Air Chief Marshal Panphakdi Pattanakul, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, revealed that he will travel this week to sign a contract for the purchase of the A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport), a passenger aircraft capable of mid-air refueling.
The budget is approximately 12 billion baht. This is a budget from the Prime Minister's Office for 2025 to be used as passenger aircraft for VIPs and to enable them to perform refueling missions.
This is to replace the Airbus A340 aircraft that will be decommissioned and is expected to be delivered around 2028-2029.
Lizard 3 laser guidance kits (photo: Elbit System)
Ammunition for RTAF
In addition, the Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force revealed that he has proposed a 900 million baht central budget to purchase military equipment, ammunition, and rockets to compensate for those used in combat and to enhance combat readiness.
This includes 10 KGGB cruise bombs from Korea and various types of armed drones, along with anti-drone systems. It has been reported that the cruise bombs are guided. 10 KGGB drones from Korea, costing approximately 49 million baht, to be installed on MK 82 F-16 fighter jets.
KGGB kits for Mk82 bomb (image: Reddit)
In addition, the Royal Thai Air Force has requested to purchase 10 Kamikaze Avenger suicide drones from Lithuania, costing over 43 million baht, 40 KB-5E suicide drones, costing 50 million baht, and a HIMAD (High to Medium Air Defense) air defense system.
The Royal Thai Air Force, in its second lot, has also proposed a budget of approximately 200 million baht to purchase image processing and data management software, a mission control system, night vision goggles, locator drones for squadrons and rear areas, and 50 LIZARD 3 laser guidance kits, costing 162 million baht.
Bahaya
BalasHapusAman dari PEMBUAL ...
BalasHapusCuma nggak aman dari yang seperti di komen di bawah ini.
HapusKomen panjang sering diulang-ulang...makan tempat.
Analogi tempat parkiran umum orang bawa mobil pribadi 1 sampai 3 unit...dia bawa bus & truk kontainer 50-100 unit.. kalau parkiran pribadi nggak masalah.
Jangan jadi orang egois.. punya empati lah.
Maklum tukang nyampah
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
BalasHapusExamples of Malondeshn Procurement / Defense Asset Lawsuits or Legal Claims
Case Parties / Claimant Issue / Cause of Suit Outcome / Status
Black Hawk Helicopter Lease Aerotree Defence and Services Sdn Bhd (claimant) vs Government / Ministry of Defence / Secretary-General Aerotree leased four UH-60A Black Hawk helicopters (5-year lease). The government cancelled the lease, and Aerotree filed suit seeking compensation for damages from cancellation. Government says it had “clear grounds” to cancel (supplier failed to deliver even after extension). The lawsuit is in the High Court. Aerotree is seeking RM353 million in damages.
Littoral Combat Ship (LCS) Project – Subcontractors vs BHIC / Directors Contraves Advanced Devices Sdn Bhd (CAD) & Contraves Electrodynamics Sdn Bhd (CED) vs Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC), BHIC Defence Technologies, and certain directors (Salihin Abang, Syed Zahiruddin Putra Syed Osman) After LOAs (Letters of Award) for equipment/weaponry supply in the LCS project were terminated, the subcontractors claimed: that LOAs were still valid, sought payment of claimed outstanding amounts (around RM470.8 million), and alleged breach of fiduciary duties by the directors. In September 2025, the Kuala Lumpur High Court struck out the lawsuit: BHIC and its unit’s applications to strike out the suit were allowed; likewise the directors’ applications. CAD and CED’s claims were dismissed. Costs were ordered against CAD/CED and their CEO.
Scorpene Submarine Deal – French Indictments / Civil Lawsuits Thales / DCN (France) & associated individuals vs Malondeshn interests (or public / NGOs) Accusations of kickbacks / bribery in the 2002 Scorpene submarine deal: specifically allegations that in the financing or “support service” contract, funds were misused, or that commissions were paid improperly to intermediaries linked to Malondeshn political persons. NGOs like Suaram filed complaints; French courts have indicted some individuals. Investigations are ongoing or have been reopened. Some indictments in France; however, full outcomes / accountability in Malondesh have been contentious and politically sensitive.
________________________________________
Insights / Observations from These Cases
• Many of the lawsuits or claims revolve around contract cancellation, non-delivery, termination of sub-contracts, or non-payment for services or parts.
• A recurring theme is cost overruns / delays in delivery (especially in large naval shipbuilding or vessel projects).
• Another common claim is misconduct, misuse of funds, or alleged corruption / bribery associated with procurement deals.
• The government often responds by citing breach of contract by the private company (e.g. supplier failure to deliver or meet obligations).
• Many suits are either struck out, settled, or remain pending, often complicated by political, legal, or evidentiary issues.
Woy . Lu punya otak nggak.
HapusANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MAID OF LONDON (MALON) 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
BalasHapus1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Maid of london (MALON) meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
📊 Hutang Isi Rumah Maid of london (MALON) – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Maid of london (MALON) (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
HapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
Malaysewa makin tertinggal jauhhhh....😁😁😁
BalasHapusKalo KAAN, ya kita belinya perlu ginian KAAN...
BalasHapusnyoihh tapi kite belum tentuKAAN, erbas mrtt ato pegasus om pedang haha!😉😉😉
HapusMALONDESH MAKIN TERMENUNG DI JAMBAN....HAHHAAAA
BalasHapusLIHAT KAWASAN SHOPPING ASET BARU....ADOIMAXXX
This is to replace the Airbus A340 aircraft that will be decommissioned and is expected to be delivered around 2028-2029.
BalasHapus---------
cuman 3/4 taon buat erbas mrtt baruw...ini sich gak lama KAAN haha!🤭🤗🤭
trus kenapa kita dianjurin ambil erbas sipil seken trus dikonversi yak?
Lebih murah dan bisa dikerjakan di sini. Kapasitas produksi Airbus buat A330 MRTT juga hanya 4-5 pesawat pertahun.
HapusSaya lebih mikir kenapa nggak comot A330-800 buat Garuda saja yg dikonversi jadi MRTT?
