BRP Tarlac, LPD pertama buatan PT PAL (photo: PN)
Proyek Kapal Filipina Berjalan Sesuai Tahapan
Surabaya, (01/09) PT PAL Indonesia memastikan bahwa proyek pembangunan 2 (dua) unit kapal Filipina sesuai dengan milestone yang telah disepakati antara Departement of National Defense Philippines dan PT PAL Indonesia.
Proyek ini telah mencapai sejumlah kemajuan signifikan. Diawali dengan telah dilaksanakannya first steel cutting (pemotongan plat pertama) kapal Landing Dock-1 (LD) pada 10 Agustus 2023 dan keel laying (peletakan lunas), pada 22 Januari 2024 yang bersamaan dengan first steel cutting untuk kapal LD-2. Hal ini menunjukkan progres paralel dan komitmen PT PAL dalam mengerjakan kedua pesanan tersebut.
Dalam perjalanan proyek terjadi penyesuaian teknis dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dan proses produksi. Penyesuaian tersebut telah dibahas bersama pihak Filipina dan telah terjadi kesepakatan yang dituangkan secara legal formal.
“Dalam industri perkapalan internasional, penyesuaian jadwal pembangunan kapal adalah hal yang lazim terjadi. Sejak awal, PT PAL dan Departement of National Defense Philippines telah berkomunikasi secara intensif dan mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan tahapan pekerjaan sesuai kebutuhan operasional mereka,” jelas Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod.
PT PAL Indonesia memastikan bahwa penyelesaian pembangunan 2 (dua) unit kapal LD Filipina menjadi salah satu konsentrasi perusahaan yang harus dituntaskan. Perusahaan berkomitmen menjaga reputasi Indonesia sebagai produsen kapal niaga maupun militer yang diakui secara global.
“Sebagai mitra strategis, kami menjunjung kepercayaan tinggi Filipina. PT PAL berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik demi memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara,” tutupnya.
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Filipina, khususnya dalam pengadaan alutsista, memiliki sejarah panjang dan solid. Angkatan Laut Filipina sebelumnya telah mengoperasikan 2 (dua) unit kapal berjenis landing dock (LD) buatan PT PAL, yaitu BRP Tarlac (LD-601) dan BRP Davao del Sur (LD-602), yang telah terbukti andal dalam berbagai operasi. Dan saat ini Filipina mempercayakan pemeliharaan dan perbaikan armada tempurnya, BRP Tarlac-601 yang tiba di PT PAL pada 17 April 2025 untuk kembali ke performa prima. Kepercayaan inilah yang menjadi landasan bagi pemesanan 2 (dua) unit LD tambahan.
(PAL)
Mantap PT PAL. Membantah berita sebelumnya
BalasHapusKAHSIYAN warganyet kl dibawah⬇️ gagal pertamak maning om haha!🤣🤣🤣
HapusNGAMUKKKKK🔥
KESIAN...... 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Rincian kelemahan per domain
Udara
• AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
• Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
• AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
• GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
• Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
Maritim
• Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
• ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
• LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
• Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
• Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
• Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
Darat
• Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
• Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
• Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
• Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Rincian kelemahan per domain
Udara
• AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
• Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
• AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
• GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
• Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
Maritim
• Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
• ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
• LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
• Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
• Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
• Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
Darat
• Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
• Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
• Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
• Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
ISR, C4ISR, dan domain bersama
• Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
• MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
• Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
SDM, latihan, dan kesiapan
• Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
• Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
• Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
Logistik, sustainment, dan industri
• Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
• Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
• Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
Siber dan ruang
• Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
• Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
Risiko misi paling kritikal
1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a clear, structured look at some of the main challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) face, based on open-source assessments and official statements — not as a critique, but as an overview of factors often cited by analysts and even Malondeshn officials themselves.
⚙️ Structural & Capability Gaps
• Logistics Management Issues – Studies note persistent inefficiencies in supply chain and maintenance systems, which can slow troop readiness and equipment availability.
• Aging Equipment – Several core platforms, such as Condor Armoured Personnel Carriers and certain naval vessels, are decades old and awaiting replacement.
• Limited Operational Assets – Former Defence Minister Mat Sabu highlighted that out of 28 fighter jets, only four were operational at one point.
💰 Budgetary Constraints
• High Personnel Costs – Over 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and modernization.
• Procurement Delays – Funding for big-ticket items is often spread over years, with some projects — like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ship — facing delays and cost overruns.
• Currency Depreciation Impact – Since much equipment is imported or relies on foreign components, a weaker ringgit reduces real purchasing power.
🌏 Regional Standing
• Comparative Ranking – Malondesh ranked 42nd out of 145 countries in the 2025 Global Firepower index, behind several Southeast Asian neighbours.
• Capability Gaps in Certain Domains – In some categories, such as attack helicopters and certain naval classes, Malondesh ranks at or near the bottom globally.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long-Term Procurement Planning – Analysts note the absence of a consistent, long-term defence acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with strategic needs.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on overseas original equipment manufacturers, limiting self-sufficiency
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malondesh’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Malondesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
Kesian gempur..gagal pengharapan gagal..😁😁😁..ini 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 brooo..emang Malon..penuh tipu tipu😁😁😁
Hapus
BalasHapusParah..... PENJARAHAN KE MALL pula.... Negara sebelah makin hancur... 🤣🤣🤣
DEMO RICUH SAMPAI MASUK MALL 02 SEPTEMBER 2025 HARI INI
https://m.youtube.com/watch?v=OJi-R_yW4pY
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malondeshn Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malondeshn Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malondeshn Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malondeshn Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
🚢 Ageing Fleet & Modernisation Delays
• Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
• Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
• Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
• Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
• Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
🌏 Strategic & Security Pressures
• South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malondeshn-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
• Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
• Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
⚓ Capability Gaps
• Submarine fleet limitations – Only two Scorpène-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
• Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
• Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
📌 Core Problems in Summary
1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malondeshn Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
🚢 Ageing Fleet & Modernisation Delays
• Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
• Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
• Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
• Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
• Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
🌏 Strategic & Security Pressures
• South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malondeshn-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
• Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
• Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
⚓ Capability Gaps
• Submarine fleet limitations – Only two Scorpène-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
• Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
• Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
📌 Core Problems in Summary
1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.
Berita basi..kita dah kondusif ni ye..negara demokrasi..emang Malon.. negara otoriter Agong😁😁😁
HapusMemang salah satu dalangnya kerusuhan Malaydesh...kok...
HapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malondeshn Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
Here’s a structured look at the key challenges facing Malondesh’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
🏛 Policy & Strategic Direction Issues
• Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
• Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
• Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malondesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
💰 Budgetary & Economic Constraints
• High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
• Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
• Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
⚙️ Procurement & Project Management Problems
• Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
• Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
• Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
🏭 Industrial Capability Gaps
• Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
• Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
• Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malondesh often buys rather than builds cutting edge tech.
📋 Governance & Leadership Challenges
• Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
• Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
• Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.
KASIAN MALON, GALANGAN KAPALNYA SPESIALIS DELAY
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
DAN MANGKRAK 🤣🤣🤣🤣
HapusGalangan tipu tipu..tp ktauan jg😁😁😁 gak DA skilll😁😁😁
HapusINDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malondesh’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Malondesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malondesh’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Malondesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
INDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malondesh’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
⚙️ Project & Design Issues
• Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
• Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
• Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malondeshn Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
🛠 Procurement & Management Failures
• Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
• Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
• Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
• Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
🔄 Execution & Technical Delays
• Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
• Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
• Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
👥 Operational & Strategic Impact
• Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
• Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
• Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malondesh’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
⚙️ Project & Design Issues
• Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
• Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
• Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malondeshn Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
🛠 Procurement & Management Failures
• Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
• Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
• Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
• Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
🔄 Execution & Technical Delays
• Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
• Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
• Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
👥 Operational & Strategic Impact
• Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
• Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
• Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.
HapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
KELEMAHAN AIR FORCE
Berikut beberapa kelemahan utama yang kerap disorot pada Angkatan Udara Diraja Malondesh (RMAF):
1. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi Tertunda
Sejak dekade 2010-an, porsi belanja pertahanan Malondesh menurun dari 1,5 % PDB pada 2010 menjadi sekitar 1 % pada 2020. Akibatnya, banyak program modernisasi—termasuk pengadaan MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) lanjutan dan sistem AWACS—sering tertunda atau dibekukan karena kekurangan dana
2. Armada Tempur dan Pemeliharaan yang Usang
• Su-30MKM: Pasokan suku cadang terbatas—terutama di tengah gangguan rantai pasok Rusia pasca-invasi Ukraina—mengakibatkan kesiapan terbang yang menurun drastis.
• MiG-29 & F-5: Pesawat veteran ini sudah melewati jam terbang optimal dan menuntut pemeliharaan intensif; banyak insiden di akhir 1990-an dan awal 2000-an yang menunjukkan kerentanan teknis
3. Tantangan Lingkungan Tropis
Iklim tropis dengan kelembapan tinggi mempercepat korosi pada struktur pesawat—terutama yang berbahan aluminium seri 2024—sehingga fatigue life menurun dan risiko kegagalan material meningkat
4. Kapasitas Pengawasan dan Transportasi Udara Terbatas
• AWACS & Radar: RMAF belum memiliki platform AWACS sendiri, bergantung pada radar ground-based yang baru mulai ditingkatkan sejak 2019–2025, sehingga cakupan AWACS masih sangat terbatas
• Pengangkut A400M: Meski sudah ada, jumlahnya (empat unit) masih relatif kecil untuk mendukung proyeksi kekuatan dan bantuan kemanusiaan di wilayah luas Malondesh.
5. Kualitas Pelatihan dan Tenaga Terampil
.prasangka umum dalam analisis militerAnggaran yang ketat berdampak pada frekuensi latihan tempur dan jam terbang pilot. Ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan kemampuan manuver taktis dalam skenario peperangan modern
6. Interferensi Politik dan Isu Korupsi
Beberapa laporan menyinggung intervensi politik dalam proses pengadaan dan dugaan praktik korupsi, yang dapat memperlambat atau mempersulit realisasi program vital RMAF
Parah..... PENJARAHAN KE MALL pula.... Negara sebelah makin hancur... 🤣🤣🤣
BalasHapusDEMO RICUH SAMPAI MASUK MALL 02 SEPTEMBER 2025 HARI INI
https://m.youtube.com/watch?v=OJi-R_yW4pY
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
KELEMAHAN ARMY ...........
Berikut adalah beberapa kelemahan yang sering dikaitkan dengan Angkatan Darat Malondesh (TDM - Tentera Darat Malondesh) berdasarkan analisis terbuka dari para pengamat militer, laporan pertahanan, serta diskusi di forum militer dan akademik:
________________________________________
🔻 1. Keterbatasan Anggaran
• Masalah: Anggaran pertahanan Malondesh relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi dan pemeliharaan peralatan militer.
• Dampak: Banyak program modernisasi berjalan lambat atau ditunda. Misalnya, pengadaan MBT tambahan atau sistem artileri modern sering kali tertunda.
________________________________________
🔻 2. Persenjataan yang Usang
• Masalah: Sebagian perlengkapan milik TDM sudah berumur tua dan tidak semuanya diperbarui secara serentak.
• Contoh: Kendaraan tempur lapis baja lama seperti Condor dan Sibmas masih digunakan dalam beberapa satuan, meskipun sudah tidak ideal untuk pertempuran modern.
________________________________________
🔻 3. Keterbatasan Kemampuan Pertahanan Udara & Rudal
• Masalah: TDM tidak memiliki sistem pertahanan udara jangkauan menengah/jauh yang modern.
• Dampak: Bergantung pada TUDM (Angkatan Udara) dan kemampuan radar negara lain dalam skenario gabungan, membuatnya rentan terhadap serangan udara.
________________________________________
🔻 4. Terbatasnya Integrasi dan Interoperabilitas
• Masalah: Sistem persenjataan dan komunikasi berasal dari berbagai negara (AS, Rusia, Jerman, Turki, dll.).
• Dampak: Menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, logistik, dan pelatihan teknis.
________________________________________
🔻 5. Keterbatasan Pengalaman Tempur
• Masalah: Sejak era darurat komunis, TDM tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar.
• Dampak: Kurangnya pengalaman tempur aktual bisa menjadi kelemahan dibandingkan negara-negara lain yang lebih aktif dalam operasi militer internasional.
________________________________________
🔻 6. Sumber Daya Manusia Terbatas
• Masalah: Tantangan dalam mempertahankan personel yang terlatih dan profesional, terutama di bidang teknologi tinggi dan logistik.
• Dampak: Rotasi personel yang tinggi bisa memengaruhi kesiapan dan efektivitas satuan.
________________________________________
🔻 7. Ketergantungan pada Pihak Luar untuk Teknologi
• Masalah: Malondesh belum memiliki basis industri pertahanan yang cukup kuat.
• Dampak: Masih bergantung pada negara asing untuk teknologi, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista utama.
________________________________________
🔻 8. Ancaman Asimetris dan Medan Sulit
• Masalah: TDM menghadapi tantangan unik seperti medan hutan tropis, ancaman dari kelompok separatis atau kriminal lintas batas di Sabah dan Sarawak.
• Dampak: Perlu adaptasi strategi dan perlengkapan khusus yang tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
KELEMAHAN NAVY..
Kelemahan Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh/TLDM) dapat dianalisis dari beberapa aspek strategis, operasional, dan teknis. Berikut adalah beberapa poin yang umum dibahas oleh para pengamat pertahanan:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Anggaran pertahanan Malondesh relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura atau Indonesia.
• Proyek-proyek besar, seperti program kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship (LCS), mengalami penundaan dan pembengkakan biaya.
________________________________________
2. Ketergantungan pada Alutsista Lama
• Beberapa kapal perang TLDM sudah tua, seperti kelas Kasturi dan Laksamana, yang dibangun sejak tahun 1980-an dan 1990-an.
• Meskipun ada program modernisasi, penggantian tidak selalu berjalan lancar.
________________________________________
3. Kapasitas Industri Pertahanan Domestik Terbatas
• Industri galangan kapal domestik, seperti Boustead Naval Shipyard, menghadapi masalah manajemen dan efisiensi.
• Program LCS menjadi contoh kegagalan manajemen proyek domestik.
________________________________________
4. Keterbatasan Kapal Selam
• TLDM hanya memiliki 2 kapal selam Scorpène, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak. Jumlah ini dianggap minim untuk negara maritim seperti Malondesh.
• Kapal selam tersebut juga menghadapi masalah pemeliharaan dan kesiapan operasional.
________________________________________
5. Personel Terbatas
• Rekrutmen dan retensi personel terampil masih menjadi tantangan, terutama untuk pengoperasian sistem canggih dan kapal selam.
• Kurangnya pengalaman tempur nyata juga menjadi perhatian dalam kesiapan operasional.
________________________________________
6. Cakupan Wilayah yang Luas
• Malondesh harus mengawasi wilayah maritim yang sangat luas, termasuk perairan strategis di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan wilayah Sabah/Sarawak.
• Jumlah armada yang terbatas membuat pengawasan laut kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelanggaran wilayah atau aktivitas ilegal.
