%20KAPAL%20FREGATE%20JENIS%20FREMM%20DAN%20DUKUNGANNYAJakarta,%20Kamis%2018.webp)
Pasca tidak tersedianya cukup anggaran untuk aktifasi kontrak 6 fregat FREMM maka alokasi anggaran diajukan ulang untuk pengadaan 2 fregat Sejenis FREMM dan terealisasikan 2 kapal PPA (photos: Dittekindhan)
Kick Off Meeting Offset Pengadaan Kapal Fregat Jenis FREMM dan Dukungannya
Jakarta, Kamis 18 September 2025. Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan - Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T. ,MM., memimpin rapat _Kick off Meeting Offset (KOM) Pengadaan (A) Kapal Fregate Jenis FREMM dan Dukungannya di Ruang Rapat Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Lantai 1 Gedung R. Suprapto Kemhan.
Rapat ini dihadiri oleh Kasubdit Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, staf KKIP, staf Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Tim Ahli, PT. Noahtu, PT. Batamec, PT. Prima Maju Mapan, Universitas Pertahanan, PT. Len Industri (Persero), PT. STTAL, PT. Dieselindo, PT. NTP, PT. TMI (Teknologi Militer Indonesia), PT. Pindad, dan Perwakilan Fincantiery, S.P.A. Italia.
%20KAPAL%20FREGATE%20JENIS%20FREMM%20DAN%20DUKUNGANNYAJakarta,%20Kamis%2018%20(1).webp)
Pengadaan Alpalhankam dengan mekanisme ofset pertahanan merupakan salah satu langkah pemerintah agar Industri Pertahanan dapat mandiri. Dengan mekanisme ofset diharapkan Industri Pertahanan dapat belajar teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi Alpalhankam untuk kemandirian Industri Pertahanan di masa mendatang.
Pada rapat ini pihak Fincantiery, S.P.A. menyampaikan detail setiap aktifitas dan timeline pelaksanaan Kandungan Lokal dan Ofset kepada penerima ofset. (Dittekindhan)
PT PAL segera akan membangun 2 kapal selam berteknologi LIB serta membutuhkan kapal selam mini sesuai konsep Perisai Trisula Nusantara dari Presiden Prabowo Subianto (photos: Dittekindhan)
Dirjen Pothan Kemhan Buka Workshop Transfer Teknologi Kapal Selam
Jakarta -- Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., membuka Workshop Submarine dengan tema Dive Into Innovation: Transferring Submarine Technology For Future Generations yang berlangsung di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta.
Workshop menghadirkan narasumber utama Admiral Leibert dari Drass Italia, seorang mantan submariner Angkatan Laut Italia, serta Mr. Petar Dumicic representatif dari Excalibur International. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Kemhan, TNI Angkatan Laut, Universitas Pertahanan, Institut Teknologi Sepuluh November dan Industri Pertahanan (PT PAL, PT. Palindo Marine dan PT. Robomarine).
.webp){kind=spacer}
Workshop yang diselenggarakan selama lima hari ini merupakan bagian dari program ofset Kementerian Pertahanan dalam rangka alih teknologi sistem kapal selam dari indirect offset pengadaan Alpalhankam melalui Excalibur International. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai sistem dan teknologi kapal selam yang kelak bermanfaat untuk mendukung pengembangan teknologi pertahanan nasional.
Dalam sambutannya Dirjen Pothan menekankan pentingnya program ofset sebagai salah satu mekanisme akuisisi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain pembelian Alpalhankam dari luar negeri, ofset dianggap sebagai cara efektif untuk memperoleh pengetahuan dan teknologi baru dengan investasi yang lebih terjangkau.
Pengetahuan yang diperoleh dari workshop ini diharapkan dapat diaplikasikan di lingkungan kerja masing-masing, khususnya dalam mendukung pengembangan kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk rencana pembangunan kapal selam di Indonesia.
Evooooo Mahaall haja!🤑🤑🤑
BalasHapusKemarin di tawarkan 2 unit Fremm second agak murah... AL kurang minat atau gmn nggak jelas... seperti nya sudah mau diambil sama Yunani.
HapusAda 2 unit Fremm second lagi yang mau dijual lagi cuma waktu nya blm bisa dipastikan perkiraan 2029.
Cuma ya positif thinking ja..siapa tau nggak minat Fremm second.
HapusKarena kita mau beli Fremm Evo.
Wadidaw.
✨️KRI BRAWIJAYA-320 143 meter
BalasHapusLAMBORGHINI ASET PREMIUM MAHAL haha!🤑🤑🤑
kita punyak gaesz uda datang
FULL WEPON VLS🚀
MERIAM RAKSASA 127MM VULKANO 80-100KM
SOVRAPONTE 76MM
SPEED 33-34 KNOTS ..PAWER haha!🦾👍🦾
https://youtube.com/watch?v=ZKvUyzUafcM
warganyet kl mana punyak, kahsiyan dmiskinos...lcs mangkrak, OMFONG ABADI haha!🤣🤣🤣
Kapan ngebrong di Ambalat om? 🤣
HapusKapal bagusnya ambil itali atau Perancis aja. Jgn yg rasa kebab
BalasHapusTurki kenapa gitu?
HapusKalau mau bagus, ambil dari Fincantieri, China, Jepang atau Korea Selatan.
Dari kebab mahal doang Tot nya nggak jelas.
HapusApalagi kontrak Republik korp...apaan tuh paling juga cuma Broker senjata.
Beli Kapal cepat nggak ada Tot nya.
Beli istif nggak jelas Tot nya apa.
Nggak ada ToT atau offset atau imbal dagang bukannya illegal? Kalau drone, Turki lumayan royal tentang ToT.
HapusSHOPPING KASEL Mini...DRASS hore haha!🦾🚀🦾
BalasHapusseblah mana punyak, khusus nyelip2 dari Sumatera haha!👏👍👏
BAKAL ASET PREMUIM BARU LAGI....GA CAPEK NIH KING INDO SHOPPING TERUS....MAKLUM NEGARA KAYA DAN CIRCLE BRICS,G20,G8.....HAHAHAA
BalasHapusBANDINGKAN NEGARA MISKIN SEBELAH SEWA SUDAH PAKE LENDER MASIH GAGAL....MEMALUKAN DAN PARAH WOY !!!!
KLAIM KAYA CASH = LOAN BARTER
BalasHapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
-----------------
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
-----------------
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
-----------------
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
-----------------
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
Kesian INDIANESIA..... Kapal PPA BEKAS Saja terpaksa NGUTANG LENDER.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusKocak yang namanya utang gak masalah yg penting di bayar.
HapusLebih kasian negara give away lu.
Hornet second pun gagal... apalagi beli baru....wkkwk
Sewa heli blekok pun gagal
Memang nggak tau malu.