Ada GORILLA MISKIN klaim konon BBM mereka murah dari MALAYSIA... 🤣🤣🤣
BalasHapusHarga BBM Malaysia Lebih Murah, Ini Perbandingannya dengan Indonesia
https://oto.detik.com/berita/d-7940191/harga-bbm-malaysia-lebih-murah-ini-perbandingannya-dengan-indonesia
Berikut perbandingan rerata harga BBM (bensin dan solar) di Asia Tenggara:
BalasHapusMALAYSIA
Rerata harga bensin : Rp7.297/liter
Rerata harga solar : Rp10.470/liter
================
INDIANESIA
Rerata harga bensin : Rp12.374/liter
Rerata harga solar : Rp13.485/liter
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/55558/rerata-harga-bbm-bensin-dan-solar-terbaru-di-asean-ri-termurah/2
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDIES
HapusMalaysia bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malaysia menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malaysia: Malaysia secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malaysian Government Securities (MGS) dan Malaysian Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malaysia), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malaysia:
Malaysia memiliki kebijakan subsidi yang luas, terutama untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
Makanya Kerajaan Malaydesh tak boleh beli alat tempur ...Wang dipakai buat subsidi sampai Rakyat nya Menjadi Pemalas hidup dari Jaminan Keamanan Negara Kuasa besar dan siap menjadi Babu nya british, USA, China tak ada marwah...alat perangnya Anota Protes dan Nota Bantahan saja.. 🇲🇾🤡🤡🤡🤡
HapusKLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDIES
BalasHapusMalaysia bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malaysia menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malaysia: Malaysia secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malaysian Government Securities (MGS) dan Malaysian Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malaysia), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malaysia:
Malaysia memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
Gempur hibur diri 😛😛🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🙉🙉🙉😌
BalasHapusBiar FAKTA BERBICARA pada si GORILLA MISKIN.... 🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSIA
Rerata harga bensin : Rp7.297/liter
Rerata harga solar : Rp10.470/liter
================
INDIANESIA
Rerata harga bensin : Rp12.374/liter
Rerata harga solar : Rp13.485/liter
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/55558/rerata-harga-bbm-bensin-dan-solar-terbaru-di-asean-ri-termurah/2
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Pemerintah Federal per Kapita (RM 36,139):
1. Beban Pelayanan Utang yang Lebih Tinggi:
o Penjelasan: Dengan utang pemerintah yang besar, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunannya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini disebut "beban pelayanan utang" (debt service).
o Dampak Riil:
Pengurangan Pengeluaran untuk Layanan Publik: Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, atau program kesejahteraan sosial, justru habis untuk membayar utang. Ini menghambat pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kenaikan Pajak di Masa Depan: Untuk membiayai utang, pemerintah mungkin terpaksa menaikkan pajak (PPh, PPN, pajak korporasi) di masa depan. Kenaikan pajak ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan laba perusahaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Risiko Fiskal: Jika bunga utang naik secara signifikan atau pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan pemerintah untuk membayar utang bisa tertekan, meningkatkan risiko krisis fiskal.
2. Ketergantungan pada Pasar Keuangan:
o Penjelasan: Pemerintah harus terus-menerus mencari pinjaman baru (menerbitkan obligasi) untuk membiayai utang yang jatuh tempo atau defisit anggaran.
o Dampak Riil:
Sensitivitas terhadap Suku Bunga: Pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar. Jika suku bunga global atau domestik naik, biaya pinjaman pemerintah akan melonjak, memperparah beban utang.
Potensi "Crowding Out": Pinjaman pemerintah yang besar bisa menyedot dana dari pasar modal, sehingga mengurangi ketersediaan dana bagi sektor swasta untuk berinvestasi (ini disebut "crowding out"). Akibatnya, investasi swasta yang produktif bisa terhambat.
3. Kredibilitas dan Peringkat Kredit Negara:
o Penjelasan: Lembaga pemeringkat kredit (seperti Moody's, S&P, Fitch) mengevaluasi kemampuan negara untuk membayar utangnya.
o Dampak Riil:
Biaya Pinjaman Lebih Tinggi: Jika peringkat kredit negara turun karena tingkat utang yang tinggi, investor akan meminta imbal hasil (bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah. Ini membuat biaya pinjaman semakin mahal.
Citra Investor Negatif: Peringkat yang buruk juga bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di negara tersebut, mengurangi aliran modal asing langsung (FDI) yang penting untuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Angka-angka ini cukup signifikan dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga.
Implikasi Detail terhadap Perekonomian Riil:
Implikasi dari Utang Rumah Tangga per Kapita (RM 45,859):
1. Daya Beli dan Konsumsi yang Tertekan:
o Penjelasan: Sebagian besar pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang (KPR, KKB, kartu kredit, pinjaman pribadi).
o Dampak Riil:
Penurunan Konsumsi Barang dan Jasa Lain: Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk utang, kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa lain (selain kebutuhan pokok) akan berkurang. Konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
Risiko Resesi: Jika konsumsi rumah tangga menurun drastis, ini bisa memicu perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.
Tekanan pada Sektor Ritel: Bisnis ritel dan sektor jasa yang sangat bergantung pada pengeluaran konsumen akan mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas.
2. Stabilitas Keuangan Rumah Tangga yang Rentan:
o Penjelasan: Tingkat utang yang tinggi membuat rumah tangga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
o Dampak Riil:
Gagal Bayar (Default): Jika terjadi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kenaikan suku bunga, banyak rumah tangga bisa kesulitan membayar utangnya, berujung pada gagal bayar.
Krisis Keuangan Sistemik: Tingkat gagal bayar yang meluas bisa memicu krisis di sektor perbankan (karena bank memiliki piutang dari rumah tangga tersebut), yang pada gilirannya bisa mengguncang seluruh sistem keuangan.
Kesehatan Mental dan Sosial: Tekanan utang yang berat juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi produktivitas ekonomi.
3. Hambatan Investasi dan Tabungan Rumah Tangga:
o Penjelasan: Ketika pendapatan banyak digunakan untuk membayar utang, kapasitas rumah tangga untuk menabung atau berinvestasi menjadi terbatas.
o Dampak Riil:
Modal untuk Pensiun dan Pendidikan Berkurang: Kemampuan untuk mempersiapkan masa pensiun, pendidikan anak, atau investasi masa depan lainnya berkurang. Ini berpotensi menciptakan masalah sosial ekonomi di masa mendatang.
Modal Produktif Berkurang: Secara agregat, tabungan rumah tangga adalah salah satu sumber modal penting bagi investasi produktif di perekonomian. Jika tabungan rendah, maka sumber modal ini juga berkurang.
4. Kebijakan Moneter yang Terhambat:
o Penjelasan: Bank sentral harus mempertimbangkan tingkat utang rumah tangga saat merumuskan kebijakan moneter (terutama suku bunga).
o Dampak Riil:
Dilema Suku Bunga: Jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, ini akan meningkatkan beban cicilan utang rumah tangga, berisiko memicu gagal bayar massal dan memperlambat ekonomi. Ini menempatkan bank sentral dalam dilema.
Efektivitas Kebijakan Berkurang: Kebijakan moneter mungkin menjadi kurang efektif karena adanya tingkat utang yang tinggi.
Lon, sekalian kau dedahkan harga sempak, kondom & kutang kat DS laah...
BalasHapusKih..kih..kih..
Kasihan malaydesh...heli RONGSOKAN gagal malah kena tuntut geng orang tengah..sekarang STRESS
😂🤣😛🤪🇧🇩👎
Ada MALAYDESH MISKIN klaim konon mereka lebih KAYA dari INDONESIA... tapi idamkan heli & Hornet RONGSOKAN pun gagal...🤣🤣🤣
BalasHapusLon..harga Seluar Dalam di MALAYSIA berapa lon?
