPENDENCE
Tunku Abdul Rahman was open to forming ties with Israel in the early days of his administration:
• 1956
Tunku, then the Chief Minister of Malaya, welcomed Israeli Prime Minister Moshe Sharett to the country. The two discussed the possibility of Israel establishing a consulate in Kuala Lumpur. Tunku noted that approval from the British foreign office was required, as Malaya did not control its foreign policy at the time.
• 1957
A few days before MALAYDESH gained independence, Israel's President Ben Gurion sent Tunku a telegram expressing support for MALAYDESH 's bid to join the United Nations.
============
PALESTINE DONATION = CORRUPTED
PALESTINE DONATION = CORRUPTED
PALESTINE DONATION = CORRUPTED
The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) has frozen 41 bank accounts belonging to Aman Palestin and several other companies in its investigation into the alleged misappropriation of RM70 million by the NGO.
MACC said the 41 bank accounts had a combined total of RM15.8 million
It said Aman Palestin’s premises were raided by MACC to obtain documents on its financials and operations for the past five years.
“MACC has also recorded the statements of several key witnesses, and preliminary investigations have identified several issues involving the misappropriation of RM70 million which were channelled for purposes not related to the organisation’s objectives,” it said
In a statement, MACC said its investigation is ongoing and is being held under the MACC Act 2009, the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Amla), and the Penal Code.
Perlis mufti Asri Zainul Abidin had previously asked the state Islamic religious department to bar Aman Palestin from collecting donations, expressing concern over the distribution of its funds.
The department then prohibited the NGO from collecting funds in the state
-
DITOLAK KUWAIT =
NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
-
DITOLAK EU =
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
-
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
============
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
-----------
ELANG HITAM = TERBANG
ELANG HITAM = TERBANG
ELANG HITAM = TERBANG
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah melaksanakan serangkaian uji terbang pesawat tanpa awak jenis Medium Altitude Long Endurance (PTTA MALE) yang bernama Elang Hitam, bertempat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
--------
UAV DID 3.11 BLOS = TERBANG
UAV DID 3.11 BLOS = TERBANG
UAV DID 3.11 BLOS = TERBANG
Pada 25 Juli 2025 lalu, langit Nusawiru, Pangandaran menjadi saksi: UAV DID 3.11 BLOS hasil karya anak bangsa sukses mengudara menempuh perjalanan 320 km, ketinggian 5000 m dengan fungsi BLOS berjalan optimal dan mendarat dengan sempurna.
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
--------
60 TB3
9 AKINCI
(DEFENCE SECURITY ASIA) – In a landmark move set to reshape the defense landscape of Southeast Asia, Indonesian and Turkish defense companies have sealed a pivotal agreement to forge a joint venture, spearheading the production, assembly, and maintenance of cutting-edge unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) in the region.
The agreement—sealed in the presence of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Indonesian President Prabowo Subianto—ushers in a new era of defense collaboration, paving the way for Indonesia’s acquisition of up to 60 cutting-edge Bayraktar TB3 UCAVs and nine formidable Bayraktar Akıncı UCAVs.
---------
JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
==========
==========
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
BalasHapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Ya ampun.... Jelas JUAL KEDAULATAN guys.... Geng GORILLA klaim mereka banyak beras lah ternyata terpaksa import beras AS... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
https://ekbis.sindonews.com/read/1679789/34/tak-hanya-beras-ribuan-ton-indonesia-setujui-impor-580000-ekor-ayam-dari-as-1771804952
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
==========
==========
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
--------------
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
EKSODUS 97.000 ORANG + ART UNTUNG USA
-
Kondisi ekonomi dan pertahanan Malaydesh saat ini berada dalam titik nadir akibat ketidakstabilan politik yang ekstrem—ditandai dengan pergantian berkali-kali posisi Perdana Menteri dan Menteri—yang memicu kegagalan total (zonk) pada berbagai proyek alutsista strategis seperti MRCA, LCS, SPH, dan MRSS serta pembekuan pengadaan barang hingga 2026. Beban utang yang mencapai 84,3% terhadap PDB dan fenomena eksodus massal 97.000 warga memperparah krisis "gali lubang tutup lubang", yang diperburuk oleh perjanjian ART yang dinilai sangat merugikan karena memaksa Malaydesh membuka pasar bagi AS tanpa timbal balik tarif yang setara, mewajibkan pasokan mineral kritis, serta mengikat kedaulatan politik-ekonomi negara di bawah ancaman sanksi dan terminasi sepihak oleh Amerika Serikat.
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
INDIANESIA TUNDUK TEKANAN TRUMP.... 🤣🤣🤣
BalasHapusTak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
https://ekbis.sindonews.com/read/1679789/34/tak-hanya-beras-ribuan-ton-indonesia-setujui-impor-580000-ekor-ayam-dari-as-1771804952
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE
HapusMISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
==========
==========
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
HIBAH KAPAL TUA TAHUN 1967
Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
33 F18 BEKAS = 33 TAHUN RONGSOK
NO AMRAAMs
NO AIM 9X
RADAR AN/APG 65 = 110 KM
ANALOG TAHUN 1990an
==============
MISKIN = KOLEKTOR BESI BURUK RONGSOK
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
MERIAM 105 = UMUR NEGARA
Walaupun 18 buah meriam 105mm LG1 MKIII telah mula digunakan oleh Rejimen Pertama Artileri Diraja Para (1 RAD Para) tetapi tulang belakang kepada unit-unit artilleri tentera darat negara tetap meriam Oto Melara Model 56 (Mod 56) 105mm.
Dibangunkan oleh syarikat Oto Melara daripada Itali, meriam itu yang juga dikenali dengan panggilan “Pack Howitzer” mula memasuki produksi pada 1957 dan sehingga lebih 30 buah negara terus menggunakan meriam itu.
KAPAL MALAYDESH =
HapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
KAPAL MALAYDESH =
HapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
-
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
-
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
-
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
KAPAL MALAYDESH =
BalasHapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
BalasHapusJELAS INDIANESIA DIRUGIKAN.... RIBUAN TON BERAS ya guys.... 🤣🤣🤣
Prabowo Sebut Indonesia Swasembada Pangan, Tapi Tak Berdaya Dipaksa Impor Beras dari AS
https://www.kajianberita.com/2026/02/prabowo-sebut-indonesia-swasembada.html
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
-
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
-
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
-
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
EKSODUS 97.000 ORANG + ART UNTUNG USA
-
Kondisi ekonomi dan pertahanan Malaydesh saat ini berada dalam titik nadir akibat ketidakstabilan politik yang ekstrem—ditandai dengan pergantian berkali-kali posisi Perdana Menteri dan Menteri—yang memicu kegagalan total (zonk) pada berbagai proyek alutsista strategis seperti MRCA, LCS, SPH, dan MRSS serta pembekuan pengadaan barang hingga 2026. Beban utang yang mencapai 84,3% terhadap PDB dan fenomena eksodus massal 97.000 warga memperparah krisis "gali lubang tutup lubang", yang diperburuk oleh perjanjian ART yang dinilai sangat merugikan karena memaksa Malaydesh membuka pasar bagi AS tanpa timbal balik tarif yang setara, mewajibkan pasokan mineral kritis, serta mengikat kedaulatan politik-ekonomi negara di bawah ancaman sanksi dan terminasi sepihak oleh Amerika Serikat.