________________________________________
7. Tantangan Geopolitik
• Ketegangan di Laut China Selatan menuntut Malondesh untuk lebih siap secara militer, tetapi keterbatasan sumber daya membuat responsnya kurang gesit dibanding negara seperti Vietnam atau Filipina.
Parah..... PENJARAHAN KE MALL pula.... Negara sebelah makin hancur... 🤣🤣🤣
BalasHapusDEMO RICUH SAMPAI MASUK MALL 02 SEPTEMBER 2025 HARI INI
https://m.youtube.com/watch?v=OJi-R_yW4pY
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
The military capabilities of any country—including Malondesh—have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malondeshn Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malondesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malondesh’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malondeshn EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
LEMAH .....
Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Malondesh mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Malondesh.
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
INDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it saidS
=============
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
The military capabilities of any country—including Malondesh—have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malondeshn Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malondesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malondesh’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malondeshn EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D.
TAHAPAN TERPENTING DI GALANGAN KAPAL MALON ADALAH DELAY, MANGRAK, TAMBAH BIAYA, BANGKRUT
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣
TAHAPAN TERPENTING DI GALANGAN KAPAL MALON ADALAH DELAY, MANGRAK, TAMBAH BIAYA, BANGKRUT
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Apa 2 kapal pesanan pinoy LAMBAT SIAP... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
============
UNREADY ARMED FORCES
The idea that the Malondeshn Armed Forces (MAF) are “unready” is a serious claim that depends heavily on context — such as readiness for what kind of conflict, under what conditions, and compared to which other countries. However, there have been recurring concerns expressed by analysts, defense observers, and even Malondeshn officials about issues affecting MAF readiness. Below are some of the reasons often cited:
________________________________________
🔧 1. Aging Equipment and Delayed Procurement
• Old platforms: Many of Malondesh's military assets, especially in the Royal Malondeshn Air Force and Navy, are aging.
o E.g., MiG-29s (retired), ageing CN-235s, and some old patrol vessels.
• Procurement delays: High-profile delays like the Littoral Combat Ship (LCS) scandal have raised alarm.
o The LCS program suffered billions of ringgit in cost overruns and years of delay.
o It was described as a “national embarrassment” and affected naval readiness.
________________________________________
💰 2. Limited Defense Budget
• Malondesh’s defense budget is comparatively small (around 1.0–1.1% of GDP), below the ASEAN average.
• Budget constraints limit:
o Modernization efforts
o Maintenance of existing systems
o Training and readiness operations
________________________________________
🤝 3. Peacetime Posture and Non-Alignment
• Malondesh practices a non-aligned foreign policy, relying on diplomacy and regional cooperation (ASEAN) to manage threats.
• This leads to a modest force structure, suitable for internal security and peacetime patrols, but not high-intensity war.
• Less emphasis is placed on full-spectrum warfare or expeditionary capability.
________________________________________
👥 4. Manpower and Training Challenges
• Recruitment and retention issues persist, particularly for high-skill positions like pilots or naval engineers.
• Some reports suggest limited joint training exercises or insufficient hours logged in live-fire and combat simulation.
• While Malondesh participates in international exercises (e.g., with the US, Australia, and regional neighbors), some claim it lacks the operational tempo to maintain high readiness.
________________________________________
📍 5. Geographical Dispersion and Logistics
• Malondesh is split between Peninsular Malondesh and East Malondesh (Sabah & Sarawak), complicating logistics and force deployment.
• The Navy and Air Force face challenges in maintaining persistent presence across vast EEZs and maritime zones.
________________________________________
⚠️ 6. Cyber and Asymmetric Readiness Gaps
• Limited capacity in cyber defense, drone warfare, and asymmetric capabilities, compared to more advanced militaries.
• Regional neighbors like Singapore or Indonesia have made more visible investments in these areas.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAK
WEAK
WEAK
Here are some possible reasons behind the perception of MAF being weaker compared to others:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Malondesh’s defense spending is modest compared to regional players.
• Budget constraints limit acquisition of modern hardware, long-range capabilities, and extensive R&D.
2. Aging Equipment
• Some branches (like the Royal Malondeshn Air Force and Navy) still rely on older platforms like MiG-29s (retired) or Lekiu-class frigates.
• Modernization programs (e.g., LCS ships, MRCA jets) have faced delays or cancellations.
3. Small Force Size
• Manpower and hardware numbers are significantly smaller than countries like Indonesia or Vietnam.
• The country maintains a modest-sized professional military rather than a large conscripted one.
4. Strategic Doctrine
• Malondesh follows a non-aggressive, defensive doctrine, focused on sovereignty, peacekeeping, and regional cooperation.
• The country emphasizes diplomacy and ASEAN frameworks over military projection.
5. Procurement & Project Delays
• High-profile projects like the Littoral Combat Ship (LCS) program have suffered from delays and mismanagement, hurting public confidence in the military.
6. Limited Combat Experience
• The MAF has not been involved in major wars since the communist insurgency and the Confrontation with Indonesia.
• This is a good thing for national peace, but it may affect perceptions of readiness.
INDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Malondeshn Armed Forces (Angkatan Tentera Malondesh), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
🚢 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
🛫 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
🧑💼 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
________________________________________
🏛️ 5. Broader Institutional Concerns
• Transparency International and advocacy groups have repeatedly highlighted systemic corruption risk in defence procurement, placing Malondesh in the “very high risk” category due to weak oversight, secrecy, and rent-seeking by politically linked firms
• CAP Penang described how poor procurement practices and unaccountable structures have persisted for 40 years, harming both military readiness and national sovereignty
• Civil society groups like C4 Center and SUARAM pushed for transparency and investigations into both the Scorpene and LCS scandals, calling for legal cooperation with French and German authorities
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
HANCUR DARI DALAM guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
THE PROBLEMS
The Malondeshn Armed Forces (MAF), which comprises the Malondeshn Army, Royal Malondeshn Navy (RMN), and Royal Malondeshn Air Force (RMAF), face several challenges that affect operational readiness, modernization, and regional security capabilities. Here are the key problems:
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense budget hampers acquisition of modern equipment and maintenance of existing assets.
• Modernization programs (e.g., aircraft, naval vessels) are often delayed or downsized.
• Inconsistent funding affects long-term planning and procurement.
________________________________________
2. Aging Equipment
• Much of the military’s hardware is outdated, particularly in the air force and navy.
• Delays in replacing old platforms such as the MiG-29s (RMAF) and aging naval ships.
• Maintenance costs for legacy systems are rising, impacting readiness.
________________________________________
3. Human Resource Challenges
• Difficulty in recruiting and retaining skilled personnel, especially in technical roles.
• Issues related to morale, career progression, and incentives.
• Need for improved training and professional development to meet modern warfare demands.
________________________________________
4. Logistical and Maintenance Issues
• Dependence on foreign parts and contractors delays repairs and maintenance.
• Lack of integrated logistics systems affects operational efficiency.
• Inadequate infrastructure in certain bases and forward operating areas.
________________________________________
5. Lack of Jointness and Interoperability
• Limited joint operations capability among the army, navy, and air force.
• Need for better interoperability, especially in multi-domain operations (cyber, electronic warfare).
• Coordination issues between MAF and civilian agencies in security operations.
________________________________________
6. Cybersecurity and Technology Gaps
• MAF has limited cyber defense capabilities amid growing cyber threats.
• Slow adoption of emerging technologies like AI, drones, and autonomous systems.
• Inadequate investment in network-centric warfare capabilities.
________________________________________
7. Geopolitical and Maritime Security Pressures
• Ongoing tensions in the South China Sea put pressure on MAF’s maritime surveillance and deterrence capabilities.
• Need to balance diplomacy with credible deterrence in a region with assertive neighbors.
• MAF must be prepared for non-traditional threats like piracy, smuggling, and terrorism.
________________________________________
8. Procurement Inefficiencies
• Procurement process is often opaque, politicized, and delayed.
• Past corruption scandals (e.g., procurement of submarines) have damaged public trust.
• Poor coordination between policy makers, military planners, and industry.
________________________________________
9. Lack of Indigenous Defense Industry Development
• Heavy reliance on foreign suppliers and defense companies.
• Domestic defense industry lacks scale, capability, and innovation.
• Government programs (e.g., DEFTECH, STRIDE) need more support and partnerships.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
MALONDESH NEGARA TOLOL IQ 15 RM CUMA BISA BUAT KONDOM UNISEX 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusFAKTA BADUT KAWASAN , BANGLA BERJAYA 🤣🤣🤣🤣
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
THE PROBLEMS
The Malondeshn Armed Forces (MAF), which comprises the Malondeshn Army, Royal Malondeshn Navy (RMN), and Royal Malondeshn Air Force (RMAF), face several challenges that affect operational readiness, modernization, and regional security capabilities. Here are the key problems:
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense budget hampers acquisition of modern equipment and maintenance of existing assets.
• Modernization programs (e.g., aircraft, naval vessels) are often delayed or downsized.
• Inconsistent funding affects long-term planning and procurement.
________________________________________
2. Aging Equipment
• Much of the military’s hardware is outdated, particularly in the air force and navy.
• Delays in replacing old platforms such as the MiG-29s (RMAF) and aging naval ships.
• Maintenance costs for legacy systems are rising, impacting readiness.
________________________________________
3. Human Resource Challenges
• Difficulty in recruiting and retaining skilled personnel, especially in technical roles.
• Issues related to morale, career progression, and incentives.
• Need for improved training and professional development to meet modern warfare demands.
________________________________________
4. Logistical and Maintenance Issues
• Dependence on foreign parts and contractors delays repairs and maintenance.
• Lack of integrated logistics systems affects operational efficiency.
• Inadequate infrastructure in certain bases and forward operating areas.
________________________________________
5. Lack of Jointness and Interoperability
• Limited joint operations capability among the army, navy, and air force.
• Need for better interoperability, especially in multi-domain operations (cyber, electronic warfare).
• Coordination issues between MAF and civilian agencies in security operations.
________________________________________
6. Cybersecurity and Technology Gaps
• MAF has limited cyber defense capabilities amid growing cyber threats.
• Slow adoption of emerging technologies like AI, drones, and autonomous systems.
• Inadequate investment in network-centric warfare capabilities.
________________________________________
7. Geopolitical and Maritime Security Pressures
• Ongoing tensions in the South China Sea put pressure on MAF’s maritime surveillance and deterrence capabilities.
• Need to balance diplomacy with credible deterrence in a region with assertive neighbors.
• MAF must be prepared for non-traditional threats like piracy, smuggling, and terrorism.
________________________________________
8. Procurement Inefficiencies
• Procurement process is often opaque, politicized, and delayed.
• Past corruption scandals (e.g., procurement of submarines) have damaged public trust.
• Poor coordination between policy makers, military planners, and industry.
________________________________________
9. Lack of Indigenous Defense Industry Development
• Heavy reliance on foreign suppliers and defense companies.
• Domestic defense industry lacks scale, capability, and innovation.
• Government programs (e.g., DEFTECH, STRIDE) need more support and partnerships.
INDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MALONDESH PROCUREMENT
Procurement weaknesses in the Malondeshn Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
Key Weaknesses in MAF Procuremen
1. Lack of Transparency
Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
2. Corruption and Mismanagement
Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
3. Political Interference
Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
4. Lack of Strategic Planning
Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
6. Weak Oversight and Accountability
Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
7. Limited Local Industry Capability
Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
8. Fragmented Procurement Process
Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS VESSELS
Here are the key weaknesses of Royal Malondeshn Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
________________________________________
Structural & Material Weaknesses
1. Aging fleet & hull fragility
Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
2. Underarmed patrol vessels
The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
________________________________________
Procurement & Shipbuilding Issues
1. Systemic delays & cost overruns
The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
2. Limited shipyard capability
Malondeshn yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
________________________________________
Broader Capability & Strategic Gaps
1. Underfunded modernization
Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
2. Limited deterrent posture
With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
3. Small submarine & amphibious support capacity
RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed
________________________________________
Snapshot: RMN Weaknesses Overview
Aging fleet = Many vessels >30 years old; hull degradation
Undeveloped armament = OPVs lack missiles; fast craft under armed
Procurement delays = LCS frigates behind schedule, cost escalations
Industrial limitations = Shipyards lack scale, enduring reputation of poor quality
Underfunding = Low defense budget, systemic corruption, lack of transparency
Strategic shortfall = Small submarine fleet; gap in amphibious and logistic support vessels
INDIANESIA makin parah guys... PENJARAHAN di mana mana.... Ngeri...
BalasHapusBukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS ARMORED ASSETS
The Malondeshn Armed Forces (MAF), while possessing a range of armored assets, face several challenges and limitations in their tank and armored warfare capabilities. These weaknesses can be categorized into strategic, operational, and technical areas:
________________________________________
1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
• Inventory: Malondesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
• Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malondesh’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
________________________________________
2. Aging Platforms and Modernization Issues
• The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
• Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
________________________________________
3. Lack of Indigenous Tank Production
• Malondesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
• Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
________________________________________
4. Limited Combined Arms Capability
• The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
• Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
________________________________________
5. Terrain Limitations
• Much of Malondesh’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
• Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
________________________________________
6. Logistical Constraints
• Supporting MBTs in Malondesh’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
________________________________________
7. Budgetary Constraints
• Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
• Competing national priorities have limited Malondesh's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
________________________________________
8. No Active Anti-Tank Doctrine or Systems
• Malondesh lacks a robust network of modern anti-tank guided missiles (ATGMs) or active protection systems (APS) for its tanks, making them vulnerable to modern threats like drones, ATGMs, and loitering munitions.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MISSILES ASSETS
Missiles are a critical part of modern military capability, and the Malondeshn Armed Forces (MAF) have invested in a variety of missile systems across their army, navy, and air force. However, there are some notable weaknesses and limitations in Malondesh's missile capabilities when compared to regional powers like China, Singapore, or even Vietnam.
Key Weaknesses in Malondeshn Missile Capabilities:
1. Limited Indigenous Missile Development
• Malondesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
• This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
2. Short to Medium Range Focus
• Most of Malondesh’s missile systems are short- to medium-range, such as:
o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
o Starstreak (short-range air defense)
o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
• There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
o Ballistic Missiles
o Cruise Missiles with strategic reach
o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
3. Limited Air Defense Coverage
• The Royal Malondeshn Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
• No medium- or long-range SAM systems like:
o S-300/S-400 (Russia)
o Patriot (USA)
o Aster 30 (Europe)
• Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
4. Naval Missile Gaps
• Some Malondeshn Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
• Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
• Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
5. No Strategic Missile Deterrent
• Unlike some neighbors, Malondesh does not possess:
o Land-attack cruise missiles (LACM)
o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
o Submarine-launched missiles
• This limits Malondesh’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
• While Malondesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
============
UNREADY ARMED FORCES
The idea that the Malondeshn Armed Forces (MAF) are “unready” is a serious claim that depends heavily on context — such as readiness for what kind of conflict, under what conditions, and compared to which other countries. However, there have been recurring concerns expressed by analysts, defense observers, and even Malondeshn officials about issues affecting MAF readiness. Below are some of the reasons often cited:
________________________________________
🔧 1. Aging Equipment and Delayed Procurement
• Old platforms: Many of Malondesh's military assets, especially in the Royal Malondeshn Air Force and Navy, are aging.
o E.g., MiG-29s (retired), ageing CN-235s, and some old patrol vessels.