Bekas ndasmu pur
HapusSistem Barter itu LOAN...? agak aneh IQ GORILLA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Panas,,panas,,gempur panas lagi,,,shopping RCWS buat K200 dah happy kan?😄😄
HapusMana GORILLA IQ RENDAH yang KLAIM konon Petrol dan Diesel mereka murah dari MALAYSIA...... 🤣🤣🤣
BalasHapusBIAR FAKTA BERBICARA pada si GORILLA....
MALAYSIA... 😎
Rerata harga bensin : Rp7.297/liter
Rerata harga solar : Rp10.470/liter
========================
INDIANESIA... 🤣🤣
Rerata harga bensin : Rp12.374/liter
Rerata harga solar : Rp13.485/liter
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/55558/rerata-harga-bbm-bensin-dan-solar-terbaru-di-asean-ri-termurah/2
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
o Procurement: Malondesh decided to acquire FA-50M light combat aircraft from South Korea.
o Financing Mechanism: It is "likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit)." KEXIM (Export-Import Bank of Korea) is South Korea's official export credit agency. They frequently provide attractive financing terms (loans, guarantees) to facilitate the sale of Korean products, especially high-value items like aircraft, ships, and infrastructure projects, to foreign buyers.
o Details: While specific details aren't fully disclosed (common for ongoing defense deals), this is described as "A typical arrangement for aircraft sales from Korea." This implies that KEXIM's involvement with favorable loan terms is a standard practice for large Korean defense exports.
o Significance: Illustrates the strategic use of government-backed financing to win international defense contracts.
-----------------
2. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
o Procurement: Malondesh acquired New Generation Patrol Vessels (NGPVs), built locally under a German license.
o Financing Mechanism: "Financing reportedly included German export credit facilities." Even though the vessels were built locally, the German intellectual property, components, and expertise involved likely warranted German financial support.
o Role of German ECA: This would involve a German export credit agency (like Euler Hermes) providing guarantees or direct loans to facilitate the transfer of technology and key components from Germany, and to support the overall project.
o Significance: Shows that export credit financing can also apply to licensed local production, especially when substantial foreign components or technology transfer are involved
-----------------
1. Financier (e.g., Foreign Banks, Export Credit Agencies): Provides loans to the buyer to facilitate the purchase. These financiers are often from the seller's country and are sometimes backed by their own government.
2. Export Credit Agency (ECA): A key player. ECAs (like France's Coface, South Korea's KEXIM, Germany's Euler Hermes) are government-backed institutions that provide guarantees or direct financing to support their country's exports. They reduce the risk for commercial banks lending to foreign buyers, making such loans more attractive.
-----------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malondesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malondesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusTypes of Loan Financing
1. Foreign Export Credit:
o Mechanism: When Malondesh decides to buy defense equipment from a foreign country (e.g., submarines from France, fighter jets from Russia), the exporting country's government or its export credit agency often provides favorable loan terms to Malondesh. This isn't just a commercial deal; it's a strategic tool for the exporting nation to promote its defense industry and build political influence.
o Advantages for Malondesh:
Lower Interest Rates: Often come with subsidized interest rates compared to commercial loans.
Longer Repayment Periods: Allows for spreading the cost over many years, easing immediate budget pressure.
o Risks:
Currency Risk: Loans are typically denominated in the currency of the exporting country (e.g., Euros, USD, Rubles). If the Malondeshn Ringgit depreciates against these currencies, the cost of repayment in Ringgit terms increases significantly.
Political Influence: The exporting country might gain leverage over Malondesh's foreign policy or defense decisions due to the debt.
-----------------
2. International Bank Loans:
o Mechanism: Malondesh can secure loans from commercial banks or syndicates of banks, often international institutions, to finance defense purchases. These are more straightforward commercial transactions.
o Advantages for Malondesh:
Flexibility: Can be used to purchase equipment from various suppliers, not tied to a specific exporting country's credit lines.
Market Rates: While interest rates are market-driven, competitive bidding among banks can secure reasonable terms.
o Risks:
Higher Interest Rates: Generally higher than government-backed export credits.
Shorter Repayment Periods: Compared to export credits, these might demand quicker repayment.
Strict Covenants: Banks often impose covenants (conditions) that the borrower must adhere to, potentially limiting financial flexibility.
-----------------
3. Domestic Financing:
o Mechanism: The Malondeshn government can also raise funds domestically through issuing government bonds or borrowing from local financial institutions to fund defense projects.
o Advantages for Malondesh:
No Currency Risk: Loans are denominated in Malondeshn Ringgit, eliminating foreign exchange fluctuations as a direct risk to the loan principal and interest.
Stimulates Domestic Economy: Money stays within the country's financial system.
o Risks:
Crowding Out: Large government borrowing can "crowd out" private sector investment by driving up domestic interest rates.
Inflationary Pressure: Excessive domestic money creation or borrowing can contribute to inflation.
Limited Capital: The domestic market might not always have the depth to fund extremely large, multi-billion dollar acquisitions.
Kasihan Kerajaan Malaydeshia tak punya wang utk beli alat militer...budget nya guna Subsidi Minyak Rakyatnya yg Pemalas Miskin dan pengemis.....😜😜😜🤣
Hapus
BalasHapusMana GORILLA yang reka reka cerita yang kononnya BBM mereka murah dari MALAYSIA..... 🤣🤣🤣🤣
Di Malaysia bensin RON 95 dijual RM 2,05 per liter atau sekitar Rp 6.900. Sementara bensin RON 97 dibanderol RM 3,10 atau sama dengan Rp 10.400.
Lalu untuk diesel Euro 5 B10/B20 dijual RM 2,77 per liter atau sekitar Rp 9.300 dan diesel Euro 5 B7 dibanderol RM 2,97 per liter atau sekitar Rp 10.000.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusFinancing Mechanisms
Given the substantial costs, Malondesh rarely relies solely on upfront cash payments for such procurements. A mix of financing options is typically employed:
1. Foreign Military Financing (FMF) / Government-to-Government Loans:
2. Export Credit Agency (ECA) Loans:
3. Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
4. Deferred Payment Schemes / Installment Plans:
5. Barter or Offset Agreements (Less Common for Financing, More for Value-Added):
-----------------
Specific Considerations for Malondesh
1. Political Economy: Malondesh's political landscape and shifting priorities can influence procurement decisions and financing structures. Changes in government might lead to re-evaluation of existing contracts or new approaches.
2. Supplier Diversification: Malondesh often seeks to diversify its defense suppliers (e.g., from Europe, US, China, Turkey, South Korea) to avoid over-reliance on a single source and to leverage competitive pricing and financing offers.