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
-
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
-
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
-
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
INDIANESIA TUNDUK TEKANAN TRUMP.... 🤣🤣🤣
BalasHapusTak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
https://ekbis.sindonews.com/read/1679789/34/tak-hanya-beras-ribuan-ton-indonesia-setujui-impor-580000-ekor-ayam-dari-as-1771804952
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
JELAS INDIANESIA DIRUGIKAN.... RIBUAN TON BERAS ya guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo Sebut Indonesia Swasembada Pangan, Tapi Tak Berdaya Dipaksa Impor Beras dari AS
https://www.kajianberita.com/2026/02/prabowo-sebut-indonesia-swasembada.html
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
BalasHapus1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
Geng GORILLA klaim konon banyak beras melimpah... Lah ternyata terpaksa IMPORT RIBUAN TAN BERAS dari AS...? 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
------------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
---------------------------
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
------------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo Sebut Indonesia Swasembada Pangan, Tapi Tak Berdaya Dipaksa Impor Beras dari AS
https://www.kajianberita.com/2026/02/prabowo-sebut-indonesia-swasembada.html
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
-
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
Bukan HANYA RIBUAN TAN Beras guys tapi juga dipaksa IMPORT RATUSAN RIBU AYAM dari AS guys.... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusMAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
HapusINDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
-
OPB Sungai Sinapad-Sesai:
Wilayah Indonesia: Hasil pengukuran dan rundingan sejak 1977 hingga 2023 menetapkan 5.207 hektar di sektor tersebut adalah wilayah Indonesia yang sah.
-
Tambahan Wilayah Malaydesh: Berdasarkan penyesuaian terbaru, Malaydesh mendapatkan kepastian kedaulatan (tambahan) seluas 780 hektar di area OBP (Outstanding Boundary Problems) tersebut.
-
Dasar Hukum: Penentuan ini merujuk pada konvensi internasional 1891, 1915, dan 1928, bukan timbal balik atau kompensasi politik.
-
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
PETA KEKUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI ASIA TENGGARA PASCA-PENANDATANGANAN AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
Hapus________________________________________
Asimetri Daya Tawar: Strategi "Prabowo Nomics" vs Dilema Malaydesh
-
Perbedaan hasil negosiasi ini menunjukkan perbedaan fundamental dalam memandang aset nasional. Indonesia menggunakan "Downstreaming Leverage" (hilirisasi); dengan menguasai 63,23% saham PT Freeport Indonesia secara mandiri, RI memiliki posisi tawar atas mineral kritis yang sangat dibutuhkan industri teknologi AS. Hal ini memungkinkan Indonesia menekan biaya komitmen hanya di angka US$22,7 Miliar untuk akses pasar yang lebih luas.
-
Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam "Transactional Trap". Dengan beban utang per kapita yang mencapai RM 81.998 (gabungan utang pemerintah dan rumah tangga), Malaydesh tidak memiliki ruang fiskal untuk menolak syarat berat dari AS. Angka US$242 Miliar (11 kali lipat dari Indonesia) bukan sekadar investasi, melainkan "biaya perlindungan" agar produk manufaktur mereka tetap bisa masuk ke pasar AS meskipun harus mengorbankan otonomi energi nuklir dan geopolitik.
________________________________________
2. Kedaulatan Digital: Proteksionisme Data vs Imperialisme Regulasi
-
Perbandingan pengelolaan data menunjukkan kontras yang tajam antara kedua negara:
Indonesia: Berhasil menegakkan batasan yang jelas melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Fokusnya adalah data komersial, sehingga negara tetap memegang kendali penuh atas data strategis dan kependudukan. Ini adalah kemenangan bagi kedaulatan digital nasional.
-
Malaydesh: Pasal 3 ART Malaydesh mewajibkan adopsi standar regulasi AS secara penuh. Ini berisiko mematikan inovasi teknologi lokal karena perusahaan rintisan Malaydesh dipaksa berkompetisi dengan raksasa digital AS tanpa perlindungan regulasi yang memihak pada kepentingan domestik.
________________________________________
3. Geopolitik ASEAN: Munculnya Pemimpin Baru vs Fragmentasi Regional
-
Hasil ART ini mengubah peta pengaruh di Asia Tenggara:
Dominasi Indonesia: Keberhasilan menghapus klausul pembatasan pihak ketiga (China/Rusia) mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang tetap independen. Indonesia membuktikan bahwa sebuah negara bisa berdagang secara intensif dengan AS tanpa menjadi "satelit" kepentingan politik mereka.
-
Krisis Identitas ASEAN-5: Vietnam yang terus dipantau terkait transshipment (pengiriman barang China lewat Vietnam) dan Thailand yang terburu-buru masuk ke CPTPP menunjukkan adanya kepanikan ekonomi. Malaydesh, dengan "Klausul Pemutusan Sepihak", praktis kehilangan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan blok ekonomi Timur (BRICS atau RCEP) tanpa seizin Washington.
________________________________________
Kesimpulan Analisis:
Perjanjian ART ini adalah titik balik di mana Indonesia berhasil melakukan "Arsitektur Diplomasi Baru"—mengambil keuntungan ekonomi dari Barat tanpa menyerahkan kunci kedaulatan. Sementara itu, Malaydesh mengalami "Rugi Banding"; membayar harga yang terlalu mahal untuk manfaat yang terbatas, yang pada akhirnya memperlebar jurang ekonomi dan kemandirian antara Jakarta dan Kuala Lumpur di masa depan.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
-------------------
2. Analisis Faktor Pemicu Utama
Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
-------------------
3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.
PETA KEKUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI ASIA TENGGARA PASCA-PENANDATANGANAN AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
BalasHapus________________________________________
Asimetri Daya Tawar: Strategi "Prabowo Nomics" vs Dilema Malaydesh
-
Perbedaan hasil negosiasi ini menunjukkan perbedaan fundamental dalam memandang aset nasional. Indonesia menggunakan "Downstreaming Leverage" (hilirisasi); dengan menguasai 63,23% saham PT Freeport Indonesia secara mandiri, RI memiliki posisi tawar atas mineral kritis yang sangat dibutuhkan industri teknologi AS. Hal ini memungkinkan Indonesia menekan biaya komitmen hanya di angka US$22,7 Miliar untuk akses pasar yang lebih luas.