• Procurement delays: High-profile delays like the Littoral Combat Ship (LCS) scandal have raised alarm.
o The LCS program suffered billions of ringgit in cost overruns and years of delay.
o It was described as a “national embarrassment” and affected naval readiness.
________________________________________
💰 2. Limited Defense Budget
• Malondesh’s defense budget is comparatively small (around 1.0–1.1% of GDP), below the ASEAN average.
• Budget constraints limit:
o Modernization efforts
o Maintenance of existing systems
o Training and readiness operations
________________________________________
🤝 3. Peacetime Posture and Non-Alignment
• Malondesh practices a non-aligned foreign policy, relying on diplomacy and regional cooperation (ASEAN) to manage threats.
• This leads to a modest force structure, suitable for internal security and peacetime patrols, but not high-intensity war.
• Less emphasis is placed on full-spectrum warfare or expeditionary capability.
________________________________________
👥 4. Manpower and Training Challenges
• Recruitment and retention issues persist, particularly for high-skill positions like pilots or naval engineers.
• Some reports suggest limited joint training exercises or insufficient hours logged in live-fire and combat simulation.
• While Malondesh participates in international exercises (e.g., with the US, Australia, and regional neighbors), some claim it lacks the operational tempo to maintain high readiness.
________________________________________
📍 5. Geographical Dispersion and Logistics
• Malondesh is split between Peninsular Malondesh and East Malondesh (Sabah & Sarawak), complicating logistics and force deployment.
• The Navy and Air Force face challenges in maintaining persistent presence across vast EEZs and maritime zones.
________________________________________
⚠️ 6. Cyber and Asymmetric Readiness Gaps
• Limited capacity in cyber defense, drone warfare, and asymmetric capabilities, compared to more advanced militaries.
• Regional neighbors like Singapore or Indonesia have made more visible investments in these areas.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
============
UNREADY ARMED FORCES
The idea that the Malondeshn Armed Forces (MAF) are “unready” is a serious claim that depends heavily on context — such as readiness for what kind of conflict, under what conditions, and compared to which other countries. However, there have been recurring concerns expressed by analysts, defense observers, and even Malondeshn officials about issues affecting MAF readiness. Below are some of the reasons often cited:
________________________________________
🔧 1. Aging Equipment and Delayed Procurement
• Old platforms: Many of Malondesh's military assets, especially in the Royal Malondeshn Air Force and Navy, are aging.
o E.g., MiG-29s (retired), ageing CN-235s, and some old patrol vessels.
• Procurement delays: High-profile delays like the Littoral Combat Ship (LCS) scandal have raised alarm.
o The LCS program suffered billions of ringgit in cost overruns and years of delay.
o It was described as a “national embarrassment” and affected naval readiness.
________________________________________
💰 2. Limited Defense Budget
• Malondesh’s defense budget is comparatively small (around 1.0–1.1% of GDP), below the ASEAN average.
• Budget constraints limit:
o Modernization efforts
o Maintenance of existing systems
o Training and readiness operations
________________________________________
🤝 3. Peacetime Posture and Non-Alignment
• Malondesh practices a non-aligned foreign policy, relying on diplomacy and regional cooperation (ASEAN) to manage threats.
• This leads to a modest force structure, suitable for internal security and peacetime patrols, but not high-intensity war.
• Less emphasis is placed on full-spectrum warfare or expeditionary capability.
________________________________________
👥 4. Manpower and Training Challenges
• Recruitment and retention issues persist, particularly for high-skill positions like pilots or naval engineers.
• Some reports suggest limited joint training exercises or insufficient hours logged in live-fire and combat simulation.
• While Malondesh participates in international exercises (e.g., with the US, Australia, and regional neighbors), some claim it lacks the operational tempo to maintain high readiness.
________________________________________
📍 5. Geographical Dispersion and Logistics
• Malondesh is split between Peninsular Malondesh and East Malondesh (Sabah & Sarawak), complicating logistics and force deployment.
• The Navy and Air Force face challenges in maintaining persistent presence across vast EEZs and maritime zones.
________________________________________
⚠️ 6. Cyber and Asymmetric Readiness Gaps
• Limited capacity in cyber defense, drone warfare, and asymmetric capabilities, compared to more advanced militaries.
• Regional neighbors like Singapore or Indonesia have made more visible investments in these areas.
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.42
BalasHapusKESIAN...... 🤣🤣🤣🤣🤣
++++++
Iya bener bingit Malondesh MISKIN TIDAK BISA SHOPPING SSV seperti Filipina
Inilah akibatnya bila pemerintahnya MEMERAS rakyatnya yang HIDUP DALAM KEMISKINAN... 🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = MARCH 2025 .....
HapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
WEAKNESS MILITARY BUDGET
The Malondeshn Armed Forces (MAF), comprising the Malondeshn Army, Royal Malondeshn Navy (RMN), and Royal Malondeshn Air Force (RMAF), has made strides in regional defense and modernization. However, the military budget presents several notable weaknesses and challenges that affect its overall operational effectiveness and long-term development:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Malondesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Malondesh’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
________________________________________
7. Limited Power Projection and Strategic Reach
• Malondesh lacks:
o Strategic lift aircraft.
o Long-range strike capability.
o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
• This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
________________________________________
Conclusion
The Malondeshn Armed Forces face strategic and operational challenges largely rooted in budgetary constraints. While Malondesh prioritizes diplomacy and regional cooperation (e.g., ASEAN), its military capabilities are hampered by underfunding, which affects modernization, readiness, and maritime security posture.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MAINTENANCE
The Malondeshn Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
________________________________________
Key Maintenance Challenges in the MAF
1. Aging Equipment
• Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malondeshn Air Force (RMAF) and Royal Malondeshn Navy (RMN)—is outdated.
• Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
2. Inconsistent Procurement and Planning
• Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
• Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
3. Budget Constraints
• Defense spending in Malondesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
• Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
4. Skilled Manpower Shortage
• There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
• Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
• There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
• RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
________________________________________
Examples of Maintenance-Related Incidents
2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships
________________________________________
Conclusion
While the MAF is a capable and professional force, maintenance shortfalls and poor logistics support undermine its effectiveness. These issues stem from a mix of budgetary, systemic, and strategic challenges.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
Bukan Cuma DPR, Gerombolan Remaja Bersenjata Tajam Jarah Rumah Sri Mulyani Bersama Ribuan Massa: Ngeri Banget...
BalasHapushttps://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506508550/bukan-cuma-dpr-gerombolan-remaja-bersenjata-tajam-jarah-rumah-sri-mulyani-bersama-ribuan-massa-ngeri-banget
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS SKILL
The Malondeshn Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malondesh (ATM), comprises the Malondeshn Army (TDM), Royal Malondeshn Navy (TLDM), and Royal Malondeshn Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malondesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malondeshn Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
MISKIN = MARCH 2025 .....
HapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
Here’s a summary of the most notable corruption scandals involving Malondesh’s military procurement programs over the past four decades:
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malondesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malondesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malondeshn Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
________________________________________
5. SIBMAS Armoured Vehicle Tender Controversy (1980s)
• In 1981 Malondesh acquired 186 SIBMAS vehicles. Allegations surfaced that the tender specifications were tailored to favor SIBMAS, forcing a later re tender after national investigations.
• The vehicles did not meet performance expectations and were criticized for poor value over time
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MALONDESH PROCUREMENT
Procurement weaknesses in the Malondeshn Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
Key Weaknesses in MAF Procuremen
1. Lack of Transparency
Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
2. Corruption and Mismanagement
Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
3. Political Interference
Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
4. Lack of Strategic Planning
Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
6. Weak Oversight and Accountability
Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
7. Limited Local Industry Capability
Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
8. Fragmented Procurement Process
Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MALONDESH PROCUREMENT
Procurement weaknesses in the Malondeshn Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
Key Weaknesses in MAF Procuremen
1. Lack of Transparency
Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
2. Corruption and Mismanagement
Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpène submarine scandal).
Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
3. Political Interference
Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
4. Lack of Strategic Planning
Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
6. Weak Oversight and Accountability
Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
7. Limited Local Industry Capability
Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
8. Fragmented Procurement Process
Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination
Lagi LAWAK dalam negaranya menuju kehancuran.. GORILLA masih ada perasan menghina negara jiran guys... 🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
LACK BUDGET OF ARMED FORCES
The Malondeshn Armed Forces (MAF) have faced long-standing budgetary constraints that affect their modernization, operational readiness, and regional competitiveness. Here's a breakdown of the key issues surrounding the lack of budget for the Malondeshn Armed Forces:
________________________________________
🔴 Key Budget Challenges
1. Low Defense Spending (as % of GDP)
• Malondesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
• Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
2. Aging Equipment
• Many assets (especially in the Royal Malondeshn Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
High maintenance costs
Frequent breakdowns
Reduced combat readiness
Examples:
• MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
• Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
3. Slow Modernization
• Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
• Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
4. Limited Operational Capability
• Budget constraints impact:
Training and readiness
Fuel and maintenance availability
Joint operations and international missions
Personnel retention due to limited benefits
5. Dependency on Foreign Vendors
• Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malondesh to rely heavily on foreign suppliers.
• This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
________________________________________
⚖️ Competing National Priorities
Malondesh faces pressure to allocate funds toward:
• Healthcare
• Education
• Infrastructure
• Economic recovery (especially post-COVID-19)
As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
________________________________________
📊 Defense Budget in Numbers
• 2024 Defense Budget: $4.1 billion)
Still modest compared to ASEAN counterparts
• Allocation breakdown:
~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
Only ~25–30% for development/capital expenditure
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
Hapus2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi)
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Ceko
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
----------------
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
----------------
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
----------------
2025 $1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALONDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated $4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included $1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS ARMORED ASSETS
The Malondeshn Armed Forces (MAF), while possessing a range of armored assets, face several challenges and limitations in their tank and armored warfare capabilities. These weaknesses can be categorized into strategic, operational, and technical areas:
________________________________________
1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
• Inventory: Malondesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
• Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malondesh’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
________________________________________
2. Aging Platforms and Modernization Issues
• The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
• Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
________________________________________
3. Lack of Indigenous Tank Production
• Malondesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
• Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
________________________________________
4. Limited Combined Arms Capability
• The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
• Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
________________________________________
5. Terrain Limitations
• Much of Malondesh’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
• Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
________________________________________
6. Logistical Constraints
• Supporting MBTs in Malondesh’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
________________________________________
7. Budgetary Constraints
• Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
• Competing national priorities have limited Malondesh's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
________________________________________
8. No Active Anti-Tank Doctrine or Systems
• Malondesh lacks a robust network of modern anti-tank guided missiles (ATGMs) or active protection systems (APS) for its tanks, making them vulnerable to modern threats like drones, ATGMs, and loitering munitions.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS LMS B1
WEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malondeshn Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
5. Fleet Maintenance Complexity
Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS LMS B1
WEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malondeshn Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
5. Fleet Maintenance Complexity
Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan
PENJARAHAN sudah mula masuk ke mall.... 🤣🤣🤣
BalasHapusDEMO RICUH SAMPAI MASUK MALL 02 SEPTEMBER 2025 HARI INI
https://m.youtube.com/watch?v=OJi-R_yW4pY
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
=============
1. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five units C130J Hercules
2. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. BERUK KLAIM GHOIB = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 8 additional H225 M
6. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 Pandur II IFV
9. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Hospital Ships
10. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit Command and control variant C295
11. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit CN235 MPA
12. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five NC212i in 2023
15. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. BERUK KLAIM GHOIB = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. BERUK KLAIM GHOIB = real contract M3 Amphibious bridging system
25. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building additional CH4B UCAV
29. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Slingshot Satcom system
30. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Falcon 8X aircraft
31. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 S70M Blackhawk
33. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 N219 aircraft
34. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 CN235 for Army
35. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 Scorpene Subs
37. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Trisula Air defense system
39. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 T50i aircraft
40. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Oiler and replenishment ship
41. BERUK KLAIM GHOIB = real contract several Tug Harbor ships
42. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Submarine rescue vessels and system
43. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two Large LCU for army
44. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 45 Atmaca
45. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 48 KAAN
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
=============
1. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five units C130J Hercules
2. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. BERUK KLAIM GHOIB = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 8 additional H225 M
6. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 Pandur II IFV
9. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Hospital Ships
10. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit Command and control variant C295
11. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit CN235 MPA
12. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five NC212i in 2023
15. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. BERUK KLAIM GHOIB = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. BERUK KLAIM GHOIB = real contract M3 Amphibious bridging system
25. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building additional CH4B UCAV
29. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Slingshot Satcom system
30. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Falcon 8X aircraft
31. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 S70M Blackhawk
33. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 N219 aircraft
34. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 CN235 for Army
35. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 Scorpene Subs
37. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Trisula Air defense system
39. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 T50i aircraft
40. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Oiler and replenishment ship
41. BERUK KLAIM GHOIB = real contract several Tug Harbor ships
42. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Submarine rescue vessels and system
43. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two Large LCU for army
44. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 45 Atmaca
45. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 48 KAAN
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MAINTENANCE
The Malondeshn Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
________________________________________
Key Maintenance Challenges in the MAF
1. Aging Equipment
• Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malondeshn Air Force (RMAF) and Royal Malondeshn Navy (RMN)—is outdated.
• Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
2. Inconsistent Procurement and Planning
• Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
• Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
3. Budget Constraints
• Defense spending in Malondesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
• Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
4. Skilled Manpower Shortage
• There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
• Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
• There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
• RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
________________________________________
Examples of Maintenance-Related Incidents
2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships
________________________________________
Conclusion
While the MAF is a capable and professional force, maintenance shortfalls and poor logistics support undermine its effectiveness. These issues stem from a mix of budgetary, systemic, and strategic challenges.
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.42
BalasHapusKESIAN...... 🤣🤣🤣🤣🤣
++++++
Iya bener bingit Malondesh MISKIN TIDAK BISA SELESAI kan 1 unit pun LCS Gowind class sampai hari ini, right??? Padahal Udah jalan 14 Tahun lalu First Steel Cutting.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
WEAKNESS MAINTENANCE
The Malondeshn Armed Forces (MAF) have long faced challenges related to maintenance, logistics, and readiness. Below is a breakdown of the main issues contributing to this perception or reality:
________________________________________
Key Maintenance Challenges in the MAF
1. Aging Equipment
• Much of the MAF’s hardware—particularly in the Royal Malondeshn Air Force (RMAF) and Royal Malondeshn Navy (RMN)—is outdated.
• Some aircraft, ships, and vehicles are decades old, making maintenance both difficult and costly due to scarcity of spare parts and technical expertise.