BalasHapus🤣🤣😂😛🤪🇧🇩👎
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
BalasHapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
KLAIM KAYA CASH = LOAN FOR SUBSIDI BBM
BalasHapusMalondesh bisa membiayai subsidi dengan hutang negara:
1. Anggaran Pemerintah dan Defisit:
• Anggaran Tahunan: Setiap tahun, pemerintah Malondesh menyusun anggaran yang menguraikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Subsidi adalah salah satu komponen pengeluaran yang signifikan, meliputi subsidi bahan bakar, listrik, makanan, dan lain-lain.
• Defisit Anggaran: Jika total pengeluaran melebihi total pendapatan yang diperkirakan, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Mekanisme Pembiayaan Defisit (dan Subsidi):
Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi tetapi tidak memiliki cukup uang tunai dari pendapatan saat ini, mereka akan meminjam. Berikut adalah cara-cara utama:
• Penerbitan Obligasi Pemerintah:
o Apa itu Obligasi? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor (individu, institusi keuangan, bank, dll.). Investor membeli obligasi ini dengan janji akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.
o Bagaimana Terkait Subsidi? Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembayaran subsidi. Ini secara efektif berarti pemerintah meminjam uang untuk membayar subsidi, dan pinjaman ini menjadi bagian dari hutang negara.
o Contoh di Malondesh: Malondesh secara rutin menerbitkan obligasi pemerintah seperti Malondeshn Government Securities (MGS) dan Malondeshn Government Investment Issues (MGII) untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan.
• Pinjaman dari Lembaga Keuangan:
o Pemerintah juga dapat meminjam langsung dari bank domestik atau lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia, Asian Development Bank), meskipun ini kurang umum untuk pembiayaan subsidi rutin dan lebih sering untuk proyek-proyek besar atau saat krisis.
3. Dampak terhadap Hutang Negara:
• Peningkatan Hutang: Setiap kali pemerintah meminjam uang untuk membiayai subsidi (atau pengeluaran lain), jumlah total hutang negara akan meningkat.
• Beban Bunga: Peningkatan hutang berarti pemerintah juga harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga ini menjadi pengeluaran tahunan dalam anggaran pemerintah, yang berarti sebagian dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang daripada untuk program lain.
• Risiko Fiskal: Jika rasio hutang terhadap PDB menjadi terlalu tinggi atau jika beban bunga menjadi tidak berkelanjutan, ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara, seperti:
o Penurunan Peringkat Kredit: Lembaga pemeringkat kredit dapat menurunkan peringkat kredit negara, yang membuat biaya pinjaman di masa depan menjadi lebih mahal.
o Tekanan Inflasi: Jika pemerintah mencetak uang untuk membayar hutang (meskipun jarang terjadi di Malondesh), ini bisa menyebabkan inflasi.
o Pembatasan Pilihan Kebijakan: Bagian anggaran yang besar dialokasikan untuk pembayaran hutang, membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau layanan penting lainnya.
Contoh Kasus Malondesh:
Malondesh memiliki kebijakan subsidi untuk bahan bakar. Fluktuasi harga minyak dunia seringkali mempengaruhi besarnya anggaran subsidi. Ketika harga minyak global tinggi, biaya subsidi pemerintah juga meningkat drastis. Jika peningkatan pendapatan dari ekspor minyak (jika ada) tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi yang lebih tinggi, pemerintah mungkin akan menggunakan pinjaman untuk membiayai kesenjangan tersebut.
---------------
KLAIM KAYA CASH = LOAN
• UTANG PEMERINTAH FEDERAL PER KAPITA: RM 36,139
• UTANG RUMAH TANGGA PER KAPITA: RM 45,859
Akibat miskin, polis mencuri Seluar Dalam...🤣🤣😂😛🤪🇧🇩
BalasHapus===
"...MalaysiaSeorang polisi yang diketahui berusia 28 tahun di Johor, Malaysia ditangkap usai membobol rumah teman kerjanya, seorang kopral perempuan. Korban yang juga merupakan polwan melaporkan ke polisi usai menyadari rumahnya telah dibobol sekira pukul 2.30 dini hari. Seperti yang diwartakan The Star, korban mengetahui pencurian tersebut karena ditemukan adanya jejak sandal yang tidak dikenal di rumah dan kamar tidurnya, diikuti dengan beberapa pasang pakaian dalam yang hilang.
Saat penangkapan, pihak kepolisian akhirnya menemukan total 12 pasang celana dalam wanita, dua bra, serta sepasang sandal. Usut punya usut, aksi yang terjadi bukan pertama kalinya.."
waduuwww...kolektor benda ajaib haha!😂😂😂
HapusTolong jangan ngetrol, cape bacanya kalau mau balas komentar gempur, pas gempur ada aja jangan di ulang terus..
BalasHapusGak dibaca aja capek, apalagi suruh baca...🤣🤣😂😛🤪
HapusBetul sekali
HapusOrang sakit sindrom copas dia
HapusUntung mana gaesz...haha!😉😉😉
BalasHapusDiesel Solar RM 1.98 VS RM 2.93
FAKTANYA= BBM Solar Diesel kita lebih Murah dibanding kl wuee haha!😝😝😝
kahsiyan warganyet mudah di TIPU PMX haha!🤣🔥🤣
Ehh Kleian Difisit anggara sepanjang 2025...RMK FANASS, TARIK UTANG TERUSZ
eitt warganyet kl iri dengki
ASET MILITER KITA SHOPPING TERUSZ NON-STOP haha!🤑🤑🤑
kita punyak
✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan ibm600 dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
seblah PEMBUAL PENGUMPUL RONGSOKAN haha!😝😝😝
klaim kaya tapi sewaa
Uda swwa blekhok ehh kensel
uda kensel malah di tuntu 83 juta dolarrr..iq jingkok oanik haha!🥶🥶🥶
KLAIM KAYA CASH = LOAN FA50
BalasHapus1. KEXIM (Export-Import Bank of Korea): This is South Korea's official export credit agency. KEXIM's primary mission is to support South Korean companies in their international business ventures, including large-scale projects and defense exports. They offer a range of financial products, including direct loans, guarantees, and insurance, specifically tailored for export transactions. For a significant deal like fighter jet sales, KEXIM would be the most prominent institution to provide or back such credit. Their involvement signals a strategic government interest in facilitating the export.
2. Korean Banks (Commercial Banks): Alongside KEXIM, various commercial banks in South Korea could also be involved. These banks might provide financing themselves, often with guarantees from KEXIM, or participate in syndicates (groups of banks) to share the risk of large loans. Their participation typically indicates confidence in the project's viability and the buyer's creditworthiness, possibly enhanced by KEXIM's backing.