-
Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam "Transactional Trap". Dengan beban utang per kapita yang mencapai RM 81.998 (gabungan utang pemerintah dan rumah tangga), Malaydesh tidak memiliki ruang fiskal untuk menolak syarat berat dari AS. Angka US$242 Miliar (11 kali lipat dari Indonesia) bukan sekadar investasi, melainkan "biaya perlindungan" agar produk manufaktur mereka tetap bisa masuk ke pasar AS meskipun harus mengorbankan otonomi energi nuklir dan geopolitik.
________________________________________
2. Kedaulatan Digital: Proteksionisme Data vs Imperialisme Regulasi
-
Perbandingan pengelolaan data menunjukkan kontras yang tajam antara kedua negara:
Indonesia: Berhasil menegakkan batasan yang jelas melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Fokusnya adalah data komersial, sehingga negara tetap memegang kendali penuh atas data strategis dan kependudukan. Ini adalah kemenangan bagi kedaulatan digital nasional.
-
Malaydesh: Pasal 3 ART Malaydesh mewajibkan adopsi standar regulasi AS secara penuh. Ini berisiko mematikan inovasi teknologi lokal karena perusahaan rintisan Malaydesh dipaksa berkompetisi dengan raksasa digital AS tanpa perlindungan regulasi yang memihak pada kepentingan domestik.
________________________________________
3. Geopolitik ASEAN: Munculnya Pemimpin Baru vs Fragmentasi Regional
-
Hasil ART ini mengubah peta pengaruh di Asia Tenggara:
Dominasi Indonesia: Keberhasilan menghapus klausul pembatasan pihak ketiga (China/Rusia) mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang tetap independen. Indonesia membuktikan bahwa sebuah negara bisa berdagang secara intensif dengan AS tanpa menjadi "satelit" kepentingan politik mereka.
-
Krisis Identitas ASEAN-5: Vietnam yang terus dipantau terkait transshipment (pengiriman barang China lewat Vietnam) dan Thailand yang terburu-buru masuk ke CPTPP menunjukkan adanya kepanikan ekonomi. Malaydesh, dengan "Klausul Pemutusan Sepihak", praktis kehilangan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan blok ekonomi Timur (BRICS atau RCEP) tanpa seizin Washington.
________________________________________
Kesimpulan Analisis:
Perjanjian ART ini adalah titik balik di mana Indonesia berhasil melakukan "Arsitektur Diplomasi Baru"—mengambil keuntungan ekonomi dari Barat tanpa menyerahkan kunci kedaulatan. Sementara itu, Malaydesh mengalami "Rugi Banding"; membayar harga yang terlalu mahal untuk manfaat yang terbatas, yang pada akhirnya memperlebar jurang ekonomi dan kemandirian antara Jakarta dan Kuala Lumpur di masa depan.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
-
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
Jelas INDIANESIA DI RUGIKAN... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusCORE: Indonesia harus bayar relatif lebih mahal untuk impor pangan AS
https://kalbar.antaranews.com/berita/691402/core-indonesia-harus-bayar-relatif-lebih-mahal-untuk-impor-pangan-as
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
-
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
🦧GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
-
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
Prabowo Sebut Indonesia Swasembada Pangan, Tapi Tak Berdaya Dipaksa Impor Beras dari AS
BalasHapushttps://www.kajianberita.com/2026/02/prabowo-sebut-indonesia-swasembada.html
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.
HASIL ART INI MENGUBAH PETA PENGARUH DI ASIA TENGGARA:
Hapus-
Dominasi Indonesia: Keberhasilan menghapus klausul pembatasan pihak ketiga (China/Rusia) mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang tetap independen. Indonesia membuktikan bahwa sebuah negara bisa berdagang secara intensif dengan AS tanpa menjadi "satelit" kepentingan politik mereka.
-
Krisis Identitas ASEAN-5: Vietnam yang terus dipantau terkait transshipment (pengiriman barang China lewat Vietnam) dan Thailand yang terburu-buru masuk ke CPTPP menunjukkan adanya kepanikan ekonomi. Malaydesh, dengan "Klausul Pemutusan Sepihak", praktis kehilangan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan blok ekonomi Timur (BRICS atau RCEP) tanpa seizin Washington.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
EFISIEN versus EKSPLOITATIF.
Hapus-
Indonesia mencapai hasil negosiasi dagang dengan AS yang lebih efisien dibandingkan Malaydesh, dengan nilai komitmen US$22,7 miliar untuk 1.819 pos produk tarif 0%, dibandingkan Malaydesh yang membayar 10 kali lipat lebih mahal untuk 1.711 pos.
-
Perjanjian tersebut menunjukkan Malaydesh menerima konsesi asimetris, termasuk keterikatan regulasi, sanksi keamanan, dan pembatasan kedaulatan ekonomi yang lebih ketat, mengindikasikan kesepakatan yang eksploitatif.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
TUNDUK USA = RUGI BANDAR
Hapus-
Perjanjian ART (Agreement on Regional Trade) dinilai sangat merugikan Malaydesh karena menciptakan ketimpangan beban, di mana Malaydesh wajib menghapus tarif ekspor AS sementara produk mereka dikenakan tarif 19% oleh AS. Perjanjian ini juga membatasi kedaulatan sumber daya mineral kritis, mewajibkan investasi USD 70 miliar ke AS, dan memaksa sinkronisasi kebijakan keamanan luar negeri dengan Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
KEDAULATAN EKONOMI versus KERUGIAN EKONOMI
Hapus-
Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi melalui penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia dan perlindungan data komersial
Strategi hilirisasi Indonesia menunjukkan keunggulan posisi tawar
-
Malaydesh menghadapi kerugian ekonomi ganda akibat ketergantungan geopolitik dan biaya akses pasar yang sangat tinggi.
Malaydesh, yang terbebani utang besar dan potensi imperialisme regulasi.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
HapusART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
-
https://www.youtube.com/watch?v=RbtRTglPqXU
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
________________________________________
Intisari:
Indonesia menggunakan daya tawar sumber daya alam dan prinsip politik Bebas Aktif untuk menekan biaya komitmen dan memperkuat struktur industri nasional. Sebaliknya, Malaydesh terpaksa "membeli" akses pasar dengan harga sangat tinggi yang mengorbankan sebagian kedaulatan regulasi dan fleksibilitas politik luar negerinya.