2. Inconsistent Procurement and Planning
• Procurement decisions have often been driven by political considerations rather than long-term strategic needs.
• Lack of continuity in defense planning leads to a diverse mix of systems (e.g., Russian, Western, and Chinese), which complicates logistics and maintenance.
3. Budget Constraints
• Defense spending in Malondesh is relatively low (often below 1.5% of GDP).
• Limited budgets affect the ability to sustain scheduled maintenance cycles, upgrades, and training for technical personnel.
4. Skilled Manpower Shortage
• There is a shortage of trained maintenance engineers and technicians within the services.
• Retention of skilled personnel is difficult, as many transition to higher-paying private sector roles.
5. Maintenance Neglect Leading to Grounding
• There have been multiple reports of aircraft (e.g., MiG-29s, Aermacchi MB-339s) and naval vessels being grounded or laid up due to poor maintenance.
• RMN’s submarine program, for example, faced operational readiness concerns early on.
________________________________________
Examples of Maintenance-Related Incidents
2015 = RMAF grounded MiG-29 fleet = Lack of spare parts, high maintenance cost
2017 = KD Kasturi overhaul delays = Technical issues and funding
2021 = Multiple RMAF aircraft grounded = Spare parts shortages
2023 = LCS (Littoral Combat Ship) program scandal = Procurement mismanagement, incomplete ships
________________________________________
Conclusion
While the MAF is a capable and professional force, maintenance shortfalls and poor logistics support undermine its effectiveness. These issues stem from a mix of budgetary, systemic, and strategic challenges.
PENJARAHAN sudah mula masuk ke mall.... 🤣🤣🤣
BalasHapusDEMO RICUH SAMPAI MASUK MALL 02 SEPTEMBER 2025 HARI INI
https://m.youtube.com/watch?v=OJi-R_yW4pY
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
==============
WEAKNESS SHIPYARDS
Malondeshn shipyards—especially Boustead Naval Shipyard (BNS) and its predecessors—have faced notable challenges in building naval vessels for the Royal Malondeshn Navy (RMN). Here's an overview of key weaknesses:
________________________________________
Major Weaknesses in Malondeshn Naval Shipbuilding
1. Persistent Delays & Cost Overruns
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
2. Financial Mismanagement & Irregularities
• A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
• Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
3. Engineering & Quality Shortcomings
• Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
• As noted:
“Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
• Malondeshn yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
• The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
5. Supply Chain & Workforce Constraints
• Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
• The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
6. Poor Governance & Procurement Oversight
• Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
• Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism
________________________________________
Public & Industry Sentiment
• Reddit commentary captures public frustration:
“After RM 6 billion spent, BNS missed the 2019 deadline... none of the vessels has progressed beyond the 50 percent mark.”
“The ship is already rusting, with sign of abandonment…”
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
==============
WEAKNESS SHIPYARDS
Malondeshn shipyards—especially Boustead Naval Shipyard (BNS) and its predecessors—have faced notable challenges in building naval vessels for the Royal Malondeshn Navy (RMN). Here's an overview of key weaknesses:
________________________________________
Major Weaknesses in Malondeshn Naval Shipbuilding
1. Persistent Delays & Cost Overruns
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
2. Financial Mismanagement & Irregularities
• A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
• Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
3. Engineering & Quality Shortcomings
• Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
• As noted:
“Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
• Malondeshn yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
• The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
5. Supply Chain & Workforce Constraints
• Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
• The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
6. Poor Governance & Procurement Oversight
• Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
• Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism
________________________________________
Public & Industry Sentiment
• Reddit commentary captures public frustration:
“After RM 6 billion spent, BNS missed the 2019 deadline... none of the vessels has progressed beyond the 50 percent mark.”
“The ship is already rusting, with sign of abandonment…”
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
Hapus2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi)
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Ceko
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
=============
=============
SEWA 28 HELIKOPTER
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies.
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA TRUK CINA 3 TON = 30 YEARS
The Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals. There is also the massive leasing deals for helicopters for all the services to think about.
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALONDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
SEWA HELI SEWA SIMULATOR
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.42
BalasHapusKESIAN...... 🤣🤣🤣🤣🤣
++++++
Iya bener bingit Malondesh MISKIN TIDAK BISA SELESAI kan 1 unit pun LCS Gowind class sampai hari ini, right??? Padahal Udah jalan 14 Tahun lalu First Steel Cutting.
MISKIN = MARCH 2025 .....
BalasHapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
Here’s a summary of the most notable corruption scandals involving Malondesh’s military procurement programs over the past four decades:
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malondesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malondesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malondeshn Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
________________________________________
5. SIBMAS Armoured Vehicle Tender Controversy (1980s)
• In 1981 Malondesh acquired 186 SIBMAS vehicles. Allegations surfaced that the tender specifications were tailored to favor SIBMAS, forcing a later re tender after national investigations.
• The vehicles did not meet performance expectations and were criticized for poor value over time
MISKIN = MARCH 2025 .....
BalasHapusRM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
Here’s a summary of the most notable corruption scandals involving Malondesh’s military procurement programs over the past four decades:
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malondesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malondesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malondeshn Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
________________________________________
5. SIBMAS Armoured Vehicle Tender Controversy (1980s)
• In 1981 Malondesh acquired 186 SIBMAS vehicles. Allegations surfaced that the tender specifications were tailored to favor SIBMAS, forcing a later re tender after national investigations.
• The vehicles did not meet performance expectations and were criticized for poor value over time
Parah.......
BalasHapusUPDATE Masjid Al Jabbar Tegalsari Surabaya Ludes Dibakar Massa
https://mataraman.tribunnews.com/news/60330/update-masjid-al-jabbar-tegalsari-surabaya-ludes-dibakar-massa
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
THE MALONDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal MALONDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
============
MALONDESH's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The MALONDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The MALONDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: MALONDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The MALONDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
=========
The MALONDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
Factors affecting readiness
• Corruption: The MALONDESH military has been affected by corruption.
• Poor planning: The MALONDESH military has been affected by poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
• Inadequate funding: The MALONDESH military has not received adequate funding.
• Unsuitable equipment: The MALONDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
• Logistical problems: The MALONDESH military has been affected by logistical problems.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
=============
LACK BUDGET OF ARMED FORCES
The Malondeshn Armed Forces (MAF) have faced long-standing budgetary constraints that affect their modernization, operational readiness, and regional competitiveness. Here's a breakdown of the key issues surrounding the lack of budget for the Malondeshn Armed Forces:
________________________________________
🔴 Key Budget Challenges
1. Low Defense Spending (as % of GDP)
• Malondesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
• Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
2. Aging Equipment
• Many assets (especially in the Royal Malondeshn Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
High maintenance costs
Frequent breakdowns
Reduced combat readiness
Examples:
• MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
• Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
3. Slow Modernization
• Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
• Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
4. Limited Operational Capability
• Budget constraints impact:
Training and readiness
Fuel and maintenance availability
Joint operations and international missions
Personnel retention due to limited benefits
5. Dependency on Foreign Vendors
• Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malondesh to rely heavily on foreign suppliers.
• This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
________________________________________
⚖️ Competing National Priorities
Malondesh faces pressure to allocate funds toward:
• Healthcare
• Education
• Infrastructure
• Economic recovery (especially post-COVID-19)
As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
________________________________________
📊 Defense Budget in Numbers
• 2024 Defense Budget: $4.1 billion)
Still modest compared to ASEAN counterparts
• Allocation breakdown:
~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
Only ~25–30% for development/capital expenditure
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
BalasHapus2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi)
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Ceko
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
----------------
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
----------------
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
----------------
2025 $1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALONDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated $4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included $1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
PEMBAKARAN DAN PENJARAHAN MEREBAK KE BANYAK WILAYAH INDIANESIA sekarang.... 🤭🤭🤣🤣🤣
BalasHapusBUBAR 2030 SEMAKIN NYATA.....
BalasHapusDEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
Outdated equipment
• Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
• The Royal MALONDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
• The Royal MALONDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
Limited procurement budgets
• The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
• The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
• The MAF has struggled to acquire modern military assets.
Political interference
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
=============
MALONDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
• Budget constraints
Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
• Economic limitations
Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
• Regional security challenges
The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
What is the military budget for 2025?
• MALONDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion ($4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
• The budget included $1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.42
BalasHapusKESIAN...... 🤣🤣🤣🤣🤣
++++++
Iya bener bingit Malondesh MISKIN TIDAK BISA SELESAI kan 1 unit pun LCS Gowind class sampai hari ini, right??? Padahal Udah jalan 14 Tahun lalu First Steel Cutting.
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP
BalasHapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
=============
=============
1. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five units C130J Hercules
2. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. BERUK KLAIM GHOIB = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 8 additional H225 M
6. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 Pandur II IFV
9. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Hospital Ships
10. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit Command and control variant C295
11. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit CN235 MPA
12. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five NC212i in 2023
15. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. BERUK KLAIM GHOIB = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. BERUK KLAIM GHOIB = real contract M3 Amphibious bridging system
25. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building additional CH4B UCAV
29. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Slingshot Satcom system
30. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Falcon 8X aircraft
31. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 S70M Blackhawk
33. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 N219 aircraft
34. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 CN235 for Army
35. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 Scorpene Subs
37. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Trisula Air defense system
39. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 T50i aircraft
40. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Oiler and replenishment ship
41. BERUK KLAIM GHOIB = real contract several Tug Harbor ships
42. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Submarine rescue vessels and system
43. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two Large LCU for army
44. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 45 Atmaca
45. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 48 KAAN
UPDATE Masjid Al Jabbar Tegalsari Surabaya Ludes Dibakar Massa
BalasHapushttps://mataraman.tribunnews.com/news/60330/update-masjid-al-jabbar-tegalsari-surabaya-ludes-dibakar-massa
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
Hapus2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi)
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Ceko
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
=============
1. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five units C130J Hercules
2. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. BERUK KLAIM GHOIB = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 8 additional H225 M
6. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 Pandur II IFV
9. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Hospital Ships
10. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit Command and control variant C295
11. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit CN235 MPA
12. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five NC212i in 2023
15. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. BERUK KLAIM GHOIB = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. BERUK KLAIM GHOIB = real contract M3 Amphibious bridging system
25. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building additional CH4B UCAV
29. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Slingshot Satcom system
30. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Falcon 8X aircraft
31. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 S70M Blackhawk
33. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 N219 aircraft
34. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 CN235 for Army
35. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 Scorpene Subs
37. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Trisula Air defense system
39. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 T50i aircraft
40. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Oiler and replenishment ship
41. BERUK KLAIM GHOIB = real contract several Tug Harbor ships
42. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Submarine rescue vessels and system
43. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two Large LCU for army
44. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 45 Atmaca
45. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 48 KAAN
Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Pekalongan Dibakar Massa saat Demo
BalasHapushttps://m.youtube.com/watch?v=HTgZvksUREg&pp=ygVDR2VkdW5nIERQUkQgZGFuIEthbnRvciBXYWxpIEtvdGEgUGVrYWxvbmdhbiBEaWJha2FyIE1hc3NhIHNhYXQgRGVtbw%3D%3D
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
Funding
• Insufficient funding
The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
• Delayed projects
The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
Outdated assets
• Lack of modern assets
The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
• Technical issues
The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
Training
• Lack of disaster relief training
While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
• Knowledge and skills
Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
Other challenges
===================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
• Outdated inventory
The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
• Budgetary constraints
The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
• Lack of research and development
The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
• Imported equipment
The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.
• Sanctions
Sanctions against Russia have made it difficult for MALONDESH to buy spare parts for Russian-made equipment.
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
BalasHapus2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi)
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Ceko
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
=============
=============
SEWA 28 HELIKOPTER
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies.
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA TRUK CINA 3 TON = 30 YEARS
The Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals. There is also the massive leasing deals for helicopters for all the services to think about.
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALONDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
SEWA HELI SEWA SIMULATOR
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.55
BalasHapusBUBAR 2030 SEMAKIN NYATA.....
Kasihan Malondesh harus BAYAR SEWA KEMERDEKAAN kepada BRITISH selama 999 Tahun
KIRAIN BERITA LCS MALON
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Keadaan INDIANESIA sekarang...🤣🤣🤣
BalasHapus1. RUSUHAN, PEMBAKARAN, PENJARAHAN MEREBAK tak terkendali
2. EKONOMI HANCUR
3. MATAWANG HANCUR
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
Funding
• Small procurement budgets
The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
• Fiscal constraints
The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
Equipment
• Outdated equipment
The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
• Imported equipment
Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
Political interference
• Political connections
Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
• Lack of transparency
The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
Other challenges include:
• Frequent government changes
• Weak whistleblower legislation
• The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing
====================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
============
MALONDESH's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALONDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
Bina kapal pinoy saja GAGAL.. 🤣🤣🤣
BalasHapusDEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
HapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
============
MALONDESH's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALONDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
GEMPURWIRA2 September 2025 pukul 15.55
BalasHapusUPDATE Masjid Al Jabbar Tegalsari Surabaya Ludes Dibakar Massa
https://mataraman.tribunnews.com/news/60330/update-masjid-al-jabbar-tegalsari-surabaya-ludes-dibakar-massa
++++++++++
Rakyat Indonesia manufaktur Pesawat Terbang dan Kapal Perang saja bisa... apalagi bangun ulang Masjid
Tentu dong Masjid akan Dibangun lagi oleh Rakyat Indonesia
Ini konon mau bina frigat merah putih pink yang siap 10 tahun.... Kalau dilihat dari keadaan nya mau 20 tahun baru siap.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTAHAPAN PENTING DI GALANGAN KAPAL MALON
BalasHapus1. DELAY
2. MANGKRAK
3.SUNTIK DANA
4. BANGKRUT
5. GANTI GALANGAN
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
TAHAPAN PENTING DI GALANGAN KAPAL MALON
BalasHapus1. DELAY
2. MANGKRAK
3.SUNTIK DANA
4. BANGKRUT
5. GANTI GALANGAN
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Pekalongan Dibakar Massa saat Demo
BalasHapushttps://m.youtube.com/watch?v=HTgZvksUREg&pp=ygVDR2VkdW5nIERQUkQgZGFuIEthbnRvciBXYWxpIEtvdGEgUGVrYWxvbmdhbiBEaWJha2FyIE1hc3NhIHNhYXQgRGVtbw%3D%3D
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
BalasHapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
Outdated equipment
• Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
• The Royal MALONDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
• The Royal MALONDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
Limited procurement budgets
• The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
• The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
• The MAF has struggled to acquire modern military assets.
Political interference
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
=============
MALONDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
• Budget constraints
Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
• Economic limitations
Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
• Regional security challenges
The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
What is the military budget for 2025?
• MALONDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion ($4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
• The budget included $1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
Keadaan INDIANESIA makin kesian... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusDEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
BalasHapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
Military spending
• MALONDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
• The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion ($4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
Other factors
• The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALONDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
• The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats
===================
52.225 RELINQUISH [PINDAH NEGARA]
PER TAHUN = 10.104 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER BULAN = 842 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER HARI = 28 MALONDESH PINDAH NEGARA
Total of 52,225 applications from MALONDESHs to renounce their citizenship were approved between 1 January 2020 and 15 February this year.