Why are these arrangements important for FA-50M sales?
• Affordability for Buyers: Fighter jets are incredibly expensive. Export credits make these purchases more affordable for nations by spreading the cost over several years, often with favorable interest rates and repayment terms compared to purely commercial loans. This is particularly attractive for developing nations or those with limited defense budgets.
• Competitive Advantage for KAI: In the global defense market, competition is fierce. Offering attractive financing packages can be a significant differentiator for an exporter like KAI. A country might choose the FA-50M over a competing aircraft if the financing terms are more favorable, even if the outright purchase price is similar.
• Risk Mitigation: These arrangements mitigate financial risks for KAI. KEXIM's involvement, especially through guarantees or direct loans, assures KAI that they will be paid, reducing concerns about the buyer's ability to fulfill their financial obligations.
• Government-to-Government Relations: Such deals often involve broader government-to-government cooperation. The South Korean government, through KEXIM, signals its commitment to the purchasing nation, fostering stronger diplomatic and economic ties.
• Stimulating Domestic Industry: By facilitating exports, these credits support South Korea's aerospace and defense industry, sustaining jobs, encouraging technological development, and enhancing national capabilities.
Lack of Full Disclosure
The statement "though details aren’t fully disclosed" is typical for defense contracts, especially regarding financial terms. Reasons for this lack of transparency often include:
• Commercial Sensitivity: Both KAI and the purchasing nation might consider the specific financial terms (e.g., interest rates, repayment schedules, guarantee amounts) to be proprietary business information that could affect future negotiations.
• National Security: Details about defense procurements can be sensitive for national security reasons in both the exporting and importing countries.
• Negotiation Flexibility: Keeping some details private allows for more flexibility in future negotiations or modifications to the contract.
• Political Considerations: In some cases, governments may prefer not to disclose the full financial burden or the extent of foreign financial support for defense acquisitions to their domestic populations.
GEMPINYET 24 September 2025 pukul 09.24
BalasHapusBiar FAKTA BERBICARA buat warganyet NEGRI🎰KASINO TIPE M nan 1cc haha!😋😋😋
Eitt LAH LINK dia isi isi aselinya seperti ini gaesz haha!😉😉😉
✅️Diesel Solar emang rp 6.800 dari 3 taon laluw gak berubah haha!👍👍👍
✅️Pertalite bensin rp 10.000
jadi apa masalah dung..BBM SOLAR DIESEL kita emang LEBIH MURAH daripada tetangga kesayangan kl haha!😜😜😜
kahsiyan pembual KALAH LAGIII haha!🤥🤭🤥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Bloomberg Technoz, Jakarta – Wacana peralihan subsidi bahan bakar minyak banderol yang diatur saat ini senilai masing-masing Rp6.800/liter dan Rp10.000/liter.
lucu...pmx mei ingin tarik SUBSIDI ron 95 karena DEFISIT ANGGARAN🔥
BalasHapuseh langsung demo besar2 diseblah haha!🤣🤣🤣
Catat diseblah ron 95, rm.2.05 akan 1.99
✅️Rupiah = rp.7800 seliter
✅️Dolar = $ 0.49
●disini Diesel Solar hanya rp. 6800, lebih MURAH JAUH dari kl
✅️Dolar= $ 0.47
✅️Rm= 1.98
https://finance.detik.com/energi/d-7990118/daftar-lengkap-harga-solar-hari-ini-di-semua-spbu
Diseblah solar negri🎰kasino genting tipe m, MAHALLL🔥🔥
❌️Rm=2.93
❌️dolar=$ 0.70
https://ecentral.my/harga-minyak-petrol/
kahsiyan warganyet KALAH LAGIIII.haha!🤣🤣🤣
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
PMX MAHU HAPUSKAN SUBSIDI MINYAK RON 95? RAKYAT BELI GUNA IC?
https://youtube.com/watch?v=vUwdNMRf5t8
Anti-Anwar Rally LIVE: Malaysian Opposition Demands PM Anwar's Resignation Amid Inflation Woes
https://youtube.com/watch?v=X5ncbMIBGJg
sekarang gini aja...beras diseblah harga berapa?
BalasHapuswarganyet kl makan nasi KAAN ato jangan2 fisank doank🍌 haha!😂😂😂
Jangan lupa TOPIK BERAS dari menteri sampe OMX/MoF datang dan berkali2 mengemis beras ama kita gaesz haha!😆😆😆
Soal BBM Solar uda kalah
BalasHapusApalagi Beras...Tenggelemin luh haha!😁😁😁
tanya PMX harga beras bisa gak lebih murah dari kita haha!🤣🤣🤣
kahsiyan warganyet kl, KALAH LAAAGIII...TELAK haha!👏😝👏
kembali ke Leptop
BalasHapuskita punyak ASET PREMIUM
✅️rafale, kaan, boramae, apache, ppa, ah140, nasams, khan itbm600, Javelin, Caesar SPH dan AWEWE101 TERCANTIQ haha😍😍😍
warganyet negri🎰kasino genting punyak apa???
dilarang pamer yg murah yaa haha!😄😄😄
Masa di hina sama geng VIETNAM... 🤣🤣🤣
BalasHapusViet+ Offensive
POV: You are an offshore patrol vessel
1. You have an endurance of just 5 days
2. You have an endurance of just 14 days
You are definitely an OPV!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800194865861046&id=100076116195383
KLAIM KAYA CASH = LOAN FA50
Hapus1. KEXIM (Export-Import Bank of Korea): This is South Korea's official export credit agency. KEXIM's primary mission is to support South Korean companies in their international business ventures, including large-scale projects and defense exports. They offer a range of financial products, including direct loans, guarantees, and insurance, specifically tailored for export transactions. For a significant deal like fighter jet sales, KEXIM would be the most prominent institution to provide or back such credit. Their involvement signals a strategic government interest in facilitating the export.
2. Korean Banks (Commercial Banks): Alongside KEXIM, various commercial banks in South Korea could also be involved. These banks might provide financing themselves, often with guarantees from KEXIM, or participate in syndicates (groups of banks) to share the risk of large loans. Their participation typically indicates confidence in the project's viability and the buyer's creditworthiness, possibly enhanced by KEXIM's backing.
Why are these arrangements important for FA-50M sales?
• Affordability for Buyers: Fighter jets are incredibly expensive. Export credits make these purchases more affordable for nations by spreading the cost over several years, often with favorable interest rates and repayment terms compared to purely commercial loans. This is particularly attractive for developing nations or those with limited defense budgets.
• Competitive Advantage for KAI: In the global defense market, competition is fierce. Offering attractive financing packages can be a significant differentiator for an exporter like KAI. A country might choose the FA-50M over a competing aircraft if the financing terms are more favorable, even if the outright purchase price is similar.