Jelas INDIANESIA DI RUGIKAN... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusCORE: Indonesia harus bayar relatif lebih mahal untuk impor pangan AS
https://kalbar.antaranews.com/berita/691402/core-indonesia-harus-bayar-relatif-lebih-mahal-untuk-impor-pangan-as
OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
HapusINDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
-
OPB Sungai Sinapad-Sesai:
Wilayah Indonesia: Hasil pengukuran dan rundingan sejak 1977 hingga 2023 menetapkan 5.207 hektar di sektor tersebut adalah wilayah Indonesia yang sah.
-
Tambahan Wilayah Malaydesh: Berdasarkan penyesuaian terbaru, Malaydesh mendapatkan kepastian kedaulatan (tambahan) seluas 780 hektar di area OBP (Outstanding Boundary Problems) tersebut.
-
Dasar Hukum: Penentuan ini merujuk pada konvensi internasional 1891, 1915, dan 1928, bukan timbal balik atau kompensasi politik.
-
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
HapusINDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
-
OPB Sungai Sinapad-Sesai:
Wilayah Indonesia: Hasil pengukuran dan rundingan sejak 1977 hingga 2023 menetapkan 5.207 hektar di sektor tersebut adalah wilayah Indonesia yang sah.
-
Tambahan Wilayah Malaydesh: Berdasarkan penyesuaian terbaru, Malaydesh mendapatkan kepastian kedaulatan (tambahan) seluas 780 hektar di area OBP (Outstanding Boundary Problems) tersebut.
-
Dasar Hukum: Penentuan ini merujuk pada konvensi internasional 1891, 1915, dan 1928, bukan timbal balik atau kompensasi politik.
-
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
HapusINDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
-
OPB Sungai Sinapad-Sesai:
Wilayah Indonesia: Hasil pengukuran dan rundingan sejak 1977 hingga 2023 menetapkan 5.207 hektar di sektor tersebut adalah wilayah Indonesia yang sah.
-
Tambahan Wilayah Malaydesh: Berdasarkan penyesuaian terbaru, Malaydesh mendapatkan kepastian kedaulatan (tambahan) seluas 780 hektar di area OBP (Outstanding Boundary Problems) tersebut.
-
Dasar Hukum: Penentuan ini merujuk pada konvensi internasional 1891, 1915, dan 1928, bukan timbal balik atau kompensasi politik.
-
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
KEDAULATAN versus KETERGANTUNGAN
Hapus-
Kesimpulan strategis dari dinamika ini menunjukkan keberhasilan penguatan kedaulatan sumber daya melalui peningkatan saham mayoritas di Freeport menjadi 63,23% secara cuma-cuma, yang dibarengi dengan perlindungan ketat terhadap data pribadi warga negara sesuai mandat UU PDP.
-
Di sisi lain, integrasi ekonomi global melalui perjanjian ART Malaydesh menciptakan ketergantungan strategis yang mendalam dengan Amerika Serikat, di mana kebebasan akses pasar dan investasi besar senilai USD 70 miliar harus dibayar dengan penyelarasan regulasi, standar teknis, serta kebijakan keamanan nasional yang ketat demi menjaga stabilitas aliansi ekonomi tersebut.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
TUNDUK USA = RUGI BANDAR
Hapus-
Perjanjian ART (Agreement on Regional Trade) dinilai sangat merugikan Malaydesh karena menciptakan ketimpangan beban, di mana Malaydesh wajib menghapus tarif ekspor AS sementara produk mereka dikenakan tarif 19% oleh AS. Perjanjian ini juga membatasi kedaulatan sumber daya mineral kritis, mewajibkan investasi USD 70 miliar ke AS, dan memaksa sinkronisasi kebijakan keamanan luar negeri dengan Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
ART = MALAYDESH SHALL
Hapus-
Perbandingan antara Indonesia dan Malaydesh mencerminkan kontras tajam antara Smart Diplomacy yang berdaulat dengan Desperate Diplomacy yang subordinatif.
-
Indonesia berhasil menjadi pemenang strategis dengan mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk dan pengakuan atas hilirisasi domestik tanpa mengorbankan politik luar negeri bebas aktif,
-
Malaydesh terjebak menjadi vasal ekonomi yang tunduk pada diksi hukum absolut "Shall", wajib menyuplai bahan mentah secara eksploitatif, serta kehilangan kemandirian regulasi nasional di bawah kendali penuh Washington.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
TUNDUK USA = RUGI BANDAR
Hapus-
Perjanjian ART (Agreement on Regional Trade) dinilai sangat merugikan Malaydesh karena menciptakan ketimpangan beban, di mana Malaydesh wajib menghapus tarif ekspor AS sementara produk mereka dikenakan tarif 19% oleh AS. Perjanjian ini juga membatasi kedaulatan sumber daya mineral kritis, mewajibkan investasi USD 70 miliar ke AS, dan memaksa sinkronisasi kebijakan keamanan luar negeri dengan Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
KEDAULATAN EKONOMI versus KERUGIAN EKONOMI
BalasHapus-
Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi melalui penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia dan perlindungan data komersial
Strategi hilirisasi Indonesia menunjukkan keunggulan posisi tawar
-
Malaydesh menghadapi kerugian ekonomi ganda akibat ketergantungan geopolitik dan biaya akses pasar yang sangat tinggi.
Malaydesh, yang terbebani utang besar dan potensi imperialisme regulasi.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
ART = MALAYDESH SHALL
BalasHapus-
Perbandingan antara Indonesia dan Malaydesh mencerminkan kontras tajam antara Smart Diplomacy yang berdaulat dengan Desperate Diplomacy yang subordinatif.
-
Indonesia berhasil menjadi pemenang strategis dengan mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk dan pengakuan atas hilirisasi domestik tanpa mengorbankan politik luar negeri bebas aktif,
-
Malaydesh terjebak menjadi vasal ekonomi yang tunduk pada diksi hukum absolut "Shall", wajib menyuplai bahan mentah secara eksploitatif, serta kehilangan kemandirian regulasi nasional di bawah kendali penuh Washington.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
Osi dan kita sesama C130J Super Herki Owner..Tim Elit haha!😉👍😉
BalasHapusada yg cemburu gak punya tuch haha!😜😜😜
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
😂😂😂🔥🔥🔥
BalasHapusCORE: Indonesia harus bayar relatif lebih mahal untuk impor pangan AS
https://kalbar.antaranews.com/berita/691402/core-indonesia-harus-bayar-relatif-lebih-mahal-untuk-impor-pangan-as
Sok tau. Otak lu blm cukup utk bahas ekonomi. Otak beruk mah gak jauh dari bahas selangkangan
HapusKETAWA LAWAK = ZONK
HapusBUAL MRCA LCS SPH MRSS
5X PM
6X MOD
6X MOF
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5X GANTI PM = 84,3% TO GDP
5X GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5X GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6X GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5X GANTI PM
5X GANTI MOD
6X GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5X GANTI PM
6X GANTI MOD
6X GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5X GANTI PM
5X GANTI MOD
6X GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5X GANTI PM
5X GANTI MOD
6X GANTI MOF
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
KEDAULATAN EKONOMI versus KERUGIAN EKONOMI
Hapus-
Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi melalui penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia dan perlindungan data komersial
Strategi hilirisasi Indonesia menunjukkan keunggulan posisi tawar
-
Malaydesh menghadapi kerugian ekonomi ganda akibat ketergantungan geopolitik dan biaya akses pasar yang sangat tinggi.
