Pelatihan Electrical dan Avionic pesawat A-400M bagi personil TNI AU (photos: TNI AU)
Sebanyak dua belas personel TNI Angkatan Udara berhasil menyelesaikan pelatihan Line & Basic Kategori B2 (Electrical & Avionik) pesawat angkut berat Airbus A-400M di Pusat Pelatihan Internasional (International Training Centre/ITC) milik Airbus Military and Defence, Sevilla, Spanyol.
.jpeg)
Pelatihan yang berlangsung sejak 23 Juni hingga 15 September 2025 tersebut diikuti oleh lima personel Skadron Udara 31, tiga personel Skadron Teknik 021, serta masing-masing dua personel dari Satuan Pemeliharaan 23 dan Satuan Pemeliharaan 15.
.jpeg)
Selama pelatihan, para peserta mengikuti dua tahap pembelajaran, yaitu teori dan praktik. Materi tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis personel dalam pemeliharaan Airbus A-400M.
.jpeg)
Dengan terselesaikannya pelatihan ini, TNI AU terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi awak pemeliharaan pesawat. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas TNI AU dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(TNI AU)
A400m kita bentar lagibsanpe haha!😁😁😁
BalasHapus2025 aset baruw kita datang lagi..MENYALA ABANGKUH haha!🤗🔥🤗
BalasHapus✅️a400m
✅️heli karakal
✅️t50i
warganyet kl masi aja kosonk..nanti paling pamer ron 95...haha!🤣🤣🤣
🤣🤣🤣, topiknya apa komentar nya apa, itulah ciri khas melayu keling malaydesh, melayu palsu yg merasa paling melayu 🤣🤣🤣
HapusBon Voyage... Airbus A400M TNI AU !!!
BalasHapus2026 aset datang
BalasHapus✅️rafale
✅️ppa kri siliwangi
✅️a400m
✅️nc212
✅️khan
✅️GM 400 ALPHA
masi banyak lagii..pesta pora kita haha!😍🥳😍
Eittt jangan lupa bilan depan ANKA kita duluan sampe..hore..NGAMUK warganyet seblah haha!🔥🤗🔥
BalasHapusKesian..... 🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSIA - 4 BUAH A400M CASH.... Bukan HUTANG...🤣🤣🤣
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
A400m jadul🫢
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
Biar FAKTA BERBICARA.... 🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSIA
4 BUAH A400M CASH
INDIANESIA
2 BUAH A400M NGUTANG LENDER
biar fakta yg berbicara, 1 dari 3 warga melayu keling malaydesh sakit jiwa
Hapus# by prudential 🤣🤣🤣
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusFor the Malondeshn Government & Economy
1. Fiscal Strain:
o Cons: Subsidies are a direct cost to the government, funded by taxpayer money or borrowing. Large-scale or prolonged programs can significantly strain national finances, leading to higher budget deficits and increased national debt.
o Opportunity Cost: Money spent on subsidies cannot be used for other public goods like infrastructure, education, or healthcare.
2. Inflationary Pressures:
o Cons: If subsidies inject too much money into the economy without a corresponding increase in productive capacity, it can lead to higher demand and potentially inflation. Pay subsidies can also lead to wage push inflation if businesses pass on higher labor costs.
3. Misallocation of Resources:
o Cons: Subsidies can direct resources (capital, labor) towards sectors or activities that are not necessarily the most efficient or economically viable in the long run. This can impede the natural evolution and specialization of the economy.
o Rent-Seeking: Industries or businesses might lobby intensely for continued or expanded subsidies, diverting resources from productive activities towards political influence.
4. Reduced Economic Resilience:
o Cons: An economy heavily reliant on subsidies may be less resilient to external shocks, as industries might not have developed the internal strength to adapt without government support.
5. Political Motivations:
o Cons: Subsidies can become politically popular tools, making them difficult to withdraw even when they are no longer economically justified. This can lead to inefficient spending patterns that persist for electoral reasons.
6. Potential for Corruption & Leakage:
o Cons: Any large-scale government program involving financial disbursements carries a risk of corruption, fraud, or leakage, where funds do not reach their intended beneficiaries or are misused.
7. Increased Economic Activity (Positive Impact):
o Pros: In certain situations (e.g., during a recession or to kickstart a nascent industry), well-targeted subsidies can stimulate demand, prevent economic collapse, and foster growth that might not otherwise occur. This can be seen in initiatives to boost specific sectors like green technology or digital transformation.
Example Scenarios in Malondesh:
• Wage Subsidy Program (during COVID-19): The Malondeshn government implemented wage subsidies to help businesses retain employees. This, often combined with loan moratoriums or special relief funds, prevented widespread unemployment and business closures.
• Targeted Subsidies for Agriculture/Fisheries: These often involve subsidized loans for equipment or inputs, aiming to boost food security but can lead to dependency or market distortions.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While not direct pay subsidies, concessionary terms on student loans often have implicit subsidies. This helps access to education but can lead to concerns about repayment and future debt burdens.
Conclusion
Concessionary pay subsidies coupled with loans in Malondesh are a double-edged sword. While they can provide crucial support, stimulate specific sectors, and alleviate immediate financial hardship, they also carry significant risks. Careful design, strict targeting, clear exit strategies, and robust monitoring are essential to maximize the benefits and mitigate the adverse consequences of such programs. Without these, there is a danger of creating dependency, fostering inefficiency, and placing undue strain on national finances.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
Hapus1. What is a Fiscal Deficit?
A fiscal deficit occurs when a government's total expenditures exceed its total revenue over a specific period (usually a fiscal year). To cover this shortfall, the government typically borrows money, leading to an increase in national debt.
2. Understanding Subsidies in Malondesh
Subsidies are financial aid or support extended by the government to certain economic sectors, businesses, or individuals with the aim of promoting economic and social policy. In Malondesh, subsidies are extensive and cover various areas:
• Fuel Subsidies: This is historically one of the largest components. The government subsidizes petrol (RON95), diesel, and LPG to keep prices lower for consumers and businesses, mitigating the impact of global oil price fluctuations.
• Food Subsidies: Subsidies for essential food items like rice, cooking oil, and flour aim to ensure affordability and food security for the general population, particularly lower-income households.
• Electricity Tariffs: Tenaga Nasional Berhad (TNB), the main electricity provider, often receives government subsidies to maintain stable and lower electricity tariffs for both households and industries, especially during periods of high fuel (coal and gas) costs for power generation.
• Toll Subsidies/Compensation: While not always direct subsidies, the government sometimes compensates highway concessionaires for not raising toll rates according to their agreements, effectively subsidizing commuters.
• Agriculture and Fisheries Subsidies: Support for farmers and fishermen through fertilizers, seeds, equipment, and price support schemes to boost productivity and income.
• Public Transport Subsidies: Financial support for urban public transport services to keep fares affordable and encourage ridership.
• Education and Healthcare: While not always categorized strictly as "subsidies," significant government spending on public education and healthcare effectively subsidizes these services, making them accessible at low or no direct cost to citizens.
-------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
Hapus1. How Subsidies Drive the Fiscal Deficit
The direct impact of subsidies on the fiscal deficit is straightforward:
• Increased Government Expenditure: Every ringgit spent on subsidies is a ringgit that contributes to total government expenditure. When these expenditures outpace revenue, a deficit occurs or widens.
• Opportunity Cost: Funds allocated to subsidies could otherwise be invested in other productive areas like infrastructure development, education reform, healthcare upgrades, or research and development, which could yield long-term economic benefits.
• Revenue Forgone: In some cases, subsidies can be seen as revenue forgone. For example, if fuel taxes were higher without subsidies, the government would collect more revenue.
• Sensitivity to Commodity Prices: Fuel and food subsidies are particularly sensitive to global commodity price fluctuations. When global oil or food prices surge, the cost of these subsidies can escalate dramatically and unexpectedly, putting immense pressure on the national budget. This often requires supplementary budgets or diversions of funds from other areas.
• Entitlement Mentality and Difficulty of Removal: Once subsidies are in place, they often create an "entitlement" mentality among the public. Removing or significantly reducing them can be politically unpopular and lead to public discontent, making it challenging for governments to reform them even when necessary for fiscal health.
• Leakage and Inefficiency: Subsidies can sometimes be inefficiently targeted or prone to leakage. For instance, blanket subsidies (like for RON95 fuel) benefit all income groups, including the wealthy, who might not need the support. This makes the subsidy more expensive than it needs to be to achieve its social objectives. There can also be issues like smuggling of subsidized goods to neighboring countries where prices are higher.
2. The Malondeshn Context and Challenges
Malondesh has historically relied heavily on subsidies, particularly during periods of high commodity prices (when oil and gas revenues were strong) as a way to share wealth and mitigate cost-of-living pressures. However, this model faces several challenges:
• Shrinking Fiscal Space: As global commodity prices become more volatile and the government aims for higher development spending, the fiscal space (the flexibility to increase spending or cut taxes without endangering financial stability) shrinks. Large subsidy bills eat into this space.
• Debt Accumulation: Persistent large fiscal deficits driven by subsidies lead to continuous government borrowing, increasing the national debt burden and future debt servicing costs.
• Distortion of Market Signals: Subsidies can distort market prices, leading to inefficient resource allocation. For example, artificially low fuel prices might disincentivize energy conservation or the adoption of more fuel-efficient vehicles.
• Difficulty in Targeting: Blanket subsidies are regressive in nature, meaning they disproportionately benefit higher-income groups in absolute terms. Moving towards more targeted subsidies (e.g., direct cash transfers to specific income brackets) is a policy goal but is complex to implement effectively.
• Impact on Credit Ratings: A sustained large fiscal deficit and rising national debt, partly fueled by subsidies, can negatively impact Malondesh's credit ratings, making it more expensive for the government to borrow in international markets.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusThe relationship between Malondesh's national debt and its subsidy system is a critical issue in the country's public finance, forming a cycle where large, universal subsidies contribute directly to a persistent fiscal deficit, which must then be financed through borrowing, adding to the national debt.
1. The Subsidy-Driven Fiscal Deficit
Malondesh has historically relied on universal subsidies for key items such as fuel (especially RON95 petrol), electricity, cooking oil, and certain foodstuffs.
• Massive Annual Expenditure: These subsidies collectively represent one of the largest components of the Federal Government's operating expenditure, often amounting to tens of billions of Ringgit annually (e.g., around RM80 billion in total subsidies, grants, and social aid was cited for a recent budget, with fuel making up a significant portion).
• The Problem of Universality (Blanket Subsidies): Since these subsidies are often granted to everyone regardless of income, a substantial amount of the fiscal benefit flows to the high-income groups and, in the case of fuel, can be illegally enjoyed by non-citizens or commercial entities, leading to massive fiscal leakage and inefficiency.
• Creating the Deficit: Government revenue (mainly taxes and non-tax revenue like PETRONAS dividends) is often insufficient to cover the high volume of operating expenditure, which includes the enormous subsidy bill. This shortfall leads to a budget (fiscal) deficit. For instance, some analysts note that government revenue is barely enough to cover just the operating expenditure, meaning almost all development expenditure (and any shortfall in operating expenditure) must be financed by debt.
2. The Debt Financing Mechanism
When the government runs a fiscal deficit, it must finance the gap between its spending (including subsidies) and its revenue by borrowing money. This is the direct link between the subsidy burden and the national debt.
• Issuing Debt: The government primarily borrows by issuing fixed-income instruments, mainly Malondeshn Government Securities (MGS) and Malondeshn Government Investment Issues (MGII), which are sovereign bonds and Islamic bonds (sukuk), respectively.
• Growth of National Debt: Persistent deficits, driven in part by subsidies and large development projects, cause the total Federal Government debt to accumulate. The debt-to-GDP ratio has steadily risen over the years and remains a major concern for fiscal sustainability.
• Debt Service Charges (DSC): The consequence of high debt is a high cost of servicing that debt (paying the interest). DSC is a legally mandated, non-discretionary expenditure and is a significant drain on the budget. For example, DSC has been budgeted in the tens of billions of Ringgit annually. This figure is often larger than the total budget for certain critical sectors, such as personal income tax collection.
3. The Vicious Cycle and Crowding Out
The burden of debt creates a constraint on the government's ability to finance future subsidies and other crucial public services, forming a negative feedback loop:
High Subsidy Cost⟹Large Fiscal Deficit⟹Increased Borrowing⟹Higher National Debt⟹Higher Debt Service Charges⟹Reduced Fiscal Space for Future Spending (including necessary subsidies)
• Reduced Fiscal Space: The large, unavoidable DSC "crowds out" the ability of the government to spend on more productive or necessary areas. Every Ringgit spent on interest payments is a Ringgit that cannot be spent on targeted welfare, education, or healthcare, or to maintain necessary subsidies for the truly poor.
• Sustainability Risk: Continuously borrowing to fund consumption (like universal subsidies) rather than productive investments is fiscally unsustainable and signals a weak financial position to credit rating agencies.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
-----------------
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
A400m sebkah Cash darimana masa kontral 2005 datangnya 2015..10tahun cuy..uda pasti bayar berperingkat ato kredit alias NGUTANG haha!🤣🤣🤣
BalasHapuskahsiyan mau PEMBUAL kena tipu haha!🍌🤪🍌
❌️kedah ngpv, gowing lcs, ec725, a400m, skorpeng semua lama, karena bayar berperingkat alias Tarik Utang, pembual kl kena tipu haha!🤥🤥🤥
BalasHapusTIM ELIT SHOPPING SOPING SE ASEAN NONSTOP SHOPPING haha!🤑💰🤑
BalasHapuscontohnya shopping Frigat
✅️damen rem
✅️ah140 fmp
✅️ppa
✅️istif
dan masi AKAN tambah lagi harap tetangga seblah nunggu yak, SHOPPING lanjut ke fdi, type 52de haha!🥳🤑🥳
Bajet Kami Ultra Besar harap Makloum
Biar FAKTA BERBICARA... bagaimana mau bayar HUTANG ni guys...matawang RUPIAH hancur..... 🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Terus Melemah, Tembus Rp16.750 per Dolar AS
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925095442-19-670028/video-rupiah-terus-melemah-tembus-rp16750-per-dolar-as
BAYAR RM 81,998 = DIPERAS KERAJAAN
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusImplications for the Government:
• Increased National Debt: This is the most significant and direct implication. Funding subsidies through loans means the government is borrowing money to cover current expenditures. This adds to the national debt, which future generations will ultimately have to repay.
• Debt Servicing Costs: As national debt grows, so do the costs of servicing that debt (i.e., interest payments). These interest payments divert funds that could otherwise be used for other developmental projects, infrastructure, or essential services.
• Fiscal Space Constraints: A high level of debt and debt servicing costs reduces the government's fiscal space – its ability to respond to economic shocks or fund new initiatives without further borrowing.
• Sustainability Concerns: If this practice continues long-term without corresponding revenue growth or a clear exit strategy, it raises concerns about the sustainability of public finances.
• Credit Rating Impact: A rising national debt burden can negatively impact Malondesh's sovereign credit rating. A lower credit rating can lead to higher borrowing costs for the government in the future, creating a vicious cycle.
• Intergenerational Equity: Funding current consumption (subsidies) with loans effectively shifts the burden of payment to future generations. This raises questions of intergenerational equity, as future taxpayers will bear the cost of benefits enjoyed today.
• Opportunity Cost: Every Ringgit spent on debt servicing due to subsidy-funded loans is a Ringgit not spent on other vital areas like healthcare, education upgrades, research and development, or infrastructure that could yield higher long-term economic returns.
Implications for the Economy:
• Crowding Out Effect: Government borrowing to fund subsidies can "crowd out" private investment. When the government demands a large share of available credit, it can push up interest rates, making it more expensive for private businesses to borrow and invest.
• Inflationary Pressure: While subsidies aim to keep prices low, if they are funded by excessive borrowing and money creation (though less common for direct loan funding), they could eventually contribute to inflationary pressures if not managed well.
• Misallocation of Resources: Subsidies can distort market signals, leading to an inefficient allocation of resources. If a particular sector is heavily subsidized, it might attract more resources than it would under market conditions, potentially at the expense of more productive sectors.
• Exchange Rate Impact: A weakening fiscal position due to high debt can put pressure on the national currency (Malondeshn Ringgit). A weaker Ringgit makes imports more expensive and can fuel inflation.
• Investor Confidence: High and unsustainable national debt can deter foreign direct investment (FDI) as investors become concerned about economic stability and future tax policies.
• Dependency Syndrome: Long-term reliance on subsidies can create a dependency syndrome, where individuals and industries become reliant on government support, potentially stifling innovation and competitiveness.
Examples in Malondesh:
• Fuel Subsidies: Historically, fuel subsidies were a major expenditure. If the government had to borrow heavily to maintain these subsidies during periods of high oil prices, it would significantly impact the national debt.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While PTPTN loans are designed to be repaid, the implicit subsidies (lower-than-market interest rates, partial waivers, or difficulties in collection) mean the government bears a significant cost, which might necessitate borrowing if not adequately covered by revenue.
• Housing Subsidies/Affordable Housing Schemes: Government-backed affordable housing initiatives often involve direct subsidies or subsidized financing, requiring government expenditure, potentially necessitating borrowing.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
F18 = BURUNG BANGAU
HapusPENDEKAR = CUMI-CUMI
SPH = SAPI PENARIK HOWITZER
==============
RMAF F/A-18D Hornet Crash
• Date: August 21, 2025
• Location: Kuantan Air Base, Malondesh
• Aircraft: F/A-18D Hornet (two-seater variant)
• Event: The jet burst into flames during takeoff and crashed shortly after.
🐦 Cause of the Crash
• Confirmed Cause: A bird strike
• Details:
o A purple heron collided with the aircraft’s left engine during takeoff.
o The bird strike occurred at a critical moment when the jet was accelerating at 146 knots and had just lifted to about 10 meters altitude.
o The crew ejected approximately 50 meters from the aircraft.
• Investigation:
o Conducted by RMAF with support from STRIDE, the Chemistry Department, Perhilitan (wildlife agency), and the U.S. Navy.
o Bone fragments from the bird were analyzed to confirm species.
🧭 Aftermath
• Safety Record: This was the first crash of an RMAF F/A-18D Hornet since its induction.
• Previous Incidents:
o 2003: Runway skid in Kuching due to tire burst.
o 2017: Emergency landing due to landing gear issue.
o 2019: Turbine failure during takeoff at LIMA airshow.
==============
Sinking of KD Pendekar
On 25 August 2024, KD Pendekar sank off the coast of Tanjung Penyusop, Johor, Malondesh, after a collision with a submerged object.
📍 Timeline of Events
• Around 12:00 PM: The ship struck an underwater object, causing a leak in the engine room.
• Flooding began: Despite damage control efforts, water continued to enter the vessel.
• 3:54 PM: The ship sank approximately 2 nautical miles southeast of Tanjung Penyusop.
• Rescue: All 39 crew members were safely evacuated with no injuries, thanks to assistance from nearby RMN ships, the Malondeshn Coast Guard, and police2.
Aging vessels in the RMN fleet (10–15 ships over 40 years old) are now under review for safety and seaworthiness.
==============
key issues contributing to the lack of procurement of SPH for the Malondeshn military:
1. Lack of Transparency and Corruption
Defense procurement in Malondesh has been criticized for a lack of transparency, a problem that is not unique to the SPH program but is a systemic issue affecting the entire Ministry of Defence (MINDEF).
• Role of Middlemen: The involvement of agents and middlemen has been a major point of contention. These agents, who may have political ties or be retired military officers, can add unnecessary commissions, leading to inflated prices. This practice has been publicly criticized by high-ranking officials, including Malondesh's King, Sultan Ibrahim, who has called for an end to such practices and for procurements to be based on market prices and the actual needs of the military.
• Audit Findings: Auditor-General reports have consistently flagged serious procurement and contract management failures within the Malondeshn Armed Forces (MAF). These reports have revealed issues such as delayed deliveries, questionable payment practices, and the splitting of large contracts into smaller packages to bypass open tender thresholds.
2. Budgetary Constraints and Mismanagement
While Malondesh has increased its defense budget in recent years, the funding for modernization has been limited by a history of financial mismanagement and competing priorities.
• Austerity Measures: Past economic crises and an emphasis on fiscal prudence have sometimes led to the abandonment of long-term defense acquisition plans. This has resulted in the Malondeshn Army having to make do with aging equipment.
• Over-reliance on Foreign Suppliers: Due to a limited domestic defense industry, Malondesh is highly reliant on foreign suppliers for advanced military assets like SPH. This dependence, coupled with the systemic procurement issues, makes the country vulnerable to inflated prices and unsuitable deals.