3. Technology Transfer: A key demand in many Malondeshn defense procurements is technology transfer and local industrial participation. This can influence the choice of supplier and the overall deal structure, including financing.
4. Economic Headwinds: Global and domestic economic conditions (e.g., commodity prices, GDP growth, national debt levels) significantly impact Malondesh's capacity to undertake large defense procurements and service any associated loans.
5. Transparency and Governance: Concerns about transparency and good governance are increasingly important in defense spending, influencing how deals are structured and publicly communicated.
-----------------
Example Scenario: Acquiring MALE UAVs
Let's imagine Malondesh decides to acquire a squadron of MALE UAVs. The process might look like this:
1. Requirement Definition: The Ministry of Defense identifies the need for MALE UAVs for maritime surveillance and border security.
2. Tender/Evaluation: Various international manufacturers are invited to submit proposals.
3. Selection: A supplier (e.g., from Turkey, China, or a European consortium) is selected based on technical specifications, cost, and overall package.
4. Financing Negotiation:
a. The supplier might offer a deferred payment plan for 30% of the cost.
b. The exporting country's ECA might offer a guaranteed loan for another 50% through a consortium of international banks at competitive interest rates, spread over 10-15 years.
c. The remaining 20% might be covered by a direct budgetary allocation as a down payment.
d. An offset agreement could be negotiated, where the supplier agrees to invest in a Malondeshn aerospace company or facilitate local MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities, reducing the long-term financial burden and increasing local expertise.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusFinancing Mechanisms
Given the substantial costs, Malondesh rarely relies solely on upfront cash payments for such procurements. A mix of financing options is typically employed:
1. Foreign Military Financing (FMF) / Government-to-Government Loans:
2. Export Credit Agency (ECA) Loans:
3. Commercial Bank Loans/Syndicated Loans:
4. Deferred Payment Schemes / Installment Plans:
5. Barter or Offset Agreements (Less Common for Financing, More for Value-Added):
-----------------
Specific Considerations for Malondesh
1. Political Economy: Malondesh's political landscape and shifting priorities can influence procurement decisions and financing structures. Changes in government might lead to re-evaluation of existing contracts or new approaches.
2. Supplier Diversification: Malondesh often seeks to diversify its defense suppliers (e.g., from Europe, US, China, Turkey, South Korea) to avoid over-reliance on a single source and to leverage competitive pricing and financing offers.
3. Technology Transfer: A key demand in many Malondeshn defense procurements is technology transfer and local industrial participation. This can influence the choice of supplier and the overall deal structure, including financing.
4. Economic Headwinds: Global and domestic economic conditions (e.g., commodity prices, GDP growth, national debt levels) significantly impact Malondesh's capacity to undertake large defense procurements and service any associated loans.
5. Transparency and Governance: Concerns about transparency and good governance are increasingly important in defense spending, influencing how deals are structured and publicly communicated.
-----------------
Example Scenario: Acquiring MALE UAVs
Let's imagine Malondesh decides to acquire a squadron of MALE UAVs. The process might look like this:
1. Requirement Definition: The Ministry of Defense identifies the need for MALE UAVs for maritime surveillance and border security.
2. Tender/Evaluation: Various international manufacturers are invited to submit proposals.
3. Selection: A supplier (e.g., from Turkey, China, or a European consortium) is selected based on technical specifications, cost, and overall package.
4. Financing Negotiation:
a. The supplier might offer a deferred payment plan for 30% of the cost.
b. The exporting country's ECA might offer a guaranteed loan for another 50% through a consortium of international banks at competitive interest rates, spread over 10-15 years.
c. The remaining 20% might be covered by a direct budgetary allocation as a down payment.
d. An offset agreement could be negotiated, where the supplier agrees to invest in a Malondeshn aerospace company or facilitate local MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities, reducing the long-term financial burden and increasing local expertise.
PENGADAAN FREEM , KALAU KELAS BRAWIJAYA ITU APAAN ? ,
BalasHapusKOK , JADI BANYAK MEPET & NGAK JELAS PADAHAL ITU HAK & KERJAAN PT PAL SEBAGAI BUMN RI UNTUK TOT ATAU OFFSET BUKAN MILIK TNI ATAU SWASTA ,
REPOT KAPAL SELAM NKRI SUDAH MAMPU BUAT TIDAK MAU MENGAKUI , SEHINGGA REPOT LAGI & JADI SEPERTI HALUSINASI & REPOT SENDIRI PADAHAL TOT JUGA HAK BUMN RI BUKAN HAK TNI & SWASTA ,
NANTI RIBUT LAGU NGAK JELAS BANYAK UANG HONOR DARI PERTEMUAN² NGAK PENTING SEBAGAI UANG KONSULTASI DSB , SEPERTI DI KASUS² KORUPSI ANGGARAN KONSULTASI FIKTIF YANG LUMAYAN MAHAL JUGA & BESAR.
LEBIH BENAR URUS PRODUCT DALAM NEGERI LHP DARI PT PAL SANGAT BIJAK UNTUK DIBUAT & DIADAKAN , MENGINGAT QUALITAS PRODUCT , KAPASITAS PRODUCT JUGA TENTU PANJANG KAPAL YANG INDIKASIKAN NKRI SUDAH MAMPU MENGADAKAN MANDIRI SEHINGGA SEMUA ALASAN WAJAR UNTUK DIADAKAN ,
SELAIN TENTU BUKTIKAN JUGA KAPASITAS INDUSTRI NKRI ATAU PT PAL SUDAH SANGAT MAJU SEHINGGA BISA PRODUKSI & BUAT SECARA MANDIRI ,
LHP PRODUCT PT PAL JAUH LEBIH PANJANG DIATAS 230 M & KAPASITASNYA JUGA LEBIH BESAR DARI PRODUCT BEKAS ITU , COCOK UNTUK KEBUTUHAN NKRI & UNIT BARU SERTA MEMANG DI PERSIAPKAN OLEH TECHNOCRATE NKRI UNTUK CUKUPI KEBUTUHAN NKRI , SEPERTI BRS , MAKASSAR CLASS , NAGAPASA CLASS DSB , INI JUGA HASIL KEMANDIRIAN JUGA PRODUCT TIDAK MALU²IN ADA DI URUTAN 2 - 3 TERBAIK DUNIA LAH ! , ANEH JIKA DI PAKSA BELI BARANG BEKAS , KAPASITAS DI BAWAH BUATAN NKRI JUGA BESARNYA , MAHAL LAGI !
± 7 TRILIUN LAGI UNTUK BARANG BEKAS , MENDING & LEBIH BENAR BELI BARANG BARU DARI PT PAL SURABAYA ! ,
SETIDAKNYA CIPTAKAN LAPANGAN KERJA JUGA !
KEMANDIRIAN INDONESIA YESS !
OH , PENGADAAN OPA ITU AKAL²AN SIASATI FREEM NGAK BENER INI & MAKIN NGGAK BENER KEMHAN RI CS ITU NAMANYA AKAL²AN ,
HapusHARUSNYA ANGGARAN YANG ADA KEMHAN RI SETORKAN KE PT PAL UNTUK BUAT & LANJUTKAN PROYEK NAGAPASA BUKAN NGAKALI PERTAHANKAN EGO MERASA TENTARA ATAU MERASA MENHAN RI ATAU MERASA PEJABAT KEMHAN RI ATAU PEJABAT SATUAN TNI , SEHINGGA NANTI PT PAL YANG ATUR G BISA HASIL KAN PRODUCT UNTUK KEBUTUHAN TERPENUHI SECARA OPTIMAL TIDAK DIATUR² KEINGINAN ASING , EGO & KEBENCIAN PADA PRODUCT ASLI KARYA SDM NKRI SEHINGGA SEMUA TIDAK JELAS SAMBIL PERMASALAHKAN ANGGARAN LAGI PADAHAL PANGKAL MASALAHNYA EGO YANG BISA JUGA BERLATAR NIAT KORUPSI DSB DARI DIRI , GOLONGAN & PIMPINAN TNI/KEMHAN RI ATAU LAINNYA , HARUSNYA ANGGARAN DI SERAHKAN KE PT PAL SEHINGGA SUB MARINE TERPENUHI JUGA KEBUTUHAN KAPAL PERMUKAAN, TIDAK DI ATUR EGO JUGA LOBBY ASING YANG BISA BERLATAR KORUPSI DENGAN KEPENTINGAN NEGARA , BANGSA , SATUAN & ANGGARAN AKHIRNYA JADI KORBAN , INI TIDAK BENAR !,
SEKARANG UNTUK KEBUTUHAN LHP SERAHKAN SAJA KE PT PAL ANGGARANNYA UNTUK DIPENUHI OLEH PRODUCT BUATAN PT PAL YANG MEMANG BENAR² DI PERSIAPKAN OLEH PT PAL UNTUK PENUHI KEBUTUHAN TNI AL DI MASA MODERN , BUKAN NGOTOT SOK TAHU & SOK AHLI DENGAN KAPAL BEKAS BERUSIA 40 THN NAN , MAHAL LAGI , TOLONG PERINTAH NEGARA ATAU UNDANG²RI PATUHI TIDAK IKUT NGATUR KARENA JABATAN , EGO , ATAU PERINTAH ASING BERKOMISI ATAU PERINTAH PIMPINAN TIDAK JELAS YANG BISA MERUGIKAN NKRI DI SAAT INI JUGA MASA DEPAN ! ,
HILANGKAN LAH GAYA²AN SIK BERKUASA YANG PADA AKHIR TERLACAK CUMA HASIL DIK TEAN ASING SAJA ATAU GROUP YANG BEKERJA UNTUK ASING YANG DI FASILITASI KEMHAN RI ATAU MENTERI ATAU GOLONGAN LAIN ATAU MATRA LAIN YANG MERASA BERKUASA SAMBIL CARI KEUNTUNGAN SEHINGGA BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN ASING ATAU PEMERINTAH DENGAN KOMISI², BISNIS TNI ATAU KEMHAN RI SEBAGAI IMBALANNYA , TOLONG HATI² PT PAL !
LHP itu apa? Dari perencanaan TNI AL, tidak pernah lihat LHP.
HapusHARGA KONDOM UNISEX BERAPA DI MALONDESH.....HAHAHAAAA
BalasHapusBiar FAKTA BERBICARA pada si GORILLA MISKIN... 🤣🤣🤣
BalasHapusHarga BBM Malaysia Lebih Murah, Ini Perbandingannya dengan Indonesia
https://oto.detik.com/berita/d-7940191/harga-bbm-malaysia-lebih-murah-ini-perbandingannya-dengan-indonesia
KLAIM KAYA CASH = LOAN BARTER
Hapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
-----------------
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
-----------------
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
-----------------
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
-----------------
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. Soft Loans (Government-to-Government or Export Credit Agencies):
These are often provided by the exporting country's government or its export credit agency at favorable interest rates and repayment terms. They are typically used for large, strategic acquisitions.
Example: Submarines (Scorpène Class from France)
a. Asset: Two Perdana Menteri-class (Scorpène) submarines.
b. Procurement: Acquired from France's DCNS (now Naval Group) and Spain's Navantia. The deal, signed in 2002, was reportedly financed through a combination of commercial loans and a government-backed credit facility from France and Spain. The total cost was around €1.08 billion (approximately RM4.7 billion at the time). The financing structure allowed Malondesh to spread the cost over several years.
c. Details: These loans are often tied to defense contracts, making it easier for developing nations to acquire sophisticated military technology. The repayment schedules are structured to be manageable for the acquiring nation's budget.
-----------------
2. Commercial Loans from Banks:
For smaller acquisitions or when government-to-government loans are not available, Malondesh might secure commercial loans from local or international banks. These loans are typically at market rates.
Example: Offshore Patrol Vessels (OPVs)
a. Asset: Various batches of Offshore Patrol Vessels (e.g., from local shipyards).
b. Procurement: While some earlier OPVs might have been funded directly, more recent procurements or upgrades involving local shipyards could involve commercial financing. Shipyards often secure bank loans to fund construction, and the Malondeshn government then pays in installments, which effectively means the procurement is supported by a form of commercial financing, albeit indirectly.
c. Details: The government might issue guarantees for these loans, reducing the risk for commercial banks and potentially securing better terms.
-----------------
3. Direct Government Funding (Budget Allocation):
While not a "loan" in the traditional sense, a significant portion of military procurement comes directly from the annual defense budget. However, even budget allocations can sometimes be backstopped by short-term government borrowing if immediate funds are insufficient.
Example: Various smaller assets, maintenance, and upgrades.
a. Asset: Armored vehicles, small arms, communication equipment, regular maintenance, and upgrades for existing platforms.
b. Procurement: These are typically funded through direct allocations from the Ministry of Defence's annual budget. The funds are earmarked for specific projects or operational needs.
c. Details: This method is preferred for recurring expenses or less capital-intensive acquisitions.
-----------------
4. Barter Trade or Counter-Trade (Less Common for Large Assets):
While not a loan, historically some countries have used barter trade, where goods or services are exchanged for military assets. This is less common for high-value modern military assets but has been explored in the past.