Malaydesh, yang terbebani utang besar dan potensi imperialisme regulasi.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
ART = MALAYDESH SHALL
Hapus-
Perbandingan antara Indonesia dan Malaydesh mencerminkan kontras tajam antara Smart Diplomacy yang berdaulat dengan Desperate Diplomacy yang subordinatif.
-
Indonesia berhasil menjadi pemenang strategis dengan mengamankan tarif 0% bagi 1.819 produk dan pengakuan atas hilirisasi domestik tanpa mengorbankan politik luar negeri bebas aktif,
-
Malaydesh terjebak menjadi vasal ekonomi yang tunduk pada diksi hukum absolut "Shall", wajib menyuplai bahan mentah secara eksploitatif, serta kehilangan kemandirian regulasi nasional di bawah kendali penuh Washington.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
GADAI KEDAULATAN
Hapus-
Kesepakatan Dagang sebagai "Gadai" Kedaulatan
Mahathir secara vokal mengkritik kesepakatan dagang yang dijalin pemerintahan Anwar Ibrahim dengan AS sebagai bentuk imperialisme modern. Ia menilai pemerintah "bodoh" karena memberikan banyak konsesi hanya untuk pengurangan tarif yang kecil.
Inti Berita: Mahathir mempertanyakan mengapa Malaydesh menghapus pajak pada 11.000 produk AS demi penurunan tarif AS yang tidak sepadan (dari 25% menjadi 19%). Ia bahkan melaporkan PM Anwar ke polisi pada Desember 2025, menuding kesepakatan tersebut inkonstitusional dan hanya memperkaya Amerika Serikat.
Sumber: Instagram Resmi Dr. Mahathir Mohamad, Kompas.com.
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
HapusART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
-
https://www.youtube.com/watch?v=RbtRTglPqXU
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
________________________________________
Intisari:
Indonesia menggunakan daya tawar sumber daya alam dan prinsip politik Bebas Aktif untuk menekan biaya komitmen dan memperkuat struktur industri nasional. Sebaliknya, Malaydesh terpaksa "membeli" akses pasar dengan harga sangat tinggi yang mengorbankan sebagian kedaulatan regulasi dan fleksibilitas politik luar negerinya.
DATA KOMERSIAL
HapusDOMINASI SAHAM FREEPORT 63,23%)
-
1. Kedaulatan Data Digital (Data Komersial vs. Kependudukan)
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan transfer data lintas batas, khususnya dalam konteks perdagangan dengan Amerika Serikat, bukan merupakan transfer data pribadi kependudukan, melainkan data komersial.
Penjelasan Pemerintah: Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kominfo) menyatakan bahwa transfer data tersebut hanya berlaku untuk data komersial dan tetap berada di bawah pengawasan ketat sesuai regulasi yang berlaku.
Landasan Hukum: Seluruh proses ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah berlaku penuh sejak akhir 2024. UU ini menjamin hak privasi warga negara dan mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran pemrosesan data.
-
Sumber Utama:
MetroTVNews: "Bukan Data Pribadi, Pemerintah Tegaskan Transfer ke AS Hanya untuk Data Komersial" (Juli 2025).
detikNews: "Poin-poin Penjelasan Pemerintah soal Transfer Data RI-AS" (Juli 2025).
Siaran Pers Kementerian Komdigi: "Kesepakatan Perdagangan Jadi Mekanisme Hukum Aman untuk Transfer Data Pribadi ke AS" (Juli 2025).
________________________________________
2. Dominasi Saham Freeport (Kenaikan menjadi 63,23%)
Kepastian penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dikonfirmasi oleh berbagai pejabat tinggi negara sebagai hasil dari negosiasi perpanjangan izin operasi.
Penambahan Saham Gratis: Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa tambahan 12% saham tersebut diperoleh secara "free of charge" atau gratis (tanpa biaya akuisisi).
Total Kepemilikan: Dengan tambahan 12% dari kepemilikan saat ini yang sebesar 51,23%, total saham yang akan dikuasai Indonesia menjadi 63,23% (sering dibulatkan menjadi 63% dalam pemberitaan media). Proses divestasi ini ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun 2026.
-
Sumber Utama:
Kompas.id: "Indonesia Akan Tambah Kepemilikan Saham Freeport 12 Persen" (Oktober 2025).
detikFinance: "Freeport Lepas 12% Saham ke RI Gratis Setelah 2041" (Februari 2026).
CNBC Indonesia: "Freeport Akan Lepas 12% Saham ke Pemerintah RI Pasca 2041, Gratis!" (Februari 2026).
VOI.id: "Pemerintah Pastikan Penambahan 12 Persen Saham Freeport Gratis" (Oktober 2025).
________________________________________
Ringkasan Sumber Utama
Pernyataan Sumber Berita/Otoritas
Data Komersial & UU PDP = Kementerian Komdigi, MetroTVNews, detikNews, UU No. 27 Tahun 2022.
-
Saham Freeport 63% (12% Gratis) = Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, CNBC Indonesia, Kompas, detikFinance.
KEDAULATAN MANDIRI VS. KETERGANTUNGAN TERSTRUKTUR
Hapus-
Analisis menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai Mitra Strategis Mandiri (Rule-Maker), sementara Malaydesh terjebak dalam posisi Negara Satelit (Rule-Taker) dengan beban komitmen yang tidak proporsional.
________________________________________
Dominasi Aset dan Kedaulatan Ekonomi
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya melalui kepemilikan 63,23% saham PT Freeport Indonesia, di mana tambahan 12% saham didapat secara gratis. Ini memberikan kendali penuh atas kekayaan alam nasional tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan karena adanya klausul pemutusan sepihak oleh AS jika Malaydesh menjalin hubungan dagang dengan rival geopolitik (seperti China/Rusia), yang secara de facto membatasi kebijakan luar negeri bebas aktif mereka.