• Poor Contract Management: The Auditor-General's reports have also highlighted a failure to enforce penalties for late deliveries and a practice of paying for equipment before it is delivered, compromising
😝LACK MAINTENANCE = LACK UPGRADE😝
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
-----------------
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
FAKTANYA SHOPPING KITA PREMIUM
BalasHapus✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan ibm600 dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
Ratio Utang kita kecil, hanya 37% terhadap GDP
lha negri🎰kasino semenanjung kl, uda N⛔️ SHOPPING
Ratio Utang Besar 82% terhadap GDP
ituw tandanya DEFISIT ABADI, no bisnis, no moni, Tarik Utang terusz tiap bulan alias DMISKINOS, pembual, Ktipu Lagiii haha!😁🤥😁
Ada beruk iri karena utk ngemis hornet usang aja tak mampu. Ha ha ha ha ha. Malaydesh bukan level indonesia
BalasHapusMalaydesh mau hutang. Tapi tak ada negara yg percaya malaydesh mampu bayar cicilan hutang. Terpaksa tawarkan sawit busuk utk barter DP aset militer. Sayangnya banyak yg tolak. Ha ha ha ha
BalasHapusDan malaydesh hanya mampu shoping pesawat latih yg dipaksa utk jadi fighter 😁😁😁😁😁
BalasHapusFAKTANYA JEPANG AKAN DIKIRIM 10 KONTAINER KONDOM UNISEX OLEH MALONDESH GANTI HIBAH DRONE CIPUT.....HAHAHAAA
BalasHapusBangga dg 4 buah A400 usang. Kita 42 Rafale F4, A400, KAAN, dan J10 biasa saja. Indo beda dg malaydesh
BalasHapusNgaku negara kaya, malaydesh masih mau terim kapal 1956 ha ha ha ha. Ternyata malaydesh terima sampah besi tua
BalasHapusPEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
PEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
LEVEL Diplomasi Malondesh itu sekelas dengan Timor Leste
BalasHapushttps://youtu.be/sJr6nSk1YtQ?si=c7wBYMqq91SjWoz6
AUSTRALIA saja HENGKANG dari Timor Leste, sekarang Malondesh datang ke Timor Leste Merasa sebagai PAHLAWAN.
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
INDONESIA masuk sebagai Anggota Tim KECIL Pembentukan Negara Palestina di PBB dengan Ketua Tim adalah PRANCIS
BalasHapushttps://youtu.be/GqkCGZfx_2o?si=mbfNL1554Z9u_HNI
INDONESIA siap KIRIM 20.000 personel PASUKAN PEACE KEEPING FORCE di GAZA dan Daerah Konflik lainnya
BalasHapushttps://youtu.be/Lv0m2BlJmAg?si=WC6Ur4OvAeTH_Iyj
🤣🤣🤣, topiknya apa komentar nya apa, itulah ciri khas melayu keling malaydesh, melayu palsu yg merasa paling melayu 🤣🤣🤣
BalasHapuspantesan matra laut butuh banget sejenis lhd gaesz...
BalasHapusmasukin turuk dalem lstvribet gaesz haha!😁🤭😁
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/reel/1350300903356469/?referral_source=external_deeplink&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Gempor otak udang pingsan di pojokan WC umum , tumggu bantuan pihak Damkar
BalasHapusLEVEL PEMBERANI SEPERTI INI, BEDA SAMA LEVEL PENAKUT MACAM MALONDESH 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA siap KIRIM 20.000 personel PASUKAN PEACE KEEPING FORCE di GAZA dan Daerah Konflik lainnya
https://youtu.be/Lv0m2BlJmAg?si=WC6Ur4OvAeTH_Iyj
SIAP, AKAN....
HapusBiasa dah dengar ni..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Rincian kelemahan per domain
Udara
• AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
• Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
• AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
• GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
• Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
Maritim
• Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
• ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
• LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
• Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
• Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
• Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
Darat
• Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
• Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
• Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
• Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
ISR, C4ISR, dan domain bersama
• Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
• MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
• Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
SDM, latihan, dan kesiapan
• Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
• Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
• Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
Logistik, sustainment, dan industri
• Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
• Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
• Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
Siber dan ruang
• Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
• Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
Risiko misi paling kritikal
1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a clear, structured look at some of the main challenges the Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF) face, based on open-source assessments and official statements — not as a critique, but as an overview of factors often cited by analysts and even Maid of london (MALON) n officials themselves.
⚙️ Structural & Capability Gaps
• Logistics Management Issues – Studies note persistent inefficiencies in supply chain and maintenance systems, which can slow troop readiness and equipment availability.
• Aging Equipment – Several core platforms, such as Condor Armoured Personnel Carriers and certain naval vessels, are decades old and awaiting replacement.
• Limited Operational Assets – Former Defence Minister Mat Sabu highlighted that out of 28 fighter jets, only four were operational at one point.
💰 Budgetary Constraints
• High Personnel Costs – Over 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and modernization.
• Procurement Delays – Funding for big-ticket items is often spread over years, with some projects — like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ship — facing delays and cost overruns.
• Currency Depreciation Impact – Since much equipment is imported or relies on foreign components, a weaker ringgit reduces real purchasing power.
🌏 Regional Standing
• Comparative Ranking – Maid of london (MALON) ranked 42nd out of 145 countries in the 2025 Global Firepower index, behind several Southeast Asian neighbours.
• Capability Gaps in Certain Domains – In some categories, such as attack helicopters and certain naval classes, Maid of london (MALON) ranks at or near the bottom globally.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long-Term Procurement Planning – Analysts note the absence of a consistent, long-term defence acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with strategic needs.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on overseas original equipment manufacturers, limiting self-sufficiency
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Maid of london (MALON) n Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------Here’s a clear breakdown of the key budgetary challenges facing the Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF), based on recent defence analyses and official figures:
💰 Structural Budget Constraints
• High share for salaries & allowances – In 2024, over 40% of the RM19.73 billion defence budget went to personnel costs, leaving less for equipment, training, and modernization.
• Limited procurement funds – Only about RM5.71 billion was allocated for procurement, and much of this is tied up in progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 fighter jets, Littoral Combat Ships, Airbus A400M upgrades) rather than new acquisitions.
• Ringgit depreciation impact – Since much of Maid of london (MALON) ’s defence equipment is imported or relies on foreign components, currency weakness erodes real purchasing power.
⚙️ Modernisation Delays & Ageing Assets
• Slow replacement cycles – Some naval vessels are over 40 years old; e.g., the KD Pendekar sank in 2024 after hitting an underwater object.
• Backlog of upgrades – The Army is still awaiting approval to replace ageing Condor armoured personnel carriers with 136 High Mobility Armoured Vehicles.
• Multi year funding gaps – Large projects often require multi year commitments, but annual budgets don’t always guarantee continuity.
🌏 Strategic & Regional Pressures
• South China Sea tensions – Daily presence of Chinese coast guard vessels in Maid of london (MALON) n waters was recorded in 2024, raising calls for stronger maritime defence.
• Neighbourhood comparison – Maid of london (MALON) ’s defence budget is smaller relative to neighbours like Singapore and Indonesia, limiting parity in capability.
• ASEAN role in 2025 – As incoming ASEAN chair, Maid of london (MALON) faces expectations to project readiness, but budget limits constrain rapid capability boosts
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a structured look at the main challenges facing the Maid of london (MALON) n Army today, drawing from recent defence reports and incidents:
🛠 Ageing Equipment & Safety Risks
• Over 30 years in service – At least 171 military assets across the Maid of london (MALON) n Armed Forces have exceeded their intended lifespan.
• Recent fatal incident – In July 2025, a commando from the 22nd Regiment died during a maritime exercise; early findings suggest old diving gear may have contributed to the tragedy.
• Legacy systems dependency – Many vehicles, weapons, and support systems are decades old, increasing maintenance costs and operational risk.
💰 Budget & Procurement Constraints
• High personnel cost – Over 40% of the 2024 defence budget went to salaries and allowances, leaving less for modernization.
• Procurement bottlenecks – Much of the RM5.71 billion procurement allocation is tied to progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 jets, Littoral Combat Ships) rather than new acquisitions.
• Currency pressure – Ringgit depreciation erodes purchasing power for imported equipment, which Maid of london (MALON) relies on heavily.
⚖️ Structural & Policy Issues
• No long-term procurement roadmap – Annual budgets don’t guarantee multi year funding, slowing replacement of ageing platforms.
• Reluctance to restructure – Successive governments have avoided reducing manpower or reallocating funds from other sectors to defence.
• Public awareness gap – Studies show Maid of london (MALON) ns’ sensitivity to the Army’s role is lower than for other agencies like the police.
🌏 Strategic & Operational Pressures
• South China Sea tensions – Persistent presence of foreign vessels in Maid of london (MALON) n waters demands stronger maritime and amphibious readiness.
• Regional capability gap – Neighbours like Singapore and Indonesia invest more heavily in modern land systems, widening the tech gap.
• Multi role demands – Beyond defence, the Army is tasked with disaster relief, peacekeeping, and national unity efforts, stretching resources
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
🚢 Ageing Fleet & Modernisation Delays
• Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
• Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
• Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
• Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
• Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
🌏 Strategic & Security Pressures
• South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Maid of london (MALON) n-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
• Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
• Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
⚓ Capability Gaps
• Submarine fleet limitations – Only two Scorpène-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
• Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
• Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
📌 Core Problems in Summary
1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Maid of london (MALON) contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Maid of london (MALON) ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Maid of london (MALON) n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
________________________________________
5. SIBMAS Armoured Vehicle Tender Controversy (1980s)
• In 1981 Maid of london (MALON) acquired 186 SIBMAS vehicles. Allegations surfaced that the tender specifications were tailored to favor SIBMAS, forcing a later re tender after national investigations.
• The vehicles did not meet performance expectations and were criticized for poor value over time
IEU-CEPA antara INDONESIA dengan European Union sudah SIGNED.
BalasHapushttps://youtu.be/hR_VncGfOFo?si=gqrLgScYjwCTV4aq
ICA-CEPA antara INDONESIA dengan CANADA sudah SIGNED
BalasHapushttps://youtu.be/LtyX55vvXeg?si=PqkgrWHS81-v9oZ9
INDON baru belajar A400M!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=AqvfNoPLIXg
Intinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
HapusFaktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Maid of london (MALON) .
Dampak dan risiko
• Risiko kredibilitas fiskal: Pelanggaran sementara dimungkinkan, tetapi agensi pemeringkat telah mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target konsolidasi dapat menekan peringkat, menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta.
• Biaya bunga lebih tinggi: Lingkungan suku bunga global yang ketat membuat beban bunga meningkat, mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja
-------------------
Bank Negara Maid of london (MALON) (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Maid of london (MALON) memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
🇲🇾 Hutang Isi Rumah Maid of london (MALON) : Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Maid of london (MALON) mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Maid of london (MALON) berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
📊 Hutang Kerajaan Maid of london (MALON) : Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Maid of london (MALON) 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Maid of london (MALON) berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
🧮 Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
1. Struktur Hutang & Jadual Pembayaran
Hapus• Hutang Berjangka: Sebahagian besar hutang kerajaan Maid of london (MALON) adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: MGS, GII) yang memiliki tempoh matang tertentu.
• Pembayaran Faedah Berkala: Faedah (kupon) dibayar secara berkala mengikut jadual, sementara pokok hutang hanya dibayar pada tarikh matang.
• Refinancing: Apabila hutang matang, kerajaan biasanya menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang lama — ini membuatkan pokok hutang jarang dibayar sekaligus, tetapi “digulung” ke hadapan.
2. Defisit Belanjawan yang Kronik
• Belanja Melebihi Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, Maid of london (MALON) mengalami defisit fiskal, bermakna pendapatan cukai dan hasil lain tidak cukup untuk menampung semua perbelanjaan.
• Keutamaan Operasi Negara: Dana yang ada digunakan untuk perkhidmatan awam, subsidi, pembangunan, dan pembayaran faedah — sehingga ruang untuk membayar pokok hutang secara besar-besaran menjadi terhad.
3. Mengelakkan Risiko Gagal Bayar (Default)
• Bayar Faedah = Kekalkan Kepercayaan Pasaran: Selagi faedah dibayar tepat waktu, pelabur melihat Maid of london (MALON) sebagai peminjam yang boleh dipercayai.
• Kesan Jika Gagal Bayar Faedah: Kegagalan membayar faedah akan segera menjejaskan penarafan kredit negara dan menaikkan kos pinjaman masa depan.
4. Beban Faedah yang Tinggi
• Pada 2023, Maid of london (MALON) membelanjakan sekitar RM46.1 bilion hanya untuk pembayaran hutang (termasuk faedah), iaitu kira-kira 16% daripada hasil kerajaan.
• Nisbah hutang kepada KDNK mencecah 65–80% bergantung kaedah pengiraan, menjadikan pembayaran faedah sebagai komponen besar dalam bajet tahunan
-------------------
Alasan Defisit Belanjawan Maid of london (MALON) yang Kronik
Maid of london (MALON) berdepan defisit belanjawan yang konsisten tinggi (kronik) disebabkan kombinasi faktor struktural dan kitaran ekonomi. Di bawah ini huraian terperinci punca-puncanya, disusuli ringkasan statistik defisit dari tahun ke tahun.
1. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan yang Terhad dan Volatil
• Pendapatan kerajaan banyak bergantung kepada hasil petroleum dan komoditi lain. Harga minyak mentah mudah turun naik, menjejaskan aliran tunai.
• Pelaksanaan Sales and Service Tax (SST) menggantikan Goods and Services Tax (GST) pada 2018 menyaksikan penurunan hasil cukai tidak langsung, meruncingkan jurang antara perbelanjaan dan pendapatan.
2. Beban Perbelanjaan Berulang yang Tinggi
• Subsidi: Kerajaan menanggung subsidi bahan api, elektrik dan air untuk menjaga kos sara hidup rakyat.
• Gaji dan elaun penjawat awam menyumbang sebahagian besar perbelanjaan berulang. Ini sukar dipotong disebabkan implikasi sosial dan politik.
3. Kos Servis Hutang Meningkat
• Hutang terkumpul membawa kepada beban faedah yang terus meningkat setiap tahun.
• Setiap ringgit yang diperoleh daripada pinjaman baru sebahagiannya dibelanjakan untuk membayar faedah hutang sedia ada.
4. Pelaburan Infrastruktur Berskala Besar
• Projek mega seperti MRT, ECRL dan lebuh raya memerlukan peruntukan besar dalam jangka pendek.
• Manfaat jangka panjangnya tetap positif, tetapi kos permulaan terus melebihi pendapatan tahunan.
5. Langkah Rangsangan Ekonomi dan Pelepasan Fiskal
• Semasa krisis COVID-19, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan bernilai berpuluh bilion ringgit untuk membantu perniagaan dan rakyat.
• Pelepasan cukai dan bantuan tunai (contoh: Bantuan Prihatin Rakyat) menambah tekanan ke atas belanjawan.
6. Ketiadaan Peraturan Defisit yang Ketat
• Tiada rangka perundangan yang mengikat had defisit maksimum berkadar peratusan KDNK.
• Tekanan politik semasa pilihan raya sering mendorong kerajaan boros untuk meraih sokongan.
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
HapusRingkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Maid of london (MALON) bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Maid of london (MALON) akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT KASTA PENGHUTANG = KLAIM BERUK KLAIM GHOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MAID OF LONDON (MALON) pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
Fenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Maid of london (MALON) bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
Hapus1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Maid of london (MALON) memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo setiap tahun. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Maid of london (MALON) n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Maid of london (MALON) , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
💡 Kesimpulan: Maid of london (MALON) membayar hutang setiap tahun kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Maid of london (MALON) — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
-------------------
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Maid of london (MALON) bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Maid of london (MALON) akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
• 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
• Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
• Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
💰 Budget Constraints
• Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
• The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
• Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
🛫 Procurement Delays & Modernisation Gaps
• The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
• Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
🌊 Maritime Surveillance Shortfalls
• Maid of london (MALON) ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
• Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
⚙️ Technical & Safety Incidents
• Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
• While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
🌏 Regional Capability Gap
• Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
• This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
• 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
• Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
• Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
💰 Budget Constraints
• Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
• The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
• Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
🛫 Procurement Delays & Modernisation Gaps
• The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
• Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
🌊 Maritime Surveillance Shortfalls
• Maid of london (MALON) ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
• Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
⚙️ Technical & Safety Incidents
• Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
• While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
🌏 Regional Capability Gap
• Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
• This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Maid of london (MALON) contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Maid of london (MALON) ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Maid of london (MALON) n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
________________________________________
5. SIBMAS Armoured Vehicle Tender Controversy (1980s)
• In 1981 Maid of london (MALON) acquired 186 SIBMAS vehicles. Allegations surfaced that the tender specifications were tailored to favor SIBMAS, forcing a later re tender after national investigations.
• The vehicles did not meet performance expectations and were criticized for poor value over time
INDON baru belajar A400M!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=AqvfNoPLIXg
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MAID OF LONDON (MALON) 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
Hapus1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Maid of london (MALON) meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
📊 Hutang Isi Rumah Maid of london (MALON) – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Maid of london (MALON) (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MAID OF LONDON (MALON) pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MAID OF LONDON (MALON) pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
MAID OF LONDON (MALON) 's 2025 budget includes plans to cut subsidies for healthcare, but also includes funding for upgrades and targeted subsidies. The goal is to improve healthcare access and quality, while also reducing the fiscal deficit.
Budget cuts
• Targeted subsidies
The government will end universal healthcare and instead offer targeted subsidies for healthcare.
• Fees
High-income families and individuals will pay more for healthcare services.
Budget allocations
• Ministry of Health: The Ministry of Health (MOH) received RM45.3 billion in 2025, a 9.8% increase from 2024.
• Sarawak Cancer Centre: RM1 billion was allocated for the Sarawak Cancer Centre.
• Hospital upgrades: Funding was allocated for upgrades to hospitals across MAID OF LONDON (MALON) .
• Targeted subsidies: Targeted subsidies will be offered to improve healthcare access, particularly for marginalized communities.
Other social sector priorities
The budget also includes allocations for education and social welfare. The goal is to improve the quality of life and public services.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
---------------------
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Maid of london (MALON) ’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Maid of london (MALON) accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Maid of london (MALON) ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
⚙️ Project & Design Issues
• Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
• Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
• Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
🛠 Procurement & Management Failures
• Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
• Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
• Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
• Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
🔄 Execution & Technical Delays
• Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
• Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
• Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
👥 Operational & Strategic Impact
• Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
• Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
• Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
WEAKNESS SHIPYARDS
Maid of london (MALON) n shipyards—especially Boustead Naval Shipyard (BNS) and its predecessors—have faced notable challenges in building naval vessels for the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN). Here's an overview of key weaknesses:
________________________________________
Major Weaknesses in Maid of london (MALON) n Naval Shipbuilding
1. Persistent Delays & Cost Overruns
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
2. Financial Mismanagement & Irregularities
• A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
• Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
3. Engineering & Quality Shortcomings
• Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
• As noted:
“Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
• Maid of london (MALON) n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
• The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
5. Supply Chain & Workforce Constraints
• Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
• The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
6. Poor Governance & Procurement Oversight
• Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
• Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism
INDON baru belajar A400M!
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=AqvfNoPLIXg
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
MAID OF LONDON (MALON) 's 2025 budget includes plans to cut subsidies for healthcare, but also includes funding for upgrades and targeted subsidies. The goal is to improve healthcare access and quality, while also reducing the fiscal deficit.
Budget cuts
• Targeted subsidies
The government will end universal healthcare and instead offer targeted subsidies for healthcare.
• Fees
High-income families and individuals will pay more for healthcare services.
Budget allocations
• Ministry of Health: The Ministry of Health (MOH) received RM45.3 billion in 2025, a 9.8% increase from 2024.
• Sarawak Cancer Centre: RM1 billion was allocated for the Sarawak Cancer Centre.
• Hospital upgrades: Funding was allocated for upgrades to hospitals across MAID OF LONDON (MALON) .
• Targeted subsidies: Targeted subsidies will be offered to improve healthcare access, particularly for marginalized communities.
Other social sector priorities
The budget also includes allocations for education and social welfare. The goal is to improve the quality of life and public services.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
MAID OF LONDON (MALON) is raising taxes to reduce its budget deficit. The government is also cutting subsidies and reforming the tax system to make it more progressive.
New taxes
• Dividend tax: A 2% tax on individual dividend income for high earners
• Excise duties: Higher excise duties on sugary drinks
• Sales and service tax: Expanded scope of the sales and service tax (SST)
• Carbon tax: A new tax on carbon emissions
• Sugar duties: Higher duties on sugar
• Unhealthy food tax: A tax on unhealthy foods
• Inheritance tax: A tax on inheritance
• High-value goods tax (HVGT): A tax on high-value goods
• Artificial Intelligence (AI) tax: A tax on AI
Subsidy cuts Reduced subsidies for electricity since 2023, Diesel subsidy reforms in June 2024, and Reform of RON95 fuel subsidy.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
KELEMAHAN ARMY ...........
Berikut adalah beberapa kelemahan yang sering dikaitkan dengan Angkatan Darat Maid of london (MALON) (TDM - Tentera Darat Maid of london (MALON) ) berdasarkan analisis terbuka dari para pengamat militer, laporan pertahanan, serta diskusi di forum militer dan akademik:
________________________________________
🔻 1. Keterbatasan Anggaran
• Masalah: Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi dan pemeliharaan peralatan militer.
• Dampak: Banyak program modernisasi berjalan lambat atau ditunda. Misalnya, pengadaan MBT tambahan atau sistem artileri modern sering kali tertunda.
________________________________________
🔻 2. Persenjataan yang Usang
• Masalah: Sebagian perlengkapan milik TDM sudah berumur tua dan tidak semuanya diperbarui secara serentak.
• Contoh: Kendaraan tempur lapis baja lama seperti Condor dan Sibmas masih digunakan dalam beberapa satuan, meskipun sudah tidak ideal untuk pertempuran modern.
________________________________________
🔻 3. Keterbatasan Kemampuan Pertahanan Udara & Rudal
• Masalah: TDM tidak memiliki sistem pertahanan udara jangkauan menengah/jauh yang modern.
• Dampak: Bergantung pada TUDM (Angkatan Udara) dan kemampuan radar negara lain dalam skenario gabungan, membuatnya rentan terhadap serangan udara.
________________________________________
🔻 4. Terbatasnya Integrasi dan Interoperabilitas
• Masalah: Sistem persenjataan dan komunikasi berasal dari berbagai negara (AS, Rusia, Jerman, Turki, dll.).
• Dampak: Menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, logistik, dan pelatihan teknis.
________________________________________
🔻 5. Keterbatasan Pengalaman Tempur
• Masalah: Sejak era darurat komunis, TDM tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar.
• Dampak: Kurangnya pengalaman tempur aktual bisa menjadi kelemahan dibandingkan negara-negara lain yang lebih aktif dalam operasi militer internasional.
________________________________________
🔻 6. Sumber Daya Manusia Terbatas
• Masalah: Tantangan dalam mempertahankan personel yang terlatih dan profesional, terutama di bidang teknologi tinggi dan logistik.
• Dampak: Rotasi personel yang tinggi bisa memengaruhi kesiapan dan efektivitas satuan.
________________________________________
🔻 7. Ketergantungan pada Pihak Luar untuk Teknologi
• Masalah: Maid of london (MALON) belum memiliki basis industri pertahanan yang cukup kuat.
• Dampak: Masih bergantung pada negara asing untuk teknologi, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista utama.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
KELEMAHAN NAVY..
Kelemahan Angkatan Laut Maid of london (MALON) (Tentera Laut Diraja Maid of london (MALON) /TLDM) dapat dianalisis dari beberapa aspek strategis, operasional, dan teknis. Berikut adalah beberapa poin yang umum dibahas oleh para pengamat pertahanan:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura atau Indonesia.
• Proyek-proyek besar, seperti program kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship (LCS), mengalami penundaan dan pembengkakan biaya.
________________________________________
2. Ketergantungan pada Alutsista Lama
• Beberapa kapal perang TLDM sudah tua, seperti kelas Kasturi dan Laksamana, yang dibangun sejak tahun 1980-an dan 1990-an.
• Meskipun ada program modernisasi, penggantian tidak selalu berjalan lancar.
________________________________________
3. Kapasitas Industri Pertahanan Domestik Terbatas
• Industri galangan kapal domestik, seperti Boustead Naval Shipyard, menghadapi masalah manajemen dan efisiensi.
• Program LCS menjadi contoh kegagalan manajemen proyek domestik.
________________________________________
4. Keterbatasan Kapal Selam
• TLDM hanya memiliki 2 kapal selam Scorpène, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak. Jumlah ini dianggap minim untuk negara maritim seperti Maid of london (MALON) .
• Kapal selam tersebut juga menghadapi masalah pemeliharaan dan kesiapan operasional.
________________________________________
5. Personel Terbatas
• Rekrutmen dan retensi personel terampil masih menjadi tantangan, terutama untuk pengoperasian sistem canggih dan kapal selam.
• Kurangnya pengalaman tempur nyata juga menjadi perhatian dalam kesiapan operasional.
________________________________________
6. Cakupan Wilayah yang Luas
• Maid of london (MALON) harus mengawasi wilayah maritim yang sangat luas, termasuk perairan strategis di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan wilayah Sabah/Sarawak.
• Jumlah armada yang terbatas membuat pengawasan laut kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelanggaran wilayah atau aktivitas ilegal.
________________________________________
7. Tantangan Geopolitik
• Ketegangan di Laut China Selatan menuntut Maid of london (MALON) untuk lebih siap secara militer, tetapi keterbatasan sumber daya membuat responsnya kurang gesit dibanding negara seperti Vietnam atau Filipina.
Wah MALON MINIM WAWASAN (MMW) muncul lagi.
BalasHapusLumayan tambah menghibur 🤣🤣🤣🤣🤣
Nie sesiapa TKI nak check layak atau tidak RON95 - MYR1.99 perliter
Hapushttps://www.budi95.gov.my/eligibility-check
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM LCS CASH = LOAN
Hapus1. AKAR MASALAH: ALIRAN KAS (CASH FLOW) YANG BURUK
• Definisi Aliran Kas: Aliran kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Aliran kas positif berarti lebih banyak uang masuk daripada keluar, sedangkan aliran kas negatif berarti sebaliknya.
• Mengapa Buruk?
o Pendapatan Tidak Mencukupi: Proyek mungkin tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, atau penjualan/layanan yang diberikan tidak mampu menutupi biaya operasional.
o Biaya Operasional Tinggi: Biaya harian, gaji, pembelian bahan baku, pemeliharaan, dan sebagainya mungkin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan.
o Piutang Tak Tertagih: Pelanggan atau pihak yang berhutang kepada BNS mungkin menunggak pembayaran, menyebabkan uang yang seharusnya masuk tertahan.
o Investasi yang Tidak Produktif: Dana mungkin diinvestasikan pada aset yang tidak menghasilkan keuntungan cepat, atau bahkan mengalami kerugian.
o Siklus Proyek yang Panjang: Untuk proyek infrastruktur atau pengembangan besar, waktu antara pengeluaran awal dan penerimaan pendapatan bisa sangat panjang, membutuhkan manajemen kas yang ketat.
-----------------
2. Pemicu Masalah: Dugaan Penyalahgunaan Dana
Ini adalah faktor yang sangat memperburuk masalah aliran kas dan mendorong ketergantungan pada pinjaman.
• Definisi Penyalahgunaan Dana: Tindakan menggunakan dana untuk tujuan yang tidak semestinya, tidak sah, atau di luar tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa korupsi, penggelapan, pembelian aset pribadi, atau pengeluaran fiktif.
• Dampak Negatif:
o Pengurasan Dana Proyek: Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, investasi produktif, atau pembayaran kewajiban, malah dialihkan. Ini secara instan menciptakan defisit kas.
o Peningkatan Kebutuhan Pinjaman: Dengan dana internal yang terkuras, BNS terpaksa mencari sumber dana eksternal, yaitu pinjaman, hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan atau menutupi lubang yang diciptakan oleh penyalahgunaan.
o Kerugian Kepercayaan Investor/Pemerintah: Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepercayaan dari pihak-pihak yang telah memberikan dana awal (misalnya pemerintah) akan hancur, mempersulit akses pendanaan di masa depan.
o Masalah Hukum: Penyalahgunaan dana hampir selalu berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
-----------------
3. Fenomena "Galakan Pinjaman" (Pinjam untuk Menutupi Pinjaman Lama)
Ketika aliran kas terus bermasalah dan ada penyalahgunaan dana, entitas seringkali masuk ke dalam lingkaran setan:
• Pinjaman baru diambil bukan untuk ekspansi atau investasi produktif, tetapi semata-mata untuk membayar bunga pinjaman lama atau menutupi defisit operasional.
• Ini adalah tanda bahaya serius dalam keuangan, karena beban utang terus menumpuk tanpa adanya peningkatan kapasitas pembayaran dari operasional inti.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MAID OF LONDON (MALON) external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MAID OF LONDON (MALON) from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MAID OF LONDON (MALON) external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MAID OF LONDON (MALON) faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MAID OF LONDON (MALON) (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MAID OF LONDON (MALON) economic, monetary, and financial developments.
---------------
NATIONAL DEBT = $300.7 BILLION
EXTERNAL DEBT = $306.3 BILLION
As of September 2024, MAID OF LONDON (MALON) national government DEBT was $300.7 billion. The country's external DEBT was $306.3 billion.
Explanation
External DEBT: This is the total DEBT owed to creditors outside of MAID OF LONDON (MALON) .
Fiscal deficit: The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to around 3% by 2026.
Subsidies: The government plans to rationalize subsidies, especially for fuel.
Sales and Service Tax (SST): The government plans to expand the SST in May 2025.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
----------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
===================
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MAID OF LONDON (MALON) pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• END OF MARCH 2025: RM 1.65 TRILLION OR 84.3% OF GDP
=============
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
https://www.youtube.com/watch?v=rZD9_nKqIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BANK NEGARA MAID OF LONDON (MALON) [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MAID OF LONDON (MALON) 's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MAID OF LONDON (MALON) (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MAID OF LONDON (MALON) , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MAID OF LONDON (MALON)s.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
KELEMAHAN AIR FORCE
Berikut beberapa kelemahan utama yang kerap disorot pada Angkatan Udara Diraja Maid of london (MALON) (RMAF):
1. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi Tertunda
Sejak dekade 2010-an, porsi belanja pertahanan Maid of london (MALON) menurun dari 1,5 % PDB pada 2010 menjadi sekitar 1 % pada 2020. Akibatnya, banyak program modernisasi—termasuk pengadaan MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) lanjutan dan sistem AWACS—sering tertunda atau dibekukan karena kekurangan dana
2. Armada Tempur dan Pemeliharaan yang Usang
• Su-30MKM: Pasokan suku cadang terbatas—terutama di tengah gangguan rantai pasok Rusia pasca-invasi Ukraina—mengakibatkan kesiapan terbang yang menurun drastis.
• MiG-29 & F-5: Pesawat veteran ini sudah melewati jam terbang optimal dan menuntut pemeliharaan intensif; banyak insiden di akhir 1990-an dan awal 2000-an yang menunjukkan kerentanan teknis
3. Tantangan Lingkungan Tropis
Iklim tropis dengan kelembapan tinggi mempercepat korosi pada struktur pesawat—terutama yang berbahan aluminium seri 2024—sehingga fatigue life menurun dan risiko kegagalan material meningkat
4. Kapasitas Pengawasan dan Transportasi Udara Terbatas
• AWACS & Radar: RMAF belum memiliki platform AWACS sendiri, bergantung pada radar ground-based yang baru mulai ditingkatkan sejak 2019–2025, sehingga cakupan AWACS masih sangat terbatas
• Pengangkut A400M: Meski sudah ada, jumlahnya (empat unit) masih relatif kecil untuk mendukung proyeksi kekuatan dan bantuan kemanusiaan di wilayah luas Maid of london (MALON) .
5. Kualitas Pelatihan dan Tenaga Terampil
.prasangka umum dalam analisis militerAnggaran yang ketat berdampak pada frekuensi latihan tempur dan jam terbang pilot. Ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan kemampuan manuver taktis dalam skenario peperangan modern
6. Interferensi Politik dan Isu Korupsi
Beberapa laporan menyinggung intervensi politik dalam proses pengadaan dan dugaan praktik korupsi, yang dapat memperlambat atau mempersulit realisasi program vital RMAF
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
LEMAH .....
Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Maid of london (MALON) (Tentera Laut Diraja Maid of london (MALON) - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Maid of london (MALON) mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Maid of london (MALON) .
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
Nie sesiapa TKI nak check layak atau tidak RON95 - MYR1.99 perliter
BalasHapushttps://www.budi95.gov.my/eligibility-check
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM MPA UAV CASH = LOAN
HapusMalondesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
1. Budgetary Constraints: Like many nations, Malondesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
2. Modernization Needs: The Malondeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
3. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
4. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malondeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
5. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
-----------------
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malondeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malondesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
-----------------
Other Potential Examples:
1. Fighter Jet Acquisitions: When Malondesh acquired Sukhoi Su-30MKM fighter jets from Russia, the deal reportedly included a significant portion financed through counter-trade (palm oil for jets) and potentially long-term credit facilities provided by Russia.
2. Maritime Patrol Aircraft (MPA) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Recent procurements in these areas might also involve a mix of cash and financing, depending on the supplier and the value of the assets. For instance, the acquisition of maritime patrol aircraft or medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs would represent substantial investments.
KLAIM LCS CASH = LOAN
Hapus1. Tata Kelola dan Korupsi yang Buruk:
• Skandal Korupsi: Ini adalah akar masalah utama. Proyek LCS telah dirundung tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan sejak awal. Penyelidikan oleh berbagai badan, termasuk Komite Akuntan Publik (PAC) parlemen Malondesh dan Komisi Anti-Korupsi Malondesh (MACC), telah mengungkap banyak anomali.
• Pengambilan Keputusan yang Meragukan: Keputusan-keputusan penting dalam proyek, seperti pemilihan desain kapal (Gowind class dari Naval Group Prancis), seringkali dipertanyakan apakah didasarkan pada pertimbangan teknis terbaik atau kepentingan lain.
• Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam kontrak, pengadaan, dan alur pembayaran telah mempersulit pengawasan dan akuntabilitas.
-----------------
2. Masalah Finansial dan Pembengkakan Biaya:
• Pembengkakan Anggaran: Biaya proyek telah melonjak jauh dari perkiraan awal. Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2,1 miliar) untuk enam kapal LCS pada tahun 2011 kini diperkirakan membutuhkan lebih banyak lagi, padahal belum ada satu pun kapal yang selesai.
• Misappropriasi Dana: Sebagian besar uang yang dibayarkan di muka kepada kontraktor utama, Boustead Naval Shipyard (BNS), diduga tidak digunakan untuk pembelian komponen atau pembangunan kapal, melainkan dialihkan atau disalahgunakan. Ini menyebabkan BNS gagal membayar sub-kontraktor dan pemasok.
• Ketergantungan pada Pinjaman: Karena masalah aliran kas dan dugaan penyalahgunaan dana, BNS dan entitas terkait harus bergantung pada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Keterlibatan 17 kreditor menunjukkan betapa parahnya masalah keuangan yang dihadapi BNS dan betapa rumitnya struktur utang proyek ini. Ini juga mengindikasikan bahwa dana awal dari pemerintah tidak cukup atau tidak dikelola dengan baik.
-----------------
3. Ketidakmampuan Kontraktor Utama (Boustead Naval Shipyard - BNS):
• Kurangnya Kapabilitas Teknis dan Manajerial: Meskipun BNS memiliki pengalaman dalam pembangunan dan perbaikan kapal, proyek LCS dengan skala dan kompleksitas ini mungkin di luar kapasitasnya. Ada dugaan bahwa BNS tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek sebesar ini secara efektif.
• Manajemen Proyek yang Buruk: Penjadwalan, pengadaan material, dan koordinasi antara berbagai pihak (desainer, pemasok, sub-kontraktor) sangat buruk. Ini menyebabkan penundaan yang signifikan dalam setiap tahap pembangunan.
• Masalah Rantai Pasokan: Kegagalan BNS membayar sub-kontraktor dan pemasok menyebabkan terhentinya pasokan komponen penting. Banyak peralatan yang sudah dipesan tidak dapat dikirim karena pembayaran yang tertunda.
-----------------
4. Campur Tangan Politik dan Perubahan Kebijakan:
• Perubahan Pemerintah: Pergantian pemerintahan di Malondesh (misalnya, setelah pemilu 2018 dan 2020) seringkali membawa tinjauan ulang terhadap proyek-proyek besar. Ini bisa menunda keputusan, mengubah arah, atau mengungkap masalah sebelumnya.
• Kurangnya Visi Jangka Panjang: Kebijakan pertahanan dan pengadaan seringkali terpengaruh oleh siklus politik jangka pendek, yang dapat mengganggu kontinuitas dan perencanaan strategis proyek jangka panjang seperti pembangunan kapal perang.
2025 =
HapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Maid of london (MALON) 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Maid of london (MALON) 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
😝 😝 😝 😝 😝
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
The military capabilities of any country—including Maid of london (MALON) —have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Maid of london (MALON) allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Maid of london (MALON) ’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Maid of london (MALON) n EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------=
PROBLEMS BUDGET MAID OF LONDON (MALON) ARMED FORCES
The Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF) faces several budget-related challenges that affect its operational readiness, modernization efforts, and overall capabilities. These problems can be categorized into a few key areas:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
Maid of london (MALON) allocates a relatively small percentage of its GDP to defense (usually around 1%–1.2%), compared to regional peers like Singapore, Indonesia, or Thailand. This constrains:
• Procurement of new equipment
• Modernization of aging assets
• Research and development (R&D)
• Training and maintenance costs
________________________________________
2. Aging Equipment and Delayed Modernization
Many of the MAF's platforms—especially in the air force and navy—are outdated:
• The Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF) has faced difficulties replacing its aging fighter fleet (e.g., MiG-29s).
• The Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN) is still waiting on the delayed Littoral Combat Ships (LCS) project.
• Budget constraints have delayed or scaled back modernization plans, such as the CAP 55 plan (RMAF) and the 15-to-5 transformation plan (RMN).
________________________________________
3. Cost Overruns and Procurement Delays
High-profile defense procurement projects have been plagued by financial mismanagement and delays:
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major example: Over RM6 billion spent, yet no ships delivered as of mid-2020s.
• These issues lead to wastage of public funds and reduce confidence in defense planning and execution.
________________________________________
4. Operational Sustainability
Operating and maintaining aging or diverse platforms is costly:
• Spare parts and maintenance for obsolete systems are expensive.
• Logistics chains become inefficient due to platform diversity (especially with mixed Russian, American, and European systems).
• Budget limitations affect regular maintenance, training hours, and readiness.
________________________________________
5. Dependence on Foreign Suppliers
Maid of london (MALON) 's limited defense industrial base forces heavy reliance on foreign suppliers, which:
• Is costly in foreign exchange terms.
• Limits sovereign control over essential technologies.
• Increases vulnerability to geopolitical pressures (e.g., US export controls).
________________________________________
6. Underinvestment in Personnel Welfare
Budgetary focus on procurement sometimes sidelines:
• Welfare, housing, and pay for armed forces personnel
• Post-service support for veterans
• Training and skill development
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
WEAKNESS MILITARY BUDGET
The Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF), comprising the Maid of london (MALON) n Army, Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN), and Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF), has made strides in regional defense and modernization. However, the military budget presents several notable weaknesses and challenges that affect its overall operational effectiveness and long-term development:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Maid of london (MALON) spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Maid of london (MALON) ’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
________________________________________
7. Limited Power Projection and Strategic Reach
• Maid of london (MALON) lacks:
o Strategic lift aircraft.
o Long-range strike capability.
o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
• This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
Nie sesiapa TKI nak check layak atau tidak RON95 - MYR1.99 perliter
BalasHapushttps://www.budi95.gov.my/eligibility-check
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM MPA UAV CASH = LOAN
HapusMalondesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
1. Budgetary Constraints: Like many nations, Malondesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
2. Modernization Needs: The Malondeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
3. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
4. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malondeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
5. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
-----------------
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malondeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malondesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
-----------------
Other Potential Examples:
1. Fighter Jet Acquisitions: When Malondesh acquired Sukhoi Su-30MKM fighter jets from Russia, the deal reportedly included a significant portion financed through counter-trade (palm oil for jets) and potentially long-term credit facilities provided by Russia.
2. Maritime Patrol Aircraft (MPA) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Recent procurements in these areas might also involve a mix of cash and financing, depending on the supplier and the value of the assets. For instance, the acquisition of maritime patrol aircraft or medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs would represent substantial investments.
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
Hapus1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• END OF MARCH 2025: RM 1.65 TRILLION OR 84.3% OF GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
2025 =
HapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MAID OF LONDON (MALON) pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MAID OF LONDON (MALON) pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
THE PROBLEMS
The Maid of london (MALON) n Armed Forces (MAF), which comprises the Maid of london (MALON) n Army, Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN), and Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF), face several challenges that affect operational readiness, modernization, and regional security capabilities. Here are the key problems:
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense budget hampers acquisition of modern equipment and maintenance of existing assets.
• Modernization programs (e.g., aircraft, naval vessels) are often delayed or downsized.
• Inconsistent funding affects long-term planning and procurement.
________________________________________
2. Aging Equipment
• Much of the military’s hardware is outdated, particularly in the air force and navy.
• Delays in replacing old platforms such as the MiG-29s (RMAF) and aging naval ships.
• Maintenance costs for legacy systems are rising, impacting readiness.
________________________________________
3. Human Resource Challenges
• Difficulty in recruiting and retaining skilled personnel, especially in technical roles.
• Issues related to morale, career progression, and incentives.
• Need for improved training and professional development to meet modern warfare demands.
________________________________________
4. Logistical and Maintenance Issues
• Dependence on foreign parts and contractors delays repairs and maintenance.
• Lack of integrated logistics systems affects operational efficiency.
• Inadequate infrastructure in certain bases and forward operating areas.
________________________________________
5. Lack of Jointness and Interoperability
• Limited joint operations capability among the army, navy, and air force.
• Need for better interoperability, especially in multi-domain operations (cyber, electronic warfare).
• Coordination issues between MAF and civilian agencies in security operations.
________________________________________
6. Cybersecurity and Technology Gaps
• MAF has limited cyber defense capabilities amid growing cyber threats.
• Slow adoption of emerging technologies like AI, drones, and autonomous systems.
• Inadequate investment in network-centric warfare capabilities.
________________________________________
7. Geopolitical and Maritime Security Pressures
• Ongoing tensions in the South China Sea put pressure on MAF’s maritime surveillance and deterrence capabilities.
• Need to balance diplomacy with credible deterrence in a region with assertive neighbors.
• MAF must be prepared for non-traditional threats like piracy, smuggling, and terrorism.