• Risk Mitigation: These arrangements mitigate financial risks for KAI. KEXIM's involvement, especially through guarantees or direct loans, assures KAI that they will be paid, reducing concerns about the buyer's ability to fulfill their financial obligations.
• Government-to-Government Relations: Such deals often involve broader government-to-government cooperation. The South Korean government, through KEXIM, signals its commitment to the purchasing nation, fostering stronger diplomatic and economic ties.
• Stimulating Domestic Industry: By facilitating exports, these credits support South Korea's aerospace and defense industry, sustaining jobs, encouraging technological development, and enhancing national capabilities.
Lack of Full Disclosure
The statement "though details aren’t fully disclosed" is typical for defense contracts, especially regarding financial terms. Reasons for this lack of transparency often include:
• Commercial Sensitivity: Both KAI and the purchasing nation might consider the specific financial terms (e.g., interest rates, repayment schedules, guarantee amounts) to be proprietary business information that could affect future negotiations.
• National Security: Details about defense procurements can be sensitive for national security reasons in both the exporting and importing countries.
• Negotiation Flexibility: Keeping some details private allows for more flexibility in future negotiations or modifications to the contract.
• Political Considerations: In some cases, governments may prefer not to disclose the full financial burden or the extent of foreign financial support for defense acquisitions to their domestic populations.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. DENDA= US$83,8 juta
Seperti dikutip The Edge Malondesh (19/9/2025), Kontraktor pertahanan Aerotree Defence and Services Sdn Bhd telah mengajukan gugatan sebesar RM353 juta (US$83,8 juta) terhadap pemerintah dan Kementerian Pertahanan Malondesh atas pembatalan perjanjian sewa lima tahun
-------------
2. SKANDAL KAPAL TEMPUR PESISIR (LITTORAL COMBAT SHIP/LCS)
Ini adalah salah satu skandal pengadaan militer terbesar dan paling kontroversial di Malondesh.
• Proyek: Pengadaan enam kapal tempur pesisir untuk Angkatan Laut Kerajaan Malondesh (Royal Malondeshn Navy/RMN).
• Nilai Proyek: Kontrak senilai RM9 miliar (sekitar US$2 miliar) ditandatangani pada tahun 2011.
• Masalah Utama:
a. Tidak ada kapal yang selesai: Meskipun pemerintah telah membayar lebih dari RM6 miliar, hingga kini belum ada satu pun dari enam kapal yang selesai dan dikirimkan.
b. Penyalahgunaan dana: Laporan investigasi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana, pembayaran yang tidak semestinya, dan penggelembungan harga (mark-up). Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk tujuan lain.
c. Politik dan korupsi: Skandal ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme.
-------------
3. SKANDAL KAPAL SELAM SCORPENE
Skandal ini telah menjadi berita utama selama bertahun-tahun, bahkan melibatkan pengadilan di Prancis.
• Proyek: Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis, DCNS (sekarang Naval Group), pada tahun 2002.
• Nilai Proyek: Sekitar RM5,4 miliar.
• Masalah Utama:
a. Komisi besar-besaran: Terdapat dugaan pembayaran komisi sebesar 114 juta Euro kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan pejabat senior Malondesh.
b. Kasus pembunuhan: Skandal ini juga terkait dengan pembunuhan seorang penerjemah wanita asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, yang diduga memiliki informasi terkait kontrak tersebut. Kasus ini telah menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Malondesh.
-------------
4. KONTROVERSI PENGADAAN JET TEMPUR A-4 SKYHAWK
Kasus ini sering diangkat kembali, termasuk oleh Raja Malondesh sendiri, sebagai contoh kegagalan pengadaan di masa lalu.
• Proyek: Pembelian 88 unit jet tempur A-4 Skyhawk bekas dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an.
• Masalah Utama:
a. Kondisi buruk: Dari 88 unit yang dibeli, hanya sekitar 40 unit yang bisa digunakan dan sisanya dianggap tidak layak terbang.
b. Tingkat kecelakaan tinggi: Jet-jet yang dioperasikan mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi, membahayakan nyawa pilot, dan akhirnya dipensiunkan. Raja Malondesh menyebutnya sebagai "peti mati terbang" (flying coffin), istilah yang juga digunakan untuk mengkritik rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang usianya sudah tua.
-------------
5. SKANDAL PENCURIAN MESIN PESAWAT TEMPUR F-5E
Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kelemahan dalam pengawasan aset militer.
• Kasus: Hilangnya dua mesin pesawat tempur Northrop F-5E milik Angkatan Udara Kerajaan Malondesh (RMAF) senilai sekitar US$29 juta.
• Masalah Utama: Investigasi mengungkapkan bahwa mesin-mesin tersebut telah dicuri dari pangkalan militer dan kemudian dijual kepada perusahaan di Amerika Selatan. Insiden ini tidak hanya menunjukkan adanya pencurian internal, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum pejabat militer. Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Malondesh bahkan mengakui bahwa kasus ini hanyalah puncak dari skandal korupsi yang lebih besar terkait peralatan militer.
-------------
6. KRITIK PENGADAAN HOWITZER
Pengadaan senjata berat ini juga menjadi sorotan tajam dari kalangan oposisi.
• Proyek: Rencana pembelian howitzer senilai hampir RM1 miliar (sekitar US$212 juta).
• Masalah Utama: Seorang anggota parlemen oposisi menuduh bahwa kontrak tersebut akan diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender terbuka, kepada perusahaan yang baru berdiri dua tahun dan tidak memiliki pengalaman di industri pertahanan..
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusDENDA & GUGATAN HUKUM PENGADAAN MILITER MALONDESH
1. Gugatan Aerotree Defence atas Helikopter Black Hawk
• Nilai Gugatan: RM353 juta (±US$83,8 juta)
• Latar Belakang:
a. Pemerintah Malondesh membatalkan kontrak sewa 4 unit helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence and Services.
b. Kontrak bernilai RM187,5 juta untuk masa sewa 5 tahun.
c. Aerotree menggugat pemerintah dan Kementerian Pertahanan karena pembatalan sepihak.
• Tuntutan Aerotree:
a. Ganti rugi khusus: RM17,5 juta
b. Ganti rugi tambahan: RM38,7 juta
c. Kompensasi tambahan: US$38,7 juta (±RM297,3 juta)
d. Ganti rugi umum atas reputasi, ganti rugi teladan, dan ganti rugi diperberat.
-----------------
2. Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
• Nilai Denda: RM162,75 juta
• Latar Belakang:
a. Kontrak pengadaan 68 unit kendaraan perisai GEMPITA senilai RM7,517 miliar mengalami keterlambatan hingga 2 tahun 15 hari.
b. Denda baru dikeluarkan 746 hari setelah kontrak berakhir.