This means, on average, 842 MALONDESHs relinquish their citizenship every month
Keadaan INDIANESIA makin kesian... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBukan Hanya negara HANCUR kerana demo tapi bina kapal juga LAMBAT... 🤣🤣🤣
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
BalasHapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
Funding
• Small procurement budgets
The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
• Fiscal constraints
The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
Equipment
• Outdated equipment
The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
• Imported equipment
Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
Political interference
• Political connections
Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
• Lack of transparency
The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
Other challenges include:
• Frequent government changes
• Weak whistleblower legislation
• The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing
====================
The MALONDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Dibakar, Massa Merangsek Masuk dan Lempari Batu
BalasHapushttps://m.youtube.com/watch?v=X8q2LILNOoQ&pp=ygUcUGVtYmFrYXJhbiBnZXN1bmcgRFBSRCBtYXNzYQ%3D%3D
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
Hapus• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malondesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
________________________________________
Summary Overview
Issue Manifestation
Cronyism & Agent Influence Backdoor deals, inflated costs, sidelined military preferences
Scandals LCS, Scorpene, NGPV, MD530G, SIBMAS, missing jet engines
Mismanagement & Waste Unclaimed penalties, unused assets, botched delivery
Institutional Weakness Weak oversight, fragmented tenders, audit warnings disregarded
Reform Initiatives PAC scrutiny, RCI advocacy, new Procurement Bill, push for G2G
📌 1. What “Deterrence” Means
Hapus• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
👉 Malondesh lacks all three.
________________________________________
📌 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpène submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malondesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
👉 Malondesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
📌 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malondesh’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malondesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
👉 China does not take Malondesh’s military seriously.
________________________________________
📌 4. Budget Too Small
• Malondesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
👉 Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
📌 5. Weak Defense Industry
• Malondesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
👉 Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
📌 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
👉 Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
📌 7. No Strategic Doctrine
• Malondesh’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
👉 Adversaries know Malondesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
📌 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, F-15EX, submarines.
• Malondesh: Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
👉 Neighbors can deter aggression. Malondesh cannot.
________________________________________
📌 9. Consequences of No Deterrence
1. China ignores Malondesh’s protests in South China Sea.
2. Piracy & illegal fishing remain constant in Malondeshn waters.
3. Dependence on allies (US, Australia, Singapore) for exercises, surveillance, and training.
4. Strategic vulnerability: If a conflict breaks out, Malondesh risks losing Sabah/Sarawak or control of EEZ.
5. Loss of credibility: Regional powers see Malondesh as the “soft” military of ASEAN.
📌 1. Air Force (RMAF)
Hapusa. MiG-29 Replacement / MRCA Program
• Planned: Since 2007, Malondesh has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
• Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
• Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
• Impact:
o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
________________________________________
b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
• Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
• Status: Delayed nearly 20 years.
• Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
• Impact:
o Malondesh had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
________________________________________
📌 2. Navy (RMN)
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
• Status: By 2025, zero ships delivered.
o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
• Impact:
o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
o Weakens ability to secure South China Sea claims.
________________________________________
b. Multi-Role Support Ship (MRSS)
• Planned: Amphibious ship program since 2000s.
• Status: Cancelled/postponed multiple times due to budget.
• Impact:
o RMN has no large amphibious lift → limited ability to move troops/equipment in regional crises.
________________________________________
c. Second Batch of Scorpène Submarines
• Planned: Expansion to 4 submarines.
• Status: Shelved due to cost.
• Impact:
o Malondesh stuck with just 2 Scorpènes (delivered 2009–2010), insufficient for wide maritime area.
________________________________________
📌 3. Army (TDM)
a. Self-Propelled Howitzers (SPH)
• Planned: SPH requirement since early 2000s (to replace old towed artillery).
• Status: Program repeatedly delayed. Korea’s K9 Thunder shortlisted in 2020s, but no final contract.
• Impact: Army artillery remains outdated → reduced firepower compared to Indonesia, Singapore.
________________________________________
b. Armored Vehicle Programs
• AV-8 Gempita: Entered production in 2014, but scaled down from 257 planned units due to cost.
• Condor APC Replacement: Long planned, but repeatedly delayed → Condors from the 1980s still in service.
________________________________________
c. Rotary Wing (Helicopters)
• Army Aviation requested more utility and attack helicopters.
• Programs for attack helicopters (AH-1Z, T129, etc.) discussed but cancelled/delayed.
• Impact: Army lacks dedicated attack helicopter capability, unlike Indonesia.
________________________________________
📌 4. Reasons for Delay/Failure
1. Budget constraints → defense stuck at ~1% of GDP.
2. Political instability → 5 prime ministers between 2018–2025, each with shifting priorities.
3. Corruption & mismanagement → especially visible in LCS.
4. Overreliance on foreign suppliers → negotiations stall or get too expensive.
5. Short-termism → lack of 10–15 year strategic procurement planning.
________________________________________
📌 5. Consequences
• Capability gaps:
o Air surveillance weak (delayed MPAs, fighter gap).
o Maritime security weak (LCS delay, only 2 submarines).
o Ground firepower weak (delayed SPH, old APCs).
• Readiness reduced: much equipment obsolete, with few modern replacements.
• Regional imbalance: Neighbors like Singapore, Indonesia, Vietnam modernize faster, leaving Malondesh behind.
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
BalasHapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
============
MALONDESH's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALONDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
Jom lihat matawang MALAYSIA Vs INDIANESIA .... 🙏🙏😂😂😂
BalasHapusRinggit Masuk Daftar 20 Mata Uang Elite Dunia, RI Jangan Iri
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250714095219-128-648783/ringgit-masuk-daftar-20-mata-uang-elite-dunia-ri-jangan-iri
=================
Rupiah Jadi Valuta yang Makin Tak Berharga di Dunia
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67235/rupiah-jadi-valuta-yang-makin-tak-berharga-di-dunia
1. Major Examples
Hapusa. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
• Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
• Reasons:
o Poor project planning.
o Technical challenges and redesigns.
o Use of shell companies and opaque contracts.
• Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
• Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
• Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
c. Scorpène Submarine Procurement
• Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
• Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
d. Light Helicopters & MD530G
• Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
• Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
________________________________________
2. Causes of Cost Overruns
1. Poor Planning & Project Management
o Unrealistic timelines.
o Underestimation of technical and operational complexities.
2. Political Interference
o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
o Preference for certain contractors can inflate costs.
3. Corruption & Cronyism
o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
4. Technological & Operational Challenges
o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
5. Weak Oversight & Transparency
o Limited parliamentary supervision.
o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
________________________________________
3. Consequences
• Operational Impact: Delays in delivery reduce combat readiness.
• Financial Loss: Taxpayer money is wasted, limiting funds for other essential projects.
• Public Trust Erosion: Perception of mismanagement and corruption undermines confidence in the military and government.
• Long-term Strategic Weakness: Dependence on foreign suppliers increases vulnerability.
________________________________________
4. Conclusion
Cost overruns in Malondesh military procurement are systemic, caused by a mix of poor planning, political interference, corruption, and lack of transparency.
They reduce operational effectiveness, inflate defense spending, and erode public trust.
1. Procurement and Equipment Weaknesses
Hapusa. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malondeshn Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
DEBT MARCH 2025 = RM 1.65 TRILLION
BalasHapusDEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
-
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
===================
MALONDESH's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
============
MALONDESH's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALONDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
Jom lihat matawang MALAYSIA Vs INDIANESIA .... 🙏🙏😂😂😂
BalasHapusRinggit Masuk Daftar 20 Mata Uang Elite Dunia, RI Jangan Iri
https://www.cnbcindonesia.com/research/20250714095219-128-648783/ringgit-masuk-daftar-20-mata-uang-elite-dunia-ri-jangan-iri
=================
Rupiah Jadi Valuta yang Makin Tak Berharga di Dunia
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67235/rupiah-jadi-valuta-yang-makin-tak-berharga-di-dunia
1. Overview
HapusMalondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malondesh:
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh)
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh)
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh)
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malondesh:
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
3. Army
o Modern armored vehicles and artillery acquisition programs face delays, affecting mobility and firepower.
o Emphasis is placed on upgrading existing equipment rather than full-scale replacement.
Causes of Delayed Modernization
• Limited defense budget: Malondesh allocates ~1.5–2% of GDP to defense. High-cost projects compete with other national priorities.
• Procurement bureaucracy: Complex procurement processes slow down acquisition.
• Foreign dependence: Reliance on imported equipment leads to delays in deliveries.
• Strategic threat assessment: Malondesh relatively low external threat level reduces urgency for rapid modernization.
________________________________________
4. Impacts
1. Operational Readiness
o Fewer active platforms are available due to maintenance of old systems.
2. Capability Gap
o Aging systems may lack advanced radar, missile systems, or networked command capabilities.
3. Regional Competitiveness
o Malondesh may lag behind neighbors like Singapore or Thailand in modern warfare technology.
4. Financial Burden
o Continuous repair and patching of old equipment may ultimately cost more than timely modernization.
________________________________________
5. Summary
• Ageing Equipment: Military platforms (aircraft, ships, vehicles) are decades old, expensive to maintain, and less effective.
• Delayed Modernization: New acquisitions or upgrades are postponed due to budget, bureaucracy, and strategic prioritization.
• Overall Effect: Malondesh maintains a capable but moderately modernized military, with limitations in high-end operations, regional power projection, and technological parity.
1. Limited Defense Budget Allocation
HapusMalondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malondesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malondesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malondesh’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
• Delayed Modernization: Planned acquisitions, such as advanced fighter jets, naval vessels, or air defense systems, are often postponed.
• Limited Training and Exercises: Reduced funds for joint exercises, international cooperation, and troop training can affect operational effectiveness.
________________________________________
6. Political and Economic Uncertainties
Fluctuating oil revenues, global economic conditions, and political changes affect budget allocations. Defense funding is often reactive rather than strategic, meaning modernization projects may stall if economic growth slows or budget priorities shift.
________________________________________
Summary:
Financial limitations in Malondesh’s military are primarily caused by modest defense budget allocations, high operational costs, competing domestic priorities, reliance on costly foreign technology, and economic/political uncertainties. These factors collectively constrain modernization, maintenance, and strategic readiness, leaving the armed forces with aging equipment and delayed capability development.
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
Hapus• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malondesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
________________________________________
Summary Overview
Issue Manifestation
Cronyism & Agent Influence Backdoor deals, inflated costs, sidelined military preferences
Scandals LCS, Scorpene, NGPV, MD530G, SIBMAS, missing jet engines
Mismanagement & Waste Unclaimed penalties, unused assets, botched delivery
Institutional Weakness Weak oversight, fragmented tenders, audit warnings disregarded
Reform Initiatives PAC scrutiny, RCI advocacy, new Procurement Bill, push for G2G
KESIAN INDIANESIA.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
😝 😝 😝 😝 😝
1. Overview
HapusMalondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malondesh:
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh)
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh)
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh)
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malondesh:
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
3. Army
o Modern armored vehicles and artillery acquisition programs face delays, affecting mobility and firepower.
o Emphasis is placed on upgrading existing equipment rather than full-scale replacement.
Causes of Delayed Modernization
• Limited defense budget: Malondesh allocates ~1.5–2% of GDP to defense. High-cost projects compete with other national priorities.
• Procurement bureaucracy: Complex procurement processes slow down acquisition.
• Foreign dependence: Reliance on imported equipment leads to delays in deliveries.
• Strategic threat assessment: Malondesh relatively low external threat level reduces urgency for rapid modernization.
________________________________________
4. Impacts
1. Operational Readiness
o Fewer active platforms are available due to maintenance of old systems.
2. Capability Gap
o Aging systems may lack advanced radar, missile systems, or networked command capabilities.
3. Regional Competitiveness
o Malondesh may lag behind neighbors like Singapore or Thailand in modern warfare technology.
4. Financial Burden
o Continuous repair and patching of old equipment may ultimately cost more than timely modernization.
________________________________________
5. Summary
• Ageing Equipment: Military platforms (aircraft, ships, vehicles) are decades old, expensive to maintain, and less effective.
• Delayed Modernization: New acquisitions or upgrades are postponed due to budget, bureaucracy, and strategic prioritization.
• Overall Effect: Malondesh maintains a capable but moderately modernized military, with limitations in high-end operations, regional power projection, and technological parity.
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
Hapus• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malondesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
________________________________________
Summary Overview
Issue Manifestation
Cronyism & Agent Influence Backdoor deals, inflated costs, sidelined military preferences
Scandals LCS, Scorpene, NGPV, MD530G, SIBMAS, missing jet engines
Mismanagement & Waste Unclaimed penalties, unused assets, botched delivery
Institutional Weakness Weak oversight, fragmented tenders, audit warnings disregarded
Reform Initiatives PAC scrutiny, RCI advocacy, new Procurement Bill, push for G2G
https://www.youtube.com/live/A73weFAJKDY?si=DfkEBPGy04oVuh77
BalasHapusBerani membakar gedung di Surabaya....ya harga nya bagi pelaku harus di tangkap oleh POLRI
Simple, right???
1. Limited Defense Budget Allocation
BalasHapusMalondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malondesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malondesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malondesh’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
• Delayed Modernization: Planned acquisitions, such as advanced fighter jets, naval vessels, or air defense systems, are often postponed.
• Limited Training and Exercises: Reduced funds for joint exercises, international cooperation, and troop training can affect operational effectiveness.
________________________________________
6. Political and Economic Uncertainties
Fluctuating oil revenues, global economic conditions, and political changes affect budget allocations. Defense funding is often reactive rather than strategic, meaning modernization projects may stall if economic growth slows or budget priorities shift.
________________________________________
Summary:
Financial limitations in Malondesh’s military are primarily caused by modest defense budget allocations, high operational costs, competing domestic priorities, reliance on costly foreign technology, and economic/political uncertainties. These factors collectively constrain modernization, maintenance, and strategic readiness, leaving the armed forces with aging equipment and delayed capability development.
1. Overview
BalasHapusMalondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malondesh:
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh)
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh)
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh)
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malondesh:
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
3. Army
o Modern armored vehicles and artillery acquisition programs face delays, affecting mobility and firepower.
o Emphasis is placed on upgrading existing equipment rather than full-scale replacement.
Causes of Delayed Modernization
• Limited defense budget: Malondesh allocates ~1.5–2% of GDP to defense. High-cost projects compete with other national priorities.
• Procurement bureaucracy: Complex procurement processes slow down acquisition.
• Foreign dependence: Reliance on imported equipment leads to delays in deliveries.
• Strategic threat assessment: Malondesh relatively low external threat level reduces urgency for rapid modernization.
________________________________________
4. Impacts
1. Operational Readiness
o Fewer active platforms are available due to maintenance of old systems.