Example (Historical/Hypothetical): While no major recent Malondeshn military acquisition definitively used direct barter for large assets, discussions have sometimes emerged in the context of palm oil or other commodities for defense purchases with certain countries. This is more relevant in the context of offsetting trade deficits rather than direct financing of the entire asset.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. Soft Loans (Government-to-Government or Export Credit Agencies):
These are often provided by the exporting country's government or its export credit agency at favorable interest rates and repayment terms. They are typically used for large, strategic acquisitions.
Example: Submarines (Scorpène Class from France)
a. Asset: Two Perdana Menteri-class (Scorpène) submarines.
b. Procurement: Acquired from France's DCNS (now Naval Group) and Spain's Navantia. The deal, signed in 2002, was reportedly financed through a combination of commercial loans and a government-backed credit facility from France and Spain. The total cost was around €1.08 billion (approximately RM4.7 billion at the time). The financing structure allowed Malondesh to spread the cost over several years.
c. Details: These loans are often tied to defense contracts, making it easier for developing nations to acquire sophisticated military technology. The repayment schedules are structured to be manageable for the acquiring nation's budget.
-----------------
2. Commercial Loans from Banks:
For smaller acquisitions or when government-to-government loans are not available, Malondesh might secure commercial loans from local or international banks. These loans are typically at market rates.
Example: Offshore Patrol Vessels (OPVs)
a. Asset: Various batches of Offshore Patrol Vessels (e.g., from local shipyards).
b. Procurement: While some earlier OPVs might have been funded directly, more recent procurements or upgrades involving local shipyards could involve commercial financing. Shipyards often secure bank loans to fund construction, and the Malondeshn government then pays in installments, which effectively means the procurement is supported by a form of commercial financing, albeit indirectly.
c. Details: The government might issue guarantees for these loans, reducing the risk for commercial banks and potentially securing better terms.
-----------------
3. Direct Government Funding (Budget Allocation):
While not a "loan" in the traditional sense, a significant portion of military procurement comes directly from the annual defense budget. However, even budget allocations can sometimes be backstopped by short-term government borrowing if immediate funds are insufficient.
Example: Various smaller assets, maintenance, and upgrades.
a. Asset: Armored vehicles, small arms, communication equipment, regular maintenance, and upgrades for existing platforms.
b. Procurement: These are typically funded through direct allocations from the Ministry of Defence's annual budget. The funds are earmarked for specific projects or operational needs.
c. Details: This method is preferred for recurring expenses or less capital-intensive acquisitions.
-----------------
4. Barter Trade or Counter-Trade (Less Common for Large Assets):
While not a loan, historically some countries have used barter trade, where goods or services are exchanged for military assets. This is less common for high-value modern military assets but has been explored in the past.
Example (Historical/Hypothetical): While no major recent Malondeshn military acquisition definitively used direct barter for large assets, discussions have sometimes emerged in the context of palm oil or other commodities for defense purchases with certain countries. This is more relevant in the context of offsetting trade deficits rather than direct financing of the entire asset.
KLAIM MPA UAV CASH = LOAN
HapusMalondesh's defense procurement strategy has historically involved a mix of direct cash purchases, government-to-government (G2G) deals, and increasingly, the use of loans and financing schemes. The shift towards greater reliance on loans is driven by several factors, including:
1. Budgetary Constraints: Like many nations, Malondesh faces pressure to balance defense spending with other national priorities such as healthcare, education, and infrastructure. Loans allow the Ministry of Defense (MINDEF) to acquire high-value assets without immediately drawing large sums from the annual budget.
2. Modernization Needs: The Malondeshn Armed Forces (MAF) are undergoing a continuous modernization process to maintain regional relevance and address evolving security threats. Modern military equipment, such as fighter jets, warships, and advanced missile systems, is incredibly expensive.
3. Technological Advancement: Rapid advancements in defense technology mean that new equipment often comes with a hefty price tag. Loans help bridge the gap between budgetary allocations and the cost of acquiring cutting-edge systems.
4. Economic Offsets and Industrial Participation: Often, loan agreements or large procurement contracts come with clauses for economic offsets, technology transfer, or local industrial participation. These can be attractive to the Malondeshn government as they contribute to local economic development and build domestic defense capabilities.
5. Payment Flexibility: Loans offer structured payment plans over several years, which can be more manageable for national finances compared to a single, large upfront Detailed Example: The Littoral Combat Ship (LCS) Project
-----------------
The procurement of six Littoral Combat Ships (LCS) for the Royal Malondeshn Navy (RMN) serves as a prime example of a large-scale defense project heavily reliant on financing.
1. Initial Contract: The contract for the six LCS vessels was awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) in 2011, with a value exceeding RM9 billion (approximately USD2.1 billion at the time). The project involves the construction of Gowind-class corvettes designed by French company Naval Group (formerly DCNS).
2. Financing Structure: While specific details of the financing structure are not always publicly disclosed due to commercial sensitivities, it is understood that the project involved a significant portion of financing that was not entirely upfront cash payment. This typically includes a mix of government allocations and loans, possibly from local banks or with government guarantees, spread over the construction period.
3. Challenges and Delays: The LCS project has faced significant delays, cost overruns, and controversies. These issues highlight the risks associated with large, complex defense procurements, especially when financing is spread over many years. Delays can lead to increased interest payments and a greater overall cost.
4. Impact of Loans: The use of financing allowed Malondesh to embark on this ambitious naval modernization program, which is crucial for maritime security. However, the associated financial commitments, including loan repayments, become a long-term burden on the national budget. The controversies surrounding the project have also brought scrutiny to the transparency and accountability of such large-scale, loan-backed defense deals.
-----------------
Other Potential Examples:
1. Fighter Jet Acquisitions: When Malondesh acquired Sukhoi Su-30MKM fighter jets from Russia, the deal reportedly included a significant portion financed through counter-trade (palm oil for jets) and potentially long-term credit facilities provided by Russia.
2. Maritime Patrol Aircraft (MPA) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Recent procurements in these areas might also involve a mix of cash and financing, depending on the supplier and the value of the assets. For instance, the acquisition of maritime patrol aircraft or medium-altitude long-endurance (MALE) UAVs would represent substantial investments.
Harga BBM di MALAYSIA yang murah buat GORILLA IRI... 🤣🤣🤣
BalasHapusHarga BBM Malaysia Bikin Iri Warganet Indonesia, RON 95 Cuma Rp7.864
https://ntbsatu.com/2025/09/23/harga-bbm-malaysia-bikin-iri-warganet-indonesia-ron-95-cuma-rp-7864.html
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusDENDA & GUGATAN HUKUM PENGADAAN MILITER MALONDESH
1. Gugatan Aerotree Defence atas Helikopter Black Hawk
• Nilai Gugatan: RM353 juta (±US$83,8 juta)
• Latar Belakang:
a. Pemerintah Malondesh membatalkan kontrak sewa 4 unit helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence and Services.
b. Kontrak bernilai RM187,5 juta untuk masa sewa 5 tahun.
c. Aerotree menggugat pemerintah dan Kementerian Pertahanan karena pembatalan sepihak.