________________________________________
2. Efisiensi Biaya vs. Pemborosan Devisa
-
Indonesia: Menunjukkan keunggulan negosiasi luar biasa dengan hanya berkomitmen US$ 22,7 Miliar untuk mendapatkan akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada Hilirisasi memastikan uang tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur dan energi hijau.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut justru dialokasikan untuk membeli produk jadi AS (Boeing & LNG), yang bersifat transfer kekayaan kembali ke negara maju (model konsumsi).
________________________________________
3. Keamanan Data dan Standarisasi
-
Indonesia: Menjamin keamanan warga negara melalui UU PDP, memastikan hanya Data Komersial yang terlibat dalam transaksi lintas batas, bukan data kependudukan pribadi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi), termasuk kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas dan larangan membatasi produk AS, yang dapat menghambat inovasi serta kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Masa Depan
-
Indonesia memiliki ruang fiskal yang luas (utang pemerintah hanya 40% dari GDP) untuk penguatan struktur industri,
-
Malaydesh berada dalam kondisi krisis utang (69% dari GDP) dengan pola "gali lubang tutup lubang" yang mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.
________________________________________
Intisari:
Indonesia menggunakan daya tawar sumber daya alam untuk menekan biaya komitmen, sementara Malaydesh terpaksa "membeli" akses pasar dengan harga sangat tinggi demi mengamankan posisi politik di mata Barat.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Penguasaan Aset & Sumber Daya Strategis
Dominasi Freeport: Indonesia sukses meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 63,23%.
Efisiensi Biaya: Tambahan 12% saham diperoleh secara gratis melalui MoU Washington 2026, memperkuat kontrol atas hilirisasi mineral nasional.
________________________________________
2. Efisiensi Komitmen Perdagangan
Rasio Biaya Tinggi: Indonesia hanya berkomitmen US$ 22,7 Miliar untuk 1.819 pos produk (tarif 0%).
Perbandingan Kontras: Malaydesh harus membayar US$ 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) namun hanya mendapatkan akses untuk 1.711 pos produk.
________________________________________
3. Kedaulatan Politik & Data Digital
Kedaulatan Data: Pertukaran data bersifat komersial murni (bukan identitas pribadi) dan dilindungi oleh UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Otonomi Kebijakan: Indonesia bertindak sebagai Rule-Maker dengan prinsip Bebas Aktif, sedangkan Malaydesh cenderung menjadi Rule-Taker yang terikat klausul intervensi pihak ketiga.
________________________________________
4. Ketahanan Ekonomi & Fiskal
Stabilitas Utang: Rasio utang Indonesia aman di angka 40% PDB, jauh di bawah Malaydesh yang mencapai 69% PDB (melewati batas risiko).
Beban Rumah Tangga: Utang masyarakat Indonesia rendah (16% PDB), berbanding terbalik dengan Malaydesh (84,3% PDB) yang berisiko krisis finansial.
________________________________________
5. Transformasi Industri (Hilirisasi vs Konsumsi)
Fokus Indonesia: Investasi diarahkan pada pembangunan pabrik, energi hijau, dan pengolahan nikel untuk menciptakan lapangan kerja.
Model Malaydesh: Komitmen lebih banyak berupa pembelian produk jadi (pesawat/LNG), yang merupakan transfer kekayaan kembali ke negara maju.
DATA KOMERSIAL BUKAN DATA KEPENDUDUKAN
HapusSAHAM FREEPORT 51,23%+12% = 63,23%
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
==========
==========
CLAUSE ART MALAYDESH
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
Dokumen lengkap perjanjian ini dapat diakses secara transparan melalui laman resmi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) (https://www.miti.gov.my/ART)
DATA KOMERSIAL BUKAN DATA KEPENDUDUKAN
HapusSAHAM FREEPORT 51,23%+12% = 63,23%
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
1. Rasio Efisiensi Biaya (Cost-Benefit Analysis)
Indonesia menunjukkan kemampuan negosiasi yang luar biasa dengan angka US$22,7 Miliar. Dalam konteks ekonomi internasional, ini adalah "biaya masuk" yang sangat rendah untuk akses pasar sebesar itu.
-
Indonesia: Fokus pada multiplier effect. Uang tebusan yang rendah berarti beban APBN atau sektor swasta tidak tertekan, sehingga modal bisa dialokasikan untuk penguatan struktur industri dalam negeri.
-
Malaydesh: Angka US$242 Miliar (10x lipat) menunjukkan adanya leverage yang lemah. Malaydesh terjebak dalam skema di mana mereka harus mensubsidi ekonomi AS (melalui pembelian produk besar) hanya untuk mendapatkan hak berdagang yang cakupannya justru lebih kecil dari Indonesia.
________________________________________
2. Kedaulatan vs. Intervensi: Prinsip Bebas Aktif
Ini adalah perbedaan paling fundamental.
-
Klausul Pemutusan Sepihak: Jika benar Malaydesh memiliki klausul kontrol di mana AS bisa memutus perjanjian akibat hubungan dengan negara ketiga (seperti China atau Rusia), maka Malaydesh secara de facto telah kehilangan sebagian kedaulatan politik luar negerinya. Ini disebut sebagai "Klausul Negara Pihak Ketiga" yang sering digunakan AS untuk mengisolasi rival geopolitiknya.
-
Resiliensi Indonesia: Dengan tetap memegang prinsip Bebas Aktif, Indonesia menghindari "jebakan keberpihakan". Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi hub netral yang bisa menerima investasi dari Timur (China) sekaligus mendapatkan fasilitas tarif dari Barat (AS).
________________________________________
3. Standarisasi dan Keamanan Nasional
-
Standard Rule-Maker vs. Rule-Taker: Indonesia bertindak sebagai pembuat kebijakan mandiri.
-
Sebaliknya, kewajiban Malaydesh untuk mengadopsi standar AS atas nama "keamanan nasional AS" adalah bentuk imperialisme regulasi. Malaydesh dipaksa menyesuaikan ekosistem hukum dan teknisnya dengan kepentingan Washington, yang bisa menghambat inovasi lokal yang tidak sejalan dengan standar AS.
________________________________________
4. Optimalisasi Sektor Riil (Pos Produk)
Selisih 108 pos produk (1.819 vs 1.711) mungkin terlihat kecil secara angka, namun secara strategis sangat signifikan:
-
Indonesia: Memperjuangkan komoditas rakyat. Artinya, manfaat tarif 0% ini dirasakan langsung oleh petani, UMKM, dan industri manufaktur padat karya.
-
Malaydesh: Dengan jumlah produk yang lebih sedikit namun biaya 10x lebih mahal, Malaydesh mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss).