• Masalah Tambahan:
a. Bon pelaksanaan hanya RM53,93 juta, jauh dari nilai denda.
b. Perusahaan meminta pengurangan denda menjadi RM4,27 juta dengan alasan dampak pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina3.
-----------------
3. Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
• Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
• Latar Belakang:
a. Keterlambatan servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan ADNAN, PENDEKAR (PT-91M), dan GEMPITA.
b. Keterlambatan antara 2 hingga 227 hari.
c. Audit mencatat belum ada denda yang dikenakan hingga akhir 2023.
-----------------
4. Pelanggaran Prosedur Tender
• Nilai Potensi Ketirisan: RM107,54 juta
• Latar Belakang:
a. Audit menemukan 654 transaksi pengadaan suku cadang dan servis yang dipecah kecil untuk menghindari tender terbuka.
b. Melanggar Perintah Angkatan Tentera Malondesh (PATM) dan Pekeliling Perbendaharaan.
-----------------
5. Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
• Denda: RM162.75 juta
• Kasus:
a. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 mengungkap bahwa denda sebesar RM162.75 juta belum dikutip dari perusahaan pembekal utama meskipun kontrak telah berakhir sejak Desember 2022.
b. Notis tuntutan baru dikeluarkan setelah 746 hari (lebih dari 2 tahun) kontrak berakhir.
c. Bon pelaksanaan yang dipegang pemerintah hanya RM53.93 juta, jauh lebih kecil dari nilai denda.
-----------------
6. Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
• Denda: RM1.42 juta
• Kasus:
a. Audit menemukan keterlambatan antara 2 hingga 227 hari dalam servis dan pengadaan suku cadang untuk kendaraan tempur.
b. Denda belum dikenakan hingga akhir 2023 meskipun pelanggaran kontrak terjadi.
KLAIM KAYA CASH = LOAN BARTER
Hapus-------------
Barter & Hutang Pengadaan Alutsista Malondesh
1. Kapal Selam Scorpene
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Dibeli dari Naval Group (Prancis) dengan nilai sekitar RM 3.4 miliar.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri (PLN) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Malondesh.
c. Termasuk offset berupa pelatihan awak, pembangunan fasilitas, dan kerja sama dengan PT PAL2.
-----------------
2. Kapal LCS (Littoral Combat Ship)
• Skema: Loan agreement + milestone payment
• Detail:
a. Proyek LCS melibatkan Boustead Naval Shipyard (BNS) dan Thales.
b. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pembangunan.
c. Menggunakan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, namun proyek ini mengalami keterlambatan dan audit karena masalah manajemen.
-----------------
3. Kapal NGPV (New Generation Patrol Vessel)
• Skema: Loan agreement + offset lokal
• Detail:
a. Dipesan dari BNS dengan desain MEKO A-100 dari Jerman.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman pemerintah dan milestone kontrak.
c. Offset berupa pembangunan galangan kapal dan pelatihan teknisi lokal.
-----------------
4. Tank PT-91M Pendekar
• Skema: Loan agreement bilateral
• Detail:
a. Dibeli dari Polandia dengan nilai sekitar USD 370 juta.
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman bilateral antara pemerintah Malondesh dan Polandia.
c. Termasuk pelatihan awak dan dukungan teknis dari Bumar Labedy.
-----------------
6. Pesawat FA-50M
• Skema: Loan agreement + offset industri
• Detail:
a. Malondesh menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
b. Pembayaran dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan milestone pengiriman.
c. Offset berupa pelatihan pilot dan teknisi serta kerja sama industri dirgantara.
🔁 Tabel Ringkasan Skema Pembayaran
Alutsista Skema Pembayaran Hutang
Scorpene Loan agreement + offset ✅
Kapal LCS Loan + milestone ✅
Kapal NGPV Loan + offset ✅
Tank PT-91M Loan bilateral ✅
FA-50M Loan + offset ✅
Malaydesh bina 1 kapal habis masa 14 tahun tak selesai...🤣🤣😂😛🤪🇧🇩👎
BalasHapusMaklum, otak beruk...🤣🤣😂😛🤪
Kapal kapal INDIANESIA.... ada 5 HARI dan ada yang 14 HARI je di laut.. 🤣🤣🤣
BalasHapusKLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusMalondesh's approach to financing large-scale defense acquisitions often involves the use of loan agreements :
1. The Need for Loan Agreements
• High Cost of Modern Defense Systems: Modern military equipment, such as fighter jets, naval vessels, submarines, air defense systems, and advanced armored vehicles, are extremely expensive. A single major acquisition can easily exceed Malondesh's annual defense budget.
• Budgetary Constraints: While Malondesh allocates a significant portion of its budget to defense, there are always competing demands from other sectors like education, healthcare, infrastructure, and social welfare. This limits the amount that can be immediately spent on defense acquisitions.
• Long-Term Modernization Goals: Malondesh has a continuous need to modernize its armed forces to maintain regional security, protect its sovereignty, and respond to evolving threats. Loan agreements facilitate these long-term strategic objectives by spreading the financial burden over several years.
-----------------
2. Sources of Loans
Malondesh can tap into various sources for these defense-related loans:
• Foreign Governments (Government-to-Government Loans):
o Direct Financing: Often, a selling country's government (e.g., France, the UK, Germany, South Korea) will offer direct government-backed loans or credit lines to Malondesh to facilitate the purchase of their defense products. This can be part of a larger diplomatic or trade package.
o Export Credit Agencies (ECAs): Many countries have ECAs (e.g., UK Export Finance, COFACE in France, Euler Hermes in Germany) that provide guarantees or direct loans to support their national defense industries' exports. These loans often come with favorable terms.
o Advantages: These loans can sometimes offer lower interest rates, longer repayment periods, and more flexible terms than commercial loans, as they are often intertwined with strategic partnerships.
• International Banks/Financial Institutions:
o Commercial Loans: Malondesh can secure loans from large international commercial banks or consortia of banks. These are typically market-rate loans, but for large sums, they might involve syndicated lending (multiple banks pooling resources).
o Multilateral Development Banks (Less Common for Direct Defense): While institutions like the World Bank or Asian Development Bank typically don't finance direct defense purchases, they might fund related infrastructure projects that indirectly support defense capabilities (e.g., port upgrades that could also be used by naval vessels). However, direct defense financing from these is rare.
o Advantages: Access to a broad pool of capital, competitive terms, and expertise in structuring complex financial deals.
• Domestic Financial Institutions:
o Local Banks/Bond Markets: For some acquisitions, especially those involving local content or smaller components, Malondesh might secure loans from domestic banks or issue defense bonds in the local financial market.
o Advantages: Reduces exposure to foreign currency fluctuations, strengthens domestic financial markets, and can be politically more palatable.
-----------------
3. Strategic Implications and Considerations
• Financial Sustainability: While loans enable acquisitions, they also add to national debt and require consistent servicing. Malondesh must ensure these loans are financially sustainable in the long run.