• Tuntutan Aerotree:
a. Ganti rugi khusus: RM17,5 juta
b. Ganti rugi tambahan: RM38,7 juta
c. Kompensasi tambahan: US$38,7 juta (±RM297,3 juta)
d. Ganti rugi umum atas reputasi, ganti rugi teladan, dan ganti rugi diperberat.
-----------------
2. Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
• Nilai Denda: RM162,75 juta
• Latar Belakang:
a. Kontrak pengadaan 68 unit kendaraan perisai GEMPITA senilai RM7,517 miliar mengalami keterlambatan hingga 2 tahun 15 hari.
b. Denda baru dikeluarkan 746 hari setelah kontrak berakhir.
• Masalah Tambahan:
a. Bon pelaksanaan hanya RM53,93 juta, jauh dari nilai denda.
b. Perusahaan meminta pengurangan denda menjadi RM4,27 juta dengan alasan dampak pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina3.
-----------------
3. Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
• Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
• Latar Belakang:
a. Keterlambatan servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan ADNAN, PENDEKAR (PT-91M), dan GEMPITA.
b. Keterlambatan antara 2 hingga 227 hari.
c. Audit mencatat belum ada denda yang dikenakan hingga akhir 2023.
-----------------
4. Pelanggaran Prosedur Tender
• Nilai Potensi Ketirisan: RM107,54 juta
• Latar Belakang:
a. Audit menemukan 654 transaksi pengadaan suku cadang dan servis yang dipecah kecil untuk menghindari tender terbuka.
b. Melanggar Perintah Angkatan Tentera Malondesh (PATM) dan Pekeliling Perbendaharaan.
-----------------
5. Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
• Denda: RM162.75 juta
• Kasus:
a. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 mengungkap bahwa denda sebesar RM162.75 juta belum dikutip dari perusahaan pembekal utama meskipun kontrak telah berakhir sejak Desember 2022.
b. Notis tuntutan baru dikeluarkan setelah 746 hari (lebih dari 2 tahun) kontrak berakhir.
c. Bon pelaksanaan yang dipegang pemerintah hanya RM53.93 juta, jauh lebih kecil dari nilai denda.
-----------------
6. Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
• Denda: RM1.42 juta
• Kasus:
a. Audit menemukan keterlambatan antara 2 hingga 227 hari dalam servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan tempur.
b. Denda belum dikenakan hingga akhir 2023 meskipun pelanggaran kontrak terjadi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM KAYA CASH = LOAN FA50
Hapus1. KEXIM (Export-Import Bank of Korea): This is South Korea's official export credit agency. KEXIM's primary mission is to support South Korean companies in their international business ventures, including large-scale projects and defense exports. They offer a range of financial products, including direct loans, guarantees, and insurance, specifically tailored for export transactions. For a significant deal like fighter jet sales, KEXIM would be the most prominent institution to provide or back such credit. Their involvement signals a strategic government interest in facilitating the export.
2. Korean Banks (Commercial Banks): Alongside KEXIM, various commercial banks in South Korea could also be involved. These banks might provide financing themselves, often with guarantees from KEXIM, or participate in syndicates (groups of banks) to share the risk of large loans. Their participation typically indicates confidence in the project's viability and the buyer's creditworthiness, possibly enhanced by KEXIM's backing.
Why are these arrangements important for FA-50M sales?
• Affordability for Buyers: Fighter jets are incredibly expensive. Export credits make these purchases more affordable for nations by spreading the cost over several years, often with favorable interest rates and repayment terms compared to purely commercial loans. This is particularly attractive for developing nations or those with limited defense budgets.
• Competitive Advantage for KAI: In the global defense market, competition is fierce. Offering attractive financing packages can be a significant differentiator for an exporter like KAI. A country might choose the FA-50M over a competing aircraft if the financing terms are more favorable, even if the outright purchase price is similar.
• Risk Mitigation: These arrangements mitigate financial risks for KAI. KEXIM's involvement, especially through guarantees or direct loans, assures KAI that they will be paid, reducing concerns about the buyer's ability to fulfill their financial obligations.
• Government-to-Government Relations: Such deals often involve broader government-to-government cooperation. The South Korean government, through KEXIM, signals its commitment to the purchasing nation, fostering stronger diplomatic and economic ties.
• Stimulating Domestic Industry: By facilitating exports, these credits support South Korea's aerospace and defense industry, sustaining jobs, encouraging technological development, and enhancing national capabilities.
Lack of Full Disclosure
The statement "though details aren’t fully disclosed" is typical for defense contracts, especially regarding financial terms. Reasons for this lack of transparency often include:
• Commercial Sensitivity: Both KAI and the purchasing nation might consider the specific financial terms (e.g., interest rates, repayment schedules, guarantee amounts) to be proprietary business information that could affect future negotiations.
• National Security: Details about defense procurements can be sensitive for national security reasons in both the exporting and importing countries.
• Negotiation Flexibility: Keeping some details private allows for more flexibility in future negotiations or modifications to the contract.
• Political Considerations: In some cases, governments may prefer not to disclose the full financial burden or the extent of foreign financial support for defense acquisitions to their domestic populations.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
Malaydesh tak akan sanggup bina kapal seperti indo IQ gorilla semua hutang menggunung
BalasHapusKLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
BalasHapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Geng sewa sedang berpikir cari lender untuk sewa aset
BalasHapusINI BARU FAKTA YANG BERBICARA ADA NEGARA DIANGGAP MISKIN SAMA BERUK TOLOL BISA JADI AHLI BRICS,G20,G8 DLL.
BalasHapusKONON NGAKU KAYA,IQ LULUSAN TOP UNIVERSITY TERNYATA NOTHING AHLI GENK NEGARA KAYA 🤣🤣🤣🤣
MALU WOY...BEDA LEVEL DAN KASTA !!!!!