2. Capability Gap
o Aging systems may lack advanced radar, missile systems, or networked command capabilities.
3. Regional Competitiveness
o Malondesh may lag behind neighbors like Singapore or Thailand in modern warfare technology.
4. Financial Burden
o Continuous repair and patching of old equipment may ultimately cost more than timely modernization.
________________________________________
5. Summary
• Ageing Equipment: Military platforms (aircraft, ships, vehicles) are decades old, expensive to maintain, and less effective.
• Delayed Modernization: New acquisitions or upgrades are postponed due to budget, bureaucracy, and strategic prioritization.
• Overall Effect: Malondesh maintains a capable but moderately modernized military, with limitations in high-end operations, regional power projection, and technological parity.
TAHAPAN PENTING DI GALANGAN KAPAL MALON
BalasHapus1. DELAY
2. MANGKRAK
3.SUNTIK DANA
4. BANGKRUT
5. GANTI GALANGAN
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
TAHAPAN PENTING DI GALANGAN KAPAL MALON
BalasHapus1. DELAY
2. MANGKRAK
3.SUNTIK DANA
4. BANGKRUT
5. GANTI GALANGAN
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pelaku Provokator dan Perusuh pun ditangkap oleh POLRI:
BalasHapushttps://youtu.be/uhHf9eUfEA4?si=NRpOcN9itjjcdmTm
Keren kan?
NGERI UTANG MALON SANGAT MENGGUNUNG 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSetiap penduduk MALON mempunyai UTANG rata2 RM 47.000
Setiap penduduk MALON dibebani UTANG KERAJAAN sekitar RM 37.000
NGERI ...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pada akhir kuartal pertama 2025 (Maret 2025), total utang rumah tangga Malaysia adalah RM 1,65 triliun atau setara 84,3% dari PDB, sedangkan utang pemerintah persekutuan mencapai RM 1,3 triliun pada akhir Juni 2025, naik dari RM 1,25 triliun pada akhir 2024. Utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 69% pada akhir 2025.
NGERI UTANG MALON SANGAT MENGGUNUNG 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSetiap penduduk MALON mempunyai UTANG rata2 RM 47.000
Setiap penduduk MALON dibebani UTANG KERAJAAN sekitar RM 37.000
NGERI ...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pada akhir kuartal pertama 2025 (Maret 2025), total utang rumah tangga Malaysia adalah RM 1,65 triliun atau setara 84,3% dari PDB, sedangkan utang pemerintah persekutuan mencapai RM 1,3 triliun pada akhir Juni 2025, naik dari RM 1,25 triliun pada akhir 2024. Utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 69% pada akhir 2025.
https://youtu.be/wBQI9xFkbJw?si=d1tEenDnLlZMBKJs
BalasHapusTertangkap lagi Provokator dengan molotov
Keren kan ?
https://youtu.be/wBQI9xFkbJw?si=d1tEenDnLlZMBKJs
BalasHapusTertangkap lagi Provokator dengan molotov
Keren kan ?
https://youtu.be/uD6ylqMxSZY?si=Zlc4uLjn9Evafbkf
BalasHapusNah kan.... tertangkap lagi Provokator di Bogor
Keren kan?
https://youtu.be/UYAT_S0EKdA?si=wYHliZLtpK8OwVWO
BalasHapusBahkan....para pelaku Provokator positif NARKOBA
Keren kan?
1. Limited Defense Budget Allocation
BalasHapusMalondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malondesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malondesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malondesh’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
• Delayed Modernization: Planned acquisitions, such as advanced fighter jets, naval vessels, or air defense systems, are often postponed.
• Limited Training and Exercises: Reduced funds for joint exercises, international cooperation, and troop training can affect operational effectiveness.
________________________________________
6. Political and Economic Uncertainties
Fluctuating oil revenues, global economic conditions, and political changes affect budget allocations. Defense funding is often reactive rather than strategic, meaning modernization projects may stall if economic growth slows or budget priorities shift.
________________________________________
Summary:
Financial limitations in Malondesh’s military are primarily caused by modest defense budget allocations, high operational costs, competing domestic priorities, reliance on costly foreign technology, and economic/political uncertainties. These factors collectively constrain modernization, maintenance, and strategic readiness, leaving the armed forces with aging equipment and delayed capability development.
1. Procurement and Equipment Weaknesses
BalasHapusa. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malondeshn Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
Surabaya, (01/09) PT PAL Indonesia memastikan bahwa proyek pembangunan 2 (dua) unit kapal Filipina sesuai dengan milestone yang telah disepakati antara Departement of National Defense Philippines dan PT PAL Indonesia.
BalasHapusProyek ini telah mencapai sejumlah kemajuan signifikan. Diawali dengan telah dilaksanakannya first steel cutting (pemotongan plat pertama) kapal Landing Dock-1 (LD) pada 10 Agustus 2023 dan keel laying (peletakan lunas), pada 22 Januari 2024 yang bersamaan dengan first steel cutting untuk kapal LD-2. Hal ini menunjukkan progres paralel dan komitmen PT PAL dalam mengerjakan kedua pesanan tersebut.
--------
Uda guwe bilang reporter si Janes inisial RR ituw tukang Howaks seduniya haha!😤🔥😤
suka banget diskredit pt pal & matra laur jita dari dolo
❌️Howaks Eksoset mm40 Blok 2 di bung tomo klas, padahal dari 2014 kita uda memiliki Eksoset mm40 B3 haha!👍😉👍
❌️KCR 60m dibilang dongred tanpa rudal, kenyataannya hanya mindahin peluncur c802 agak kedalam, supaya busa nempatin sistem CIWS BARUW haha!🚀😉🚀
❌️2025, bikin stetmen kita ijinkan ruski bikin pangkalan militer di timur, makanya Osi PANIK haha!🥶🔥🥶
❌️2025, gosip SSV PH telat...uda dibantah langsung oleh pt pak haha!👍🤣👍
lah SSV batch 2 ini modifan karena permintaan kemhan ph kok, alusista mreka yang baruw jasi minta dek di tinggikan begitchu haha!😁😉😁
KAHSIYAN wargabywt kl, KALAH LAAAGGGIIII...NGAMUK haha!🔥😜🔥
🤣🤣🤣🤣
HapusSurabaya, (01/09) PT PAL Indonesia memastikan bahwa proyek pembangunan 2 (dua) unit kapal Filipina sesuai dengan milestone yang telah disepakati antara Departement of National Defense Philippines dan PT PAL Indonesia.
BalasHapusProyek ini telah mencapai sejumlah kemajuan signifikan. Diawali dengan telah dilaksanakannya first steel cutting (pemotongan plat pertama) kapal Landing Dock-1 (LD) pada 10 Agustus 2023 dan keel laying (peletakan lunas), pada 22 Januari 2024 yang bersamaan dengan first steel cutting untuk kapal LD-2. Hal ini menunjukkan progres paralel dan komitmen PT PAL dalam mengerjakan kedua pesanan tersebut.
--------
Uda guwe bilang reporter si Janes inisial RR ituw tukang Howaks seduniya haha!😤🔥😤
suka banget diskredit pt pal & matra laur jita dari dolo
❌️Howaks Eksoset mm40 Blok 2 di bung tomo klas, padahal dari 2014 kita uda memiliki Eksoset mm40 B3 haha!👍😉👍
❌️KCR 60m dibilang dongred tanpa rudal, kenyataannya hanya mindahin peluncur c802 agak kedalam, supaya busa nempatin sistem CIWS BARUW haha!🚀😉🚀
❌️2025, bikin stetmen kita ijinkan ruski bikin pangkalan militer di timur, makanya Osi PANIK haha!🥶🔥🥶
❌️2025, gosip SSV PH telat...uda dibantah langsung oleh pt pak haha!👍🤣👍
lah SSV batch 2 ini modifan karena permintaan kemhan ph kok, alusista mreka yang baruw jasi minta dek di tinggikan begitchu haha!😁😉😁
KAHSIYAN wargabywt kl, KALAH LAAAGGGIIII...NGAMUK haha!🔥😜🔥
Surabaya, (01/09) PT PAL Indonesia memastikan bahwa proyek pembangunan 2 (dua) unit kapal Filipina sesuai dengan milestone yang telah disepakati antara Departement of National Defense Philippines dan PT PAL Indonesia.
BalasHapusProyek ini telah mencapai sejumlah kemajuan signifikan. Diawali dengan telah dilaksanakannya first steel cutting (pemotongan plat pertama) kapal Landing Dock-1 (LD) pada 10 Agustus 2023 dan keel laying (peletakan lunas), pada 22 Januari 2024 yang bersamaan dengan first steel cutting untuk kapal LD-2. Hal ini menunjukkan progres paralel dan komitmen PT PAL dalam mengerjakan kedua pesanan tersebut.
--------
Uda guwe bilang reporter si Janes inisial RR ituw tukang Howaks seduniya haha!😤🔥😤
suka banget diskredit pt pal & matra laur jita dari dolo
❌️Howaks Eksoset mm40 Blok 2 di bung tomo klas, padahal dari 2014 kita uda memiliki Eksoset mm40 B3 haha!👍😉👍
❌️KCR 60m dibilang dongred tanpa rudal, kenyataannya hanya mindahin peluncur c802 agak kedalam, supaya bisa nempatin sistem CIWS BARUW haha!🚀😉🚀
❌️2025, bikin stetmen kita ijinkan ruski bikin pangkalan militer di timur, makanya Osi PANIK haha!🥶🔥🥶
❌️2025, gosip SSV PH telat...uda dibantah langsung oleh pt pak haha!👍🤣👍
lah SSV batch 2 ini modifan karena permintaan kemhan ph kok, alusista mreka yang baruw minta dek di tinggikan dan bodi lebih panjang begitchu haha!😁😉😁
KAHSIYAN wargaynyet kl, KALAH LAAAGGGIIII...NGAMUK haha!🔥😜🔥
📌 1. Air Force (RMAF)
BalasHapusa. MiG-29 Replacement / MRCA Program
• Planned: Since 2007, Malondesh has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
• Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
• Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
• Impact:
o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
________________________________________
b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
• Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
• Status: Delayed nearly 20 years.
• Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
• Impact:
o Malondesh had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
________________________________________
📌 2. Navy (RMN)
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
• Status: By 2025, zero ships delivered.
o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
• Impact:
o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
o Weakens ability to secure South China Sea claims.
________________________________________
b. Multi-Role Support Ship (MRSS)
• Planned: Amphibious ship program since 2000s.
• Status: Cancelled/postponed multiple times due to budget.
• Impact:
o RMN has no large amphibious lift → limited ability to move troops/equipment in regional crises.
________________________________________
c. Second Batch of Scorpène Submarines
• Planned: Expansion to 4 submarines.
• Status: Shelved due to cost.
• Impact:
o Malondesh stuck with just 2 Scorpènes (delivered 2009–2010), insufficient for wide maritime area.
________________________________________
📌 3. Army (TDM)
a. Self-Propelled Howitzers (SPH)
• Planned: SPH requirement since early 2000s (to replace old towed artillery).
• Status: Program repeatedly delayed. Korea’s K9 Thunder shortlisted in 2020s, but no final contract.
• Impact: Army artillery remains outdated → reduced firepower compared to Indonesia, Singapore.
________________________________________
b. Armored Vehicle Programs
• AV-8 Gempita: Entered production in 2014, but scaled down from 257 planned units due to cost.
• Condor APC Replacement: Long planned, but repeatedly delayed → Condors from the 1980s still in service.
________________________________________
c. Rotary Wing (Helicopters)
• Army Aviation requested more utility and attack helicopters.
• Programs for attack helicopters (AH-1Z, T129, etc.) discussed but cancelled/delayed.
• Impact: Army lacks dedicated attack helicopter capability, unlike Indonesia.
________________________________________
📌 4. Reasons for Delay/Failure
1. Budget constraints → defense stuck at ~1% of GDP.
2. Political instability → 5 prime ministers between 2018–2025, each with shifting priorities.
3. Corruption & mismanagement → especially visible in LCS.
4. Overreliance on foreign suppliers → negotiations stall or get too expensive.
5. Short-termism → lack of 10–15 year strategic procurement planning.
________________________________________
📌 5. Consequences
• Capability gaps:
o Air surveillance weak (delayed MPAs, fighter gap).
o Maritime security weak (LCS delay, only 2 submarines).
o Ground firepower weak (delayed SPH, old APCs).
• Readiness reduced: much equipment obsolete, with few modern replacements.
• Regional imbalance: Neighbors like Singapore, Indonesia, Vietnam modernize faster, leaving Malondesh behind.
kemhan filipin puas dengan SSV, buktinya servis MRO tetap bersama PT PAL hore haha!👏🥳👏
BalasHapusbeda ama seblah Si MAIROD 5 tahun tanpa klien herkules haha!🤣🤣🤣
pada kapok, ngerih songlap enjin haha!🤪😋🤪
Aplot KSR X 33 donk min
BalasHapusFULL RUDAL NSM nich haha!🚀🚀🚀
Pertamax seKawasan...warganyet seblah pasti KEFANASAAANNN haha!🔥🔥🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
KSR X-33 adalah kapal rudal siluman berkecepatan tinggi dengan panjang 19 meter dan memiliki lambung dengan draft rendah, dirancang sebagai platform tempur rudal serbaguna untuk wilayah pesisir, yang dioptimalkan untuk kondisi geografis kepulauan Indonesia yang kompleks. Dengan kecepatan maksimum lebih dari 50–55 knot serta kemampuan manuver tinggi hasil dari pemodelan Computational Fluid Dynamics (CFD) yang ekstensif, KSR X-33 direkayasa untuk menjalankan operasi tersembunyi di balik pulau-pulau terluar, memberikan perlindungan langsung di titik-titik strategis maritim di seluruh jaringan kepulauan Indonesia. Sistem canggih yang dimilikinya—termasuk perangkat optronik mutakhir, sistem pertahanan anti-drone, UAV yang siap pakai dan dapat dioperasikan langsung dari kapal, serta sepasang rudal anti-kapal jarak jauh—menjadikannya aset tangguh untuk operasi multi-domain.
https://youtube.com/watch?v=u_4RgkBKsx0
✨️Hadiah Hari Kemerdekaan 🇮🇩RI 80,
BalasHapusTambah ASET HASIL KARYA ANAK BANGSA hore haha!👏🦾👏
Aplot KSR X 33 donk min
FULL RUDAL NSM nich haha!🚀🚀🚀
Pertamax seKawasan...warganyet seblah pasti KEFANASAAANNN haha!🔥🔥🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
KSR X-33 adalah kapal rudal siluman berkecepatan tinggi dengan panjang 19 meter dan memiliki lambung dengan draft rendah, dirancang sebagai platform tempur rudal serbaguna untuk wilayah pesisir, yang dioptimalkan untuk kondisi geografis kepulauan Indonesia yang kompleks. Dengan kecepatan maksimum lebih dari 50–55 knot serta kemampuan manuver tinggi hasil dari pemodelan Computational Fluid Dynamics (CFD) yang ekstensif, KSR X-33 direkayasa untuk menjalankan operasi tersembunyi di balik pulau-pulau terluar, memberikan perlindungan langsung di titik-titik strategis maritim di seluruh jaringan kepulauan Indonesia. Sistem canggih yang dimilikinya—termasuk perangkat optronik mutakhir, sistem pertahanan anti-drone, UAV yang siap pakai dan dapat dioperasikan langsung dari kapal, serta sepasang rudal anti-kapal jarak jauh—menjadikannya aset tangguh untuk operasi multi-domain.