• Geopolitical Alignment: The choice of lender and supplier can sometimes reflect or influence Malondesh's geopolitical alignments and defense partnerships.
• Transparency and Accountability: Large defense loans are often subject to intense public scrutiny regarding transparency, potential for corruption, and economic justification.
• Economic Impact: The servicing of these loans impacts the national budget, potentially diverting funds from other critical sectors. However, the economic benefits from offsets and job creation in the defense sector can partially mitigate this
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusUSE OF LOANS IN DEFENSE PROCUREMENT
1. Why Loans Are Used
a. Budget Limits: Malondesh’s annual defense budget is relatively modest (about RM15–20 billion in recent years). Buying big-ticket items like submarines, frigates, or fighter jets in one year would swallow a large chunk of the budget.
b. Need for Modernization: To maintain regional balance (especially with neighbors like Singapore, Indonesia, Thailand, and Vietnam), Malondesh wants to modernize across all services (army, navy, air force) simultaneously.
c. Smoothing Expenditure: Loans allow Malondesh to spread payments over 5–15 years, instead of paying everything upfront.
d. Political Optics: Loans make it easier for governments to announce “big” purchases without creating sudden budget spikes.
________________________________________
2. Where the Loans Come From
a. Foreign Export Credit Agencies (ECAs):
o Example: France’s COFACE, Germany’s Euler Hermes, South Korea’s KEXIM.
o These agencies guarantee loans tied to purchases from their industries.
b. International Banks / Syndicated Loans:
o Global banks provide financing secured by sovereign guarantees.
c. Domestic Financing:
o Malondesh sometimes uses local banks or issues government bonds to support large contracts (especially if local shipyards are involved).
________________________________________
3. How the Loans Are Structured
a. Buyer’s Credit (Tied Loans):
Malondesh borrows from the supplier’s country → money must be spent on that country’s defense products.
b. Supplier’s Credit:
The vendor arranges financing on Malondesh’s behalf.
c. Mixed Financing:
Part loan, part direct allocation from Malondesh’s budget.
d. Grace Periods:
Often 3–5 years before repayment begins, matching the delivery of ships/planes.
e. Repayment Terms:
Usually 5–15 years, in USD or EUR, sometimes with concessional interest if linked to government-to-government deals.
________________________________________
4. Examples of Loan-Financed Procurement
a. Scorpene Submarines (France, early 2000s):
Financed with loans from French banks, backed by the French government’s export credit agency. Payments stretched over many years.
b. PT-91M “Pendekar” Tanks (Poland):
Reports suggest export credit financing from Poland/Europe, since the total contract was too large for Malondesh’s defense budget in one year.
c. Littoral Combat Ship (LCS):
Domestic + foreign financing mix. Malondeshn banks supported Boustead Naval Shipyard with loans, while the government made progressive payments. Debt restructuring later became necessary due to delays.
d. FA-50M Fighter Jets (South Korea, 2023):
Likely tied to Korean financing packages (KEXIM export credit), though details not fully disclosed. A typical arrangement for aircraft sales from Korea.
e. NGPVs (Kedah-class Patrol Vessels, 1990s–2000s):
Built locally under a German license; financing reportedly included German export credit facilities.
________________________________________
5. Weaknesses & Risks
a. Debt Burden: Defense loans tie up future budgets for repayments.
b. Currency Risk: Loans often in USD/EUR; if the ringgit weakens, repayment costs rise.
c. Tied Procurement: Malondesh is locked into buying from the lending country, limiting competition.
d. Project Delays: If assets (e.g., LCS) are delayed, Malondesh is already servicing debt without receiving capability.
e. Transparency Issues: Loan terms and repayment schedules are often not publicly disclosed.
________________________________________
✅ In summary:
Malondesh relies on loan financing (foreign export credit, international bank loans, domestic financing) to fund expensive defense acquisitions like submarines, frigates, tanks, and fighter jets. This allows modernization without busting the yearly budget, but creates long-term debt obligations, currency risks, and vulnerability to project delays.
Masa GORILLA di hina sama geng VIETNAM... 🤣🤣🤣
BalasHapusViet+ Offensive
POV: You are an offshore patrol vessel
1. You have an endurance of just 5 days
2. You have an endurance of just 14 days
You are definitely an OPV!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800194865861046&id=100076116195383
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusLOAN-BASED PROCUREMENT IN MALONDESH’S MILITARY
Malondesh often uses loan agreements to finance large-scale defense acquisitions, especially when the cost exceeds annual defense budgets. These loans can be sourced from foreign governments, international banks, or domestic financial institutions, and are structured to support long-term modernization goals.
🔑 Key Features of Loan Procurement
Feature Description
Source of Loan Foreign governments (e.g., Poland, France, Korea), export credit agencies, or domestic banks.
Tenor & Terms Typically 5–15 years, with grace periods and interest rates negotiated based on bilateral ties.
Repayment Structure Paid in installments tied to delivery milestones or operational readiness.
Currency Often denominated in USD, EUR, or local currency depending on supplier.
Guarantees May involve sovereign guarantees or performance bonds.
Offset Clauses Includes industrial participation, technology transfer, or local assembly.
🛡️ Examples of Loan-Based Military Procurement
1. Scorpene Submarines (France)
• Loan Type: Foreign loan via French financial institutions.
• Value: RM3.4 billion.
• Offset: Training, infrastructure, and technology transfer to Boustead Naval Shipyard.
2. PT-91M Pendekar Tanks (Poland)
• Loan Type: Bilateral loan agreement with Poland.
• Value: USD 370 million.
• Offset: Crew training and maintenance support.
3. FA-50M Fighter Jets (South Korea)
• Loan Type: Export credit facility from Korean financial institutions.
• Value: RM4.08 billion.
• Offset: Pilot training, simulator systems, and potential local maintenance hub.
4. NGPV Patrol Vessels (Germany)
• Loan Type: Structured financing with German partners.
• Value: RM5.35 billion.
• Offset: Local shipbuilding capacity and technology transfer.
-------------------
FA-50M FIGHTER JET PROCUREMENT: FINANCIAL BREAKDOWN
🔹 Overview
• Contract Value: USD 920 million (≈ RM4.08 billion)
• Quantity: 18 FA-50M Block 20 light combat aircraft
• Supplier: Korea Aerospace Industries (KAI)
• Contract Signed: May 2023 at LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition)
• Delivery Timeline: First batch expected in 20262
💰 Financial Structure
Component Description
Loan Source Export credit facility from South Korean financial institutions, likely backed by KEXIM (Korea Export-Import Bank).
Loan Type Government-to-government structured loan with sovereign guarantee.
Tenor Estimated 10–15 years, with grace period during manufacturing phase.
Interest Rate Preferential rate negotiated under bilateral defense cooperation.