________________________________________
5. Orientasi Pertumbuhan: Hilirisasi vs. Konsumsi
-
Hilirisasi Indonesia: Investasi diarahkan untuk membangun pabrik, pengolahan nikel, dan energi hijau di tanah air. Uang tetap berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja.
-
Model Malaydesh: Pembelian masif pesawat Boeing dan LNG dari AS sebenarnya adalah bentuk transfer kekayaan kembali ke AS. Malaydesh membeli produk jadi yang mahal untuk mendukung industri AS, sementara Indonesia fokus membangun basis produksi sendiri.
________________________________________
Kesimpulan
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai Mitra Strategis, sedangkan Malaydesh terlihat lebih seperti Negara Satelit dalam konteks perjanjian ini. Indonesia menggunakan daya tawar sumber daya alam dan pasar domestiknya untuk menekan biaya komitmen, sementara Malaydesh tampaknya terpaksa "membeli" akses pasar dengan harga yang sangat tinggi demi mengamankan posisi politiknya di mata Barat.
ART : ANALISIS PERBANDINGAN POSISI STRATEGIS INDONESIA DAN MALAYDESH:
Hapus________________________________________
Penguasaan Aset Strategis & Sumber Daya
Dominasi Saham Freeport: Indonesia berhasil meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51,23% menjadi 63,23%.
Negosiasi Tanpa Biaya: Tambahan saham sebesar 12% diperoleh secara gratis melalui kesepakatan MoU Washington 2026.
Hilirisasi Nasional: Kendali mayoritas ini memastikan kebijakan pengolahan mineral (hilirisasi) sepenuhnya mendukung ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
________________________________________
2. Efisiensi Komitmen Perdagangan Internasional
-
Biaya Masuk yang Efisien: Indonesia hanya mengeluarkan komitmen sebesar US$ 22,7 Miliar untuk membuka akses pasar global.
Cakupan Produk Lebih Luas: Dengan biaya tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas tarif 0% untuk 1.819 pos produk, mencakup sektor UMKM, pertanian, dan manufaktur.
-
Daya Tawar Malaydesh: Sebaliknya, Malaydesh harus membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) hanya untuk 1.711 pos produk.
Status Mandiri: Indonesia berperan sebagai Rule-Maker (pembuat aturan), sedangkan Malaydesh cenderung menjadi Rule-Taker (pengikut aturan asing).
________________________________________
3. Kedaulatan Politik dan Data Digital
-
Prinsip Bebas Aktif: Indonesia tetap menjadi hub netral yang dapat menerima investasi dari Timur (China) maupun Barat (AS) tanpa tekanan politik.
Perlindungan Data Pribadi: Pertukaran data dilakukan murni untuk urusan komersial, bukan data kependudukan, yang dijamin kekuatannya oleh UU PDP No. 27 Tahun 2022.
-
Intervensi Pihak Ketiga: Malaydesh menghadapi risiko kedaulatan karena adanya klausul yang memungkinkan AS memutus perjanjian jika Malaydesh berhubungan dengan rival geopolitik tertentu.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Risiko Utang
-
Rasio Utang Pemerintah: Indonesia berada di posisi sangat aman dengan angka 40% dari GDP, jauh di bawah batas risiko 60%. Malaydesh telah mencapai 69%, yang dikategorikan overlimit.
Beban Rumah Tangga: Utang masyarakat Indonesia sangat rendah (16% dari GDP), sementara utang rumah tangga Malaydesh mencapai 84,3%, yang berisiko memicu krisis finansial jangka panjang.
Siklus Utang: Malaydesh terindikasi terjebak dalam pola Debt Pay Debt (membayar utang dengan utang baru), sementara Indonesia memiliki ruang fiskal yang luas untuk pembangunan.
________________________________________
5. Transformasi Ekonomi: Produksi vs Konsumsi
-
Investasi Riil Indonesia: Fokus pada pembangunan pabrik, energi hijau, dan pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk efek pengganda (multiplier effect).
-
Model Konsumsi Malaydesh: Komitmen besar Malaydesh lebih banyak berupa pembelian produk jadi dari AS (pesawat dan LNG), yang sebenarnya merupakan transfer kekayaan kembali ke negara maju.
KUAT VERSUS LEMAH
Hapus-
🇮🇩 KEUNGGULAN EKONOMI INDONESIA: Fiskal Sehat & Diplomasi Kuat
Indonesia menunjukkan posisi yang jauh lebih stabil dalam pengelolaan utang dan hasil negosiasi internasional:
-
Rasio Utang yang Sangat Aman: Dengan Government Debt di angka 40% dari GDP (jauh di bawah batas limit 60%), Indonesia memiliki ruang fiskal yang luas untuk pembangunan.
-
Ketahanan Rumah Tangga: Angka Household Debt yang hanya 16% dari GDP menunjukkan masyarakat tidak terbebani utang konsumsi yang berisiko sistemik.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional:
Biaya Rendah, Hasil Tinggi: Indonesia hanya mengeluarkan komitmen US$ 22,7 Miliar untuk mendapatkan tarif 0% pada 1.819 pos produk.
-
Kedaulatan Saham: Berhasil menguasai 63% saham PT Freeport Indonesia, dengan tambahan 12% saham yang didapat secara cuma-cuma (gratis).
-
Kedaulatan Data: Perlindungan data yang ketat melalui UU PDP No. 27 Tahun 2022, memastikan hanya data komersial yang terlibat dalam transaksi, bukan data pribadi penduduk.
________________________________________
🇲🇾 Kelemahan Ekonomi Malaydesh: Beban Utang & Ketergantungan
Sebaliknya, Malaydesh menghadapi tantangan besar pada struktur utang dan posisi tawarnya:
-
Beban Utang Pemerintah yang Tinggi: Rasio utang terhadap GDP mencapai 69%, yang sudah melampaui batas aman (overlimit) dan diprediksi terus meningkat hingga 2029.
-
Krisis Utang Rumah Tangga: Angka 84,3% dari GDP menempatkan Malaydesh sebagai salah satu negara dengan utang rumah tangga tertinggi di ASEAN, yang berisiko pada stabilitas keuangan jangka panjang.
-
Negosiasi yang "Mahal":
Harus membayar komitmen hingga US$ 242 Miliar (10x lipat dari Indonesia) namun hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 pos produk (lebih sedikit dari Indonesia).
Adanya klausul kontrol dari pihak asing yang dianggap dapat mengurangi independensi kebijakan ekonomi nasional.
-
Siklus "Gali Lubang Tutup Lubang": Data Statista menunjukkan tren Debt Pay Debt, di mana utang baru digunakan untuk membayar utang lama.
ART INDONESIA VERSUS ART MALAYDESH
HapusART Indonesia versus ART MALAYDESH
ART Indonesia versus ART MALAYDESH
-
Berikut adalah perbandingan strategis antara Indonesia dan Malaydesh dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat per Februari 2026 dalam bentuk daftar:
-
1. Nilai Komitmen Transaksi ("Uang Tebusan")
🇮🇩 Indonesia: Sangat efisien, hanya sebesar US$22,7 Miliar. Indonesia mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal.
🇲🇾 Malaydesh: Nilainya fantastis hingga US$242 Miliar. Malaydesh harus membayar 10 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia untuk fasilitas yang serupa.
-
2. Status Kedaulatan Politik & Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Tetap memegang teguh prinsip Bebas Aktif. Indonesia tetap merdeka dalam menjalin hubungan dagang dengan China, Rusia, atau negara mana pun tanpa intervensi AS.
🇲🇾 Malaydesh: Terlihat Tergadai. Terdapat klausul kontrol yang memungkinkan AS memutus perjanjian secara sepihak jika Malaydesh berhubungan dengan negara ketiga yang tidak disukai Washington.
-
3. Kontrol Geopolitik dan Standar Kebijakan
🇮🇩 Indonesia: Mandiri dalam menentukan standar nasional dan kebijakan ekonominya sendiri.
🇲🇾 Malaydesh: Wajib Adopsi. Malaydesh dipaksa mengikuti aturan dan pembatasan dagang Amerika Serikat dengan alasan "keamanan nasional" pihak AS.
-
4. Cakupan Produk Fasilitas Tarif 0%
🇮🇩 Indonesia: Berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk. Cakupannya sangat luas, mencakup komoditas rakyat hingga manufaktur tinggi.
🇲🇾 Malaydesh: Hanya mendapatkan tarif 0% untuk 1.711 pos produk. Lebih sedikit jumlah produknya, meski bayar komitmennya jauh lebih mahal.
-
5. Target Investasi dan Manfaat Ekonomi
🇮🇩 Indonesia: Fokus pada pembangunan dalam negeri melalui hilirisasi dan pengembangan energi bersih domestik.
🇲🇾 Malaydesh: Fokus pada pengeluaran besar untuk membeli produk AS seperti Pesawat Boeing dan LNG, yang secara nyata lebih banyak menguntungkan sirkulasi ekonomi di Amerika Serikat.
ART USA = BEDA KASTA BEDA LEVEL
Hapus________________________________________
Daftar Kesepakatan Strategis & Kedaulatan Ekonomi Indonesia
1. Keunggulan Negosiasi Dagang (Indonesia vs Malaydesh)
Efisiensi Biaya: Indonesia hanya mengeluarkan nilai komitmen sebesar **US
242 Miliar).
Cakupan Produk: Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk (lebih banyak dari Malaydesh yang hanya 1.711 produk).
Dampak Ekonomi: Akses pasar ini mencakup sektor rakyat (pertanian & perikanan) hingga manufaktur teknologi tinggi.
________________________________________
2. Dominasi Aset di PT Freeport Indonesia (PTFI)
Kepemilikan Saham: Saham Indonesia meningkat dari 51,23% menjadi 63%, menjadikannya pemegang saham mayoritas mutlak.
Akuisisi Gratis: Tambahan 12% saham diperoleh secara cuma-cuma (gratis) sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan izin.
Investasi Masa Depan: Komitmen investasi baru dari Freeport-McMoRan sebesar US$ 20 Miliar (±Rp 312 Triliun) untuk eksplorasi dan hilirisasi.
Kepastian Operasi: Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berlaku hingga seumur tambang (life of mine).
________________________________________
3. Perlindungan Data dan Kedaulatan Digital
Kategori Data: Data yang ditransfer adalah Data Komersial/Bisnis, bukan data kependudukan (nama, NIK, atau nomor telepon).
Landasan Hukum: Seluruh pertukaran data wajib patuh pada UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang menjamin privasi warga negara.
Tujuan Transaksional: Pertukaran data hanya dilakukan untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarnegara (ekspor-impor).
________________________________________
4. Posisi Strategis Global
The Great Negotiator: Indonesia membuktikan diri sebagai pemimpin pasar ASEAN dengan daya tawar tinggi di hadapan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat.
Prinsip Ekonomi: Berhasil menerapkan prinsip "biaya minimal, hasil maksimal" dalam setiap perjanjian internasional yang ditandatangani.
ART USA = BEDA KASTA BEDA LEVEL
Hapus________________________________________
Daftar Kesepakatan Strategis & Kedaulatan Ekonomi Indonesia
1. Keunggulan Negosiasi Dagang (Indonesia vs Malaydesh)
Efisiensi Biaya: Indonesia hanya mengeluarkan nilai komitmen sebesar **US
242 Miliar).
Cakupan Produk: Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos produk (lebih banyak dari Malaydesh yang hanya 1.711 produk).
Dampak Ekonomi: Akses pasar ini mencakup sektor rakyat (pertanian & perikanan) hingga manufaktur teknologi tinggi.
________________________________________
2. Dominasi Aset di PT Freeport Indonesia (PTFI)
Kepemilikan Saham: Saham Indonesia meningkat dari 51,23% menjadi 63%, menjadikannya pemegang saham mayoritas mutlak.
Akuisisi Gratis: Tambahan 12% saham diperoleh secara cuma-cuma (gratis) sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan izin.
Investasi Masa Depan: Komitmen investasi baru dari Freeport-McMoRan sebesar US$ 20 Miliar (±Rp 312 Triliun) untuk eksplorasi dan hilirisasi.
Kepastian Operasi: Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berlaku hingga seumur tambang (life of mine).
________________________________________
3. Perlindungan Data dan Kedaulatan Digital
Kategori Data: Data yang ditransfer adalah Data Komersial/Bisnis, bukan data kependudukan (nama, NIK, atau nomor telepon).
Landasan Hukum: Seluruh pertukaran data wajib patuh pada UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang menjamin privasi warga negara.
Tujuan Transaksional: Pertukaran data hanya dilakukan untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarnegara (ekspor-impor).
________________________________________
4. Posisi Strategis Global
The Great Negotiator: Indonesia membuktikan diri sebagai pemimpin pasar ASEAN dengan daya tawar tinggi di hadapan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat.
Prinsip Ekonomi: Berhasil menerapkan prinsip "biaya minimal, hasil maksimal" dalam setiap perjanjian internasional yang ditandatangani.
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
BalasHapusART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
ART = RUGI MALAYDESH MENANGIS DARAH
-
https://www.youtube.com/watch?v=RbtRTglPqXU
--------------
CLAUSE ART MALAYDESH
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh (https://www.miti.gov.my/ART)