https://youtube.com/watch?v=u_4RgkBKsx0
✨️Hadiah Hari Kemerdekaan 🇮🇩RI 80,
BalasHapusTambah ASET HASIL KARYA ANAK BANGSA hore haha!👏🦾👏
✨️LCU ADRI 53 milik matra darat hore haha!👏👍👏
lagi uji angkut
✅️embiti leopard
✅️maung
✅️helikopter
✅️hovercraft....UMANTAP haha!👍👍👍
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Sea Trial KAPAL ADRI LIII
https://youtube.com/watch?v=sI4uTthwsHM&pp=ygUSQWRyaSBsaWlpIHVqaSBsYXV0
angkatan darat kita aja punyak kapal,
masa negri🎰kasino kl, nebenk haha!😋😝😋
✨️Hadiah Kemerdekan 🇮🇩RI 80
BalasHapusAset Jet Tempur Masa Depan kita,
sudah resmi kontrak...UMANTAP haha!👍🦾👍
🇫🇷rafale
🇹🇷kaan
🇰🇷boramae
SHOPPING LIST kita masi ada Jitence, EX haha!🤑💰🤑
kahsiyan warganyet kl ketar ketir, semakin SHOCKED PANIK haha!😵💫🥶😵💫
✨️Hadiah Hari Kemerdekaan 🇮🇩RI 80,
BalasHapusTambah ASET HASIL KARYA ANAK BANGSA hore haha!👏🦾👏
Armada LCU/LST kita makin banyaaaakkkk
MDV 65m ganteng bner haha!😉😉😉
bow rampnya model kuda jingkrak, buka keatas cuy haha!👍🦾👍
rokenrol🔥
warganyet negri🎰kasino genting kl, hari merdeka KOSONG LAGIIII...
para warganyet Dmiskinos NGAMUKKK haha!🔥🔥🔥
---------
https://www.facebook.com/watch/?v=758379876921453&vanity=61560907836327
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
Salam Enjin F/A 18 Kornet Meletup 2x om haha!🤭😄🤭
HapusNGERI UTANG MALON SANGAT MENGGUNUNG 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSetiap penduduk MALON mempunyai UTANG rata2 RM 47.000
Setiap penduduk MALON dibebani UTANG KERAJAAN sekitar RM 37.000
NGERI ...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pada akhir kuartal pertama 2025 (Maret 2025), total utang rumah tangga Malaysia adalah RM 1,65 triliun atau setara 84,3% dari PDB, sedangkan utang pemerintah persekutuan mencapai RM 1,3 triliun pada akhir Juni 2025, naik dari RM 1,25 triliun pada akhir 2024. Utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 69% pada akhir 2025.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
BalasHapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
😝 😝 😝 😝 😝
KARENA TERLALU PINTAR BERUK MALONDESH DENGAN IQ 15 RM KAPAL LCS MANGKRAK 15 TAHUN 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNGERI UTANG MALON SANGAT MENGGUNUNG 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSetiap penduduk MALON mempunyai UTANG rata2 RM 47.000
Setiap penduduk MALON dibebani UTANG KERAJAAN sekitar RM 37.000
NGERI ...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pada akhir kuartal pertama 2025 (Maret 2025), total utang rumah tangga Malaysia adalah RM 1,65 triliun atau setara 84,3% dari PDB, sedangkan utang pemerintah persekutuan mencapai RM 1,3 triliun pada akhir Juni 2025, naik dari RM 1,25 triliun pada akhir 2024. Utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 69% pada akhir 2025.
TAHAPAN PENTING DI GALANGAN KAPAL MALON
BalasHapus1. DELAY
2. MANGKRAK
3.SUNTIK DANA
4. BANGKRUT
5. GANTI GALANGAN
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Proyek LCS MALON telah sukses melewati siklus di atas, dan bersiap2 untuk mengulangi siklus tersebut. Saat ini sudah sampai tahapan DELAY
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
PT PAL
BalasHapus✅️SSV 163M UAE ON SCHEDULE
✅️SSV 124M PH ON SCHEDULE
✅️FMP 140M 🇮🇩RI ON SCHEDULE
NGUTANG EH (Blom)LUNAS haha!😵💫🤭😵💫
❌️LCS, 14 TAHUN DELAY..
KAPAL DARAT, KAPAL KOSONG, KAPAL SALAH FOTONG haha!🤣🤣🤣
olwes lelet haha!😂😂😂
Spesialis DELAY dan MANGKRAK
Hapus1. Limited Defense Budget Allocation
BalasHapusMalondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malondesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malondesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malondesh’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
• Delayed Modernization: Planned acquisitions, such as advanced fighter jets, naval vessels, or air defense systems, are often postponed.
• Limited Training and Exercises: Reduced funds for joint exercises, international cooperation, and troop training can affect operational effectiveness.
________________________________________
6. Political and Economic Uncertainties
Fluctuating oil revenues, global economic conditions, and political changes affect budget allocations. Defense funding is often reactive rather than strategic, meaning modernization projects may stall if economic growth slows or budget priorities shift.
________________________________________
Summary:
Financial limitations in Malondesh’s military are primarily caused by modest defense budget allocations, high operational costs, competing domestic priorities, reliance on costly foreign technology, and economic/political uncertainties. These factors collectively constrain modernization, maintenance, and strategic readiness, leaving the armed forces with aging equipment and delayed capability development.
Dalam perjalanan proyek terjadi penyesuaian teknis dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dan proses produksi. Penyesuaian tersebut telah dibahas bersama pihak Filipina dan telah terjadi kesepakatan yang dituangkan secara legal formal.
BalasHapus“Dalam industri perkapalan internasional, penyesuaian jadwal pembangunan kapal adalah hal yang lazim terjadi. Sejak awal, PT PAL dan Departement of National Defense Philippines telah berkomunikasi secara intensif dan mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan tahapan pekerjaan sesuai kebutuhan operasional mereka,” jelas Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod.
Kasihan dech.... Malondesh dan Wartawan RR yang ANTI INDONESIA dan Pemuja FPDA GAGAL TOTAL NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA...
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
Wasuh2...terbakar gedung2 joget DPR Konoha...malu sama dunia.....sama perusuh Leopard dan Rafale tewas..rumah ibu Mulyani pun dipubggah
BalasHapus1. Limited Defense Budget Allocation
HapusMalondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malondesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malondesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malondesh’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
• Delayed Modernization: Planned acquisitions, such as advanced fighter jets, naval vessels, or air defense systems, are often postponed.
• Limited Training and Exercises: Reduced funds for joint exercises, international cooperation, and troop training can affect operational effectiveness.
________________________________________
6. Political and Economic Uncertainties
Fluctuating oil revenues, global economic conditions, and political changes affect budget allocations. Defense funding is often reactive rather than strategic, meaning modernization projects may stall if economic growth slows or budget priorities shift.
________________________________________
Summary:
Financial limitations in Malondesh’s military are primarily caused by modest defense budget allocations, high operational costs, competing domestic priorities, reliance on costly foreign technology, and economic/political uncertainties. These factors collectively constrain modernization, maintenance, and strategic readiness, leaving the armed forces with aging equipment and delayed capability development.
MISKIN = OVERLIMITS DEBT
HapusGOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malondesh's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GDP
=============
MISKIN = MARCH 2025 .....
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
RM 1.65 TRILLION = 84.3% OF GDP
MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malondesh's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets.
=============
MISKIN ......
DEBT MARCH 2025 = 1,65 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
=============
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“Kalau dikira daripada peratus, (DEBT) 82 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dan untuk DEBT kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. “Ini bermakna bayaran khidmat DEBT banyak…hanya membayar faedah bukan bayar DEBT tertunggak,” kata Anwar lagi
😝 😝 😝 😝 😝
1. Overview
HapusMalondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malondesh:
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh)
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh)
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh)
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malondesh:
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
3. Army
o Modern armored vehicles and artillery acquisition programs face delays, affecting mobility and firepower.
o Emphasis is placed on upgrading existing equipment rather than full-scale replacement.
Causes of Delayed Modernization
• Limited defense budget: Malondesh allocates ~1.5–2% of GDP to defense. High-cost projects compete with other national priorities.
• Procurement bureaucracy: Complex procurement processes slow down acquisition.
• Foreign dependence: Reliance on imported equipment leads to delays in deliveries.
• Strategic threat assessment: Malondesh relatively low external threat level reduces urgency for rapid modernization.
________________________________________
4. Impacts
1. Operational Readiness
o Fewer active platforms are available due to maintenance of old systems.
2. Capability Gap
o Aging systems may lack advanced radar, missile systems, or networked command capabilities.
3. Regional Competitiveness
o Malondesh may lag behind neighbors like Singapore or Thailand in modern warfare technology.
4. Financial Burden
o Continuous repair and patching of old equipment may ultimately cost more than timely modernization.
________________________________________
5. Summary
• Ageing Equipment: Military platforms (aircraft, ships, vehicles) are decades old, expensive to maintain, and less effective.
• Delayed Modernization: New acquisitions or upgrades are postponed due to budget, bureaucracy, and strategic prioritization.
• Overall Effect: Malondesh maintains a capable but moderately modernized military, with limitations in high-end operations, regional power projection, and technological parity.
1. Overview
HapusMalondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malondesh:
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh)
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh)
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh)
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malondesh:
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
3. Army
o Modern armored vehicles and artillery acquisition programs face delays, affecting mobility and firepower.
o Emphasis is placed on upgrading existing equipment rather than full-scale replacement.
Causes of Delayed Modernization
• Limited defense budget: Malondesh allocates ~1.5–2% of GDP to defense. High-cost projects compete with other national priorities.
• Procurement bureaucracy: Complex procurement processes slow down acquisition.
• Foreign dependence: Reliance on imported equipment leads to delays in deliveries.
• Strategic threat assessment: Malondesh relatively low external threat level reduces urgency for rapid modernization.
________________________________________
4. Impacts
1. Operational Readiness
o Fewer active platforms are available due to maintenance of old systems.
2. Capability Gap
o Aging systems may lack advanced radar, missile systems, or networked command capabilities.
3. Regional Competitiveness
o Malondesh may lag behind neighbors like Singapore or Thailand in modern warfare technology.
4. Financial Burden
o Continuous repair and patching of old equipment may ultimately cost more than timely modernization.
________________________________________
5. Summary
• Ageing Equipment: Military platforms (aircraft, ships, vehicles) are decades old, expensive to maintain, and less effective.
• Delayed Modernization: New acquisitions or upgrades are postponed due to budget, bureaucracy, and strategic prioritization.
• Overall Effect: Malondesh maintains a capable but moderately modernized military, with limitations in high-end operations, regional power projection, and technological parity.
1. Overview of Malondesh’s Military Budget
HapusMalondesh’s armed forces are collectively called Angkatan Tentera Malondesh (ATM), which includes:
• Tentera Darat (Army)
• Tentera Laut (Navy)
• Tentera Udara (Air Force)
The military budget comes from the national budget, which is approved annually by the government. Historically, Malondesh allocates around 1.5% to 2% of its GDP to defense, which is lower than regional neighbors like Singapore (~3% of GDP) or Thailand (~2.5% of GDP).
________________________________________
2. Reasons for Budgetary Constraints
Several factors contribute to limits on Malondesh’s military spending:
1. Economic Priorities
o Malondesh has competing priorities like infrastructure, healthcare, education, and social programs.
o Defense often has to share funding with these critical sectors, especially during economic slowdowns or crises like the COVID-19 pandemic.
2. Low GDP Proportion Allocation
o Defense spending is not a large share of GDP, meaning ATM must operate efficiently with limited resources.
3. Cost of Modernization
o Modern weapons systems (jets, naval ships, missile defense) are very expensive.
o Limited budgets often force Malondesh to prioritize maintenance over new acquisitions.
4. Debt and Fiscal Policy Constraints
o The government manages national debt levels and budget deficits, which restricts discretionary spending, including military upgrades.
5. Regional Security Assessment
o Malondesh generally faces lower direct military threats compared to neighbors like the Philippines or Singapore, so it may choose cost-effective defense rather than high-tech military expansion.
________________________________________
3. Impact of Budgetary Constraints
Budget limits have several practical effects on Malondesh’s armed forces:
1. Delayed Modernization
o Acquisition of advanced aircraft, naval ships, and weapon systems may be postponed or scaled down.
o Example: Procurement of new fighter jets or submarines can take decades from planning to delivery.
2. Maintenance Challenges
o Aging equipment sometimes cannot be replaced, leading to higher maintenance costs and operational limitations.
o Some aircraft or naval vessels may be grounded due to lack of spare parts or funding.
3. Operational Readiness
o Limited funds can affect training exercises, personnel numbers, and military readiness.
o The military may focus on territorial defense and counter-insurgency, rather than high-tech, long-range capabilities.
4. Dependence on Foreign Suppliers
o Malondesh often relies on imports of military hardware, which can be costly and subject to international politics.
________________________________________
4. Examples of Budget-Related Decisions
• Air Force: Delays in acquiring modern fighter jets due to high costs; focus on upgrading older MiG-29s and Sukhoi Su-30s.
• Navy: Limited new ship acquisitions; focus on patrol vessels for maritime security instead of expensive frigates.
• Army: Equipment modernization is gradual; focus on light arms, armored vehicles, and special forces rather than full mechanized upgrades.
________________________________________
5. Conclusion
Malondesh’s military faces budgetary constraints due to a combination of economic priorities, limited GDP allocation, modernization costs, and debt management. While ATM remains capable for regional defense and internal security, high-end modernization and rapid expansion are restricted, requiring strategic prioritization of resources.
1. Major Examples
Hapusa. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
• Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
• Reasons:
o Poor project planning.
o Technical challenges and redesigns.
o Use of shell companies and opaque contracts.
• Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
• Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
• Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
c. Scorpène Submarine Procurement
• Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
• Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
d. Light Helicopters & MD530G
• Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
• Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
________________________________________
2. Causes of Cost Overruns
1. Poor Planning & Project Management
o Unrealistic timelines.
o Underestimation of technical and operational complexities.
2. Political Interference
o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
o Preference for certain contractors can inflate costs.
3. Corruption & Cronyism
o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
4. Technological & Operational Challenges
o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
5. Weak Oversight & Transparency
o Limited parliamentary supervision.
o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
________________________________________
3. Consequences
• Operational Impact: Delays in delivery reduce combat readiness.
• Financial Loss: Taxpayer money is wasted, limiting funds for other essential projects.
• Public Trust Erosion: Perception of mismanagement and corruption undermines confidence in the military and government.
• Long-term Strategic Weakness: Dependence on foreign suppliers increases vulnerability.
________________________________________
4. Conclusion
Cost overruns in Malondesh military procurement are systemic, caused by a mix of poor planning, political interference, corruption, and lack of transparency.
They reduce operational effectiveness, inflate defense spending, and erode public trust.
1. Major Examples
Hapusa. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
• Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
• Reasons:
o Poor project planning.
o Technical challenges and redesigns.
o Use of shell companies and opaque contracts.
• Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
• Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
• Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
c. Scorpène Submarine Procurement
• Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
• Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
d. Light Helicopters & MD530G
• Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
• Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
________________________________________
2. Causes of Cost Overruns
1. Poor Planning & Project Management
o Unrealistic timelines.
o Underestimation of technical and operational complexities.
2. Political Interference
o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
o Preference for certain contractors can inflate costs.
3. Corruption & Cronyism
o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
4. Technological & Operational Challenges
o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
5. Weak Oversight & Transparency
o Limited parliamentary supervision.
o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
________________________________________
3. Consequences
• Operational Impact: Delays in delivery reduce combat readiness.
• Financial Loss: Taxpayer money is wasted, limiting funds for other essential projects.
• Public Trust Erosion: Perception of mismanagement and corruption undermines confidence in the military and government.
• Long-term Strategic Weakness: Dependence on foreign suppliers increases vulnerability.
________________________________________
4. Conclusion
Cost overruns in Malondesh military procurement are systemic, caused by a mix of poor planning, political interference, corruption, and lack of transparency.
They reduce operational effectiveness, inflate defense spending, and erode public trust.
1. Major Examples
Hapusa. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
• Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
• Reasons:
o Poor project planning.
o Technical challenges and redesigns.
o Use of shell companies and opaque contracts.
• Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
• Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
• Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
c. Scorpène Submarine Procurement
• Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
• Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
d. Light Helicopters & MD530G
• Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
• Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
________________________________________
2. Causes of Cost Overruns
1. Poor Planning & Project Management
o Unrealistic timelines.
o Underestimation of technical and operational complexities.
2. Political Interference
o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
o Preference for certain contractors can inflate costs.
3. Corruption & Cronyism
o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
4. Technological & Operational Challenges
o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
5. Weak Oversight & Transparency
o Limited parliamentary supervision.
o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
________________________________________
3. Consequences
• Operational Impact: Delays in delivery reduce combat readiness.
• Financial Loss: Taxpayer money is wasted, limiting funds for other essential projects.
• Public Trust Erosion: Perception of mismanagement and corruption undermines confidence in the military and government.
• Long-term Strategic Weakness: Dependence on foreign suppliers increases vulnerability.
________________________________________
4. Conclusion
Cost overruns in Malondesh military procurement are systemic, caused by a mix of poor planning, political interference, corruption, and lack of transparency.
They reduce operational effectiveness, inflate defense spending, and erode public trust.
1. Procurement and Equipment Weaknesses
Hapusa. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malondeshn Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
1. Procurement and Equipment Weaknesses
Hapusa. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malondeshn Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
1. Scorpène Submarine Scandal (2002 Onward)
Hapus• Malondesh procured two Scorpène-class submarines and one Agosta-class submarine for RM4.5 billion via Perimekar Sdn Bhd, a company with no track record, tied to defense analyst Abdul Razak Baginda. Perimekar received RM510 million in commissions—around 11% of the deal value
• French investigators implicated key figures, including members of DCNS/Naval Group, in bribery and misuse of corporate assets
• This case also interwove with a tragic murder: Altantuyaa Shaariibuugiin, a translator allegedly involved in the deal, was murdered amid claims she demanded a commission. Baginda was acquitted of the conspiracy charges in Malondesh, but French courts later charged him with corruption and misappropriation
________________________________________
2. Little Bird (MD530G) Helicopter Contract (2016)
• A RM321 million deal for six light attack helicopters collapsed due to delivery failures and substandard adherence to specifications.
• After a MACC probe, the Attorney General’s Chambers opted not to prosecute, prompting public outrage.
“No further action will be taken… typical. Corruption from top to bottom.”
________________________________________
3. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Scandal (1990s–2000s)
• The project aimed to replace aging patrol crafts with 27 Meko 100-designed ships. PSC-ND, a politically linked company, secured the contract.
• Only six vessels were completed, and delays and financial mismanagement ballooned costs from RM5.35 billion to RM6.75 billion.
• PSC-ND fell into debt and was absorbed by Boustead Holdings, becoming Boustead Naval Shipyard
________________________________________
4. Offshore Patrol Vessels (OPV) Fiasco
• In the late 1990s, an UMNO-linked firm was contracted for six OPVs at RM4.9 billion. Only two were delivered, fraught with defects.
• Payments reached RM4.26 billion for merely RM2.87 billion worth of work completed—a 48% overpayment. Late penalties were waived by government directive.
________________________________________
5. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal (2011–Present)
• Valued at RM9 billion, the LCS project delivered zero ships despite over RM6 billion disbursed
• The Royal Malondeshn Navy preferred the Dutch-designed Sigma class, but the decision was overridden to adopt the French Gowind class—aligned with Boustead’s interests
• MACC investigations revealed shell companies were used to siphon off at least RM23 million for fake technical services, linked to high-ranking officials
• There were also allegations of circular flow of funds benefitting a core network of political and contractor cronies
• PAC uncovered RM1.4 billion in cost overruns, and RM400 million was used to repay liabilities from past failed projects
• The public and parliament now clamour for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to fully investigate the scandal
• Commentary reflects deep frustration:
“Before everyone gets their pitchforks out… First 2 ships supposed to deliver in 2020. Now none delivered… How much go into pocket of officials?”
________________________________________
6. Public Accountability & Civil Society Response
• The Consumers’ Association of Penang (CAP) has urged the establishment of an RCI, warning that these scandals jeopardize national security and sovereignty
• The patterns underscore systemic failure—from opaque deals, lack of accountability, and misuse of public funds.
• In August 2025, Prime Minister Anwar Ibrahim called for "graft-free procurement" in defense, emphasizing transparency and favoring G2G (government-to-government) deals over intermediaries ________________________________________
Summary Table: High-Impact Scandals
Scandal Key Issues
Scorpène Submarine Deal Commissions, corruption, murder linked to procurement
MD530G Helicopters Failed deliveries, no legal accountability
NGPV Program Delays, cost overruns, company collapse
OPV Deal Defective deliveries, huge financial losses
LCS Project No deliveries, massive overspending, shell companies
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
Hapus• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malondesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
________________________________________
Summary Overview
Issue Manifestation
Cronyism & Agent Influence Backdoor deals, inflated costs, sidelined military preferences
Scandals LCS, Scorpene, NGPV, MD530G, SIBMAS, missing jet engines
Mismanagement & Waste Unclaimed penalties, unused assets, botched delivery
Institutional Weakness Weak oversight, fragmented tenders, audit warnings disregarded
Reform Initiatives PAC scrutiny, RCI advocacy, new Procurement Bill, push for G2G
Dalam perjalanan proyek terjadi penyesuaian teknis dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dan proses produksi. Penyesuaian tersebut telah dibahas bersama pihak Filipina dan telah terjadi kesepakatan yang dituangkan secara legal formal.
BalasHapus“Dalam industri perkapalan internasional, penyesuaian jadwal pembangunan kapal adalah hal yang lazim terjadi. Sejak awal, PT PAL dan Departement of National Defense Philippines telah berkomunikasi secara intensif dan mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan tahapan pekerjaan sesuai kebutuhan operasional mereka,” jelas Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod.
Kasihan dech.... Malondesh dan Wartawan RR yang ANTI INDONESIA dan Pemuja FPDA GAGAL TOTAL NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA...
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
Ada Malondesh KOPLAK LOW IQ komentar TIDAK Berdasarkan Fakta:
BalasHapusBubar Indognesial2 September 2025 pukul 18.23
Wasuh2...terbakar gedung2 joget DPR Konoha...malu sama dunia.....sama perusuh Leopard dan Rafale tewas..rumah ibu Mulyani pun dipubggah
TIDAK ada MBT Leopard dipakai dalam menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi unjuk rasa .
Indonesia belum terima Dassault Rafale F4 koq sampai hari ini....Terus ngapain juga pakai Jet Fighter untuk menangani unjuk rasa?
Ada Malondesh KOPLAK LOW IQ komentar TIDAK Berdasarkan Fakta:
BalasHapusBubar Indognesial2 September 2025 pukul 18.23
Wasuh2...terbakar gedung2 joget DPR Konoha...malu sama dunia.....sama perusuh Leopard dan Rafale tewas..rumah ibu Mulyani pun dipubggah
+++++++
Ketahuan bahwa malondesh itu Low IQ KOPLAK....
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
HAHAHAHA
1. Procurement and Equipment Weaknesses
BalasHapusa. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malondeshn Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
BalasHapus• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malondesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
________________________________________
Summary Overview
Issue Manifestation
Cronyism & Agent Influence Backdoor deals, inflated costs, sidelined military preferences
Scandals LCS, Scorpene, NGPV, MD530G, SIBMAS, missing jet engines
Mismanagement & Waste Unclaimed penalties, unused assets, botched delivery
Institutional Weakness Weak oversight, fragmented tenders, audit warnings disregarded
Reform Initiatives PAC scrutiny, RCI advocacy, new Procurement Bill, push for G2G
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong
01. Salam bina Candi LCS MaharajaLele Mangkrak Karatan 14 tahun SALAH POTONG, seharga RM 12 Billion
BalasHapus02. Salam bina senapang Allien tembak tupai VITA lendir BERAPI
03. Salam KERAjaan BANGKRAP di gondoli Jho Law
04. Salam bina kereta kebal 8x8 GEMPITA tampel sticker tak boleh eksport
05. Salam bina tank ugly STRIDE bentuk KOTAK Turet impoten
06. Salam bina rudal antar Galaxy ugly TAMING SARI
07. Salam bina jet PTM GEN 6 hasil mimpi basah insinyur 5 top university
08. Salam bina drone ugly NYAMUK
09. Salam bina KERETA KIPAS TERBANG tampal Sticker dari Cina
10. Salam bina kereta PROTON tak laku di jual ke gelly cina
11. Salam Komando LETUPKAN wanita hamil
12. Salam komando TEWAS saat DEMO, tembak Komandan sendiri
13. Salam komando PINGSAN saat latihan berbaris
14. Salam Komando TEWAS dilempar GRANAT teman sendiri
15. Salam Komando tewas Saat BERENANG
16. Salam kapal selam SCORPANE tak boleh selam sebelum MRO
17. Salam LMS Ompong, plat tipis, lambat, setahun pakai radio rusak, dari CINA untuk lawan CINA
18. Salam kapal RUSAK oleh JARING nelayan NGUYEN
19. Salam kapal TONGKANG untuk kapal militer BUNGA MAS LIMA
20. Salam 7 Jet Tersikit dunia F18 hornet meletup JATUH guna parade aja tiada SOURCE CODE
21. Salam Su30MKM 18 Ekor hanya 4 yg boleh terbang
22. Salam Mig29 GROUNDED
23. Salam kilang AIRCROD Lembab MRO 1 pesawat butuh masa 3 tahun
24. Salam heli TELUR PUYUH MD530 KILANGnya Bangkrut
25. Salam engine jet HILANG di SONGLAP ke Uruguay
26. Salam ASKAR BERSARONG bangga jadi penjaga ISTANA british
27. Salam EJECT KAT HANGGAR world record 2 kali
28. Salam kapal militer Gagah Samudra kena sita MYBANK
29. Salam JUDI HALAL BERSYARIAH Gentting Highland daulat tuanku
30. Salam tak punya korps MARINIR,Kapal HOSPITAL,LPD,LST, Tank Amphibi dan SPH
31. Salam TANK PENDEKAR design WW II MOGOK tengah jalan
32. Salam HUTANG Rm 1.5 Trillion 84% PDB, Kumpul koin, Bayar hutang CINA pakai hutang JEPUN, gali LOBANG tutup LOBANG
33. Salam BELI pespur MB339 BARU TANPA ENGIN baru 12 tahun pakai sudah Grounded
34. Salam 88 bijik Jet Bekas GURUN A4 Skyhawk hilang setengah di parkiran GURUN
35. Salam BOMBER Cina dan 16 Pesawat Cina pusing - Pusing langit Sabah cuma kirim NOTA Protes
36. Salam CCG KEKAL 289 hari pertahun di betting Ali, CCG dan nelayan Cina sudah makan tidor berak sedot ikan sedot minyak buang tahi
37. Salam Komando tewas kena tembak SENAPAN ANGIN penyelundup Perlis
38. Salam TAMPAL STICKER Batik,Reog,Wayang,Rendang,Anklung,kuda lumping,Keris,pacu jalur,lagu rasa sayange,lagu halo halo bandung dan lagu terang bulan
39. Salam 9 APC Guardian di tolak PBB tiada RCWS hendak prank PBB dengan harga komplit RCWS
40. Salam dapat SEDEKAH Amerika Convert CN235 basic ke versi MSA Upgrade di PT DI
41. Salam UCAV drone DJI di tempel dua senapan M4 untuk menakuti Kelalawar
42. Salam di bully Singapure, bayar air murah, di ceroboh Jet dan Apache, di ambil batu puteh, bayar denda kereta Cepat, Su 30 MKM di usir dari singapure tiada SLOT
43. Salam dapat SEDEKAH Merdeka semu 999 tahun Tanah mesti sedia di tempati
44. Salam HMAV 4X4 TARANTULA SEWA, Tempel Sticker Hizir Turki
45. Salam RADAR IMPOTEN tak bisa kesan MH370
46. Salam satu satunya LST KD Sri Idrapura Terbakar tiada ganti
47. Salam pesawat intai ISRAEL kencing di langit Ibu negara tak takut di salvo Jernas Lapook
48. Salam TERJUN PAYUNG tersasar ke PASAR
49. Salam 4 kali ditolak NGEMIS hornet bekas RONGSOK Kuwait
50. Salam Eksportir kondom Unisex,Narkoba,Teroris,Togel,Maling ikan,Maling patok
51. Salam tak bayar SEWA Sabah, aset Petronas kena sita SULU
52. Salam GFP Rank 48 di bawah kaki Myanmar
53. Salam SEWA Merata untuk militer Heli AW139,Heli EC120 B,Kapal Hidrografi,Simulator heli,Boat FIB,Boat RHFB,Rover,Motosikal,ATV, Vellfire
54. Salam OPV Fatima berenang MIRING
55. Salam Rehull kapal USANG di Make Over PC ex KD Sundang, PC ex KD Panah
56. Salam PM ex Narapidana Korupsi dan ex Narapidana Sodomi
57. Salam tentara tanam SAYUR
58. Salam KD Ganas Kapal Peyot Tua Rongsok Ompong