________________________________________
8. Procurement Inefficiencies
• Procurement process is often opaque, politicized, and delayed.
• Past corruption scandals (e.g., procurement of submarines) have damaged public trust.
• Poor coordination between policy makers, military planners, and industry.
________________________________________
9. Lack of Indigenous Defense Industry Development
• Heavy reliance on foreign suppliers and defense companies.
• Domestic defense industry lacks scale, capability, and innovation.
• Government programs (e.g., DEFTECH, STRIDE) need more support and partnerships.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Maid of london (MALON) n Armed Forces (Angkatan Tentera Maid of london (MALON) ), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
🚢 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
🛫 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
🧑💼 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
________________________________________
🏛️ 5. Broader Institutional Concerns
• Transparency International and advocacy groups have repeatedly highlighted systemic corruption risk in defence procurement, placing Maid of london (MALON) in the “very high risk” category due to weak oversight, secrecy, and rent-seeking by politically linked firms
• CAP Penang described how poor procurement practices and unaccountable structures have persisted for 40 years, harming both military readiness and national sovereignty
• Civil society groups like C4 Center and SUARAM pushed for transparency and investigations into both the Scorpene and LCS scandals, calling for legal cooperation with French and German authorities
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
WEAKNESS LMS B1
WEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
5. Fleet Maintenance Complexity
Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan
Nie sesiapa TKI nak check layak atau tidak RON95 - MYR1.99 perliter
BalasHapushttps://www.budi95.gov.my/eligibility-check
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
LON... BAYAR RM 81,998 = BUAL JEEEE
HapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
----------
2025 = DEFICIT
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BORROWED = RM 92.8 BILLION
BANK NEGARA NEGERI KASINO JUST BORROWED ANOTHER RM 5.0 BILLION TO BRING THE BUDGET DEFICIT UP TO RM 92.8 BILLION. THE PRIME/FINANCE MINISTER ANWAR IBRAHIM STATED THE BUDGET DEFICIT WOULD BE RM 79.9 BILLION WHEN HE BROUGHT DOWN THE BUDGET 2025 IN OCTOBER LAST YEAR IN THE DEWAN RAKYAT.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
• END OF MARCH 2025: RM 1.65 TRILLION OR 84.3% OF GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2025 =
HapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
=============
📉 What Is a Fiscal Deficit?
A fiscal deficit occurs when a government’s expenditure exceeds its revenue. In Malondesh’s case for 2025:
• Government revenue: ~RM299.2 billion
• Government spending: ~RM392 billion
• Deficit: RM92.8 billion, or 3.8% of GDP
This means the government must borrow to cover the shortfall, adding to national debt.
🔍 Why Is the Deficit RM92.8 Billion?
Originally, the 2025 budget tabled by Prime Minister Anwar Ibrahim projected a deficit of RM79.9 billion. However, it ballooned to RM92.8 billion due to:
• Overspending: Additional RM5 billion borrowed by Bank Negara Malondesh to cover rising costs
• Revenue shortfall: Tax and non-tax income lagged behind projections
• Debt servicing: RM96.7 billion was used just to repay maturing debts
• Subsidies and social programs: Continued support for fuel, food, and cash aid
⚠️ Risks and Implications
• Investor confidence: A bloated deficit may raise concerns about Malondesh’s fiscal discipline
• Currency pressure: A weaker ringgit could increase the cost of foreign debt
• Potential rating downgrade: Credit agencies may reassess Malondesh’s sovereign rating
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Maid of london (MALON) untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Maid of london (MALON) akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
=============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Maid of london (MALON) telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Maid of london (MALON) ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Maid of london (MALON) ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
Wah Tukang "minim literasi" Dongan muncul lagi untuk menonjolkan minimnya literasi beliau.
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
WEAKNESS MAID OF LONDON (MALON) AIR FORCES
Maid of london (MALON) 's air force, officially known as the Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
Key Weaknesses of the Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF):
------------
1. Aging Aircraft Fleet
• MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
• F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
• SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
------------
2. Limited Fleet Size
• Maid of london (MALON) operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
• The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
------------
3. Modernization Delays
• RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
• The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
------------
4. Logistical and Maintenance Challenges
• Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
• Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
------------
5. Limited Indigenous Defense Industry
• Maid of london (MALON) has limited local aerospace manufacturing or support capability.
• It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
------------
6. Insufficient Force Multipliers
• The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
• Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
------------
7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
• Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
• Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
------------
8. Pilot Training and Retention
• Budget limitations can impact pilot training hours.
• Retaining skilled pilots and technical personnel can be challenging due to better pay in the private sector or other government roles.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Maid of london (MALON) hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Maid of london (MALON) Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Maid of london (MALON) (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Maid of london (MALON) sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Maid of london (MALON) mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Maid of london (MALON) (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Maid of london (MALON) (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Militer Laut Diraja Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
1. Aset dan Modernisasi
• Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
• Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
• Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
2. Kekuatan Tempur dan Sensor
• Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
• Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
• Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
• Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
• Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
• Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
4. Interoperabilitas dan Jaringan
• Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
• Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
-------------------
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MAID OF LONDON (MALON)
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Maid of london (MALON) masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
INDONESIA masuk sebagai Anggota Tim KECIL Pembentukan Negara Palestina di PBB dengan Ketua Tim adalah PRANCIS
BalasHapushttps://youtu.be/GqkCGZfx_2o?si=mbfNL1554Z9u_HNI
LEVEL Diplomasi Malondesh itu sekelas dengan Timor Leste
BalasHapushttps://youtu.be/sJr6nSk1YtQ?si=c7wBYMqq91SjWoz6
AUSTRALIA saja HENGKANG dari Timor Leste, sekarang Malondesh datang ke Timor Leste Merasa sebagai PAHLAWAN.
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
Indonesia siap kirim 20.000 personel or more untuk Peace Keeping Force di GAZA atau wilayah Konflik lainnya
BalasHapushttps://youtu.be/G7FWxnQMQUM?si=XT7FLgG62Am8dffz
https://youtu.be/EaZi5j1eepQ?si=-7kyE_flalsl_FUc
BalasHapusMenteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang membahas tindak lanjut upaya stabilisasi dan pembangunan kembali Gaza.
Menlu Sugiono menekankan bahwa gencatan senjata harus menjadi prioritas utama untuk Gaza.
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
BalasHapusRingkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MAID OF LONDON (MALON) 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Maid of london (MALON) meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Maid of london (MALON) bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Maid of london (MALON) akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
MISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
BalasHapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
MAID OF LONDON (MALON) 's 2025 budget includes plans to cut subsidies for healthcare, but also includes funding for upgrades and targeted subsidies. The goal is to improve healthcare access and quality, while also reducing the fiscal deficit.
Budget cuts
• Targeted subsidies
The government will end universal healthcare and instead offer targeted subsidies for healthcare.
• Fees
High-income families and individuals will pay more for healthcare services.
Budget allocations
• Ministry of Health: The Ministry of Health (MOH) received RM45.3 billion in 2025, a 9.8% increase from 2024.
• Sarawak Cancer Centre: RM1 billion was allocated for the Sarawak Cancer Centre.
• Hospital upgrades: Funding was allocated for upgrades to hospitals across MAID OF LONDON (MALON) .
• Targeted subsidies: Targeted subsidies will be offered to improve healthcare access, particularly for marginalized communities.
Other social sector priorities
The budget also includes allocations for education and social welfare. The goal is to improve the quality of life and public services.
Gorilla malaya selalu elak topik efek tak pernah shopping
BalasHapusMISKIN BAYAR RM 81,998 = DIPERAS NEGARA
BalasHapusGOV + PEOPLE : OVERLIMIT DEBT
--------------------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malondesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malondesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
• Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malondesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga naik.
--------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
Malaydesh kebanyakan hutang tak sanggup beli aset baharu, minta derma dan hibah luar kerajaan saja puuuur, miskin ya tetap miskiiin
BalasHapusTERKINI... MATAWANG RUPIAH..... Hancur guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Melemah, Bank Asing Sudah Jual Dolar AS Rp 17.000
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925135056-17-670146/rupiah-melemah-bank-asing-sudah-jual-dolar-as-rp-17000
THE PROCUREMENT PROCESS FOR MAID OF LONDON (MALON) ARMED FORCES IS WIDELY CRITICIZED FOR BEING INEFFICIENT AND OPAQUE, LEADING TO A SERIES OF HIGH-PROFILE SCANDALS, SIGNIFICANT FINANCIAL WASTE, AND SERIOUS GAPS IN MILITARY READINESS. THIS SYSTEMIC PROBLEM IS ROOTED IN A LACK OF TRANSPARENCY, POLITICAL INTERFERENCE, AND A RELIANCE ON INDIRECT ACQUISITION METHODS.
Hapus1. The "Middleman" System
A key issue is the heavy reliance on agents, middlemen, and politically connected individuals to facilitate defense contracts. This practice often bypasses open tender processes, which are designed to ensure transparency and competition.
• Inflated Costs: These middlemen typically charge hefty commissions, inflating the final price of military assets. This was a point of public concern by King Sultan Ibrahim, who stated that such practices lead to buying "nonsense" that is overpriced and ill-suited for the military's actual needs.
• Inadequate Equipment: Since the procurement is driven by commercial interests rather than by the end-user (the military), the equipment acquired may not be the most suitable or effective for its intended purpose.
________________________________________
2. High-Profile Scandals and Delays
The most infamous example of a failed procurement is the Littoral Combat Ship (LCS) program.
• Massive Delays and Cost Overruns: The program, valued at RM9 billion, was meant to deliver six modern frigates to the Royal Maid of london (MALON) Navy (RMN). Despite paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered. The project is years behind schedule and has been plagued by allegations of mismanagement and corruption.
• Financial Misappropriation: Investigations have revealed that a significant portion of the allocated funds was used for other purposes, with some estimates pointing to hundreds of millions of ringgit in financial irregularities. .
• Impact on Readiness: The failure of the LCS program has left the RMN with a dangerously aging fleet. Many of its vessels are over 40 years old, leading to higher maintenance costs and lower operational readiness rates.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Accountability
The defense procurement process is shrouded in secrecy, which makes it difficult to hold officials accountable for failures.
• Direct Negotiations: The majority of large defense contracts are awarded through direct negotiation rather than open bidding, which limits public and parliamentary oversight.
• Limited Audits: While audit reports exist, their recommendations are often not implemented. This was highlighted in a recent Auditor-General's report, which found serious delays, weak oversight, and millions of ringgit in uncollected penalties from contractors.
• Political Interference: Declassified reports on the LCS scandal revealed that key decisions, such as the choice of ship design, were made by political leaders against the recommendations of the navy, the end-user. This kind of political interference compromises the military's ability to make sound, strategic decisions.
________________________________________
4. Broader Systemic Failures
The problems in procurement are part of a larger systemic issue within Maid of london (MALON) defense framework.
• No Cohesive Strategy: The absence of a clear, long-term defense policy has led to ad-hoc, fragmented procurement decisions. This has resulted in a mixed fleet of assets from various countries, creating a logistical nightmare for maintenance and supply chains.
• Inadequate Penalties: When projects are delayed or fail, penalties on contractors are often not enforced, and new contracts are sometimes awarded to the same companies, perpetuating a cycle of inefficiency and poor performance
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Ada Apa dengan INDIANESIA sekarang.... 🤣🤣🤣
BalasHapusDIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
The Maid of london (MALON) Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
________________________________________
Maid of london (MALON) Army 🇲🇾
The Maid of london (MALON) Army's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
• Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
• Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
• Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
________________________________________
Royal Maid of london (MALON) Navy (RMN) ⚓
The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
• Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
• Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
• Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.
________________________________________
Royal Maid of london (MALON) Air Force (RMAF) ✈️
The RMAF's assets face challenges related to maintenance, parts supply, and a shrinking fleet of combat aircraft.
• Aging Fleet and Modernization: The RMAF's fleet of combat aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and F/A-18D Hornet, is aging. While the RMAF is undergoing a Service Life Extension Program (SLEP) for the Sukhois, these jets will eventually need to be replaced.
• Supply Chain Issues: The RMAF's reliance on Russian-made aircraft like the Su-30MKM has created spare parts and maintenance challenges, particularly in light of international sanctions.
THE ABSENCE OF A DEDICATED MARINE CORPS
Hapus1. Gaps in Amphibious and Expeditionary Capabilities
• Lack of a Cohesive Force: A dedicated Marine Corps is designed to be a self-contained, rapidly deployable expeditionary force. It integrates naval support, ground combat, and aviation assets into a single cohesive unit. In Maid of london (MALON) case, these capabilities are spread across different services (the Army's 10th Parachute Brigade, the Navy's PASKAL, and various naval ships). This fragmented approach can lead to coordination problems, "turf wars" between services, and a lack of unified command during complex amphibious operations.
• Lack of Dedicated Amphibious Assets: A Marine Corps comes with its own fleet of specialized assets, such as amphibious assault vehicles (AAVs), hovercraft, and landing craft. While the Maid of london (MALON) Army is acquiring some hovercraft, these acquisitions are often piecemeal and not part of a larger, dedicated force structure. This can limit the scale and scope of amphibious operations.
2. Slower Military Modernization
• Outdated Doctrine: The Maid of london (MALON) Armed Forces (MAF) doctrine has historically been shaped by its counter-insurgency and land-centric experience. While the 2019 Defense White Paper has acknowledged the need for amphibious capabilities, the absence of a dedicated Marine Corps suggests a slower pace in fully embracing a modern, multi-domain warfare doctrine that is crucial for a maritime nation.
• Budgetary and Bureaucratic Hurdles: The creation of a new military branch requires significant political will and a long-term financial commitment. Due to a history of fluctuating defense budgets and administrative complexities, proposals to establish a Maid of london (MALON) Marine Corps have repeatedly been put on the back burner. This has led to a situation where critical capabilities, like those needed for amphibious warfare, are not fully developed or funded.
3. Vulnerability in Maritime Disputes
• Inadequate Deterrence: Maid of london (MALON) is a claimant state in the South China Sea and faces increasing assertiveness from China. As noted by some military analysts, the Royal Maid of london (MALON) Navy's (RMN) naval vessels are in some cases smaller and less capable than the Chinese coast guard ships that operate in Maid of london (MALON) Exclusive Economic Zone (EEZ). A robust Marine Corps could serve as a powerful deterrent, signaling Maid of london (MALON) resolve to protect its maritime claims and remote outposts.
• Challenges in Defending Remote Outposts: Maid of london (MALON) maintains a presence on several reefs and islands in the disputed waters. Reinforcing these remote garrisons requires significant air and sea-lift capabilities, which can be challenging and slow without a dedicated, integrated amphibious force.
4. Limitations in Joint Operations and Interoperability
• Fragmented Training: While the Royal Maid of london (MALON) Army trains with foreign marine forces (e.g., the U.S. Marine Corps) in exercises like CARAT, this training is often ad-hoc and focuses on specific, limited scenarios. It does not replace the continuous, integrated, and large-scale training that a dedicated Marine Corps undergoes to achieve seamless interoperability between sea and land forces.
• Reduced Effectiveness in Multinational Operations: In a combined operation with a country that has a Marine Corps, Maid of london (MALON) lack of a similar force can hinder a seamless integration of its assets. This can create communication and procedural gaps that reduce overall operational effectiveness in joint exercises or real-world coalition efforts.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
1. MASALAH PERAWATAN DAN KESIAPAN OPERASIONAL 🚧
HapusIni adalah kelemahan yang paling sering disorot dan menjadi viral di media sosial.
• Insiden Mogok di Jalan Umum: Tank PT-91M Pendekar pernah beberapa kali mogok di tengah jalan raya, bahkan saat sedang dalam perjalanan untuk acara parade Hari Kemerdekaan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat dan parlemen tentang standar perawatan aset militer.
• Kurangnya Suku Cadang: Masalah ini adalah inti dari inefisiensi. Penghentian produksi suku cadang oleh produsen aslinya, Bumar Labedy, memaksa Maid of london (MALON) untuk mencari solusi alternatif. Upaya ini termasuk menggunakan tenaga ahli lokal untuk memproduksi komponen tertentu, tetapi ini menunjukkan ketergantungan yang rapuh pada produsen eksternal dan kurangnya jaminan rantai pasokan.
• Kurva Pembelajaran yang Curam: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan MBT modern, Maid of london (MALON) menghadapi tantangan dalam mengembangkan basis pengetahuan, keahlian, dan infrastruktur untuk perawatan tank tersebut. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam mengelola aset militer yang kompleks.
________________________________________
2. Keterbatasan Teknis dan Operasional ⚙️
Meskipun PT-91M adalah versi yang ditingkatkan dari T-72, beberapa keterbatasan masih ada.
• Desain Lama dan Kerentanan: PT-91M merupakan turunan dari T-72, yang memiliki desain kokpit dan penyimpanan amunisi yang terkenal rentan. Dalam pertempuran modern, ini bisa menjadi kelemahan fatal jika dibandingkan dengan tank-tank tempur utama lain yang lebih baru dengan desain yang lebih aman.
• Kemampuan Serangan Terbatas: Dibandingkan dengan tank tempur utama modern yang dimiliki oleh negara tetangga, seperti Leopard 2A4 milik Singapura dan Indonesia, PT-91M Pendekar dianggap memiliki sistem kendali tembak dan perlindungan yang kurang unggul. Meskipun dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor (ERA), perlindungan ini mungkin tidak cukup untuk menahan serangan dari amunisi anti-tank terbaru.
________________________________________
3. Masalah Pengadaan dan Jumlah yang Tidak Memadai 💰
• Skandal dan Inefisiensi: Sama seperti proyek kapal LCS, skandal pengadaan dan inefisiensi juga terjadi dalam program tank. Laporan menunjukkan adanya masalah tata kelola yang buruk dalam manajemen kontrak, yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal.
• Jumlah yang Sedikit: Maid of london (MALON) hanya memiliki 48 unit tank PT-91M Pendekar. Jumlah ini dianggap sangat tidak memadai untuk kebutuhan pertahanan negara, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki jumlah armada lapis baja yang jauh lebih besar.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Makin Tak Berharga.... 🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Melemah, Bank Asing Sudah Jual Dolar AS Rp 17.000
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925135056-17-670146/rupiah-melemah-bank-asing-sudah-jual-dolar-as-rp-17000
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
Hapus• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Maid of london (MALON) (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Maid of london (MALON) tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Maid of london (MALON) harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Maid of london (MALON) memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
4. Faktor Sumber Daya Manusia
• Kemunduran Profesionalisme: Beberapa ahli dan laporan mengindikasikan bahwa ada kemunduran dalam tingkat profesionalisme personel di Angkatan Laut Maid of london (MALON) , baik di kapal permukaan maupun kapal selam. Pengoperasian dan interpretasi data dari sistem sonar yang canggih memerlukan keahlian dan pelatihan yang intensif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas operasional, bahkan jika sistem teknologinya sudah memadai.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
1. KETERBATASAN TEKNOLOGI DAN Modernisasi Armada
Hapus• Sistem Sonar Usang: Beberapa kapal perang permukaan Angkatan Laut Maid of london (MALON) (TLDM) masih menggunakan sistem sonar yang mungkin sudah berusia. Sonar yang lebih tua memiliki jangkauan deteksi yang lebih terbatas dan kurang efektif dalam membedakan target asli dari kebisingan latar belakang atau umpan (decoy). Kesenjangan teknologi ini menjadi signifikan jika dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang dilengkapi dengan sonar digital canggih, yang mampu melacak banyak target secara simultan dan menyaring kebisingan laut dengan algoritma pembelajaran mesin.
• Ketiadaan AIP pada Kapal Selam: Dua kapal selam kelas Scorpene milik Maid of london (MALON) tidak dilengkapi dengan sistem Air-Independent Propulsion (AIP). Sistem AIP memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air lebih lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Tanpa AIP, kapal selam Maid of london (MALON) harus lebih sering "snorkeling" (mengoperasikan snorkel di permukaan) untuk mengisi ulang baterainya, yang secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi oleh radar dan sonar musuh. Hal ini membatasi durasi operasi rahasia dan jangkauan patroli bawah air mereka.
2. Tantangan Operasional dan Lingkungan
• Kondisi Lingkungan Laut: Kinerja sonar sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan kedalaman air dapat mempengaruhi kecepatan suara dan menciptakan "lapisan" di dalam air (thermocline) yang dapat membelokkan atau memblokir gelombang suara sonar. Kemampuan untuk mengimbangi variasi ini, yang dikenal sebagai "acoustic masking", memerlukan teknologi sonar yang sangat canggih dan kru yang terlatih.
• Kebisingan Latar Belakang: Laut adalah lingkungan yang bising, penuh dengan suara dari kehidupan laut, aktivitas kapal komersial, dan bahkan hujan. Sonar pasif, yang hanya "mendengarkan" suara dari target, harus mampu membedakan suara mesin kapal selam dari kebisingan-kebisingan ini. Sonar yang kurang canggih atau kru yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan dalam melakukan klasifikasi target secara akurat, meningkatkan risiko kesalahan identifikasi atau gagal deteksi.
3. Kendala Anggaran dan Pemeliharaan
• Anggaran Pertahanan yang Terbatas: Meskipun Maid of london (MALON) memiliki tantangan keamanan maritim yang signifikan, anggaran pertahanannya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa negara tetangga. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kemampuan TLDM untuk secara rutin memutakhirkan sistem sonar pada kapal-kapalnya dan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai pada armada yang sudah ada. Kurangnya perawatan rutin dapat mengurangi efektivitas sistem sonar dan mempercepat keausan komponen.
• Kurangnya Kesiapan Alutsista: Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah dalam kesiapan alutsista TLDM, termasuk sistem persenjataan dan sensor seperti sonar. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi masalah pembiayaan, logistik suku cadang, dan kurangnya personel yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan.
4. Faktor Sumber Daya Manusia
• Kemunduran Profesionalisme: Beberapa ahli dan laporan mengindikasikan bahwa ada kemunduran dalam tingkat profesionalisme personel di Angkatan Laut Maid of london (MALON) , baik di kapal permukaan maupun kapal selam. Pengoperasian dan interpretasi data dari sistem sonar yang canggih memerlukan keahlian dan pelatihan yang intensif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas operasional, bahkan jika sistem teknologinya sudah memadai.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Jadi i gat refale for Malaysia, Caesar for Malaysia, eurofighter for Malaysia, ternyata fake semu, Malaydesh memang haibat
BalasHapusYa ampun..... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusRekor! Pertama dalam Sejarah: Dolar Singapura Tembus Rp13.000
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250925134509-128-670144/rekor-pertama-dalam-sejarah-dolar-singapura-tembus-rp13000
1. MASALAH PERAWATAN DAN KESIAPAN OPERASIONAL 🚧
HapusIni adalah kelemahan yang paling sering disorot dan menjadi viral di media sosial.
• Insiden Mogok di Jalan Umum: Tank PT-91M Pendekar pernah beberapa kali mogok di tengah jalan raya, bahkan saat sedang dalam perjalanan untuk acara parade Hari Kemerdekaan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat dan parlemen tentang standar perawatan aset militer.
• Kurangnya Suku Cadang: Masalah ini adalah inti dari inefisiensi. Penghentian produksi suku cadang oleh produsen aslinya, Bumar Labedy, memaksa Maid of london (MALON) untuk mencari solusi alternatif. Upaya ini termasuk menggunakan tenaga ahli lokal untuk memproduksi komponen tertentu, tetapi ini menunjukkan ketergantungan yang rapuh pada produsen eksternal dan kurangnya jaminan rantai pasokan.
• Kurva Pembelajaran yang Curam: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan MBT modern, Maid of london (MALON) menghadapi tantangan dalam mengembangkan basis pengetahuan, keahlian, dan infrastruktur untuk perawatan tank tersebut. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam mengelola aset militer yang kompleks.
________________________________________
2. Keterbatasan Teknis dan Operasional ⚙️
Meskipun PT-91M adalah versi yang ditingkatkan dari T-72, beberapa keterbatasan masih ada.
• Desain Lama dan Kerentanan: PT-91M merupakan turunan dari T-72, yang memiliki desain kokpit dan penyimpanan amunisi yang terkenal rentan. Dalam pertempuran modern, ini bisa menjadi kelemahan fatal jika dibandingkan dengan tank-tank tempur utama lain yang lebih baru dengan desain yang lebih aman.
• Kemampuan Serangan Terbatas: Dibandingkan dengan tank tempur utama modern yang dimiliki oleh negara tetangga, seperti Leopard 2A4 milik Singapura dan Indonesia, PT-91M Pendekar dianggap memiliki sistem kendali tembak dan perlindungan yang kurang unggul. Meskipun dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor (ERA), perlindungan ini mungkin tidak cukup untuk menahan serangan dari amunisi anti-tank terbaru.
________________________________________
3. Masalah Pengadaan dan Jumlah yang Tidak Memadai 💰
• Skandal dan Inefisiensi: Sama seperti proyek kapal LCS, skandal pengadaan dan inefisiensi juga terjadi dalam program tank. Laporan menunjukkan adanya masalah tata kelola yang buruk dalam manajemen kontrak, yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal.
• Jumlah yang Sedikit: Maid of london (MALON) hanya memiliki 48 unit tank PT-91M Pendekar. Jumlah ini dianggap sangat tidak memadai untuk kebutuhan pertahanan negara, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki jumlah armada lapis baja yang jauh lebih besar.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
1. MASALAH PERAWATAN DAN KESIAPAN OPERASIONAL 🚧
HapusIni adalah kelemahan yang paling sering disorot dan menjadi viral di media sosial.
• Insiden Mogok di Jalan Umum: Tank PT-91M Pendekar pernah beberapa kali mogok di tengah jalan raya, bahkan saat sedang dalam perjalanan untuk acara parade Hari Kemerdekaan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat dan parlemen tentang standar perawatan aset militer.
• Kurangnya Suku Cadang: Masalah ini adalah inti dari inefisiensi. Penghentian produksi suku cadang oleh produsen aslinya, Bumar Labedy, memaksa Maid of london (MALON) untuk mencari solusi alternatif. Upaya ini termasuk menggunakan tenaga ahli lokal untuk memproduksi komponen tertentu, tetapi ini menunjukkan ketergantungan yang rapuh pada produsen eksternal dan kurangnya jaminan rantai pasokan.
• Kurva Pembelajaran yang Curam: Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan MBT modern, Maid of london (MALON) menghadapi tantangan dalam mengembangkan basis pengetahuan, keahlian, dan infrastruktur untuk perawatan tank tersebut. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman lebih lama dalam mengelola aset militer yang kompleks.
________________________________________
2. Keterbatasan Teknis dan Operasional ⚙️
Meskipun PT-91M adalah versi yang ditingkatkan dari T-72, beberapa keterbatasan masih ada.
• Desain Lama dan Kerentanan: PT-91M merupakan turunan dari T-72, yang memiliki desain kokpit dan penyimpanan amunisi yang terkenal rentan. Dalam pertempuran modern, ini bisa menjadi kelemahan fatal jika dibandingkan dengan tank-tank tempur utama lain yang lebih baru dengan desain yang lebih aman.
• Kemampuan Serangan Terbatas: Dibandingkan dengan tank tempur utama modern yang dimiliki oleh negara tetangga, seperti Leopard 2A4 milik Singapura dan Indonesia, PT-91M Pendekar dianggap memiliki sistem kendali tembak dan perlindungan yang kurang unggul. Meskipun dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor (ERA), perlindungan ini mungkin tidak cukup untuk menahan serangan dari amunisi anti-tank terbaru.
________________________________________
3. Masalah Pengadaan dan Jumlah yang Tidak Memadai 💰
• Skandal dan Inefisiensi: Sama seperti proyek kapal LCS, skandal pengadaan dan inefisiensi juga terjadi dalam program tank. Laporan menunjukkan adanya masalah tata kelola yang buruk dalam manajemen kontrak, yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal.
• Jumlah yang Sedikit: Maid of london (MALON) hanya memiliki 48 unit tank PT-91M Pendekar. Jumlah ini dianggap sangat tidak memadai untuk kebutuhan pertahanan negara, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki jumlah armada lapis baja yang jauh lebih besar.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
SYSTEMIC ISSUES
HapusSeveral factors contribute to this entrenched problem:
• The Role of Middlemen and Agents: A key feature of the Maid of london (MALON) n system is the reliance on middlemen, or "agents," who are often politically connected. These individuals or firms insert themselves into deals between the government and foreign arms manufacturers, adding unnecessary commissions and inflating the final price of the assets. As Maid of london (MALON) 's King Sultan Ibrahim recently pointed out, this system allows agents to profit at the expense of national defense.
• Political Influence and Cronyism: The awarding of contracts is frequently influenced by political interests rather than the actual needs of the military. Projects are often given to politically connected firms, some of which have no prior experience in defense manufacturing. This leads to a vicious cycle where a lack of capability and experience results in project delays and failures.
The Littoral Combat Ship (LCS) Scandal: A Case Study
The LCS scandal is a prime example of the deep-seated issues within Maid of london (MALON) n defense procurement. The project, intended to build six ships for the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN) at a cost of RM9 billion, has been a complete failure.
• Misappropriation of Funds: The government has already paid over RM6 billion, but not a single ship has been delivered. Forensic audits and a Public Accounts Committee (PAC) report revealed that funds were allegedly misappropriated, with payments made for "fake services" and a significant portion of the money disappearing without a trace.
• Ignoring User Needs: The scandal also highlighted a critical breakdown in communication and a disregard for military expertise. The RMN initially recommended a Dutch-made design (Sigma class), but the Ministry of Defence, under the advice of the main contractor, Boustead Naval Shipyard (BNS), chose a different, unproven French design (Gowind class) instead. This decision was made without the navy's consultation.
• Gross Inefficiency and Delays: The project has been plagued by delays due to BNS's poor financial management, lack of skilled labor, and failure to follow design specifications. The company, which is a subsidiary of a conglomerate with close ties to the Armed Forces Pension Fund, was in a "weak and critical" financial state, yet was still awarded the massive contract. This showcases a complete breakdown of due diligence and project management.
Other Notable Scandals and Issues
The LCS scandal is just one of many that have plagued the MAF.
• Submarine Procurement: A previous submarine deal was also marred by allegations of corruption, with reports of exorbitant commissions paid to local agents.
• Aircraft and Patrol Boats: The MAF has a history of acquiring assets that are either not fully operational upon delivery or are poorly maintained due to a lack of spare parts and technical expertise. This has led to a high number of non-flying aircraft and inoperable patrol boats, essentially leaving the military with expensive, but useless, equipment.
• Lack of Accountability: Despite multiple scandals and reports from the Auditor-General and PAC, there has been a notable lack of accountability. Few, if any, senior politicians or high-ranking military officials have been held responsible for the failures and financial losses. This has fostered a culture where such misconduct is tolerated, and a cynical public has grown desensitized to the issue.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Matawang TAK BERHARGA... 🤣🤣🤣
BalasHapusDIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
1. Budgetary and Procurement Constraints
The MAF's modernization efforts are consistently hampered by limited defense budgets. For many years, defense spending has not been a top government priority, leading to a slow and often delayed acquisition of new assets. This has a direct impact on the military's ability to replace aging platforms and acquire advanced technology.
• Procurement Inefficiency: The process of acquiring new assets is often criticized for a lack of transparency and efficiency. There have been instances of project delays, inflated prices due to middlemen, and even non-delivery of equipment, as highlighted in public reports. This not only wastes taxpayer money but also prevents the MAF from obtaining the assets they need in a timely manner.
2. Aging and Obsolescent Equipment
A significant portion of the MAF's inventory is old and in urgent need of replacement. This is a critical weakness that affects all three branches of the military.
• Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN): Many of the RMN's ships have been in service for decades. This leads to high maintenance costs, frequent breakdowns, and reduced operational availability, which hinders their ability to effectively patrol and defend Maid of london (MALON) 's vast maritime territory.
• Royal Maid of london (MALON) n Air Force (RMAF): The RMAF operates an aging fleet of helicopters and fighter jets. The use of outdated aircraft not only poses safety risks to personnel but also limits their capacity to perform modern missions, such as air combat and surveillance, especially against more technologically advanced neighbors.
• Maid of london (MALON) n Army (MA): While the army has seen some recent modernization, it still faces challenges with older armored vehicles and a need for more modern self-propelled artillery and surveillance systems to meet contemporary threats.
3. Limited Self-Reliance
Maid of london (MALON) has a nascent defense industry and is heavily reliant on foreign suppliers for its military hardware. This dependence creates several problems:
• High Costs: Purchasing from foreign manufacturers is expensive, and without a strong domestic industry, Maid of london (MALON) has limited leverage for price negotiation or technology transfer.
• Maintenance and Spares: Relying on foreign suppliers for spare parts and maintenance services can be slow and costly, further exacerbating the issue of low operational readiness for key assets.
4. Human Resources Challenges
Beyond hardware, the MAF also faces challenges in personnel management. Issues such as low morale, poor living conditions in some barracks, and difficulty in recruiting and retaining skilled personnel have been noted. These factors can affect the overall professionalism and readiness of the armed forces.
In summary, the MAF's weaknesses are intertwined: limited budgets lead to slow procurement, which results in an aging inventory. This aging equipment then drives up maintenance costs and lowers operational readiness, creating a cycle of challenges that impacts the MAF's ability to effectively protect national sovereignty and interests.
SYSTEMIC ISSUES
BalasHapusSeveral factors contribute to this entrenched problem:
• The Role of Middlemen and Agents: A key feature of the Maid of london (MALON) n system is the reliance on middlemen, or "agents," who are often politically connected. These individuals or firms insert themselves into deals between the government and foreign arms manufacturers, adding unnecessary commissions and inflating the final price of the assets. As Maid of london (MALON) 's King Sultan Ibrahim recently pointed out, this system allows agents to profit at the expense of national defense.
• Political Influence and Cronyism: The awarding of contracts is frequently influenced by political interests rather than the actual needs of the military. Projects are often given to politically connected firms, some of which have no prior experience in defense manufacturing. This leads to a vicious cycle where a lack of capability and experience results in project delays and failures.
The Littoral Combat Ship (LCS) Scandal: A Case Study
The LCS scandal is a prime example of the deep-seated issues within Maid of london (MALON) n defense procurement. The project, intended to build six ships for the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN) at a cost of RM9 billion, has been a complete failure.
• Misappropriation of Funds: The government has already paid over RM6 billion, but not a single ship has been delivered. Forensic audits and a Public Accounts Committee (PAC) report revealed that funds were allegedly misappropriated, with payments made for "fake services" and a significant portion of the money disappearing without a trace.
• Ignoring User Needs: The scandal also highlighted a critical breakdown in communication and a disregard for military expertise. The RMN initially recommended a Dutch-made design (Sigma class), but the Ministry of Defence, under the advice of the main contractor, Boustead Naval Shipyard (BNS), chose a different, unproven French design (Gowind class) instead. This decision was made without the navy's consultation.
• Gross Inefficiency and Delays: The project has been plagued by delays due to BNS's poor financial management, lack of skilled labor, and failure to follow design specifications. The company, which is a subsidiary of a conglomerate with close ties to the Armed Forces Pension Fund, was in a "weak and critical" financial state, yet was still awarded the massive contract. This showcases a complete breakdown of due diligence and project management.
Other Notable Scandals and Issues
The LCS scandal is just one of many that have plagued the MAF.
• Submarine Procurement: A previous submarine deal was also marred by allegations of corruption, with reports of exorbitant commissions paid to local agents.
• Aircraft and Patrol Boats: The MAF has a history of acquiring assets that are either not fully operational upon delivery or are poorly maintained due to a lack of spare parts and technical expertise. This has led to a high number of non-flying aircraft and inoperable patrol boats, essentially leaving the military with expensive, but useless, equipment.
• Lack of Accountability: Despite multiple scandals and reports from the Auditor-General and PAC, there has been a notable lack of accountability. Few, if any, senior politicians or high-ranking military officials have been held responsible for the failures and financial losses. This has fostered a culture where such misconduct is tolerated, and a cynical public has grown desensitized to the issue.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Ini gayanya mau NGUTANG LENDER terussss..... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTHE PROCUREMENT PROCESS FOR MAID OF LONDON (MALON) ARMED FORCES IS WIDELY CRITICIZED FOR BEING INEFFICIENT AND OPAQUE, LEADING TO A SERIES OF HIGH-PROFILE SCANDALS, SIGNIFICANT FINANCIAL WASTE, AND SERIOUS GAPS IN MILITARY READINESS. THIS SYSTEMIC PROBLEM IS ROOTED IN A LACK OF TRANSPARENCY, POLITICAL INTERFERENCE, AND A RELIANCE ON INDIRECT ACQUISITION METHODS.
Hapus1. The "Middleman" System
A key issue is the heavy reliance on agents, middlemen, and politically connected individuals to facilitate defense contracts. This practice often bypasses open tender processes, which are designed to ensure transparency and competition.
• Inflated Costs: These middlemen typically charge hefty commissions, inflating the final price of military assets. This was a point of public concern by King Sultan Ibrahim, who stated that such practices lead to buying "nonsense" that is overpriced and ill-suited for the military's actual needs.
• Inadequate Equipment: Since the procurement is driven by commercial interests rather than by the end-user (the military), the equipment acquired may not be the most suitable or effective for its intended purpose.
________________________________________
2. High-Profile Scandals and Delays
The most infamous example of a failed procurement is the Littoral Combat Ship (LCS) program.
• Massive Delays and Cost Overruns: The program, valued at RM9 billion, was meant to deliver six modern frigates to the Royal Maid of london (MALON) Navy (RMN). Despite paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered. The project is years behind schedule and has been plagued by allegations of mismanagement and corruption.
• Financial Misappropriation: Investigations have revealed that a significant portion of the allocated funds was used for other purposes, with some estimates pointing to hundreds of millions of ringgit in financial irregularities. .
• Impact on Readiness: The failure of the LCS program has left the RMN with a dangerously aging fleet. Many of its vessels are over 40 years old, leading to higher maintenance costs and lower operational readiness rates.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Accountability
The defense procurement process is shrouded in secrecy, which makes it difficult to hold officials accountable for failures.
• Direct Negotiations: The majority of large defense contracts are awarded through direct negotiation rather than open bidding, which limits public and parliamentary oversight.
• Limited Audits: While audit reports exist, their recommendations are often not implemented. This was highlighted in a recent Auditor-General's report, which found serious delays, weak oversight, and millions of ringgit in uncollected penalties from contractors.
• Political Interference: Declassified reports on the LCS scandal revealed that key decisions, such as the choice of ship design, were made by political leaders against the recommendations of the navy, the end-user. This kind of political interference compromises the military's ability to make sound, strategic decisions.
________________________________________
4. Broader Systemic Failures
The problems in procurement are part of a larger systemic issue within Maid of london (MALON) defense framework.
• No Cohesive Strategy: The absence of a clear, long-term defense policy has led to ad-hoc, fragmented procurement decisions. This has resulted in a mixed fleet of assets from various countries, creating a logistical nightmare for maintenance and supply chains.
• Inadequate Penalties: When projects are delayed or fail, penalties on contractors are often not enforced, and new contracts are sometimes awarded to the same companies, perpetuating a cycle of inefficiency and poor performance
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
THE PROCUREMENT PROCESS FOR MAID OF LONDON (MALON) ARMED FORCES IS WIDELY CRITICIZED FOR BEING INEFFICIENT AND OPAQUE, LEADING TO A SERIES OF HIGH-PROFILE SCANDALS, SIGNIFICANT FINANCIAL WASTE, AND SERIOUS GAPS IN MILITARY READINESS. THIS SYSTEMIC PROBLEM IS ROOTED IN A LACK OF TRANSPARENCY, POLITICAL INTERFERENCE, AND A RELIANCE ON INDIRECT ACQUISITION METHODS.
Hapus1. The "Middleman" System
A key issue is the heavy reliance on agents, middlemen, and politically connected individuals to facilitate defense contracts. This practice often bypasses open tender processes, which are designed to ensure transparency and competition.
• Inflated Costs: These middlemen typically charge hefty commissions, inflating the final price of military assets. This was a point of public concern by King Sultan Ibrahim, who stated that such practices lead to buying "nonsense" that is overpriced and ill-suited for the military's actual needs.
• Inadequate Equipment: Since the procurement is driven by commercial interests rather than by the end-user (the military), the equipment acquired may not be the most suitable or effective for its intended purpose.
________________________________________
2. High-Profile Scandals and Delays
The most infamous example of a failed procurement is the Littoral Combat Ship (LCS) program.
• Massive Delays and Cost Overruns: The program, valued at RM9 billion, was meant to deliver six modern frigates to the Royal Maid of london (MALON) Navy (RMN). Despite paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered. The project is years behind schedule and has been plagued by allegations of mismanagement and corruption.
• Financial Misappropriation: Investigations have revealed that a significant portion of the allocated funds was used for other purposes, with some estimates pointing to hundreds of millions of ringgit in financial irregularities. .
• Impact on Readiness: The failure of the LCS program has left the RMN with a dangerously aging fleet. Many of its vessels are over 40 years old, leading to higher maintenance costs and lower operational readiness rates.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Accountability
The defense procurement process is shrouded in secrecy, which makes it difficult to hold officials accountable for failures.
• Direct Negotiations: The majority of large defense contracts are awarded through direct negotiation rather than open bidding, which limits public and parliamentary oversight.
• Limited Audits: While audit reports exist, their recommendations are often not implemented. This was highlighted in a recent Auditor-General's report, which found serious delays, weak oversight, and millions of ringgit in uncollected penalties from contractors.
• Political Interference: Declassified reports on the LCS scandal revealed that key decisions, such as the choice of ship design, were made by political leaders against the recommendations of the navy, the end-user. This kind of political interference compromises the military's ability to make sound, strategic decisions.
________________________________________
4. Broader Systemic Failures
The problems in procurement are part of a larger systemic issue within Maid of london (MALON) defense framework.
• No Cohesive Strategy: The absence of a clear, long-term defense policy has led to ad-hoc, fragmented procurement decisions. This has resulted in a mixed fleet of assets from various countries, creating a logistical nightmare for maintenance and supply chains.
• Inadequate Penalties: When projects are delayed or fail, penalties on contractors are often not enforced, and new contracts are sometimes awarded to the same companies, perpetuating a cycle of inefficiency and poor performance
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
THE MAID OF LONDON (MALON) MILITARY FACES SEVERAL CRUCIAL, INTERRELATED PROBLEMS THAT AFFECT ITS OVERALL READINESS AND CAPABILITY. THESE ISSUES STEM FROM A COMBINATION OF CHRONIC UNDERFUNDING, A COMPLICATED PROCUREMENT PROCESS, AND A FRAGMENTED APPROACH TO MILITARY DEVELOPMENT.
BalasHapus1. Inefficient and Opaque Procurement
The most significant problem facing the Maid of london (MALON) military is its procurement system. It's often criticized for a lack of transparency and a reliance on middlemen or agents, which leads to inflated prices and projects that fail to meet the military's actual needs.
• Cost Overruns and Delays: Projects, most notably the Littoral Combat Ship (LCS) program, have been plagued by severe delays and massive cost overruns. None of the six ships have been delivered, despite significant payments. This has left the Royal Maid of london (MALON) Navy (RMN) with an aging fleet, as many of its vessels are over 40 years old.
• "Middlemen" and Corruption: King Sultan Ibrahim has publicly criticized the involvement of agents and salesmen in defense deals, stating that these practices lead to "unreasonable" prices and purchases that don't fit the military's needs. This has raised concerns about corruption and inefficiency within the Ministry of Defence (MINDEF).
________________________________________
2. An Aging Fleet and Logistical Challenges
The Maid of london (MALON) Armed Forces (MAF) operates a mixed fleet of military assets from a wide range of international suppliers. This lack of standardization creates a logistical nightmare.
• Fragmentation of Supply Chains: The military has equipment from various countries, including Russia, the United States, Poland, and China. Each platform requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
• Low Operational Readiness: Many of the Navy's vessels and Air Force's combat jets are well past their service life, leading to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
• Reliance on Foreign Support: Due to a lack of local expertise, Maid of london (MALON) is highly dependent on foreign suppliers for critical maintenance and spare parts, making the military vulnerable to supply chain disruptions, such as international sanctions.
________________________________________
3. Capability Gaps and Lack of Specialization
The MAF has key capability gaps in crucial areas due to its historical focus on counter-insurgency and a lack of a unified doctrine.
• No Dedicated Marine Corps: Maid of london (MALON) lacks a dedicated Marine Corps. Its amphibious capabilities are fragmented and distributed between the Army and Navy. This creates coordination problems and limits the ability to rapidly project power and respond to maritime threats, a significant vulnerability for an archipelagic nation.
• Limited Tank Fleet: The Army's tank force is limited to approximately 48 PT-91M Pendekar tanks. This small number restricts their strategic deployment and makes them less effective in a large-scale land conflict compared to neighbors with larger tank fleets.
• COIN Aircraft Gap: The Air Force lacks a dedicated fleet of Counter-Insurgency (COIN) aircraft. It's forced to use expensive multi-role fighter jets for low-intensity conflicts, which is inefficient. While a new batch of FA-50M light combat aircraft is on order, deliveries are not expected for several years.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Biar FAKTA BERBICARA pada si GORILLA MISKIN.... 🤣🤣🤣
BalasHapusRekor! Pertama dalam Sejarah: Dolar Singapura Tembus Rp13.000
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250925134509-128-670144/rekor-pertama-dalam-sejarah-dolar-singapura-tembus-rp13000
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
THE LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) SCANDAL
The LCS scandal is arguably the most notorious military procurement failure in Maid of london (MALON) history. It involves a RM9 billion contract to build six stealth frigates for the Royal Maid of london (MALON) n Navy.
• Project Failure: Despite the government paying over RM6 billion, not a single ship has been delivered, years past the original deadline. A parliamentary report labeled the project a "colossal procurement and governance failure."
• Misappropriation of Funds: A forensic audit revealed that funds were allegedly siphoned off for other purposes, including paying old debts from an unrelated naval project. Payments were also made to dubious companies for services that were never rendered.
• Political Interference: Investigations found that the Ministry of Defence ignored the Royal Maid of london (MALON) n Navy's choice of ship design, opting instead for a different model recommended by the main contractor. This decision led to a series of technical and design problems.
________________________________________
The Scorpene Submarine Scandal
This scandal dates back to the early 2000s and involves Maid of london (MALON) purchase of two French-Spanish Scorpene-class submarines for €1.2 billion.
• Suspicious Payments: A central issue was the payment of over €114 million in commissions to a Maid of london (MALON) n company, Perimekar Sdn Bhd, which was owned by a close associate of the then-Defense Minister, despite having no prior experience in submarine projects.
• Corruption Allegations: French prosecutors investigated allegations that these payments were disguised bribes. The case also gained international notoriety due to its connection to the murder of a Mongolian woman, Altantuya Shaariibuu, who was a translator involved in the deal.
________________________________________
Procurement Irregularities and Financial Mismanagement
Beyond specific scandals, government audit reports and recent events have highlighted systemic weaknesses in military procurement.
• Inefficient Procurement: The Auditor-General's reports have repeatedly exposed major inefficiencies. For example, the government has failed to collect penalties from contractors for major project delays, and has been found to use direct negotiation instead of open tenders, which can lead to inflated prices and a lack of accountability.
• The Black Hawk Helicopter Deal: The King of Maid of london (MALON) recently intervened to halt a proposal to lease four used Black Hawk helicopters, publicly rebuking the practice of using "agents and salesmen" in military procurement. He criticized the system for favoring politically connected middlemen who inflate prices and compromise the military's actual needs.
These scandals and persistent issues demonstrate a pattern of poor governance and a lack of transparency that have severely undermined the Maid of london (MALON) n military's capabilities and its credibility with the public
🔑 CRUCIAL PROBLEMS OF THE MAID OF LONDON (MALON) N ARMED FORCES (MAF)
Hapus1. Aging Equipment & Modernization Gap
• Many core assets of the Maid of london (MALON) n Army, Navy, and Air Force are decades old.
o The Air Force still relies heavily on older aircraft (MiG-29s were retired, Su-30MKM and F/A-18D are still key but aging).
o The Navy faces delays in the Littoral Combat Ship (LCS) program, leaving maritime security compromised.
o The Army’s armored vehicles and artillery are in need of modernization.
• Problem: Modernization plans exist (e.g., "Force 2055" blueprint), but budget cuts, procurement delays, and political interference hinder progress.
________________________________________
2. Budget Constraints
• Defense spending in Maid of london (MALON) is below 1.5% of GDP, lower than regional peers like Singapore (~3%) or Thailand (~1.5%).
• This budget is insufficient to support modernization, training, and maintenance.
• High dependency on imports for major assets (submarines, jets, ships) increases costs.
• Problem: MAF struggles to maintain a balance between modernization and day-to-day operational readiness.
________________________________________
3. Maritime Security Challenges
• Maid of london (MALON) has one of the world’s busiest sea lanes — the Strait of Malacca and the South China Sea (SCS).
• Issues:
o Chinese encroachment in Maid of london (MALON) Exclusive Economic Zone (EEZ) (especially near Luconia Shoals).
o Piracy, illegal fishing, and smuggling in the Strait of Malacca.
o Territorial overlap with neighbors (Philippines and Indonesia).
• Problem: Navy and Coast Guard (MMEA) assets are overstretched, with insufficient ships and patrol capabilities.
________________________________________
4. Manpower & Recruitment Issues
• Maid of london (MALON) has a relatively small professional force (~110,000 active personnel).
• Recruitment faces challenges due to:
o Low pay and benefits compared to private sector jobs.
o Limited career development opportunities.
o Younger generations less interested in military careers.
• Problem: Difficulty in retaining skilled personnel (especially pilots, engineers, cyber specialists).
________________________________________
5. Inter-Service Coordination
• The three branches (Army, Navy, Air Force) often operate independently, with limited joint operations capability.
• The lack of integrated command structures reduces operational efficiency in complex missions (counter-insurgency, disaster relief, maritime disputes).
• Problem: Modern warfare demands jointness (land, sea, air, cyber, space), which MAF is still developing.
________________________________________
6. Dependence on Foreign Technology & Maintenance
• Maid of london (MALON) lacks a strong domestic defense industry.
• Heavy reliance on imports (France for submarines, Russia for jets, South Korea for ships, etc.) makes maintenance costly and vulnerable to supplier politics.
• Example: Spare parts for MiG-29s were hard to source, leading to their retirement.
• Problem: Limited self-reliance in defense production.
________________________________________
7. Cybersecurity & Hybrid Threats
• Maid of london (MALON) faces risks from cyber espionage, disinformation, and hybrid warfare, especially related to South China Sea disputes.
• Cyber defense capabilities are still underdeveloped compared to regional players like Singapore.
• Problem: Vulnerability in information warfare undermines national security.
________________________________________
8. Internal Politics & Procurement Scandals
• Defense procurement is often criticized for corruption, cost overruns, and political interference.
• Example: The Littoral Combat Ship (LCS) scandal delayed naval modernization.
• Problem: Corruption erodes public trust, delays modernization, and wastes resources.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Maid of london (MALON) paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Maid of london (MALON) (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Maid of london (MALON) ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
BalasHapusAduhhhh..... 🤣🤣🤣🤣
Rupiah Tersungkur Lagi, Kekhawatiran Fiskal dan Reformasi Pemerintah Jadi Sorotan
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Rupiah_Tersungkur_Lagi__Kekhawatiran_Fiskal_dan_Reformasi_Pemerintah_Jadi_Sorotan&news_id=205301&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=CURRENCIES&name=&search=y_general&q=mata%20uang.nilai%20tukar,kurs,valas,rupiah,dolar,baht%20thailand,rupee%20india,ringgit%20malaysia&halaman=1
Legal Grey Zones in “Offsets” & “Consultancy Fees”
Hapus• Commissions to middlemen are often disguised as:
o Offset programs (e.g., promising technology transfer, training, local jobs).
o Consultancy fees for “facilitating” deals.
o Logistics or IT support contracts.
• These make it appear legitimate on paper, even if the services provided are minimal or irrelevant.
Why it continues: Because the practice can be masked under legal business terms, it becomes difficult to prove corruption.
________________________________________
Institutionalized Culture of Corruption
• In Maid of london (MALON) , the role of middlemen has been entrenched since the 1980s–1990s when large defense contracts (MiG-29s, patrol boats, submarines) first involved commissions.
• Once established, it became a “standard practice” in defense procurement.
• Military officers are aware of it but cannot override political leaders who approve procurement.
Why it continues: Corruption in procurement has become part of the status quo — changing it would threaten entrenched interests.
________________________________________
Limited Domestic Defense Industry Capacity
• Maid of london (MALON) does not have a strong indigenous defense industry compared to countries like Singapore.
• This weakness forces Maid of london (MALON) to import most major weapons (jets, submarines, ships, tanks).
• Because imports are complex, middlemen exploit the situation by presenting themselves as “essential” facilitators.
Why it continues: Without a robust local defense industry, Maid of london (MALON) depends on foreign deals, which middlemen dominate.
________________________________________
Short-Term Political Gains Over Long-Term Military Needs
• Defense deals are often politically timed (e.g., before elections) to show “progress” in military modernization.
• Politicians prioritize contracts that reward allies or fund political campaigns instead of long-term military requirements.
• Middlemen are crucial to channel funds quickly and quietly.
Why it continues: Political survival often outweighs genuine defense needs.
________________________________________
✅ Summary
Middlemen continue to exist in Maid of london (MALON) n defense procurement because of:
1. Political patronage → Contracts reward allies.
2. Opaque, secretive procurement → No transparency.
3. Weak oversight → Parliament & auditors lack power.
4. Foreign supplier practices → They accept middlemen as part of the deal.
5. Legal disguise → Commissions hidden as consultancy or offsets.
6. Entrenched corruption culture → Seen as “normal.”
7. Weak local defense industry → Dependence on imports makes intermediaries seem necessary.
8. Political short-termism → Leaders use procurement for power, not military readiness.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
Legal Grey Zones in “Offsets” & “Consultancy Fees”
Hapus• Commissions to middlemen are often disguised as:
o Offset programs (e.g., promising technology transfer, training, local jobs).
o Consultancy fees for “facilitating” deals.
o Logistics or IT support contracts.
• These make it appear legitimate on paper, even if the services provided are minimal or irrelevant.
Why it continues: Because the practice can be masked under legal business terms, it becomes difficult to prove corruption.
________________________________________
Institutionalized Culture of Corruption
• In Maid of london (MALON) , the role of middlemen has been entrenched since the 1980s–1990s when large defense contracts (MiG-29s, patrol boats, submarines) first involved commissions.
• Once established, it became a “standard practice” in defense procurement.
• Military officers are aware of it but cannot override political leaders who approve procurement.
Why it continues: Corruption in procurement has become part of the status quo — changing it would threaten entrenched interests.
________________________________________
Limited Domestic Defense Industry Capacity
• Maid of london (MALON) does not have a strong indigenous defense industry compared to countries like Singapore.
• This weakness forces Maid of london (MALON) to import most major weapons (jets, submarines, ships, tanks).
• Because imports are complex, middlemen exploit the situation by presenting themselves as “essential” facilitators.
Why it continues: Without a robust local defense industry, Maid of london (MALON) depends on foreign deals, which middlemen dominate.
________________________________________
Short-Term Political Gains Over Long-Term Military Needs
• Defense deals are often politically timed (e.g., before elections) to show “progress” in military modernization.
• Politicians prioritize contracts that reward allies or fund political campaigns instead of long-term military requirements.
• Middlemen are crucial to channel funds quickly and quietly.
Why it continues: Political survival often outweighs genuine defense needs.
________________________________________
✅ Summary
Middlemen continue to exist in Maid of london (MALON) n defense procurement because of:
1. Political patronage → Contracts reward allies.
2. Opaque, secretive procurement → No transparency.
3. Weak oversight → Parliament & auditors lack power.
4. Foreign supplier practices → They accept middlemen as part of the deal.
5. Legal disguise → Commissions hidden as consultancy or offsets.
6. Entrenched corruption culture → Seen as “normal.”
7. Weak local defense industry → Dependence on imports makes intermediaries seem necessary.
8. Political short-termism → Leaders use procurement for power, not military readiness.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
💰 MIDDLEMEN & COMMISSIONS IN MAID OF LONDON (MALON) N Armed Forces Procurement
Hapus1. What Are Middlemen in Defense Deals?
• In defense procurement, middlemen (sometimes called agents, consultants, or brokers) act as intermediaries between the Maid of london (MALON) n government/military and foreign defense suppliers (e.g., shipbuilders, aircraft manufacturers, arms companies).
• In theory, they are supposed to:
o Facilitate negotiations.
o Provide local expertise.
o Smoothen bureaucracy.
• In practice, they often inflate costs, demand commissions, and channel kickbacks to political figures or officials.
________________________________________
2. How Middlemen Work in Maid of london (MALON) n Defense Procurement
1. Foreign Supplier → Local Agent
o A foreign company selling jets, submarines, or ships is required (sometimes unofficially) to use a Maid of london (MALON) n intermediary.
2. Mark-Up & Commission
o The agent adds commission fees (5–15% or more) on top of the real price.
o These inflated costs are hidden under “consultancy services” or “offset agreements.”
3. Kickbacks
o Part of the commission is allegedly funneled to politicians, senior officials, or linked companies to secure the contract.
4. Result
o Maid of london (MALON) ends up paying far above market price for equipment.
o The military gets fewer assets for the same budget.
________________________________________
3. Examples of Middlemen in Maid of london (MALON) n Defense Scandals
🟢 a. The Scorpène Submarine Deal (2002)
• Maid of london (MALON) purchased two Scorpène-class submarines from French company DCNS (now Naval Group) worth about RM 4.3 billion (~USD 1 billion).
• A Maid of london (MALON) n company, Perimekar Sdn Bhd, acted as the “support services provider.”
• Perimekar received RM 500 million (≈ USD 120 million) in “commissions.”
• French investigations later revealed this was effectively kickbacks disguised as consultancy fees, with allegations that money was funneled to Maid of london (MALON) n political elites.
Impact: Maid of london (MALON) got the submarines, but at a heavily inflated price — while international corruption investigations damaged Maid of london (MALON) reputation.
________________________________________
🟢 b. The Littoral Combat Ship (LCS) Scandal (2011–present)
• The RM 9 billion contract to build 6 Gowind-class ships involved subcontracting and changes in design.
• Reports suggest multiple layers of subcontractors and consultants, many linked to politically connected firms.
• Payments were made for “consultancy” and “IT systems” that had little to do with shipbuilding.
• Some of these contracts were allegedly ways to siphon money out of the project.
Impact: Billions spent, zero ships delivered by 2025. The use of middlemen and subcontractors directly contributed to the collapse of the program.
________________________________________
🟢 c. Fighter Jet & Helicopter Purchases
• Past deals for MiG-29s (1990s), Su-30MKMs (2000s), and helicopters (2010s) also involved agents.
• Allegations:
o Overpricing of spare parts.
o Long-term maintenance contracts given to politically linked firms.
o Kickbacks hidden in “service fees.”
________________________________________
4. Why Middlemen Are a Problem in Maid of london (MALON)
1. Inflated Costs
o Commissions can push prices 20–30% higher than international norms.
2. Reduced Military Capability
o With the same budget, Maid of london (MALON) buys fewer ships, jets, or vehicles.
3. Encourages Corruption
o Middlemen often act as money channels for bribes.
4. Weak Accountability
o These commissions are often hidden in classified “national security” budgets, so Parliament and public auditors cannot fully track them.
5. Foreign Dependence
o Maid of london (MALON) has limited domestic defense industry capacity, making it vulnerable to manipulation by foreign suppliers and local agents.
Beruk iri tuh TNI shoping terus.bukan ngemis2 kapal sampah
BalasHapusBiar FAKTA BERBICARA pada si GORILLA MISKIN.... 🤣🤣🤣
BalasHapusRekor! Pertama dalam Sejarah: Dolar Singapura Tembus Rp13.000
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250925134509-128-670144/rekor-pertama-dalam-sejarah-dolar-singapura-tembus-rp13000
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
⚠️ CORE PROBLEMS: UNDERFUNDING & MISALLOCATION
1. Overweight on Salaries and Operating Costs
• In 2024, over 40% of the defense budget (RM8.2 billion) went to salaries and allowances.
• This leaves limited room for procurement, R&D, and modernization.
• The armed forces are manpower-heavy, and successive governments have been reluctant to reduce personnel or restructure forces.
2. Minimal Development Expenditure (DE)
• Maid of london (MALON) ’s budget is split into Operational Expenditure (OE) and Development Expenditure (DE).
• DE—used for acquiring new assets—is consistently low and often used to pay for past commitments, not new capabilities.
3. Procurement Funding Diluted
• The RM5.71 billion allocated for procurement in 2024 includes:
o Scheduled payments for KAI FA-50 light combat aircraft
o Ongoing costs for the troubled Littoral Combat Ship (LCS) program
o Upgrades for Airbus A400M transport aircraft
o Small arms, vehicles, and communication gear
• Much of this is not new spending, but installments on old contracts, meaning actual new capability investment is minimal.
4. Currency Depreciation
• Maid of london (MALON) imports most of its defense equipment.
• The weakening ringgit reduces purchasing power, meaning even increased budgets don’t translate into more capability.
🚢 Real-World Consequences
⚓ Navy Example
• The KD Pendekar, a 45-year-old fast attack vessel, sank during patrol in 2024 due to structural failure.
• Half of the navy’s 49 ships are well beyond their serviceable lifespan, yet replacements are slow due to budget constraints.
✈️ Air Force Example
• The MiG-29N fleet was retired without timely replacement.
• The MRCA program has stalled for years due to lack of funding and shifting priorities.
🧭 Strategic Impact
• Maid of london (MALON) is losing its edge in regional defense posture.
• It has less clout in territorial disputes, especially in the South China Sea.
• The military is stretched thin, with outdated assets and limited readiness.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
Sekadar beli aset pertahanan nya HUTANG LENDER guys..... Apa mau di bangga bila rakyat di PERAS buat bayar BUNGA HUTANG... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusANEH akal GORILLA... NGUTANG LENDER malah bangga... 🤣🤣🤣
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HapusHOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
⚠️ KEY FACTORS BEHIND MAID OF LONDON (MALON) LOSS OF Strategic Credibility
1. Inconsistent Defense Procurement
• Maid of london (MALON) defense acquisitions have been plagued by delays, cancellations, and reversals.
• The MRCA program, for example, has seen years of indecision, with no clear outcome despite urgent need.
• Interest in second-hand jets like Kuwait’s F/A-18C/D Hornets signals a lack of long-term planning, contrasting with regional trends toward cutting-edge platforms.
2. Opaque and Corrupt Procurement Practices
• Analysts have described Maid of london (MALON) defense procurement as “messy, opaque and corrupt”, often involving middlemen and lacking transparency.
• This undermines trust among defense partners and suppliers, making collaboration and technology transfer more difficult.
3. Underfunded and Misallocated Budgets
• A large portion of Maid of london (MALON) defense budget goes to salaries and maintenance, leaving little for modernization.
• The Littoral Combat Ship (LCS) project, for instance, has been marred by delays and scandals, further damaging Maid of london (MALON) reputation for defense reliability.
4. Neglect of Strategic Assets
• The retirement of MiG-29N jets without timely replacement left a critical gap in air defense.
• Maid of london (MALON) reliance on diplomacy over hard power in the South China Sea has exposed vulnerabilities, especially as China increases its maritime presence.
🌏 Regional Implications
Maid of london (MALON) strategic credibility is especially important in Southeast Asia, where:
• China’s assertiveness in the South China Sea demands robust defense postures.
• Neighbors like Vietnam and the Philippines are rapidly modernizing and deepening ties with the U.S., Japan, and Australia.
• Maid of london (MALON) slow response and outdated assets make it appear underprepared and reactive, rather than proactive.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
TERKINI... MATAWANG RUPIAH..... Hancur guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Melemah, Bank Asing Sudah Jual Dolar AS Rp 17.000
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925135056-17-670146/rupiah-melemah-bank-asing-sudah-jual-dolar-as-rp-17000
DIPERAS NEGARA RM 81,998 = LAWAKKKKKKK
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
💸 1. POTENTIALLY HIGHER LONG-TERM COSTS
• Critics argue that leasing may cost more than outright purchase over time.
• For example, Poland purchased 32 AW149 helicopters for US$1.83 billion, while Maid of london (MALON) is leasing 28 helicopters for RM16.5 billion (~US$3.5 billion) over 15 years.
• Leasing includes bundled services (maintenance, training, insurance), but the total cost may exceed the value of the helicopters themselves.
🕵️♂️ 2. Transparency & Procurement Concerns
• The deal was signed with Weststar Aviation, a private firm owned by a prominent businessman, raising questions about middlemen and lobbying.
• Past scandals in Maid of london (MALON) defense procurement—like the LCS and MD530G helicopter failures—have made the public wary of opaque contracts and lack of competitive bidding.
🛠️ 3. Limited Sovereignty Over Assets
• Leased helicopters are not fully owned until the end of the contract, which may limit:
o Upgrades or modifications
o Deployment flexibility
o Integration with other military systems
• This could hinder Maid of london (MALON) ability to adapt the fleet to evolving threats or mission needs.
🧭 4. Missed Opportunity for Local Industry Growth
• Purchasing helicopters could have supported local assembly, maintenance, and technology transfer, boosting Maid of london (MALON) defense industry.
• Leasing centralizes operations under a private provider, reducing opportunities for domestic capability development.
⚠️ 5. Risk of Contractual Disputes or Service Interruptions
• If the leasing company fails to meet service-level agreements (e.g., 85% fleet availability), Maid of london (MALON) may face operational gaps.
• Legal or financial disputes could delay missions or compromise national security.
🗣️ Public & Political Backlash
• Opposition leaders and defense experts have called the deal overpriced and strategically flawed, urging a review of procurement practices.
• The Prime Minister defended the lease as a way to avoid maintenance burdens, but critics say it reflects short-term budgeting over long-term planning.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
PEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
PEJUANG KEMERDEKAAN KATA GEMPORK.
BalasHapusKELAKUAN BABI2 TEMPAT EMAK GEMPORK JUAL TMPEK.. PEJUANG
https://www.facebook.com/share/p/1GDvnHmQAm/
https://www.facebook.com/share/p/1YDs6unqR8/
https://www.facebook.com/share/p/1CmtdHk2TZ/
PORK... TU PORK TEMPAT EMAK KAU
JUAL TEMPEK.. PEJUANG YA PORK
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
BalasHapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Maid of london (MALON) ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
⚙️ Project & Design Issues
• Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
• Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
• Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Maid of london (MALON) n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
🛠 Procurement & Management Failures
• Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
• Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
• Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
• Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
🔄 Execution & Technical Delays
• Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
• Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
• Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
👥 Operational & Strategic Impact
• Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
• Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
• Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
BalasHapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
KELEMAHAN ARMY ...........
Berikut adalah beberapa kelemahan yang sering dikaitkan dengan Angkatan Darat Maid of london (MALON) (TDM - Tentera Darat Maid of london (MALON) ) berdasarkan analisis terbuka dari para pengamat militer, laporan pertahanan, serta diskusi di forum militer dan akademik:
________________________________________
🔻 1. Keterbatasan Anggaran
• Masalah: Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi dan pemeliharaan peralatan militer.
• Dampak: Banyak program modernisasi berjalan lambat atau ditunda. Misalnya, pengadaan MBT tambahan atau sistem artileri modern sering kali tertunda.
________________________________________
🔻 2. Persenjataan yang Usang
• Masalah: Sebagian perlengkapan milik TDM sudah berumur tua dan tidak semuanya diperbarui secara serentak.
• Contoh: Kendaraan tempur lapis baja lama seperti Condor dan Sibmas masih digunakan dalam beberapa satuan, meskipun sudah tidak ideal untuk pertempuran modern.
________________________________________
🔻 3. Keterbatasan Kemampuan Pertahanan Udara & Rudal
• Masalah: TDM tidak memiliki sistem pertahanan udara jangkauan menengah/jauh yang modern.
• Dampak: Bergantung pada TUDM (Angkatan Udara) dan kemampuan radar negara lain dalam skenario gabungan, membuatnya rentan terhadap serangan udara.
________________________________________
🔻 4. Terbatasnya Integrasi dan Interoperabilitas
• Masalah: Sistem persenjataan dan komunikasi berasal dari berbagai negara (AS, Rusia, Jerman, Turki, dll.).
• Dampak: Menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, logistik, dan pelatihan teknis.
________________________________________
🔻 5. Keterbatasan Pengalaman Tempur
• Masalah: Sejak era darurat komunis, TDM tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar.
• Dampak: Kurangnya pengalaman tempur aktual bisa menjadi kelemahan dibandingkan negara-negara lain yang lebih aktif dalam operasi militer internasional.
________________________________________
🔻 6. Sumber Daya Manusia Terbatas
• Masalah: Tantangan dalam mempertahankan personel yang terlatih dan profesional, terutama di bidang teknologi tinggi dan logistik.
• Dampak: Rotasi personel yang tinggi bisa memengaruhi kesiapan dan efektivitas satuan.
________________________________________
🔻 7. Ketergantungan pada Pihak Luar untuk Teknologi
• Masalah: Maid of london (MALON) belum memiliki basis industri pertahanan yang cukup kuat.
• Dampak: Masih bergantung pada negara asing untuk teknologi, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista utama.
________________________________________
🔻 8. Ancaman Asimetris dan Medan Sulit
• Masalah: TDM menghadapi tantangan unik seperti medan hutan tropis, ancaman dari kelompok separatis atau kriminal lintas batas di Sabah dan Sarawak.
• Dampak: Perlu adaptasi strategi dan perlengkapan khusus yang tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup.
KLAIM CASH =
BalasHapusLEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
----------
BAE Systems Says Maid of london (MALON) Seeking Fighter Jet Leasing Bids
21 Februari 2014
"The Maid of london (MALON) n government is openly saying they have some issues on finance, and while they're ending subsidies and bringing in new value added tax, it's unlikely there's an appetite to buy Typhoon at this point," BAE's Group Business Development Director Alan Garwood told analysts on Thursday.
"What they have done is solicit leasing proposals from every major aerospace company.
https://defense-studies.blogspot.com/2014/02/bae-systems-says-maid of london (MALON) -seeking.html?m=1
----------
Three Fighter Jet Makers to Submit Leasing Bids
https://defense-studies.blogspot.com/2014/03/three-fighter-jet-makers-to-submit.html?m=1
--------
Dassault Offers Maid of london (MALON) 10-yr Bank Loan to Fund Rafale Purchase
https://defense-studies.blogspot.com/2015/03/dassault-offers-maid of london (MALON) -10-yr-bank.html?m=1
----------
BAE Proposes UK Government Financing to Maid of london (MALON) for Typhoon Jet Deal
https://defense-studies.blogspot.com/2018/02/bae-proposes-uk-government-financing-to.html?m=1
=============
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
1 MYR = 3,974.72 IDR Sep 25, 2025, 08:32 UTC
BalasHapusAhakss..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KLAIM CASH =
HapusLEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
----------
BAE Systems Says Maid of london (MALON) Seeking Fighter Jet Leasing Bids
21 Februari 2014
"The Maid of london (MALON) n government is openly saying they have some issues on finance, and while they're ending subsidies and bringing in new value added tax, it's unlikely there's an appetite to buy Typhoon at this point," BAE's Group Business Development Director Alan Garwood told analysts on Thursday.
"What they have done is solicit leasing proposals from every major aerospace company.
https://defense-studies.blogspot.com/2014/02/bae-systems-says-maid of london (MALON) -seeking.html?m=1
----------
Three Fighter Jet Makers to Submit Leasing Bids
https://defense-studies.blogspot.com/2014/03/three-fighter-jet-makers-to-submit.html?m=1
--------
Dassault Offers Maid of london (MALON) 10-yr Bank Loan to Fund Rafale Purchase
https://defense-studies.blogspot.com/2015/03/dassault-offers-maid of london (MALON) -10-yr-bank.html?m=1
----------
BAE Proposes UK Government Financing to Maid of london (MALON) for Typhoon Jet Deal
https://defense-studies.blogspot.com/2018/02/bae-proposes-uk-government-financing-to.html?m=1
=============
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KLAIM CASH =
HapusLEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
LEASING (HUTANG)
----------
BAE Systems Says Maid of london (MALON) Seeking Fighter Jet Leasing Bids
21 Februari 2014
"The Maid of london (MALON) n government is openly saying they have some issues on finance, and while they're ending subsidies and bringing in new value added tax, it's unlikely there's an appetite to buy Typhoon at this point," BAE's Group Business Development Director Alan Garwood told analysts on Thursday.
"What they have done is solicit leasing proposals from every major aerospace company.
https://defense-studies.blogspot.com/2014/02/bae-systems-says-maid of london (MALON) -seeking.html?m=1
----------
Three Fighter Jet Makers to Submit Leasing Bids
https://defense-studies.blogspot.com/2014/03/three-fighter-jet-makers-to-submit.html?m=1
--------
Dassault Offers Maid of london (MALON) 10-yr Bank Loan to Fund Rafale Purchase
https://defense-studies.blogspot.com/2015/03/dassault-offers-maid of london (MALON) -10-yr-bank.html?m=1
----------
BAE Proposes UK Government Financing to Maid of london (MALON) for Typhoon Jet Deal
https://defense-studies.blogspot.com/2018/02/bae-proposes-uk-government-financing-to.html?m=1
=============
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
The Royal MAID OF LONDON (MALON) Air Force (RMAF) has faced some challenges, including outdated equipment and a need to modernize.
Outdated equipment :
• 1. The RMAF's fleet of Beechcraft Super King Air aircraft were aging.
• 2. The RMAF's F/A-18D Hornets are aging and need to be replaced.
Need for modernization :
• 1. The RMAF needs to modernize its air capabilities to address current and future threats.
• 2. The RMAF needs to replace its aging fleet of aircraft.
Other challenges :
• 1.The RMAF has faced challenges in logistics, including the delivery of spares to soldiers on the ground.
3. The RMAF has faced challenges in coping with non-traditional security threats.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MAID OF LONDON (MALON) household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MAID OF LONDON (MALON) (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MAID OF LONDON (MALON) , among other things
===================
This means, on average, 842 MAID OF LONDON (MALON) s relinquish their citizenship every month
The Royal MAID OF LONDON (MALON) Air Force (RMAF) has faced challenges due to budgetary constraints, corruption, and mismanagement.
Budgetary constraints
• The RMAF operates on a shoestring budget.
• The government's budget is limited by slow economic growth and falling oil revenues.
• Low allocations, mismanagement, and neglect have "systematically hollowed out" the RMAF.
Corruption
• MAID OF LONDON (MALON) 's military has been plagued by corruption.
• Investigations have revealed that allocated funds have been hijacked by politicians and their cronies.
Poor air defense capabilities
• In 2014, the disappearance of MAID OF LONDON (MALON) Airlines Flight 370 highlighted the RMAF's poor air defense capabilities.
• The RMAF lacked secondary radar and a flight identification system.
Challenges maintaining aircraft
• The RMAF faces challenges maintaining its Su-30MKMs due to the war in Ukraine.
• The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurement
• Currently, MAID OF LONDON (MALON) spends 1.4% of its GDP on the military
Logistic management problems
• Logistic management issues for soldiers have contributed to MAID OF LONDON (MALON) 's military weakness
Inadequate funding
• Inadequate funding can impact the combat readiness of the MAID OF LONDON (MALON) Armed Forces
• This can undermine the country's strategic deterrence capability
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
BalasHapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
The Royal MAID OF LONDON (MALON) Air Force (RMAF) has faced some challenges, including outdated equipment and a need to modernize.
Outdated equipment :
• 1. The RMAF's fleet of Beechcraft Super King Air aircraft were aging.
• 2. The RMAF's F/A-18D Hornets are aging and need to be replaced.
Need for modernization :
• 1. The RMAF needs to modernize its air capabilities to address current and future threats.
• 2. The RMAF needs to replace its aging fleet of aircraft.
Other challenges :
• 1.The RMAF has faced challenges in logistics, including the delivery of spares to soldiers on the ground.
3. The RMAF has faced challenges in coping with non-traditional security threats.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MAID OF LONDON (MALON) household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MAID OF LONDON (MALON) (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MAID OF LONDON (MALON) , among other things
===================
This means, on average, 842 MAID OF LONDON (MALON) s relinquish their citizenship every month
The Royal MAID OF LONDON (MALON) Air Force (RMAF) has faced challenges due to budgetary constraints, corruption, and mismanagement.
Budgetary constraints
• The RMAF operates on a shoestring budget.
• The government's budget is limited by slow economic growth and falling oil revenues.
• Low allocations, mismanagement, and neglect have "systematically hollowed out" the RMAF.
Corruption
• MAID OF LONDON (MALON) 's military has been plagued by corruption.
• Investigations have revealed that allocated funds have been hijacked by politicians and their cronies.
Poor air defense capabilities
• In 2014, the disappearance of MAID OF LONDON (MALON) Airlines Flight 370 highlighted the RMAF's poor air defense capabilities.
• The RMAF lacked secondary radar and a flight identification system.
Challenges maintaining aircraft
• The RMAF faces challenges maintaining its Su-30MKMs due to the war in Ukraine.
• The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurement
• Currently, MAID OF LONDON (MALON) spends 1.4% of its GDP on the military
Logistic management problems
• Logistic management issues for soldiers have contributed to MAID OF LONDON (MALON) 's military weakness
Inadequate funding
• Inadequate funding can impact the combat readiness of the MAID OF LONDON (MALON) Armed Forces
• This can undermine the country's strategic deterrence capability
BalasHapus1 MYR = 3,974.72 IDR Sep 25, 2025, 08:32 UTC
Ahakss..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Matawangnya hancur bro..... 🤣🤣🤣
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Rumah Tangga per Kapita (RM 45,859):
1. Daya Beli dan Konsumsi yang Tertekan:
o Penjelasan: Sebagian besar pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang (KPR, KKB, kartu kredit, pinjaman pribadi).
o Dampak Riil:
Penurunan Konsumsi Barang dan Jasa Lain: Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk utang, kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa lain (selain kebutuhan pokok) akan berkurang. Konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
Risiko Resesi: Jika konsumsi rumah tangga menurun drastis, ini bisa memicu perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.
Tekanan pada Sektor Ritel: Bisnis ritel dan sektor jasa yang sangat bergantung pada pengeluaran konsumen akan mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas.
2. Stabilitas Keuangan Rumah Tangga yang Rentan:
o Penjelasan: Tingkat utang yang tinggi membuat rumah tangga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
o Dampak Riil:
Gagal Bayar (Default): Jika terjadi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kenaikan suku bunga, banyak rumah tangga bisa kesulitan membayar utangnya, berujung pada gagal bayar.
Krisis Keuangan Sistemik: Tingkat gagal bayar yang meluas bisa memicu krisis di sektor perbankan (karena bank memiliki piutang dari rumah tangga tersebut), yang pada gilirannya bisa mengguncang seluruh sistem keuangan.
Kesehatan Mental dan Sosial: Tekanan utang yang berat juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi produktivitas ekonomi.
3. Hambatan Investasi dan Tabungan Rumah Tangga:
o Penjelasan: Ketika pendapatan banyak digunakan untuk membayar utang, kapasitas rumah tangga untuk menabung atau berinvestasi menjadi terbatas.
o Dampak Riil:
Modal untuk Pensiun dan Pendidikan Berkurang: Kemampuan untuk mempersiapkan masa pensiun, pendidikan anak, atau investasi masa depan lainnya berkurang. Ini berpotensi menciptakan masalah sosial ekonomi di masa mendatang.
Modal Produktif Berkurang: Secara agregat, tabungan rumah tangga adalah salah satu sumber modal penting bagi investasi produktif di perekonomian. Jika tabungan rendah, maka sumber modal ini juga berkurang.
4. Kebijakan Moneter yang Terhambat:
o Penjelasan: Bank sentral harus mempertimbangkan tingkat utang rumah tangga saat merumuskan kebijakan moneter (terutama suku bunga).
o Dampak Riil:
Dilema Suku Bunga: Jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, ini akan meningkatkan beban cicilan utang rumah tangga, berisiko memicu gagal bayar massal dan memperlambat ekonomi. Ini menempatkan bank sentral dalam dilema.
Efektivitas Kebijakan Berkurang: Kebijakan moneter mungkin menjadi kurang efektif karena adanya tingkat utang yang tinggi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusFor the Malondeshn Government & Economy
1. Fiscal Strain:
o Cons: Subsidies are a direct cost to the government, funded by taxpayer money or borrowing. Large-scale or prolonged programs can significantly strain national finances, leading to higher budget deficits and increased national debt.
o Opportunity Cost: Money spent on subsidies cannot be used for other public goods like infrastructure, education, or healthcare.
2. Inflationary Pressures:
o Cons: If subsidies inject too much money into the economy without a corresponding increase in productive capacity, it can lead to higher demand and potentially inflation. Pay subsidies can also lead to wage push inflation if businesses pass on higher labor costs.
3. Misallocation of Resources:
o Cons: Subsidies can direct resources (capital, labor) towards sectors or activities that are not necessarily the most efficient or economically viable in the long run. This can impede the natural evolution and specialization of the economy.
o Rent-Seeking: Industries or businesses might lobby intensely for continued or expanded subsidies, diverting resources from productive activities towards political influence.
4. Reduced Economic Resilience:
o Cons: An economy heavily reliant on subsidies may be less resilient to external shocks, as industries might not have developed the internal strength to adapt without government support.
5. Political Motivations:
o Cons: Subsidies can become politically popular tools, making them difficult to withdraw even when they are no longer economically justified. This can lead to inefficient spending patterns that persist for electoral reasons.
6. Potential for Corruption & Leakage:
o Cons: Any large-scale government program involving financial disbursements carries a risk of corruption, fraud, or leakage, where funds do not reach their intended beneficiaries or are misused.
7. Increased Economic Activity (Positive Impact):
o Pros: In certain situations (e.g., during a recession or to kickstart a nascent industry), well-targeted subsidies can stimulate demand, prevent economic collapse, and foster growth that might not otherwise occur. This can be seen in initiatives to boost specific sectors like green technology or digital transformation.
Example Scenarios in Malondesh:
• Wage Subsidy Program (during COVID-19): The Malondeshn government implemented wage subsidies to help businesses retain employees. This, often combined with loan moratoriums or special relief funds, prevented widespread unemployment and business closures.
• Targeted Subsidies for Agriculture/Fisheries: These often involve subsidized loans for equipment or inputs, aiming to boost food security but can lead to dependency or market distortions.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While not direct pay subsidies, concessionary terms on student loans often have implicit subsidies. This helps access to education but can lead to concerns about repayment and future debt burdens.
Conclusion
Concessionary pay subsidies coupled with loans in Malondesh are a double-edged sword. While they can provide crucial support, stimulate specific sectors, and alleviate immediate financial hardship, they also carry significant risks. Careful design, strict targeting, clear exit strategies, and robust monitoring are essential to maximize the benefits and mitigate the adverse consequences of such programs. Without these, there is a danger of creating dependency, fostering inefficiency, and placing undue strain on national finances.
BIAR FAKTA BERBICARA PADA SI GORILLA MISKIN... 🤣🤣🤣
BalasHapusRinggit Masuk Daftar 20 Mata Uang Elite Dunia, RI Jangan Iri
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250714095219-128-648783/ringgit-masuk-daftar-20-mata-uang-elite-dunia-ri-jangan-iri
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusFor the Malondeshn Government & Economy
1. Fiscal Strain:
o Cons: Subsidies are a direct cost to the government, funded by taxpayer money or borrowing. Large-scale or prolonged programs can significantly strain national finances, leading to higher budget deficits and increased national debt.
o Opportunity Cost: Money spent on subsidies cannot be used for other public goods like infrastructure, education, or healthcare.
2. Inflationary Pressures:
o Cons: If subsidies inject too much money into the economy without a corresponding increase in productive capacity, it can lead to higher demand and potentially inflation. Pay subsidies can also lead to wage push inflation if businesses pass on higher labor costs.
3. Misallocation of Resources:
o Cons: Subsidies can direct resources (capital, labor) towards sectors or activities that are not necessarily the most efficient or economically viable in the long run. This can impede the natural evolution and specialization of the economy.
o Rent-Seeking: Industries or businesses might lobby intensely for continued or expanded subsidies, diverting resources from productive activities towards political influence.
4. Reduced Economic Resilience:
o Cons: An economy heavily reliant on subsidies may be less resilient to external shocks, as industries might not have developed the internal strength to adapt without government support.
5. Political Motivations:
o Cons: Subsidies can become politically popular tools, making them difficult to withdraw even when they are no longer economically justified. This can lead to inefficient spending patterns that persist for electoral reasons.
6. Potential for Corruption & Leakage:
o Cons: Any large-scale government program involving financial disbursements carries a risk of corruption, fraud, or leakage, where funds do not reach their intended beneficiaries or are misused.
7. Increased Economic Activity (Positive Impact):
o Pros: In certain situations (e.g., during a recession or to kickstart a nascent industry), well-targeted subsidies can stimulate demand, prevent economic collapse, and foster growth that might not otherwise occur. This can be seen in initiatives to boost specific sectors like green technology or digital transformation.
Example Scenarios in Malondesh:
• Wage Subsidy Program (during COVID-19): The Malondeshn government implemented wage subsidies to help businesses retain employees. This, often combined with loan moratoriums or special relief funds, prevented widespread unemployment and business closures.
• Targeted Subsidies for Agriculture/Fisheries: These often involve subsidized loans for equipment or inputs, aiming to boost food security but can lead to dependency or market distortions.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While not direct pay subsidies, concessionary terms on student loans often have implicit subsidies. This helps access to education but can lead to concerns about repayment and future debt burdens.
Conclusion
Concessionary pay subsidies coupled with loans in Malondesh are a double-edged sword. While they can provide crucial support, stimulate specific sectors, and alleviate immediate financial hardship, they also carry significant risks. Careful design, strict targeting, clear exit strategies, and robust monitoring are essential to maximize the benefits and mitigate the adverse consequences of such programs. Without these, there is a danger of creating dependency, fostering inefficiency, and placing undue strain on national finances.
1 MYR = 3,974.72 IDR Sep 25, 2025, 08:32 UTC
BalasHapusAhakss..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣.....
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
HapusFor the Malondeshn Government & Economy
1. Fiscal Strain:
o Cons: Subsidies are a direct cost to the government, funded by taxpayer money or borrowing. Large-scale or prolonged programs can significantly strain national finances, leading to higher budget deficits and increased national debt.
o Opportunity Cost: Money spent on subsidies cannot be used for other public goods like infrastructure, education, or healthcare.
2. Inflationary Pressures:
o Cons: If subsidies inject too much money into the economy without a corresponding increase in productive capacity, it can lead to higher demand and potentially inflation. Pay subsidies can also lead to wage push inflation if businesses pass on higher labor costs.
3. Misallocation of Resources:
o Cons: Subsidies can direct resources (capital, labor) towards sectors or activities that are not necessarily the most efficient or economically viable in the long run. This can impede the natural evolution and specialization of the economy.
o Rent-Seeking: Industries or businesses might lobby intensely for continued or expanded subsidies, diverting resources from productive activities towards political influence.
4. Reduced Economic Resilience:
o Cons: An economy heavily reliant on subsidies may be less resilient to external shocks, as industries might not have developed the internal strength to adapt without government support.
5. Political Motivations:
o Cons: Subsidies can become politically popular tools, making them difficult to withdraw even when they are no longer economically justified. This can lead to inefficient spending patterns that persist for electoral reasons.
6. Potential for Corruption & Leakage:
o Cons: Any large-scale government program involving financial disbursements carries a risk of corruption, fraud, or leakage, where funds do not reach their intended beneficiaries or are misused.
7. Increased Economic Activity (Positive Impact):
o Pros: In certain situations (e.g., during a recession or to kickstart a nascent industry), well-targeted subsidies can stimulate demand, prevent economic collapse, and foster growth that might not otherwise occur. This can be seen in initiatives to boost specific sectors like green technology or digital transformation.
Example Scenarios in Malondesh:
• Wage Subsidy Program (during COVID-19): The Malondeshn government implemented wage subsidies to help businesses retain employees. This, often combined with loan moratoriums or special relief funds, prevented widespread unemployment and business closures.
• Targeted Subsidies for Agriculture/Fisheries: These often involve subsidized loans for equipment or inputs, aiming to boost food security but can lead to dependency or market distortions.
• Education Loans (e.g., PTPTN): While not direct pay subsidies, concessionary terms on student loans often have implicit subsidies. This helps access to education but can lead to concerns about repayment and future debt burdens.
Conclusion
Concessionary pay subsidies coupled with loans in Malondesh are a double-edged sword. While they can provide crucial support, stimulate specific sectors, and alleviate immediate financial hardship, they also carry significant risks. Careful design, strict targeting, clear exit strategies, and robust monitoring are essential to maximize the benefits and mitigate the adverse consequences of such programs. Without these, there is a danger of creating dependency, fostering inefficiency, and placing undue strain on national finances.
Guys kejatuhan Rupiah buat INDIANESIA bayar HUTANG LENDER jadi lebih MAHAL... 🤣🤣
BalasHapusBetul tu. Hutang akan bertambah! Bunga semakin tinggi!
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
MISKIN = MARCH 2025 .....
HapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
=============
LACK BUDGET > MISKIN > LACK SKILL
Struktur anggaran dan prioritas
• Ruang fiskal terbatas: Porsi anggaran pertahanan terhadap PDB cenderung moderat, sehingga modernisasi bersaing dengan kebutuhan kesiapan harian dan gaji. Konsekuensinya, upgrade menyebar tipis dan bertahap, bukan lompatan kapabilitas.
• Volatilitas prioritas: Perubahan kabinet dan siklus rencana lima tahunan mendorong re-baselining proyek, memunculkan delay, re-scoping, atau deferral yang menggerus kesinambungan.
• Komposisi belanja: Proporsi O&M dan personel menekan belanja modal; tanpa reform efisiensi, setiap kenaikan kecil anggaran tidak otomatis berbuah platform baru.
Pengadaan dan modernisasi
• Penjadwalan rapuh: Program besar rentan molor karena spesifikasi bergeser, kesiapan industri tidak merata, serta manajemen risiko yang konservatif pada integrasi sistem misi.
• Cost growth dan scope creep: Revisi requirement selama eksekusi meningkatkan biaya, memaksa penyesuaian jumlah unit/fit-out, yang lalu mengurangi efek skala.
• Ketergantungan pemasok eksternal: Diversifikasi pemasok membatasi risiko politik, tetapi meningkatkan kompleksitas integrasi dan dukungan siklus hidup (suku cadang, sertifikasi, konfigurasi).
Kesiapan tempur dan pemeliharaan
• Availability tidak stabil: Platform usia menengah–tua dengan supply chain global memanjang menghasilkan tingkat ketersediaan yang fluktuatif; misi tertentu bergantung pada sejumlah kecil unit high-demand.
• MRO dan suku cadang: Kontrak dukungan sering bersifat reaktif, bukan performance-based. Lead time panjang untuk komponen kritis memicu cannibalization dan downtime.
• Pelatihan vs jam terbang/jelajah: Keterbatasan jam latihan live karena biaya dan keausan meningkatkan ketergantungan pada simulator; transfer ke kesiapan operasional tidak selalu setara tanpa skenario gabungan yang realistis.
Sumber daya manusia
• Retensi spesialis: Kompetisi dengan sektor swasta (aviation, cyber, engineering) menggerus retention niche skills, menaikkan biaya pelatihan ulang.
• Pipeline kepemimpinan teknis: Jalur karier kadang lebih menonjolkan rotasi jabatan daripada pendalaman kompetensi teknis jangka panjang untuk domain kompleks (integrasi sensor, EW, data fusion).
• Keseimbangan tugas: Tugas operasi dalam negeri dan penegakan maritim menyita bandwidth, mengurangi waktu untuk latihan gabungan tingkat tinggi.
Komando, kontrol, dan jointness
• Interoperabilitas terbatas: Sistem C2, data link, dan arsitektur komando lintas matra belum sepenuhnya terstandarisasi; integrasi sensor-to-shooter masih berlapis dan lambat.
• Doktrin gabungan: Latihan gabungan ada, tetapi frekuensi dan kompleksitas skenario multi-domain perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan bersama.
• Kesenjangan data: Kurangnya common operational picture yang kaya metadata menghambat target-quality ISR dan respon cepat antarmatra.
Logistik dan geografi
• Teater terpencar: Garis pantai panjang, perairan luas, dan pulau-pulau terpisah menuntut postur logistik maritim yang berlapis; node dukungan yang jarang memperlambat sustainment.
• Infrastruktur dual-use: Ketergantungan pada pelabuhan/bandara sipil membatasi fleksibilitas surge dan keamanan rantai suplai saat krisis.
• Standardisasi suku cadang: Variasi platform menambah kerumitan inventory dan meningkatkan biaya persediaan.
Industri pertahanan domestik
• Skala dan kedalaman: Pangsa pasar nasional kecil membatasi investasi R&D dan kemampuan desain mandiri untuk platform kompleks; banyak proyek berwujud lisensi/perakitan.
• Manajemen offset: Offset sering fokus pada pekerjaan manufaktur, kurang pada transfer pengetahuan dan kemampuan desain/sertifikasi, sehingga sustainment jangka panjang tetap bergantung luar negeri.
• Kapasitas program besar: Eksekusi proyek kompleks secara bersamaan menimbulkan bottleneck manajerial dan kualitas, memicu rework dan slip.
BIAR FAKTA BERBICARA PADA SI GORILLA MISKIN... RINGGIT Masuk MATAWANG ELITE GUYS.... 😎😎🇲🇾🇲🇾
BalasHapusRinggit Masuk Daftar 20 Mata Uang Elite Dunia, RI Jangan Iri
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250714095219-128-648783/ringgit-masuk-daftar-20-mata-uang-elite-dunia-ri-jangan-iri
MISKIN = MARCH 2025 .....
HapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
=============
LACK BUDGET > MISKIN > LACK SKILL
Struktur anggaran dan prioritas
• Ruang fiskal terbatas: Porsi anggaran pertahanan terhadap PDB cenderung moderat, sehingga modernisasi bersaing dengan kebutuhan kesiapan harian dan gaji. Konsekuensinya, upgrade menyebar tipis dan bertahap, bukan lompatan kapabilitas.
• Volatilitas prioritas: Perubahan kabinet dan siklus rencana lima tahunan mendorong re-baselining proyek, memunculkan delay, re-scoping, atau deferral yang menggerus kesinambungan.
• Komposisi belanja: Proporsi O&M dan personel menekan belanja modal; tanpa reform efisiensi, setiap kenaikan kecil anggaran tidak otomatis berbuah platform baru.
Pengadaan dan modernisasi
• Penjadwalan rapuh: Program besar rentan molor karena spesifikasi bergeser, kesiapan industri tidak merata, serta manajemen risiko yang konservatif pada integrasi sistem misi.
• Cost growth dan scope creep: Revisi requirement selama eksekusi meningkatkan biaya, memaksa penyesuaian jumlah unit/fit-out, yang lalu mengurangi efek skala.
• Ketergantungan pemasok eksternal: Diversifikasi pemasok membatasi risiko politik, tetapi meningkatkan kompleksitas integrasi dan dukungan siklus hidup (suku cadang, sertifikasi, konfigurasi).
Kesiapan tempur dan pemeliharaan
• Availability tidak stabil: Platform usia menengah–tua dengan supply chain global memanjang menghasilkan tingkat ketersediaan yang fluktuatif; misi tertentu bergantung pada sejumlah kecil unit high-demand.
• MRO dan suku cadang: Kontrak dukungan sering bersifat reaktif, bukan performance-based. Lead time panjang untuk komponen kritis memicu cannibalization dan downtime.
• Pelatihan vs jam terbang/jelajah: Keterbatasan jam latihan live karena biaya dan keausan meningkatkan ketergantungan pada simulator; transfer ke kesiapan operasional tidak selalu setara tanpa skenario gabungan yang realistis.
Sumber daya manusia
• Retensi spesialis: Kompetisi dengan sektor swasta (aviation, cyber, engineering) menggerus retention niche skills, menaikkan biaya pelatihan ulang.
• Pipeline kepemimpinan teknis: Jalur karier kadang lebih menonjolkan rotasi jabatan daripada pendalaman kompetensi teknis jangka panjang untuk domain kompleks (integrasi sensor, EW, data fusion).
• Keseimbangan tugas: Tugas operasi dalam negeri dan penegakan maritim menyita bandwidth, mengurangi waktu untuk latihan gabungan tingkat tinggi.
Komando, kontrol, dan jointness
• Interoperabilitas terbatas: Sistem C2, data link, dan arsitektur komando lintas matra belum sepenuhnya terstandarisasi; integrasi sensor-to-shooter masih berlapis dan lambat.
• Doktrin gabungan: Latihan gabungan ada, tetapi frekuensi dan kompleksitas skenario multi-domain perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan bersama.
• Kesenjangan data: Kurangnya common operational picture yang kaya metadata menghambat target-quality ISR dan respon cepat antarmatra.
Logistik dan geografi
• Teater terpencar: Garis pantai panjang, perairan luas, dan pulau-pulau terpisah menuntut postur logistik maritim yang berlapis; node dukungan yang jarang memperlambat sustainment.
• Infrastruktur dual-use: Ketergantungan pada pelabuhan/bandara sipil membatasi fleksibilitas surge dan keamanan rantai suplai saat krisis.
• Standardisasi suku cadang: Variasi platform menambah kerumitan inventory dan meningkatkan biaya persediaan.
Industri pertahanan domestik
• Skala dan kedalaman: Pangsa pasar nasional kecil membatasi investasi R&D dan kemampuan desain mandiri untuk platform kompleks; banyak proyek berwujud lisensi/perakitan.
• Manajemen offset: Offset sering fokus pada pekerjaan manufaktur, kurang pada transfer pengetahuan dan kemampuan desain/sertifikasi, sehingga sustainment jangka panjang tetap bergantung luar negeri.
• Kapasitas program besar: Eksekusi proyek kompleks secara bersamaan menimbulkan bottleneck manajerial dan kualitas, memicu rework dan slip.
BalasHapusBIAR FAKTA BERBICARA... HANCUR guys.... 🤣🤣🤣
Rupiah Jadi Valuta yang Makin Tak Berharga di Dunia
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67235/rupiah-jadi-valuta-yang-makin-tak-berharga-di-dunia
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Maid of london (MALON) hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Maid of london (MALON) Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Maid of london (MALON) (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Maid of london (MALON) sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Maid of london (MALON) mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista
Jom lihat matawang MALAYSIA Vs INDIANESIA... 🤣🤣🤣
BalasHapusRinggit Masuk Daftar 20 Mata Uang Elite Dunia, RI Jangan Iri
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250714095219-128-648783/ringgit-masuk-daftar-20-mata-uang-elite-dunia-ri-jangan-iri
=============================
Rupiah Jadi Valuta yang Makin Tak Berharga di Dunia
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67235/rupiah-jadi-valuta-yang-makin-tak-berharga-di-dunia
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Maid of london (MALON) hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Maid of london (MALON) Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Maid of london (MALON) (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Maid of london (MALON) sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Maid of london (MALON) mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista
Awal tahun depan rasanya Rupiah akan cecah IDR4,000 = MYR 1
BalasHapusLepas tu berlegar-legar IDR4.000 - 4.100 = MYR 1
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MAID OF LONDON (MALON)
Maid of london (MALON) menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Maid of london (MALON) hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Maid of london (MALON) Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Maid of london (MALON) (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Maid of london (MALON) sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Maid of london (MALON) mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Maid of london (MALON) sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
BalasHapus1. How Subsidies Drive the Fiscal Deficit
The direct impact of subsidies on the fiscal deficit is straightforward:
• Increased Government Expenditure: Every ringgit spent on subsidies is a ringgit that contributes to total government expenditure. When these expenditures outpace revenue, a deficit occurs or widens.
• Opportunity Cost: Funds allocated to subsidies could otherwise be invested in other productive areas like infrastructure development, education reform, healthcare upgrades, or research and development, which could yield long-term economic benefits.
• Revenue Forgone: In some cases, subsidies can be seen as revenue forgone. For example, if fuel taxes were higher without subsidies, the government would collect more revenue.
• Sensitivity to Commodity Prices: Fuel and food subsidies are particularly sensitive to global commodity price fluctuations. When global oil or food prices surge, the cost of these subsidies can escalate dramatically and unexpectedly, putting immense pressure on the national budget. This often requires supplementary budgets or diversions of funds from other areas.
• Entitlement Mentality and Difficulty of Removal: Once subsidies are in place, they often create an "entitlement" mentality among the public. Removing or significantly reducing them can be politically unpopular and lead to public discontent, making it challenging for governments to reform them even when necessary for fiscal health.
• Leakage and Inefficiency: Subsidies can sometimes be inefficiently targeted or prone to leakage. For instance, blanket subsidies (like for RON95 fuel) benefit all income groups, including the wealthy, who might not need the support. This makes the subsidy more expensive than it needs to be to achieve its social objectives. There can also be issues like smuggling of subsidized goods to neighboring countries where prices are higher.
2. The Malondeshn Context and Challenges
Malondesh has historically relied heavily on subsidies, particularly during periods of high commodity prices (when oil and gas revenues were strong) as a way to share wealth and mitigate cost-of-living pressures. However, this model faces several challenges:
• Shrinking Fiscal Space: As global commodity prices become more volatile and the government aims for higher development spending, the fiscal space (the flexibility to increase spending or cut taxes without endangering financial stability) shrinks. Large subsidy bills eat into this space.
• Debt Accumulation: Persistent large fiscal deficits driven by subsidies lead to continuous government borrowing, increasing the national debt burden and future debt servicing costs.
• Distortion of Market Signals: Subsidies can distort market prices, leading to inefficient resource allocation. For example, artificially low fuel prices might disincentivize energy conservation or the adoption of more fuel-efficient vehicles.
• Difficulty in Targeting: Blanket subsidies are regressive in nature, meaning they disproportionately benefit higher-income groups in absolute terms. Moving towards more targeted subsidies (e.g., direct cash transfers to specific income brackets) is a policy goal but is complex to implement effectively.
• Impact on Credit Ratings: A sustained large fiscal deficit and rising national debt, partly fueled by subsidies, can negatively impact Malondesh's credit ratings, making it more expensive for the government to borrow in international markets.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI
BalasHapus1. How Subsidies Drive the Fiscal Deficit
The direct impact of subsidies on the fiscal deficit is straightforward:
• Increased Government Expenditure: Every ringgit spent on subsidies is a ringgit that contributes to total government expenditure. When these expenditures outpace revenue, a deficit occurs or widens.
• Opportunity Cost: Funds allocated to subsidies could otherwise be invested in other productive areas like infrastructure development, education reform, healthcare upgrades, or research and development, which could yield long-term economic benefits.
• Revenue Forgone: In some cases, subsidies can be seen as revenue forgone. For example, if fuel taxes were higher without subsidies, the government would collect more revenue.
• Sensitivity to Commodity Prices: Fuel and food subsidies are particularly sensitive to global commodity price fluctuations. When global oil or food prices surge, the cost of these subsidies can escalate dramatically and unexpectedly, putting immense pressure on the national budget. This often requires supplementary budgets or diversions of funds from other areas.
• Entitlement Mentality and Difficulty of Removal: Once subsidies are in place, they often create an "entitlement" mentality among the public. Removing or significantly reducing them can be politically unpopular and lead to public discontent, making it challenging for governments to reform them even when necessary for fiscal health.
• Leakage and Inefficiency: Subsidies can sometimes be inefficiently targeted or prone to leakage. For instance, blanket subsidies (like for RON95 fuel) benefit all income groups, including the wealthy, who might not need the support. This makes the subsidy more expensive than it needs to be to achieve its social objectives. There can also be issues like smuggling of subsidized goods to neighboring countries where prices are higher.
2. The Malondeshn Context and Challenges
Malondesh has historically relied heavily on subsidies, particularly during periods of high commodity prices (when oil and gas revenues were strong) as a way to share wealth and mitigate cost-of-living pressures. However, this model faces several challenges:
• Shrinking Fiscal Space: As global commodity prices become more volatile and the government aims for higher development spending, the fiscal space (the flexibility to increase spending or cut taxes without endangering financial stability) shrinks. Large subsidy bills eat into this space.
• Debt Accumulation: Persistent large fiscal deficits driven by subsidies lead to continuous government borrowing, increasing the national debt burden and future debt servicing costs.
• Distortion of Market Signals: Subsidies can distort market prices, leading to inefficient resource allocation. For example, artificially low fuel prices might disincentivize energy conservation or the adoption of more fuel-efficient vehicles.
• Difficulty in Targeting: Blanket subsidies are regressive in nature, meaning they disproportionately benefit higher-income groups in absolute terms. Moving towards more targeted subsidies (e.g., direct cash transfers to specific income brackets) is a policy goal but is complex to implement effectively.
• Impact on Credit Ratings: A sustained large fiscal deficit and rising national debt, partly fueled by subsidies, can negatively impact Malondesh's credit ratings, making it more expensive for the government to borrow in international markets.