Malaydesh nak sewa Hely jadi cancel, Makah dituntut balik
BalasHapusJurectera Malaydesh IQ gorilla semua , hornet terhempas akibat jurutera takde kepakaran, malah burung disalahkan
BalasHapusIni offset pembelian kemarin ya,ingat..ini bukan mau beli lagi
BalasHapusPPA bekas katanya gempur hahahaja
BalasHapusInilah kalau IQ tinggi tapi gak kepake sama gak baca berita sbnernnya miskin internet wkwkkw
Lon klo bodo jgn tinggi"😛😛🙉
Min kok berita shoping dri negara kaya sebelah makin SEPIIIIIIIII 😛😛😛😛
BalasHapusKENA GUGATAN LOL 🤤🤤🤤🤣🤣
Horreee..FreMm lanjut biar dpt 2 yg pnting datang come to papa kapal gede" ayo masyuk
BalasHapus2 PPA
2 FMP
2 Fremm
Malon masih saja bual masih bla bla bla sedapkan hati hahaha nnti tertinggal byeeee👋👋👋👋👋
BalasHapusKita sudah siap mulai bangun kapal Selam
lucu...pmx mei ingin tarik SUBSIDI ron 95 karena DEFISIT ANGGARAN🔥
BalasHapuseh langsung demo besar2 diseblah haha!🤣🤣🤣
Catat diseblah ron 95, rm.2.05 akan 1.99
✅️Rupiah = rp.7800 seliter
✅️Dolar = $ 0.49
●disini Diesel Solar hanya rp. 6800, lebih MURAH JAUH dari kl
✅️Dolar= $ 0.47
✅️Rm= 1.98
https://finance.detik.com/energi/d-7990118/daftar-lengkap-harga-solar-hari-ini-di-semua-spbu
Diseblah solar negri🎰kasino genting tipe m, MAHALLL🔥🔥
❌️Rm=2.93
❌️dolar=$ 0.70
https://ecentral.my/harga-minyak-petrol/
warganyet mau senang tapi nipu
kahsiyan warganyet KALAH LAGIIII.haha!🤣🤣🤣
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
PMX MAHU HAPUSKAN SUBSIDI MINYAK RON 95? RAKYAT BELI GUNA IC?
https://youtube.com/watch?v=vUwdNMRf5t8
Anti-Anwar Rally LIVE: Malaysian Opposition Demands PM Anwar's Resignation Amid Inflation Woes
https://youtube.com/watch?v=X5ncbMIBGJg
FAKTANYA Untung mana gaesz...haha!😉😉😉
BalasHapusDiesel Solar RM 1.98 VS RM 2.93
FAKTANYA= BBM Solar Diesel kita lebih Murah dibanding kl wuee haha!😝😝😝
kahsiyan warganyet mudah di TIPU PMX haha!🤣🔥🤣
Ehh Kleian Defisit anggaran sepanjang 2025...RMK FANASS, TARIK UTANG TERUSZ
eitt warganyet kl iri dengki
ASET MILITER KITA SHOPPING TERUSZ NON-STOP haha!🤑🤑🤑
kita punyak
✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan ibm600 dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
seblah PEMBUAL PENGUMPUL RONGSOKAN haha!😝😝😝
klaim kaya tapi sewaa
Uda sewa blekhok ehh kensel
uda kensel malah di tuntu 83 juta dolarrr..iq jongkok Panik haha!🥶🥶🥶
GEMPINYET 24 September 2025 pukul 09.24
BalasHapusBiar FAKTA BERBICARA buat warganyet NEGRI🎰KASINO TIPE M nan 1cc haha!😋😋😋
Eitt LAH LINK dia bawa isi isi aselinya seperti ini gaesz haha!😉😉😉
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Bloomberg Technoz, Jakarta – Wacana peralihan subsidi bahan bakar minyak banderol yang diatur saat ini senilai masing-masing Rp6.800/liter dan Rp10.000/liter.
=====
✅️Diesel Solar emang rp 6.800 dari 3 taon laluw gak berubah haha!👍👍👍
✅️Pertalite bensin rp 10.000
jadi apa masalah dung..BBM SOLAR DIESEL kita emang LEBIH MURAH daripada tetangga kesayangan kl haha!😜😜😜
kahsiyan pembual KALAH LAGIII haha!🤥🤭🤥
FAKTANYA Untung mana gaesz...haha!😉😉😉
BalasHapusDiesel Solar RM 1.98 VS RM 2.93
kita 6800=rm 1.98
link Baruw bukan tipu2 warganyet haha!🤥😆🤥
https://money.kompas.com/read/2025/09/20/063120626/cek-harga-bbm-pertamina-hari-ini-sabtu-20-september-2025-di-spbu-se-indonesia
FAKTANYA= BBM Solar Diesel kita lebih Murah dibanding kl wuee haha!😝😝😝
kahsiyan warganyet mudah di TIPU PMX haha!🤣🔥🤣
Ehh Kleian Defisit anggaran sepanjang 2025...RMK FANASS, TARIK UTANG TERUSZ
eitt warganyet kl iri dengki
ASET MILITER KITA SHOPPING TERUSZ NON-STOP haha!🤑🤑🤑
kita punyak
✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan ibm600 dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
seblah PEMBUAL PENGUMPUL RONGSOKAN haha!😝😝😝
klaim kaya tapi sewaa
Uda sewa blekhok ehh kensel
uda kensel malah di tuntu 83 juta dolarrr..iq jongkok Panik haha!🥶🥶🥶
SPAIN NAVY:
BalasHapusSetelah BERHASIL OPERASIONAL LIGHT AIRCRAFT CARRIER JUAN CARLOS I, ANGKATAN LAUT SPANYOL berencana MELAKUKAN PROCUREMENT KAPAL INDUK sekelas 42.000 Ton
Baca:
Spain has committed to increasing its defense spending to 5% of GDP in response to NATO requirements. However, Prime Minister Pedro Sanchez has indicated that, for the time being, spending will remain at 2.1% of GDP—a decision that has drawn criticism from Donald Trump, among others. The navy's ambitions also include the construction of a future CATOBAR-configured aircraft carrier capable of accommodating up to 30 combat aircraft, which could include naval operations with drones. Although the exact type of catapults (steam or electromagnetic EMALS) has not yet been decided, the ship is expected to have a tonnage similar to that of the Charles de Gaulle, i.e. around 42,000 tons
https://www.defensemagazine.com/article/the-spanish-navy-plans-to-expand-its-fleet-with-an-aircraft-carrier-similar-to-the-french-charles-de-gaulle
Si gempur kalau kalah debat soal militer,,ngaco kemana mana macam otaknya yg gak stabilize😄😄
BalasHapus✅️Kick Off Meeting Offset Pengadaan Kapal Fregat Jenis FREMM dan Dukungannya
BalasHapusJakarta, Kamis 18 September 2025. Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan - Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T. ,MM., memimpin rapat _Kick off Meeting Offset (KOM)✅️Pengadaan (A) Kapal Fregate Jenis FREMM dan Dukungannya di Ruang Rapat Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Lantai 1 Gedung R. Suprapto Kemhan.
Rapat ini dihadiri oleh Kasubdit Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, staf KKIP, staf Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Tim Ahli, PT. Noahtu, PT. Batamec, PT. Prima Maju Mapan, Universitas Pertahanan, PT. Len Industri (Persero), PT. STTAL, PT. Dieselindo, PT. NTP, PT. TMI (Teknologi Militer Indonesia), PT. Pindad, dan Perwakilan Fincantiery, S.P.A. Italia.
----------------
Woww...SHOPPING FREMM LANJUT hore haha!👍🤑👍
pajtesan warganyet kl KEFANASAAN🔥
KAAN uda guwe bilang, semakin Anuw NGAMUK🔥 SHOPPING KITA jadi KENYATAAN gaesz haha!🤗💰🤗
●Jakarta, Kamis 18 September 2025. Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan - Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T. ,MM., memimpin rapat _Kick off Meeting Offset (KOM)✅️Pengadaan (A) Kapal Fregate Jenis FREMM dan Dukungannya di Ruang Rapat Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Lantai 1 Gedung R. Suprapto Kemhan.
BalasHapusRapat ini dihadiri oleh Kasubdit Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, staf KKIP, staf Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Tim Ahli, PT. Noahtu, PT. Batamec, PT. Prima Maju Mapan, Universitas Pertahanan, PT. Len Industri (Persero), PT. STTAL, PT. Dieselindo, PT. NTP, PT. TMI (Teknologi Militer Indonesia), PT. Pindad, dan Perwakilan Fincantiery, S.P.A. Italia.
●Untuk pelaksanaan produksi kapal di Indonesia, ✅️Fincantieri bekerjasama dengan ✅️PT. Noahtu Shipyard, sebuah perusahaan swasta Indonesia yang memproduksi kapal dengan jenis seperti kapal angkutan tank, kapal perang, kapal pesiar dan sebagainya.
Dalam kunjungannya, CEO Mr. Dario Deste bersama rombongan Head of Asia Mr Paoli Girasole, Head of Indonesia Mr. Nevio Parodi, dan Admiral Agent Mr. Marcellino Corsi memaparkan beberapa kapal unggulan buatan Fincantieri diantaranya yaitu kapal frigate, kapal selam, serta komponen atau kerangka kapal yang kokoh dan canggih.
https://www.satukanindonesia.com/jalin-kerjasama-dengan-produsen-kapal-internasional-kasal-terima-courtesy-call-ceo-fincantieri/
-------
Duet Fincantieri+PT.Noahtu = FREMM
FIKS..FREMM bakal dibuat di tanah air gaesz hore haha!🤑🤑🤑
warganyet kl, KALAH LAGIIII...dipersilakan NGAMUK nyet haha!🤣🔥🤣
Ketika salah satu Direktorat KEMHAN INDONESIA melakukan KEGIATAN Workshop/Seminar atas Suatu Produk MILITER maka artinya:
BalasHapusItu Masuk Tahap PROSES PROCUREMENT KEMHAN INDONESIA sampai FINAL BERUPA KONTRAK EFEKTIF dalam Membangun Kapasitas dan Kapabilitas INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL INDONESIA
Lanjutkan !!!!
Fusion om😀
HapusIni kita memang mau bikin FREMM atau MPCS/PPA? FREMM Evo pakai bridge superstructure PPA soalnya, jadi tidak menutup kemungkinan kita pakai itu buat commonality. Kalau seperti ini bakal lebih bagus daripada nerima Maestrale bekas.
BalasHapusIni seperti nya bahas offset yg didapat dari kita beli alias begal 2 unit kapal PPA kemarin.
HapusBukan beli yang baru lagi.
walaupun ada tawaran kalau indo beli 2 unit lagi bisa dikerjasamakan buat kapal PPA di galangan kapal swasta indo.
Tertarik sama kontrak 6 FREMM + 2 Maestrale kita. Itu batal atau Maestrale diubah jadi PPA. Sebut2 FREMM terus sih.
HapusKalau akhirnya jadi PPA + FREMM Evo bagus banget. Minimal buat ASW kita dapat kapal terbaik Italia dan Perancis.
maestrale awalnya paket buat interim sambil nunggu 6 fremm
Hapusakhirnya ganti PPA om irs, cakeplah dapet kapal teknologi baruw tentuw ningkatin pede kru haha!🦾🚀🦾
kesepakatan stela ppa sbnernya gak diketahui detail lanjutannya,
kalo fremm evolusi yg bakal ngadopsi mast isi radar Leonardo X-band StarFire dan C-Band bukan bridgenya ppa om
namun kedepan bisa jadi akusisi kapal spesialis asw pilihannya fremm..yaa setela lambo skali2 ferrari lah haha!🤑🤫🤑
kalo jadi bikin fremm lokal, panjangin 151 meter jadi sama ama frigat constelation amrik om irs haha!👍🦾👍
HapusDuh seles genk prencis getol bner nyerang turkiyem diseblah om irs haha!🤫😋🤫
seolah semua ploduk majikanya paling terbaek seduniya akherat haha!🤭😂🤭
padahal mnurutkuh ploduk paris ada jugak yg overprice haha!😁😁😁
terbukti dibatelfil diangkasa kmaren
salah satu isi jeroannya gak mencerminkan total harga beli unitnya.
pas guwe cek jenis & kadar teknologinya dibawah standar & uda ketinggalan, kalopun mau nambah tunggu pabrikan ubah dululah, daripada apgred lg biaya lagi haha!😆😤😆
sampe skrg seles mreka gak brani bikin konten ploduk majikannya rontok 4 maren..pembual botak emg kupret haha!🤥😄🤥
malah ploduk dari duo asia timur yg kebetulan 1 uda ikut program, 1 lg akan kita akusisi...jeroannya lebih advan
begituw jugak dr turkiyem, pantesan f-16 kita pilih di apgred disana, walo rada mehonk ploduk jeroan mrka uda apbto date serta secara angka lebih baik dari suplayer pabrikan asal malah haha!😉👍😉
stidaknya kita bisa cicip dulu, skrg seblom bner2 terima yg baruw kelak
sebenernya di galangan fincantieri, masi ada FREMM baruw yg dibangun barengan PPA tapi masi pake radar lama,
Hapusmungkin hal inilah salah satuw alasan kenapa waktuw ituw pilih PPA, selaen Kapten Bridge ala kokpit dan bisa ngacir Speed 33 knots haha!🔥😉🔥
kalo mau teruz nambah PPA, tak masalah..enak aja mandanginnya..GAGAH haha!🦾👍🦾
Probabilitas terbesar adalah DESIGN FREMM Generasi 1 ITALY atau PPA Paolo Thaon de Revel class untuk dibangun di Galangan Kapal Swasta Nasional Indonesia...
BalasHapusApapun itu Lanjutkan Project itu!!!
Tapi menarik nya radar Aesa PPA akan di pasang di Fremm Evo.
Hapusberarti radar PPA lebih canggih dari Fremm generasi awal.