Repayment Schedule Milestone-based: tied to aircraft delivery and acceptance testing.
Currency USD-denominated, with hedging options to mitigate forex risk.
KLAIM KAYA CASH = LOAN
Hapus1. SOURCES OF LOANS
• Foreign Governments / Export Credit Agencies (ECAs):
Example: when Malondesh buys equipment from France, Germany, or South Korea, financing is often backed by the exporting country’s credit agency (e.g., COFACE in France, KEXIM in Korea).
o These loans reduce the upfront burden but tie Malondesh to the supplier’s country.
• International Banks / Syndicated Loans:
Commercial banks may finance large contracts, usually guaranteed by government sovereign commitments.
• Domestic Financial Institutions:
In some cases, Malondesh uses state-owned banks or domestic bonds to raise funds for major defense projects.
________________________________________
2. Loan Structures
• Export Credit Facilities:
Structured specifically for defense acquisitions, with repayment terms of 5–15 years.
• Tied Loans / Buyer’s Credit:
Funds must be spent on equipment or services from the lending country. This is common in deals with European or Asian suppliers.
• Mixed Financing:
A combination of loans + government budget allocations (often for training, infrastructure, or local offsets).
• Grace Periods:
Many defense loans have grace periods (e.g., 3–5 years before repayment starts), matching delivery and commissioning timelines.
________________________________________
3. Why Malondesh Uses Loans
• Budget Constraints: Annual defense budget (about RM 15–20 billion in recent years) is too small for multi-billion ringgit projects like submarines, fighters, or frigates.
• Modernization Goals: Loans allow simultaneous modernization (air, sea, land) instead of waiting decades.
• Political Timing: Loans make it easier for governments to announce big procurements without overwhelming a single year’s budget.
• Industry Development: Loans tied to offsets/technology transfers can support local shipyards (e.g., Boustead for LCS, local assembly of vehicles).
________________________________________
4. Risks & Weaknesses
• Debt Burden: Repayments commit future defense budgets, limiting flexibility.
• Currency Risks: If loans are in USD/EUR, fluctuations in the ringgit increase costs.
• Tied Procurement: Loans often force Malondesh to buy from specific suppliers, limiting competition.
• Cost Overruns: If a project is delayed (e.g., LCS), Malondesh is repaying loans even before receiving the full capability.
• Opaque Terms: Some loan agreements are not fully transparent to the public, raising concerns about governance.
________________________________________
5. Examples in Malondeshn Context
• Scorpene Submarines (France): Financed partly through French bank loans + Malondeshn government allocation.
• LCS Program: Involves complex financing structures, including domestic borrowings to support Boustead Naval Shipyard.
• FA-50M Fighter Jets (South Korea): Reports suggest possible involvement of export credit arrangements from KEXIM or Korean banks, though details aren’t fully disclosed.
• PT-91M Tanks (Poland): Likely used export credit from Polish/European financial institutions at the time of purchase
KLAIM KAYA CASH = LOAN
HapusLOAN-BASED DEFENSE PROCUREMENT: A STRATEGIC FINANCIAL MODEL
🔹 Why Loans Are Used
Malondesh’s annual defense budget is limited and must cover personnel, operations, maintenance, and development. When major acquisitions—such as submarines, fighter jets, or armored vehicles—exceed available funds, the government turns to loan agreements to:
• Spread payments over multiple years.
• Avoid sudden budget shocks.
• Enable long-term modernization without compromising operational readiness.
-----------------
🔸 Sources of Loans
Source Type Description
Foreign Governments Bilateral defense deals often include soft loans or export credits. Example: Poland for PT-91M tanks.
Export Credit Agencies Institutions like Korea Eximbank or France’s Coface offer financing tied to defense exports.
International Banks Commercial banks may offer syndicated loans for large naval or aerospace projects.
Domestic Institutions Malondeshn banks or government-linked investment entities may co-finance local components.
-----------------
🔸 Structure of Loan Agreements
Component Details
Tenor Typically 5–15 years depending on asset lifespan and delivery schedule.
Grace Period Often 1–3 years during manufacturing phase before repayment begins.
Interest Rate Negotiated based on bilateral ties; may be fixed or floating.
Repayment Terms Milestone-based: payments tied to delivery, testing, or commissioning.
Currency Usually USD or EUR; hedging used to manage forex risk.
Guarantees Sovereign guarantees or performance bonds to secure repayment.
-----------------
🔸 Offset & Industrial Participation
Loan-based deals often include offset clauses, which benefit Malondesh’s local defense industry:
• Technology Transfer: Training, simulators, or assembly know-how.
• Local Manufacturing: Involvement of Boustead Naval Shipyard, SME Ordnance, or AIROD.
• Maintenance Contracts: Long-term MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) agreements with Malondeshn firms.
-----------------
🔸 Examples of Loan-Based Defense Deals
Program Supplier Country Loan Type & Offset
Scorpene Submarines France Export credit + training + infrastructure development
PT-91M Tanks Poland Bilateral loan + crew training + spare parts support
FA-50M Fighter Jets South Korea Export credit + pilot training + simulator systems
NGPV Patrol Vessels Germany Structured financing + local shipbuilding capacity
⚠️ Risks & Safeguards
Risk Mitigation Strategy
Exchange Rate Volatility Use of currency hedging and multi-currency reserves.
Delivery Delays Penalty clauses and performance guarantees in contract.
Budget Overruns Parliamentary oversight and audit mechanisms.
Political Sensitivity Transparency initiatives and public reporting (e.g., LCS scandal).
bentar lagi sri perlis cs kapal vintej buatan tahun 50an VIRAL lagi, warganyet NGAMUK🔥 haha!🤣🤣🤣
BalasHapustenang ada temennya bakal dateng opv amrik, pendek lebih tua dari opv viet gratisan amrik haha!😆😆😆
GA USAH BAWA NEGARA LAIN , BANDINGKAN SAJA SAMA MALONDESH TOLOL YANG TA ADA KEPAKARAN SOAL BUAT KAPAL PERANG.......KALO TOLOL DAN BODOH BOLEH LAH MEMBUAL SESEKALI TAPI JANGAN DIJADIKAN BUDAYA DAN HOBBY YA BERUK TOLOL MALONDESH....ADOIMAXXXX
BalasHapusKOPLAK LOW IQ GRADE Malondesh berkomentar di atas
BalasHapusYang namanya Endurance Kapal Laut itu bergantung Pada SPEED Kapal Laut
SEMAKIN PELAN SPEED Kapal Laut maka SEMAKIN PANJANG ENDURANCE di Laut
SEMAKIN CEPAT SPEED Kapal Laut maka SEMAKIN PENDEK ENDURANCE di Laut...Tapi Cepat Sampai Pada Lokasi Tujuan Kapal Laut
Lon Malon... KOPLAK dipelihara!!!!
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK